Edisi 010 Majalah Opini Indonesia by CNP Web Service

OPINI INDONESIA 010

FROM EDITOR

Rindu Ketegasan SBY !

ANGSA yang besar sudah pasti tidak akan runtuh hanya karena kasus-kasus Bank Century, Gayus HP Tambunan, Muhammad Nazaruddin, Hambalang dan banyak kasus korupsi lainnya. Bangsa juga tidak akan goyah meskipun sekitar 67 juta jiwa warganya masih mengharapkan bantuan beras miskin. Kondisi bangsa juga tidak banyak terpengaruh oleh karena masih ada kelompok minoritas yang merasa kurang dilindungi. Memang korupsi, kemiskinan dan ketidakadilan membuat orang marah, kecewa, dan juga malu. Karena semua perilaku tak terpuji itu tumbuh di atas kepurapuraan, kebohongan, kerakusan dan ketidakbenaran. Karena itulah ketika Lembaga Survey Indonesia (LSI) saat pemaparan hasil surveinya tanggal 18/9 di Jakarta, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini merosot tajam, publik juga tidak banyak terpengaruh. Hasil survei terakhir LSI itu menunjukkan, saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah hanya 37,7 persen. Sebanyak 44,7 persen menyatakan tidak puas dan 17,7 persen tidak menjawab. Di media massa juga beredar sejumlah pendapat yang antara lain mengatakan bahwa sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan, jika Presiden SBY tetap mempertahankan kabinet sekarang. “Mengganti beberapa menteri bermasalah menjadi momentum meraih kembali kepercayaan publik,” kata Adjie Alfaraby, peneliti LSI. Itu artinya resufle kabinet seperti yang disebut-sebut banyak pihak sebagai jalan keluar. TETAPI APAKAH BETUL SEPERTI ITU ?? Banyak masyarakat kecil di Lampung yang mengaku memilih SBY pada pemilu 2009 lalu, karena mereka percaya SBY sebagai seorang militer berpangkat Jenderal akan tegas memberantas

berbagai perilaku yang membuat bangsa ini sengsara. Masyarakat kecil itu yakin, SBY mampu membawa bangsa ini maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Mereka teringat masa-masa Jenderal Besar Soeharto memimpin bangsa yang majemuk ini. Mereka rindu ketegasan seperti yang ditunjukkan Pak Harto. Mereka rindu masa-masa orde baru, karena ada kepastian, ada kecukupan pangan, dan rasa aman. Mereka rindu Presiden yang tegas seperti Soeharto. Kita selalu mengatakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang tulus, ramah, bersahaja, dan lemah lembut. Nyatanya di antara kita sudah banyak orang yang pandai berdusta, kurang peduli, senang korupsi dan juga senang kekerasan. Mengapa ini terus terjadi?? Persoalannya adalah karena kita menganggap enteng (kurang tegas) terhadap masalah itu, sehingga masalah itupun menganggap enteng pula kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa sekuat apapun kita membungkus perilaku yang tidak baik itu, pasti akan ambruk juga, seperti kasus Nazaruddin yang melibatkan sejumlah pemimpin bangsa. Sebab pertahanan mereka hanya berpura-pura saja. Optimisme memang diperlukan dalam duka. Tetapi tampaknya yang paling diperkukan bangsa ini adalah ketulusan hati. Orang yang keras memang perlu juga lembut, dan sebaliknya orang yang lembut itu perlu juga keras. Artinya ada kepekaan, ada kehati-hatian, ada sensitivitas untuk merasakan kata hati orang banyak, dan selalu sadar akan adanya bahaya jika orang merasa diremehkan. Kepekaan hati dan sikap tegas adalah berkah yang mesti dipetik dari keadaan sekarang ini. Karena yang namanya kejahatan memang ada di sekitar kita. Sisi baik dan sisi jahat itu ada dalam setiap pribadi. Karena itu, rakyat tidak menunggu resufle kabinet Indonesia Bersatu II, melainkan sikap tegas Presidennya. Terima kasih

Penerbit : Yayasan Media Wasantara Anggota SPS : No. 358/1986/03/2002 Dewan Ahli : Taren Sembiring Meliala, Rimson Simanjorang, Sudirman Ail, Nuril Hakim Yohansyah, Gunadi Ibrahim, Hasan Zainal Abidin Pemimpin Umum : David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi : Raymond Pemimpin Perusahaan (plt) : A. Syarifuddin Hisbulloh Redaksi : Santi Hastarini, Andriyanto, Rumentha, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Decky Apriadi, Joenjoenan Sari, Iskandar Akbar, Purnaherawan Bank : Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi : Jl. Purnawirawan Raya No. 12/424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp : 0816 4063 04. Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

OPINI INDONESIA 010

Utama

Nuril Hakim Yohansyah

Peristiwa I Aksi Warga

Aparat kepolisian menghadang massa di Lampung Selatan

Mengapa Warga Mudah Sekali Marah? Pasca konflik Mesuji bulan November 2011 lalu, hampir setiap hari media massa memberitakan terjadinya konflik warga ataupun tawuran generasi muda di berbagai tempat di Tanah Air. Di Lampung juga konflik massa sudah kerap terjadi, seperti di Lampung Selatan 2729 Oktober dan di Lampung Tengah 8-9 November lalu. Menjadi pertanyaan ‘Mengapa emosi warga mudah sekali terbakar?

enjadi pertanyaan ‘Mengapa emosi warga mudah sekali terbakar? Kepada Opini Indonesia, pengamat politik dan ekonomi DR Nuril Hakim Yohansyah (akrab disapa Udo) mengatakan, untuk mengenali permasalahan selalu diperlukan analisa strategis. Kebutuhan

seperti itu semakin berambah besar jika lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak pasti. Dengan menggunakan ‘pisau” analisis strategis (strategic review), katanya, maka akan didapat suatu gambaran rangkaian peristiwa dan kecenderungannya ke depan. Dr Nuril Hakim mengatakan sejumlah

isu yang telah ‘dibahas’ Majalah Opini Indonesia edisi nomor 2 bulan Feberuari lalu yaitu masalah konflik di Mesuji ternyata benar-benar berkembang menjadi masalah nasional. “Barangkali kala itu tidak banyak yang menyadari bahwa dalam kasus Mesuji itu sesungguhnya nasib NKRI dipertaruhkan,” ujar Alumnus OPINI INDONESIA 010

PERISTIWA

Ribuan massa dari Kecamatan Kalianda menyerang Desa Sidoreno di Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, dengan membawa senjata tajam. ANTARA

Sejumlah petugas TNI mengevakuasi korban bentrok antar warga di lokasi kejadian Desa Sidoreno Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Minggu (28/10). ANALISA

Sebuah rumah yang dibakar massa yang berasal dari Kecamatan Kalianda menyusul bentrok di Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Senin (29/10/2012). TRIBUN/DS

Sejumlah petugas Brimob dari Mabes Polri berjaga-jaga di Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Senin (29/10/2012). TRIBUN/DS

Lemhannas KRA 31 tahun 1998 yang berhasil meraih Piagam Wibawa Nugraha Saroja (lulusan terbaik) itu. “Di situ (maksudnya di Opini Indonesia) saya katakan jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, konflik Mesuji (terjadi di akhir 2011) dapat menjadi pemantik kebakaran besar yang mengancam keutuhan NKRI. Sebabnya, potensi-potensi laten serupa cukup ada di sejumlah daerah Indonesia, termasuk di Lampung ini. Dan, nyatanya memang seperti itu. Sejak mencuatnya, kasus Mesuji itu, pemberitaan pers setiap harinya diwarnai kejadian serupa, seperti di Nusa Tenggara Barat, Brebes, Jawa Tengah, di Kalimantan, di Jambi, Aceh, Sumatera Utara seperti di Tapanuli Selatan, di Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan lainnya,” katanya. Tentu saja, ujar Udo, jika saja kita tidak mampu mengendalikan diri maka

OPINI INDONESIA 010

dampaknya bisa bersifat penghancuran diri (self destruction). Menurut Udo, terjadinya kasus-kasus bentrok massa (warga) seperti itu tidak terlepas dari akumulasi persoalan di masyarakat yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Misalnya kasus pembakaran kantor bupati Mesuji, pembakaran kantor Bupati Lampung Selatan, pembakaran Kantor Polsek dan lainnya. “Kejadian itu menunjukkan bahwa sekarang ini, emosi warga gampang terbakar. Isu-isu sederhana bisa melebar dan menciptakan konflik meluas pada kelompoknya,” ujarnya. Artinya, motif-motif yang berkaitan langsung dengan kehidupan, seperti motif ekonomi tetap saja berpeluang menjadi pemicu keresahan. Konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan menjadi contoh, betapa sejumlah besar warga merasakan tidak diperlakukan dengan adil. Di satu sisi, warga kesulitan la-

han usaha tani untuk bertahan hidup, sementara di sisi lainnya sejumlah perusahaan bergelimang HGU puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu hectare lahan. Selain itu, ujar Udo, yang juga berkaitan dengan peluang mata pencaharian itu adalah munculnya persaingan antar kelompok pekerja yang semakin menguat. Contoh kasus adalah persaingan antara sesama sopir angkot atau antara sopir angkot dengan tukang ojek. Penguatan kelompok terlihat menguat untuk membela sesamanya ketika mereka berhadapan dengan aparat keamanan. Kelompok pengendara sepeda motor yang jumlahnya terus bertambah, misalnya, yang sebagian besarnya sebagai pengguna lalu lintas yang kurang tertib. Kalau ada kejadian sepeda motor kesenggol mobil, sudah pasti kelompok pengendara motor yang melintas memberi dukungan kepada si pengendara motor tersebut, tanpa merasa perlu tahu apa pe-

Ratusan petugas kepolisian dan TNI dikerahkan setelah terjadi bentrokan antar warga di Kampung Bekri, Lamteng. Bentrok antar kampung itu menyebabkan sedikitnya 13 rumah terbakar. ANTARA

Massa saling serang di Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan ANTARA

Massa berhasil merubuhkan patung Zainal Abidin Pagaralam, sekitar pukul 18.30 WIB. Massa menarik patung dengan sebuah mobil Fuso setelah sebelumnya mengikatkan tali di bagian kepala. TRIBUN/DS

