Edisi 009 Majalah Opini Indonesia by CNP Web Service

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang Sudirman Ail Nuril Hakim Yohansyah Gunadi Ibrahim Hasan Zainal Abidin

OPINI INDONESIA 009

Penerbit : Yayasan Media Wasantara Anggota SPS : No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum : David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi : Raymond Pemimpin Perusahaan (plt) : A. Syarifuddin Hisbulloh Redaksi : Santi Hastarini, Andriyanto, Rumentha, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman Decky Apriadi, Joenjoenan Sari, Iskandar Akbar, Purnaherawan, Nopriyanti Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi : Jl. Purnawirawan Raya No. 12/424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp : 0816 4063 04. Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang E-mail opini.indonesia@yahoo.com Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

FROM EDITOR

Jokowi-Ahok Menang! KHIRNYA Jokowi-Ahok unggul. Mereka gemilang meraih itu. Filosofi menang nora ngasorake (menang dengan tidak merendahkan yang kalah) dipraktikkan. Dan pilkada DKI yang ketat itu pun berjalan sempurna. Aman, tertib, semoga amanah. Bagaimana peta politik Jakarta di tangan “Solo-Belitung” itu nantinya? Enam lembaga survey dalam perhitungan cepat menyebutkan Jokowi-Ahok mengungguli pasangan Foke-Nara. Ini sudah diprediksi. Malah mungkin karena lama saya tidak menulis di kolom ini.’Bos detik,com’ sempat menelepon dan tanya, siapa kira-kira yang bakal menang dalam pilkada yang ‘keras’ ini. Tanpa tedeng aling-aling saya menyebut, JokowiAhok. Tapi kenapa kamu menjadi pendukung FokeNara? Jawaban saya, mendukung tidak harus jago yang didukung menang. Itu pilihan. Pilihan yang alasannya sangat personal. Jokowi-Ahok memang layak menang. Kemenangan itu pertama didukung keinginan rakyat Jakarta yang ingin perubahan. Jalanan macet dan banjir bertahun-tahun telah menciptakan pengertian, bahwa tanpa pergantian pucuk pimpinan, maka dua persoalan itu tak akan terselesaikan. Kedua, ‘keliaran’ Jokowi-Ahok di masing-masing daerah diasumsikan sebagai jawaban yang pas untuk membenahi Kota Jakarta. Jokowi berani ‘melawan’ Gubernur Jawa Tengah ketika kebijakannya dianggap tidak pro-rakyat Solo. Dan Ahok sebagai pengusaha yang pernah menerima tindakan semena-mena dari pejabat daerah berusaha menyudahi itu. Ini alasan Ahok terjun ke dunia politik sejak tahun 2003. Ketiga, Foke-Nara sering membuat blunder dalam kapanyenya. Memilah warga Jakarta berdasar suku dan agama, serta melontarkan ucapan sinis terhadap lawannya. Akibat itu, warga Jakarta yang bukan kelahiran Jakarta mayoritas menjatuhkan pilihan pada Jokowi-Ahok. Terus bagaimana peta Jakarta di tangan Gubernur baru ini? Saya yakin Jakarta semakin baik. Itu tak lepas dari dua sosok tokoh yang kini tinggal menunggu pengumuman kemenangan definitifnya itu. Kedua-

OPINI INDONESIA 009

nya figure yang diragukan kemampuan dan idealismenya membangun Jakarta. Rekam jejak Ahok yang ‘kutu loncat’ tidak dicari pembenarannya. Dan Jokowi yang ‘hanya’ Walikota Solo dianggap pencalonannya sebagai bentuk pencitraan. Keraguan itu menciptakan rasa dendam. Dendam konstruktif, untuk segera mewujudkan program yang dijanjikan. Membuat perubahan terhadap persoalan Jakarta yang dari tahun ke tahun dikeluhkan. Mensejahterakan dan memberi ruang yang lebih manusiawi terhadap kehidupan wong cilik. Memang, tidak mudah untuk merealisasikan program itu. Kota Jakarta amatlah beda dengan kota di daerah lain. Di ibukota negara ini terlalu banyak penguasa dan pengusaha, yang bisa saja sebuah kebijakan merugikan mereka dan direkayasa gagal diaplikasikan. Namun dalam kacamata etno politik, Wong Solo itu sudah biasa mengatasi tekanan seperti itu. Kota yang tenang ini secara politik merupakan kawah candradimuka pergerakan. Dari gerakan bersifat intelektual, relijius, sampai yang bercorak premanisme. Itu sudah terjadi sejak abag 18. Dari Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang memecah Mataram, Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) memunculkan Raden Mas Said sebagai Pangeran Sambernyawa, hingga pelopor gerakan pers ‘Sastra Kiri yang Kere’ dalam sastra modern, atau tenang-tenang Gedung Walikota dibakar, eksistensi Pondok Pesantren Ngruki dengan Ustad Ba;asyir, serta terorisme yang menembak mati polisi. ‘Keberanian khas Solo’ itu saya pikir merupakan modal besar untuk membenahi Kota Jakarta. Sebab keberanian itu tidak ditampilkan telanjang. Keberanian itu dibungkus halus dengan lobi dan persuasi, yang kadang membuat orang lain berdecak kaget, ‘kok bisa ya’. Selamat datang Jokowi-Ahok. Semoga Jakarta di tangan anda makin sumringah. Bisa disanak warga seluruh daerah di negeri tercinta. Dan menjadi etalase membanggakan bagi Indonesia. (*)

Oleh : DJOKO SUUD SUKAHAR Penulis adalah pemerhati social budaya

Utama

Pemilihan Kepala Daerah

Road To Be 1 Lampung

KEKUATAN FIGUR CALON LEBIH MENENTUKAN Kompetisi Demokrasi di tiga kabupaten di Lampung yaitu, Tanggamus, Tulangbawang dan Lampung Barat tanggal 27 September lalu, menunjukkan bahwa dalam pemilihan langsung (direct ballot) seperti sekarang ini, yang paling berperan menarik simpati pemilih adalah tampilan dan citra figure, sementara peran partai politik hanya sebatas mendukung sebagai fasilitator. ilkada dalam masyarakat majemuk yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih kurang memadai, timbangannya lebih tinggi ke figur dibandingkan dengan mesin partai politik Sudah banyak contoh pemilihan kepala

daerah yang membuktikan bahwa kekuatan figure bisa mengalahkan calon yang didukung partai besar, seperti SBY menang pada Pilpres 2004 lalu. Padahal, kala itu, Partai Demokrat hanya memperoleh tujuh persen dalam pemilihan legislatif OPINI INDONESIA 009

ROAD TP BE 1 LAMPUNG 2004,” kata pengamat politik Dr. Nuril Hakim. Contoh terbaru, sesudah kemengangan Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta, disebutkan Udo-sapaan akrab Nuril Hakim, adalah kemenangan Pasangan Bambang Kurniawan-Samsul Hadi di Pilkada Tanggamus (diusung PDIP, PKS, Hanura, PBR, dan PKPB), Pasangan Hanan A.Razak- Herry Wardoyo di Tulangbawang (PDIP, P.Demokrat, PPP, Gerindra, PBR, PPI, PBB, PKS, PKPB, PDK, dan PPNUI), serta pasangan Bachtiar Basri- Makmur Azhari di Lampung Barat (diusung 10 partai pendukung seperti Demokrat, Golkar, PDIP, Hanura, PKS, Gerindra, PPP). Meski demikian, dia mengatakan, peran parpol masih cukup penting, tidak saja untuk menghantarkan pasangan-pasangan calon tesebut ke arena pilkada, tetapi

OPINI INDONESIA 009

juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan di lapangan seperti sosialisasi, silaturahmi sampai kegiatan kampanye. “Kalau tidak diusung partai, maka jadinya mereka (kandidat) itu seperti calon independen saja. Banyak tokoh independen yang baik, pintar, tetapi tidak mampu mengangkat dukungan masyarakat,” kata DR. Nuril Hakim. Dia mengatakan, kombinasi peran parpol dan figure inilah mensukseskan pasangan-pasangan tersebut, sementara mengenai visi dan misi para pasangan calon hampir tidak ada perbedaan mendasar.

GOLKAR PERLU EVALUASI

Sementara itu, sejumlah pengamat lainnya, termasuk Robi Cahyadi Kurniawan, SIP,MA, kekalahan berkesinambugan Calon Golkar pada beberapa pilkada belakangan ini,

seharusnya dijadikan oleh partai berlambang pohon beringin itu untuk melakukan evaluasi. Pada pilkada 2012 ini, Partai Golkar hanya menang di Lampung Barat, itu pun berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Mukhlis Basri, Ketua PDIP Lampung Barat. “Kekalahan dalam pilkada ini harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan parpol besar. Sebab, banyak factor yang menyebabkan Golkar kalah. Misalnya, apakah jajaran pengurus partai yang tidak mampu melaksanakan tugas partai dengan baik. Atau grass root (akar rumput) yang tidak ada. Sebab bisa saja dianalogikan Partai Golkar itu besar di atas, tapi kecil di bawah. Berbeda dengan PDIP yakni kecil di tingkat atas namun besar di akar rumput,” ujarnya dikutip Radar Lampung. Rimson/Dbs

ROAD TP BE 1 LAMPUNG

PERSIAPAN PILGUB LAMPUNG JALAN TERUS Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono mengatakan, pihaknya telah membuat tahapan-tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub). Putaran pertama dilakukan pada 2 Oktober 2013 dan jika terjadi dua putaran, maka putaran kedua itu dijadwalkan 4 Desember 2013. ika pun ada gugatan sengketa pilgub, maka finalnya dijadwalkan digelar 29 Desember 2014. Dengan demikian jika dihitung mundur untuk putaran kedua, maka pelaksanaan pilgub Lampung tidak berbenturan dengan Pemilu 2014, katanya. Ke-

menterian Dalam Negeri sediri telah mengisyaratkan persetujuannya dengan kegiatan KPU Lampung mempersiapkan Pilgub Lampung tersebut. Kemendagri meminta jadwal yang disusun KPU Lampung jangan sampai mengganggu efektivitas penye-

lenggaran Pemilu Nasional 2014. “Kami ingatkan, enam bulan sebelum Pemilu tidak boleh ada pilkada,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, beberapa waktu lalu. Dia juga tidak mempersoalan jadwal Pilgub yang telah disusun KPU Lampung. Dia mengharapkan keputusan dari jadwal yang telah disusun KPU untuk Pilgub Lampung adalah tepat dan rasional serta terjamin efektivitasnya. Sebelumnya di Jakarta, Ditjen Otda Djohermansyah mengatakan Pilgub Lampung bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu UndangUndang Pilkada hasil revisi disahkan. “Sebelum ada perubahan UU, maka berlakulah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemda,” katanya. Kemendagri meminta KPU Lampung tetap sesuai aturan main, dijadwalkan. Demikian pula, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungannya sesuai aturan juga, termasuk masalah anggaran. “Terkait masalah anggaran Pilgub, Kemendagri telah berkirim surat OPINI INDONESIA 009

ROAD TP BE 1 LAMPUNG ke Gubernur Lampung, untuk menganggarkannya dalam dalam APBD 2013,” katanya. Meskipun demikian, Djohermansyah mengatakan, Kemendagri juga terus mendesak DPR untuk segera mensahkan UU Pilkada yang kini sedang digodok di DPR RI. “Semakin cepat UU itu disahkan, semakin baik, agar Kemendagri dapat mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum pelaksanaan pilkada di seluruh tanah air yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2014,” katanya. Dia berharap terkait masalah RUU Pilkada tersebut sudah ada kepastiannya di November ini dan dapat disahkan DPR pada akhir tahun 2012. “Draf RUU tersebut sudah kami ajukan sejak awal tahun ini (2012),” jelasnya saat pelaksanaan Focus Group Discussion oleh Fraksi Partai Golkar DPR-RI, Jumat lalu (14/9).

PILIH FIGUR BERSIH Sementara itu, semboyan “pilih figure bersih” mulai digaungkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan sejumlah LSM di Lampung. Mereka mulai mengkritisi nama-nama bakal calon gubernur yang telah beredar di masyarakat. Tujuannya, agar dalam pemilihan gubernur kali ini menghasilkan figur yang bersih dan amanah. Pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Lampung asal Sumatera Utara (Forkomastra) mengakui pihaknya juga sedang menelisik namanama yang sudah beredar. “Kita menelisik apakah figur tersebut betul bersih dan puya komitmen tulus untuk melakukan perubahan sebagaimana diharapkan masyarakat,” ujar Silalahi, salah seorang pengurus Forkomastra. Dia menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pilgub dan memberikan pilihannya secara rasional. “Memilih jangan karena emosional, supaya tujuan pilkada/pilgub ini benar-benar tercapai,” katanya. Dikatakannya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang hanya lima ta-

OPINI INDONESIA 009

hun sekali itu menentukan masa depan. Karena itu, katanya, pilgub atau pilkada selalu lebih menarik perhatian ketimbang pemilu legislative. Meskipun pemilihan dilakukan pada tahun 2013, tetapi pelantikan gubernur terpilih baru dilakukan nsekitar Juni 2014 setelah masa jabatan gubernur sekarang berakhir. Sekarang ini, paling tidak sudah ada lima nama yang beredar kuat di masyarakat. Dari nama-nama yang beredar itu masih didominasi

oleh kepala daerah, seperti Bustami Zainuddin (Bupati Way Kanan), Herman HN (Walikota Bandarlampung), Abdurachman Sarbini (Bupati Tulangbawang), dan Ricko Menoza SZP (Bupati Lampung Selatan). Nama-nama lainnya adalah Amalsyah Tarmizi (Danrem 43 Gatam), Ricko Ficardo (Ketua P.Demokrat Lampung), Riswan Tony (anggota DPR RI), Gunadi Ibrahim (Ketua P.Gerindra Lampung), Berlian Tihang (Sekprov Lampung) dan Siti Nurbaya (Sekjen DPD RI). Raymond/Dbs

TERORISME

KEMBALI TEROR BOM Jakarta kembali diguncang terror bom. Berita ini mengejutkan banyak pihak karena sudah beberapa tahun ini ibukota tidak lagi diwarnai ancaman seperti itu.

eristiwa ledakan, yang selalu disebut sebagai “bom” itu memang bisa terjadi dimana saja. Tidak hanya di daerah konflik seperti di Poso (Sulteng), di Papua ataupun Maluku, tetapi bisa di Jakarta, Medan, dan di Bandarlampung. Pengamat Terorisme yang juga Perwira Tinggi (Purn) Polri, Irjen Pol. Purn. Sudirman Ail mengatakan, dari pengakuan sejumlah pelaku terror yang telah tertangkap, bisa diketahui bahwa masih banyak lagi “teman-teman” mereka di luaran yang mungkin saja melakukan pengeboman lagi. Karena itu, katanya, adalah menjadi tugas dari seluruh kelompok masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. “Segera laporkan kalau ada hal-hal mencurigakan di sekitar kita kepada aparat keamanan,” katanya menjawab Opini Indonesia, Jakarta, beberapa hari la-

lu. Dia mengatakan, Lokasi-lokasi keramaian, pusat perniagaan dan juga pos-pos aparat keamanan tetap akan menjadi favorit pemboman. Tujuannya bisa mulai dari yang sepele seperti “sekadar” menciptakan ketakutan masyarakat, tetapi bisa juga peringatan keras kepada pejabat negara/pemerintah, atau bahkan ada upaya sistematik untuk mengguncang Presiden SBY. “Jadi efek teror yang diciptakan memang betul-betul random, umum, dan tidak mengandung pesan-pesan khusus, seperti pesan politik ataupun idiologis,” katanya. Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, jika selama ini, kalau terjadi ledakan, maka pemberitaan di media massa selalu saja menyebutnya “bom”, maka tampaknya dalam proyeksi ke depan,

katanya, dalam hal antisipasi berulangnya “terror ledakan” maka dimen si psikolgis untuk mengurangi efek dra matis berita “ledakan” perlu diperhatikan. Sebabnya, efek psikologis yang ditimbulkan akan berbeda jika yang diberitakan adalah “ledakan” yang belum tentu berasal dari “bom”. Sekarang ini, kata Sudirman Ail, kejahatan teror sudah merupakan salah satu penyakit masyarakat, seperti narkoba, geng-geng liar dan sebagainya yang dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk menakuti atau menyebarkan kepanikan dan kecemasan di masyarakat. Pada kasus-kasus yang sudah terjadi, menunjukkan bahwa hampir pada seluruh kasus teror “pemboman” itu sulit sekali memperoleh petunjuk kuat yang bisa dijadi-

OPINI INDONESIA 009

TERORISME

SUDIRMAN AIL kan bahan untuk mengungkap jaringan para pelakunya, terutama “aktor intelektualnya” yang mungkin memberi inspirasi, bantuan atau bahkan pendanaan. Demikian pula, sulit mencari motif karena tidak ada pihak yang mengklaim melakukannya. Karena itu, tambahnya, dalam kasus-kasus terror ‘ledakan’ sebelumya, polisi selalu mengalami kesulitan untuk menelusuri mata rantai pelakunya. Bahkan pada hampir semua kasus terror yang dibawa ke pengadilan, tidak ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk menyeret konspirasi atau jaringan para pelakunya di atas jenjang para pelaku di lapangan. Akibatnya, kasus pemboman

OPINI INDONESIA 009

tidak pernah terungkap tuntas dan potensi berulangnya tetap ada. Menurut dia, salah satu yang menyebabkan aparat sulit mengungkap kasus terror itu adalah sistem hukum kita yang masih menekankan bukti-bukti fisik. Di bawah system seperti itu, maka investigator terpaksa bekerja dengan prinsip bottom up melalui pengumpulan fakta-fakta dan data di lapangan. Padahal, tambahnya, kegiatan terror bersifat tertutup (klandestein) yang penanggulangannya pun akan lebih berhasil jika dilakukan dengan cara-cara “tertutup” pula. “Memang ini tidak mudah, apalagi sering pula pula bersinggungan dengan masalah politik,” katanya lagi. KINI di negeri kita, ancaman teror dan pengeboman mulai dianggap biasa. Berita-berita terkait bom hanya satu hari menjadi pembicaraan, dan sesudah itu juga dianggap biasa saja sama dengan kejadian kebakaran gedung, gunung

meletus, dan lain-lain yang sudah dianggap peristiwa rutin. Jarang ada pelajaran nyata yang bisa kita petik dari pengalaman itu. Padahal, sekecil apapun setiap bencana apakah bencana alam dan terlebih lagi bencana buatan manusia selalu memberikan hikmahnya. Dan sifat memetik hikmah dari suatu kejadian itulah yang ternyata sulit sekali dikembangkan di bangsa ini. Artinya kepekaan, kehati-hatian, sensitivitas kita sudah melemah, padahal yang namanya kejahatan memang ada di sekitar kita. Sisi baik dan sisi jahat itu ada dalam setiap pribadi. Dia menyarankan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) lebih maksimal “membangunkan” kewaspadaan masyarakat, mulai dari lapisan bawah seperti RT dan RW. “Saya melihat kepedulian dan semangat masyarakat atas kasus terror ini belum menggembirakan, melemah dan ini sangat berbahaya,” katanya pula. Rimson

Pada saat wawancara ini dilakukan, memang belum ada kepastian apakah pemilihan Gubernur Lampung dipercepat tahun 2013 ini atau diundurkan ke tahun 2015. Tetapi, jika pemilihan gubernur dilakukan tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana sudah dijadwalkan KPU Lampung, maka gubernur terpilih tersebut baru baru akan dilantik tanggal 2 Juni 2014, saat masa bakti gubernur sekarang Drs Sjachroedin ZP berakhir.

