Edisi 008 Majalah Opini Indonesia

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang Sudirman Ail Nuril Hakim Yohansyah Gunadi Ibrahim Hasan Zainal Abidin

2

OPINI INDONESIA 008

Penerbit : Yayasan Media Wasantara Anggota SPS : No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum : David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi : Raymond Pemimpin Perusahaan (plt) : A. Syarifuddin Hisbulloh Redaksi : Santi Hastarini, Andriyanto, Rumentha, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman Decky Apriadi, Joenjoenan Sari, Iskandar Akbar, Purnaherawan, Nopriyanti Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi : Jl. Purnawirawan Raya No. 12/424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp : 0816 4063 04. Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n.

David Jhonny Simanjorang E-mail opini.indonesia@yahoo.com Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

OPINI INDONESIA 008

3

FROM EDITOR

Rimson Simanjorang

Sisi Kelam Perjalanan Politik Bangsa eberapa waktu lalu, LSM Kontras mengadukan Priyo Budisantoso ke Badan Kehormatan DPR, karena pernyataannya dinilai “melecehkan” temuan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa kudeta 1965. Koordinator Kontras Haris mengatakan, laporan ke BK DPR itu dibuat atas nama korban peristiwa 1965-1966, keluarga korban peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi 1999 dan beberapa peristiwa lainnya. Menurut Haris, pernyataan Priyo terkait peristiwa masa lalu itu tidak layak dan melukai keluarga korban, serta melanggar kode etik profesi anggota dewan. Sebagaimana diketahui, sebelum itu politisi Golkar yang juga Wakil Ketua DPR itu mengatakan, sebaiknya semua pihak tak lagi membuka sejarah kelam pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurut dia membuka suatu peristiwa masa lalu (hanya) akan membuat beberapa peristiwa lainnya ikut dibuka, bahkan peristiwa zaman Ken Arok akan diungkit. “Itu tidak produktif. Membuka sejarah lama tak akan selesai. Kita lihat saja ke depan. Saya khawatir kalau dibuka kembali akan menimbulkan reaksi tak enak,” kata Priyo, menanggapi catatan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan kasus ini selama tiga tahun, dan menemukan pelanggaran HAM berat, seperti yang didefinisikan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Komnas HAM meminta Jaksa Agung memulai penyelidikan resmi dan membentuk Pengadilan HAM “ad hoc” guna membawa pelaku ke pengadilan. Komnas HAM juga meminta pemerintah membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan membuat permintaan maaf resmi kepada korban dan keluarga mereka.

Pengalaman masa lalu adalah sejarah. Masa lalu tidak selalu menyenangkan, tetapi sering juga dihiasi kegetiran dan kepedihan. Demikian sejarah politik selalu mempunyai sisi gelap kemanusiaan.

Banyak dukanya, seperti yang disinggung Priyo tentang cerita Ken Arok. Dalam sejarah tercatat Ken Arok adalah seorang preman dari Singosari yang membunuh Tunggul Ametung pada abad 13 dan kemudian mengawini istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, yang lagi hamil tua. Pelaku sejarah lainnya yang sangat terkenal, adalah Gajah Mada.

B

4

OPINI INDONESIA 008

Dia adalah Patih Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan nusantara sehingga sumpahnya dipakai pemerintah Orde Baru untuk nama satelit Indonesia ‘PALAPA’. Ternyata Gajah Mada ini juga adalah pelanggar hak azasi yang berat. Sejarah menceritakan, bahwa di suatu waktu, dia melamar putri cantik dari Negeri Parahiayangan, yang katanya untuk dijadikan menjadi permaisuri rajanya, Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Tetapi apa yang terjadi ? Ketika rombongan sang putri jelita tiba di Desa Bubat dan istirahat, rombongan itu bukannya disambut meriah, tetapi dihabisi semuanya oleh pasukan Majapahit.

Kejadian memilukan itu dikenal sebagai Perang Bubat. Masih ada cerita seru lainnya, pada masa Kerajaan Mataram. Sultan Agung membendung Kali Berantas. Tujuannya untuk membuat warga Surabaya kehausan sehingga kota itu jatuh dalam kekuasannya. Dari sekitar 60 ribuan warga Kota Surabaya pada tahun 1625 itu, banyak yang jauh sakit, banyak pula yang lari, atau mati.

Ini semua adalah lintasan peristiwa sejarah yang berkreteria pelanggaran HAM. Karena itu, pendapat Priyo Budisantoso ada juga baiknya kita simak. Sebab, dengan mengungkit masa lalu yang getir itu hanya akan menambah kegetiran lagi.

Padahal saat ini pun kondisi bangsa kita masih memilukan. Penderitaan rakyat, konflik social, korupsi dan memudarnya semangat toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa yang mengancam integrasi bangsa, tentulah membutuhkan kepedulian kita semua. Selain itu, dengan mengungkit masa lalu, akan membuat saudara-saudara kita pelaku sejarah masa itu akan terbebani perasaan tidak enak. Mungkin saja dia merasa pengorbanannya sia-sia atau menganggap tindakannya keliru. Padahal ia telah berbuat dengan penuh dedikasi, tulus hati untuk bangsa dan negara ini.

Pasang - surut, suka - duka atau manis – pahit, dan nikmat - getir memang kita perlukan untuk dapat lebih memahami kehidupan, sehingga orang tidak hanya menikmati kekuasaan tetapi juga merasakan ketidakberdayaan. Karena itu, memang kita perlu melihat ke depan, sebab dengan begitu, kita masih punya harapan indahnya masa depan Indonesia.

Sekian.

Utama

Kiki Syahnarki

Nasionalisme

REFORMASI TELAH DIBAJAK LIBERALISME K Tahun-tahun terakhir ini, kita berada dalam era yang kurang elok dipandang dari segi kebangsaan dan landasan kebangsaan. Reformasi ternyata telah menghidangkan sejumlah permasalahan yang sulit dituntaskan oleh siapapun yang memegang pemerintahan ini.

ebebasan yang dijanjikan reformasi telah diselewengkan menjadi sikap seenaknya sendiri (kebablasan).

“Reformasi telah dibajak liberalisme”, kata Letnan Jenderal Purn.

Kiki Syahnakri. Penilaian itu dikatakan mantan Wakil KSAD Letjen Pur. Kiki Syahnakri, dalam acara ‘deklarasi menolak ideology seOPINI INDONESIA 008

5

NASIONALISME

lain Pancasila’ yang digelar beberapa organisasi masyarakat di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Sabtu 4 Agustus lalu. Kiki mengatakan, reformasi yang dilakukan pada 1998 tanpa kewaspadaan dalam arus globalisasi yang menderas, menyebabkan begitu mudahnya proses perubahan itu ditunggangi oleh kelompok liberal yang meletakkan kepentingan pasar di atas segalanya. “Reformasi telah dibajak oleh liberalisme yang akar budayanya adalah individualisme,” ujarnya. Menurut Kiki, hal tersebut telah menyebabkan kesenjangan lebar antara golongan miskin dan kaya di Indonesia. Atmosfir kebebasan yang terbuka, menurut Kiki, telah mengundang masuk berbagai paham yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Kran de-

6

OPINI INDONESIA 008

mokrasi dibuka terlalu lebar dengan atas nama demokrasi dan hak azasi manusia. Inilah yang menjadi kata kunci liberalisme,” tambahnya.

Menurut dia, paham liberalisme yang berjaya setelah reformasi, juga menyebabkan berbagai sector penting di Indonesia mulai dari pertambangan, perkebunan, dan perbankan, sebagian besarnya dikuasai oleh pemodal asing. “Kedaulatan ekonomi sebenarnya sudah tak ada lagi karena dikuasai oleh perusahaan asing multinasional,” katanya. Dengan berkembangnya kebebasan nyaris tanpa batas tersebut, telah menghilangkan nilainilai jati diri dan menggerus akar budaya bangsa. Karena itu, dia menganjurkan agar reformasi diluruskan, agar kembali ke jalur yang benar sesuai dengan cita-cita pendiri

bangsa mewujudkan Indonesia yang berkeadilan social dengan Pancasila sebagai satu-satunya pedoman.

KONFLIK SOSIAL YANG MENGACAM INTEGRASI NASIONAL Pendapat yang sama, sebelumnya juga diutarakan DR Nuril Hakim Yohansyah, pengamat politikalumni Lemhannas 1998. Bangsa Indonesia, kata Dr Nuril adalah sebuah banga yang heterogen, yang saat ini menghadapi konflik social yang parah di banyak wilayah dan juga menghadapi sparatisme di Papua. Konflik social dan munculnya sparatisme timbul karena Indonesia belum memiliki sistim politik dan sistim pemerintahan yang belum pas (belum cocok) un-

NASIONALISME

„ NURIL HAKIM Yhs

tuk Indonesia, tidak memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, dan belum adanya kohevisitas social akibat gagalnya proses nation building dan tidak berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah membawa bangsa ini ke arah cita-cita kemerdekaan. “Adalah suatu aib bila kita mengorbankan prinsip-prinsip Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal itu berarti berhianat terhadap seluruh perjuangan bang sa selama lebih dari 300 tahun, serta berhianat pula kepada pendiri Republik ini,� katanya dalam perbincangan khusus dengan OPINI Indonesia di Bandarampung.

Sejarah bangsa mencatat, kata Udo- panggilan akrab Nuril, sejak awal kemerdekaan kita telah mencoba beberapa sistim seperti sistim politik liberal (1950-1959), sistim

Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-1965), kemudian era Demokrasi Pancasila di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) dan sekarang di era Reformasi yang membuat kta melakukan beberapa kali amandemen UUD 1945 dan akan terus lagi melakukannya dalam rangka menyusun sebuah konstitusi yang lebih kondusif bagi pengembangan demokrasi tersebut.

Pentingnya system politik dan system pemerintahan yang legitimate, kata Nuril, dapat dilihat pada contoh Amerika Serikat yang juga memiliki masyarakat heterogen tetapi dengan tingkat konflik yang minimal. Perjalanan sejarah Amerika yang panjang telah berhasil membentuk system politik yang diakui efektivitasnya dan manfaatnya oleh bangsa tersebut, sehingga bangsa itu mampu meredam konflik sosialnya. Udo memberi contoh perjalanan demokratisasi di Amerika Serikat yang sesudah ratusan tahun baru berhasil membentuk suatu sistim politik yang diakui efektivitasnya dan manfaatnya oleh bangsa tersebut.

Semua warga AS menerima dan mengakui bahwa sistim politik berdasar Demokrasi Liberal dengan sistim pemerintahan Presidentil sebagai yang paling cocok untuk mereka. Karena itu nilai-nilai Demokrasi Liberal dan kaidahkaidah sistim pemerintahan presidential diterima, diakui serta dihormati oleh masyarakat AS. Semua aturan dalam sistim politik dan sistim pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan patuh. Misalnya, siapapun yang menjadi presiden akan diakui dan diterima

asalkan dipilih melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Atau, siapapun presidennya apabila dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum akan dikenai tindakan, termasuk impachment oleh Senat.

Demikian pula aksi unjuk rasa atau demo dibenarkan, tetapi bagi demo yang merusak atau mengganggu hak milik orang lain pasti dikenai tindakan hukum yang tegas.

Tetapi, di Indonesia, seperti yang kita saksikan sekarang ini, katanya, penerapan sistim liberal seperti itu justru memperparah penderitaan rakyat.

Di negara berkembang (miskin), ujar Udo, pertanyaan yang selalu muncul adalah mana yang perlu didahulukan, antara perut atau mulut (maksudnya, antara kesejahteraan dan demokrasi). “Dua hal itu punya bobot yang sama penting, tetapi mustahil dibangun secara bersamaan. Biasanya, negara yang mendahulukan demokratisasi tertinggal dalam pembangunan kesejahteraan, sedangkan yang mendahulukan kesejahteraan tertinggal dalam pembangunan demokrasi,� ujarnya. Demokrasi, tambahnya, hanya bisa diterapkan di masyarakat yang tingkat ekonominya sudah berkecukupan dan berpendidikan. Sebaliknya, demokrasi cenderung berubah anarki di masyarakat yang tingkat kemakmuran rendah dan kurang terdidik sedikit, sebab massa yang miskin dan bodoh adalah kerumunan yang emosional, katanya lagi.

Menurut dia, karena pertimbangan seperti itulah antara lain yang mendorong Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto (19661998) memilih sistim politik yang kurang demokratik. Tujuannya, mempercepat pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kini, sesudah 14 tahun reformasi keadaan bangsa tidak semakin baik. Konflik horizontal dan vertical, serta gerakan sparatisme timbul di banyak tempat. Rasa aman terganggu.

OPINI INDONESIA 008

7

NASIONALISME Konflik social dan gerakan sparatisme terjadi menyusul kejatuhan pemimpin nasional yang kuat dan berwibawa Presiden Soeharto.

Ini mirip dengan konflik di Chechnya menyusul runtuhnya Uni Sovyet atai Perang di Bosnia setelah matinya Presiden Tito.

Contoh-contoh itu adalah bukti mengenai pentingnya peranan pemerintah pusat dan pemimpin yang kuat untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Sebab itu pula, tampaknya penerapan sistim politik liberal di Indonesia belum cocok karena justru semakin memperparah konflik antar golongan politik dimana masing-masing golongan menggunakan solidaritas suku dan agama untuk mencari pendukung. “Pendapat ini bukan untuk menolak demokrasi liberal melainkan memper-

8

OPINI INDONESIA 008

soalkan timing penerapannya,� katanya Untuk mengurangi konflik social dan kecenderungan disintegrasi nasional tersebut, menurut Udo, perlu dilakukan beberapa hal yaitu : Pertama, Agar pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengetatkan pendirian partai politik. Kedua, para pemimpin politik dan elite harus siap menghentikan konflik, karena konflik mereka itu juga mempengaruhi situasi di daerah.

Ketiga, harus ada kemauan pemerintah untuk memadukan antara ketegasan dan dialog. Pemerintah pusat di satu sisi harus mencerminkan suatu pemerintahan yang tegas, kokoh dan kuat agar mampu mempertahankan wibawanya terhadap daerah. Ketegasan dalam pelaksanaan hukum merupakan hal yang mendesak untuk meng-

hindari adanya orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di sisi yang lain harus dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh daerah yang rawan konflik agar bisa memahami apa kemauan mereka. Keempat, semua upaya harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat, melakukan penegakan hukum untuk menumbuhkan perasaan aman serta melaksanakan otonomi daerah untuk menjamin keadilan.

Sebab dengan adanya kemakmuran, rasa aman, dan keadilan, maka konflik social dan gerakan sparatisme itu bisa dikurangi. Dari sejumlah sistim politik yang telah digunakan itu, Udo melihat sistim Demokrasi Terpimpin era Presiden Soekarno lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan ke depan bangsa ini.(*) „ Rimson

NASIONALISME ahkan, tawuran pelajar dan mahasiswa pun semakin sering terjadi, tidak saja di kota-kota besar tetapi juga mulai merembet ke daerah.

Dari pemberitaan pers, katanya, diketahui banyak penyebabnya, misalnya isu pertanahan, isu-isu politik dan bahkan isu-isu sederhana yang segera melebar dan menimbulkan bentrok/konflik. Di Lampung saja, katanya, untuk tahun 2012 ini saja sudah ada sejumlah konflik vertical (aksi massa versus pemerintah) seperti pembakaran kantor polisi di Rawajitu, Tulangbawang dan Padang Cermin, Lampung Selatan. Perlawanan terhadap aparat keamanan juga terjadi di Mesuji, pembakaran kantor Pemda di Mesuji dan kantor Pemda di Lampung Selatan, konflik antar masyarakat di Sidomulyo, Lampung Selatan, dan beberapa kejadian lainnya. “Saya sudah menduga masalah ini rawan sekali. Karena itu, ketika peristiwa Mesuji terjadi di awal tahun 2012 lalu, saya mengingatkan bahwa Kasus Mesuji ini bisa menjadi pemantik kecil yang mengancam integrasi bangsa. Dan nyatanya memang demikian,� ujarnya.(baca OPINI Indonesia Edisi Januari 2012).

Konflik yang terjadi ini tentu saja membuat tingkat keresahan masyarakat meningkat. Rasa keamanan bagi mereka yang menjadi korban ataupun tidak semakin terusik. Demikian pula, dari potret kejadian dapat diketahui bahwa gerakan massa sudah semakin terlatih dan terorganisir. Pemicu keresahan yang sangat mencolok adalah berkaitan dengan peluang mata pencaharian. Konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan seperti terjadi di Mesuji lalu, menjadi contoh, betapa sejumlah besar warga merasakan tidak diperlakukan dengan adil.

Dari kejadian-kejadian tersebut terlihat bahwa penguatan kelompok untuk membela sesamanya ketika mereka berhadapan dengan aparat keamanan semakin mengu-

B

MENINGKATNYA KERESAHAN MASSA Keadaan bangsa hari ini, kata Dr Nuril Hakim Yohansyah, sangat tidak menggembirakan. Perkelahian antar kelompok masyarakat versus masyarakat (konflik horizontal) ataupun bentrok antara masyarakat dengan aparat keamanan (konflik vertical) terus terjadi di hampir seluruh wilayah

OPINI INDONESIA 008

9

NASIONALISME at. “Inilah gambaran bahwa sekarang ini, kita hidup di dalam situasi yang rentan konflik,” katanya.

Maraknya tindakan main hakim sendiri, seperti yang terlihat pada aksi-aksi massa tersebut, tambah Dr Nuril Hakim, menjadi petunjuk berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan proses hukum itu sendiri. Masyarakat mulai tidak takut terhadap aparat keamanan yang di dalam konflik, perlahan-lahan posisinya bergeser menjadi lawan.

Kasus-kasus konflik seperti yang telah terjadi di Ogan Ilir (Sumsel), Mesuji (Lampung), Deliserdang (Sumatera Utara), Singkil (Aceh), Dumai (Riau), Nusa Teng-

10

OPINI INDONESIA 008

gara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan di Papua yang menelan banyak korban jiwa dan luka-luka, menurut alumnus Lemhannas 1998 ini, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat bisa meluas ke daerah lain, karena adanya potensi serupa dan pembelajaran lewat konflik yang terjadi.

Secara psikologis, kata Udo, situasi ini menggambarkan terjadinya kelelahan/fatique yang membuat masyarakat tidak lagi mau berpikir panjang. “Masyarakat yang berada dalam kelelahan seperti itu merupakan lahan yang mudah dipecah belah demi kepentingan politik yang tidak sehat,” tambahnya lagi.