Ribuan warga di wiayah Tugu Roda, Suay Umpu, Mesuji, Lampung yang mendiami wilayah hutan Register 45 berunjuk rasa di depan Kantor Pemprov Lampung. KOMPAS/YH

nyebab kejadian. Keresahan lainnya juga disumbang oleh tawuran pelajar atau pemuda. Inilah gambaran sekilas betapa saat ini masyarakat kita hidup di dalam situasi yang rentan konflik dan mudah marah, katanya. Sementara itu, tambah Udo, pemberitaan media massa, baik media eletronik TV, surat kabar, online dan pesan-pesan melalui BBM yang terlalu vulgar, sadar atau tidak telah ikut memberi pembelajaran, dan diketahui juga bahwa gerakan massa (warga) sudah semakin terlatih dan terorganisir. “Ini pun harus diwaspadai karena kalau sampai isu etnis (suku) berkembang menjadi isu agama, maka sudahlah lengkaplah isu SARA yang sangat berpotensi menghancurkan bangsa dan negara ini,” katanya. KENALI AKAR MASALAHNYA Menurut Udo, membicarakan penyelesai-

an konflik massa seperti yang di Lampung Selatan dan Lampung Tengah itu tidak bisa sepotong-sepotong. Diperlukan keberanian dan keterusterangan untuk mengenali akar permasalahannya. Kemudian dilakukan proses penyelesaian yang terus menerus sehingga tuntas. “Masalah seperti ini perlu dikaji mendalam. Semua pihak perlu dihargai. Singkong saja perlu dihargai, apalagi manusia, warga negara kita. Kita tidak bisa ngotot melihat dari aspek hukumnya saja, karena dalam masalah yang melibatkan massa seperti itu memiliki aneka dampak social dan politik besar,” katanya. Realitasnya, kata Udo, konflik masyarakat timbul tenggelam. Berbagai konflik memiliki akar masalah yang berbeda sesuai dengan situasi dan kultur setempat. Namun dalam membuat kebijakan penyelesaian, pola yang diambil selalu sama. Pemetaan akar permasalahan menjadi ti-

dak tersentuh. Benang merah permasalahan juga menjadi tidak jelas, sehingga tak jelas juga pola pendekatan apa yang dilakukan apakah pendekatan budaya, politik atau keamanan. Akhirnya seperti yang di Lampung Selatan itu, pola penyelesaian yang diambil tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. Pendekatan keamanan dan penegakan hukum dilakukan, tetapi tibatiba dapat juga berubah dan melakukan pendekatan budaya atau bahkan pendekatan politik. Akhirnya, jika tidak dilakukan penanganan yang tepat sesuai dengan tipologi masalah dan akar konflik yang terjadi, bukan tidak mungkin hal serupa akan terus terjadi, apalagi ditambah dengan pelaksanaan otonomi daerah yang makin ruwet dan tekanan internasional atas berbagai kasus seperti itu. RIMSON OPINI INDONESIA 010

AKSI WARGA Berbagai organisasi masyarakat di Bali melakukan aksi keprihatinan di depan gedung DPRD di Denpasar. menyusul bentrokan warga di Lampung, yang melibatkan pendatang dari Bali. (VOA/M)

Kepercayaan Masyarakat Menurun Maraknya tindakan main hakim sendiri, menurut DR Nuril Hakim Yohansyah, pengamat masalah politik dan ekonomi, dapat dijadikan indikator berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penegak hukum.

erbagai konflik yang kerap terjadi belakangan ini, katanya, tentu saja membuat tingkat keresahan masyarakat meningkat. Rasa keamanan baik bagi mereka yang menjadi korban ataupun tidak semakin terusik. Dari potret kejadian yang dapat diikuti melalui pemberitaan media massa, kata DR Nuril, menunjukkan bahwa gerakan massa (warga) sudah semakin terlatih dan terorganisir. Isu-isu sederhana cepat melebar dan menciptakan konflik meluas. â&#x20AC;&#x153;Inilah gambaran sekilas betapa saat ini kita hidup di dalam situasi yang rentan konflik,â&#x20AC;? katanya kepada Opini Indonesia. Banyaknya kasus yang meresahkan itu, katanya pula, memang menjadi dukungan bagi aparat untuk bertindak tegas dan keras. Tetapi itu juga tidak mudah, karena proses investigasi, pembuktian dan pen-

OPINI INDONESIA 010

jelasan logis menjadi factor yang menentukan. Akibatnya, proses hukum tidak segera selesai. Keragu-raguan pemerintah dan aparat juga akan menambah ketidakpercayaan akan adanya jaminan ketertiban dan keamanan. Hal inilah yang mendorong masyarakat mencari alternatif penyelesaian sendiri seperti yang terjadi di wilayah Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, 27-29 Oktober dan di Lampung Tengah 8-9 November lalu. Secara formal, kata Udo (sapaan akrab Nuril Hakim,red) ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi munculnya gerakan massa yang lebih reaktif. Kemampuan pemerintah dan aparat untuk melakukan tindakan antisipatif (cepat dan tepat) menjadi factor yang menentukan perkembangan situasi.

Keragu-raguan pemerintah dan aparat akan membuka reaksi balik yang lebih keras dan menambah ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat. Pada kondisi ini, aparat keamanan memang berada pada situasi sensitive yang bisa mendapatkan dukungan besar maupun pukulan balik dalam bentuk konflik horizontal dan dikaitkan pula dengan masalah HAM (Hak azasi manusia). . Dia mengatakan, dalam hal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat bisa meluas ke daerah lain, karena adanya potensi serupa dan pembelajaran lewat konflik yang terjadi. Pada kelanjutannya, konflik warga bukan sekadar menyisakan persoalan kemanusiaan melainkan juga telah memberi dampak yang luar biasa baik terhadap kehidupan masyarakat lokal. Sebab itu, tambah Udo, penanganan kasus seperti itu jangan hanya dilihat sebagai kasus pidana saja. Tetapi perlu juga dicermati dari aspek psikologis masyarakat Kasus seperti itu pun sudah pasti akan mewarnai situasi nasional Indonesia saat ini dan pada masa mendatang. Sebabnya, dalam kasus itu banyak isu-isu penting skala regional, nasional dan bahkan internasional yang dipertaruhkan, mulai dari hakhak warga negara, penegakan hukum, dan hak azasi manusia (HAM). Ke depan ini luka-luka social itu tentulah menjadi persoalan yang paling sulit untuk disembuhkan dan membutuhkan waktu lama Â&#x201E; RIMSON

Ekonomi

Hatta Rajasa

Percepatan Pembangunan I Industri I Ekspor Impor

Pemerintah Siapkan BUMN Tangani JSS Setelah adanya kepastian bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan menggunakan dana APBN, maka kini Pemerintah sedang mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menangani dan membiayai pekerjaan besar tersebut.

enteri Perekonomian |Hatta Rajasa mengatakan, JSS tetap akan dibangun dengan non-APBN. JSS, katanya, tidak dapat dibangun tanpa membangun kawasan sekitar. â&#x20AC;&#x153;Itu kawasan yang terintegrasi, bukan jembatan saja, tapi dengan kawasan, ujar Menko di Jakarta, Selasa lalu.

Dalam kaitan itu, dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang inisiator yang akan membentuk suatu pola kerja sama yang baik dengan melibatkan BUMN. Dia berharap dengan adanya keputusan bahwa JSS tanpa APBN maka studi kelayakan JSS serta kerja sama antara inisiator dan BUMN dapat segera terlaksana.

Untuk itu, Kementerian PU sedang mengevaluasi BUMN yang berpotensi untuk ikut dalam pembangunan JSS. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai menghadiri Sarasehan dan Penandatanganan Kesepakatan Perwujudan Kora Hijau dan |Kota Pusaka di Jakarta, Kamis 8/11 lalu mengatakan BUMN yang akan masuk belum dipastikan. Mungkin saja yang ada kaitannya sama infrastruktur dan konstruksi serta memiliki kemampuan finasisal besar karena kebutuhan investasi proyek itu yang sangat besar yakni mencapai kurang lebih Rp250 triliun. Ia mengatakan, nama BUMN tersebut masih harus dibahas bersama keOPINI INDONESIA 010

PERCEPATAN PEMBANGUNAN menterian lainnya yang terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, karena rencana BUMN akan bersinergi dengan BUMD di dua kawasan Banten dan Lampung. “Untuk rencana studi kelayakan (feasibility study) saat ini sedang disiapkan bagaimana pelaksanaannya. Dapat dipastikan, kata dia, studi kelayakan akan dilakukan oleh konsorsium, karena sudah diputuskan jika JSS tidak akan menggunakan dana APBN. Dia memprediksi studi kelayakan bisa dilakukan tahun depan, jika persiapan perjanjian kesepakatan pelaksanaan studi kelayakan itu ditandatangani tahun 2012 ini. Mega proyek JSS merupakan salah satu agenda utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jembatan ini akan menghubugkan Pulau Jawa dan Sumatera dan rencananya sudah dimulai pada 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengistemasi biaya untuk proyek besar ini bisa menghabiskan Rp225 triliun. Tetapi, kepastian biaya yang sebenarnya baru akan diketahui sesudah ada hasil feasibility study (studi kelayakan). PERANG TERBUKA PUSAT – DAERAH Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu masalah JSS ini sempat membuat “perang terbuka antara Gubernur Lampung dan Gubernur Banten vs Menteri Keuangan”, disebabkan adanya usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar pembiayaan kegiatan sudi kelayakan Megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) harus didanai dari APBN. Pemikiran Menkeu itu mendapat protes keras dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten. Pasalnya usulan tersebut dinilai mengarah kepada revisi Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), yang menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi investor. Usulan itu juga dapat menghambat pengembangan KSISS dan bahkan lebih dari itu dapat mempengaruhi wibawa pemerintah di mata nasional dan internasional Untuk diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan perlu adanya revisi Perpres 86 Tahun 2011 terkait pembiayaan pekerjaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda (JSS), karena Perpres itu dinilai kurang sinergi dengan aturan lainnya. Dalam suratnya kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Nomor S.396/MK.01/2012 tertanggal 8 Juni 2012, Menkeu mengusulkan agar