anyak harapan yang muncul bagaimana ‘pemimpin yang diperlukan Lampung ke depan itu’ untuk mensolusi berbagai masalah politik, ekonomi dan keamanan yang belum menggembirakan.Untuk memperkaya khazanah kita mencermati perkembangan mendatang itu, maka OPINI Indonesia mencoba ‘menggali’ pemikiran Dr.Nuril Hakim Yohansyah, Alumni Kursus Reguler Angkatan (KRA) Lemhannas tahun 1998. Pemikiran atau katakanlah analisa ringan pengamat politik dan ekonomi yang akrab disapa UDO itu memang selalu ‘melekat’ dalam dinamika perpolitikan Lampung. “Pilkada adalah momen

kita memilih pemimpin, dan bukan memilih penguasa,” ujar Dr. Nuril yang dihubungi melalui telepon di Jakarta, beberapa waktu lalu, kepada Rimson Simanjorang dari OPINI Indonesia. Menurut dia, pemahaman ‘memilih pemimpin dan bukan penguasa’ itu penting, karena seorang pemimpin akan melayani rakyatnya, sementara penguasa cenderung melaksanakan kepentingannya sendiri. “Kita mencatat di era pemilihan langsung ini ribuan orang sudah pernah merasakan jadi bupati, ratusan orang pernah jadi gubernur, sebab kemungkinan ke arah itu selalu terbuka. OPINI INDONESIA 009

WAWASAN Namun, harus pula diakui bahwa ternyata kita masih sulit mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang selalu berbuat untuk kebaikan rakyatnya, pemimpin yang tidak arogan, pemimpin yang menegakkan keadilan, dan pemimpin yang tidak rakus fee proyek,” katanya. Dikatakannya, kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang jumlahnya banyak dan sudah menggurita itu menjadi contoh bagaimana perilaku seorang penguasa itu lebih banyak memikirkan dirinya, keluarganya atau golongannya daripada memikirkan rakyatnya. Inilah yang membuat rakyat apatis dan gerah. Saya berharap pada pemilihan gubernur mendatang ini rakyat Lampung betul-betul mampu memilih pemimpin amanah seperti yang saya sebutkan di atas, katanya. OPINI : Anda sepertinya pesimis dengan keadaan ini. Apakah itu berarti pilkada selama ini belum memberi perbaikan bagi rakyat? NURIL : Pesimis sih tidak. Saya tetap optimis. Tetapi, jujur saja, bahwa “pemimpin” yang dipilih melalui pilkada langsung (direct ballot) selama ini belum memberikan perbaikan bagi rakyat. Nikmat pilkada hanyalah dirasakan segelintir pejabat dan kroni-kroninya, sementara rakyat sendiri menjadi “pelengkap penderita”. Pada saat kampanye rakyat disanjung dan diberi janji yang muluk-muluk. Tetapi, sesudah duduk di kursi kekuasaan itu, rakyat ditinggal begitu saja, dan bahkan kebijakannya kemudian membebani rakyat dengan berbagai peraturan yang memberatkan. Inilah yang terjadi sehingga rakyat tidak lagi menempatkan pilkada sebagai prioritas. Untuk Lampung misalnya, angka kemiskinan masih tinggi, kondisi politik belum bagus- misalnya saja untuk pelaksanaan pilgub saja berkembang polemik antara gu-

OPINI INDONESIA 009

bernur dengan KPU Lampung. Sementara itu, harmonisasi masyarakat sudah tercabik-cabik, konflik sosial terjadi di banyak tempat, keamanan dan ketertiban tidak mengesankan, konflik agraria berkepanjangan dan lain sebagainya yang membuat rakyat gerah dan cepat marah. OPINI : Penjelasan anda itu, kami menyimak bahwa anda berharap pilgub ini sebagai pintu masuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good anda Clean Governance). NURIL : Ya … betul sekali, sebab perbaikan nasib rakyat itu hanya bisa dilakukan oleh suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Tentu saja, pemerintahan yang bersih harus dipimpin oleh figur pemimpin yang. bersih pula. Kalau pemimpinnya saja sudah banyak masalah… bagaimana kita bisa berharap. Karena itu, saya meminta kita semua-termasuk mediacermat menelisik rekamjejak (trade record) figur-figur kandidat gubernur yang mulai bermunculan tersebut. Sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang super haus, tidak hanya haus harta, tetapi juga haus kekuasaan. OPINI : Kita baru saja mengikuti pilkada di Jakarta. Pasangan Jokowi-Ahok berhasil meredam pasangan incumbent Fauzie Bowo- Nachrowi Ramli. Bagaimana anda melihat ini dikaitkan dengan pilgub Lampung mendatang ? NURIL : Tentu saja pilgub Jakarta tidak bisa disamakan dengan pilgub Lampung. Kedua provinsi memiliki karakter berbeda. Karakter wilayah, pemerintahan dan masyarakatnya berbeda. Jakarta adalah sebuah provinsi kota megapolitan yang tidak mempunyai kabupaten/kota otonom seperti Provinsi Lampung yang memiliki 14 daerah otonom. Artinya, di Jakarta pelaksanaan otda (otonomi dae-

rah) itu ada di tingkat provinsi (gubernur), sementara di Lampung, otda lebih di tingkat kabupaten/kota. Di Jakarta, populasi kelas menengah yang mendominasi bisnis dan politik cukup besar. Sementara di Lampung dengan penduduk hampir 8 juta jiwa itu sekitar 60-70 persennya ada di pedesaan dengan kegiatan di sektor agraris. Kemenangan Jokowi-Ahok bisa menjadi indikator adanya pergeseran tren politik dalam sebuah pemilihan langsung. Pilkada Jakarta memberikan suatu sinyal adanya pergeseran nilai atau perubahan prilaku pemilih. Rakyat mulai sadar tentang keperluannya untuk memilih pemimpin dan bukan memilih partai. Kemenangan Jokowi-Ahok menjadi suatu kritik yang sangat keras terhadap pemimpin partai politik. Foke-Nara yang didukung banyak partai gajah, bisa dikalahkan hanya dengan dua partai. Kemenangan itu adalah karena Jokowi-Ahok dinilai sebagai figur prorakyat. Pilkada Jakarta juga memberi gambaran bahwa masyarakat Jakarta yang plural (majemuk) itu telah mampu bersikap dewasa ketika terlibat dalam agenda politik seperti pilkada. Kemenangan Jokowi-Ahok 20 September lalu itu juga membuktikan bahwa isu-isu primordialisme seperti SARA sudah tidak berguna lagi mempengaruhi pilihan rakyat. Artinya, isu primordialisme itu sudah tergolong kuno dan tidak sesuai dengan era demokrasi saat ini. OPINI : Secara kepartaian pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh PDIP dan Gerindra. Bagaimana pengaruhnya dengan Lampung? NURIL : Tentu saja, pengaruhnya ada, paling tidak menyemangati kedua partai pemenang itu di Lampung. Untuk potret perpolitikan Lampung sendiri, sekarang ini, menunjukkan posisi PDI Perjuangan di bawah pimpinan Sjach-

roedin ZP (Gubernur Lampung) sangat kuat. Pada Pilgub 2008 Sjachroedin dipilih oleh 43 persen pemilih. Sejak itu, dukungan kepada kader atau kandidat yang dicalonkan PDIP terus berlanjut, dan ini dibuktikan dengan keberhasilan PDI Perjuangan menduduki posisiposisi puncak di kabupaten/kota. Pada pilkada kabupaten/kota tahun 2010, PDIP berhasil di tiga kabupaten/kota, dan berlanjut berhasil lagi di tiga kabupaten pada pilkada 2011. PDIP juga cemerlang pada pilkada serentak 27 September 2012 lalu.. Sekarang ini, sebanyak 11 dari 14 kursi kepemimpinan di kabupaten/kota Lampung, dikuasai kubu Sjachroedin (PDIP). Ini membuktikan bahwa Sjachroedin adalah the king maker dalam “mengendalikan” perpolitikan Lampung. Saya melihat PDIP dan Sjachroedin cukup jeli dan cerdas, salah satunya dalam memilih figur yang diusung ke pilkada tersebut. Tentu saja, ini layak diperhitungkan menghadapi pemilihan langsung 2013 mendatang. Meskipun Sjachroedin tidak lagi mencalon (karena sudah dua periode jadi gubernur), tetapi karena dia masih sebagai Ketua PDIP dan Gubernur pada saat pilgub itu dilaksanakan, maka posisinya itu akan sangat mewarnai atau bahkan mengendalikan dinamika politik yang berjalan. Artinya, secara kepartaian peluang figur yang diunggulkan PDIP cukup besar. Tetapi bisa saja itu membangun sikap “percaya diri berlebihan” sehingga perhitungan politis sedikit terabaikan. Sebab dalam pemilihan langsung sekarang ini, tampilan dan citra figure sangat menentukan seperti JokowiAhok di Pilkada Jakarta itu. Namun, jika pemilihan gubernur dilakukan 2014 sesuai dengan UU Pilkada baru yang kini sedang diproses DPR RI (pemilihan oleh DPRD), maka situasinya memang tidak sama, sebab pemilihan di DPRD akan sangat ditentukan oleh koalisi partai-partai di dewan

legislative itu. OPINI : Bagaimana dengan Golkar dan Demokrat ? NURIL : Golkar tentu saja harus diperhitungkan. Golkar adalah partai besar yang merakyat dengan infrastruktur partai yang sudah mapan. Figur kuat di Golkar adalah Ketua DPD Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie. Meskipun kemungkinan dia diusung atau tidak oleh Golkar, sebagaimana dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, masih tergantung hasil survei (konvensi) Golkar, sebab dari Golkar sendiri ada figure lain yang sudah mensosialisasikan diri sejak lama seperti Riswan Tony dan Azis Syamsuddin. Dalam hal ini, bisa saja Alzier berperan sebagai king maker dan bukan play maker. Saya tidak meragukan popularitas Alzier. Dia kuat, dan ini telah ditunjukkannya mampu bertahan dalam perubahan segala cuaca politik. Dia konsisten dan sering pula nekad. Dia adalah orang yang dermawan, tinggi setia kawan, dan punya jaringan pendukung (di luar infrastruktur partai) yang mapan ke seluruh wilayah. Tetapi, jika dia memutuskan maju, hambatannya pun tidaklah kecil. Sebagai pemimpin, saya melihat dia belum mengesankan dalam hal mengelola isu dan opini, sehingga dia sering menjadi bahan empuk isu miring dan gosip. Padahal, sesungguhnya isu-isu miring itu bukanlah fakta. Yang muncul kebanyakan adalah fitnah dan gossip saja. Namun, dalam politik yang tak ada kebenarannya itupun memunculkan penyikapan yang berbeda. Sudah sering saya katakan, bahwa sejujurnya Alzier memerlukan orang-orang yang dapat memberikan advis jika ada opini yang berkembang. Alzier harus memiliki orang-orang yang kualifikasi terhadap hal-hal tertentu. Misalnya, dia harus punya tim hukum, ekonomi, politik dan pencitraan. Kalau loyalis yang ada seka-

rang ini dianggap tidak mampu, maka perlu ada perubahan. Mungkin berat karena dia termasuk orang yang sangat setia kawan dan menghargai persahabatan. Tetapi untuk menuju kesuksesan itu, Alzier harus melakukan itu. Saya sendiri- tanpa perlu masuk ke aliran as-suuzhoniyah (buruk sangka)-, ingin menyarankan tokoh yang sudah punya sebaris kontroversi itu mulailah menggagas karya-karya besar dan mengisinya dengan hal-hal yang fenomenal. Dengan demikian, maka Alzier akan tetap dikenang dalam perjalanan sejarah Lampung. Untuk Partai Demokrat, yang juga muncul di media sekarang ini ingin ‘menjagokan’ ketuanya Ridho Ficardho, saya rasa patut dikalkulasi lagi. Citra Partai Demokrat yang kurang bagus sekarang ini terutama karena banyaknya kader Partai Demokrat yang tersangkut masalah korupsi, bagaimana pun akan berpengaruh daam pilihan rakyat. Selain itu, pembentukan ketokohan seseorang juga memerlukan waktu lama. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. OPINI : Bagaimana dengan peran parpol lainnya? NURIL : Jika pun pilgub dilakukan tahun 2013 atau 2014 mendatang, peran parpol di luar tiga besar tersebut (PDIP,Golkar, Demokrat) cukup penting, tidak saja untuk menghantarkan pasangan-pasangan calon tesebut ke arena pilkada, tetapi juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan di lapangan seperti sosialisasi, silaturahmi sampai kegiatan kampanye. Kalau tidak diusung partai, maka jadinya mereka (kandidat) itu seperti calon independen saja. Banyak tokoh independen yang baik, pintar, tetapi tidak mampu mengangkat dukungan masyarakat. Terkait dengan pilgub Lampung mendatang itu, dari konstalasi di DPRD Lampung sekarang ini, maka selain Partai OPINI INDONESIA 009

WAWASAN Demokrat, seluruh parpol yang ada di DPRD tersebut termasuk Golkar dan PDIP harus menggalang koalisi. Kalau saja PDIP dan Golkar berkoalisi, maka tampaknya ’permainan’ sudah mudah dikalkulasi. Tapi, saya melihat kemungkinan ke arah itu tidak terlalu cerah. Kemugkinannya adalah PDIP berkoalisi dengan ……….., Golkar dengan ………, Demokrat didukung parpol ini dst, sehingga pilgub mendatang itu bisa sekali diikuti oleh empat atau lima pasangan calon. OPINI : Sekarang, sudah beredar beberapa nama. Sebagian dari mereka itu adalah birokrat. Padahal ada stigma birokrat itu kurang bersih. Bagaimana menurut anda? NURIL : Berbicara pemimpin tentu saja kita berbicara tentang karakter. Sebab karakter pemimpin itulah yang akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan “tidak” kepada Amerika Serikat. Sebagai gambaran, kita juga bisa menyimak hasil jajak pendapat Kompas pada Ap-

OPINI INDONESIA 009

ril 2012 yang memperlihatkan bahwa karakter utama yang menurut responden harus dipunyai oleh pemimpin adalah ketegasan dalam menegakkan hukum. Sebagian terbesar responden jajak pendapat tersebut meyakini bahwa ketegasan dalam menegakkan hukum paling dibutuhkan dalam situasi saat ini. Kemudian dari sisi institusi yang melahirkan calon-calon pemimpin tersebut, sebagian besar responden menyebutkan bahwa institusi militer dan birokrasi dinilai mampu mencetak para pemimpin, sementara lembaga lainnya seperti partai politik, institusi bisnis, dan ormas tidak banyak dipercaya. Pada dasarnya, Ormas dan Parpol itulah yang merupakan wadah kaderisasi kepemimpinan. Namun, jujur saja, ini belum berjalan. Secara empiris, kita lihat, banyak calon pemimpin yang diusung oleh parpol adalah individuindividu yang bukan kader parpol tersebut. Ini menunjukkan proses kaderisasi di dalam tubuh parpol mengalami kemandulan. Tetapi, ini bukan berarti kita sudah krisis pemimpin, sebab masih banyak kaum intelektual independen yang memiliki kemampuan. Terkait dengan stigma bahwa birokrat kurang bersih atau dengan perkataan lain sulit mendapatkan birokrat yang tidak kena korupsi, kita tidak perlu apriori atau bahkan tidak suka dengan birokrat karena masih banyak juga birokrat yang baik. Dengan perkataan lain,

para figur calon gubernur apakah dia dari birokrat, militer, politisi atau independen sekalipun tidak perlu dipermasalahkan.Yang penting adalah kapasitas dan integritas orangnya. OPINI : Ada fenomena, penguatan kekuasaan di tingkat daerah (otda), semakin mengedepankan isu-isu primordialisme dan symbol-simbol keagamaan. Apakah menurut anda ini bisa mengganggu perjalanan NKRI ke depan? NURIL : Seperti yang saya sebutkan di atas, isu-isu primordialisme sudah tidak jamannya lagi. Kita sudah bergerak dan tak mungkin lagi kembali ke era lama. Isu-isu SARA semacam itu jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi dan bahkan juga dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, dan kemajemukan itu adalah kekuatan. Dan ini harus dipahami oleh para pemimpin. Sikap dan perilaku yang mengedepankan nilai-nilai primordialisme seperti yang anda sebutkan itu memang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara serta mengingkari “Bhineka Tunggal Ika”. Karena itu saya sarankan, pelaksanaan otda ini perlu dievaluasi lagi. NKRI tidak perlu dipermasalahkan lagi, Itu adalah harga mati! Saya harap jangan ada pemimpin yang tidak memahami ini. Terimakasih.

Politik

Ruhut Sitompul

DPR VS KPK

RUHUT DUKUNG KPK SERATUS PERSEN Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR menyatakan sama sekali tidak sepakat jika kewenangan KPK dipangkas lewat revisi UU tersebut. alau aku orang yang setuju dengan UU KPK enggak perlu direvisi. Aku tetap dukung penyadapan, dukung segalanyalah terkait UU KPK,” katanya. Penegasan itu diberikan Ruhut terkait wacana di kalangan anggota DPR untuk memangkas kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan melalui revisi UU KPK yang kini diproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Ruhut Sitompul, mengaku tidak heran jika ada beberapa rekannya yang berniat untuk melakukan pelemahan kewenangan KPK tersebut. “Kalau aku lihat hati kecil mereka, kalau boleh jujur, mereka ini ingin KPK dibubarkan,” kata Ruhut pada Okezone, di Jakarta, Jumat 21/9. Diakui Ruhut tidak sedikit politisi Senayan yang khawatir terhadap kinerja KPK, termasuk juga koleganya di sesama OPINIINDONESIA INDONESIA009 009 OPINI

15 15

DPR VS KPK Fraksi Partai Demokrat. Kekhawatiran tersebut muncul lantaran tidak sedikit para wakil rakyat di DPR yang melakukan penyelewengan terutama dalam hal anggaran (korupsi). Namun Ruhut enggan untuk menyebutkan siapa saja yang menginginkan agar KPK dibubarkan. “ Di partai gue juga ada yang sama sekali enggak menjerit membela KPK. Hanya Poltak (sapaan akrab untuk Ruhut Sitompul) saja yang berani teriak-teriak dukung KPK. Karena itu aku pendukung KPK terus,” paparnya. Ruhut sendiri yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini sama sekali tidak sepakat jika kewenangan KPK dipangkas lewat revisi UU tersebut. “Kalau aku orang yang setuju dengan UU KPK enggak perlu direvisi. Aku tetap dukung penyadapan, dukung segalanyalah terkait UU KPK,” katanya. Terkait itu, Jubir KPK, Johan Budi, mendesak agar DPR bersikap tegas dalam melihat kewenangan institusi KPK. Pasalnya, banyak anggota dewan di depan mendukung pemberantasan korupsi, namun di belakang justru menikam. “Teman-teman mari kita hentikan

OPINI INDONESIA 009

retorika, mari kita hentikan slogan-slogan mendukung KPK, mendukung pemberantasan korupsi, tapi ada niat untuk memangkas kewenangan KPK,”ujar Johan Budi kepada wartawan di KPK Jakarta, 21/9. Budi menegaskan harapannya itu, sebab kembali berhembus wacana ‘pengebirian’ wewenang KPK dengan melarang melakukan penyadapan dan penindakan. Bahkan Johan Budi melontarkan himbauan agar DPR terutama Komisi III untuk mendukung penuh KPK serta tidak berusaha mengendorkan kewenangan lembaga itu, dengan memangkas hak penuntutan dan penyadapan tersebut. Menurut Johan, sebagai lembaga yang memerangi tindakan kejahatan luar biasa KPK harusnya diberi dukungan.