Banyaknya kasus yang terjadi

memang menjadi “dukungan” bagi aparat untuk bertindak tegas dan keras. Tetapi itu juga tidak mudah, karena proses investigasi, pembuktian dan penjelasan logis menjadi factor yang menentukan perkembangan situasi. Bahkan, proses tidak segera selesai, dan bisa berkembang menjadi polemik yang mendorong peningkatan gerakan massa yang cenderung reaktif.

Karena itu, ujarnya, diperlukan kearifan mengevaluasi keadaan, jika kita menginginkan konflikkonflik social yang bermunculan itu tidak berkembang menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional. (*) Rimson

Agenda

M. Faried

Pariwisata

LAMPUNG TUAN RUMAH TIME 2012 Lampung akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Tourisme Indonesia Mart & Expo (TIME) atau Pasar Wisata Indonesia pada 9-12 Oktober 2012 mendatang. TIME rencananya diikuti oleh seluruh komponen pariwisata di Tanah Air dan buyer 27 negara. ampung terpilih menjadi tuan rumah TIME tahun ini karena daerah itu mempunyai daya tarik yang belum banyak dikenal,” kata Chairperson Meity Robot, di Jakarta, beberapa waktu lalu. TIME merupakan ajang pariwisata yang mengusung konsep “business to business” dimana dalam acara itu dipertemukan para pelaku usaha wisata dan industri pendukungnya di Indonesia (seller), untuk mempromosikan berbagai produk dan jasa wisata di dalam negeri kepada pebisnis wisata dari mancanegara (buyer). Pada tahun

L

sebelumnya TIME juga digelar di Lampung dan tahun ini akan berlangsung di Graha Wangsa Telukbetung pada 9-12 Oktober 2012. “Dengan diadakannya TIME secara berkala, para buyer mancanegara dapat melihat potensi pasar dan membuka pasar wisata baru di Indonesia,” kata Meity.

Menurut Meity, terpilihnya Lampung sebagai tempat penyelenggaraan TIME selama dua tahun berturut-turut bertujuan untuk mempromosikan provinsi tersebut ke pasar internasional agar ke depan dapat menjadi salah satu tujuan wisata OPINI INDONESIA 008

11

PARIWISATA dunia. Tahun lalu, TIME di Lampung dinilainya sukses dengan dihadiri oleh 77 buyer dari 27 negara meliputi Belanda, India, Amerika Serikat, Korea, dan Singapura.

TIME 2011 juga dihadiri oleh 84 seller dari 64 perusahaan dari berbagai provinsi di Indonesia meliputi DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Seller yang hadir berasal dari industri perhotelan, resort & spa, Badan Promosi Pariwisata, travel agent, adventure, airline, dan lainlain. “TIME-2011 membukukan estimasi transaksi senilai 15,7 juta dollar AS,” kata Meity.

TIME tahun ini memasuki pelaksanaan ke-18 dan bertujuan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus mem-

perluas jangkauan promosi industri pariwisata Indonesia di pasar dunia. Kegiatan itu telah tercatat dalam kalender internasional travel mart bersama dengan ITB Berlin, WTM London, Arabian Travel Mart (ATM), dan PATA Travel Mart. “TIME akan menampilkan seluruh daerah tujuan wisata termasuk daerah tujuan wisata popular, objek wisata, dan pengembangan produk baru,” katanya. Direktur Promosi Dalam Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, M. Faried mengatakan, pihaknya mendukung dan menyambut baik penyelenggaraan acara tersebut. “Ini bagian dari aktivitas promosi pariwisata Indonesia. Kami harapkan ini bisa mempromosikan Lampung sebagai daya tarik wisata sekaligus daerah lain di Indonesia,” katanya.

DAERAH

Bibit Sawit Palsu Beredar di Bengkulu Balai Pengawas dan Pengujian Mutu Benih Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu memperkirakan, hingga saat ini masih banyak bibit sawit palsu beredar secara liar di daerah itu. ibit sawit palsu itu dijual pedagang langsung ke rumah-rumah penduduk dengan menawarkan harga rendah,” kata Kepala Balai Pengawas dan Pengujian Benih (BPsMB) Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, Suprianto. Hal itu terbukti beberapa pedagang bibit palsu itu berhasil diamankan Polres Kabupaten

B 12

OPINI INDONESIA 008

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung, Gatot Hudi Utomo mengatakan, Lampung telah siap menerima lebih banyak kunjungan wisata termasuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional sekelas TIME. “Infrastruktur di wilayah Lampung semakin baik dari waktu ke waktu dan bahkan kini sudah ada 17 penerbangan ke Jakarta setiap harinya,” katanya.

Menurut Gatot pihaknya memantau pasca menjadi tuan rumah TIME 2011, kunjungan wisatawan ke Lampung terus meningkat. Wisatawan Australia masih mendominasi wisman yang mengunjungi provinsi tersebut. Sementara destinasi wisata yang paling diminati sebagian besar wisata minat khusus seperti surfing di Tanjung Setia, Krakatau, Way Kambas dan Teluk Kiluan.

Ant/Dbs/Editor OI

Kaur, setelah mendapatkan laporan warga akan beredarnya bibt palsu tersebut.

Pedagang itu menjual bibit sawit isi 100 biji hanya antara Rp150 ribu –Rp300 ribu per kotak, sedangkan harga bibit bermutu asli produk Marihat, Medan, Sumut, paling rendah Rp7 ribu per biji. Dia memperkirakan peredaran bibit sawit palsu itu tidak hanya di Kabupaten Kaur, tapi sudah menyebar ke berbagai kabupaten dalam Provinsi Bengkulu.

Kabid Teknis BP2MB Bengkulu, Edi Sugiharto, mengatakan bibit asli dari pusat pembibitan resmi harganya berkisar antara Rp7 – Rp10 ribu per biji.

Bila ada harga bibit di bawah itu, perlu diragukan keasliannya. Bibit palsu itu bila ditanam tetap tumbuh dan berbuah. Tetapi mutu buahnya sangat rendah.

Berbeda dengan tanaman bibit mutu asli setiap hectare memproduksi rata-rata di atas dua ton tandan buah segar, sedangkan bibit palsu paling tinggi 1,3 ton per hectare.

Keunggulan bibit asli, kata dia, bila diolah pabrik menghasilkan minyak cukup banyak, sedangkan bibit palsu potensi minyaknya sangat kecil dan pabrik sulit mengolahnya karena cangkangnya lebih keras, ujarnya.

Saat ini, tanaman kelapa sawit petani di Bengkulu hingga 60 persen menggunakan bibit palsu (asalan) dan secara bertahap mulai diganti dengan bibit bermutu.

Antara

Politik

Gamawan Fauzi

Pilkada

PILKADA SERENTAK SUDAH JADI KEBUTUHAN Kehendak untuk membuat pengaturan pemilihan umum kepala daerah secara serentak sejatinya sudah menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Keserentakan pilkada itu diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana secara terfokus, masyarakat tidak disibukkan dengan pelaksanaan pilkada yang terus menerus berlangsung, meski untuk daerah yang berbeda. amun, pengaturan keserentakan nya tidaklah cukup dengan menggabungkan waktu pelaksanaan pilkada yang berdekatan waktunya,� sebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursyidan Baldan, Jumat lalu (24/8)

N

Menurut mantan anggota Komisi II DPR tersebut, pengaturan keserentakan pelaksanaan pilkada bukan saja untuk efisiensi pelaksanaan pilkada, melainkan harus juga dimaksudkan untuk mewujudkan suatu priodisasi yang dapat membangun sinergitas pemerintah, mulai dari

OPINI INDONESIA 008

13

PILKADA

FERRY MURSYIDAN BALDAN presiden, gubernur dan bupati/walikota. Oleh karenanya, yang harus dirancang adalah bahwa ke depan jadwal pelaksanaan pilkada lima tahunan sudah tersusun secara permanen, yakni April adalah pemilu legislative, Juli dan September untuk dua putaran pemilu presiden-wakil presiden. Berikutnya, enam bulan setelah pelantikan presiden adalah pemilihan gubernur, dan enam bulan setelah pelantikan gubernur adalah pemilihan bupati/walikota.

Menurut Ferry, dibutuhkan masa transisi untuk mencapai desain penjadwalan tersebut. Caranya, pilkada setelah Pemilu 2014 hanya dilaksanakan pilkada pada tahun 2015 dan 2016 dan periodenya berakhir pada April 2020. Adapun mulai 2017-2019 tidak diadakan pemilihan kepala daerah, tetapi diangkat pejabat sementara kepala daerah, yang harus diiikat ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diripada pilkada 2020.

PRESIDEN SETUJU

Sementera itu, Presiden SBY menyatakan kesetujuannya untuk pelaksanaan pilkada serentak.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, “ saya lapor beliau tadi. Setuju beliau, silahkan diatur. Sebenarnya Presiden setuju kalau memang itu diadakan (secara serentak) supaya lebih efisien,” katanya Kamis lalu seusai menghadap Presiden. Menurut Gamawan, pilkada serentak dengan menggabungkan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, lebih efektif, lebih murah biayanya dan mengefisienkan waktu. Di sisi la-

14

OPINI INDONESIA 008

in juga mengurangi kebosanan masyarakat terhadap pilkada sehingga diharapkan bisa lebih berkualitas. “Tiap dua hari sekali kita dengar berita pilkada ini, bupati ini, dan lain-lain. Jadi sepertinya negeri ini pilkada saja isinya,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya tengah mengkaji secara tepat penerapan pilkada serentak tersebut dan menginisiasi hal ini dalam RUU Pilkada yang telah diajukan. Sebelumnya Mendagri memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislative dan pemilu presiden, se-

hingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat. Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masingmasing wewenang di daerah.

KPU Jawa Timur sudah memutuskan untuk memajukan Pilgub ke tahun 2013 dan KPU Nusa Tenggara Timur baru memutuskan untuk menunda tujuh pilkada di tujuh kabupaten. Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR. KCM/Editor-OI

ROAD TO RI-1

Peluang Hatta Rajasa Terus Meningkat Meskipun peluangnya untuk dimajukan sebagai calon presiden (capres) terus meningkat, tetapi Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa mengatakan, belum memikir ke arah itu karena waktu tersisa masih cukup panjang.

Masih lama itu. da waktunya tersendiri untuk bicara soal pilpres. Saat ini saya terus konsentrasi bekerja dan bekerja sebagai Menko Perekonomian membantu suksesnya pemerintahan SBY-Boediono,” katanya kepada pers menanggapi tren kenaikan popularitas dan elektabilitasnya yang cukup meyakinkan.

Hasil Syrvey Jaringan Survei Indonesia (JSI) beberapa waktu lalu

A

menempatkan Hatta Rajasa sebagai capres terkuat di bawah Prabowo Subianto. Hatta memiliki tingkat popularitas 69,3 persen dan sebanyak 50,3 persen responden menyatakan Hatta pantas diusulkan sebagai capres pada pemilu 2014.

Peluang Hatta yang terus meningkat dan cukup besar juga dinilai Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari. “Peluang Menko Perekonomian Hatta Rajasa tampil

di Pilpres 2014 cukup besar karena PAN sangat mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk pencalonan presidennya,” ujar Qodari kepada pers, Minggu lalu.

Keungulan Hatta, menurut Qodari, adalah karena dia adalah besan Presiden SBY. Hatta bisa saja diusung oleh Demokrat yang berkoalisi dengan PAN. Apalagi, sampai saat ini Demokrat belum mempunyai “jago unguk itu,” katanya.

Sebagai Ketua Umum PAN, Hatta setidaknya sudah punya kenderaan politik, meski menunggu syarat pengajuan capres di UU Pilpres.

Jika syarat “presidential threshold” (PT) di UU Pilpres nantinya tinggi, tambah Qodari, memang akan sedikit sulit bagi PAN untuk memenuhi persyaratan itu.

Faktor lainnya yang juga penting sebagai modal Hatta maju di pilpres adalah posisinya sebagai pejabat publik. “Sebagai Menko Perekonomian, Hatta memiliki keunggulan ketimbang kandidat lain dan ini factor yang sangat penting. Artinya, jika Hatta berhasil bekerja sebagai Menko PerekonoOPINI INDONESIA 008

15

ROAD TO RI -1

MUHAMMAD QODARI mian, masyarakat tentu akan menilai sendiri dan memilihnya di 2014 nanti. Intinya, Hatta harus sukses bekerja sebagai Menko Perekonomian,” kata Qodari.

HATTA DAN PRABOWO Ketua DPP PAN Bima Arya memperkirakan calon presiden pada Pemilu 2014 akan mengerucut pada dua nama yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. “Kedua tokoh ini yang kecenderungan surveinya paling baik dibandingkan dengan yang lain. Dengan melihat perbandingan tingkat pengenalan dan kesukaan,” kata Bima di Jakarta, Senin lalu, maka ada kecenderungan bahwa hasil survei JSI yang diumumkan pada Minggu 12/8 lalu, yang menempatkan Megawati sebagai calon presiden dengan angka elektabilitas tertinggi yakni 15,9 persen. Megawati unggul atas 20 nama kandidat lain yang berasal dari kalangan partai politik maupun independen. Di bawah Megawati, ada |Prabowo Subianto (12,6 persen), Aburizal Bakrie (9,5 persen), Jusuf Kalla (7,2 persen), dan Hatta Rajasa (5,9 persen).

Alasan lain, kata Bima, melihat dukungan politik yang pasti dari partai sendiri dan juga kemungkinan lintas partai. Tak hanya itu, Prabowo dan Hatta, menurut Bima, dipandang sebagai calon yang memiliki perbedaan segmen dukungan. “Kedua tokoh punya potensi untuk mobilisasi pemilih yang berbeda, baik afliasi politis maupun demografis. Dua tokoh ini mewakili blok.” katanya.

Editor-OI/Dbs

16

OPINI INDONESIA 008

INCUMBENT MEMANG SELALU DIUNTUNGKAN Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah meyakini dimanapun calon incumbent akan selalu diuntungkan dengan apa yang telah dilakukan selama dia menjabat.

Pengamatan itu dikatakannya menyikapi Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September ini. Menurut Chusnul, Foke dipastikan meraup keuntungan dengan posisinya sebagai incumbent enilaian serupa juga disepakati sejumlah pemerhati pilkada di Lampung yang tiga kabupatennya akan menggelar pemungutan suara pada 27 September mendatang ini.

Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Tanggamus, Tulangbawang dan Lampung Barat. Para pemerhati pilkada itu bersepakat bahwa peluang incumbent (petahana) atau pasangan yang didukungnya masih cukup besar.

Argumennya adalah, selain aspek popularitasnya yang tinggi, para incumbent juga telah memiliki basis konstituen yang “pasti” dan didukung jaringan supporter yang sudah mapan. Lebih dari itu, incumbent pun memiliki akses komunikasi lebih baik dengan penyelenggara pemilihan, yaitu KPU dan jajarannya. Di Tanggamus misalnya, dengan munculnya 5 pasangan maka perhitungan peluang Bambang Kurniawan kembali berjaya tidak terlalu pelik. Sebabnya, suara yang mungkin tidak akan mendukung incumbent tersebut akan lari terdistribusi ke calon-calon lain yang tersebar begitu banyak.

Demikian pula peluang Mukhlis Basri di Lampung Barat. Dengan perkataan lain, potensi incumbent cukup kuat, kecuali jika incumbent tersebut selama lima tahun masa jabatannya tersangkut masalah hukum.

Sementara di Tulangbawang kompetisi diperkirakan akan berjalan lebih ketat. Sebabnya, ketiga pasangan calon adalah pendatang

P

ANALISIS baru, karena bupati saat ini DR Abdurahman Sarbini yang sudah menjabat dua kali masa jabatan dan tidak lagi mencalon. Meski demikian, dengan mencermati proses sosialisasi, penggalangan dan pe-

ngamanan yang dilakukan oleh masing-masing calon di Tulangbawang itu, dapat disebutkan bahwa peluang pasangan Handoyo meraup suara besar sangat terbuka.

REKAMAN LAPANGAN

Dalam proses pendekatan kepada para pemilih, hampir semua pasangan calon memahami bahwa dimensi-dimensi pragmatis memainkan peran penting. Dimensi itu, antara lain ekonomi, yaitu pasangan yang dinilai mampu memberi “perbaikan ekonomi” meskipun sesaat. Artinya, dengan pemberian “uang jalan atau sembako” sebagai tali asih, para pasangan calon meyakini sudah memadai untuk mendorong seseorang pemilih menjatuhkan pilihannya. Dalam situasi seperti ini tentu saja memberi keuntungan kepada pasangan calon yang memiliki dana besar dan didukung oleh parpol besar atau koalisi parpol besar yang telah memiliki massa tradisional dan infrastruktur partai yang telah siap. Perkembangan sekarang ini dari ketiga daerah yang berpilkada tersebut sudah tidak lagi mencerminkan adanya derajat ketidakpastian yang tinggi. Rekaman OPINI Indonesia di lapangan menggambarkan, bahwa selain karakter masyarakat di ketiga daerah yang terbuka, bebas dan juga agak keras, dan dengan mulai “redanya” manuver dan lobi-lobi politik di tataran elite pasca penetapan para pasangan calon oleh KPU setempat beberapa waktu lalu, telah membantu mencermati pasangan-pasangan yang hari-hari belakangan ini dinilai cukup kuat dan berpeluang cukup besar. Sejumlah pemerhati masalah yang mendukung penerbitan OPINI Indonesia memprediksikan di Tanggamus dan Lampung Barat Pasangan incumbent masih akan berjaya, sementara di Tulangbawang, pasangan Handoyo yang didukung oleh sejumlah parpol besar dan sejak lama telah melakukan sosialisasi program-programnya, diperkirakan juga akan mampu mengikuti jejak kedua incumbent terdahulu. SEKIAN

OPINI INDONESIA 008

17

POLITIK

ICW Tanya NASDEM Soal Politisi Bajing Loncat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, Terkait pendanaan yang dilakukan oleh Partai Nasdem terhadap kader kutu loncat, pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Partai Nasdem untuk menjelaskan laporan keuangan partai tersebut. enurut ICW surat resmi ke Nasdem didukung pula oleh Undang-Undang Komite Penyiaran Pusat.

Apung Widardi, peneliti Divisi Korupsi dan Politik ICW di Jakarta, Minggu (22/7). memaparkan, adanya kader kutu loncat parpol berdampak buruk pada efisiensi pertarungan politik. Selain itu per-

M 18

OPINI INDONESIA 008

caturan politik dapat menjadi sarana perebutan kekuasaan yang berakibat merugikan rakyat pemilihnya. Di salah satu sisi, katanya, kader kutu loncat dapat berdampak pada setiap kebijakan mereka berorientasi pada pemberi modal awal, yaitu parpol penerima mereka yang memberikan suntikan dana untuk kampanye caleg. “Ka-

der parpol kutu loncat itu mudah disetir oleh pemodal, bentuknya dengan korupsi kebijakannya yang banyak menyimpang,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol untuk berlaga di Pemilu 2014. Partai Nasdem turut pula memberikan iming-iming modal caleg sebesar Rp5 sampai Rp10 miliar.