OPINI INDONESIA 010

biaya untuk pekerjaan studi kelayakan (feasibility study) dan desain dasar Jembatan Selat Sunda (JSS) sebaiknya dibiayai oleh negara melalui APBN. “Kita ingin melakukan revisi Perpres 86, karena dalam Perpres 86 itu itu ada yang bertentangan dengan Perpres lain,” kata Agus kepada pers beberapa waktu lalu. Padahal, sejak awal (dan itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011) mega proyek JSS diarahkan sebagai proyek non APBN dan Artha Graha Network bersama Pemda Lampung dan Pemda Banten selaku inisiator dapat menggunakan pola kerjasama pemerintah – swasta. Karena itu, usulan Menteri Keuangan tersebut tentu saja membuat Gubernur Lampung Syachroedin ZP dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah gusar dan berang karena masalah itu tidak pernah dibicarakan dan kedua gubernur mengetahuinya dari pemberitaan media massa. Tanggal 5 Juli 2012 lalu, kedua gubernur menyurati Menteri Keuangan. Isinya, menolak usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo soal revisi Perpres 86 Tahun 2011. Dalam surat bernomor 000/S-580/ II.10/2012 (Gubernur Lampung) dan Nomor : 88/2059-Bapp/2012 (Gubernur Banten) tertanggal 5 Juli 2012 prihal: menanggapi usulan Menkeu, pada poin 2 menegaskan bahwa ; Usulan perubahan Peraturan Presiden No.86 Tahun 2011 berbeda semangatnya dengan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kedua gubernur menilai Menkeu tidak memahami pokok permasalahannya dan menyatakan berkeberatan dan meminta Menkeu menarik kembali kembali. “Saya membuat surat protes. Pokoknya menteri itu jangan berpikir dari kaca mata menteri saja. Kalau pakai APBN mampu tidak?,” ujar Sjachroedin. “PERANG TERBUKA PUSAT-DAERAH” Polemik Gubernur Lampung dan Banten (Pemerintah daerah) di satu pihak dengan Menteri Keuangan (pemerintah pusat) di lain pihak, kembali memberikan gambaran bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih banyak kelemahan. Polemik itu menunjukkan adanya arogansi masing-masing pihak yang membuat hubungan kurang harmonis antara Pusat dan Daerah. Dampaknya, tentu akan banyak mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Keadaan itu juga mencerminkan “tingkah laku” penguasa pusat yang tidak membe-

rikan contoh baik bagi masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah terus mengalami ujian, mulai dari masalah pembagian dana sampai mekanisme tanggungjawab atas utang luar negeri yang mekanismenya sampai saat ini belum jelas. Namun, perlu juga dipahami bahwa dalam pertimbangan dampak jangka panjang secara politik dan ekonomi, sudah pasti pemerintah pusat haruslah berhati-hati dalam berbagai program inisiasi daerah yang dinilai “kontroversial”. Kasus ini menyadarkan semua pihak mengenai “aturan main” yang berkaitan dengan pengawasan pusat atas pengelolaan proyek besar di daerah. Dan, “aturan main” inilah yang belum jelas. Terkait kasus ini, bukanlah polemik yang dibutuhkan, tetapi solusi jangka pendek guna mengatasi kebuntuan, sebab sudah diketahui bahwa sudah banyak proyek yang mengandalkan utang luar negeri ditunda pelaksanaannya karena timbulnya perdebatan mengenai masalah siapa yang harus menanggung pembayaran utang itu nantinya. Sebab itu, wajar jika ada kekhawatiran, sebab hal itupun berpotensi pula memicu ketegangan baru antara pusat dan daerah. Bisa saja Daerah menganggap hal tersebut merupakan tanggungjawab Pusat atau sebaliknya. Tetapi, siapa yang akan menjamin bahwa Daerah akan membayar utang tersebut, juga belum pasti. Ke depan, “perang” seperti ini bisa semakin terbuka dan berpotensi semakin menyumbang dalam proses disintegrasi bangsa. Fanatisme local bisa dijadikan “senjata” untuk menghadapi pusat, sementara yang lokal sendiri rapuh. Karena itu, ketegasan Pemerintah (baca SBY) kini menjadi sorotan sehingga ada kepastian hukum. Perlu disadari bahwa negara-negara donor atau pun investor swasta sangat menaruh kekhawatiran pada ketidaktegasan penegakan hukum di negeri ini. Meski demikian, investasi dengan cara utang ke luar negeri masih dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Peningkatan ekonomi akan berhubungan dengan menaikkan kemampuan daya beli (ekonomi) penduduk termasuk untuk mengkonsumsi produk-produk dari negara si investor tersebut. Kepentingan untuk menjaga stabilitas inilah yang tampaknya menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Raymond

RAYMOND

INDUSTRI

Petani Kopi Berharap AEKI Lebih Berperan Pengurus BPD AEKI Lampung diharapkan bisa “melahirkan” terobosan untuk membantu mensejahterakan petani kopi. Eksportir kopi sangat bergantung pada petani kopi. Tanpa petani, eksportir kopi itu tidak ada apa-apanya.

arapan itu disampaikan sejumlah eksportir kopi anggota AEKI Lampung yang ditemui OPINI Indonesia di kantor BPD AEKI Lampung, Telukbetung, beberapa waktu lalu. Para pengusaha ini menjelaskan, posisi Lampung sebagai produsen dan eksportir terbesar kopi di Indonesia, hendaknya tetap dapat dipertahankan. “Ada sekitar 6070 persen dari total ekspor kopi Indonesia dikapalkan dari Lampung. Buyer di mancanegara mengenal Lampung sebagai distrik penghasil kopi robusta yang aromanya khas dan lebih bagus dibanding Vietnam. Pemerintah juga telah menetapkan Lampung sebagai etalase kopi Robusta Indonesia. Prestasi-prestasi ini hendaknya bisa dipertahaNkan atau bahkan ditingkatkan

pengurus,” katanya. Hal mendesak lainnya yang juga harus dikembangkan adalah program kopi unggulan seperti Lampung Robusta Specialty Coffe sebagai ikon dan trade mark. “Kekhasan cita rasa kopi Robusta Lampung belum tersaingi oleh robusta belahan dunia lainnya, termasuk dari Vietnam sekalipun,” katanya lagi. Dia mengungkapkan jenis-jenis kopi specialty yang sudah dikembangkan di daerah lain, antara lain, Kopi Toraja, Kopi Gayo, Kopi Bali, dan Java Coffe, serta Kopi Luwak yang cukup popular dalam dua tahun terakhir. Menurut pendataan AEKI Lampung, jumlah petani yang mengusahakan komoditas kopi di seluruh Lampung mencapai 250 ribu KK. Keseluruhannya itu me-

rupakan perkebunan rakyat yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, sedikit di Lampung Tengah, Pesawaran dan juga Lampung Selatan. Selama ini, hubungan AEKI dengan pemerintah daerah cukup baik. AEKI banyak berperan membantu petani kopi, antara lain memberi bantuan pupuk, lantai jemur, pemberian bibit kopi unggul dan pelatihan di P3K AEKI Lampung Barat. “Di P3K itu petani kopi dilatih bagaimana melakukan stek tanaman dan pemeliharaan tanaman hingga menghasilkan produksi kopi yang tinggi,” tambahnya. Tetapi, dibandingkan dengan Vietnamyang pada masa lalu berguru ke Lampung dalam hak budidaya kopi- produksi kopi Lampung masih sangat rendah. Di Vietnam produksi per hectare bisa mencapai 5-6 ton. Padahal di Indonesia, termasuk di Lampung masih sekitar 1-2 ton saja. Sementara itu, data-data dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menunjukkan, ada harapan pada tahun depan (2013) produksi kopi Lampung akan meningkat menjadi 145.000 ton karena kondisi cuaca tahun ini cukup baik, tidak terlalu ekstrim dan petani juga semakin baik mengelola tanamannnya. Panen kopi diperkirakan akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2013. DAVE OPINI INDONESIA 010

EKSPOR IMPOR “Ekspor di satu sisi akan mulai naik saat impor turun. Yang pasti dengan dua mesin pertumbuhan yang kuat yaitu investasi dan surplus perdagangan, saya yakin target pertumbuhan dapat tercapai baik untuk tahunan maupun kuartal,” kata Hatta. Hatta menambahkan, meski neraca perdagangan surplus dan ia yakin pertumbuhan ekonomi akan sesuai target, bukan berarti mencapai target tersebut adalah hal yang mudah. Ia mengingatkan, kerja keras masih dibutuhkan dan kewaspadaan akan dinamika ekonomi global tetap harus dilakukan. “Upaya keras dan kewaspadaan tidak boleh hilang. Situasi ekonomi di Eropa masih buruk. Cina juga, India apalagi. Situasi itu bisa berpengaruh ke Indonesia, terutama ke ekspor,” kata dia.

Pemerintah Optimis Capai Target Pertumbuhan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ini akan tercapat dan berpeluang meningkat pada tahun 2013. Dia mengatakan surplusnya neraca perdagangan Indonesia serta turunnya angka impor pada Agustus 2012 akan memudahkan Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen di akhir tahun ini.

ntuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sendiri saya yakin tidak akan jauh dari angka 6,3 atau 6,4 persen,” ujar Hatta Rajasa, Senin 1 Oktober lalu. Sebagaimana dipaparkan Badan Pusat Statistik, setelah tiga bulan berturut-turut defisit, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2012 mengalami surplus sebesar US $ 248,5 juta. Surplus perdagangan Januari-Agustus naik menjadi US $ 496,7 juta. Sementara itu, impor Agustus 2012 mencapai US $ 13,87

OPINI INDONESIA 010

miliar atau turun 8,02 persen dibanding Agustus 2011. Impor Indonesia turun 15,21 persen dibanding Juli 2012. Dengan turunnya impor sebesar 15 persen itu, menurut Hatta Rajasa, bisa dikatakan bahwa arus impor komponen infrastruktur sudah mulai berakhir. Di satu sisi, hal itu menandakan bahwa fase produksi dan pengembangan infrastruktur akan dimulai. Investasi yang menjadi kunci pertumbuhan akan mulai berdatangan, katanya.