TAK INGIN CENTURY JADI BEBAN SEJARAH KETUA KPK Abraham Samad, ketika rapat dengar pendapat dengan Timwas Century, beberapa waktu lalu, mengatakan KPK berkomitmen menyelesaikan kasus Bank Century secara transparan. Dia menegaskan KPK tak pernah ingin

menutupi penanganan kasus tersebut, agar tidak menjadi beban sejarah bangsa di kemudian hari seperti Supersemar dan BLBI . “Sama sekali tak punya niat, terbersit sedikitpun tidak ada. Karena ini menjadi visi dan misi KPK untuk memberantas korupsi,” katanya. Tetapi, Abraham juga mengakui, meskipun semangat tetap menyala, kekurangan penyidik di KPK juga menjadi kendala utama. “Kalau kita punya penyidik yang banyak, mungkin pertemuan kita kali ini akan mengatakan penyelidikan century naik ke penyidikan,” kata Abraham . Abraham menjelaskan, akibat kekurangan penyidik tersebut banyak kasus di KPK yang terbengkalai. Terlebih, kata Samad, saat ini 20 penyidik KPK ditarik oleh Polri. “Satu orang penyidik bisa memegang 5-6 kasus,” ujarnya. Terkait dengan 20 orang penyidik Polri yang akan ditarik dari KPK, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengatakan sudah menyiapkan penggantinya. Anggota polisi yang diperbantukan di KPK berjumlah 80 orang termasuk 20 diantaranya yang ditarik kembali ke Bareskrim Polri. Editor OI/dbs

POLRI VS KPK

DEMOKRAT LEGA DENGAN PERNYATAAN PRESIDEN Partai Demokrat menyatakan merasa lega dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perseteruan KPK dan Polri. Sangat jelas, tegas dan bagus. Karena secara tegas Presiden menunjukkan tidak ingin membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut, tegas Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada pers, beberapa waktu lalu di Gedung DPR, Jakarta. ia berharap setelah Kepala Negara memberikan instruksi tersebut, segala sesuatunya harus dijalankan dengan baik oleh Polri maupun KPK. Hal ini agar masyarakat yakin bahwa sesungguhnya korupsi harus ditumpas secara bersama-sama dengan semua elemen,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu. Herman mengatakan bahwa itu juga membuktikan bahwa Kepala Negara tidak akan tinggal diam dengan permasalahan yang ada di negeri ini. “Saya yakin betul Presiden me-

ngikuti mencermati dan mengakomodir semua permasalahan bangsa ini dan masukan-masukan dari publik. Akan tetapi semuanya tidak serta merta dan langsung dibicarakan ke publik,” ujarnya. Soal pujian yang terus berdatangan kepada Presiden, Herman mengatakan itu semua bagian dari apresisasi dan komitmen selaku kepala negara. “Kita hargai bilamana ada pujian yang datang. Tentunya Presiden melakukan hal itu karena bagian dari tugas sebagai Kepala Negara,” katanya.

Secara garis besar ada beberapa hal yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di istana negara, Senin malam lalu itu. Pertama, yang paling tepat untuk menangani kasus dugaan korupsi adalah KPK. Kedua, Presdien menilai bahwa penanganan kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diduga melibatkan Kompol Novel Baswedan sangat tidak tepat waktu dan caranya karena sudah terjadi delapan tahun lalu. Ketiga, Presiden juga memOPINI INDONESIA 009

POLRI VS KPK

HERMAN KHAERON pertanyakan upaya revisi UU KPK yang saat ini dilakukan DPR. Menurut Presiden, DPR harus menjelaskan apa saja yang akan direvisi, jangan sampai revisi UU itu justru memperlemah KPK. Terakhir, Presiden menyerukan agar KPK-Polri memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi dan melakukan penataan penyidik Polri yang ada di KPK.

KASUS SIMULATOR SIM Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. Mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan negara antara Rp90 miliar hingga Rp100 miliar. Sejauh ini, KPK baru menggarap berkas pemeriksaan Djoko Susilo dengan meminta keterangan berbagai pihak termasuk beberapa pejabat Kementerian Keuangan untuk menelusuri proses penganggaran proyek tersebut yang diambil dari anggaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pejabat Kementerian Keuangan yang telah diperiksa KPK adalah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Hery Purnomo (Selasa 18/9. Hery mengatakan telah memberikan data-data terkait kasus tersebut ke penyidik KPK. Namun, ketika ditanya, berapa jumlah pasti anggaran proyek simulator yang disepakati antara kemenkeu, lembaga terkait dan DPR, Hery mengaku tak ingat jumlahnya. “Saya enggak hafal,” singkatnya. Sebelumnya Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kemenkeu,

OPINI INDONESIA 009

Askolani, dan Direktur Anggaran III pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Sambas Mulyana, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Suprijanto juga telah diperiksa. Pemeriksaan mereka sebagai saksi untuk Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dalam keterangannya kepada pers, Agus mengungkapkan anggaran untuk proyek Simulator SIM 2011 itu sudah cair Rp176 miliar dari sejumlah Rp196,8 miliar yang dianggarkan. Proyek Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu dilakukan secara tahun jamak atau multiyeras KPK juga sudah memeriksa para perwira polisi, yakni Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, AKBP Indra Darmawan, Kepala Ke-

polisian Resort Kebumen, AKBP Heru Trisasono, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wandi Rustiwan, AKBP Wisnu Buddaya, Kompol Endah Puwaningsih dan Kompol Ni Nyoman Suwartini. KPK juga sudah memeriksa Sukotjo S Bambang dan Intan Pardede (Sekretaris Budi Susanto). Seperti diketahui, terkait penyidikan kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Inspektur Jenderal Pol. Djoko Susiloselaku kuasa pengguna anggaran, Brigadir Jenderal Pol. Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek, serta dua orang pengusaha yaitu Abadi Budi Susanto (Dirut PT Citra Mandiri Metalindo) dan Sukotjo S Bambang (Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia). Editor OI/ Antara/ Dbs

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH PERLU DIREVISI Dalam satu dasawarsa terakhir, di negaranegara dunia ketiga (termasuk Indonesia) berlangsung gelombang reformasi yang mendesentralisasikan berbagai bentuk kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. ujuannya, agar kebijakankebijakan semakin mendekati kehidupan rakyat secara langsung. Demikian pula dalam kepolitikan nasional, pilkada sangat penting bagi pembangunan basis-basis demokrasi di tingkat daerah yang pada kelanjutannya akan semakin memperkokoh pula proses-proses politik di tingkat nasional. Untuk memahami kaitan antara proses politik local dengan nasional, perlu ditelusuri kembali konsepsi awal otonomi daerah (otda) yang membuka ruang politik sangat luas bagi daerah. “Kerangka makro otda adalah implementasi konsep dekonsentrasi. Inti dari gagasan ini ialah, kekuasaan politik tetap di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan administrasi dilimpahkan ke daerah. Dengan konsepsi ini, keutuhan pemerintahan nasional tetap terjamin, suatu jalan tengah antara Negara Kesatuan RI (NKRI) dengan federalisme (persatuan negara),” ujar pengamat politik DR Nuril Hakim Yohansyah, beberapa waktu lalu.

Bagaimana dinamika, persoalan, dan prospek otda ke depan? Dr Nuril Hakim yang akrab disapa

NURIL HAKIM YOHANSYAH Udo itu menilai bahwa sesudah Otda berjalan lebih dari 11 tahun (mulai 1 Januari 2001), ternyata keberhasilannya masih jauh dari harapan. Pemikiran bahwa dengan otda focus “perimbangan” politik yang lebih sempit akan mendorong kehidupan politik yang lebih sehat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak menjadi kenyataan Bahkan, menurut Udo, otonomi daerah telah melahirkan masalahmasalah serius, seperti masalah keamanan, primordialisme dan bahkan sudah meredupkan semangat kebangsaan. Alumni Lemhannas yang kini menjadi konsultan politik dan ekonomi itu mengatakan, di dalam prakteknya, ruang Otda sering menjadi kabur, memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas “kekuasan” yang dilimpahkan dari pusat ke daerah tersebut. “Seperti sekarang ini, pelaksanaan otda yang bersinggungan langsung de-

ngan kehidupan rakyat hanya ada di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, sementara pemerintahan provinsi lebih banyak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.. Gubernur lebih sebagai koordinator bagi daerah kabupaten/kota. Tetapi fungsi itu pun ternyata tidak berjalan optimal. Pada rapat-rapat di tingkat provinsi, misalnya, banyak daerah kabupaten/ kota yang hanya mengirimkan wakil-wakilnya saja, dan jarang sekali dihadiri langsung oleh bupati/ walikota. Demikian pula ‘kerumitan’ kebijakan di tingkat kabupaten/kota seperti yang terjadi di Kabupaten Tulangbawang menjelang pilkada lalu itu, menunjukkan adanya penafsiran yang tidak jelas,yaitu apakah Gubernur sebagai atasan langsung bupati/walikota atau hanya sebatas koordinator kegiatan saja. Di sisi lain, kata Udo, dengan pelaksanaan otda seperti sekarang ini, beban Kemendagri semakin berat, sebab lebih dari 500 daerah otonom baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota tetap saja memerlukan ‘restu’ Kemendagri berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang memerlukan pertimbangan Pemerintah Pusat. Persoalan lainnya, tambah Udo, pemilihan langsung kepala daerah telah memicu berkembangnya isuisu primordialisme yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan kita. Karena itu, tambahnya, kalau memang system pemerintahan Otda lebih ditekankan di tingkat kabupaten/kota, maka ada baiknya posisi Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dipilih dan diangkat oleh Presiden saja, seperti para Menteri. Sayangnya, kata Udo, sampai saat ini masih banyak kalangan elite bangsa kita yang masih sulit untuk mendudukkan persoalan secara jernih. “Kita berharap para elite kita memahami ini, sehingga ‘penderitaan’ Otda tidak berkepanjangan,” katanya. Rimson OPINI INDONESIA 009

PUTRA DAERAH

ALZIER POPULER DI KALANGAN MUDA PINI Indonesia merekam di luar kegiatan Partai Golkar Lampung sendiri, kini sejumlah komunitas aktivis muda yang mengaku relawan ADT ( sapaan akrab- Alzier Dianis Thabranie) sedang melakukan survey pemetaan potensi, sejauh mana popularitas dan elektabilitan Alzier. “Kami berjalan sendiri. Tidak ada ikatan dengan Golkar. Dan juga sampai sekarang tiak ada komunikasi dengan tim sukses ADT. Kami ingin membantu sehingga dapat diketahui kantong-kantong suara supporter ADT dan apa permasalahan di lapangan,” ujar …….. Johny Sinaga seorang aktivis muda yang bersama sejumlah temannya sowan ke Redaksi Opini Indonesia, Gunung Terang, Bandarlampung, Minggu lalu. Johny mengakui, pengetahuannya tentang ADT memang masih tipis baru dari pemberitaan massa dan dari mulut ke mulut. Tetapi dari pembicaraan publik itu, kami menilai bahwa figure ini adalah figur pendobrak yang mampu membuat perubahan. Alzier Dianis Thabranie menurit Johny Sinaga dan teman-temannya adalah pemimpin potensial yang selalu ‘diganjal’ oleh yang berkuasa. Dari pemberitaan pers, kami mengetahui bahwa pada pemilihan gubernur di awal reformasi lalu (2002) oleh DPRD Lampung, dia menang. Oleh DPRD Lampung dia ditetapkan sebagai Gubernur Lampung Terpilih. Tetapi, dia tidak dilantik karena tidak disukai Presiden Me-

OPINI INDONESIA 009

gawati. “Kami menilai sejak itulah dunia perpolitikan Lampung mengalami masa-masa suram hingga saat ini,” katanya. Kemudian, Alzier yang juga tampil pada Pilgub 2009, dan berhasil di peringkat kedua di bawah pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said yang memenangi Pilgub 2009 itu dan menjabat Gubernur Lampung sampai Juni 2014.

ALZIER DI MATA ANAK MUDA “Kesan pertama kami sesudah menelisik figure ini dari pemberitaan pers dan buku-buku terkait Alzier, kami berkesimpulan bahwa tokoh ini sangat tegar dan kokoh, meski sedang menghadapi persoalan berat. Jiwa pendobraknya tampak menonjol. Bayangkan saja, meskipun menang tetapi tidak dilantik, tetapi tetap memikirkan masalah daerahnya Provinsi Lampung,” katanya pula. “Kami

pikir yang seperti inilah yang dibutuhkan Lampung. Apalagi tantangan dan persoalan yang dihadapi ke depan cukup banyak, rumit dan berat,” tambahnya. Saya pikir, kata Johny, kelahiran

Ketua DPD Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie yang telah ditetapkan Partai Golkar (11/10) sebagai calon gubernur pada Pilgub Lampung 2013 mengatakan, telah mengantongi resep-resep jitu untuk mensolusi permasalahan Lampung dan siap membawa daerah ini lebih baik ke depan. Desakan agar Alzier Dianis Thabranie mencalon lagi memang terus bergerak. Bandarlampung 1977 ini, masyarakat Lampung boleh berbangga karena memiliki tokoh yang sekaliber Alzier. Menjawab pertanyaan, terkait isu-isu miring yang dilontarkan pihak-pihak tertentu terhadap Alzier, misalnya dia diisukan: pengemplang uang negara, pembohong, preman dan bahkan penipu, Johny dan teman-temannya senada bahwa isu-isu miring tersebut memang sengaja ditiupkan pihak lawan untuk “menghabisi” Alzier sebelum masuk gelanggang. “Ini harus diklarifikasi. Sepengetahuan kami tokoh ini tak pernah kena masalah hukum. Meski demikian, sebagai pengusaha mungkin saja ada janji yang keteter. Tetapi, kami sarankan kalau ada yang merasa memiliki piutang kepada Alzier, silahkan tagih. Pasti dia bayar. Jangan umbar kebohongan,” tambah Moris. Moris menambahkan, dari sekian banyak kontroversi yang dibuatnya, juga ada seonggok kebajikan yang patut diteladani, yaitu sikapnya yang terbuka, menghargai perbedaan, kebersahajaan pemikiran dan konsep-konsepnya yang jitu untuk kemajuan Lampung.

RESEP ‘MEMBANGUNKAN’ LAMPUNG

Alzier yang dihubungi Opini Indonesia melalui telepon selulernya, Sabtu lalu, menjawab ringan pertanyaan yang diajukan. “Kini pertanyaan yang selalu diajukan teman-teman pers kepada saya sudah terjawab. Saya siap mengemban harapan itu. Karena itu, saya minta seluruh masyarakat

mendukung saya,” ujarnya. Meski demikian, dia kembali menegaskan bahwa sikapnya maju pilgub jangan diartikan sebagai sikap yang ambisius kekuasaan. “Saya bukan type manusia yang ambisius, tetapi saya memang berambisi merubah keadaan Lampung ini menjadi lebih baik. Membuat Lampung yang sejahtera dan maju memang obsesi saya sejak dulu, dan itu tak pernah bergeser,” katanya lagi. Ditanya tentang figur-figur berpotensi yang juga mulai banyak bermunculan, Alzier menilainya sebagai sesuatu yang baik dan menggembirakan. “Saya gembira karena itu menunjukkan banyak figur yang bersemangat membangun daerah ini. Saya menilai mereka-mereka itu bukan sebagai lawan. Mereka adalah teman dan keluarga kita juga.” Yang jelas, ujarnya, dengan semakin banyaknya figur-figur yang dibicarakan lebih dini, maka itu akan membantu rakyat memilah dan memilih pemimpinnya. “Dan itu akan menghindarkan rakyat dari posisi ‘membeli kucing dalam karung,” katanya pula. Menurut Alzier, yang perlu dipikirkan adalah, apa yang akan diperbuat jika sudah terpilih menjadi gubernur. “Ini yang paling penting. Untuk apa jadi gubernur kalau tidak mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Kemiskinan masih cukup besar, pengangguran meningkat dan konflik social membayang di manamana. Inilah yang harus mampu dijawab gubernur mendatang,” katanya lagi. Dengan penjelasan itu, Alzier ingin menegaskan bahwa terkait

pemilihan kepala daerah maka yang perlu dibicarakan secara cermat adalah program yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi, programnya dulu, dan baru orangnya yang mampu melaksanakan program itu. Dengan demikian, maka pembangunan politik dan implikasinya pada pembangunan daerah menjadi lebih sistemik.” Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu mengatakan, pilkadapilkada yang sudah dilaksanakan selama ini, ternyata manfaatnya belum dirasakan masyarakat. “Kita jangan malu tidak jadi bupati atau gubernur. Tetapi seharusnya malu karena tidak berhasil membuat kehidupan rakyat kita lebih baik,” katanya lagi. Alzier mengakui, ‘membangunkan’ Lampung di era globalisasi dan era otonomi daerah yang kompetitif sekarang ini bukanlah sesuatu yang mudah. “Bagaimana kita meningkatkan pendapatan petani, buruh dan nelayan. Kita tak bisa hanya berkutat pada anggaran daerah (APBD) atau APBN. Perlu kiat-kiat (jurus) yang bisa menjadi dynamo untuk menggerakkan itu semua. “Tetapi terkait kiat-kiat khusus itu, belum waktunya saya paparkan sekarang. Pada saatnya akan saya beberkan semua ke masyarakat. “Rumusan (kiatkiat) itu digali dari keberhasilan beberapa daerah dan juga sejumlah negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dan saya sangat yakin jika program seperti itu kita laksanakan di Lampung ini, maka peluang Lampung untuk melejit ke depan sangat terbuka. “Dengan begitu maka kita tidak disebut pemimpin “omdo” (omong

OPINI INDONESIA 009

PUTRA DAERAH doang),” katanya.