POLITISI BAJING LONCAT

Politisi “bajing loncat” yang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Politisi yang “melompat” dari partai politik ke partai politik yang lain, demi keuntungan pragmatis, patut disebut sebagai politisi “bajing loncat”. Bak seekor bajing, mereka gemar meloncat-loncat di antara satu partai ke partai lain demi meraih keuntungan dengan jalan pintas. “Mereka lebih tepat disebut bajing loncat, bukan kutu loncat,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, Rabu lalu (25/7) di Jakarta.

POLITIK Ibramsjah menjelaskan, bajing alias tupai biasanya suka melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain yang lebih subur demi mendapatkan buah yang lebih banyak dan enak. Perilaku ini, katanya, mirip dengan politisi yang suka meloncat-loncat dari satu partai ke partai lain demi meraih keuntungan yang lebih menjanjikan. “Politisi jenis ini benar-benar menerapkan hukum kesempatan. Di mana terbuka kesempatan lebih besar, ke situlah politisi itu mendekat. Mereka mengejar popularitas, materi, dan status,” katanya.

Dia mengatakan itu setelah mencermati kian maraknya tren politisi yang meloncat partai.

Menjelang Pemilu 2009, banyak politisi pindah ke Partai Demokrat, yang kala itu pamornya menaik. Dua tahun menjelang Pemilu 2014 sudah ada pula politisi yang mulai hijrah ke partai baru yang dianggap menjanjikan seperti ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). “Tren itu mengkhawatirkan, karena tak lagi ada penghargaan pada loyalitas atau kesetiaan pada partai ideology, cita-cita atau perjuangan untuk masyarakat. Dengan moralitas jalan lintas, partai sulit tumbuh menjadi besar dan kuat. Padahal, mekanisme demokrasi menghajatkan partai yang kuat,” ujarnya.

Dia mengatakan, situasi ini tidak sehat untuk demokrasi, karena para politisi hanya memikirkan bagaimana mengeruk keuntungan sendiri. Cita-cita untuk membangun partai yang baik dan menjalankan amanah rakyat terabaikan.

Untuk mengatasinya, tambah Ibramsjah diperlukan reformasi mental cultural di partai. Caranya, dengan memasukkan orang-orang muda idealis atau akademisi berkualitas ke dalam partai.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella bahwa 37 politisi di parlemen bakal bergabung dengan Partai Nasdem untuk menghadapi pemilihan legislator 2014.

Editor OI OPINI INDONESIA 008

19

POLITIK

GERINDRA MAJUKAN GUNADI IBRAHIM KE PILGUB LAMPUNG Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Gunadi Ibrahim menegaskan kesiapannya mengemban amanah partai yang meminta dirinya maju sebagai kandidat gubernur pada Pilgub Lampung mendatang. Untuk itu, dia berharap seluruh jajaran partai sampai ke tingkat ranting bekerja keras memenangkan perolehan suara. eputusan untuk mencalonkan Gunadi Ibrahim menjadi calon gubernur sudah final,� kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat halalbihalan Gerindra Lampung beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, saat ini ada tiga

K 20

OPINI INDONESIA 008

target utama yang harus diraih Partai Gerindra, yaitu, memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden pada pilwapres 2014, meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislative (pileg) 2014, serta memenangkan Gunadi Ibrahim menjadi Gubernur Lampung.

Ahmad Muzani mengatakan, meskipun saat ini Gunadi Ibrahim baru memiliki tingkat popularitas yang kecil yaitu sekitar 10 persen, tetapi persentase itu akan terus naik, sebab Gerindra menjadi harapan masyarakat untuk menjadi lokomotif perubahan di Indonesia.

“Lihat saja pasangan Jokowi-Ahok. Meski awalnya dikenal masyarakat 3 persen, tetapi Partai Gerindra mampu mendereknya sebagai pemenang pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, kemarin,” katanya.Dia menegaskan, menghadapi pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, Gerindra sudah siap, dan tidak ada masalah apakah pilgub diadakan tahun 2013 atau 2015. “Kalaupun di 2013, kami sudah siap, baik di ranting ataupun di anak ranting. Kalau diadakan di 2015, tentu saja jauh lebih siap lagi, karena Gerindra sudah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, Gerindra tidak mau masuk dalam perdebatan soal jadwal pemilihan gubernur itu,” katanya.

Dia juga mengatakan ada tiga daerah yang sudah dipimpin oleh kader Gerindra, yaitu, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Aceh Timur.

Menurut dia, semua kemenangan itu sebagai modal untuk meraih kursi lebih banyak pada Pileg 2014, sekaligus memenangkan Prabowo menjadi Presiden. Oleh karena itu, Ahmad Muzani meminta kadernya tidak membuang waktu lagi dan segera bekerja keras untuk mencapai perolehan suara 20 persen di DPR RI dari posisi 4,6 persen saat ini.

Untuk itu, dia berharap Provinsi Lampung bisa menyumbang minimal 4 kursi dari target 112 kursi DPR RI, sehingga Gerindra memiliki kekuatan untuk mencalonkan Prabowo Subianto tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

bangunkan semangat rakyat. Jujur saja, sebagian besar masyarakat kita sekarang ini sudah lelah, dan apatis,” ujarnya Kami berpendapat bahwa susah membuat masyarakat menjadi pintar dan sehat, jika untuk makan saja pun mereka masih sulit,” tambahnya.

Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung itu menjelaskan, kondisi rakyat yang masih susah tersebutlah yang mendorong partainya terus menggerakkan program ekonomi kerakyatan seperti yang sekarang ini sudah dilaksanakan di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Dia berharap, kader partai di setiap daerah dapat menjadi penggerak (dynamo) untuk membangunkan semangat rakyat itu.

“Sebagai contoh, di Lampung Tengah, kami telah mengadakan kemitraan dengan sejumlah petani singkong. Para petani diberi bantuan bibit unggul, penyuluhan berbudidaya dan juga proses pemanenan. Tujuannya, agar produktivitas meningkat. Dan ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan dari aspirasi masyarakat yang dia serap selama dia berkunjung ke daerah-daerah selama ini, jelas sekali terekam bahwa masyarakat merindukan pemimpin yang bisa memberi tela-

dan, berani mengambil terobosan dan tidak hanya berkutat dengan masalah-masalah rutinitas semata.

“Keadaan kita sudah cukup berat.

Jadi sangat diperlukan terobosanterobosan yang memang bisa diimplementasikan. Kalau hanya gagasan saja, tokoh tak ada artinya. Rakyat kita tidak butuh omongan lagi, tapi tindakan nyata. Misalnya saja kalau kita memang menginginkan sector petanian dan perikanan meningkat pesat, arahkan anggaran ke sana,” tambahnya. Mengenai konsolidasi dan pengatan instrumen partai sampai ke tingkat kampung, RT dan RW sebagaimana yang telah diprogramkan partai, Gunadi mengatakan berjalan lancar dan ditargetkan selesai di tahun 2012.

David

EKONOMI KERAKYATAN

Gunadi Ibrahim dalam penjelasannya kepada OPINI Indonesia beberapa waktu sebelumnya mengatakan, partainya tetap focus dengan program untuk membangunkan kembali semangat rakyat membangun dirinya.

“Kita menseriusi proses-proses politik seperti pilkada, pemilu legislatif dan juga pilpres. Tetapi, kami juga tetap memprioritaskan gerakan untuk memOPINI INDONESIA 008

21

POLITIK

LAGI BUYUNG BERHARAP SBY TEGAS Adnan Buyung Nasution meminta Presiden SBY tegas minta Polri serahkan kasus simulator SIM ke KPK. Presiden bukan dalam posisi melakukan intervensi hukum, tetapi berbuat yang terbaik bagi bangsa, kata Buyung menyikapi sikap KPK dan POLRI yang samasama ngotot untuk menangani kasus tersebut. Belum ada titik temu antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

dnan Buyung yang juga anggota Tim Penyusun UU KPK itu menilai (2/9) apa yang dilakukan POLRI dengan terus mengusut kasus Simulator SIM menjadi preseden buruk hukum. Selaku atasan langsung Polri, maka Presiden bertanggung jawab. “Dalam UU KPK kalau terjadi benturan, maka KPK yang menangani. Jadi polisi harus mengikhlaskan,” jelasnya.

Buyung berkisah, saat menyusun UU KPK bersama sejumlah ahli hukum lain, soal ini memang su-

A

22

OPINI INDONESIA 008

dah diprediksi bakal terjadi. Karena itu diatur dalam UU PKP soal siapa yang berhak menangani bila terjadi kasus yang sama. “Sekarang ini terjadi arogansi antar instansi.

Tugas Presiden menengahi mengambil keputusan. Risiko harus diambil Presiden, biar nanti sejarah yang memutuskan salah atau tidak langkahnya,” terangnya.

Tapi kalau Presiden membiarkan Polri melakukan penanganan, tumpah tindih terjadi.

“KPK dibentuk untuk menangani korupsi, dan KPK harus dilin-

dungi. Saya pikir KPK perlu 20 tahun lagi di Indonesia,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPK dan Polri sama-sama melakukan menyidik kasus Simulator SIM. KPK dan Polri juga menetapkan tersangka yang sama, yakni, Brigjen Pol. Didik Purnomo, Pengusaha Budi Santoso dan Sukotjo Bambang. Dalam penyelidikan ini, KPK berlandaskan pada UU bahwa apabila ada kasus yang sama maka ditangani lembaganya, sedang Polri bersandar pada MoU yang dibuat.

KPK 31/8 lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 Perwira Polri, Polri mempercepat penyidikan kasus Simulator SIM di Korlantas Polri.Keempat perwira yang diperiksa itu memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan.

Sebelumnya mereka diperiksa KPK selama kurang lebih 11 jam. Keempat perwira tersebut keluar dari ruang pemeriksaan dalam waktu yang berbeda. AKBP Wisnu Budhaya keluar ruang pemeriksaan pukul 18.30, disusul AKBP Wandi Rustiwan pada pukul 19.00. Kemudian Kompol Endah Purwaningsih keluar pukul 20.00 dan terakhir Kompol Ni Nyoman Sumartini pukul 22.00. “Nanti tanyakan saja ke Humas Polri,” ujar salah satu perwira yang diperiksa AKBP Wisnu Budhaya kepada wartawan di Gedung KPK mengatakan. Dalam kasus Simulator SIM ini, KPK menetapkan mantan Kakorlantras Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan bawahan Djoko, Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Santoso sebagai tersangka. Polri juga menetapkan status yang sama terhadap tiga nama terakhir tersebut. Tiga nama “tersangka bersama” yang selama ini memicu persoalan.

Untuk mempertegas proses penyidikannya, KPK juga memeriksa Agus Prijanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Agus diperiksa (31/8) sebagai saksi untuk tersangka Djoko Susilo. “Ya Agus diperiksa untuk saksi tersangka DS, “ jelas Priharsa Nugraha, Kabag Pemberitaan KPK, Jumat 31/8 lalu. Kepada wartawan usai diperiksa Agus mengatakan ditanyai penyidik mengenai mekanisme pencairan anggaran di KPBN (Kantor Pelayanan Bendahara Negara).

Ketika ditanya mengenai jumlah dana yang sudah diajukan untuk pencairan simulator ini, Agus menjelaskan ada sekitar Rp176 miliar. “Yang 2011 ya, Rp127 miliar

sama Rp48 miliar. Sekitar Rp176 miliarlah,” kata Agus.

POLRI BERGEGAS

Kepala Divisi Humas Mabes Polri mengakui penyidik Polri memang berpacu dengan waktu agar berkas kasus Simulator SIM itu agar bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. “Ya… kalau mempercepat mah …ya. Itu kan memang kewajiban. Namanya menangani kasus masa mau berlama-lama. Itu sudah kewajiban kita terus memproses kasusnya,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Anang Iskandar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Sabtu siang (1/ 9). Anang menjelaskan bahwa ber-

kas perkara kasus simulator ini segera akan selesai dan kemudian segera dilimpahkan ke kejaksaan.

“Ya… sebentar lagi berkasnya selesai dan nanti bisa diserahkan ke kejaksaan,” lanjut Anang.

Ketika ditanya mengenai kepastian kapan selesainya berkas kasus tersebut, Anang hanya mengatakan untuk menunggunya saja. “Ya tunggu saja..ya,” katanya. Sementara itu, sejak 3 September 2012 lalu, posisi Djoko Susilo sebagai Gubernur Akademi Kepolisian resmi dicopot dan digantikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anang Sukandar. Selanjutnya Djoko Susilo ditempatkan sebagai Pati di Mabes Polri.

Editor OI/dbs

BUAH ASING KALAHKAN PRODUK LOKAL Pakar ekonomi pertanian Nandang Najmulmunir menilai buah-buahan dari negara asing telah mengalahkan produk local akibat liberalisasi sector pertanian, sehingga terjadi serbuan produk buah dari berbagai negara, seperti China, Thailand dan Australia. “Kita bisa lihat buah-buahan impor jauh lebih dominan penjualannya ketimbang buah local, termasuk produk buah yang sebelumnya dikuasai dalam negeri seperti jeruk dan durian,” ujang Nandang, Rektor Universitas Islam 45 Kota Bekasi.

Ia mengatakan produk petani Indonesia kalah bersaing dengan petani negara-negara lain, apalagi negara-negara pengekspor memberikan subsidi sehingga biaya produksi menjadi lebih murah.

Terkait pemberlakukan Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China (AFCTA), Nandang menilai Indonesia bisa membangun kekuatan ekonominya

dari barang-barang yang belum masuk liberalisasi. “Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadapi perdagangan bebas dengan membangun potensi yang dimiliki sector UKM dan Industri melalui kebijakan prorakyat,” katanya.

Dia mengatakan komoditas yang belum diliberalisasikan itulah yang dikembangkan dan diproteksi pemerintah. Dalam memperkuat UKM dan industri dia menyarankan agar mereka mengambil komoditas residu yang belum diliberalisasikan dan mengembangkannya sehingga memiliki daya saing global.

Ke depan dia menyarankan agar tidak memberikan konsesi lebih besar pada produk yang diliberalisasikan dan pemerintah harus mampu meminimalkan jenis barang yang masih dalam daftar perdagangan bebas itu, ujar doctor bidang pembangunan regional itu.

Editor OI/dbs

OPINI INDONESIA 008

23

24

OPINI INDONESIA 008

Pilkada Langsung

Meskipun nama-nama calon kandidat (aspiran) Pilgub Lampung terus beredar dan jumlahnya dari hari ke hari terus bertambah, tetapi publik masih penasaran, karena nama tokoh kuat, Alzier Dianis Thabranie, Ketua Golkar Lampung, yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, sampai saat ini belum juga menunjukkan sinyal akan mengikuti perhelatan demokrasi itu.

K

alangan dekat orang nomor satu Golkar Lampung itu juga tak bisa memberi “pencerahan”, dan mengakui bahwa sampai saat ini, ADTsapaan akrab Alzier- masih sibuk dengan program mensukseskan Golkar di Pemilu 2014 dan sekaligus menghantarkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie ke ke tampuk pimpinan nasional pasca SBY-Boediono.

Tentu saja, sikap “diam” Alzier membuat penasaran baik itu pendukung maupun kompetitor. Publik menilai sikap seperti itu tak biasa diambil politisi yang satu ini. Alzier sebagaimana dikenal luas, mempunyai sifat terbuka dan tak pernah

OPINI INDONESIA 008

25

PUTRA DAERAH ROAD TO BE 1 mundur dari obsesinya membangunkan Lampung. Menjawab pertanyaan apakah dia siap maju atau tidak, ADT mejawab terkekeh. “Pertanyaan ini selalu diajukan kepada saya. Jawab saya, tentu saja siap maju. Sebab sebagai Ketua parpol apalagi parpol besar seperti Golkar ini, saya harus selalu siap mengemban amanat rakyat,” katanya.

Rekaman opini Publik menunjukkan bahwa publik meyakini Alzier memiliki kapasitas andal untuk memimpin Provinsi Lampung. Karena itu, masa sisa setahun lebih menuju Pilgub 2013 (atau pilgub 2015), masih sangat berpeluang terjadi perubahan signifikan, karena adanya pengaruh factor lingkungan yang bersifat multi kompleks dan bersifat tidak tetap.

Dengan latar belakang seperti itu, maka memang perlu kehati-hatian untuk menyikapinya dan apalagi membuat perhitungan, sebab bagaimanapun jika ADT mencalon, maka dia akan menjadi kompetitor tangguh di Pilgub mendatang. “Sampai saat ini memang belum ada sinyal dari Ketua apakah akan maju atau bagaimana. Meski demikian, kami terus bekerja, karena selain Pilgub, kami juga berjuang untuk memenangkan Aburizal Bakrie pada pemilu presiden 2014,” ujar fungsionaris Golkar Lampung, Taren S Meliala.

Sebagaimana diketahui, hasil survei nasional yang diadakan sejumlah lembaga, seperti LSI bulan Juni 2012 lalu, menempatkan Partai Golkar di posisi atas dengan meraih 20,9 persen. Menyusul PDIP 14 persen dan Partai Demokrat 11,3 persen. Di lampung sendiri survei LSI menempatkan jika pemilu diadakan (pada saat survei), Golkar Lampung meraih 28,29 persen, PDIP Lampung 16,5 persen, dan Partai Demokrat Lampung 13,2 persen.

Sejumlah pemerhati masalah politik mengatakan, hasil survei itu menunjukkan bahwa posisi Partai Golkar Lampung terus mencatat kemajuan. Terus meningkat-

26

OPINI INDONESIA 008

nya dukungan (elektabilitas) kepada partai dan sekaligus kepada Ical sebagai calon presiden, menurut Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Lampung, Riza Mirhadi, tidak terlepas dari kegiatan kepartaian yang terus berjalan, seperti pelaksanaan karakterdes di 14 kabupaten/kota di Lampung, revitalisasi kepengurusan Partai Golkar sampai tingkat desa/kelurahan, dan rekrutmen anggota baru melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

“Dalam seluruh kegiatan tersebut, program mensosialisasikan nama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dan nama Ketua DPD, Alzier Dianis Thabranie untuk calon gubernur Lampung terus kita sosialisasikan. Dalam tiga bulan ke depan, kami menargetkan kegiatan itu sudah mencakup seluruh pelosok daerah. Kami optimis posisi Golkar, Ical dan juga Alzier mampu meraih lebih 30 persen suara pemilih. Rekaman ekspektasi masyarakat memang seperti itu,” kata Riza Mirhadi. Kami akan meminta kesediaan Ketua PG Lampung untuk dicalonkan. Jika beliau tidak bersedia baru kita cari tokoh lain, tambahnya.