TARGET 6,8 PERSEN Menguatnya kondisi perekonomian Indonesia juga dikatakan Wakil Menteri Keuangan Enny Ratnawati. Kepada pers di gedung DPR, Senin 8 Oktober lalu, Enny mengaku pihaknya sangat optimis target pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 6,8 persen akan tercapai. Dia memberi alas an, karena serangkaian kebijakan pemerintah sudah mendukung dari sisi belanja modal, infrastruktur dan investasi pemerintah. “Terutama belanja modal, alokasinya bisa melampaui Rp200 triliun, karena ada tambahan pengalihan subsidi listrik ke infrastruktur,” katanya. Pemerintah juga yakin bahwa foreign direct investmen (FDI) akan tumbuh tinggi pada 2013. Alasannya, pertumbuhan investasi 2011 dan 2012 cukup tinggi dan berlanjut. “Tidak mungkin investasi tidak berlanjut. Kalau bicara pembangunan sector-sektor industri tidak mungkin hanya setahun, tapi lebih,” katanya. Anny menambahkan demand driven juga menjadi factor pendukung pertumbuhan ekonomi. “Demand driven nya dari konsumsi domestik sehingga daya beli masyarakat bisa bertahan hingga 2013,” tambahnya. Namun, Anny mengatakan, pemerintah tetap harus mengawasi seluruh resiko perekonomian dunia, khususnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang masih bergejolak. “Meski Cina dan India melambat, Indonesia masih dibilang stabil pada level tinggi,”. Untuk diketahui, sebelumnya Bank Dunia memprediksi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik melemah dari 8,2 persen tahun lalu menjadi 7,2 persen tahun ini. Meski demikian, diprediksi akan terjadi perbaikan ke level 7,6 persen pada tahun 2013. DAVE

Dinamika

Barlian Tihang

Pembangunan I Transportasi

Kotabaru Ditargetkan Selesai 2014 Sekretaris Provinsi Lampung, Berlian Tihang, memastikan pembangunan proyek kotabaru di daerah Jati Agung, Lampung Selatan, terus berjalan, dan ditargetkan sudah bisa digunakan pada 2014, sebelum berakhirnya masa tugas Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung.

embangunan fisik tidak ada masalah, jalan terus. Legalitas tanah saja sudah selesai, dan mudah-mudahan tak ada hambatan,â&#x20AC;? katanya beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung. Untuk diketahui, pembangunan proyek Kotabaru yang dimulai tahun 2010 itu pada tahun 2012 mendapat kucuran anggaran sebesar Rp48,5 miliar yang dialokasikan untuk anggaran awal sejumlah pembangunan fisik dan infrastruktur

jalan. â&#x20AC;&#x153;Pembangunan Balai Adat tahap pertama dianggarkan Rp5 miliar, pembangunan Mesjid Agung tahap pertama juga Rp5 miliar. Kemudian untuk pembangunan Kantor DPRD (tahap pertama) dialokasikan Rp7,5 miliar serta pembangunan Kantor Gubernur (tahap pertama) sebesar Rp10 miliar. Tahun 2013 mendatang proyek itu dikucurkan lagi tambahan dana sebesar Rp298 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan kantor Gubernur Rp80 miliar, kantor DP-

RD Rp53,5 miliar, sarana jalan Rp100 miliar, dan anggaran untuk pembebasan lahan jalan utama dari Kota Bandarlampung ke Kota Baru tersebut sebesar Rp66 miliar.. Berlian Tihang mengatakan pembangunan Kota Baru adalah program prioritas Gubernur Sjachroedin ZP dan diharapkan kedua kantor pemerintahan yang kini sedang dibangun itu (Kantor Gubernur dan Kantor DPRD) sudah bisa dipakai tahun 2014 sebelum masa jabatan Gubernur dan DPRD habis. Sementara itu, terkait dengan Perda kota baru itu sendiri, Ketua Pansus Raperda Percepatan Pembangunan Kota Baru Farouk Danial mengatakan saat ini masih diproses pansus di DPRD Lampung. Pasalnya, pansus melihat Pemprov belum membenahi sejumlah persoalan. Persoalan itu antara lain, mengenai kejelasan status lahan kota baru, peta bidang dan master plan kota baru. Pemprov juga diminta membersihkan perambah yang masih ada di lahan milik negara tersebut. Pansus akan menyetujui jika pemprov sudah menyelesaikan masalah-masalah itu termasuk membersihkan kawasan itu dari perambah, katanya. Â&#x201E; DAVE OPINI INDONESIA 010

TRANSPORTASI

Halte BRT Trans Balam Masih Kedodoran Ketua Organda Provinsi Lampung, Toni Eka Chandra menyayangkan pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung yang seolah-olah menunjukkan bahwa manajemen BRT (Bus Rapid Transit) Trans Bandarlampung tidak taat pada peraturan daerah (Perda), terkait bus menginap di terminal.

oni mengatakan, sesuai dengan memorandum of understanding (MoU) Nomor 550/194/W.33/2012 tentang hak dan kewajiban yang ditanda tangani Pemkot Bandarlampung dan PT Trans Bandarlampung, disebutkan bahwa adalah kewajiban Pemkot untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung BRT, seperti pool kenderaan, halte/shelter, jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan. “Jadi, kalau pihak Dinas Perhubungan ingin meminta retribusi bus menginap, maka kami anjurkan minta saja ke Pemkot,” katanya. Sebagaimana diketahui, busa rapid transit kota Bandarlampung dihandle oleh konsorsium 37 pengusaha bus, dan sejak tahun lalu BRT telah beroperasi melayani

OPINI INDONESIA 010

kota Bandarlampung, sekaligus membuka trayek-trayek baru yang sebelumnya tidak dilalui angkutan umum. Masyarakat menyambut kehadiran angkutan ini, karena menilai bus-bus armada BRT yang full AC dapat menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tertib, lancar dengan tarif terjangkau. HALTENYA KEDODORAN Pelayanan baik yang dihadirkan bus-bus BRT ini ternyata belum maksimal karena tidak didukung dengan ketersediaan halte/ shelter bus yang memenuhi syarat. Hampir semua halte yang ada sampai saat ini masih berupa gundukan tanah yang di semen kasar tanpa atap dan tangga, sehingga pada musim hujan seperti sekarang ini,

halte-halte itu tidak berfungsi. Gambaran halte-halte seperti antara lain dapat ditemukan di Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Teuku Umar. “Pembangunan halte adalah kewajiban Pemkot, jadi seharusnya mereka lebih focus pada masalah ini,” ujar sejumlah yang sedang menunggu BRT di halte depan Pasar Kota, Kedaton, Bandarlampung. Warga menilai, semangat kuat Walikota untuk menghadirkan angkutan kota yang baik ternoda dengan kehadiran haltehalte yang tidak memenuhi syarat tersebut. Untuk diketahui, pembangunan halte itu sendiri dihadle oleh pihak ketiga, seperti perusahaan advertising yang ada di Kota Bandarlampung. Ketidaklayakan halte bus BRT juga telah disorot oleh Kementerian Perhubungan RI. Bulan Feberuari lalu, sudah ada penilaian Kemenhub bahwa halte BRT tidak memenuhi syarat, tetapi sampai mendekati akhir tahun ini, keadaan itu tidak banyak berubah. Kasubag Angkutan Perkotaan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP), RH Christiono mengatakan jika pihak ketiga tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk membangun halte-halte tersebut, maka dia menyarakan Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung mengajukan permintaan dana ke pusat. “Ajukan lewat provinsi, kebutuhannya berapa. Berapapun kebutuhannya akan kami penuhi,” ujarnya ketika menghadiri sebuah acara di Kota Bandarlampung, beberapa waktu lalu. DAVE

OPINI INDONESIA 010

Politik

Muhajir Utomo

Dampak I KPU I Road To BE 1 I Strategic Review I Nasional

Pilkada Belum Menjawab Masalah Kepemimpinan Prof. Dr.Ir. Muhajir Utomo menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan sekarang ini masih sulit diharapkan mampu menjawab tantangan masalah kepemimpinan (leadership) yang dialami bangsa.

ituasi inilah yang menggelisahkan saya. Karena dari pilkada yang sudah kita lakukan ada fenomena bahwa suara rakyat kurang dihargai, bisa dibeli dengan sembako atau jenis-jenis money politics lainnya. Seharusnya sudah ada kesadaran - untuk merubahnya,â&#x20AC;? katanya dalam suatu perbincangan khusus dengan Rimson Simanjorang, beberapa waktu lalu. Menurut Muhajir Utomo, krisis kepemim-

pinan (leadership) itu, antara lain diperlihatkan oleh kemampuan pemimpin yang minim untuk memberikan arah bagi perkembangan masyarakat maupun menumbuhkan inspirasi bagi rakyat untuk berubah. Pada dimensi local (daerah), tambahnya, belum ada buktinya suatu pemekaran daerah (DOB) bisa lebih cepat memakmurkan rakyatnya. Bahkan DOBDOB itu kemudian menjadi beban bagi negara.

MENGAPA INI BISA TERJADI ? Muhajir mengatakan, semula memang ada keyakinan bahwa dengan pemekaran daerah percepatan kesejahteraan rakyat lebih mudah dicapai. Argumennya, karena lingkup administrasi pemerintahan yang diurus menjadi lebih kecil, sehingga span of control lebih lancar. Tetapi, realitasnya harapan itu tidak menjadi kenyataan. Salah satu penyebabnya adalah karena factor pemimpin di daerah-daerah pemekaran itu (DOB) tidak mampu membuat terobosan-terobosan. â&#x20AC;&#x153;Program pembangunan yang dijalankan mereka terkesan monoton dan tidak melahirkan outcome yang signifikan. Bahkan program-program itu lebih sebagai copy pasOPINI INDONESIA 010

DAMPAK I KPU te dari program di daerah induknya. Demikian pula, belum terlihat adanya korelasi yang siginfikan antara angka-angka APBD dengan kesejahteraan rakyat. Pada scope yang lebih luas bahkan Guru Besar Universitas Lampung itu menilai konsep pembangunan Lampung pun masih kurang pas dan terkesan tidak punya grand design dan grand strategy yang jelas. Padahal, ekspektasi masyarakat untuk segera beranjak dari posisi miskin cukup besar (Lampung termasuk provinsi yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi, red). Pembangunan Lampung, menurut Pembina DPP PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia) itu, harus dibangkitkan dari bawah, sebab sekitar 70 persen penduduk berada di daerah pedesaan yang kondisi hidupnya masih miskin. Peta kemiskinan di daerah pedesaan yang sangat timpang dengan daerah perkotaan. Dan

kesenjangan ini, katanya, akan menghambat laju pembangunan secara menyeluruh, sebab kota juga akan bergantung kepada kondisi desa.. “Saya merasakan pembangunan pedesaan belum mendapat perhatian serius pemerintah. Saya juga merasakan susahnya hidup menjadi petani, karena bapak saya juga petani,” katanya pula. PILKADA SEBAGAI ENTRY POINT Menurut Muhajir Utomo, seharusnya pilkada digunakan sebagai entry point untuk mensolusi masalah leadership tersebut. “Artinya, melalui pilkada kita lahirkan pemimpin yang betul-betul punya kapasitas dan integritasnya kuat. Tetapi, terus terang saja, saya juga gelisah dengan harapan ini, sebab proses-proses politik yang terjadi belum menunjukkan kecenderungan ke arah yang seperti itu,” katanya lagi. Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) 1998-2007 yang pada pilgub Lam-