TERUS MENINGKAT

Untuk diketahui, pasca keputusan Rapimda Golkar Lampung, Rabu lalu, yang secara bulat mencalonkan ketuanya, Alzier Dianis Thabranie maju ke pemilihan gubernur Lampung (Pilgub) 2013, dukungan kepada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu terus mengalir, tidak saja dari kalangan pendukung Partai Golkar, tetapi juga dari elemen masyarakat luas termasuk generasi muda (mahasiswa). Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Asep Yani mengatakan, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung sudah menginstruksikan kepada 14 DPD Kabupaten/kota untuk bekerja keras

mengibarkan panji-panji Golkar sekaligus memenangkan calon yang diusung Partai Golkar. Hasil survei nasional yang diadakan sejumlah lembaga, seperti LSI bulan Juni 2012 lalu, menempatkan Partai Golkar di posisi atas dengan meraih 20,9 persen. Menyusul PDIP 14 persen dan Partai Demokrat 11,3 persen. Di lampung sendiri survei LSI menempatkan Golkar Lampung meraih 28,29 persen, PDIP Lampung 16,5 persen, dan Partai Demokrat Lampung 13,2 persen. Sejumlah pemerhati masalah politik mengatakan, hasil survei itu menunjukkan bahwa posisi Partai Golkar Lampung terus mencatat kemajuan. Terus meningkatnya dukungan (elektabilitas) kepada partai dan se-

kaligus kepada Alzier sebagai calon gubernur, Ical sebagai calon presiden, menurut Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Lampung, Riza Mirhadi, tidak terlepas dari kegiatan kepartaian yang terus berjalan, seperti pelaksanaan karakterdes di 14 kabupaten/kota di Lampung, revitalisasi kepengurusan Partai Golkar sampai tingkat desa/kelurahan, dan rekrutmen anggota baru melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi. “Kami optimis posisi Golkar, Ical dan juga Alzier mampu meraih lebih 30 persen suara pemilih. Rekaman ekspektasi masyarakat memang seperti itu dan bahkan jumlah ini terus menaik,” kata Riza Mirhadi. Raymond/Dave

Ical Klaim Semua Survei Tempatkan Golkar Nomor Satu PARTAI LAINNYA DI BAWAH LIMA PERSEN Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Aburizal Bakrie (Ical), mengaku sangat optimistis menghadapi Pemilihan Umum 2014 mendatang jika dilihat dari hasil semua survei yang diklaimnya menempatkan partai berlambang pohon beringin itu senantiasa nomor satu. “Tidak ada satu pun survei yang mengatakan Partai Golkar tidak berada pada urutan pertama,” katanya di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Ical mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mensyukuri hal tersebut sekaligus mengonsolidasikan diri menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2014. “Ada yang patut disyukuri karena hasil survei dari berbagai lembaga survei nasional memposisikan Partai Golkar pada urutan pertama,” kata Ical. Ical mengatakan, Partai Golkar patut berbangga mengingat dari berbagai hasil survei Partai Golkar mencapai elektabilitas 21 persen disusul dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Demokrat. “Partai lainnya di bawah lima persen,” kata Ical. Terkait elektabilitas dirinya se-

OPINI INDONESIA 008

bagai bakal calon Presiden 2014, Ical menyatakan, sedang bersaing dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di posisi tiga besar. Ical menjelaskan, hasil survei menunjukkan elektabilitas dirinya sebagai bakal capres masuk dalam urutan tiga besar dan hanya berselisih sangat tipis. “Patut juga kita syukuri bahwa elektabilitas saya akhir-akhir ini sebagai calon presiden dari Partai Golkar berada pada tiga besar dengan selisih yang sangat dekat, yaitu Megawati 20 persen, Prabowo 19 persen, dan saya sendiri 18 persen,” ujar Ical. Ical pun mendorong pengurus dan kader Partai Golkar untuk bekerja keras meningkatkan kinerja demi mendongkrak elektabilitas calon presiden. Menurut Ical, jika ambang batas perolehan suara partai untuk mengusung calon presiden (presidential threshold) 20 persen diterapkan, maka hanya tiga partai yang bisa mengusung capresnya. “Kalau kita bicara mengenai presidential treshold, andaikata itu tetap mencapai 20 persen, maka diproyeksikan hanya akan ada tiga partai yang dapat mengajukan calon presiden beserta koalisi masingmasing. Editor OI/ Ant

Nasional

Agus Suhartono

Penegakan Hukum

PANGLIMA TNI MINTA KERJASAMA KPK-TNI TIDAK DICURIGAI Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono meminta, kerja sama yang dilakukan KPK dan TNI dalam penggunaan rumah tahanan TNI untuk para tahanan koruptor tidak dicurigai karena tidak terkait dengan kepentingan lainnya.

anglima menilai terlalu berlebihan jika kerjasama tersebut dicurigai, sebab hanya sebatas peminjaman tempat dan tidak terkait dengan kepentingan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Wong dipinjemin tempat,â&#x20AC;? ungkap Agus kepala wartawan di Kantor Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 18/9 lalu. Dikatakan Panglima,

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA009 007

PENEGAKAN HUKUM kerjasama ini tidaklah berbeda dengan kerjasama seperti yang dilakukan oleh lembaga kementerian negara lainnya. “Jangan dikaitkan, wong TNI kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan. Sama. Enggak ada masalah,” jelas dia. Menurut dia, pihaknya hanya sebatas mendukung penanggulangan korupsi. “Moso TNI membantu penanggulangan korupsi dicurigai, malah harusnya didukung,” katanya. Agus menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menyediakan tempat tahanan untuk tahanan KPK, dan TNI tidak ikut campur tangan terkait pengelolaan tahanan. “Pengamanan pun oleh mereka (KPK), kita hanya menyediakan tempat,” tambahnya.

Menurut dia, pengaitan kerjasama tersebut dengan permasalahan TNI di masa lalu tidaklah relevan. Dukungan kepada langkah KPK juga datang dari Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin. Amir meminta kerja sama antara KPK dengan TNI perihal penggunaan rutan tersebut tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, menurut Amir, kerja sama itu hanya masalah tempat. “Itu kan tempatnya saja. Tidak ada kaitannya dengan TNI,” kata Amir di kantor Presiden Jakarta, Selasa (18/9). Amir mengatakan kebetulah rumah tahanan (rutan) Kodam Jaya lokasinya juga dekat dengan Gedung KPK sehingga memudahkan. Apalagi rutan tersebut selama ini tidak dimanfaatkan. Amir menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam

kerja sama itu. “Kalau saya diperlukan untuk berikan persetujuan, saya akan beri,” kata politisi Partai Demokrat itu. Pendapat mendukung langkah KPK juga datang dari mantan Panglima TNI Endiartono Sutarto. Jenderal Purn ini menilai penggunaan rutan militer untuk tersangka kasus korupsi sudah tepat. Aset TNI yang kurang dimanfaatkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. “Kerja sama KPK dan TNI untuk menggunakan rutan TNI sudah tepat karena ada asset yang kurang dimanfaatkan,” kata Endriartono, Selasa lalu. Dia memberi contoh tentang penggunaan asset T|NI untuk masyarakat seperti penggunaan kapal TNI untuk kepentingan mudik dan lain sebagainya.

NU PERINGATKAN NEGARA SE Nahdlatul Ulama meminta keseriusan pemerintah membenahi sector perpajakan antara lain dengan membentuk satuan tugas khusus untuk menanganinya agar pengemplang pajak tidak berani lagi bermain-main. ntuk membuktikan adanya niat serius membenahi pajak, bisa dibentuk satgas khusus, ucap Said Agil, Ketua PB NU, disela-sela Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Minggu 16/9 lalu.. Dia menjelaskan, langkah Nahdlatul Ulama (NU) mempersoalkan kewajiban membayar pajak dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama itu bukan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat melakukan pembangkangan, melainkan sebagai peringatan agar negara serius membenahi sector perpajakan.”Jadi ini peringatan keras agar perpajakan

OPINI INDONESIA 009

dibenahi dengan sungguh-sungguh,” katanya Dikatakannya, NU ingin agar pajak yang dikumpulkan dari rakyat dikelola dengan amanah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Korupsi yang terjadi di perpajakan dihilangkan, dan praktik pengelempangan pajak ditindak dengan tegas. Kalau semua itu dijalankan, kata Said Agil Siroj, NU pasti mendukung aturan yang mewajibkan pembayaran pajak, bahkan mendorong kalangan Nahdliyin agar tidak lalai membayar pajak. “Kalau tidak dibenahi sungguhsungguh, kita akan benar-benar menyerukan moratorium, paling tidak kepada warga NU,” tukasnya. Menurut Said Agil, sebagai wujud keseriusan pembenahan sector perpajakan, terutama untuk mencegah terjadinya penyelewengan, akal-akalan, dan pengemplang pajak tidak berani lagi bermain-main

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Pimpinan KPK dan Panglima TNI meneken MoU (Nota Kesepahaman) terkait penggunaan rumah tahanan milik Kodan Jaya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Penggunaan rutan TNI itu merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani pimpinan KPK dan Panglima TNI terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu isi nota kesepahaman itu adalah TNI mendukung KPK dengan menyediakan sarana atau prasarana yang diperlukan. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa TNI adalah salah satu patner strategis KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sementara Penglima TNI menyatakan MoU ini merupakan wujud dukungan TNI dalam

membantu KPK memberantas korupsi. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK melakukan ini karena di rutan itu masih banyak sel kosong yang dapat dimanfaatkan, sementara kapasitas rutan di KPK dan tempat-tempat lain sudah terbatas. Johan Budi mengatakan alas an lainnya adalah hingga kini DPR belum mengizinkan anggaran yang diajukan KPK untuk pembangunan gedung baru, dimana dalam rencana itu KPK juga sudah memasukkan rencana pembangunan rumah tahanan bersatu dengan gedung KPK. “Oleh karena itu, imbauan yang disampaikan agar KPK gunakan asset negara, ditindaklanjuti KPK dengan bekerja sama dengan Kodam Jaya,” katanya Jumat 13/9.

Johan membantah isu-isu miring yang mengatakan kalau penggunaan rutan TNI untuk tersangka korupsi ini terkait dengan rencana KPK menahan tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Dikatakannya, perjanjian KPK dan TNI ini dilakukan jauh sebelum KPK menyidik kasus simulator SIM. “ Jadi sama sekali tak ada kaitannya dengan KPK menangani kasus Simulator SIM,” kata Johan. Dalam hal pengamanan rutan TNI yang dimanfaatkan KPK itu nantinya, Johan mengatakan, ada di bawah kewenangan KPK. Sejumlah petugas keamanan KPK akan ditempatkan disana. Kepala rutannya juga akan dipilih KPK. Raymond

ARA SERIUS BENAHI PAJAK maka bisa dibentuk satuan tugas khusus untuk menanganinya. Dikatakannya, pembentukan KPK menunjukkan adanya niat yang serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan terbukti berhasil menimbulkan efek jera, meskipun masih ada kekurangannya. “Untuk membuktikan adanya niat serius membenahi pajak, bisa dibentuk satgas khusus, ucap Said Agil. Kewajiban membayar pajak dipermasalahkan NU, terkait dengan terungkapnya berbagai kasus penyelewengan dan korupsi di sector yang merupakan pemasukan terbesar bagi negara tersebut. Apalagai bagi Ulama NU pembayaran pajak bukan kewajiban yang disyariatkan agama sebagaimana zakat, melainkan bagian dari kewajiban untuk taat kepada pemerintah (ulil amri), termasuk taat terhadap aturan yang dibuat. NU tidak mempermasalahkan kewajiban membayar pajak selama pengelolaan pajak dilakukan dengan amanah, namun jika terbukti tidak amanah maka kewajiban itu dianggap perlu ditinjau ulang. Langkah NU itu menimbulkan tanggapan beragam, pro dan kontra. Bahkan, seperti diakui Said Agil, Presiden melalui salah satu staf khususnya pun mempertanyakan hal itu. Editor OI/ Dbs

OPINI INDONESIA 009

PENEGAKAN HUKUM

PIMPINAN DPR JANJI SEGERA TINDAKLANJUTI USULAN KPK Pimpinan DPR RI berjanji akan segera menindaklanjuti usulan KPK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk mencairkan anggaran pembangunan gedung KPK. etelah surat permohonan dari pimpinan Komisi III perihal usulan pembangunan gedung KPK tiba di meja saya, segera saya tandatangani,” kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut Priyo, pembangunan gedung KPK merupakan bagian dari komitman DPR RI dalam membantu pemberantasan korupsi. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, dirinya telah mendapat lapo-

OPINI INDONESIA 009

ran dari pimpinan Komisi III DPR bahwa Komisi III telah menyetujui usulan pembangunan Gedung KPK dengan mencabut tanda bintang di anggaran KPK tahun 2012. Sebelumnya, pimpinan KPK kembali mengajukan usulan anggaran pembangunan gedung baru KPK kepada Komisi III DPR RI setelah upaya KPK meminjam gedung instansi pemerintah lainnya menemui jalan buntu. “Kami kembali mengajukan usulan pembangunan gedung baru

guna peningkatan kinerja,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen pada rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan KPK di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (11/10). Zulkarnaen menjelaskan, KPK sudah mengikuti saran dari Komisi III DPR RI agar berupaya meminjam pakai gedung instansi pemerintah yang lain. Pimpinan KPK, kata dia, sudah berusaha mendata gedung-gedung milik instansi lainnya dan berusaha meminjam pa-

DAERAH kai. Pada September 2009, kata dia, KPK mendapat pinjaman gedung dari Kementerian BUMN dan sudah digunakan untuk Biro Keuangan dan SDM KPK. “Namun batas waktu pinjaman gedung dari Kementerian BUMN tersebut sudah akan berakhir pada Desember 2012,” katanya. Zulkarnaen menambahkan, KPK juga sudah berupaya meminjam gedung milik BPPT pada Nopem-

ber 2011, tapi hingga saat ini belum mendapat jawaban. Sambil menunggu jawaban dari pimpinan BPPT, menurut dia, KPK mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan pada Juli 2012. “Namun kami mendapat jawaban bahwa tidak ada gedung yang kosong,” katanya. Setelah itu, tambah Zulkarnaen, KPK juga mengajukan permohonan peminjaman gedung kepada

Kementerian Hukum dan HAM, pada Juli 2012, juga mendapat jawaban yang sama yakni tidak ada gedung yang kosong. Menurut dia, gedung yang digunakan KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, saat ini sudah sesak, apalagi dokumentasi kasus-kasus hukum yang ditangani juga sudah semakin banyak. Ant

Ribuan Warga Bengkulu Dukung KPK Ribuan warga Kota Bengkulu, Senin, menggalang tandatangan sebagai bentuk dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi, terutama kasus simulator alat uji SIM yang melibatkan petinggi Polri. enggalangan dukungan tandatangan tersebut dilakukan aktivis antikorupsi yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan pemuda Bengkulu yang prihatin dengan tindakan Polri yang mengungkit kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang melibatkan penyidik KPK Kompol Novel Baswedan. “Kami prihatin dengan kinerja kepolisian yang tidak profesional dengan mengungkit kasus tahun 2004 yang melibatkan penyidik KPK yang sedang menangani kasus korupsi di Polri,” kata Ricky Wicaksono, koordinator aksi saat menggalang dukungan tandatangan dari warga Kota Bengkulu. Penggalangan dukungan tersebut dilakukan dengan menggelar “long march” dari Masjid Jamik menuju Simpang Lima Kota Bengkulu. Kain putih sepanjang lima meter dibawa dalam aksi yang disertai dengan orasi menyatakan dukungan masyarakat Bengkulu terhadap KPK untuk membersihkan negara ini dari koruptor. Sepanjang jalan protokol yang merupakan pusat Kota Bengkulu itu, masyarakat dari berbagai lapisan membubuhkan tandatangannya sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. “Kami tidak ingin nama Bengkulu ikut negatif dengan perilaku polisi yang tidak profesional, bahwa kami masyarakat Bengkulu juga turut mendukung KPK menangkap para koruptor,” kata Wicaksono. Aksi “long march” tersebut juga diikuti sejumlah siswa SD yang membawa spanduk dengan berbagai pesan dukungan terhadap KPK. Riky mengatakan dukungan masyarakat Bengkulu itu akan disampaikan kepada KPK dan meminta lembaga itu terus

maju memberantas korupsi. Terkait kasus Kompol Novel Baswedan yang diduga pernah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian saat bertugas di Polres Kota Bengkulu pada 2004 menurutnya pasti tidak terlepas dari posisinya yang saat ini menjadi penyidik KPK. “Semua orang bisa menerjemahkan kasus ini dengan jelas, karena sudah delapan tahun ternyata Polri belum cukup bukti untuk menjerat yang bersangkutan, tepat saat Novel bertugas menyidik korupsi di Polri maka kasus ini muncul kembali,” katanya. Selain aksi di Simpang Lima, ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Bengkulu juga berunjukrasa di depan Kantor Polda Bengkulu menyatakan dukungan terhadap KPK untuk menuntaskan dugaan kasus korupsi simulator SIM di Polri. Ketua BEM Universitas Bengkulu Hendra Irawan mengatakan polisi seharusnya fokus pada penuntasan sejumlah kasus penting yang merugikan masyarakat, terutama sejumlah kasus korupsi seperti Rumah Sakit M Yunus hingga dugaan korupsi di Universitas Bengkulu. “Kami minta Polri menghentikan segala bentuk intervensi dan kriminalisasi terhadap petugas yang melaksanakan proses penuntasan kasus korupsi,” katanya. Mahasiswa juga mendesak Kapolri untuk menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus dugaan korupsi Simulator SIM kepada KPK. “Kami masyarakat Bengkulu mendukung KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, terutama mega skandal di Indonesia,” katanya Ant

OPINI INDONESIA 009

POTENSI DAERAH

PEMKAB BENGKULU TENGAH

OPTIMALKAN POTENSI BATU BARA Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan mengoptimalkan potensi batu bara yang ada di daerah itu untuk menjadi bahan baku pembangkit listrik tenaga uap. aerah kami masih membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar jadi potensi batu bara yang ada akan dijadikan bahan baku pembangkit listrik tenaga uap,” kata Bupati Bengkulu Tengah Feri Ramli di Bengkulu, Kamis, pekan lalu. Ia mengatakan batu bara yang banyak ditambang perusahaan di wilayah kabupaten itu akan dimanfaatkan untuk PLTU. Kecamatan Pondok Kelapa kata dia ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pembangkit tersebut. “Karena sejumlah perusahaan juga berencana membangun pelabuhan untuk mengangkut batu bara ke Pulau Baai di Pondok Kelapa,” tambahnya. Keberadaan PLTU kata Feri akan

OPINI INDONESIA 009

menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab saat ini sekitar 18 desa di kabupaten itu belum menikmati penerangan. Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Karyamin mengatakan Bengkulu Tengah yang baru dimekarkan pada 2010 juga memiliki potensi membangun pembangkit listrik tenaga air di Desa Simpang Aur. “Studi kelayakan sudah dibuat dan sangat memungkinkan membangun PLTA untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat Bengkulu Tengah,” katanya. Ia mengatakan meski air yang dimanfaatkan memutar turbin adalah buangan dari PLTA Musi dari Sungai Musi Kabupaten Kepa-

hiang, proyek itu layak dilanjutkan. Menurutnya, daya yang dihasilkan dari PLTA Simpang Aur itu diperkirakan mencapai 20 mega watt (MW). Selain memenuhi kebutuhan listrik di kabupaten pemekaran tersebut, sebesar 40 persen daya yang dihasilkan dapat disalurkan untuk Kota Bengkulu. Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan penerangan di wilayah terpencil, pemerintah mengalokasikan dana dari APBD provinsi untuk pengadaan 200 unit pembangkit listrik tenaga surya. Wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan jaringan listrik akan diutamakan, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma dan Lebong. Editor OI/ Ant

LIPUTAN KHUSUS

selesai, yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 Desember 2012. Para pemegang saham akan dapat memeriksa semua laporan saham dan opsi mereka di PCEF melalui situs web PCEF. 6. Nilai saham di PCEF diprediksikan akan mulai pada USD2,50 (atau dalam mata uang lain yang setara nilainya) pada bulan Desember 2012. Nilai Aset Bersih saham di PCEF akan diaudit dan dibukukan oleh firma akunting publik besertifikat secara bulanan untuk memperlihatkan pertanggungjawaban dan transparansi perusahaan secara penuh. 7. Semua dividen bulanan akan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis perusahaan untuk mewujudkan perusahaan pertambangan yang lebih besar dan kuat. Hal ini akan menguntungkan pemegang saham karena Nilai Aset Bersih per saham akan meningkat dalam nilai majemuk sebesar 13-18% per bulan sampai pada pencatatan di bursa saham.