MENGAPA ALZIER MASIH DIAM? ANALISIS dan OPINI Indonesia yang berhasil menemui ADT di Jakarta minggu lalu, sedikit mendapat gambaran mengapa figure fenomenal ini memilih sedikit bicara terkait pilgub kali ini. Tetapi, dia mengatakan dengan semakin banyaknya figure yang berniat maju pilgub dan pembicaraan ke arah itu dilakukan sejak dini, akan semakin baik.

“Itu bagus, sebab semakin awal rakyat mengetahui calon-calon yang bermunculan tersebut semakin baik, untuk menghindarkan rakyat dari posisi ‘membeli kucing dalam karung’, katanya. “Yang perlu dipikirkan adalah, apa yang diperbuat jika sudah terpilih menjadi gubernur, sehingga harapan

(ekspektasi) rakyat dapat diwujudkan. Ini yang paling penting. Untuk apa jadi gubernur kalau tidak mampu merubah keadaan. Kemiskinan masih cukup besar, pengangguran meningkat dan konflik social membayang di manamana. Menurut saya tantangan inilah yang harus mampu dijawab gubernur mendatang,” katanya.

Dengan penjelasan itu, Alzier ingin menegaskan bahwa terkait pemilihan kepala daerah yang perlu dibicarakan secara cermat adalah program yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. “Jadi, programnya dulu, dan baru kita cari orangnya yang mampu melaksanakan program itu. Dengan demikian, maka pembangunan politik dan implikasinya pada pembangunan daerah menjadi lebih sistemik.

Jadi tidak seperti yang selama ini.

Janji kampanye pilkada mah… manis sekali, tetapi impelementasinya minim, sehingga rakyat jadi apatis,” katanya lagi. ADT mengatakan, pilkada-pilkada yang sudah kita laksanakan selama ini, ternyata belum dirasakan manfaatnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. “Kita jangan malu tidak jadi bupati atau gubernur. Tetapi seharusnya malu karena tidak berhasil membuat kehidupan yang lebih baik,” katanya. Alzier mengakui, membangunkan Lampung di era globalisasi dan permasalahannya yang multi kompleks sekarang ini, bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu kiat-kiat (jurus) yang bisa diimplementasikan. “Jadi kita tidak disebut “omdo” (omong doang),” katanya lagi. Ketua Golkar Lampung itu meyakini jika Lampung dikelola dengan tepat dan tulus, maka akan sangat berpotensi melejit ke depan.

Sementara itu, jadwal pemilihan gubernur sendiri belum jelas, apakah akan dipercepat menjadi tahun 2013 ini atau dimundurkan ke tahun 2015. Masalah itu masih dibicarakan pihak terkait di tingkat daerah dan pusat. KPU selaku pelaksana pemilukada telah mene-

tapkan bahwa Pilgub Lampung dilaksanakan pada tahun 2013. Namun, Gubernur terpilih baru akan dilantik Juni 2014, pada saat masa jabatan Gubernur Lampung saat ini berakhir. Sejumlah nama telah beredar di masyarakat, antara lain,

Riswan Toni, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Kolonel Amalsyah Tarmizi, Danrem 43 Garuda Hitam, Ir Berlian Tihang, Sekretaris Provinsi Lampung, Herman HN, Walikota Bandarlampung, Abdurachman Sarbini, Bupati Tulangba-

Sengketa Lahan Eks PT Sahang Makin Panas

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengatakan tidak dapat berbuat banyak terkait dengan semakin memanasnya konflik lahan antara masyarakat tiga desa di Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah dengan PT Sahang Bandar Lampung yang tetap melakukan kegiatan di lahan tersebut meskipun Hak Guna Usahanya (HGU) No.U.I/LT tahun 1984 telah habis masa berlakunya per 31 Desember 2008 lalu. anggal 4 September lalu, ratusan warga kembali menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya dengan melakukan aksi unjuk rasa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunungsugih.

Warga dari ketiga kampung yaitu Kampung Surabaya, Sendang Ayu

T

dan Padang Ratu di Kecamatan Padangratu itu menilai Pemda tidak optimal membantu pengembalian lahan seluas 238,063 hektare itu kepada masyarakat. Warga kembali menegaskan sebagai pemilih lahan tersebut dan mendesak Pemda mengamankan kebijakan yang telah dibuat seperti adanya surat

wang, Siti Nurbaya, Sekretaris Jenderal DPD-RI, Gunadi Ibrahim, Ketua Partai Gerindra Lampung, dan Ricko Fikardo, ketua Partai Demokrat Lampung.

David

bupati tentang larangan beraktivitas hingga surat gubernur mengenai pembentukan tim penyelesaian masalah. “Tapi sudah lebih tiga bulan ini, kami tidak melihat ada niat serius dari Pemkab Lamteng menyelesaikan masalah itu. Kami mengecam sikap lambat bupati menyikapi persoalan ini,” ujar Ahmad Husein, Koordinator massa sebagaimana dikutip pers. Dia mengatakan warga telah untuk kesekian kalinya menyampaikan aspirasinya, tetapi belum ada tanggapan yang memuaskan. “Kami mendesak Pemda cepat, karena masalah tanah berpotensi sekali memicu keributan,” kata Ahmad Husein.

Penilaian warga bahwa Pemkab Lampung Tengah lebih banyak diamnya itu, segera dibantah Sekretaris Kabupaten itu Adi Erlansyah.

Dia menegaskan, Pemkab tetap pada komitmen awal tidak memperpanjang HGU PT Sahang Bandar Lampung dan mengupayakan secepatnya pengembalian lahan itu kepada masyarakat.

“Pemkab tetap komitmen dan tidak tidak tinggal diam. Sampai Agustus kemarin kita juga terus berupaya. Tetapi perlu juga diketahui tentang kewenangan Pemkab,” katanya saat menemui perwakilan massa.

Ia menerangkan, Pemkab telah mengirim surat ke Pusat tanggal 15 April 2012 dengan memaparkan fakta di lapangan terkait tuntutan warga agar lahan dikembalikan ke masyarakat. Pada 31 Juli Pemkab kembali mengirim surat ke Pusat tentang penjelasan standar operasional prosedure (SOP) penyelesaian eks PT Sahang. “Sampai saat ini kami belum mendapat jawaban,” katanya.

David OPINI INDONESIA 008

27

28

OPINI INDONESIA 008

ebebasan Finansial adalah topik yang sangat menarik di dunia saat ini. Setiap orang, termasuk putri saya yang berusia 17 tahun, ingin pensiun muda dengan banyak uang di rekening banknya. Ada ribuan seminar motivasi dan kursus keuangan tersedia di seluruh dunia yang mencoba untuk mengajar dan memimpin orang menuju kebebasan finansial.

Sebagian besar dari kita mungkin menghadiri setidaknya beberapa dari seminar dan kursus itu.

Banyak jaringan perusahaan pemasaran, penipuan investasi luar negeri dan online, asuransi dan perusahaan dana lainnya yang terkait mencoba untuk menginspirasi orang agar bekerja keras dan berinvestasi cerdas melalui mereka atau secara pribadi dengan janji kebebasan finansial.

Pada perjalanan bisnis baru-baru ini ke Brasil, saya bertemu dengan seorang koki Meksiko yang mengajak keluarganya ke Rio de Janeiro untuk liburan pendek. Kami membahas tentang bagaimana kehidupan menjadi lebih sulit di Meksiko karena kenaikan harga rumah, pendidikan, makanan, dan lain-lain sementara upah tetap cukup stagnan selama beberapa tahun terakhir. Walaupun terdapat tantangan ini, dia tampak bahagia dan puas dengan hidup dan keluarganya.

Saya meragukan bila dia bahkan memiliki seratus ribu dolar dalam rekening tabungannya. Kebebasan finansial bukan tentang berapa banyak uang yang Anda miliki di rekening bank. Ini bukan tentang aset, properti dan semua materi fisik yang dapat Anda miliki. Ini tentang pola pikir Anda, keterampilan Anda, pengetahuan Anda dan keyakinan Anda. Punya 10 juta dolar tidak akan membuat saya

K

Pada kebanyakan kasus, ketika orang menghasilkan lebih banyak uang, mereka berutang lebih banyak. Inilah sebabnya mengapa uang saja tidak membuat Anda kaya - Robert Kiyosaki

OPINI INDONESIA 008

29

LIPUTAN KHUSUS

PERS REALESE Para Pemegang Saham,

J

ajaran direksi telah menyetujui alokasi 10% saham bonus kepada semua pembelian baru CPS-GOLD pada bulan September 2012 dan 5% saham bonus pada bulan Oktober 2012.

Sebagai contoh: Jika John membeli 10.000 CPS-GOLD ada bulan September 2012, ia akan menerima : 10% dari 10.000 = 1.000 saham Bonus.

Jika Rafael membeli 100.000 CPS-GOLD pada bulan Oktober 2012, ia akan menerima : 5% dari 100.000 = 5.000 saham Bonus.

Saham bonus ini mirip dengan Convertible Preferred Shares (CPS-GOLD) dengan perbedaan-perbedaan kecil. Di bawah di jelaskan sifat-sifat saham bonus Virgin Gold:

30

OPINI INDONESIA 008

merasa kaya jika saya tidak tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Berapa banyak pemenang lotre jackpot bangkrut dalam waktu 3 tahun setelah mereka memenangkan 20, 30, 50 juta dolar?

Saya, misalnya, merasa bebas secara finansial bukan karena saya memiliki beberapa juta saham Virgin Gold atau karena punya beberapa tabungan. Saya merasa bebas karena besok dapat memenuhi wawancara lainnya dengan perusahaan lain dan saya yakin dapat membawa mereka ke ketinggian baru. Saya merasa bahwa pengalaman dan kemampuan saya akan meyakinkan banyak direksi agar menawarkan pekerjaan yang layak pada saya. Bahkan jika saya memilih untuk mandiri, saya merasa cukup percaya diri bahwa saya dapat memulai sebuah bisnis konsultasi keuangan. Saya tidak berpikir bahwa saya dan keluarga saya akan pernah jadi miskin. Hal ini melekat pada pola pikir, keterampilan, pengetahuan dan keyakinan saya.

Anda dapat melihat Carlos Slim, Warren Buffet, Li Ka Shing, Liang Wengen, Lakshmi Mittal, Bill Gates, Mark Zuckerberg dan berpikir

bahwa mereka bebas secara finansial karena ekuitas mereka, berapa banyak uang dan aset yang mereka miliki. Jika Anda membaca otobiografi dari sebagian besar orang terkaya di dunia, Anda akan menyadari bahwa uang bukanlah masalah mereka. Ini bukan karena mereka punya begitu banyak uang tetapi karena mereka tahu bagaimana cara mendapatkan, menggunakan dan mengelola kekayaannya. Apa yang mereka miliki adalah pola pikir yang benar, pengetahuan teknis dan kepercayaan diri. Itulah yang membuat mereka bebas secara finansial.

Pemegang Saham pernah bertanya pada saya apakah mereka bisa mencapai kebebasan finansial melalui Virgin Gold. Jawabannya adalah “ya” bagi beberapa orang dan “tidak” pada sebagian besar orang, tidak peduli walau 100.000 CPS Anda bernilai 2 milyar dolar dalam beberapa tahun ke depan jika Anda kehilangan itu semua pada bagan perdagangan emas atau valas yang lainnya. Mungkin Anda menginvestasikan kekayaan yang baru Anda dapatkan ke beberapa usaha bisnis yang buruk dan jatuh ke dalam utang seperti yang kebanyakan orang lakukan. Ini bu-

1. Nikmati dividen bulanan dengan jumlah yang sama dengan CPS-GOLD. 2. Dapat dikonversikan ke saham normal selama atau sebelum pendaftaran Virgin Gold, sama dengan CPS-GOLD. 3. Tidak dapat dipindahkan ke pemegang saham lain.

4. Tidak termasuk dalam perhitungan Bonus Grup.

5. Tidak dapat dilepas.

6. Tidak termasuk jumlah CPS minimum yang perlu dimiliki oleh seorang pemegang saham.

Hadiah saham bonus adalah praktek yang umum bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki performa yang baik secara finansial. Hadiah saham bonus kepada para pemegang saham yang membeli CPS baru adalah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak baik untuk Virgin Gold dan para pemegang saham kami.

Sementara perusahaan menarik lebih banyak aliran saham untuk mendukung operasinya yang

kan seberapa besar yang dapat Anda peroleh dari Virgin Gold. Ini tentang seberapa banyak yang dapat Anda pelajari. Kebebasan finansial adalah proses seumur hidup.

Conrad Alvin Lim, seorang pedagang online profesional dari Singapura menanyakan dua pertanyaan dalam bukunya, “Secret Psychology of Millionaire Traders”: 1. Mengapa Anda ingin berdagang? Untuk menjadikan kehidupan keluarga saya lebih baik.

2. Bagaimana Anda akan melakukannya? Dengan belajar cara berdagang.

Dia menyarankan bahwa orang harus fokus pada belajar, bukan mencari uang dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu kemandirian finansial.

Saat kami mengucapkan selamat tinggal, teman koki Meksiko saya mengatakan bahwa “La vida continua (Hidup berjalan terus) dan saya tidak khawatir tentang uang karena saya seorang koki yang hebat. Saya akan selalu bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya”.

semakin berkembang, para pemegang saham dapat menikmati saham bonus yang akan memberikan dividen tambahan dan apresiasi aset untuk jangka panjang.

Memasuki perempat tahun terakhir tahun ini, kami akan berturut-turut memberitahukan rencana perusahaan kami untuk tahun 2013. Akan ada banyak kejutan dan berita bagus yang menunggu para pemegang saham, staf dan rekan kami.

Sebagai awalnya, kami akan segera mengusahakan transparansi perusahaan yang lebih terbuka, angka-angka keuangan yang lebih besar dan kemungkinan kesempatan investasi yang baru.

Terima kasih untuk dukungan Anda yang berkelanjutan.

Kenneth Elinger CEO – Virgin Gold Mining Corporation

OPINI INDONESIA 008

31

LIPUTAN KHUSUS

VIRGIN GOLD MINING CO

TUMBUH MENJADI LEBI YANG TERHORMAT PARA PEMEGANG SAHAM, KARYAWAN, DAN PARTNER ewan Direksi telah menyetujui empat (4) keputusan penanda utama untuk perusahaan dalam pertemuan baru-baru ini. Karena ini adalah keputusan besar untuk Virgin Gold ke depannya, saya mendapat keistimewaan untuk berbagi keputusan itu dengan seluruh pemegang saham, partner, dan karyawan.

D

SATU ( 1 ) Harga Virgin Gold Convertible Preferred Share (VGCPS-GOLD) akan naik sebesar USD0,05 setiap bulan dari Juni hingga Desember 2012.

Juni 2012 – USD1,55 Juli 2012 – USD1,60 Agustus 2012 – USD1,65 September 2012 – USD1,70 Oktober 2012 – USD1,75 November 2012 – USD1,80 Desember 2012 – USD1,85 Dasar dari suatu korporasi sering dicerminkan oleh harga sahamnya. Beberapa pemegang saham mungkin berpikir bahwa saya atau Dewan memutuskan

dan menentukan harga tawaran CPS-GOLD kita. Itu tidak benar. Harga ditentukan oleh Dewan berdasarkan rekomendasi oleh auditor internal dan eksternal kami. Harga CPS-GOLD kita adalah cerminan sebenarnya dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) korporasi ini. Kami memperkirakan bahwa harga CPS-GOLD akan terus berada pada kecenderungan meningkat hingga kita masuk bursa dalam beberapa tahun mendatang.

DUA ( 2 ) Komite ad-hoc khusus yang diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh Mr. Elinger akan mempelajari kemungkinan meningkatnya dividen kontraktual dengan para pemegang saham pilihan. Saya dapat meyakinkan bahwa akan ada berita baik pada Juni 2012.

TIGA ( 3 )

Komite yang sama juga akan mempelajari insentif rujukan langsung dan bonus kinerja kelompok. Yakinlah bahwa hanya ada satu kemungkinan untuk mengembalikan lebih banyak kepada para pemegang saham dan tidak ada kemungkinan mengurangi pembayaran.

EMPAT ( 4 )

Virgin Gold Mining Corporation akan menjalani

2012 VIRGIN GOLD APPRECIATION GALA DINNER PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT, Virgin Gold akan menyelenggarakan dua acara Appreciation Gala Dinners di Asia pada bulan Desember 2012.

Yang pertama akan diselenggarakan di Singapura pada tanggal 2 Desember 2012. 4000 buah undangan akan dikirimkan ke para pemegang saham dari Asia Timur, Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru. Suami/istri pemegang saham juga akan diundang.

Yang kedua akan diselenggarakan di Dubai pada tanggal 8 Desember 2012 dan 1000 undangan akan dikirimkan ke para pemegang saham dari Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Lagi-lagi, akan mengundang juga suami/istri pemegang saham yang diundang.

32

OPINI INDONESIA 008

Artis internasional yang terkenal telah diminta untuk tampil di kedua acara tersebut.

Undangan akan dikirimkan lewat tautan baru di akun pemegang saham, “5.33 Appreciation Gala Dinner 2012� dan hanya pemegang saham terpilih yang dapat melihat modul tambahan tersebut.

Pemegang saham terpilih meliputi: 1. Pemegang saham Premier 2. Pemenang Gold Ingot 3. Virgin Ambassador dan 4. Pemegang saham yang memperoleh bonus grup sebesar US$ 10. 000 atau lebih 5. Pemegang saham lainnya dapat diundang pada tingkat

D MINING CORPORATION

DI LEBIH KUAT DI 2012 pelatihan restrukturisasi korporat selama beberapa bulan ke depan dengan tujuan untuk mendukung ekspansi global kita dan untuk lebih jauh memperkuat struktur perusahaan sebagai bagian dari syaratsyarat public listing. Kami akan mendirikan anakanak perusahaan di berbagai yurisdiksi di luar negeri.

Kami juga sedang mempelajari kelayakan berpindah dari Panama ke yurisdiksi luar negeri lainnya.

Dewan akan mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Mr. Elinger dan tim eksekutifnya untuk kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan korporasi ini. Tanpa dukungan dari semuanya, termasuk para pemegang saham pilihan, korporasi ini tidak akan mencapai kecepatan yang luar biasa seperti ini.