KPU Apresiasi Pilkada Serentak Ketua KPU Husni Kamil Malik mengapresiasi usul dari pemerintah tentang penyelenggaraan pilkada secara serentak dalam dua grup besar pada 2015 dan 2018.

ami mengusulkan bagaimana jika usulan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2015 bisa dimundurkan hingga 2016,” kata Husni Kamil Manik pada “Focus Group Disccusion” Menyoal Penyelenggaraan Pilkada yang Berkaitan dengan Pemilu 2014,” di Fraksi Partai Golkar DPR RI Jumat 14/9. Menurut dia, pertimbangannya pada 2014 KPU menyelenggarakan pemilu legislative dan pemilu presiden, dimana pasangan presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2014. Pemerintah daerah, kata dia, masih akan menunggu dan mencermati program kerja dan arah kebijakan presiden yang baru terpilih disosialisasikan ke daerah, padahal di daerah APBD sudah disahkan pada akhir tahun. Menurut dia, jika pemerintah mengusulkan akan mengundurkan pelaksanaan pilkada pada 2014 menjadi pilkada serentak pada 2015, kalau memungkinkan lebih baik dilaksanakan pada 2016. Dengan demikian, pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan usulan anggaran penyelenggaraan pilkada pada 2015. “Jika pelaksanaan pilkada serentak diselenggarakan pada 2016 maka konsolidasi partai politik

OPINI INDONESIA 010

juga akan lebih baik,” katanya. USUL PEMERINTAH Ide pelaksanaan pilkada, juga telah diformulasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah disampaikan Kemendagri dalam pembahasan RUU Pilkada yang kini masih dibahas DPR, “Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada 2014 dipercepat atau ditunda agar KPU bisa lebih sungguh-sungguh dan focus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu legislative dan pemilu presiden,” kata Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Johan. Usulan ini, menurut Djo (sapaan akrab Djohermasyah) masih akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah, DPR RI dan pihak terkait lainnya dalam upaya percepatan pembahasan perubahan UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada secara serentak dengan pertimbangan efisiensi waktu, anggaran dan tugas KPU,” katanya. Djohermansyah menambahkan, jika opsinya pemilu serentak pada 2015, maka pemerintah mengusulkan dilakukan dalam dua grup besar yakni pada tahun 2015 sebanyak 279 pilkada dan kemudian tahun 2018 sebanyak 244

pung 2008 lalu maju dengan Andi Arief melalui jalur perseorangan – pasangan cagub independen pertama di Indonesia- mengakui di tengah kesibukannya sebagai ilmuwan, guru besar, dan pegiat berbagai lembaga social lainnya, dia juga menseriusi juga pelaksanaan pilkada. “Saya memang concern tentang itu, sebab menurut saya momen ini adalah entry point untuk membuat perubahan,” kata putra Pringsewu kelahiran 16 Juli 1950 itu lagi. Dia mengatakan demokrasi adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Proses demokratisasi dan berbagai pengalaman pahit post orde baru, tambahnya, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk segera berubah dan memberikan penghargaan tinggi kepada suara rakyat. Sebab, satu suara rakyat (pemilih) akan menentukan perjalanan daerah itu lima tahun ke depan. RIMSON

pilkada. yakni memundurkan gelaran pilkada 2014 menjadi 2015. Jika ini dilakukan, maka setahun setelah pemilihan umum (Pemilu) atau tahun 2015 akan ada 279 pilkada serentak. Rinciannya, sebanyak 236 pilkada tahun 2015 dan pilkada 43 pilkada tahun 2014 yang ditunda pelaksanaannya. Kemudian, pengelompokan kedua digelar serentak tahun 2018 yang merupakan gabungan dari pilkada 2016 hingga pilkada 2018. Dia merinci untuk periode 2016 terdapat 66 pilkada, kemudian 57 pilkada pada tahun 2017, dan 122 pilkada tahun 2018, termasuk DI Yogyakarta yang dilakukan penetapan. Kemudian, karena akhir masa jabatan kepala daerah yang pilkadanya akan diselenggarakan secara serentak tidak sama, maka menurut dia, agar masa jabatannya menjadi sama maka pemerintah akan menugaskan pejabat pegawai negeri sipil atau kepala daerah yang bersangkutan untuk menjadi pejabat sementara (pjs) kepala daerah sampai batas waktu pelaksanaan pilkada serentak. “Pada masa transisi ini konsekwensinya akan ada pejabat pegawai negeri sipil dan kepala daerah yang akan menjadi pjs kepala daerah dengan masa tugas dari sekian bulan hingga hampir dua tahun,” katanya. Jika pilkada 2014 dipercepat ke tahun 2013 dan diselenggarakan secara serentak pada Oktober 2013, Djohermansyah mengatakan akan ada 154 pilkada, yaitu sebanyak 43 pilkada 2014 ditambah 111 pilkada 2013. EDITOR OI/DBS

ROAD TO BE 1

Gunadi : Saya Siap Pimpin Lampung Bandarlampung- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Hi. Gunadi Ibrahim menegaskan siap memimpin Provinsi Lampung pasca Gubernur Sjachroedin jika itu yang terbaik bagi daerah dan bangsa ini.

aya selalu siap lahir bathin, dan kami terus bekerja untuk mensukseskan itu,” katanya kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandarlampung, beberapa hari lalu. Dikatakannya, untuk mensukseskan target Gerindra baik menghadapi Pileg 2014, Pilgub dan juga Pilpres 2014 sekitar 700 kader Gerindra yang kini ada di tengah masyarakat rerus bergerak melakukan komunikasi dengan rakyat pemilih. Untuk pemilihan gubernur (pilgub) apakah diadakan tahun 2013 atau 2015, tambahnya, partainya juga sudah menjajaki koalisi dengan partai lain. “Kalau bisa semua partai kita ajak berkoalisi untuk kebaikan daerah kita ini. Yang penting bagaimana supaya Lampung ini kencang majunya,” katanya. Menurut Gunadi yang diperlukan sekarang ini adalah pemimpin yang tulus, mau berkorban untuk daerahnya, tidak ada sangkutannya dengan masalah-masalah yang beraroma korupsi, dan peka dengan keadaan rakyat. Karena itu, menghadapi pemilihan gubernur mendatang dia menyarankan semua pihak menuntun rakyat untuk menggunakan hak pilih (suaranya) dengan rasional. “Saya berharap rakyat memilih dengan rasional. Jangan karena iming-iming sembako atau bahkan pemberian uang jajan seadanya mempengaruhi pilihan tidak sesuai hati nurani. Kita semua- termasuk anda-anda dari media massa menuntun rakyat kita memilih dengan benar. Sebab pilihan pada hari H itu menentukan perjalanan daerah ini paling tidak lima tahun ke depan,” katanya. Menjawab pertanyaan tentang ‘tantangan’ yang dihadapi gubernur mendatang, Gunadi mengatakan tidaklah terlalu berat jika semua dilakukan dengan ketulusan hati. Bahkan Gunadi menilai tugas jadi ketua partai itu jauh lebih berat dari pada tugas jadi gubernur atau jadi bupati. “Kalau gubernur atau bupati, kan sudah ada kejelasannya tentang perduitan dan penggunaannya. Duit yang akan digunakan sudah ada sumbernya, dan digunakan untuk apa juga sudah jelas rencananya. Jadi tidak repotrepot amat. Yang dibutuhkan kepala daerah adalah kejujuran/ketulusan dan kepekaan terhada keadaan rakyatnya. Kalau jadi ketua partai, coba tanya Bang Alzier itu (maksudnya ketua Golkar Lampung, red) dari mana sumber duitnya? Cari sana….. cari sini. Akibatnya kalau imannya lemah cepat masuk ke perangkap korupsi,” ujarnya terkekeh. DAVE/DBS . OPINI INDONESIA 010

ROAD TO BE 1

Golkar Calonkan Alzier Rapimnas III DPP Partai Golkar 28-30 Oktober lalu, memutuskan mendukung keputusan Rampimda DPD Partai Golkar Lampung (11/10) yang menetapkan Ketua Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Lampung mendatang.

engan keputusan Rapimnas itu, kata Wakil Sekretaris Partai Golkar Lampung Asep Yani, maka kini sudah ada kepastian calon yang diusung Partai Golkar ke pilgub mendatang. “Kini sudah ada kejelasan figur calon Golkar, yaitu pak ketua,”kata Asep. Dilanjutkannya, adanya kepastian tersebut juga telah menjadi dynamo (penggerak) bagi pendukung dan simpatisan Golkar di seluruh Lampung untuk mulai bekerja keras memenangkan ADT, katanya. Kepada The Point Indonesia. Asep mengatakan, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung sudah menginstruksikan kepada 14 DPD Kabupaten/kota untuk bekerja keras mengibarkan panji-panji Golkar sekaligus memenangkan calon yang diusung Partai Golkar, yaitu ADT (Alzier Dianis Thabranie( untuk Calon Gubernur dan Ical (Aburizal Bakrie) sebagai calon presiden RI. . Opini dan The Point Indonesia merekam, keputusan Golkar mencalonkan Alzier di-