OPINI INDONESIA 009

8. Pemegang saham yang memilih supaya saham miliknya tidak tercatat saat dokumen penawaran pencatatan selesai pada akhir 2013 dapat memilih “Distribusi Aset Sukarela”. Aset yang tidak tercatat dapat didistribusikan ke pemegang saham lain yang memilih untuk tidak mencatatkan saham mereka. 9. PCEF diperkirakan akan dicatatkan di bursa saham pada akhir 2013 pada harga estimasi tidak kurang dari USD10 per saham. Ringkasnya, para pemegang saham VGMC dapat mengharapkan aset mereka terapresiasi kira-kira 5 kali (terakhir harga CPS-GOLD yang dipesan oleh para pemegang saham pada bulan September 2012 adalah USD1,70 per saham) antara sekarang dan tanggal pencatatan. 10. Para pemegang saham akan diminta untuk mengunduh Formulir Deklarasi dan mengesahkannya bersama dengan salinan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dan Bukti Alamat. Kumpulan doku-

men ini harus dikirimkan ke perusahaan sebagai syarat pencatatan. Rincian selanjutnya akan diumumkan kemudian di bulan ini. 11. Cara kami mengonversikan CPS-GOLD dari VGMC (Panama) ke PCEF di BVI: • Modul Perdagangan Emas akan dihentikan dan kerugian diserap oleh perusahaan. • Semua saldo Emas di akun emas pemegang saham VGMC akan dikonversikan secara otomatis ke kredit pada tanggal 1 Oktober 2012. • Bonus Grup untuk September dibayar pada tanggal 1 Oktober 2012. • Hari terakhir pembayaran dividen CPS-GOLD adalah tanggal 30 September 2012 (Dividen yang jatuh tempo pada tanggal 31 juga akan dibayar pada tanggal 30 September 2012). • Oleh sebab tidak akan ada Akun Emas dan Kredit di PCEF, semua saldo kredit akan dikonversikan secara otomatis ke saham C-

PS-GOLD pada nilai USD1,70 per saham pada tanggal 1 Oktober 2012. Sayangnya kami tidak dapat menawarkan alternatif lain untuk proses ini sehingga walaupun kami mengerti bahwa tidak semua pemegang saham mendukung keputusan tersebut, pihak manajemen sangat yakin bahwa keuntungan jangka panjang akan lebih besar dari kerugian. Kami menghimbau semua pemegang saham untuk melihat dari sudut pandang jangka panjang tentang hal ini, karena kami memperkirakan saham di PCEF akan meningkat lima (5) kali dalam 12-15 bulan mendatang, lebih memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. • Audit internal mulai pada

tanggal 1 Oktober 2012, sehingga semua CPS-GOLD akan dikonversikan ke saham PCEF dalam 60 hari mendatang. • Semua Aset Pertembangan Emas VGMC (Panama) akan diaudit dan ditransfer ke PCEF (BVI) berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2012 • Saham PCEF diperkirakan akan dinilai pada USD2,50 per saham pada bulan Desember 2012 lalu meningkat dengan nilai majemuk sebesar 13-18% per bulan sampai pada pencatatan di bursa saham dalam 12 – 15 bulan mendatang.

dan pemegang saham tentang yurisdiksi pencatatan di bursa saham dan persyaratan lainnya untuk PCEF di penghujung tahun 2013.

12. Bankir investasi, konsultan finansial dan audit kami akan memberi saran kepada perusahaan

Kenneth Elinger CEO–Virgin Gold Mining Corporation

13. Rincian lainnya akan dijelaskan saat PCEF sudah beroperasi penuh pada tanggal 1 Desember 2012. Pihak manajemen menghimbau para pemegang saham agar bersabar dan penuh pengertian mengenai perkembangan menakjubkan ini. Hormat saya,

CPS-PLATINUM S VGMC akan menawarkan CPS-PLATINUM kepada semua pemegang saham yang berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2012.

emua pemegang saham VGMC diharuskan menjaga minimum 10.000 CPS-PLATINUM supaya akun masing-masing tetap aktif. Pemegang saham yang tidak memenuhi persyaratan ini disarankan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sebelum tanggal 1 Desember 2012 untuk mencegah penutupan akun. Permintaan untuk mengaktifkan sebuah akun yang ditutup tidak akan dilayani sesudahnya. Berikut ini adalah daftar informasi penting mengenai CPS-PLATINUM: 1. Harga Penawaran : • USD1,00 per CPSPLATINUM – Oktober 2012 • Kenaikan per bulan USD0,05 sesudahnya 2. Pemegang saham normal dan baru dialokasikan 10.000 CPS-PLATINUM sedangkan Pemegang Saham Premium dapat memesan sampai maksimum 50.000 saham pada bulan Oktober 2012. Kuota ini diharapkan akan lebih tinggi di bulan-bulan berikutnya. 3. Dividen Bulanan – 1 troy ons

OPINI INDONESIA 009

LIPUTAN KHUSUS Platina per 10.000 CPS-PLATINUM. 4. Pemegang saham yang telah memiliki CPS-PLATINUM tetapi jumlahnya kurang dari 10.000 saham hanya perlu memesan perbedaannya untuk mengaktifkan akun miliknya. Bila tidak dilakukan, saldo CPS-PLATINUM dalam akun masing-masing akan di-

batalkan pesanannya secara otomatis pada tanggal 1 Desember 2012, diikuti oleh penutupan akun pemegang saham tersebut. 5. Margin Perdagangan Platina yang setara dengan jumlah Pemesanan (Jumlah CPS-PLATINUM x harga per saham) akan dialokasikan ke semua pemesanan dari tanggal 2 Oktober 2012 sampai se-

terusnya. Semua pemegang CPSPLATINUM saat ini yang telah memesan lebih dahulu juga akan dialokasikan margin perdagangan yang sama. 6. Pemegang saham aktif (minimum: 10.000 CPS-PLATINUM) akan dapat menikmati bonus grup dan insentif rujukan seperti dirinci pada “2.11 Rencana Grup”

GARIS WAKTU DAN PENCAPA

VIRGIN GOLD MINING CORPORATION KRONOLOGI, PERIS 1999

• Didirikan di Panama.

2000 to 2007

• Memulai investasi di pertambangan emas & industri Eksplorasi melalui kerja sama, usaha patungan, kemitraan dan akuisisi. • Fokus operasi: Afrika dan Amerika Selatan.

2008

• Manajemen mendiskusikan ide Convertible Preferred Stock (CPS) di tengah-tengah Krisis Keuangan Global tahun 2008. Konsultan eksternal ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan atas usulan tersebut..

2009

• “Demam Emas” mulai populer lagi di pasar global. • Usulan penerbitan Convertible Preferred Stocks (CPS-GOLD) untuk meningkatkan modal dalam rangka merealisasikan potensi penuh pada VGMC telah difinalisasi.

2010

• VGMC meluncurkan CPS-GOLD pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harga US$ 0,80 per saham. • Minat global untuk CPS-GOLD sangat menggembirakan karena investor mencari produk yang terstruktur dengan baik yang secara konsisten dapat memberikan keuntungan yang bagus. • VGMC mencetak dan dan mendistribusikan Koin Emas 10 Gram Edisi Pertama. • Jamuan makan malam Thanksgiving diadakan di negara-negara yang memiliki banyak pemegang saham.

OPINI INDONESIA 009

2011

• Respons terhadap CPS-GOLD terus berkembang dan menjadi apa yang disebut oleh sejumlah pemegang saham sebagai REVOLUSI CPS. • CPS-GOLD menguat hingga US$ 1,05 dalam 1 tahun peluncuran, yang menunjukkan penguatan modal sebesar 31% untuk pemegang saham CPS-GOLD. • Kantor Perdana Virgin Gold dibuka di Dubai untuk melayani pemegang saham perdana kami yang terus berkembang. • Virgin Gold mencetak dan mendistribusikan Koin Emas 20 Gram Edisi Kedua. • Jamuan Makan Malam Apresiasi berlangsung di seluruh dunia yang acara finalnya diselenggarakan di Bali dengan dihadiri oleh lebih dari seribu pemegang saham dari seluruh dunia. • Manajemen memprakarsai rencana yang sangat teliti pada pencatatan aset emas. Konsultan keuangan dan pencatatan saham eksternal disewa untuk menyelesaikannya sebelum tahun 2015. • Proyek pertambangan khusus logam mulia lainnya seperti PMG dan Perak diidentifikasi untuk pertumbuhan masa depan perusahaan.

2012

• Harga CPS-GOLD mencapai US$ 1,30 pada bulan Januari 2012, yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 23,8% dan penguatan sebesar 62% sejak diluncurkan. • Virgin Gold mencetak dan mendistribusikan Emas Batangan 50 Gram Edisi Ketiga.

dan “2.21 Rencana Rujukan” akun pemegang saham dari Oktober 2012 sampai seterusnya. 7. Struktur Grup dan Rujukan untuk CPS-PLATINUM adalah kelanjutan dari CPS-GOLD untuk semua pemegang saham yang aktif. Pemegang saham yang tidak mengaktifkan akun mereka tidak akan memenuhi syarat untuk In-

sentif Rujukan (dibayar pada waktu-nyata) dan Bonus Grup (pembayaran bulanan). Obyektif CPSPLATINUM adalah memberikan para pemegang saham dividen bulanan kontraktual dan apresiasi aset jangka panjang. Tujuan sejati CPS-PLATINUM sebenarnya adalah supaya terdaftar di bursa saham sehingga kami mengantisipa-

si bahwa tujuan ini akan tercapai di tahun 2016. Terima kasih.

Kenneth Elinger CEO – Virgin Gold Mining Corporation

NCAPAIAN

LOGI, PERISTIWA PENTING & RENCANA MASA DEPAN • Virgin Gold memulai investasi pada logam mulia lainnya. • CPS-PLATINUM ditawarkan kepada Pemegang Saham Perdana pada bulan Agustus dan kepada seluruh pemegang saham pada bulan Oktober. • VGMC (Panama) direstrukturisasi menjadi 3 perusahaan, yaitu Professional Closed-End Fund, PCEF (BVI), VGMC (Belize) dan VG Resources Limited . • VGMC (Panama) mentransfer seluruh aset pertambangan emasnya ke PCEF dalam persiapan pencatatan publik pada kuartal terakhir di tahun 2013 atau kuartal pertama di tahun 2014, sebelum jadwal yang ditetapkan. Harga saham dana tersebut diperkirakan akan meningkat antara 13 hingga 18 persen per bulan, mulai Desember 2012 dan seterusnya. • VGMC (Panama) mentransfer seluruh aset Pertambangan Platinumnya ke VGMC (Belize). VGMC (Belize) terus menawarkan CPSPLATINUM kepada pemegang saham. • VG Resources Limited akan dimanfaatkan untuk investasi darat, usaha modal, penggabungan usaha dan akuisisi di industri pertambangan. • Pembukaan kantor administrasi di Frankfurt, Jerman untuk membantu operasi bisnis darat kami. • Makan malam tahunan diadakan di Singapura untuk 4.000 pemegang saham dan di Dubai untuk 1.000 pemegang saham.

2013

• Menawarkan CPS-SILVER • Pencatatan PCEF (CPS-GOLD) pada kuartal terakhir tahun ini. • Mempersiapkan dan merencanakan untuk menawarkan jasa dan instrumen keuangan kepada pemegang saham.

2014

• Terus menawarkan CPS-SILVER dan CPSPLATINUM. • Masuk ke industri pertambangan lain dan mencari peluang investasi baru bagi pemegang saham kami. • Menawarkan platform dasar VGMC Financial dengan memanfaatkan jaringan, database dan kekayaan pemegang saham kami.

2015

• Mulai persiapan untuk pencatatan saham CPS-PLATINUM. • Terus merealisasikan, memperkuat dan mengintegrasikan operasi pertambangan dan keuangan kami.

2016

• Pencatatan aset Platinum @ CPS-PLATINUM • Mulai persiapan untuk pencatatan CPSSILVER

2020

• Menjadi pemain global utama dalam Industri Pertambangan dan Jasa Keuangan.

OPINI INDONESIA 009

LIPUTAN KHUSUS

KLARIFIKASI CPS-GOLD Yth. Para pemegang saham, Manajemen ingin menjelaskan beberapa isu terkait CPS-GOLD yang telah diangkat oleh banyak pemegang saham sehubungan dengan rencana restrukturisasi perusahaan kami yang diumumkan pada tanggal 1 Oktober. Pertama: Semua CPS-GOLD akan ditransfer dari VGMC Panama ke PCEF sampai tanggal 1 Desember 2012. Nantinya akan ada situs web baru (situs web resmi untuk PCEF) bagi pemegang saham yang ingin login dan memeriksa laporan akun. Transfer CPS-GOLD ke PCEF tidak tergantung apakah pemegang saham berlangganan CPSPLATINUM atau tidak. Kedua: Manajemen tidak bisa mengkonfirmasi apakah CPS-GOLD di PCEF dapat ditransfer antar pemegang

saham atau tidak. Kami tidak melihat adanya hambatan untuk mengaktifkan fitur tersebut namun hanya manajemen baru PCEF yang bisa memutuskan dan menjelaskan mengenai hal ini. Ketiga: Merupakan anggapan yang keliru bahwa CPS-GOLD telah menghentikan pembayaran dividen bulanan kepada pemegang saham. Hanya saja, semua dividen telah diinvestasikan balik ke perusahaan lagi sehingga nilai saham akan meningkat 4-5 kali lipat mulai dari sekarang sampai dengan pencatatan. Manajemen telah mengambil pandangan jangka panjangnya mengenai hal ini dan kami percaya bahwa pemegang saham akan memahami dan menghargai langkah tersebut begitu saham mereka terdaftar. Keempat: Pemegang Saham di PCEF memiliki pilihan untuk menjalankan

opsi mereka untuk mengonversi saham yang dipilih menjadi saham umum yang dapat didaftarkan di pasar saham. Pemegang Saham yang memilih TIDAK mengkonversi sahamnya akan dikelompokkan dalam skema “Distribusi Aset Sukarela” di mana aset perusahaan yang tidak terdaftar akan didistribusikan ke kelompok pemegang saham tersebut. Detail lengkap hanya akan diumumkan oleh manajemen baru PCEF di bulan Desember 2012. Kelima: PCEF, yang terdaftar di BVI akan memiliki kantor operasional di Frankfurt, Jerman. Detailnya akan diumumkan kepada pemegang saham di bulan Desember 2012. Terima kasih.

Matthew Jacobsen VGMC Vice President – Investor Relations

ALAMAT VGMC KOMUNITAS LAMPUNG Ir. PURNAWAN Jl. Bumi Jaya 2 No.6 Rt.004 Labuhan Dalam Tanjung Senang Tlp. 0721-705591 / Hp. 081279651570

ABDUZZIKRI / NURWATI Jl. Hendro Suratmin Gg waru No. 1 Sukarame Bandarlampung Hp. 085788976438/085768603774

AGUS TRIWINDU Desa Muliya Jaya RT.006 Kec. Nibung Rawas Ilir Lubuklinggau Hp. 081377506266

HERMAN HADI Perum Korpri Blok C3 No.4 Harapan Jaya Sukarame Bandarlampung Telp. 081279732353

NANCY PUSPASARI Kompl Ruko Way Halim. Jl. Kimaja Blok B1, Samping Terully salon ATM Mandiri Bandarlampung Tlp. 081379991379/ 081369477979

SAMANAN RIANTO Panjang Hp. 0812 79684567

INDRA GANDHI Jl. Hendro Suratmin No. 12 B (Samping Apotik Fauzi) Sukarame Bandarlampung Tlp. 085269599354

YULIANTI Kotabumi, Lampung Utara Telp. 082177240139

KOMUNITAS LAIN

SAHLAN / NILAWATI Talang Padang Tanggamus Telp. 085380930710

RASULI AHMAD Kalianda Lam-sel Hp. 081279433239/ 087899072075

DARMAWAN WAY MENGAKU Jl. Raden Intan No. 72 Way Mangku Liwa - Lambar. Hp. 085669672565 / 082178137044

DARMA Jl. Merdeka Rt.003 Rw.001 Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Tanggamus Hp. 081379701245

OPINI INDONESIA 009

R. ESTHER ARINNY Antasari Hp. 08127207567

PALEMBANG SARNO Jl. Sersan K. Badarudin - Palembang Telp. 0711 - 711003 - 081379333238 JAMBI H. HENDRI KASIYADI Jl. Kol. Pol. M. Taher Gg 45 No. 31 RT 08 Kel. Wijayapura, Jambi 085266067770/ 081274077270

Ekonomi

Bayu Krisnamurthi

Komoditas

KEMENDAG SIAPKAN DUA KEBIJAKAN HARGA KEDELAI Wakil Menteri Pedagangan RI, Bayu Krisnamurthi mengatakan pemerintah sedang menyusun dua kebijakan terkait penanganan harga jual kedelai. ami sedang menyiapkan kebijakan agar ada regulasi yang bisa menstabilkan harga kedelai di tingkat petani, dan harga yang akan kami stabilkan di tingkat pengrajin,â&#x20AC;? katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat lalu. Kedua kebijakan itu, jelas Bayu, bernama harga pemerintah pembelian dan harga pemerintah penjualan kedelai. Menurut Bayu, kendati terdapat stabilisasi harga, bukan berarti tidak ada kenaikan

harga kedelai. Dia menambahkan kalau terjadi kenaikan maupun penurunan harga kedelai maka tidak akan terjadi dalam hitungan hari tapi dalam priode yang dianggap dapat memberi keleluasaan kepada pengusaha untuk lakukan penyesuaian harga. Untuk kebijakan harga pemrintah pembelian kedelai, targetnya adalah untuk mengamankan harga di tingkat petani. OPINI INDONESIA 009

KOMODITAS Sedangkan harga pemerintah penjualan kedelai itu menargetkan pengamanan harga bahan baku bagi pengrajin tahu dan tempe serta produk kedelai lain. Pemerintah, dengan kebijakan tersebut, akan menggelontorkan subsidi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-

ra (APBN) . “Kami akan melihat bagaimana anggaran bisa menanggung selisih harga kedelai,” jelas Bayu. Kemendag belum bisa memastikan mengenai berapa harga kedelai di dalam kedua kebijakan tersebut Dia menilai transaksi kedelai untuk Januari-Maret 2013 diperkirakan turun sekitar 5 persen

PERMINTAAN EMAS TERUS MENINGKAT PT Aneka Tambang (ANTAM) memproyeksikan permintaan Logam Mulia, Emas masih akan cukup tinggi yang membuat harga emas terus meningkat cukup baik ke depan ini. ekretaris Perusahaan PT ANTAM, Tedy Badrujaman, Sabtu lalu mengatakan, permintaan emas atau logam mulia sebagai “safe haven” terus naik dan ini membuat harga logam mulia itu terus meningkat. “Sangat sulit memperkirakan harga emas di masa depan. Namun

OPINI INDONESIA 009

dari harga sekarang. Menurut data Kemendag RI, harga impor kedelai saat ini berada di Rp9.338, sedangkan harga kedelai local Rp9.517. Harga rata-rata kedelai impor pada Agustus 2012 naik menjadi Rp 9.136 dibandingkan bulan yang sama tahun 2011 sebesar Rp8.375. Raymond

diperkirakan dengan tingkat permintaan yang masih cukup tinggi sebagai “safe haven” karena gejolak pasar finansial gelobal, maka tingkat harga emas masih akan cukup baik,” katanya. Tercatat harga emas di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam Tbk ditetapkan Rp590.200 atau meningkat 1,03 persen dari sebelumnya senilai Rp584.200 per gram. Sedangkan harga emas batangan ukuran lima gram dan 10 gram masing-masing senilai Rp2,801 juta dan Rp5,562 juta.