RICARDO LUIGI OLIVIERA Chairman Virgin Gold Mining Corporation Bergabung Bersama Kami Untuk Menjadi Bagian Pemegang Saham Global VGMC CLUB

LA DINNER penghargaan tertentu dan/atau tergantung pada ketersediaan Undangan akan dikirimkan dalam beberapa gelombang mulai dari minggu ke-3 bulan September hingga minggu ke-1 bulan November 2012. Pemegang Saham disarankan untuk tetap aktif memperhatikan tautan “5.33 Appreciation Gala Dinner 2012� dan diminta konfirmasi keikutsertaannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima undangan tersebut. Tiket dan peringatan SMS akan dikirimkan sebagai pengingat bagi pemegang saham yang diundang. Pemegang saham yang mengonfirmasi keikutsertaan dan kemudian gagal menghadirinya akan dikenakan denda sebesar US$ 1.000 per orang dari akun kredit mereka.

Mohon diperhatikan bahwa biaya perjalanan atau akomodasi tidak termasuk dalam undangan.

Korespondensi dari pemegang saham yang tidak diundang tidak akan dilayani. Selamat kepada semua pemegang saham yang diundang. Bagi yang tidak menerima undangan, kami harap jangan kecewa karena kami menyelenggarakan Appreciation Gala Dinner setiap tahun.

Acara ini merupakan tradisi Virgin Gold dan filosofi perusahaan. Terima kasih.

Kenneth Elinger CEO Virgin Gold Mining Corporation

OPINI INDONESIA 008

33

LIPUTAN KHUSUS

TANYA JAWAB KRITIS TENTANG VGMC Tanya jawab tentang VGMC yang bersifat kritis seringkali ditanyakan oleh calon pemegang saham atau sebagian besar yang ingin tahu lebih dalam tentang perusahaan Virgin Gold Gold. Kemampuan kita sebagai pemegang saham VGMC, tentunya harus memberikan jawaban yang jelas, masuk akal, tidak direkayasa dan yang terpenting adalah dapat pahami oleh penanya. rtikel ini saya munculkan juga sebagai jawaban atas banyaknya email yang masuk yang menanyakan kejelasan VGMC dengan pertanyaan yang kritis diluar konteks yang tersedia pada FAQ (vgmc.com/ faq.asp). Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang VGMC yang sering muncul pada realitas di Indonesia:

A

Mengapa Google sampai sekarang belum membuka kantor perwakilannya di Indonesia?...sementara sudah bertahun-tahun sebagian sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia.

Mengapa VGMC tidak membuka kantor perwakilan di Indonesia ?

Mengapa saham Hang Seng, Dow Jons, Nikkei tidak membuka kantor resmi di Indonesia?..sementara pemegang sahamnya sudah tersebar di Indonesia. Ada sebagian yang membuka kantor perwakilan, tetapi itu bersifat pribadi dan membuka CV/PT.

Jika VGMC membuka kantor perwakilan di Indonesia maka sudah barang tentu akan menambah beban biaya dan pajak resmi yang harus ditanggung oleh VGMC dan pemegang saham, sehingga deviden yang didapatkan oleh pemegang saham menjadi lebih kecil dibanding dengan keuntungan sekarang.

Citra dan kebesaran integritas sebuah perusahaan ditentukan oleh nilai kepercayaan public, bukan hanya menyangkut sebuah status kantor perwakilan atau cabang di suatu tempat.

Mengapa daftar ke VGMC harus menggunakan Refferal?..apakah VGMC sama dengan MLM?

Saya kembali bertanya

Refferal disini bahasa mudahnya adalah orang / sponsor yang diberi kepercayaan oleh VGMC, karena untuk menjadi pemegang saham VGMC perlu ada orang yang di-

Mengapa Facebook tidak membuka cabangnya di Indonesia?... padahal sahamnya sudah Go Public.

percaya dan menguasai aplikasi VGMC. Misalkan Anda daftar sendiri ke VGMC tanpa refferal, lantas nanya melulu ke office VGMC, apa ga habis waktu tuh buat VGMC melayani orang per orang hanya untuk daftar saja. Nah disini logika berpikir bisnis kita harus jalan.

Apakah VGMC sama dengan MLM?....Saya kadang bingung sendiri dengan pertanyaan ini, memangnya MLM kenapa?..ada yang salah dengan MLM!!...MLM-nya yang salah atau kita-nya yang salah!!

Saya kembali bertanya Apakah setiap refferal adalah MLM ?

Silahkan Anda daftar ke Bank Swiss, disana pasti ditanya Refferensinya siapa?..Apakah Bank Swiss MLM? Atau coba daftar ke Bank Singapore, pasti ditanya Reffernsi lagi...

Apakah Bank Singapore MLM juga?

Nah, yang paling mudah silahkan daftar ke amazon.com, ditanya tuh No ID Refferal!! Apakah amazon.com MLM!!...hehee..jadi bingung juga saya.

Jadi pendaftaran ke VGMC harus melalui Refferensi adalah bentuk KEPERCAYAAN etika BISNIS dengan siapa Anda bergabung.

Apakah Ada bukti legalitas tertulis untuk berlangganan saham VGMC? Dengan tegas saya jawab, untuk saat ini TIDAK ADA, yang ada adalah bukti kepemilikan saham yang bisa di print out dalam account member.

BERGABUNG BERSAMA KAMI UNTUK MENJADI

34

OPINI INDONESIA 008

BAGIAN PEM

Ini adalah bisnis kepercayaan, makanya saya sarankan sebelum memutuskan untuk membeli saham di VGMC bertanyalah kepada pemegang saham yang sudah bergabung, apa yang dirasakannya selama ini, apa hambatannya, apa masalahnya dsb..

Aturan mainnya sangatlah SIMPLE....Anda percaya silahkan Joint, Anda tidak percaya tinggalkan VGMC....Nah, sesederhana itu.

Bagaimana kalau perusahaan VGMC bangkrut?...Apakah uang kita aman?

Tidak ada perusahaan yang abadi, semua perusahaan berpotensi bangkrut, tetapi perusahaan sekelas VGMC yang sudah merambah ke 36 negara dan berdiri sejak tahun 1999 sudah membuktikan bahwa Virgin Gold tetap kokoh berdiri dan mampu bersaing di pasar global.

Kabar baiknya, jika resiko terburukpun terjadi, maka pemegang saham tetap menjadi prioritas utama pembagian deviden dan pe-

ngembalian aset modal.

Investasi adalah Resiko, makin besar modal yang kita investasikan makin besar pula resiko yang diterima. Ini sudah menjadi hukum bisnis yang tidak tertulis, dimana kita menaruh modal besar untuk berinvestasi maka faktor resiko yang diterimapun menjadi besar, dan kabar baiknya makin besar modal yang diinvestasikan makin besar pula keuntungan yang didapatkan.

Mengapa saham VGMC tidak dimasukan dalam laporan aset koran bisnis atau terdaftar dalam bursa saham?

Saham VGMC masih dalam bentuk saham Konvertibel, artinya belum masuk ke saham bebas dan direncanakan baru akan diluncurkan pada tahun 2015. Jadi tidak akan terdaftar di bursa saham dan tidak akan menemukan laporan aset dalam koran bisnis.

Mengapa kita tidak diperbolehkan mengetahui

nilai aset dan keuntungan perusahaan Virgin Gold?

Sama dengan diatas, karena kita masih sebagai pemilik saham konvertibel, bukan pemilik hak penuh saham VGMC. Jika sudah Go Public menuju IPO maka kita diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi aset bersih dan keuntungan perusahaan, karena kita sebagai pemegang saham sudah mendapatkan hak penuh untuk bersuara.

Itulah sekilas tentang tanya jawab kritis yang sering diajukan oleh calon investor atau sebagian yang bertanya ingin mengetahui lebih jauh tentang VGMC. Saya pribadi sama seperti Anda sebagai pemegang saham VGMC di Indonesia dan bukan merupakan perwakilan resmi yang ditunjuk oleh VGMC. Tentunya masih banyak keterbatasan dalam memberikan kepuasan jawaban terhadap penanya, mohon maklum dan mengerti atas keterbatasan ini.

ALAMAT VGMC KOMUNITAS LAMPUNG

MENJADI

Ir. PURNAWAN Jl. Bumi Jaya 2 No.6 Rt.004 Labuhan Dalam Tanjung Senang Tlp. 0721-705591 / Hp. 081279651570

ABDUZZIKRI / NURWATI Jl. Hendro Suratmin Gg waru No. 1 Sukarame Bandarlampung Hp. 085788976438/085768603774

AGUS TRIWINDU Desa Muliya Jaya RT.006 Kec. Nibung Rawas Ilir Lubuklinggau Hp. 081377506266

HERMAN HADI Perum Korpri Blok C3 No.4 Harapan Jaya Sukarame Bandarlampung Telp. 08127973732353

NANCY PUSPASARI Kompl Ruko Way Halim. Jl. Kimaja Blok B1, Samping Terully salon ATM Mandiri Bandarlampung Tlp. 081379991379/ 081369477979

SAMANAN RIANTO Panjang Hp. 0812 79684567

INDRA GANDHI Jl. Hendro Suratmin No. 12 B (Samping Apotik Fauzi) Sukarame Bandarlampung Tlp. 085269599354

YULIANTI Kotabumi, Lampung Utara Telp. 082177240139

KOMUNITAS LAIN

SAHLAN / NILAWATI Talang Padang Tanggamus Telp. 085380930710

RASULI AHMAD Kalianda Lam-sel Hp. 081279433239/ 087899072075

DARMAWAN WAY MENGAKU Jl. Raden Intan No. 72 Way Mangku Liwa - Lambar. Hp. 085669672565 / 082178137044

DARMA Jl. Merdeka Rt.003 Rw.001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Tanggamus Hp. 081379701245

R. ESTHER ARINNY Antasari Hp. 08127207567

PALEMBANG SARNO Jl. Sersan K. Badarudin - Palembang Telp. 0711 - 711003 - 081379333238 JAMBI H. HENDRI KASIYADI Jl. Kol. Pol. M. Taher Gg 45 No. 31 RT 08 Kel. Wijayapura, Jambi 085266067770/ 081274077270

BAGIAN PEMEGANG SAHAM GLOBAL VGMC CLUB OPINI INDONESIA 008

35

Ekonomi

Setya Novanto

Pertanian

KETAHANAN PANGAN PERLU DIEVALUASI Hingga sekarang, Indonesia masih sangat mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Selain, beras dan gula, Data BPS Januari-Juni 2011 menyebutkan, impor pangan Indonesia mencapai 11,33 juta ton dengan nilai 5,36 miliar dolar AS atau setara dengan Rp45 triliun

ebutuhan pangan memang selalu tersedia di pasar internasional. Masalahnya akan muncul jika stok in ternasional menipis sementara kebutuhan dalam negeri terus meningkat seperti kedelai bulan-bulan ini sempat mengalami kelangkaan dan harganya meningkat di atas Rp8.500 per kilogram, membuat perajin tahu dan tempe terpaksa

K

OPINI INDONESIA 008

37

PERTANIAN & PARIWISATA menghentikan produksiya beberapa hari. Harga kedelai pun naik.

Dari catatan, apabila produksi dalam negeri defisit, maka harga di pasar dunia segera meningkat lebih besar. Misalnya, untuk produksi beras.

Jika produksi nasional defisit 10 persen, maka harga beras dunia akan naik 25 persen. Demikian pula kedelai, yang saat ini lebih 60 persen dari kebutuhan masih mengandalkan impor.

Sejak lama, para pengamat sudah memprediksikan bahwa liberalisasi pangan tidak menjamin terwujudnya ketahanan pangan.

Malahan bisa membuat kita masuk perangkap ketergantungan pangan yang serius terhadap negaranegara eksportir pangan dunia. Ada tiga hal yang menjadi kekhawatiran atas langkah liberalisasi perdagangan pangan tersebut.

Pertama, Indonesia akan semakin tergantung pasokan pangan impor, kedua, terjadinya penurunan minat menanam tanaman pangan (tidak ada jaminan harga yang cukup menguntungkan dan pangan impor membuat harga pangan domestik selalu mendapat tekanan), penyusutan luas lahan pertanian, dan ketiga memicu timbulnya keresahan social, seperti ancaman mogok perajin tempe-tahu beberapa waktu lalu.

Keadaan ini dinilai para legislator dari Fraksi Golkar, PKB dan Gerindra sebagai sesuatu yang sangat ironis, karena di masa Orde Baru dulu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan swasembada pangan. “Kita harus melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional,” kata Setya Novanto, anggota Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, (27/ 7). Selain itu, katanya, Golkar menilai perlunya pembentukan Badan Otoritas Pangan untuk mendorong terciptanya system dan mekanisme distribusi yang adil, merata serta menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Dari pengamatannya selama ini, kelembagaan pangan yang ada sa-

38

OPINI INDONESIA 008

at ini tidak mampu menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan yang terjangkau, sehingga ke depan selalu muncul gejolak kenaikan harga pangan akibat pangan ditentukan oleh mekanisme pasar.

Penilaian serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI (Fraksi PKB), Lukman Edy. Menurut dia, terjadinya krisis dan kelangkaan pangan — termasuk kedelai— dikarenakan Kementerian Perdagangan membuka kran impor secara besar-besaran. Akibatnya para petani, utamanya petani kedelai, tak mau lagi menanam kedelai karena harga kedelai menjadi murah. “Komisi VI DPR RI sudah menegur Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan, dengan kebijakannya membuka kran impor besar-besaran sehingga harga kedelai jatuh, dan petani tak mau tanam kedelai. Saat kedelai di dalam negeri tidak ada, saat itu pula

impor kedelai tak ada, sehingga menyebabkan kelangkaan,” kata Lukman Edy. Ia menyebutkan, bila kran impor pangan, terutama kedelai tidak dibuka secara bebas, petani kedelai akan tetap menanam. “Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan dalam negeri.

Kalau harga kedelai dalam negeri mahal, dipastikan banyak petani menanam kedelai,” katanya.

TAK ADA PENGARUH

Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo (Fraksi Gerindra) kinerja Kementerian Pertanian. Dia mengatakan lonjakan alokasi anggaran Kementerian Pertanian yang mencapai 600 persen dalam kurun waktu enam tahun (2005-2011), ternyata tidak berdampak signifikan bagi peningkatan produksi pangan nasional. Pada tahun 2005, katanya, anggaran Kementan sebesar Rp5,335 triliun dan dan te-

PARIWISATA LAMPUNG J Potensi Lampung untuk menjadi daerah tujuan wisata unggulan cukup besar. Namun potensi itu selama ini belum termanfaatkan secara maksimal karena masih terganjal masalah infrastruktur pendukung yang tidak memadai.

Meskipun kurang publikasi dan kondisi infrastruktur yang masih tidak memadai, namun dari mulut ke mulut, kunjungan wisata ke sejumlah objek di lampung terus meningkat.

Menurut catatan OPINI Indonesia, beberapa obyek wisata yang sudah mulai mendunia seperti lokasi selancar Tanjung Setia (Karang Nimbor) Lampung Barat, lokasi lumba-lumba Teluk Kiluan, Tanggamus, Anak Gunung Krakatau Lampung Selatan dan Sekolah Gajah Way Kambas Lampung Timur menjadi tujuan wisatawan ke Lampung.

Seseungguhnya, selain itu obyek wisata alam seperti pantai, hutan, gunung dan sungai, objek wisata Blimbing sangat menarik untuk wisata petualangan (adventures), meskipun pengenalan atas perkembangan objek wisata ini sedikit sekali.

Hal senada diungkapkan Sudarso dari DIY bahwa Lampung sangat kaya potensi wisata seperti wisata alam, budaya dan kawasan obyek wisata yang sangat unik seperti Way Kambas, Tanjung Setia dan Teluk Kiluan. Daerah lain tidak memiliki obyek wisata seunik ini seperti di Lampung. Namun, sayang tidak diimbangi oleh infrastruktur dan transportasi yang memadai, katanya.

Menurut dia, jarak kawasan wisata ini sangat jauh dari kota Bandarlampung dan ongkos transport sangat mahal, sehingga dikeluh-

rus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp36,664 triliun pada 2011. Anggaran tersebut, dialokasikan ke dalam tiga pos yakni anggaran Kementerian, subsidi pupuk dan subsidi benih. Realitasnya, kata politisi Gerindra itu, setelah dikaji, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Dia memberi contoh sebagai pembanding, untuk padi peningkatan produksi dari tahun 20052011 hanya sebesar 21,4 persen, jagung sebesar 40,76 persen dan ubi kayu 24,26 persen, ubi jalar 18,05 persen dan kedelai 4,38 persen, serta kacang tanah –17,17 persen. “Dengan tingkat produksi yang hanya segitu, wajar saja apabila sekarang ini terjadi kelangkaan pangan seperti kedelai,” ujarnya. Menurut Sadar, seharusnya tingkat produktivitas berbagai tanaman pangan itu bisa lebih tinggi

lagi. Yang memprihatinkan lagi, tambahnya, data-data BPS dan Kemenkeu tidak akurat dan ada kekacauan data luas panen padi di berbagai daerah.

Ia mencontohkan luas panen padi untuk Jawa Barat yang tahun 2005 seluas 1.894.796 hektare dan terus menurun setiap tahunnya.

Tetapi pada tahun 2011 justru luas panenan di provinsi itu naik menjadi 1.964.457 hektare. Ini berarti ada pencetakan sawah baru 69.661 hektare..

“Bagaimana mungkin ada penambahan luasan lahan padi baru hingga puluhan ribu hektare di Jawa Barat, sementara pada faktanya justru di sentra-sentra padi banyak terjadi alih fungsi lahan,” katanya pula.

Tidak hanya di Jawa Barat, hal serupa juga terjadi di provinsiprovinsi lainnya seperti di Sumatera, Kalimantan, NTT dan lain se-

bagainya. “Hanya Jakarta saja yang terjadi penurunan luasan lahan panen padi. Mungkin karena dekat sehingga tidak mungkin di utak-atik,” ujarnya.

Sadar mengatakan jika pemerintahan ini benar-benar peduli peningkatan produktivitas pangan, maka sebaiknya dibentuk saja satu menteri koordinator khusus yang menangani masalah pangan.

Sekarang ini, menurut dia, Kementerian Pertanian tidak ubahnya seperti kementerian bercocok tanam karena berbagai aspek yang terkait langsung dengan produksi dan produktivitas pangan tersebar di berbagai sector lainnya, seperti infrastruktur irigasi di bawah Kementerian PU, urusan pupuk di Kementerian Perdagangan dan BUMN atau hasil panen yang diurus Bulog.

Rays/dbs

MPUNG JAUH TERTINGGAL kan para wisatawan. Tidak ada kendaraan umum yang langsung menuju obyek wisata ini kecuali carter dengan ongkos mahal, kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Lambar Mukhlis Basri menawarkan potensi wisata di kabupatennya, seperti Danau Ranau di Lumbok, Tanjung Setia, Suoh dan lokasi lain yang sudah sering didatangi wisatawan.