OPINI INDONESIA 010

sambut gembira dan hangat oleh masyarakat luas.. “Kita membutuhkan pemimpin kuat dan tulus. Dan itu ada pada diri Ketua Partai Golkar Lampung itu,” ujar Simanjorang, pengurus Forkomastra (Forum Komunikasi Masyarakat Lampung asal Sumatera Utara) Pendapat serupa juga diutarakan Tokoh Pesawaran Mualim Tahir “Mari kita memenangkan ADT, karena dia mampu merubah keadaan ini lebih baik,” tulisnya melalui pesan pendek (sms) ke Redaksi Opini dan The Point Indonesia. Machyuddin dari Bakauheni mengatakan gembira dan akan mengibarkan pamplet dan lambang-lambang Golkar di wilayah tersebut. Dari Lampung Tengah, Supriyanto mengirim sms yang isinya mengatakan masyarakat lega dengan keputrusan Rapimnas III Golkar tersebut.”Kini sudah pasti tidak ada lagi calon Golkar selain Alzier” ujarnya. Di kalangan anak muda di Bandarlampung, popularitas dan elektabilitas tokoh ini juga terus bergerak. Sejumlah komunitas muda yang mengaku relawan ADT

mengatakan sudah bergerak memenangkan Alzier. “Kami berjalan sendiri. Kami ingin membantu sehingga target memenangkan tokoh idola anak muda itu menang,” ujar Johny Sinaga seorang aktivis muda yang bersama sejumlah temannya yang bertandang ke Redaksi The Point Indonesia. Johny mengakui, meskipun ‘pengenalan’ mereka tentang ADT masih tipis, tetapi dari pemberitaan pers dan dari mulut ke mulut, dia menilai Alzier adalah figur pendobrak yang mampu membuat perubahan di Bumi Lampung ini. Alzier menurut anak-anak muda ini adalah pemimpin potensial yang selalu ‘diganjal’ oleh yang berkuasa. Pada pemilihan gubernur di awal reformasi lalu (2002) Alzier menang. Tetapi dia dia tidak dilantik karena tidak disukai Presiden Megawati. Kesalahannya terus dicari-cari. Tetapi karena dia (ADT) memang tidak bersalah, maka dia tidak pernah dihukum. “Kesan pertama kami sesudah menelisik figure ini dari pemberitaan pers, maka kami berkesimpulan bahwa tokoh ini sangat tegar dan kokoh, meski sedang menghadapi persoalan berat. Jiwa pendobraknya tampak menonjol. Bayangkan saja, meskipun menang, tetapi tidak dilantik, dia tetap memikirkan masalah daerahnya Provinsi Lampung,” katanya Machyudin. “Kami pikir yang seperti inilah yang dibutuhkan Lampung. Apalagi tantangan dan persoalan yang dihadapi ke depan cukup banyak, rumit dan berat. Terkait dengan isu-isu miring yang dilontarkan pihak-pihak tertentu terhadap Alzier, misalnya dia diisukan: pengemplang uang negara, pembohong, preman dan bahkan penipu, Johny dan teman-temannya senada menilai bahwa isu-isu miring tersebut memang sengaja ditiupkan pihak lawan untuk “menghabisi” Alzier sebelum masuk gelanggang. “Ini harus diklarifikasi. Sepengetahuan kami tokoh ini tak pernah kena masalah hukum. Dia tak pernah dihukum. Meski demikian, sebagai pengusaha mungkin saja ada janji yang keteter. Karena itu kami sarankan kalau ada yang merasa memiliki piutang kepada Alzier, silahkan tagih. Pasti dia bayar. Jangan umbar kebohongan,” tambah Moris. Moris menambahkan, dari sekian banyak kontroversi yang dibuatnya, juga ada seonggok kebajikan yang patut diteladani, yaitu sikapnya yang terbuka, menghargai perbedaan, kebersahajaan pemikiran dan konsep-konsepnya yang jitu untuk kemajuan Lampung. DAVE

Gerakan Pendukung Alzier Makin Menggurita Meskipun calon gubernur Alzier Dianis Thabranie belum membentuk “tim sukses resmi” yang mendukungnya untuk meraih Lampung-01 pada pemilihan gubernur mendatang, tetapi gerakan keluarga besar Partai Golkar dan para simpatisan ADT (Alzier Dianis Thabranie) mensukseskan idolanya itu terasa semakin hari semakin menggurita.

akil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Lampung Asep Yani mengatakan, instruksi DPD I kepada DPD II Partai Golkar se Lampung untuk bekerja keras mensukseskan hasil Rapimnas III Golkar bulan Oktober lalu yang merekomendir Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie maju ke pemilihan gubernur Lampung mendatang ini sudah dilaksanakan dan frekwensinya terus meningkat dari hari kemari. “Semua berjalan lancar. Tidak ada kendala, apalagi Ketua memang sudah popular di masyarakat. Keluarga besar Golkar dan juga simpatisan ADT memahami bahwa ADT memiliki kemampuan untuk membuat perubahan cepat membuat kehidupan warga Lampung lebih bai,” katanya kepada Opini Indonesia Asep mengatakan, dari kondisi lapangan yang “direkam” Golkar Provinsi, loyalis Alzier yang telah memilihnya [ada pilgub 2008 lalu yang jumlahnya lebih 900 ribu suara masih tetap solid. “Komunikasi politik tetap kami lakukan dengan para pendukung dan simpatisan itu, sehingga tak ada keraguan, jika pilgub ini diadakan dengan jujur dan adil, ADT pasti menang,” katanya. Adanya informasi yang menyebutkan nama Alzier memang sudah cukup popular, tetapi wajahnya kurang dikenal warga secara langsung, Asep mengakui kelemahan itu sudah direkam, dan pada saatnya nanti ADT akan berada di tengah-tengah masyarakatnya. “Kami sadari bahwa pak ketua (ADT) kurang turun ke bawah. Kami akui, pada pilgub 2008 lalu saja, dia hanya berdialog di beberapa tempat saja di Lampung ini. Dan hasilnya, sudah sedemikian besar. Karena itu, pada pilgub ini sudah direncanakan ADT akan langsung bertukar pikiran dengan rakyat, sehingga lebih memahami la-

gi ekspektasi mereka,” jelas Asep. Terkait dengan adanya kebijakan DPP Golkar bahwa penetapan cagub partai berlambang pohon beringin itu melalui hasil survei, Asep mengatakan semangatnya sama dengan hasil Rapimda Partai Golkar Lampung 11 Oktober lalu, yang menetapkan dan mengusulkan ke DPP untuk menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Lampung sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. “Hasil survei itu kan biasanya turun naik, tetapi kalau hasil rapimda itu sudah pasti dan tetap. Tetapi, biar di survei secara apapun, tentu masyarakat tahu bahwa tokoh yang pantas untuk di cagubkan adalah pak ketua,” katanya lagi. Asep mengatakan, dengan hasil rapimda PG Lampung dan rekomendasi Rapimnas III lalu, sudah terang benderang bahwa Partai Golkar mempersiapkan Ketua Golkar Lampung untuk maju pilgub. “Keluarga besar Golkar Lampung

dan tentu juga simpatisan ADT tidak ada masalah kalaupun survei dilakukan. Silahkan saja,” tambah Asep. LEBIH BAIK DIAM Alzier yang dihubungi Opini Indonesia mengatakan tidak mau bicara banyak dan apalagi terlibat dengan isu-isu yang kurang penting dan hanya mengarah untuk mendiskreditkan Golkar dan dirinya. “Saya sadar makin tinggi pohonnya, makin kuat goyangannya. Karena itu, saya pikir lebih baik diam dulu dan pada saatnya nanti saya kan jelaskan semuanya kepada rakyat,” katanya melalui telepon seluler. Dia berpendapat dengan membicarakan secara vulgar isu-isu yang tak jelas juntrungannya itu hanya akan membuat warga kita terpolarisasi, dan ini sangat merugikan semangat persatuan bangsa dan negara. Ketua Golkar Lampung yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu mengatakan yang paling penting disadari para pemimpin (elite) bangsa sekarang ini –termasuk para aspiran gubernur Lampung adalah ikut menjaga ketentraman hari rakyat. “Jangan sampai pemicu masalah adalah dari elitenya, dan jika sudah rame-rame seperti yang terjadi beberapa waktu lalu itu, aparat keamanan yang jadi kalang kabut menyelesaikannya,” katanya. Terkait dengan isu-isu pihak tertentu yang tak jemu-jemunya mendiskreditkan dirinya, meskipun itu mereka lakukan tanpa dasar kuat, Alzier mengatakan menyerahkan semuanya itu ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat kita. DAVE

OPINI INDONESIA 010

STRATEGIC REVIEW

Kembali ke Akar, K

alam suatu kiasan yang kerap dirujuk, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diandaikan sebagai sebuah rumah besar tempat semua penghuninya menegosiasikan segala aspirasi dan kepentingannya tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama. Sebuah rumah bersama di mana pelbagai identitas primordial (agama, etnik, suku, dan budaya) tiap penghuninya harus mendapatkan ruang aktualisasinya; tapi, dalam waktu yang sama, kepelbagaian identitas tersebut tidak boleh mendorong siapa pun seolah berlomba untuk menjerumuskan diri dalam primordialisme sempit yang merongrong nilai-nilai kebaikan bersama. Dengan segala keanekaragaman tradisi dan kemajemukan keyakinan yang dianut penduduknya itu juga, dalam kiasan yang lain, Indonesia pun sering diibaratkan hamparan permadani indah dengan tenunan unik yang dihiasi pusparagam ornamen yang menyuguhkan kekhasannya dibading permadani lain. Yang merisaukan kita bersama, akhir-akhir ini ada sebagian penghuni rumah bersama bernama NKRI tersebut yang diamdiam sepertinya tengah mengkhianati konsensus yang sejak awal menjadi cita-cita bersama. Rajutan indah kemajemukan permadani Indonesia pun seolah sedikit demi sedikit sedang diurai dan dilepaskan dari ikatan-ikatan yang saling mengokohkan bagian satu dengan bagian lainnya. Maraknya fenomena kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama (terorisme), aksi kriminalitas berkedok kepentingan agama (NII), atau upaya syari’ahisasi konstitusi—untuk menyebutkan beberapa fenomena mutakhir yang paling menyolok mata—merupakan beberapa referensi sosial-politik-keagamaan yang menunjukkan ancaman merapuhnya pilar-pilar penyangga rumah bersama dan terkoyaknya permadani NKRI yang sejak awal sejatinya memuliakan ke-bhinneka-tunggal-ika-an. KEMBALI KE AKAR Tentu saja banyak penyebab yang biasa ditunjuk telah melemahkan rasa kebangsaan yang dengan susah-payah digali dan digagas oleh para pendiri bangsa (the founding persons) kita. Penetrasi ideologi asing sebagai akibat yang tak bisa dielakkan oleh siapa pun yang kini hidup di era information superhighways, misalnya. Sebab, hidup dalam era ketika batas-batas negara seolah telah lenyap (Kenichi Ohmae, The Borderless World, 1991), tiap sudut dunia yang saling terhubung itu pun memungkinkan terjadinya—katakanlah—pasaraya ideologi yang tidak mustahil

OPINI INDONESIA 010

menggoda sebagian orang yang mengalami gegar budaya (cultural shock) untuk meninggalkan karakter moderat Islam Indonesia serta mendorong sebagian yang lain menganggap nasionalisme menjadi tidak relevan lagi, misalnya. Kekhawatiran sebagian umat Islam atas gerakan Islam trans-nasional di titik ini bisa dimaklumi. Di sisi lain, kian meruyaknya kemungkaran sosial dan kegagalan negara dalam menunaikan cita-cita keadilan serta kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara bisa juga kita tuduh sebagai muasal bagi terkikisnya nasionalisme yang pada akhirnya memalingkan sebagian orang kepada ideologi-ideologi lain yang diilusikan sebagai alternatif ideal. Tak boleh kita lupakan,