ASET ALTERNATIF

Tedy mengemukakan, emas merupakan salah satu bentuk asset alternatif investasi bagi investor yang cukup diminati selain di property dan saham. “Emas dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil,” kata dia. Ia menambahkan, emas juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menangkal inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya di dalam negeri. Namun ‘gain’ akan lebih optimal jika emas dijadikan investasi jangka panjang, ujarnya pula. Ia memaparkan, sepanjang semester pertama 2012 volume penjualan emas mencapai 3.632 kg atau naik satu persen dibandingkan dengan volume penjualan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan masih tingginya tingkat permintaan. “Pendapatan segmen usaha emas Antam (penjualan bersih emas,perak dan jasa penerimaan) selama semester I 2012 tercatat sebesar Rp1,99 triliun, naik 18 persen dari pendapata di periode yang sama di tahun 2011 senilai Rp1,68 triliun. Semester pertama 2012, pendapatan segmen usaha emas merupakan kontributor terbesar pendapatan Antam, jelasnya. Di tahun 2012, lanjut Tedy, Antam manargetkan penjualan emas sebesar 7.009 kg dan hingga semester 2012 volume penjualan emas perseroan mencapai 3.632 kg atau 52 persen dari target 2012. Sementara untuk volume produksi emas selama semester I tahun 2012 telah mencapai 1.261 kg atau 41 persen dari target produksi 2012 sebesar 3.100 kg,” paparnya. (*) Raymond/Ant

PEREKONOMIAN

PEMERINTAH OPTIMIS CAPAI TARGET PERTUMBUHAN Menko Perekonomian Hatta Rajasa, optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ini akan tercapat dan berpeluang meningkat pada tahun 2013. ia mengatakan surplusnya neraca perdagangan Indonesia serta turunnya angka impor pada Agustus 2012 akan memudahkan Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen di akhir tahun ini. “Untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sendiri saya yakin tidak akan jauh dari angka 6,3 atau 6,4 persen,” ujar Hatta Rajasa, Senin 1 Oktober lalu. Sebagaimana dipaparkan Badan

Pusat Statistik, setelah tiga bulan berturut-turut defisit, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2012 mengalami surplus sebesar US $ 248,5 juta. Surplus perdagangan Januari-Agustus naik menjadi US $ 496,7 juta. Sementara itu, impor Agustus 2012 mencapai US $ 13,87 miliar atau turun 8,02 persen dibanding Agustus 2011. Impor Indonesia turun 15,21 persen dibanding Juli 2012. Dengan turunnya impor sebesar

15 persen itu, menurut Hatta Rajasa, bisa dikatakan bahwa arus impor komponen infrastruktur sudah mulai berakhir. Di satu sisi, hal itu menandakan bahwa fase produksi dan pengembangan infrastruktur akan dimulai. Investasi yang menjadi kunci pertumbuhan akan mulai berdatangan, katanya. “Ekspor di satu sisi akan mulai naik saat impor turun. Yang pasti dengan dua mesin pertumbuhan yang kuat yaitu investasi dan surplus perdagangan, saya yakin target pertumbuhan dapat tercapai baik untuk tahunan maupun kuartal,” kata Hatta. Hatta menambahkan, meski neraca perdagangan surplus dan ia yakin pertumbuhan ekonomi a-

OPINI INDONESIA 009

PEREKONOMIAN kan sesuai target, bukan berarti mencapai target tersebut adalah hal yang mudah. Ia mengingatkan, kerja keras masih dibutuhkan dan kewaspadaan akan dinamika ekonomi global tetap harus dilakukan. “Upaya keras dan kewaspadaan tidak boleh hilang. Situasi ekonomi di Eropa masih buruk. Cina juga, India apalagi. Situasi itu bisa berpengaruh ke Indonesia, terutama ke ekspor,” kata dia.

TARGET 6,8 PERSEN

Menguatnya kondisi perekonomian Indonesia juga dikatakan Wakil Menteri Keuangan Enny Ratnawati. Kepada pers di gedung DPR, Senin 8 Oktober lalu, Enny mengaku pihaknya sangat optimis target pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 6,8 persen akan tercapai. Dia memberi alas an, karena serangkaian kebijakan pemerintah sudah mendukung dari sisi belanja modal, infrastruktur dan investasi pemerintah. “Terutama belanja modal, alokasinya bisa melampaui Rp200 triliun, karena ada tambahan pengalihan subsidi listrik ke infrastruktur,” katanya. Pemerintah juga yakin bahwa foreign direct investmen (FDI) akan tumbuh tinggi pada 2013. Alasannya, pertumbuhan investasi 2011 dan 2012 cukup tinggi dan berlanjut. “Tidak mungkin investasi tidak berlanjut. Kalau bicara pembangunan sector-sektor industri tidak mungkin hanya setahun, tapi lebih,” katanya. Anny menambahkan demand driven juga menjadi factor pendukung pertumbuhan ekonomi. “Demand driven nya dari konsumsi domestik sehingga daya beli masyarakat bisa bertahan hingga 2013,” tambahnya. Namun, Anny mengatakan, pemerintah tetap harus mengawasi seluruh resiko perekonomian dunia, khususnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang masih bergejolak. “Meski Cina dan India melambat, Indonesia masih dibilang stabil pada level tinggi,”.

OPINI INDONESIA 009

Untuk diketahui, sebelumnya Bank Dunia memprediksi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik melemah dari 8,2 persen tahun lalu

menjadi 7,2 persen tahun ini. Meski demikian, diprediksi akan terjadi perbaikan ke level 7,6 persen pada tahun 2013. Dave/Dbs

PETANI IDENTIK DENGAN KEMISKINAN Pekerjaan sebagai petani identik dengan kemiskinan, karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menyekolahkan putra-putrinya. ntuk memenuhi kebutuhan makan saja susah, sehingga mustahil bisa memperhatikan kelangsungan pendidikan bagi anakanaknya,” kata Guru Besar Universitas Udayana Pror Dr I Wayan Windia, MS di Denpasar, Selasa. Ia mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswanya menunjukan, pendapatan seorang petani lebih kecil dari seorang pengemis di objek-objek wisata yang ramai dikunjungi turis. Seorang petani menggarap lahan seluas satu hektare hanya mampu menghasilkan sebesar Rp6 juta setiap musim panen selama tiga bulan, atau Rp2 juta per bulan, sementara seorang pengemis berpenghasilan bersih Rp2,2 juta/bulan. Prof Windia menambahkan,

petani di Bali kini menggarap lahan rata-rata 25 are, bahkan ada yang sepuluh are (1.000 meter persegi) sehingga penghasilannya sangat kurang. Oleh sebab itu perlu terobosan untuk mengembangkan pertanian di lahan sempit, namun hasilnya mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. Terobosan itu antara lain memadukan pengembangan pertanian lahan basah dengan sektor peternakan, memanfaatkan limbah kotoran ternak sebagai pupuk ramah lingkungan. Pengembangan pertanian organik itu mampu menghemat biaya produksi, namun hasilnya mempunyai nilai tinggi, karena proses produksi tidak lagi meng gunakan pestisida dan bahan berbahaya lainnya bagi kesehatan manusia, ujar Prof Windia. Editor OI/ Dbs

PAJAK

ICHSANUDDIN NORSY :

RASIO PAJAK RAPBN 2013 BISA 20 PERSEN Rasio penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai 17 hingga 20 persen, kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. elama tidak terjadi kebocoran (|pajak|) mestinya lebih dari 14 persen, sepanjang para pembayar pajak jujur,â&#x20AC;? kata Ichsauddin menanggapi kebijakan perpajakan akhir-akhir ini. Menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RAPBN 2013 dan nota keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pungutan

pajak, yaitu pembenahan pelayanan dan administrasi, peningkatan dan perluasan basis pajak, penyusunan data pajak yang terintegrasi, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan pengawasan pungutan pajak. Pada 2013, Kementerian Keuangan merencanakan rasio pajak 12,7 persen atau naik 0,8 persen dari rencana rasio pajak 2012 sebesar 11,9 persen, sedangkan rasio

pajak 2011 adalah 11,8 persen dan 2010 sebesar 11,3 persen. Ichsanuddin mengapresiasi kenaikan rasio pajak yang disampaikan pemerintah tersebut, namun dia mengingatkan bahwa permasalahan utama kebijakan pajak dalam RAPBN 2013 yang ditetapkan pemerintah adalah pada penggunaan uang pajak dari masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Persoalan pokoknya bukan target (pajak) itu tercapai atau tidak. Tapi OPINI INDONESIA 009

PAJAK persoalan utamaya adalah rakyat melihat uang pajak yang mereka bayar (dipakai) untuk apa?” katanya. Selanjutnya pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia itu mengingatkan masyarakat untuk memegang prinsip “Apa yang saya bayar, apa yang saya dapatkan,” mengacu pada setiap pungutan pajak yang yang ditarik dari masyarakat. Dengan ungkapan ini, masyarakat yang belum membayar pajak dapat diingatkan bahwa mereka sudah menikmati fasilitas dari negara, sehingga diharapkan dapat berubah dan menjadi Wajib Pajak yang patuh. Supaya penggunaan uang pajak tepat sasaran, Ichsanuddin menyarankan agar pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan

komponen belanja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya belanja modal. Hal ini ditempuh melalui kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja negara, berupa efisensi dan ketepatan alokasi belanja serta perhitungan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Terkait rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp2 juta per bulan, Icsanuddin menyambut baik hal tersebut, namun mengingatkan kebijakan ini jangan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengacu struktur pertumbuhan seperti usaha menurunkan angka pengangguran atau-

pun beban utang. “Ketika kita bicara usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) pendekatan tidak dapat dilakukan sekadar dengan padat modal karena UMKM bermain dalam padat karya,” kata mantan Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyinggung rencana penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku UMKM dengan omzet Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Terkait reformasi pajak, mantan Komisaris PT Pelindo II itu menyarankan agar reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak dan reformasi perpajakan di Indonesia dapat menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan tidak melahirkan ketimpangan social. Raymond

BNPT : Waspadai Penyebaran Paham Radikal Lewat Internet Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai meminta masyarakat mewaspadai upaya penyebaran paham radikalisme yang menggunakan jejaring sosial di internet. ereka (teroris, red) menyebarkan pahampaham radikal ini, terutama melalui internet, buku-buku,” kata Ansyaad usai pelantikan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah di Semarang, Jumat. FKPT yang dibentuk di daerah, termasuk Jateng, merupakan forum koordinasi yang beranggotakan berbagai elemen masyarakat, dan salah satunya hasil kerja sama BNPT dengan Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, langkah untuk menanggulangi penyebaran paham radikal melalui internet itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan harus dengan langkah persuasif yang juga menggunakan media internet. “Kita harus masuk di wilayah itu (internet, red), sama-sama di media itu. Kita berkompetisi di situ untuk melakukan `counter`. Namun, cara yang dilakukan bukan dengan kekerasan, tetapi cara

OPINI INDONESIA 009

persuasif,” katanya. Penyebaran paham radikal, kata dia, juga bisa dilakukan lewat garis keturunan atau hubungan keluarga dengan menanamkan rasa kebencian dan permusuhan kepada apa saja yang mereka definisikan sebagai musuh. Karena itu, ia mengemukakan pentingnya pemberdayaan seluruh komponen masyarakat, antara lain ulama, organisasi kemasyarakatan, dan kepemudaan untuk menangkal dan menanggulangi penyebaran paham radikal. Merefleksi peringatan 10 tahun tragedi Bom Bali I tepat pada 12 Oktober 2012, Ansyaad mengatakan, “Selama ideologi radikal tidak bisa dihentikan, selama itu pula kemungkinan masih terjadi aksi terorisme”. Gubernur Jateng Bibit Waluyo yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya melibatkan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terorisme. Antara

Peristiwa

Lampung Timur

Konflik Warga

BENTROK WARGA DI LAMPUNG TIMUR Tiga desa di Lampung Timur terlibat bentrok. Tujuh rumah dibakar serta dua sepeda motor dijarah dan satu unit dibakar. Enam korban mengalami luka tembak, termasuk salah satu di antaranya anggota TNI, Sertu Wayan anggota Koramil Jabung. entrokan yang melibatkan antara warga Desa Umbung Tebu, Desa Jabung dengan warga Desa Pematang Tahalo, Jumat 28 September lalu pukul 16.00. Warga Pematang Tahalo yang mengalami luka tembak adalah Parmono (39), Sulardi (55), Marjito (30). Sementara warga Umbul Tebu yang juga kena luka tembak adalah Yukum Sulih (40), kemudian warga asal Negarabatin Raden Sawan Agus (31). Para korban

menjalani perawatan di RS Medika Bandarsribawono, Lampung Timur, RS Ahmad Yani, kota Metro dan RSUD Abdulan Moeloek, Bandarlampung. Sedangkan tujuh rumah warga Pematang Tahalo dibakar. Bentrok ini dipicu aksi amuk massa yang menewaskan dua warga Umbul Tebu masing-masing Jen (30) dan Hasan (25). Keduanya tewas dibakar massa karena diiduga pelaku pencurian sepeda motor. Menurut Marjito OPINI INDONESIA 009

KONFLIK WARGA warga Pematang Tahalo yang mengalami luka tembak di bagian dagu, awalnya ratusan massa tiba didesa mereka sekitar pukul 15.00 dengan membawa berbagai senjata. Dijelaskannya, ratusan warga dari desa Umbul Tebu itu melempari rumah warga dengan batu, sehingga warga desa Pematang Tahalo melakukan perlawanan. Namun, perkelahian antar warga itu terjadi dalam jarak jauh dengan menggunakan senapan angin. “Ada suara senjata api. Tetapi saya tidak tahu karena begitu banyak warga,” katanya kepada Radar Lampung. Kondisi semakin memanas ketika warga Jabung datang dan membakari sejumlah rumah milik warga Pematang Tahalo. Salah seorang warga desa Pematang Tahalo, Fatah, kepada Kompas.Com melalui telepon me-

ngatakan, peristiwa itu dipicu oleh kesalahpahaman warda Desa Umbul Tebu. Sebelumnya, kata Fatah, ada warga Desa Umbul Tebu yang tertangkap mencuri motor. Lalu si pelaku dibakar bersama motor curiannya di perbatasan Desa Pematang Tahalo dengan Gunung Pelindung. “Warga Desa Umbul Tebu mengira yang membakar pelaku adalah warga Desa Pematang Tahalo. Padahal bukan, beber Fatah. Sesaat setelah kejadian, lanjut Fatah, warga |Desa Umbul Tebing kemudian menyerang Desa Pematang Tahalo. Para penyerang. Menurutnya, ada yang membawa senjata tajam dan senjata api, sementara dari kubu warga Pematang Tahalo hanya bersenjatakan senapan angin. Dalam peristiwa itu sebanyak 10 warga terluka, 20 rumah rusak dan 7 rumah hangus

dibakar. Polda Lampung telah mengerahkan sejumlah personel untuk membantu Polres Lampung Timur melakukan pengamanan dan Jumat malam itu kondisi setempat berangsur pulih. Kapolda Lampung Brigjen Jodie Rooseto mengatakan, aparat keamanan Polri dan TNI yang diterjunkan ke lokasi itu telah meredam aksi bentrokan antar warga, dan masih tetap berjaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Warga mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah datang ke lokasi melakukan penjagaan, tetapi warga Pematang Tahalo masih mengkhawatirkan akan terjadinya serangan susulan. Karena itu, banyak warga, terutama perempuan yang mengungsi ke kerabatanya. Sementara yang pria berjaga-jaga. Editor OI

DUA BUNGA RAFFLESIA MEKAR DI HUTAN BENGKULU Dua bunga raflesia (Rafflesia arnoldii) ditemukan mekar sempurna di dua kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu. oordinator Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Sofian Ramadan mengatakan satu bunga mekar di dalam kawasan Cagar Alam Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dan satu bunga lainnya mekar di hutan lindung Bukit Daun wilayah Kabupaten Kepahiang. “Dua bunga ini mekar bersamaan, ditemukan kelompok masyarakat yang rutin mengawasi bunga langka di dalam kawasan hutan Bengkulu,” katanya di Bengkulu, Senin. Bunga rafflesia di hutan lindung Bukit Daun, tepatnya berbatasan dengan Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang ditemukan mekar pada Sabtu (6/10) oleh kelompok masyarakat peduli puspa langka Tebat Monok. Anggota kelompok peduli puspa langka Tebat Monok, Holidin mengatakan bunga tersebut ditemukan mekar sejak Sabtu (6/10) dan mekar sempurna pada Minggu hingga Kamis mendatang. “Kami perkirakan bunga masih bisa dinikmati dalam keadaan segar hingga empat hari ini dengan diameter bunga 70cm,” katanya.

OPINI INDONESIA 009

Holidin dan sejumlah saudaranya yang merupakan anggota kelompok peduli puspa langka membangun pos penjagaan di sekitar lokasi bunga mekar yang hanya berjarak 200 meter dari badan jalan lintas yang menghubungkan Bengkulu-Sumatra Selatan. Penjagaan bunga tersebut kata dia mengingat satu bonggol atau calon bunga akan segera mekar dalam dua hari ke depan. “Kami khawatir ada oknum tidak bertanggungjawab yang merusak bunga, jadi mulai Sabtu sudah ada penjagaan di pos,” katanya. Sementara bunga mekar yang ada di Cagar Alam Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah juga dijaga oleh kelompok masyarakat setempat. Salah seorang warga yang menjaga bunga tersebut, Ibnu Hazar mengatakan sejak diumumkan kepada publik dengan memasang spanduk di pinggir jalan, puluhan warga sudah melihat langsung keunikan bunga terbesar di dunia itu. Antara

STRATEGIC REVIEW

QUO VADIS INDO Melihat perkembangan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang sedang terjadi dan bila tidak ada perbaikan, maka kondisi ini berpeluang melahirkan sebuah watak baru dimana nilai-nilai kebangsaaan sesuai testamen politik Indonesia akan semakin ditinggalkan.

gala ancaman. Soekarno pada masanya memprioritaskan pembangunan sector politik yang memang dibutuhkan saat itu. Sementara dasar-dasar system ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 masih menjadi konsep-konsep yang belum diselesaikan. Sesuai perjalanan kemerdekaan, proses alih

ndonesia akan kehilangan karakter aslinya dan digantikan karakter baru yang lebih individualis dan pragmatis. Perkembangan kehidupan kebangsaan dan politik Indonesia semakin memprihatinkan. Nilai-nilai kebangsaan semakin tergerus dari waktu ke waktu. Para pemimpin semakin seenaknya menterjemahkan keinginan rakyatnya. Testamen politik Indonesia semakin ditinggalkan dalam mengambil berbagai keputusan dan kebijakan negara. Proses regenerasi semakin mengkuatirkan dan perlu segera dilakukan pembenahan. Sebuah kenyataan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara, lahir dari situasi terjajah dan tertindas. Situasi yang terlepas dari hak dan kebebasannya mengatur diri sendiri secara merdeka. Kesadaran akan kemerdekaan untuk lepas dari keterjajahan bangsa asing dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, beradab dan sejahtera, akhirnya melahirkan testamen-testamen politik yang mendasari keberadaan bangsa dan negara ini.