Dia juga mengatakan bahwa setiap tahun Pemkab Lampung Barat menggelontorkan dana miliyaran untuk melengkapi fasilitas di lokasi-lokasi wisata itu, termasuk pembangunan Taman Hutan Raya Liwa yang dibantu dari Kementerian Kehutanan dan Bandara perintis Serai oleh Kementerian Perhubungan Pusat.

Editor/OI

OPINI INDONESIA 008

39

INDUSTRI

Rencana pemerintah untuk menaikkan taruf dasar listrik mulai tahun 2013 mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. enteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa subsidi listrik telah sangat mem bebani APBN dengan jumlah yang meningkat setiap tahu.

Karena itu, harus ada penyelesuaian tarif listrik sebesar empat persen per tiga bulan.

“Subsidi listrik sudah hampir sebesar Rp100 triliun, sehingga perlu kenaikan untuk mengurangi beban itu,” kata Jero Wacik dalam jumpa pers, usai Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 di Jakarta, beberapa

M

40

OPINI INDONESIA 008

waktu lalu Menteri ESDIM itu mengatakan, saat ini subsidi listrik banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Padahal, banyak masyarakat miskin di berbagai daerah belum menikmati listrik sehingga subsidi yang besar itu harus dikurangi.

Pada 2012, beban subsidi di APBN mencapai Rp65 triliun dan pada RAPBN 2013 diperkirakan mencapai Rp80,9 triliun. “Kelompok menengah tumbuh lebih dari 56 persen sehingga pemerintah mau mengurangi subsidi listriknya,”

ujar Menteri.

Kendati demikian, Jero masih hati-hati khususnya terhadap daya beli masyarakat. “Subsidi jangan tidak tepat sasaran. Rumah yang 450 KVA tetap diberikan subsidi, di atas itu tidak. Yang punya 6.000 KVA ke atas tidak ada subsidinya,” kata Jero.

Ia mengatakan, pemerintah mengupayakan penerapan energi baru dan terbarukan itu seperti gas, batu bara dan panas bumi, panas matahari, dan bio massa.

Dia mencontohkan dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, biaya di Sumatera, Sulawesi, Papua hanya 16-18 sen dolar AS per KWh, sedangkan dengan menggunakan BBM sebesar 40 dolar AS per KWh. “Harus pindah da-

ri BBM ke Non BBM untuk listrik,” ujar Jero Wacik.

Terkait dengan rencana itu, Koordinator advokasi dan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, rencana kenaikan tariff dasar listrik sebesar 10 persen akan memukul masyarakat miskin. Ia berharap ada upaya untuk menangguhkan kenaikan tariff tersebut. “Kalau tariff dasar listrik naik, maka akan banyak rakyat miskin yang tidak memperoleh fasilitas listrik secara langsung karena harganya yang mahal. DPR sebagai wakil rakyat harusnya dapat mengupayakan agar kenaikan tariff dasar listrik tidak sampai terjadi,” ujar Ucok saat dihubungi di Jakarta, 24/8.

Ucok mengatakan, pukulan pada masyarakat miskin karena kenaikan tariff dasar listrik (TDL) terjadi dalam dua arah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak langsung dari lonjakan TDL adalah masyarakat tidak akan memperoleh aliran listrik karena tarif dasar listrik tidak dapat dijangkau oleh kantong mereka. Pukulan secara tidak langsung terjadi ketika perusahaan domestik akan menaikkan harga jual produk di pasar sehingga masyarakat kecil tidak akan dapat membeli produk tersebut.

Selain itu, kata Ucok, dampak kenaikan tariff dasar listrik turut berimbas kepada pengusaha dalam bentuk margin keuntungan yang akan menurun drastic. Me-

nyikapi hal tersebut, perusahaan akan melakukan rasionalisasi karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) agar keuntungan mereka tidak berkurang.

Dampak lainnya adalah investor asing akan mengurungkan iat bermodal di Indonesia. Oleh sebab itu, lapangan kerja terbatas dan jumlah rakyat miskin akan membengkak. “Maka untuk itu, jangan mentang-mentang Presiden SBY tidak akan terpilih kembali jadi presiden kedua kalinya, maka presiden menaikkan subsidi listrik dengan seenaknya saja tanpa mempertimbangkan kehidupan orangorang miskin. Akan lebih baik presiden dalam hal ini pemerintah untuk melakukan evaluasi PT PLN yang selama ini menerima subsidi listrik,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kinerja PT PLN harus segera dievaluasi mengingat ada kemungkinan kesalahan manajemen dalam pengelolaan subsidi listrik oleh PT PLN. Ucok mencontohkan subsidi listrik tahun 2010 yang diberikan pemerintah kepada PT PLN seharusnya sebesar Rp53,6 triliun. Namun, atas perhitungan PLN, subsidi itu membengkak menjadi Rp59 triliun. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa realisasi subsidi PT PLN seharusnya sebesar Rp58,1 triliun. Ucok mengatakan, PT PLN hanya memperoleh subsidi sebesar Rp58,1 triliun atau lebih tinggi dari realisasi sebesar Rp4,7 triliun atas realisasi subsidi listrik dari pagu murni tahun 2010 sebesar Rp53,6 triliun.

Namun, dalam laporan keuangan pemerintah pusat, subsidi untuk PT PLN dicantumkan sebesar Rp57,6 triliun. “Alasan membengkaknya subsidi PT PLN disebabkan oleh biaya yangt tidak seharusnya dibebankan dalam perhitungan subsidi listrik dan manajemen PLN masih jelek serta amburadul. Hal ini dilihat dari ketidakakuratan dalam pencatatan biaya produksi dan penjualan tenaga listrik,” papar Ucok.

Dbs/Editor/OI OPINI INDONESIA 008

41

PERTANIAN

Petani Rumput Laut Gulung Tikar Warga pesisir Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara yang membudidayakan rumput laut terpaksa gulung tikar. Masalahnya harga penjualan sekarang ini tidak dapat menutupi modal kerja isdar (23) salah seorang pendamping petani rumput laut di daerah itu mengatakan penjualan rumput laut kering harganya hanya Rp4.500 per kilogram kepada pedagang pengumpul. Karena harganya tidak menutupi biaya maka petani rumput laut terpaksa mencari sumber kehidupan lain, katanya. Akhir tahun 2010 lalu, penjualan rumput laut kering menjanjikan dengan kisaran harga mencapai Rp8.000 per kilogram. Saat itu, banyak petani yang sekali panen menghasilkan Rp20 juta sekali panen dalam waktu dia bulan. Ka-

M

42

OPINI INDONESIA 008

renanya banyak para nelayan yang beralih menjadi petani rumput laut. Misdar mengatakan, merosotnya harga rumput laut dalam tahun ini memang tidak membuat warga larut dalam kepedihan, tetapi mereka segera lagi beralih menjadi nelayan tangkap atau mencari kepiting bakau.

Sementara itu,diperoleh informasi dari Sultra bahwa Pemkot Kendari Sulawesi Tenggara berniat menjadikan Kecamatan Abeli sebagai pusat pengembangan rumput laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari, Agusalim, belum lama ini menga-

takan, letak Kecamatan Abeli berada di pesisir pantai Kendari sangat strategis sebagai pusat pengembangan budidaya rumput laut. Ia mengatakan untuk menunjang pengembangan budidaya rumput laut itu Pemkot Kendari telah membangun depo rumput laut di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Abeli. “Kami sudah membangun deo rumput laut yang meliputi kegiatan pembangunan lantai jemur, pembuatan pagar keliling, dan penimbunan depo,� katanya kepada pers. (*) „ Editor/OI

Medis

Pencegahan Banyak orang tidak menyadari telah menderita penyakit Hepatitis B atau Hepatitis C karena penyakit tersebut tidak menunjukkan gejala yang spesifik di tahap awal, kata Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Rino A.Gani. ejalanya baru muncul setelah penyakit itu parah atau lebih dari 10 tahun kemudian,� katanya di Jakarta, Jumat lalu.Lebih lanjut Rino mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak tahun karena gejalanya tidak ada. “Kalaupun ada, tidak spesifik. Gejala yang muncul seperti mual, lemas, capek tidak bisa langsung dikorelasikan dengan hepatitis�.

Rino membandingkannya dengan gejala penyakit lainnya seperti jantung yang biasanya merasa nyeri di dada kiri sehingga dapat langsung ditangani, namun hepatitis B dan C tidak menimbulkan gejala hingga parah yang membutuhkan waktu hingga 40 tahun. “Penyakit ini membutuhkan waktu lama untuk jadi parah, sekitar 30-40 tahun. Sirosis hati minimal butuh 20-30 tahun, kanker hati berkembang 20-30 tahu,� papar Rino. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi Hepatitis B dengan tingkat endemisitas tinggi yakni lebih dari 8 persen.

Penderita Hepatitis B dan C di Indonesia diperkirakan mencapai 25 juta orang dengan 50 persen

G

KESEHATAN buh. Oleh karena masih tingginya biaya yang dibutuhkan itu, maka tidak heran jika jumlah penderita penyakit Hepatitis B dan C masih berupa “fenomena gunung es” di Indonesia. “Diperkirakan hanya 10-20 persen saja yang terdeteksi, karena ini juga tidak menimbulkan gejala sampai kerusakan hati sudah jauh,” kata Subuh.

Tiap tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia yang merupakan hari lahir Dr.Baruch S Blumberg, penerima hadian Nobel karena menemukan virus dan vaksin Hepatitis B. Untuk tahun 2012, peringatan Hari Hepatitis Dunia mengambil tema “It’s Closert than You Think” yang di Indonesia diterjemahkan menjadi “Masalah Hepatitis Sudah di depan Mata” yang menunjukkan betapa penyakit tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius dari yang ada saat ini.

TES GULA DARAH MANDIRI

di antaranya menjadi penyakit hati kronik dan 10 persen lainnya menjadi kanker hati. Sementara di dunia, sebanyak 2 miliar penduduk pernah terinfeksi Hepatitis B dan diperkirakan 240 juta di antaranya menderita hepatitis B kronik dan sekitar 170 juta menderita hepatitis C kronik.

“Sekikar1,5 juta orang meninggal per tahunnya akibat Hepatitis B dan C” kata Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Mohammad Subuh.

Kementerian Kesehatan mengklaim telah melakukan penanggulangan Hepatitis dengan tindak pencegahan yaitu pencegahan primer dengan melakukan promosi

44

OPINI INDONESIA 008

dan imunisasi, pencegahan sekunder dengan penapisan (screening) dan pencegahan tersier dengan mencegah keparahan dan rehabilitas penderita. Penapisan saat ini adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui seseorang terjangkit hepatitis atau tidak, namun factor biaya kerap menjadi alasan seseorang terutama yang tidak mampu untuk tidak melakukannya.

Subuh memaparkan tes cepat Hepatitis B dan C membutuhkan biaya Rp30-Rp50 ribu per tes dan tes lanjutan membutuhkan biaya sekitar Rp100-Rp150 ribu. “Tapi ini baru ‘screening’ awal, jika ditemuka positif, harus menjalani tes-tes konfirmasi lainnya sebelum ditetapkan sebagai orang yang harus menjalani perawatan,” kata Su-

Tes gula darah mandiri penting untuk dilakukan oleh pasien diabetes karena dapat menjadi acuan dalam mengontrol kadar gula agar tetap dalam batas ideal, kata Kepala Bagian Patologi Klinik dari Rumah Sakit Dharmais- Jakarta, Dr. Agus S.Kosasih, SpPK. Hal itu disampaikan Agus pada edukasi media mengenai tes gula darah mandiri di Jakarta, Selasa lalu (17/ 7). “Tes gula darah mandiri memungkinkan pasien dan dokter untuk mendeteksi kapan dan oleh sebab apa pasien mengalami kadar gula darah tinggi (hiperglikemia) atau kadar gula darah rendah (hipoglikemo),” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa tes gula darah mandiri yang dilakukan dengan menggunakan glukosa meter, dapat membantu pasien diabetes dengan tiga cara yang berbeda. “Tes gula darah mandiri dapat melindungi pasien karena dapat membantu pasien untuk segera menyadari munculnya hipoglikemia ataupun hiperglikemia,” papar Agus.

Antara

OPINI INDONESIA 008

45

STRATEGIC REVIEW

INDONESIA DIBAYANGI KR Publik menilai saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. asil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Dari 10 responden, enam di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan.

Karakter seorang pemimpin memberi pengaruh besar pada efektivitas kepemimpinannya. Publik menilai saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa.

Krisis kepemimpinan membayangi bangsa. Hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa.

Dari 10 responden, enam di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan. Ketiadaan sosok tersebut, menurut sebagian besar responden, ditunjukkan oleh indicator rendahnya kinerja para pemimpin dalam mengelola konflik ataupun menuntaskan sejumlah

H

46

OPINI INDONESIA 008

persoalan.

Masalah korupsi para pejabat negara, misalnya, dikeluhkan 83,2 persen responden. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu terus terjadi secara massif meskipun dalam waktu bersamaan upaya pemberantasan korupsi sedang dilakukan KPK. Sejumlah persoalan lain yang dinilai responden belum juga tuntas diselesaikan adalah berbagai tindak kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, konflik tanah antara perusahaan dan petani kecil, ataupun kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri. Kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Sampang, Madura, contoh paling actual. Tu-

juh dari sepuluh responden menilai, upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para pemimpin agama terhadap kasus ini tidak memuaskan.

KARAKTER PEMIMPIN Karakter pemimpin dinilai akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan “tidak� kepada Amerika Serikat. Karakter yang tegas otoriter tercakup di dalam diri Soekarno. Dengan karakter tersebut, Orde Baru berhasil membungkam opini yang berseberangan .

Di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka dise-

GI KRISIS KEPEMIMPINAN lesaikan ala militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itulah ideology pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien. Abdurachman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang memiliki karakter berbeda dibandingkan pemimpin lainnya. Gus Dur mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sacral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya dan merekatkan mozaik etnisitas dan agama. Banyak kalangan kini merindukan kehadirannya terutama ketika ber-

bagai praktik diskriminasi berbasis agama terus terjadi. Karakter utama yang menurut responden harus dipunyai oleh pemimpin adalah ketegasan dalam menegakkan hukum.

Penilaian itu dinyatakan oleh hampir seluruh responden. Namun, ketika responden diminta pendapat tentang sosok pemimpin yang memiliki karakter tersebut, proporsi terbesar responden tidak bisa menyebutkan sebuah nama sosok pemimpin.

Penilaian ini menjadi ironi mengingat jargon yang sering dikumandangkan para pemimpin adalah “Indonesia merupakan negara hukum�.

Praktik pelanggaran hukum dan diskriminasi di hadapan hukum yang terus berlangsung menjadi antitesis dari ungkapan tersebut. Sejumlah karakter lainnya memiliki gambaran serupa. Sifat tuntas dalam menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya, dinyatakan oleh 94,2 persen responden sebagai sifat yang sesuai bagi pemimpin saat ini. Namun, tak ada satu pun nama sosok pemimpin yang dinilai mempunyai karakter tersebut.

Di antara karakter tersebut, hanya sifat hati-hati dan penuh perhitungan dalam menyelesaikan masalah bangsa yang dinilai responden memiliki padanan sosok pemimpin saat ini. Proporsi tersebesar responden menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin yang menyandang sifat tersebut.

Meskipun karakter ini dinilai perlu dimiliki pemimpin bangsa, sebagian terbesar responden meyakini bahwa ketegasan dalam menegakkan hukum paling dibutuhkan dalam situasi saat ini. Sayangnya, menurut responden, Presiden Yudhoyono belum memiliki sifat tersebut. Penilaian ini diperkuat oleh hasil jajak pendapat Kompas pada April 2012 yang memperlihatkan angka penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Yudhoyono terbesar pada bidang hukum (Kompas 23 April 2012).

Dalam realitas di masyarakat, kiprah pemerintahan Yudhoyono berulang-ulang memperlihatkan drama penegakan hukum yang masih katut-marut. Belum ada jaminan kepastian hukum yang bisa diperoleh terutama oleh kelompok masyarakat marginal dan kelompok minoritas agama.

INSTITUSI CALON PEMIMPIN Publik juga menyorot institusi pengemban tugas melahirkan calon-calon pemimpin. Dari berbagai institusi yang ada, institusi pendidikan dipercaya oleh 71,6 persen responden akan mampu melahirkan pemimpin. Proporsi responden yang juga cukup besar, yakni lebih dari separuh bagian, menyebutkan institusi militer dan birokrasi mampu mencetak para pemimpin. Lembaga seperti partai politik, instusi bisnis, dan ormas tidak banyak dipercaya akan bisa melahirkan pemimpin. Di antara semua lembaga tersebut, institusi pendidikan merupakan lembaga yang paling dipercaya mampu mencetak para pemimpin bangsa. Opini ini berkaitan dengan pandangan umum bahwa akademisi sebagai sosok yang terbiasa berpikir sistematis dan

OPINI INDONESIA 008

47

STRATEGIC REVIEW terukur dalam menelisik persoalan. Akademisi juga kerap dinilai punya integritas tinggi karena mendasarkan langkahnya pada kepentingan objektif. Namun, realitas juga menunjukkan, sejumlah pemimpin yang berasal dari institusi pendidikan pun tak lepas dari kepentingan politik pribadi ataupun kelompoknya, ketika masuk ke system pemerintahan ataupun lembaga negara lainnya, kedua kepentingan tersebut yang lebih

menonjol sebagai acuan gerak dan segera menggerus integritas dirinya.

Hasil jajak pendapat ini juga menunjukkan bahwa belum ada satu pun institusi yang secara bulat dinilai responden benar-benar mampu mencetak pemimpin di masa depan. Jika demikian halnya krisis kepemimpinan membayangi masa depan bangsa „ Litbang Kompas/ Editor OI

DAERAH

Hak Masyarakat Adat Kalteng Dilindungi Perda dan Pergub Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, mendorong rancanangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 B(2). etua BPH AMSN Kalimantan Tengah, Simpun Sampurna, di Palangkaraya, beberapa waktu lalu mengatakan, di Kalimantan Tengah terdapat Perda Nomor 1/2010 tentang kelembagaan adat Dayak dan Pergub nomor 13/2009 tentang adat dan hak-hak adat di atas tanah.

Salah satu harapan kedua peraturan perundangan tersebut,ungkapnya, bisa menjadi alat mempertegas wilayah kelola masyarakat adat di Kalimantan Tengah dan mampu meredam konflik sengketa lahan yang terjadi.

Tidak hanya itu, saat ini AMAN Kalimantan Tengah juga sedang berusaha agar terpenuhinya ruang-ruang dan pengakuan wilayah adat dalam rencana tata ruang wilayah Kalimantan Tengah.