STRATEGIC REVIEW

Kembali ke Sumber Moh. Mukri Hanya saja, karena yang harus kita lakukan saat ini adalah memperkukuh kembali “fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan dunia bangsa Indonesia sendiri”; segala ikhtiar kita dalam kembali ke Pancasila harus ditempuh dengan meneladani cara Bung Karno: “menggali kembali mutiara terpendam itu, mengargumentasikan, dan mengontekstualisasikan dalam kehidupan sesama, dan mengupayakan aktualisasinya dalam kehidupan masa kini dan masa depan”. Sebab, keinginan yang terlalu menggebu untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang tidak tepat juga bukan tak menyisakan bahaya yang sama: kemungkinan memperlakukan (kembali) Pancasila sebagai ideologi tertutup lewat indoktrinasi yang verbalistik sebagaimana rezim masa lalu melakukannya. Cara-cara represif yang tidak menghasilkan apa-apa selain para penghapal Pancasila yang gagal menerjemahkan nilainilai luhurnya dalam kehidupan nyata.

perilaku koruptif sebagian elite politik kita yang dengan terangbenderang menunjukkan kegagalan mereka merawat warisan luhur para pendiri bangsa juga bukan tidak menyumbang benihbenih radikalisme sekaligus mematikan rasa kebangsaan. Sampai di sini kita bisa melihat betapa seriusnya krisis yang kini sedang merundung bangsa kita. Dan, karena krisis yang kita alami telah merasuk ke akar-akar terdalamnya, yakni krisis moralitas dan merapuhnya etos kebangsaan; maka, seperti ajakan Yudi Latif dalam karya terbarunya yang tengah diperbincangkan di mana-mana, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011: 49-50), tak tersedia jalan lain selain pulang kembali ke Pancasila.

PANCASILA, AGAMA PUBLIK Yang menarik, jika kita telusuri lebih jauh lagi landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis Pancasila sebagai basis moralitas dan panduan praktek berbangsa-bernegara, kita sesungguhnya akan menemukan pelbagai paralelismenya dengan teori-teori sosiologi agama mutakhir tentang “agama publik” (public religion) yang mengoreksi dan menolak baik tesis “separasi (separation) agama dan negara” maupun tesis “privatisasi agama” sembari mendukung tesis “diferensiasi”. Agama dan negara tidak perlu dipisahkan, tetapi cukup dibedakan. Dengan merujuk kembali penjelasan teoretik Yudi Latif (2011: 97-109) dalam bukunya yang sudah disebut di muka, juga tulisan Berlian F. Intan dalam Wajah Agama Publik di Indonesia (Jurnal Reform Review, 2007: 6-12); lewat diferensiasi, agama, dan negara harus saling memahami batas otoritas dan fungsi masingmasing. Artinya, di satu sisi, semua institusi negara harus bebas dalam membuat berbagai kebijakannya; tapi di sisi lain, institusiinstitusi agama pun haram memiliki hak prerogatif secara konstitusional. Begitu juga, setiap warga negara berhak beribadat secara privat maupun publik sepanjang tidak mencederai kebebasan orang lain. Itulah yang disebut “toleransi kembar” (twin tolerations). Sebuah situasi ketika—sejalan dengan negara Pancasila yang menetapkan diri sebagai “bukan negara-sekuler” sekaligus “bukan negara-agama”—agama bukan saja bisa keluar dari wilayah privat dan menunjukkan peran publiknya; tapi juga segala aktivitasnya mendapat perlindungan sembari tidak pernah lupa bahwa hegemoni agama tertentu tidak memiliki tempat di Indonesia.

OPINI INDONESIA 010

NASIONAL

MPR Harus Jadi Lembaga Tertinggi Lagi Pengamat politik yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Yudi Latif mengatakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus ditegakkan lagi agar lembaga negara dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR melalui sidang tahunan.

adi intinya, apabila ingin menegakkan akuntabilitas publik harus memperbaiki institusi negara dan warga harus aktif untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan atau program yang diambil oleh lembaga negara,” kata Yudi Latif dalam diskusi “Evalusasi Terhadap Akuntabilitas Publik Kinerja Lembaga Negara” beberapa waktu lalu di Bandung. Menurut Yudi, saat ini akuntabilitas publik menghadapi dua masalah besar, pertama adalah masih lemahnya partisipasi

OPINI INDONESIA 010

masyarakat dalam berdemokrasi atau hanya terfokus pada pencoblosan atau pemilu. “Usai pemilu berlangsung masyarakat tidak pernah mengawal janji-janji kampanye kepala daerah terpilih yang sudah berkuasa. Padahal kekuasaan itu cenderung korup,” kata dia. Permasalahan kedua, lanjut Yudi, adalah dilihat dari sisi kelembagaan politik di kita itu masih semrawut, salah satunya ialah bagaimana penataan institusi publik pasca amandemen UU. Banyak yang salah kaprah. Contohnya, dulu MPR itu lembaga

tertinggi negara. Namun, setelah amandemen UU, MPR itu disejajarkan dengan lembaga tinggi negara. Jadi lembaga negara itu bertanggung jawab kepada siapa,” kata dia. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan menambahkan apabila melihat aspirasi rakyat dan sebagai jalan keluar bagi aspirasi yang diusung kepada wakil rakyat di MPR, maka menjadi tugas MPR untuk merealisasikan segera apa yang menjadi tugas anggota MPR. Farhan menyatakan bahwa saat ini MPR sedang mengusahakan kembali digelarnya Sidang Tahunan MPR sebagai sidang aspirasi tahunan dari permasalahan bangsa ini. “Saat ini MPR ini bukan lembaga tertinggi lagi sehingga pengusulan akan digelar kembali Sidang Tahunan pada perubahan UU Nomor 27 guna melahirkan kembali sidang tersebut,” kata Farhan. Ia juga akan meminta pandangan lebih luas tentang ST MPR ke berbagai akademisi di negeri ini agar kinerja MPR yang lebih baik. “Jika dipandang lebih baik, agar dimasukkan ke dalam perubahan tersebut. Jika tidak pun harus diberikan alas an akademik yang mendasar,” katanya. ANTARA

Pariwisata

Muhamad Hasim

Surfing

MENGUAK PARIWISATA PESISIR BARAT

Membelah Ombak Di Ujung Karang Menyaksikan para peselancar membelah dan mencabikcabik ombak adalah sebuah keasikan tersendiri, sama seperti melihat gambar-gambar peselancar pro yang sedang beraksi di majalah-majalah selancar, menakjubkan dan spektakuler.

ara peselancar yang mampu menaklukkan ombak-ombak besar adalah sebuah sensasi, sebuah pemandangan yang membuat gregetan siapapun yang melihatnya, yang bisa mengundang siapa saja untuk ikut terjun ke laut dan mencoba. Dan

apabila yang kita saksikan adalah para peselancar profesionalâ&#x20AC;&#x201C;yang setiap manuver-nya hampir sempurnaâ&#x20AC;&#x201C;tidak pernah jatuhâ&#x20AC;&#x201C;lincah di ombak besar, maka kesenangan kita jadi berlipat, waktu seperti berjalan begitu cepat, tak terasa, sudah berjam-jam kita duduk terpaku.

Meliuk-liuk dan menari di atas ombak tentu butuh keahlian, sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bukan hanya keberanian menghadapi ombak yang dibutuhkan, tetapi juga kenekadan, karena ombak yang bagus biasanya terdapat di surf yang berkarang, salah-salah bisa celaka. Tidak jarang para peselancar cedera akibat terjatuh membentur karang. Namun, tidak semua surf terdapat di karang, ada juga s u r f yang terdapat di pasir yang relatif lebih aman, ini yang oleh peselancar mancanegara diseb u t beach breaks. Akan tetapi, beach breaks ini umumnya tidak bagusâ&#x20AC;&#x201C;ombaknya kurang berkualitas. Di samping itu, tidak seperti ombak karang yang kebanyakan menetap di tempat yang sama, beach breaks kebanyakan berpindahpindah sehingga menyulitkan para peselancar, terutama peselancar pemula. Di Krui, Lampung Barat, ada banyak tempat berselancar, yang umumnya adalah ombak karang. Hanya ada dua beach breaks di Krui, yaitu di pantai Mandiri OPINI INDONESIA 010

SURFING dan di pantai Kebuaiyan (peselancar mancanegara menyebutnya LA) namun kedua spot ini kurang populer, dibandingkan dengan spot-spot lain yang berombak karang. Di antara spot ombak karang itu, yang paling populer adalah Karang Nyimbor, atau di kalangan peselancar mancanegara sering disebut Ujung Bocor. “Karang Nyimbor” adalah nama nasional dan internasionalnya, sedangkan masyarakat setempat menyebutnya Kaghang Nyimbogh. Kaghang artinya “karang”, sedangkan nyimbogh berarti “menciprat”. Artinya kira-kira, kalau Anda berdiri di karang, Anda akan kecipratan air. Karang Nyimbor nyaris sudah terkenal di seluruh jagad perselancaran di bumi i n i . Spot ini, juga beberapa spot lain di Krui, seperti Pugung Penengahan (Jimmy’s), Pugung Tampak (Jenny’s), Honey Smack dan Labuhan Jukung (Krui Left), pernah beberapa kali diliput majalah selancar luar negeri. Nama-nama spot tersebut, yang menggunakan bahasa Inggris, memang diberikan sendiri oleh para peselancar mancanegara. Di samping sopt-spot di atas, sekurangnya terdapat lima spot lain yang bisa dipilih di Krui seperti Krui Right, The Peak, The Leftover, Bali Village, Walur, Way Jambu, dll. “Di sini banyak fun waves. Ada banyak pilihan ombak, baik bagi yang sudah mahir, maupun bagi pemula. Di samping itu, air lautnya bersih dan hangat, dan tidak terlalu banyak peselancar di sini”, kata Lyon peselancar dari Australia, ketika saya tanya apa perbedaan surf d i Krui dengan di tempat lain yang pernah dia kunjungi. Dari tahun ke tahun, peselancar yang