SUMPAH PEMUDA menjadi awal terbentuknya sebuah kesatuan kebangsaan. Naskah Proklamasi dan UUD 1945, menjadi landasan bagi negara terhadap cita-cita kesatuan kebangsaan itu. Bhineka Tunggal Ika merupakan kesadaran atas keberagaman dan Pancasila sebagai dasar dalam mencapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat. Semua itu akhirnya menjadi seluruh elemen yang membentuk Indonesia, nama yang telah disepakati sejak Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, segera semua konsep kenegaraan disempurnakan bersamaan dengan menjalankan program program pembangunan dan mempertahankan Indonesia dari se-

OPINI INDONESIA 009

generasi kemudian mulai berjalan. Angkatan ’45 dengan kekurangan yang dimilikinya mewariskan pada generasi selanjutnya segala dasar pijakan dan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Pada generasi ini persoalan kemudian muncul ketika konsep-konsep kebangsaan mulai diterjemahkan dengan ‘semberono’. Situasi menjadi bertambah buruk dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang merekayasa iklim politik dimana akhirnya membuat ‘pencuri-pencuri menjadi berhala’. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan bangsa, khususnya pembangunan politik pada masa selanjutnya. Generasi ini boleh dibilang hampir tidak mewariskan kemajuan yang berarti

S INDONESIAKU untuk perkembangan bangsa. Generasi selanjutnya semakin tidak menentu. Daya kritis generasi ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan terhadap system pada waktu itu, rejim Orde Baru. Penolakan-penolakan terhadap apa yang dilakukan generasi sebelumnya berkembang hingga memunculkan pemikiran-pemikiran yang

bahkan memusuhi negara. Proses pergeseran atas nilai-nilai kebangsaan semakin menguat pada generasi ini. Indonesia sebagai negara dan bangsa mulai ditempatkan di bawah nilai-nilai lain yang dipandang lebih tinggi. PASCA gerakan Reformasi 1998 yang menghentikan Soeharto sebagai presiden, Indonesia terus menjalani perubahan demi perubahan. Pada masa ini proses perubahan berjalan dengan cepat dan hampir bersamaan pada semua sendi kehidupan negara. Kondisi ini membuat banyak orang terkesima dan kehilangan arah mengikuti perkembangan yang tengah terjadi. Proses perubahan yang

melibatkan peran lembaga asing di dalamnya membuat arah perubahan tidak lagi sepenuhnya sesuai keinginan rakyat. Keinginan rakyat agar negara dapat menjamin kehidupan berkeadilan dan berkesejahteraan bukan saja tidak berjalan tetapi pada perkembangannya justru membuat fungsi negara semakin mandul. Negara semakin sering terlihat ‘absen’ dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada rakyatnya. Pada situasi ini bahkan mulai muncul sikap-sikap yang melihat Indonesia hanya sebatas symbol-simbol. M|erah Putih, Garuda Pancasila atau symbolsimbol lainnya dianggap sudah cukup mewakili Indonesia dan di luar itu apapun menjadi boleh dilakukan. Peristiwa-peristiwa konyol seperti terlupakannya Lagu Indonesia Raya pada acara resmi kenegaraan di DPR, bahkan mempertontonkan situasi yang lebih buruk lagi. Kelompok-kelompok penguasa politikdan ekonomi semakin melihat negara sebatas alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Pemimpin-pemimpin tradisional masyarakat pun sekedar dimanfaatkan bagi para petarung politik dan ekonomi. Pemerintah yang berkuasa seolah menjadi pekerja atas paket-paket program yang telah disiapkan. Lembaga-lembaga asing terlihat lebih menonjol mengarahkan perkembangan negara dibandingkan melalui proses politik bersama seluruh kekuatan bangsa. Negara semakin ‘dibebastugaskan’ dari kewajiban-kewajiban melaksanakan pembangunan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah malah terlihat sebagai ‘tuan tanah’ yang mengambil pajak dari apa saja untuk menghidupi dirinya. Perubahan UUD pada era reformasi malah semakin memperluas ruang dan melegalkan kepentingan asing untuk merangsek masuk. PARTAI-PARTAI yang seharusnya menjadi ujung tombak melahirkan politisi handal semakin kehilangan peran. Semakin banyak tokoh partai yang tidak lahir dan dibesarkan oleh partainya. Tapi muncul karena memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh partai. Fenomena munculnya pemimpin-pemimpin akibat uang dan popularitas, yang bahkan tidak berhubungan dengan politik sekalipun, memperlihatkan betapa buruknya situasi yang sedang dihadapi. Peran partai sebagai promotor politik mulai tergantikan oleh ‘cukong politik’. Kekuatan korporasi

OPINI INDONESIA 009

STRATEGIC REVIEW semakin kuat menentukan kepentingan yang dibawa oleh partai dan politisi yang berada di dalamnya. Demokrasi telah bergeser menjadi ‘demokrasi pra bayar’. Fenomena politisi yang menjual diri untuk memasuki panggung politik sudah menjadi pemandangan umum di masyarakat. Tidak terlihat program partai yang sungguhsungguh dan berpihak pada testamen-testamen politik bangsa. Program-program cenderung hanya menjadi etalase politik pencitraan. Akibatnya, keberlanjutan program partai dan hal-hal yang bersifat ideologis tidak lagi dianggap penting. Partaipartai cenderung seragam dan tidak melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yangkuat dan berkarakter Indonesia. Kondisi ini semakin memperkuat krisis kepemimpinan yang sedang terjadi. Proses regenerasi politik. Khususnya pada partaipartai, tidak berjalan dengan baik. Generasi baru yang akan muncul cenderung telah terkontaminasi oleh proses-proses politik kotor. Orang-orang yang dahulunya kritis semakin tergerus dan terkooptasi dengan permainan politik yang ada sehingga mereka tidak lagi bisa memainkan peran yang seharusnya mereka lakukan. Gagasan-gagasan ideal juga sangat sulit diharapkan muncul dari politisi-politisi generasi baru. Pragmatisme cenderung semakin menguat dan perjuangan politik hanya akan dianggap sebagai sebuah permainan ketimbang sebuah perjuangan terhadap cita-cita kebangsaan. Pemilu 2009 yang berlangsung penuh controversial dan berbagai fenomena prilaku politik, menjadi sebuah peringatan akan perkembangan Indonesia ke depan. Kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009 misalnya, menunjukkan

betapa merosotnya pelaksanaan Pemilu, padahal biaya yang dikeluarkan terus meningkat, jauh dibanding periode sebelumnya. Perdebatan-perdebatan antara tokoh partai jauh dari perdebatan esensial persoalan bangsa dan negara, kalaupun ada, hanya menjadi etalase politik. Warna pencitraan jauh lebih menonjol dibandingkan program-program nyata berorientasi kerakyatan. PERKEMBANGAN ekonomi pada sisi yang lain justru semakin jauh dari cita-cita awal republik. Peristiwa kasus Bank Century misalnya, sangat jelas menunjukkan betapa rentannya keuangan negara bisa diperlakukan seenaknya oleh birokrasi dan penguasa. Penilaian keberhasilan ekonomi hanya dilihat sebatas angka-angka. Cadang keuangan negara yang tinggi, dimana tidak disertai program-program pembangunan nyata, justru dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Persoalan kesejahteraan rakyat sepenuhnya diserahkan pada usaha masing-masing individu. Pembangunan kekuatan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan tidak berjalan hingga saat ini. Penguatan-penguatan ekonomi yang integratif jauh dari perhatian dan kesungguhan. Pelaku-pelaku bisnis yang lahir cenderung tidak memperdulikan amanat UUD ’45. Orde Baru yang secara formal menyatakan akan menjalankan UUD’45 secara murni dan konsekuen, justru sebaliknya menggunakan operator-operator asing dalam mengembangkan perekonomian Indonesia dan hal tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Testamen politik Indonesia harus kembali menjadi dasar pijakan perubahan dan perbaikan negeri ini. Merubah atau menggantikannya berarti mem-

PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH IN etua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menilai pembangunan antarwilayah di Indonesia masih timpang karena selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. “Sudah saatnya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, karena akan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut,” kata Isran Noor dalam acara Seminar Nasional “Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Jakarta, Senin. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan membuat sebuah terobosan dan kebijakan agar sumber daya alam yang sebagian be-

OPINI INDONESIA 009

sar ada di luar Jawa mulai dimanfaatkan dengan cara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. “Pentingnya meningkatkan pembangunan secara seimbang, merata, serta tumbuh berkeadilan dan relatif dirasakan secara bersama-sama,” ujar dia. Karena itu, diperlukan akselerasi penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada. “Lebih kurang sebanyak 400 bupati dan jumlah wilayahnya 82 dari jumlah wilayah di pedesaan dan jumlah penduduk 68 persen yang secara langsung dan tidak langsung merasakan tingkat pembangunan yang dirasakan masyarakat seluruh kabupaten,” kata Isran. Ia menambahkan ada indikasi dan gejala dimana

bicarakan Indonesia yang lain. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan pada konsep-konsep yang sejak awal telah dibangun, tetapi akibat tak pernah dijalankannya konsep-konsep tersebut dengan benar. Kecurigaan adanya peran asing dalam mengarahkan jalannya perubahan seharusnya tidak perlu terjadi, karena hal tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh kelemahan diri sendiri. Indonesia saat ini memasuki era pasar bebas dimana berbagai jenis komoditi mulai masuk dan keluar dengan leluasa. Pasar bebas berjalan bertahap dengan banyak negara mulai dari Asean, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand, hingga akhirnya akan berlangsung secara global. Proteksi yang selama ini seharusnya berguna memperkuat industri dalam negeri, berangsur-angsur akan hilang dan digantikan dengan persaingan bebas. Indonesia menghadapu situasi ini dengan berbagai ketidaksiapan, baik yang berhubungan dengan mekanisme pasar bebas itu sendiri maupun mentalitas dalam menghadapi situasi persaingan yang akan terjadi. BERBAGAI kekuatiran muncul menghadapi situasi ini. Industri dalam negeri menghadapi tantangan besar dan banyak terancam akan gulung tikar. Ancaman ledakan pengangguran dan biaya social yang akan timbul juga menjadi semakin nyata. Ketergantungan rakyat akan barang-barang impor untuk kebutuhannya menjadi semakin tinggi. Seluruh situasi ini semakin menakutkan bila dibayangkan berkembang seperti era penjajahan, terlebih bagi kebanyakan rakyat pada kelompok ekonomi rendah.

Pada sisi lain, penetrasi budaya juga akan berlangsung bersamaan dengan terlaksananya mekanisme pasar bebas. Pasar bebas sendiri cenderung memperkuat lahirnya pragmatisme dan individualisme dalam kehidupan masyarakat. Melihat perkembangan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang sedang terjadi dan bila tidak ada perbaikan, maka kondisi ini berpeluang melahirkan sebuah watak baru dimana nilai-nilai kebangsaaan sesuai testamen politik Indonesia akan semakin ditinggalkan. Indonesia akan kehilangan karakter aslinya dan digantikan karakter baru yang lebih individualis dan pragmatis. Memperlihatkan seluruh perkembangan yang berlangsung maupun dampak-dampak yang akan ditimbulkan ke depan, maka dialog lintas generasi perlu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Melalui dialog-dialog tersebut diharapkan akan muncul sebuah kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Proses ini seharusnya dilakukan dengan mendasarkannya pada testamen-testamen politik Indonesia. “Perubahan untuk perbaikan tanpa penghianatan” atas dasar-dasar berdirinya. Republik ini, menjadi semangat yang diusung dalam proses dialog. Indonesia yang lebih baik dan maju akhirnya menjadi harapan yang nyata sehingga dapat dengan dinamis berada dalam segala perkembangan jaman dan memainkan perannya sebagai bagian dari keseluruhan bangsa-bangsa di dunia. Sekian. DIALOG / OPINI INDONESIA

APKASI

AYAH INDONESIA MASIH TIMPANG program pembangunan pemerintah ini hanya dalam konsep yang normatif dan tidak dalam bentuk yang implementatif dan inovatif di lapangan. Sebenarnya pembangunan berkelanjutan dimulai sejak sistem reformasi kita. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini dari segi konsep memang bagus tapi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan kita apakah konsep ini berlanjut atau tidak karena kita tidak punya GBHN seperti dulu,” kata dia. Kalau berganti presiden, kata dia, meskipun baiknya rencana itu kalau pimpinannya berubah maka rencana itu belum tentu dapat dijalankan. “Meskipun pada 2012 ini angka kemiskinan di-

perkirakan 11,3 persen dari total penduduk dan secara kumulatif pertumbuhan infrastruktur juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, bukan berarti kita tidak memerlukan lagi terobosan-terobosan besar,” ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan lebih dari Kabupaten di seluruh indonesia pertumbuhannya tinggi yaitu di atas 6 persen, tapi daya beli masyarakat tidak meningkat. “Secara nominal Upah Minimum Regional (UMR) terus naik, tapi secara riil ternyata kesejahteraan mereka tidak meningkat karena inflasi tidak bisa dikendalikan,” kata dia. Editor OI/ Dbs OPINI INDONESIA 009

Tipikor

Jusuf Kalla

Bailout Bank Century

JUSUF KALLA SARANKAN PERIKSA BANK INDONESIA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan jalan masuk KPK untuk mempercepat penyelidikan kasus Bank Century dengan memerika pejabat Bank Indonesia. eriksa BI mengapa mengeluarkan uang itu tanpa dasar. Mudah saja daripada berputarputar. Dipersempit saja di situ, katanya ketika dimintai keterangan oleh Timwas Bank Century di DPR RI, Senayan, Rabu 19/9 lalu JK juga mengatakan tidak dilibatkan dalam keputusan bailout tersebut meskipun saat itu dia ada-

lah Plt Presiden, sebab Presiden SBY melakukan kunjungan ke luar negeri. JK mengatakan baru mendapat laporan mengenai bailout itu setelah bailout dilakukan. Menurut dia, pengucuran dana talangan ke Bank Century memang penuh kejanggalan. â&#x20AC;&#x153;seolah ada operasi senyap,â&#x20AC;? katanya. Kasus Bank Century kembali menjadi focus publik

OPINI INDONESIA 009

BAILOUT BANK CENTURY sejak testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar tentang adanya pertemuan di Istana Negara membahas krisi ekonomi dunia tanggal 9 Oktober 2008 muncul ke publik. Perkembangan itu, ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas (Tim) Century DPR dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar (12/9) dan dengan mantan Wakil Presiden M.Jusuf Kalla, dan Ketua KPK saat ini Abraham Samad (19/ 9 lalu). Tujuannya, untuk memperjelas mengapa kasus yang sudah di KPK kan tiga tahun lalu itu masih saja posisinya di penyidikan. Untuk diingat kembali, Rekaman OPINI Indonesia menunjukkan, fakta yang terungkap di persidangan Pansus Angket (Panitia Khusus) DPR tentang Bank Century, dua tahun lalu itu, tampaknya sulit bagi Boediono (Gubernur Bank Indonesia/BI waktu itu) dan Sri Mulyani Indrahti (Menteri Keuangan waktu itu) untuk menghindar dari dugaan merekayasa peraturan dan ketentuan untuk mem-bailout- Bank Century. Bailout dilakukan dengan memanfaatkan situasi krisis global pasar uang dan modal. Argumentasi pihak BI dan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa latar belakang melakukan bailout adalah akibat adanya krisis global yang dikuatirkan akan berdampak ke Indonesia. Gejala kekuatiran tersebut antara lain disebutkan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang jatuh cukup dalam. Argumentasi lainnya adalah kekuatiran akan dampak sistemik bila penyelamatan tidak dilakukan. Seperti pada peristiwa penutupan 16 bank di awal krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan rush dan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi perbankan nasional. Berdasarkan pemeriksaan Pansus Angket DPR diketahui terdapat tiga periode yang menjadi perhatian, yaitu, Pertama, periode sebe-

OPINI INDONESIA 009

lum dilakukan bailout. Pada periode ini perhatian tertuju kepada pengawasan Bank Indonesia (BI) yang dinilai terlalu longgar. Kedua, periode proses penentuan bailout. Pada periode yang pendek ini Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dan periode ketiga, adalah proses dimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai mengambil alih Bank Century dan mengucurkan dana. Bank Century adalah hasil merger tiga buah bank, Bank Pikko, Bank CIC, dan Bank Danpac yang sejak awal memang sudah menjadi perhatian. Dua bank, yaitu Bank Pikko dan CIC sendiri telah memiliki masalah surat-surat berharga (SSB) dalam valuta asing dan memiliki ratio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) di bawah ketentuan minimum 8 persen. Berdasarkan temuan BPK pihak BI diduga sejak awal telah memberikan kelonggaran atas persyaratan merger. Kelonggaran itu antara lain, pertama, adalah asset berupa SSB yang semua dinyatakan macet oleh BI, dan kemudian dianggap lancar, sehingga dapat terpenuhi syarat ketentuan CAR 8 persen dalam rangka merger. Kedua, pemegang saham pengendali yang sebenarnya dinyatakan tidak lulus fit and proper test, tetapi tetap dipertahankan. Ketiga, pengurus bank, yaitu komisaris dan direksi ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Keempat laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC yang dijadikan dasar merger sebenarnya telah mendapat opini disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik. Bahkan menurut BPK, sepanjang tahu 2005-2007, BI sebetulnya telah menemukan pelanggaran pada Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan Bank Century, namun pihak BI â&#x20AC;&#x153;tidak mengambil tindakan tegasâ&#x20AC;?. Penanganan BC sebelum bailout adalah proses biasa dalam penyelamatan perbankan dimana telah melalui proses pengawasan

intensif, pengawasan khusus dan penetapan sebagai bank gagal. Persoalannya adalah terjadi perubahan peraturan yang terkesan cepat dan terburu-buru. Pada tanggal 14,17 dan 18 November 2008 pihak BI mengucurkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century sebesar Rp689,39 miliar. Pada tanggal yang sama, 14 November, pihak BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/30/PBI/2008 yang merubah syarat mendapatkan FPJP yang cukup dengan memiliki CAR positif. Keputusan ini merubah keputusan 30 Oktober 2008 - 14 hari sebelumnya- yang menyebutkan batas minimum

CAR 8 persen untuk mendapatkan FPJP. Sementara pada Surat Keputusan 14 November tersebut, pihak BI menggunakan CAR yang dimiliki BC per bulan September sebesar 2,35 persen, bukan CAR bulan Oktober yang bernilai minus 3,53 persen. Lahirnya keputusan melakukan bailout pada tanggal 21 November 2008 menandai mulai di takeovernya BC oleh LPS. Setelah itu kemudian terjadi perubahan dana yang sangat drastis. Dana talangan yang awalnya diajukan Rp632 miliar, dalam dua hari kemudian membengkak menjadi Rp2,7 triliun dan akhirnya menjadi Rp6,7 triliun. Pada pemeriksaan Pansus,

Ketua KSSK yang juga Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa sejak ditangani LPS, semua mekanisme yang berjalan selanjutnya termasuk pengeluaran dana talangan Rp6,7 triliun tidak lagi mempergunakan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) melainkan dilakukan melalui UU LPS. Perppu JPSK hanya digunakan KSSK untuk menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Fakta lain yang juga muncul adalah Presiden Ad Interim saat itu, Jusuf Kalla (JK), tidak mendapatkan laporan tentang persoalan Bank Century. Ketua KSSK dan Gubernur BI baru melapor pada JK

pada tanggal 25 November 2008, yaitu setelah paket pertama penggelontoran dana bailout dilakukan LPS. Kondisi fait accompli ini mendapat respons dari JK dengan memerintahkan penangkapan pemilik dan direksi BC yang menurutnya berindikasi melakukan tindak pidana. Gubernur BI awalnya mengatakan tidak terdapat dasar yang kuat untuk itu, tetapi JK tetap memaksa dan meminta Kapolri untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Penangkapan terhadap Robert Tantular dilakukan pada saat dia hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Â&#x201E; Raymond