Wilayah kelola masyarakat adat sebagian besar tidak memiliki tapal batas karena sejak dauhulu batas wilayah adat berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat adat dalam mengelola lahan masih ada yang menggunakan sistim lading gilir balik.

Selain itu,, masyarakat adat sangat bijaksana dalam mengelola lahan dengan membuka lahan baru setiap beberapa tahun, karena masyarakat adat tidak mempunyai batas wilayah yang legal.

Pihaknya seringkali mendapat laporan dari ang-

K

48

OPINI INDONESIA 008

gota komunitas mengenai konflik masyarakat adat dengan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Ada juga masyarakat adat yang berat hati menjual tanahnya ke perusahaan karena sudah terlanjur digarap. Kondisi ini sering terjadi di wilayah masyarakat adat.

Di tengah permasalahan masyarakat adat akibat invasi pemodal, pertambangan dan perkebunan swasta, kini muncul isu baru tentang perubahan iklim yang juga akan kembali bersentuhan dan berdampak terhadap masyarakat adat yakni REDD. Untuk mencari solusi atas lahan adat dan meredam konflik sengketa lahan di Kalimantan Tengah, pengurus wilayah AMAN Kalimantan Tengah menggelar diskusi panel yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Palangkaraya.

Ketua Panitia Pelaksana Rahman mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk membangun pemahaman dan mencari solusi untuk meredam konflik tanah, khususnya di Kalimantan Tengah serta meningkatkan kesadaran terhadap celah-celah yang bisa menjadi sumber konflik sengketa lahan. „ Editor OI

Tipikor

Emir Moeis

Korupsi

KASUS KORUPSI PLTU TARAHAN LAMPUNG

DIREKTUR PT ALSTOM INDONESIA TUTUP MULUT Direktur Development PT Alstom Indonesia, Eko Sulistianto, diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, tidak mau buka mulut usai diperiksa KPK 1 Agustus lalu

aya tidak diizinkan perusahaan kasih komentar,� katanya singkat di Gedung KPK 1/8 malam lalu. Eko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR RI Emir Moeis, anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), yang dijerat KPK dengan Pasal 5 ayat 2, Pasal 12

S

OPINI INDONESIA 008

49

KORUPSI huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12B. Selaku anggota DPR periode 1999 – 2004 dan 2004-2009, Emir menerima pemberian yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan.

Dalam kasus ini, PT Alstom Indonesia diduga menyuap Emir Moeis sekitar 300 ribu dolar AS, sehingga pekerjaan proyek itu dimenangkan oleh perusahaan asing tersebut. Informasi dari KPK me-

nyebutkan uang 300 ribu dolar itu diterima Emir secara bertahap dalam kurun waktu 2004-2005. Aliran dana ke Emir ini salah satunya terlacak dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, Emir membantah menerima suap terkait proyek tersebut. Saat tender proyek PLTU dilakukan, dia mengaku tak lagi di Komisi Energi DPR, tetapi sudah

di Komisi Keuangan DPR atau Komisi XI saat itu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu menegaskan kalau suap yang diterima Emir berasal dari korporasi, bukan dari perseorangan. Mengenai siapa orang PT Alstom yang menjadi pelaksana pemberian suap, hal tersebut akan ditelusuri KPK. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah tiga tempat yai-

Advokat bela koruptor, koruptor. Hakim bebasin koruptor, hakim koruptor. Presiden kasih grasi pada koruptor, Presiden koruptor, mantap. ulisan Yusril Ihza Mahendra di akun Twiterrnya @Yusrilihza_Mhd. pada Sabtu 25/8 lalu itulah yang membuat merah merona kuping banyak pihak Pernyataan itu ditulis Yusril terkait dengan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi, Syaukani Hasan, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“SBY kan ngasih grasi sama Syaukani. Jadi beliau berhak dong dijuluki Presiden Koruptor, Hehehe,” demikian tulisan Yusril. Komentar itu, diberikan Yusril, pengacara yang pernah menjabat sebagai menteri sekretaris negara itu, sebagai sindiran kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebutkan advokat pembela koruptor adalah koruptor.

Terkait dengan tulisan Yusril tersebut, Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah menilai tulisan atau pernyataan mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu hanya

T

50

OPINI INDONESIA 008

untuk mengingatkan agar Presiden SBY lebih memperhatikan perilaku pembantu-pembantunya.

“Pernyataan Yusril itu justri jadi early warning (peringatan dini) kepada Presiden SBY untuk segera menertibkan pembantu-pembantunya agar ke depan lebih berhatihati lagi dalam mengeluarkan pernyataan,” kata Basarah di Jakarta, Minggu lalu.

Menurut dia, Yusril tidak perlu meminta maaf atas apa yang telah ia tulis, dan Istana tak perlu bersikap reaktif karena pernyataan mantan Menteri Sekretaris Negara itu hanya sebuah peringatan.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai pernyataan Yusril hanya reaksi terhadap pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebut advokat pembela koruptor sebagai koruptor. “Kalau ditelisik cara dan logika berpikir Denny maka cara dan logika berpikir Yusril hanya analoginya saja, namun statemen

Yusril tersebut tidak secara substantif menuduh bahwa Presiden SBY adalah koruptor,” kata dia.

Ia mengatakan, sebaiknya kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik agar selanjutnya mengedepankan etika dalam berbicara atau menyampaikan pernyataan.

Basarah menambahkan, dalam situasi seperti sekarang Presiden memerlukan pembantu yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kematengan emosional dalam memerintah Terkait dengan pernyataan Denny, Ketua DPR Marjuki Alie juga menilainya sebagai sesuatu yang tidak tepat. “Tindakan Denny tidak tepat untuk menyampaikan hal tersebut sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Lagipula, dia mantan Satgas Anti Mafia Hukum,” kata Marzuki di Jakarta, hari Minggu. Dia menegaskan pernyataan mantan staf khusus Presiden itu bisa memicu polemik.

“Memang ada advokat yang menyimpang. Tetapi tugas pokok advokat adalah menegakkan kebenaran. Pernyataan Denny itu menimbulkan polemik dan sudah banyak komentar. Itu respon atau sikap terhadap situasi,” katanya.

Untuk diketahui, akibat pernya-

tu Kantor PT Alstom di Pondok Pinang, rumah Emir di Kalibata, dan rumah Direktur Utama PT Artha Nusantara Zuliyansyah Putra Zulkarnin di Jagakarsa, Jakarta. KPK juga mencegah Emir ke Luar negeri bersamaan dengan pencegahan terhadap dua pihak swasta,Direktur Utama PT Artha Nusantara Zuliansyah Putra Zulkarnain dan Reza Roestam. Surat Pencegahan dikirimkan KPK tang-

taan Denny yang menyebutkan bahwa advokat pembela koruptor adalah koruptor pada tanggal 18 Agustus 2012 itu, advokat senior OC Kaligis melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya dengan Nomor TBL/2919/VII/2012/PMI/Ditreskrimum. Denny sendiri menilai hal itu sebagai risiko perjuangan melawan korupsi. “Saya sebenarnya hanya mengkritisi malpraktik yang dilakukan oleh oknum advokat yang ‘maju tak gentar membela yang bayar’ dalam kasus korupsi.

gal 23 Juli dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

Pengusutan kasus ini sendiri berupa pengembangan dari kasus korupsi pengadaan Outsourcing Roll Out Costumer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya). Pembangunan PLTU Tarahan 3 dan 4 dengan tenaga 2x100 megawat mulai dilaksanakan pada

26 Juli 2004 dan telah diresmikan Presiden SBY dari Istana Negara pada 20 Agustus 2007. PLTU Tarahan Unit 4 telah beroperasi secara penuh (Commercial Operation) pada 26 Oktober 2007 dan PLTU Unit 3 pada 26 Desember 2007.

Emir diduga menerima suap lebih dari 300 ribu dolar dari perusahaan berinisial AI terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung 2004.

Editor OI

Tingkat oknum advokat demikian sangat menyakiti hati rakyat. Kalau karena itu saya dilaporkan ke polisi, itulah resiko perjuangan melawan korupsi. Insya Allah akan saya terima dengan ikhlas,” kata Denny Editor OI

YUSRIL IHZA MAHENDRA OPINI INDONESIA 008

51

KONFLIK KOMUNITAS

Kelompok Syiah Desak Polri Bertindak Tegas Kelompok Ahlulbait Indonesia atau Syiah, Senin lalu (28/8) mendatangai Bareskrim Polri di Jakarta. Mereka melaporkan kasus Sampang dan mendesak Polri menuntaskan kasus penyerangan warga komunitas Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluruun, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur tersebut. alam penjelasannya kepada wartawan, Sekretaris Jenderal Ahlulbait Indonesia, Ahmad Hidayat mengatakan pihaknya meminta kepada kepolisian untuk segera menangani kasus ini, menangkap para pelakunya, terutama tokoh di balik tindakan anarkis tersebut, Ahmad mengatakan, pihaknya pernah juga mendatangi Bareskrim Polri pada Desember 2011 untuk melaporkan pertikaian yang terjadi di Sampang pada 17 dan 29 Desember 2011 lalu. Saat itu, pihaknya melaporkan tokohtokoh yang diduga terlibat di balik

D

52

OPINI INDONESIA 007

peristiwa tersebut, sekaligus membawa sejumlah barang bukti. “Kita membawa CD (compact disk), kaset, manuskrip-manuskrip, catatan dari ceramah, provokasi orang per orang, tokoh tertentu yang kita anggap ada di balik penyerangan.

“Kepolisian sebagai pengayom warga diminta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setiap warga. Peristiwa Sampang dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI,” kata Ahmad. Dia menjelaskan, pertikaian seperti itu telah terjadi sejak tahun 2006 dan kini terulang kembali. “Kita mendesak kepolisian bertindak sesege-

ra mungkin, karena hanya dalam waktu 8 bulan setelah Desember 2011 terjadi lagi dan ekskalasinya semakin meningkat. Ada korban jiwa, ada korban kritis, ada puluhan rumah yang telah terbakar,” terangnya.

Seperti diberitakan peristiwa penyerangan sekelompok massa atas komunitas muslim Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluruun, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur tersebut terjadi Minggu 26/8. Akibat penyerangan tersebut satu orang warga bernama Hamamah (45) tewas, tujuh

orang terluka, dan puluhan rumah dibakar.

Hingga saat ini Polri mengaku telah mengamankan delapan orang yang diduga terlibat kasus tersebut. Mereka diamankan berikut barang bukti berupa senjata tajam dan bom ikan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Hilman Thayib, Senin mengatakan, mereka kini sedang diperiksa penyidik Polda Jatim di Polres Sampang.

“Dari mereka kami juga ingin mengejar siapa provokator di balik aksi itu,” katanya. Sembari terus memburu pelaku, polisi juga kini meningkatkan pengamanan di sejumlah titik rawan, termasuk di lokasi pengungsian di GOR Sampang yang kini dihuni 210 orang.

BUKTI PEMERINTAH GAGAL LINDUNGI WARGA Peristiwa di Sampang, Madura, menurut Andi Muttaqien dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, Senin 27/8, sebagai bukti bahwa pemerintah gagal melindungi warganya. “Pembiaran oleh negara semakin menyuburkan kekekerasan atas nama agama,” ujar Andi. Andi mengatakan, dalam kasus Sampang ini, Polres Sampang menyalahkan warga Syiah dengan menganggap warga Syiah keras kepala karena santri-santrinya ingin kembali ke pesantren masing-masing.

Dalam setahun belakangan, tercatat setidaknya telah terjadi tak kurang dari 6 kali penyerangan terhadap warga Syiah oleh massa anti-Syiah. ELSAM juga berpendapat bahwa ketiadaan hukuman dan pengusutan yang tegas dan tuntas dari kepolisian pada saat penyerangan massa non-syiah terhadap rumah Tajul Muluk yang terjadi beberapa bulan lalu telah mengakibatkan bertambah suburnya tindakan intoleransi ini. ELSAM mendesak agar Presiden segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara, khususnya warga Syiah sebagai bagian dari warga negara Indone-

sia sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. “Presiden harus menegor Kapolri agar melaksanakan fungsi keamanan secara maksimal dengan menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kepercayaannya,” ujar Andi.

MANTAN KOORDINATOR KONTRAS USMAN HAMID MENGATAKAN, PEMERINTAH HARUS

Bertanggungjawab penuh dalam peristiwa kekerasan terhadap muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Madura tersebut.

“Negara dinyatakan gagal, aparat pemerintah kepolisian harus bertanggungjawab atas terbakarnya pesantren dan sekolah di Sampang. Rasa tanggungjawab itu harus ditebus oleh permintaan maaf dan mengakui kegagalan serta menindaklanjuti,” tegasnya di Kantor LBH Jalan Dipenegoro, Jakarta, Senin 27/8.

“Kekerasan diserta pembakaran dan pembataian berdarah kali ini, lagi-lagi menunjukkan bahwa negara sebagai pengayom dan pelindung setiap warga negara berperan sangat minimal, bahkan nyaris tak berfungsi,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi. Menurut dia, peristiwa penyerangan, pembunuhan dan pembakaran pemukiman Syiah, bukanlah kerusuhan tetap merupakan penyerangan yang sistematis yang direncanakan.

“Polda Jatim gagal menjaga keamanan dan melindungi warga. Sudah sepantasnya Kapolda Jatim dicopot dari jabatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, keberulangan ini terjadi karena kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hokum. “Peristiwa Sampang merupakan potret terburuk jaminan kebebasan warga untuk beragama, untuk berkeyakinan di tahun 2012 ini. SBY harus menyikapi kekerasan ini sebagai kondisi

darurat kebebasan beragama, yang tidak cukup diatasi dengan ceramah serta seruan untuk bertoleransi,” tuturnya.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari menilai, persoalan di Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu 26 Agustus lalu, bukanlah murni dilatarbelakangi konflik agama, melainkan murni permasalahan hukum yang berkaitan ancaman terhadap kewibawaan negara. “Ini urusan kewibawaan negara dan bersifat structural kok. Urusan hukum, urusan pidana kekerasan dimana pelaku kekerasan harus diproses secara hukum,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 28/8. Menurutnya permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan merupakan murni urusan pribadi masingmasing. Justru akhir-akhir ini terdapat upaya untuk sedikit menggeser agama di kalangan masyarakat. “Bukan urusan agama, karena sejak lama agama dianggap urusan privat. Sejak lama agama-agama dan tokoh-tokoh agama dipinggirkan. Ada proses periferalisasi dan marginalisasi agama dengan desakan-desakan agar agama tidak dibawa-bawa ke ruang publik,” paparnya.

Kata Hajriyanto, ada tendensi berkembangnya pandangan dan sikap di kalangan masyarakat untuk merendahkan institusiinstitusi keagamaan. Maka hal tersebut berdampak pada merosotnya kewibawaan agama di tengahtengah masyarakat. “Akibatnya, masyarakat cenderung bertindak sendiri-sendiri dalam menghukum kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari mainstream,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Hajriyanto, negara harus bertindak tegas untuk menyikapi hal tersebut. “Bayangkan saja kalau suatu saat salah satu kelompok yang minoritas di suatu daerah menjadi korban penyerangan kelompok lain, padahal di daerah lain mereka mayoritas,” pungkasnya. (*) Dbs/Editor/OI OPINI INDONESIA 007

53

AKSI

DESAKAN GREENPEACE DIBUBARKAN MENGUAT

Desakan agar Greenpeace Indonesia dibubarkan, karena keberadaan dan kegiatannya di Indonesia dinilai meresahkan kini semakin menguat. ejumlah kalangan mendesak pemerintah agar Greenpeace Indonesia dibubarkan terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan LSM tersebut dalam kegiatannya di Indonesia. Desakan pembekuan itu mengerucut dari dari hasil kajian “Polemik RUU Ormas dan Kemerdekaan Berserikat-Status Hukum Greenpeace Indonesia” yang digelar BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pembicara dalam diskusi tersebut adalah Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Dirjen Multilateral Kemenlu, Arko Hananto B, Guru Besar Emeritus Unpad Prof Dr Romli Atmakusumah, Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, dan Dosen Fakultas Syariah UIN, Dr JM Muslimin MA. Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Dirjen Multilateral Kemenlu, Arko Hananto B, mengatakan bahwa Greenpeace dapat dibekukan

S

54

OPINI INDONESIA 007

karena pelanggaran yang telah dilakukan selama beroperasi di Indonesia. Menurut Hananto, LSM asing yang bermarkas di Belanda itu, terbukti menyalahgunakan dana asing yang diterimanya setelah tidak pernah melapor kepada pemerintah. “LSM asing yang terbukti melanggar peraturan yang ada, jelas sekali sanksinya dengan membekukan kegiatannya,” ujarnya. JM Muslimin menyebut pihaknya kalangan Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah meminta Kemenkum HAM membekukan status hokum Greenpeace Indonesia, karena LSM asing itu banyak melakukan pelanggaran di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut tercatat banyak pelanggaran yang dilakukan Greenpeace Indonesia, antara lain, selama beroperasi di Indonesia LSM asing itu tidak pernah melaporkan kegiatan maupun bantuan dana asing yang diterimanya ke Kesbangpol Kemendagri serta di Kesbangpol DKI Jakarta.

Kepastian Greenpeace sebagai LSM liar sudah pernah dikemukakan Mendagri Gamawan Fauzi. Begitu pula di Kemenlu, Greenpeace Indonesia juga tidak pernah melaporkan dana asing dan kegiatannya. Selain itu, Greenpeace Indonesia tercatat menerima bantuan asing tanpa sepengetahuan pemerintah, yaitu menerima dana dari Greenpeace SEA Foundation sebesar Rp1,2 miliar di tahun 2009 dan Rp1,7 miliar di tahun 2010. Pelanggaran lain yang dilakukan adalah Greenpeace Indonesia mendapat dana lotere atau judi Poscode Lottery dari Belanda di tahun 2010 dan 2012 maing-masing sebesar Rp2.250 ribu poundsterling atau senilai Rp33 miliar. Berikutnya, Greenpeace Indonesia terdaftar di Kemenkum HAM sebagai perkumpulan di bagian Perdata. Namun ruang lingkup kegiatan mereka memasuki ranah hokum publik. Karena payung hokum perkumpulan masing dibahas sebagai RUU Perkumpulan, maka Greenpeace sebaiknya dibekukan dulu sambil menunggu RUU Perkumpulan selesai dan disahkan menjadi UU. Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa Greenpeace kerap menyerang pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan data yang tidak valid.