OPINI INDONESIA 010

datang ke Krui selalu bertambah. Mereka umumnya mengetahui tempat ini dari cerita teman-teman mereka yang pernah berkunjung ke sini. Cerita dari mulut ke mulut ini terus berkembang, mengalahkan promosi lewat media cetak dan internet. Popularitas Krui ini tentu tak luput dari kualitas ombaknya yang disebut-sebut berkelas dunia, suasana lingkungan yang nyaman dan kondusif, serta dukungan dan partisipasi masyarakat setempat dalam perkembangan pariwisata di daerahnya, dan tentu saja, manajemen dan promosi wisata yang memadai. Di antara spot-spot selancar di Krui tersebut Karang Nyimbor adalah yang paling banyak diliput media, baik nasional maupun internasional, baik cetak maupun elektronik. Akan tetapi ternyata liputan media masih kalah dibandingkan dengan cerita dari mulut ke mulut. Umumnya, peselancar mancanegara yang datang ke Karang

Nyimbor, mengetahui tempat ini dari cerita mulut ke mulut. “Saya tahu tempat ini dari teman saya yang pernah ke sini tahun lalu”, kata Martin peselancar dari Australia yang baru pertama kali ke Karang Nyimbor. “Tadi pagi ombaknya bagus. Biasanya menjelang petang akan lebih bagus lagi”, katanya. Ombak yang cocok untuk berselancar umumnya ada tiga tipe, yang pecah di kiri, yang pecah di kanan, dan yang pecah di tengah. Ombak pecah di tengah, jarang terdapat. Di Krui hanya ada satu, yaitu di Way Redak. Peselancar menyebut spot i n i The Peak, karena bentuknya seperti puncak gunung. The Peak ini sangat pendek dan singkat, saking pendek dan singkatnya, mereka menyebutnya four seconds, karena durasinya cuma beberapa detik.Tidak banyak yang menyukai ombak ini. Spot ini umumnya lebih cocok untuk body boarding (berselancar menggunakan

SURFING papan pendek dengan posisi tidur, tidak berdiri). Yang pecah di kiri disebut left hander dalam istilah selancar, sedangkan yang pecah di kanan disebut right hander. Di Krui, ombak left hander lebih banyak dibandingkan right hander. Krui Left, Way Jambu, The Leftover, dan Karang Nyimbor semuanya left hander. Sedangkan spot yang tergolong right hander adalah Krui Right dan Jimmy’s dan Jjenny’s. Baik Krui Righ, Jenny’s maupun Jimmy’s semuanya kurang konsisten dalam hal kemunculannya. Ombak di Karang Nyimbor muncul dengan berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, sekitar 6 feet (1,8 m), sampai yang terbesar sekitar 14 feet (4,2 m). Bagi peselancar pemula, ombak seukuran 6 feet atau kurang, sangat cocok untuk berlatih. Sedangkan bagi peselancar pro, lebih cocok ukuran 8 feet ke atas. Namun, kadang-kadang, ombak di Karang Nyimbor ini meradang, mencapai lebih dari 14 feet. Kalau sudah demikian, kebanyakan peselancar pergi mencari tempat lain yang ukuran ombaknya lebih kecil. Labuhan Jukung (Krui Left) adalah tujuan utama para peselancar, ketika ombak di Karang Nyimbor terlalu besar. Perkembangan wisata selancar dewasa ini di Karang Nyimbor khususnya, dan di Krui umumnya, cukup menggembirakan. Setiap tahunnya, ribuan peselancar dan wisatawan mancanegara berkunjung ke tempat ini, jumlahnya, dari tahun ke tahun, terus bertambah. Hal ini diiringi dengan pertumbuhan jumlah penginapan yang semakin hari semakin banyak. Kalau dulu, awal tahun 2000-an, baru ada dua penginapan, sekarang sudah terdapat sekitar 20 penginapan di tempat ini. Penginapan yang oleh peselancar dis e b u t surf camp ini terletak di pinggir pantai, sehingga memudahkan para peselancar mencek ombak di pagi hari. Para peselancar umumnya memang menyenangi tempat menginap yang terletak di pinggir pantai, karena, dengan demikian, mereka tidak perlu repot-repot setiap kali ingin mencek ombak. Di samping itu, jika tidak sedang berselancar, mereka bisa duduk santai di atas panggung, membaca buku atau menyaksikan teman mereka berselancar. Surf camps di Karang Nyimbor umumnya menyediakan panggung at a u platform untuk para tamunya menyaksikan orang berselancar. Surf camps di Karang Nyimbor terdiri dari berbagai tipe, mulai dari yang sederhana, berdinding papan, sampai yang

lumayan, berdinding tembok permanen. Di tengah rimbun daun dan pepohonan hijau, surf camps ini berudara sejuk. Tak perlu AC karena AC alam sudah cukup untuk menyejukkan udara ruangan, di tengah hari bolong sekalipun. Desainnya yang unik, dan lokasinya yang asri, menimbulkan sensasi kenikmatan, sehingga pengunjung betah berlama-lama. Tidak heran, turis mancanegara betah berlama-lama di sini. Bukan hanya seminggu dua minggu, bahkan ada yang tinggal di sini selama berbulan-bulan. Surf camps ini menawarkan tarif yang berbeda-beda, sesuai dengan kelas dan fasilitasnya, mulai dari 250.000 rupiah per hari, sampai 300.000 rupiah per hari, termasuk 3 kali makan. Surf camps dengan tarif 300.000-an menyediakan fasilitas yang lumayan bagus seperti TV, meja biliar, dan sarana olahraga. Surf camps yang dikelola oleh orang lokal, umumnya bertarif rendah, bahkan bisa turun sampai 150.000 rupiah per hari, termasuk makan 3 kali, jika sedang musim sepi, namun fasilitasnya minim, dan berjarak relatif jauh dari ombak. Semua surf camps di Karang Nyimbor ini menyediakan warung yang menjual kebutuhan konsumsi seperti minuman, rokok, dan makanan ringan. Di area sekitar surf camps ini, sudah cukup tersedia segala kebutuhan harian seperti makan dan minum, sehingga Anda tidak perlu repot-repot pergi ke pasar untuk belanja. Lokasi surf camps ini cukup terisolasi dari perkampungan penduduk, sehingga suasananya nyaman dan tidak bising, jauh dari polusi lalu lintas. Namun, jika Anda perlu berjalan-jalan, atau pergi ke tempat berselancar yang lain, Anda bisa menyewa sepeda motor, dengan tarif 50.000 rupiah per hari. Berpergian dengan

kendaraan umum, jarang dilakukan turis, karena tidak nyaman, dan banyak makan waktu. Jika tidak sedang musim selancar, bulan November hingga Maret, surf camps tersebut juga menerima wisatawan lokal, tapi jika sedang musim selancar mereka hanya menerima turis mancanegara. Jika Anda berminat, Anda bisa berkunjung ke sini untuk mengisi liburan Anda. Jarak Krui dengan Bandarlampung sekitar 260 km, sekitar 6-7 jam perlajanan, bisa ditempuh lewat dua jalur, lewat Liwa atau lewat Kota Agung. Jika Anda menempuh perjalanan lewat Kota Agung, Anda bisa menghemat waktu sekitar setengah jam dibandingkan dengan lewat Liwa, dan dengan pemandangan yang lebih menarik di sepanjang jalan. Awal tahun 2013, akan ada peberbangan perintis dengan rute Bandar Lampung-Krui-Bengkulu.

MUHAMAD HASIM

OPINI INDONESIA 010

KOLOM

RIMSON SIMANJORANG

Logika Teror

KA BUDIANTA, seorang kolumnis tahun 2002 lalu menulis di majalah Concern “….. bahwa sehabis Perang Dunia II, ekonomi bergerak dalam wacana perang. Energi perang telah menuntun manusia membangun negeri, bisnis dan bahkan kebudayaannya. Di kalangan pelaku ekonomi perang diterjemahkan dalam perilaku kompetisi habis-habisan. Puncaknya kita lihat sebagai telan menelan antar perusahaan yang dilegalisasi sebagai merger, akuisisi, aliansi strategis, bahkan sinergi. Kini, wacana perang itu terancam kurang popular, kurang seru dan kurang dahsyat. Ada paradigma baru yang mendadak sontak menjadi penting :teror. Cobalah pijat mesin pencari (search engine) apa saja di internet. Dalam hitungan 20 detik saja, kita dapat menerima hampir 700. 000 pokok bahasan tentang economic terrorism. Apa artinya ini?? Bisa-bisa satu generasi mendatang, manusia akan hidup di tengah logika teror. Di jalan hidup kekerasan (terror + isme) inilah manusia didesak menelaah hidupnya. Jadi ada hukum teror, budi pekerti teror, pertanian teror, olahraga teror dan semuanya perlu manajemen teror……” Beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa perkembangan terorisme bukan semata-mata karena kemudahan akses informasi lewat internet. Dia mengatakan terorisme itu adalah kesalahan orang memahami agama, bukan internet.” Menteri mengatakan itu saat jumpa pers di Yogyakarta Expo Centre. Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melacak situs-situs yang terindikasi melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk melakukan kekerasan, dan jika terbukti

OPINI INDONESIA 010

akan diblokir. Sampai saat ini telah diblokir 300 dari 900 situas yang terindikadi menyebabarkan kekerasan, kata menteri. Menkominfo ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukan kemajuan industri teknologi yang menyebabkan terorisme. Masalah teror dan terorisme itu tampaknya memang cukup kompleks dan semakin menarik untuk dibahas detil oleh pakar-para teknologi, informatika dan juga psikologi, karena teror telah membuat bisnis informasi semakin berkembang. Kemajuan yang seperti inilah yang perlu diwaspadai karena teror bisa menjelma menjadi “industri terorisme” yang memberi ancaman baru dan sekaligus peluang baru bagi kehidupan manusia. KINI di negeri kita, ancaman teror dan pengeboman mulai dianggap biasa. Berita-berita terkait penemuan dua kardus yang dikhawatirkan berisi bom yang semula sangat ditakutkan masyarakat kini berangsur dianggap sebagai hal biasa. Demikian pula, bom meledak di Solo, Minggu lalu itu, hanya satu hari menjadi pembicaraan, dan sesudah itu juga dianggap biasa saja sama dengan kejadian kebakaran gedung, gunung meletus, dan lain-lain yang sudah dianggap peristiwa rutin. Jarang ada pelajaran nyata yang bisa kita petik dari pengalaman itu. Padahal, sekecil apapun setiap bencana apakah bencana alam dan terlebih lagi bencana buatan manusia selalu memberikan hikmahnya. Dan sifat memetik hikmah dari suatu kejadian itulah yang ternyata sulit sekali dikembangkan di bangsa ini. Artinya kepekaan, kehati-hatian, sensitivitas kita sudah melemah, padahal yang namanya kejahatan memang ada di sekitar kita. Sisi baik dan sisi jahat itu ada dalam setiap pribadi (*)