OPINI INDONESIA 009

KORUPSI

Kasus Hambalang Makin Melebar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait sertifikasi lahan Hambalang. ak guna lahan seluas 30 hektare disebutkan belum dilepas pemiliknya kepada Kemenpora. PT Buana Estate selaku pemilik lahan menga-

H 54

OPINI INDONESIA 009

takan belum membuat pernyataan-pernyataan terkait peralihan hak guna usaha lahan tersebut kepada Kemenpora. “Belum ada pernyataan-pernya-

taan atau pelepasan hak. Hingga saat ini tidak pernah diberikan PT Buana Estate sebagai pemegang HGU,” kata advokat Ariano Sitorus di Gedung KPK senin,24/9. Ariano merupakan pengacara dari Direktur Utama PT Buana Estate, Rita Ria Kurnianta Probosutejo. Selesai diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Hambalang 24/9, Putri Probosutejo itu mengatakan dipanggil hanya sebagai saksi. “Hanya saksi, tidak tahu apa-apa,” kata Rita saat dimintai komentar. Selebihnya Ariano menjelaskan, PT Buana Estate tidak pernah menerima uang kompensasi seluas 30 hektare itu. PT Buana juga belum membuat surat yang menyatakan pelepasan hak ke Kemenpora. Menurutnya, PT Buana hanya menghibahkan lahan 30 hektare itu ke Kemenpora untuk kepentingan pendidikan olahraga. Ariano mengatakan, belum ada pembicaraan nyata antara perusahaan dan Kemenpora. KPK memeriksa Rita sebagai saksi untuk tersangka kasus Hambalang, Deddy Kusdinar. Selaku Direktur Utama PT Buana Estate, dia dianggap tahu seputar lahan Hambalang. Sebelum digunakan Kemenpora, lahan Hambalang seluas 7.060 hektare dimiliki Probosutejo melalui PT Buana Estate sejak 2004. Menurut informasi, mulanya Probosetujeo enggan menyerahkan lahan Hambalang itu kepada Kemenpora. Tetapi sejak 2004 Kemenpora gigih mengupayakan agar pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional itu bisa berdiri di lahan Hambalang. Berdasarkan pemberitaan Koran Tempo, hingga Direktorat Jenderal Olahraga menjadi Kementerian yang dimpimpin Adhyaksa Dault, sertifikat lahan itu tidak juga keluar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) enggan mengeluarkan surat keputusan karena belum ada surat pernyataan penyerahan lahan dari pengguna sebelumnya, Probosutejo. Untuk membujuk Probosutejo, Sekretaris Menpora Wafid Muharam beberapa kali menyurati adik mantan o-

rang nomor satu di Indonesia itu agar membuat surat pernyataan. Entah apa alasannya, pada November 2009, Probosutejo akhirnya mengeluarkan surat pernyataan yang isinya tidak keberatan jika lahan Hambalang digunakan Kemenpora. Melalui surat itu, Proboseutjeo mengatakan tidak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola bukan milik PT Buana Estate. Terkait masalah Hambalang itu, KPK kembali memanggil supir A-

nas Urbaningrum bernama Riyadi. Riyadi dimintai keterangan terkait penyelidikan baru proyek Hambalang. Hal itu dikatakan juru bicara KPK, Johan Budi, Senin 24/9. Menurutnya disamping melengkapi berkas kasus dugaan korupsi Hambalang dengan tersangka Deddy Kursdinar, KPK juga membuka penyelidikan baru pada sejumlah hal, diantaranya aliran dana terkait proses sertifikasi lahan, dan pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang.

Sebelum ini KPK juga pernah meminta keterangan Riyadi saat itu KPK masih melakukan penyelidikan Hambalang. Riyadi dikonfirmasi terkait kepemilikan mobil mewah Anas. Terkait kasus Hambalang, pimpinan KPK dalam sejumlah kesempatan mengatakan tidak berhenti pada Deddy Kusdinar. Penetapan Deddy sebagai tersangka dianggap KPK sebagai anak tangga yang menjadi pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain. Simanjorang

MENGAKU INTEL, LIMA OKNUM LSM DIAMANKAN Lima oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia Korps Brigade Kadhara Grup VIII Kalimantan Timur ditangkap Intel Kodam VI Mulawarman dan Kodim 0909/SGT karena mengaku sebagai intel. knum LSM itu ditangkap karena mengaku sebagai Intel TNI-AD Korem Samarinda, saat mencoba memeras warga di Kabo Jaya,” kata Komandan Kodim 0909/SGT, Lekol Inf Husni Mubarak, melalui Letda Inf Arif Sapardianto, Dan Unit Intel Kodim 0909/SGT, Minggu (14/10). Menurut Letda Inf Arif Sapardianto, oknum LSM ditangkap, Sabtu (13/10) sekitar pukul 05.00 wita, di Dusun Kabo Jaya, Desa Swargabara, Sangatta, Kutai Timur, dengan menggunakan sebuah mobil jenis Izusu berwarna merah nomor polisi KT 2777 CA. Memang mereka membawa surat Perintah Tugas dan Kartu Keanggotaan sebagai Intel, namun bukan dikeluarkan Kodam VI Mulawarman ataupun Korem Suryanata Samarinda. “Surat Perintah Tugas dan Karto Keangotaan sebagai intel dikeluarkan Satuan Pelaksana Intelegence Brigade Kadhara Pusat dengan ditandatangani Komandan Jenderal Ferry Hallatu, BcHK,” kata Letda Arif Sapardianto. Kemudian Untuk Kartu Keaggotaan juga dikeluarkan ditandatangani oleh Arif Hamzah Komandan Grup VIII dengan pangkat Karsenma NBI290031. Dijelaskan, penangkapan oknum LSM Bela Negara, ka-

rena adanya laporan warga yang mengaku diminta uang jutaan rupiah oleh sejumlah intel TNI-AD dari Korem. Saat menerima laporan itu, Intel dari Kodam VI Mulawarman yang bertugas di Kodim 0909/SGT dan Kodim 0909/SGT menuju sasaran di Kabo Jaya. Saat akan ditangkap, mereka tidak melakukan perlawanan, namun hanya mengatakan harus melakukannya karena kehabisan uang untuk kembali ke Samarinda. “Karena diduga akan melakukan pemerasan terhadap warga, makanya kami tangkap dan diamankan di Markas Kodim 0909/SGT di Bukit Pelangi,” katanya. Mereka mengaku sudah dua hari berada di Kutai Timur, untuk memantau lingkungan dan kegiatan pertambangan batu bara didaerah ini. Mereka ternyata juga sebagai aktivis lingkungan dari LSM Pedal (Peduli Lingkungan) Kaltim. Mereka kemudian diamankan di Markas Kodim 0909/SGT, setelah berkoordinasi dengan Kapolres Kutai Timur, terkait kelima oknum LSM yang mengaku intel. “Setelah kami tahan selama sekitar 10 jam, mereka dilepaskan sekitar pukul 16.00 wita, karena tidak cukup bukti dan tidak ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan,” ujarnya. Ia mengatakan, hal itu sebagai pelajaran bagi warga, agar tidak bermain-main dengan mengaku sebagai Intel atau TNI ataupun Polisi. “Kami juga mengimbau warga agar jika ada oknum yang mengaku intel atau polisi atau TNI segera menghubungi aparat Kepolisian dan TNI di Sangatta,” katanya. Kelima oknum LSM intel gadungan itu berinisial AM (51 tahun), Nur (40), Sut (57) dan TB (60), serta AGS (29). Editor OI/ Ant OPINI INDONESIA 009

OPINI INDONESIA 009

Kesehatan Pencegahan

Medis

ahkan meminum kopi jumlah normal, dapat memperburuk kondisi penderita glaukoma. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Ophthalmology & Visual Investigative Science ini, menyarankan agar para pecinta kopi dapat mengurangi konsumsi kopi, untuk menghindari risiko terjadinya kebutaan. Para peneliti, dari Brigham and Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Hospital di Boston, menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan dalam kopi dapat meningkatkan ketegangan di dalam bola mata, yang menyebabkan kerusakan retina. Secara otomatis ini memperburuk kondisi glaukoma. Namun tidak ada korelasi dengan produk kafein lainnya, seperti teh, cola atau cokelat. Penelitian terbaru ini melibatkan lebih dari 120.000 orang di Inggris dan AS, termasuk lebih dari 40 orang penderita glaukoma. Para responden diminta mengisi kuesioner tentang berapa banyak kopi yang mereka minum, serta pemeriksaan mengenai catatan medis yang terkait dengan sejarah glaukoma. Mereka yang minum lebih dari tiga cangkir sehari, memiliki peningkatan risiko glaukoma dibandingkan dengan mereka yang tidak meminum kopi. Wanita dengan riwayat keluarga glaukoma juga memiliki peningkatan risiko, sebagaimana dilansir dari DailyMail. Glaukoma terjadi ketika tabung di dalam mata mengalami kekeringan, sehingga proses pengelihatan menjadi terganggu. Tabung ini berfungsi supaya tidak terjadi penumpukan cairan mata. Bila cairan tidak dapat mengalir dengan baik, maka akan terjadi ketegangan di area mata. Hal ini dapat merusak saraf optik, terutama yang terhubung dengan otak, yaitu serabut saraf dari retina.

TIGA CANGKIR KOPI SEHARI

DAPAT PICU KEBUTAAN Minum kopi lebih dari tiga cangkir sehari, dapat meningkatkan risiko kehilangan penglihatan bahkan kebutaan, menurut satu penelitian Amerika.

Â&#x201E; Editor OI/ Dbs

OPINI INDONESIA 009

DUNIA USAHA

INDONESIA BUTUH 4,76 JUT

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia masih membutuhkan 4,76 juta wirausahawan atau sekitar dua persen dari seluruh penduduk untuk mencapai kondisi ideal. enduduk Indonesia yang berprofesi sebagai wirausahawan masih terbilang minim dan terbatas, baru mencapai 0,18 persen dari total 238 juta penduduk Indonesia,â&#x20AC;? kata Menakertrans dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu.

P 58

OPINI INDONESIA 009

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia, demikian ujar Menakertrans usai membuka Gelar Wirausaha

Produktif yang berlangsung selama dua hari, 13-14 Oktober, di Supermall Pakuwon Surabaya. Idealnya, agar Indonesia bisa berdaya saing tinggi dibutuhkan paling sedikit 2 persen dari 238 juta orang penduduk Indonesia atau sekitar 4,76 juta orang wirausaha

6 JUTA WIRAUSAHAWAN mikro kecil dan menengah (UMKM), serta desa produktif. Muhaimin mengatakan bahwa wirausaha telah teruji keandalannya di tengah krisis ekonomi pada tahun 1998, dan mampu bertahan tanpa tergantung kondisi moneter internasional. “Dengan semangat kewirausahaan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing, para pelaku wirausaha ini menjadi ujung tombak sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru,” kata Muhaimin. Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2011 mencatat angka pertumbuhan tertinggi 6,5 persen. Dan, hal itu merupakan salah satu bukti keberhasilan kelompok UMKM dan koperasi yang dilandasi jiwa wirausaha. “Hampir 98 persen para pelaku bisnis di Indonesia tergolong dalam kelompok UMKM. Maka, kekuatan untuk menumbuhkan kelompok usaha ini harus menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Muhaimin, Selain itu, Kemnakertrans juga berkomitmen untuk menggelar pelatihan wirausaha di 33 provinsi

seluruh Indonesia. “Kita targetkan sesuai dengan RPJM 2010—2014 bakal ada 40.000 wirausaha baru sukses yang merupakan program prioritas nasional,” kata Muhaimin. Untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, Kemnakertrans pun mengadakan pendekatan pengembangan manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan, dan bimbingan desain dan kemasan. Muhaimin berharap Gelar Wirausaha Produktif menjadi ajang mengenalkan wirausaha produktif dan kreatif yang merupakan hasil pelatihan, pengkaderan, perintisan, pendampingan, pembinaan, dan pengembangan dari institusiinstitusi yang terkait di bidang ketenagakerjaan. “Pemerintah akan mengarahkan program wirausaha sebagai prioritas dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi dirinya sendiri dan orang lain sehingga mengurangi pengangguran dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan,” kata Muhaimin. Editor OI/ Ant/ Dbs

baru dengan beragam profresi dan keahlian. “Wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap pengangguran,” kata Muhaimin. Sementara itu, gelar wirausaha produktif itu diikuti 76 stand wirausaha yang telah terdiri atas alumni pemagangan Jepang, alumni pelatihan Balai Latihan Kerja, Balai Peningkatan Produktivitas Daerah ( BPPD), kelompok usaha

OPINI INDONESIA 009

PERKEBUNAN

MUSIM PANEN JENGKOL DI WAYKANAN Pasokan jengkol di Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, melimpah seiring panen atas komoditas tersebut. Sekarang sedang musim jengkol, sehingga jika dua minggu lalu harganya Rp5.000 per kilogram, sekarang turun Rp1.000 menjadi Rp4.000 per kilogramnya, kata petani dari Kampung Rantujaya, Kecamatan Banjit, Padi, Kamis, di Waykanan. roduksi jengkol pada tahun ini membaik meski tumbuhan tersebut tidak dipupuk atau dirawat dengan serius. “Jika dibandingkan tahun lalu, hasil panen sekarang lebih bagus,” ujar Padi lagi. Di tahun lalu, ia mendapatkan jengkol sejumlah 4 kuintal dari kebunnya. Adapun pada panen sekarang ia mendapatkan sebanyak 5 kuintal jengkol.

P 61

OPINI INDONESIA 009

“Satu pohon rata-rata menghasilkan 30 sampai dengan 40 kilogram jengkol,” ia menjelaskan. Perihal jumlah pohon yang ia miliki, Padi mengatakan cuma sedikit, hanya 20 batang saja, sebagai tanaman sela untuk memanfaatkan lahan dan sebagai peneduh di ladang. Pantauan di sejumlah daerah, warga di sejumlah kecamatan seperti Banjit, Kasui, dan Rebang-

tangkas bergiat memecah kulit komoditas itu di depan rumah mereka dengan palu dan benda keras lain. Sejumlah pembeli juga terlihat masuk ke daerah-daerah itu untuk membeli komoditas tersebut. Hanya saja, kulit jengkol yang cukup keras itu belum dimanfaatkan, baik sebagai pupuk organik atau sumber energi pengganti kayu bakar. Antara

KOLOM

RIMSON SIMANJORANG

Menyadarkan Koruptor alam kancah perpolitikan Indonesia “nilai jual” kasus korupsi masih sangat tinggi. Karena itu, begitu ada wacana mengurangi kewenangan KPK melalui revisi UU KPK yang kini dihabas di Badan Legislasi (Banleg) DPR segera saja mengudang banyak komentar. Banyak yang setuju tetapi banyak juga yang tak setuju. Yang tak setuju misalnya, anggota DPR Ruhut ‘Poltak” Sitompul. Diakui Ruhut tidak sedikit politisi Senayan yang khawatir terhadap kinerja KPK, termasuk juga koleganya di sesama Fraksi Partai Demokrat. Kekhawatiran tersebut muncul lantaran tidak sedikit para wakil rakyat di DPR yang melakukan penyelewengan terutama dalam hal anggaran (korupsi). Namun Ruhut enggan untuk menyebutkan siapa saja yang menginginkan agar KPK dibubarkan. “ Di partai gue juga ada yang sama sekali enggak menjerit membela KPK. Hanya Poltak (sapaan akrab untuk Ruhut Sitompul) saja yang berani teriak-teriak dukung KPK. Karena itu aku pendukung KPK terus,” paparnya. Ruhut sendiri yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini sama sekali tidak sepakat jika kewenangan KPK dipangkas lewat revisi UU tersebut. “Kalau aku orang yang setuju dengan UU KPK enggak perlu direvsi. Aku tetap dukung penyadapan, dukung segalanyalah terkait UU KPK,” katanya. Tentu, kita juga masih ingat ketika beberapa waktu lalu, Ketua DPR Marzuki Ali melontarkan wacana untuk menyelesaikan masalah korupsi ini dengan langkah pemutihan dan pemberiaan maaf bagi koruptor. Marzuki melemparkan wacana untuk membuka buku baru (mulai dari titik O) dan membuat undang-undang tipikor dengan pembuktian terbalik.Dia usul pelaku korupsi di atas nilai Rp1 miliar dihukum mati saja. Marzuki yakin dengan cara seperti itu dalam lima tahun Indonesia akan bersih. “Semua koruptor dipanggil pulang dengan membawa uangnya masuk, dan dikenakan pajak. Terlalu repot kita menyelidiki masa lalu karena masa depan adalah kehidupan kita,” katanya. Hampir semua pengamat dan juga praktisi hukum menilai wacana itu tidak masuk akal, kebablasan, dan

OPINI INDONESIA 009

cerminan sikap pesimis. Padahal yang seperti ini pun pernah juga dilakukan negara lain, misalnya Afrika Selatan. Kini korupsi, sudah menjadi budaya, yang berarti sebuah kebiasaan- sebuah tradisi. Korupsi berawal dari sifat suka bohong atau bohong-bohongan. Suatu prilaku yang memang hidup dalam keluarga bangsa kita. Misalnya, seorang anak kecil yang suka nangis ditakuti orangtuanya dengan “hantu-hantuan”. Ketika satu keluarga memotong ayam, maka yang diserahkan kepada si anak hanya ceker dan sedikit dagingnya saja. “hati dan dadanya untuk eyang,” kata si ayah dan diamini si ibu. Bahkan si ibu sendiri pun selalu membohongi anaknya dengan mengganti dot karet sebagai putting susunya agar si anak tidak rewel. Sadar atau tidak kebiasaan bohong-bohongan itu telah ikut menjadi bibit korupsi. Sejujurnya, kondisi ini bisa berubah jika pemerintah dengan tegas menyatakan komitmen penyelesaian semua kasus korupsi. Dan itu, haruslah lebih dulu dari pemimpin tertinggi pemerintahan. Tampaknya, kans untuk opsi yang satu ini juga sangat kecil mengingat masih banyak pejabat negara, baik eksekutif, legislative mau pun judikatif yang saat ini masih menjabat, terindikasi terlibat korupsi juga. Tapi jangan pernah lupa, bahwa sejarah juga mencatat bahwa setelah merugikan negara dan rakyat secara besar-besaran, koruptor juga bisa melakukan dekorupsi. Dekorupsi adalah kebalikan dari tindak korupsi. Hal itu pernah terjadi besarbesaran di Inggris, segera setelah negara itu masuk ke revolusi industri. Bangsawan dan birokrat yang semula memantaatkan kelemahan kontrol, hukum dan kebodohan masyarakat menjadi sadar. Mereka mengembalikan berbagai suap dan amplop kepada negara, demi kesejahteraan bangsa. Itulah kisah abad ke 19, ketika Inggris bangkit menjadi kekuatan raksasa. Sebelumnya banyak orang yang korup. Cuma mereka cepat sadar. Mereka belajar bahwa sebanik-baiknya korupsi masih lebih baik hidup jujur dan tulus hati. (*)