Menurut Guru Besar Dmeritus Unpad Prof Dr Romli Atmakusumah yang juga mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan HAM, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dapat membekukan dan mencabut izin Greenpeace Indonesia. “Mereka sudah terdaftar di Kemenkum dan HAM. Jadi yang bisa membekukan dan mencabut izin Greenpeace hanya Menteri Hukum dan HAM dengan diserta alas an,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa untuk kepastian hukum dalam membekukan perizinan dapat dengan melihat AD/ART atau akta notaries pendirian perkumpulan tersebut.

Editor OI/dbs/ant

Lingkungan

Firman Soebagyo

Pencemaran

GREENPEACE LAKUKAN PEMBOHONGAN Wakil Ketua Komisi V DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa tudingan LSM Greenpeace kepada KFC menambah lagi deretan kebohongan Greenpeace. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas karena aksi LSM asing tersebut sudah membahayakan perekonomian nasional. ntuk itu, dia meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas karena aksi LSM asing tersebut sudah membahayakan perekonomian nasional. “Selama ini, Greenpeace hanya melakukan kampanye hitam tanpa data dan fakta yang akurat. Jika kasus kampanye hitam

U

ini terus berlanjut, perekonomian nasional menjadi pertaruhan,� kata Firman. Menurut dia, sudah saatnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenlu dan Badan Intelijen Negara untuk mulai menggugat agenda tersembunyi Greenpeace.

OPINI INDONESIA 008

55

PENCEMARAN Dalam kasus ini, kata dia, kebohongan Greenpeace dapat terlihat dengan jelas. Data Greenpeace bahwa KFC menggunakan produk kemasan kertas yang tidak ramah lingkungan tidak benar. “KFC sudah menyatakan berdasarkan audit internal tidak mendapat pasokan kemasan kertas dari perusahaan yang dituduhkan. Greenpeace jelas telah melakukan pembohongan publik dan pencemaran nama baik,” katanya.

AKSI DEMO Seperti ramai diberitakan pers, 21 Juni lalu, Greenpeace menggelar aksi unjuk rasa di gerai KFC di sejumlah kota, termasuk di kawasan Cikini, Jakarta. Pendemo menuding KFC turut melakukan perusakan hutan karena menggunakan kertas kemasan yang dipasok oleh salah satu perusahaan yang oleh Greenpeace dinilai terlibat perusakan hutan. Tetapi, tudingan Greenpeace itu dibantah oleh pi-

56

OPINI INDONESIA 008

hak KFC Indonesia. Maman Sudarisman (PR Manager KFC) menolak keras tudingan LSM internasional itu dan memastikan tidak mendapat pasokan kemasan kertas dari perusahaan yang dituding Greenpeace. Dia mengatakan, hasil audit internal KFC hanya menemukan satu item, yaitu tissue/napkin yang pasokannya berasal dari perusahaan yang dimaksud Greenpeace Indonesia. Bahkan, sejak 12 Juni 2012, KFC Indonesia telah menghentikan pasokan dari perusahaan tersebut. Terkait masalah ini, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Romli Atmakusumah berpendapat manajemen restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) bisa melaporkan Greenpeace Indonesia ke polisi secara pidana jika melakukan pencemaran nama baik. Selain itu, katanya, KFC juga bisa melaporkan secara perdata jika aksi Greenpeace dianggap menimbulkan kerugian.

Sementara itu, Asia Pulp & Paper

Group (APP) Indonesia – perusahaan yang dituding Greenpeace, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa APP bukan pemasok kemasan KFC Indonesia. APP menyayangkan aksi Greenpeace yang kembali memberikan laporan yang dapat menyesatkan opini publik terkait dengan penggunaan kayu tropis campuran (mixed Tropical Hardwood/MTH) pada produk berbahan dasar kertas. Serat MTH yang dimaksud sangat mungkin berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan. Sebuah uji independen yang dilakukan oleh ilmuwan dari Covey Consulting di Australia tahun lalu menunjukkan bahwa serat MTH ditemukan di beragam produk yang telah memiliki sertifikasi FSC “Mixed Wood” oleh Forest Stewardship Council (FSC), sebuah badan sertifikasi dunia yang juga diakui oleh Greenpeace. (*) Editor OI/Dbs

HABITAT

Harimau Sumatera Tinggal 400 Ekor Jumlah harimau Sumatera (panthera tigris Sumatrae) yang hidup di habitatnya taman nasional maupun hutan lindung di Pulau Sumatera diperkirakan hanya sekitar 400, kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Tri Siswo. ata yang dilaporkan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, khusus lingkungan hidup yang ada di Sumatera, terdata angka atau jumlah harimau Sumatera lebih kurang 400 ekor lagi,� katanya dalam fo-

D

rum Harimau Kita yang diselenggarakan di Jambi, beberapa waktu lalu. Pada tahun 1970-an tercatat populasi harimau Sumatera masih sekira seribu.

Hal itu juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Borner melalui sur-

vei kuisioner pada 1978. Kemudian, ia mengemukakan, pada 1985 peneliti Santiapilia dan Ramono mencatat ada sekitar 800 harimau Sumatera tersebar di 26 kawasan lindung. Pada 1992, Tilson et |AL memperkirakan antara 400 hingga 500 harimau Sumatera yang tinggal di lima taman nasional dan dua kawasan hutan lindung. Angkaangka tersebut dinilainya, secara langsung tidak dapat dijadikan data akurat karena riset yang dilakukan setiap peneliti dengan metode dan lokasi yang tidak sama. Hanya saja, mereka cukup memberikan gambaran atas ancaman terhadap harimau Sumatera.

Saat ini, menurut dia, ada kondisi yang ektrim terhadap habitat harimau Sumatera, yakni masalah konflik manusia dengan bintang, khususnya harimau Sumatera, karena dua tahun terakhir ini ada empat satwa langka itu ditemukan mati akibat dibunuh penduduk.

Habitatnya harimau semakin sering berbatasan langsung dengan kawasan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan sejenisnya.

Selain itu, menurut dia, ada optimisme untuk tetap melestarikannya karena berdasarkan penelitian dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingungan hidup ditemukan fakta peningkatan populasi harimau Sumatera.

Beberapa LSM yang focus terhadap populasi harimau beberapa kali mencatat dan mengabadikan gambar saat harimau dan anak-anaknya melintas di hutan yang terekam oleh kamera tersembunyi.

Tri mengatakan, ancaman habitat dan optimisme kenaikan jumlah populasi itu harus dibarengi serangkaian langkah selanjutnya yang bisa membawa ke arah terbaik untuk kelestarian harimau Sumatera dengan dukungan dari semua pihak.Untuk itu dia menilai, Forum Harimau Kita di Jambi yang diikuti berbagai LSM khusus penelitian harimau dapat memberikan jalan atau solusi dalam meningkatkan populasi harimau sumatera tersebut. „ Editor OI/Ant OPINI INDONESIA 008

57

MORATORIUM

GREENPEACE MINTA PEMERINTAH PERPANJANG MORATORIUM

Organisasi Lingkungan Global Greenpeace mengapresiasi kebijakan pemerintah melakukan moratorium penerbitan izin pengelolaan hutan dan meminta pemerintah memperpanjang penerapannya. ami meminta kepada Presiden untuk memperpanjang moratorium, serta memastikan ini bisa efektif dalam melindungi hutan Indonesia dan masyarakat yang bergantung kepadanya,” kata Direktur Eksekutif Greenpeace International Kumi Naidoo kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

K 58

OPINI INDONESIA 008

Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden No.10/2011 pada 20 Mei 2011 tentang penundaan izin baru pemanfaatan hutan di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan dan gambut yang berlaku selama dua tahun. “Ini adalah langkah politik yang besar namun moratorium seharusnya tidak

dibatasi waktu, tetapi berdasarkan hasil,” kata Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia, Bustar Maitar. Kumi dan pejabat Greenpeace seperti Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez, Kepala Greenpeace Indonesia Nur Hidayati dan Bustar Maitar bertemu Presiden SBY didampingi menteri terkait 6 Juni lalu. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyatakan saling mendukung guna menjaga kelestarian alam dan lingkungan. “Greenpeace dan pemerintah mempunyai vsi yang sama untuk menjaga lingkungan. Presiden bersedia bekerjasama dengan Greenpeace, begitu juga sebaliknya saling mendukung,” kata Direktur Eksekutif Greenpeace International Kumi Naidoo tentang pertemuannya dengan Presiden SBY, Kamis lalu. Kumi mengatakan, Greenpeace mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen tiap tahun.

Organisasinya, kata Naidoo akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama yakni menurunkan angka kemiskinan dan melindungi lingkungan. Presiden, menurut dia, juga menyatakan membutuhkan peran Greenpeace untuk itu memantau agar industri Indonesia berjalan baik dan tidak merusak lingkungan. “Intinya, Presiden menyatakan jaminannya untuk melestarikan lingkungan Indonesia dan Greenpeace akan terus memantau,” tambah pria asal Afrika itu.

“Presiden mengerti apa yang kami kerjakan dan tahu kami tidak anti pemerintah. Kami mendukung program pemerintah,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Nur Hidayati. Kepala kampanye Global untuk Hutan Indonesia, Bustar Maitar, menambahkan, “kami mendukung tetapi salah satunya dengan cara mengkritik.”

Editor-OI/Antara

Peristiwa

Susilo Bambang Yudhoyono

Konflik Agraria

KONFLIK LAHAN PTPN VII MAKIN PANAS Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan masyarakat tidak menggunakan aksi kekerasan seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan dalam menyampaikan aspirasi mereka. ementara kepada pejabat daerah, Kepala Negara meminta lebih responsive menanggapi kerisauan masyarakat. Kepala Negara meminta penyelesaian sengketa lahan tak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga social dan budaya. Presiden menginstruksikan pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis di

S

Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kepala Negara meminta penyelesaian sengketa lahan tersebut tak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga social dan budaya. “Cari solusi secara komprehensif,� kata Presiden sebagaimana dikutip wartawan seusai menggelar Sidang Kabinet di Kejaksaan Agung, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meOPINI INDONESIA 008

59

KONFLIK AGRARIA nyerukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan aksi kekerasan seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kepada pejabat daerah, Kepala Negara meminta mereka lebih responsive dalam menanggapi kerisauan masyarakat. Presiden berpendapat, aksi kekerasan dapat dicegah jika pejabat daerah lebih mendengat aspirasi publik.

“Terkait sengketa lahan, mari kita selesaikan masalah ini sejak dari hulu. Jangan peti-eskan sengketa lahan karena dapat menjadi bom waktu. Selesaikan secara terpadu dan baik,” kata Presiden.

Sebagaimana diketahui sengketa lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis sudah berlangsung lama dan sempat memanas tiga bulan terakhit. Warga dari 21 desa di wilayah itu menuntut PTPN VII mengembalikan lahan mereka yang sudah dikuasai perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula itu sejak 1982. Warga yang bergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) mengklaim lahan itu diambil paksa oleh PTPN VII tanpa ganti rugi yang sesuai pada tahun 1982. Tuntutan terhadap lahan seluas sekitar 15.000 hektare dan sekitar 20.000 hektar lahan perkebunan tebu yang kini diusahakan BUMN tersebut . Beberapa kali mereka menggelar unjuk rasa serta menduduki lahan PTPN VII Cinta Manis. Aksi itu memuncak ketika massa merusak dan membakar beberapa bangunan di kompleks PTPN VII pada Selasa 17/7. Massa mengepung kompleks PTPN VII Cinta Manis dengan berbekal senjata tajam. Dalam kejadian ini aparat keamanan sempat mengamankan beberapa warga.

DI LAMPUNG

Di Lampung aksi sekitar 700-an warga dari sembilan desa di dua kecamatan, Kabupaten Lampung Utara, 30/7 lalu, dengan memortal jalan masuk ke perusahaan Pabrik Gula PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang menambah deretan kasus

60

OPINI INDONESIA 008

lahan yang dihadapi perusahaan BUMN ini. Aksi unjuk rasa warga tersebut berhasil diredam, setelah 10 orang perwakilan warga diterima direksi PTPN VII |Bunga Mayang. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, yakni pengukuran ulang lahan HGU perusahaan tersebut oleh pihak ketiga. Kesepakatan ini untuk mengakhiri aksi warga sembilan desa yaitu Desa Sukadana Ilir, Sukadana Udik, Negara Tulangbawang, Sidodadi, Tanahabang, Kota Napal, Karangrejo, Negara Batin, Ketapang, dan Handuyang yang berada di Kecamatan Sungkai Selatan dan Bunga Mayang, yang memasangkan bambu (sebagai portal) di kilometer 30 ladang tebu, sehingga hanya mobil kecil saja yang bisa lewat, sementara kenderaan truk, baik yang mengangkut tebu, maupun tetes tak bisa lewat.

Menurut Asnawi Sabirin warga

Sukadana Ilir, Bunga Mayang, aksi itu mereka lakukan karena tuntutan warga terkait sengketa lahan tidak diperhatikan perusahaan.

“Jika tidak seperti ini, tuntutan kita tidak digubris perusahaan,” katanya memberi alas an mengapa warga nekad memortal jalan ke pabrik gula tersebut. Dia mengatakan, masalah lahan di perkebunan ini, adalah berupa kelebihan lahan yang dikelola perusahaan sudah melebihi HGU dan mengambil milik masyarakat seluas kurang lebih 3.000 hektare. “Pabrik Gula Bunga Mayang diberikan HGU seluas 5.000 hektare, tetapi kenyataannya yang digarap perusahaan 8.000 hektare,” katanya.

Dia menceritakan bahwa terkait masalah ini, pihak warga telah mengadakan pertemuan tiga kali dengan direksi PTPN. Namun tidak ada jawaban pastinya.

Dave

Kreatif

Mari Elka Pangestu

Peluang Usaha

WISATA SEJARAH LAYAK DIKEMBANGKAN Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, meminta pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan industri wisata sejarah. Saya pernah menyaksikan prosesi Paskah di Larantuka. Ini peristiwa spektakuler. eluruh warga terlibat. Ini bisa jadi agenda wisata sejarah andalan di NTT,� kata Mari di Manggarai Barat, Flores, beberapa waktu lalu. Dalam acara temu wicara dengan pejabat dan pengusaha industri wisata di NTT itu, dia mengatakan banyak aspek yang tak diketahui orang luar tentang sejarah prosesi Paskah di La-

S

rantuka. “Peristiwa ini harus masuk agenda wisata yang bisa dipromosikan secara lebih intensif,� katanya.

Ia juga meminta pengelola industri wisata di NTT untuk memasukkan perburuan ikan paus di Lembata, NTT, dalam kalender tahunan sehingga turis mancanegara semakin banyak yang ber-

OPINI INDONESIA 008

61

PELUANG USAHA kunjung. Berbagai peristiwa itu, ujarnya, bisa melengkapi tujuan wisata untuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Taman Nasional Komodo. “Kalau hanya menyaksikan komodo khan cuma dua jam, setelah itu wisatawan mau kemana lagi,” katanya.

Terkait dengan kepariwisataan itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, jalur penerbangan Kupang-Darwin yang sempat terhenti 2010, akan dibuka kembali untuk melayani penumpang dari dan ke dua negara tetangga itu. “Pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan Australia terutama bagian teritori utara untuk ikut mengembangkan kawasan Timur Indonesia sejalan dengan program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, dengan mendorong tiga sector, katanya di Kupang, belum lama ini.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan evaluasi program dan pelayanan dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana di NTT dalam empat tahun kepemimpinannya di daerah itu. Gubernur mengatakan rencana membuka kembali jalur penerbangan itu merupakan salah satu hasil kesepatakan antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia pada kunjungan kenegaraan ke negeri Kanguru itu 2-3 Juli lalu.

Pada kunjungan itu Presiden SBY mengatakan akan memacu kerja sama dengan Australia untuk koridor lima dalam MP3EI (meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara) adalah di bidang peternakan sapi, kepariwisataan dan transportasi udara. Di bidang transportasi udara inilah salah satu poin penting yang dilakukan adalah dibukanya jalur penerbangan Kupang-Darwin untuk melancarkan hubungan dagang dan pendidikanpada kedua negara itu. Gubernur mengatakan untuk mewujudkan kerja sama penerbangan itu, saat ini sejumlah lapangan terbang dan Bandar udara di NTT sedang dalam tahap pelebaran dan perbaikan se-

62

OPINI INDONESIA 008

perti lapangan terbang Surabaya II yang rencana pembangunannya dimulai Juli ini. Pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2012 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembangunan tahap pertama bandara itu. Pada pembangunan tahap awal ini, direncanakan panjang lan-

dasan pacu 900 meter dan akan diperpanjag secara bertahap hingga 2.500 meter. Keberadaan lapangan terbang Surabaya II ini akan menjadi bandara utama untuk seluruh wilayah Flores mulai dari Manggarai, Ngada, Nageken, Ende, Maumere dan Larantuka, Flores Timur.

Ant/Editor OI

Budidaya Jamur Tiram di Lebak

dipastikan Lebak dijadikan daerah sentra jamur tiram,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini, kehidupan ekonomi petani yang mengembangkan usaha budi daya jamur cukup bagus, karena setiap hari bisa mengeruk keuntungan antara Rp300-Rp400 ribu. Karena itu, katanya, pihaknya terus melakukan pembinaan dan juga memberi bantuan permodalan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Toto (45) seorang pembudidaya jamur tiram warga Kecamatan Kalanganyar, mengatakan, produksi jamur tiram binaannya memiliki kelebihan, selain rasanya enak juga beraroma. Selain itu, pemasaraannya begitu mudah dan pangsa pasar siap menampung hasil budi daya jamur tersebut. Saat ini, kata dia, perajin budi daya jamur tiram binaanya mencapai 30 kelompok tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Kalanganyar. Dari 30 kelompok itu diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 111 orang, dengan keuntungan Rp30 juta, dan jika dikalkulasikan ratarata Rp1 juta perkelompok. “Saya optimis usaha budi daya ini mampu mendongkrak ekonomi masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Ia menyebutkan, dirinya setiap hari menampung hasil budi daya jamur tiram dengan harga Rp9.000 per kilogram. Produksi jamur tiram tersebut dipasok ke sejumlah pasar di Kabupaten Lebak.

Bahkan kata dia, perajin merasa kewalahan karena banyaknya permintaan dari luar daerah. “Kami saat ini hanya mampu memenuhi pasar local saja,” katanya.

Antara

Budidaya jamur tiram di Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini berkembang pesat, sehingga dapat mendongkrak ekonomi warga, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. “Kami terus membina kelompok tani yang mengembangkan jamur tiram karena secara langsung bisa meningkatkan pendapatan petani,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, di Rangkas Bitung, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, saatini usaha budidaya jamur tiram cukup pesat, karena setiap hari perajin budi daya bisa menghasilkan pendapatan.

Saat ini, kata dia, produksi jamur tiram Kabupaten Lebak sudah memasok ke Serang, Pandeglang dan Tangerang. “Saya kira ke depan