Edisi 011 Majalah Opini Indonesia by CNP Web Service

OPINI INDONESIA 011

Utama

Buah Sawit

Perkebunan I Ekspor

Tantangan Berat Petani Sawit Melemahnya harga tbs (tandan buah segar) kelapa sawit dalam beberapa bulan belakanga ini dan belum juga terlihat ada tanda-tandanya akan membaik membuat pekebun sawit baik di Lampung maupun di daerah lainnya mulai lemas tak berdaya.

emeliharaan kebun di hampir semua lokasi perkebunan sawit â&#x20AC;&#x201C; khususnya perkebunan rakyat- tidak bisa lagi dilakukan, karena biaya yang diperlukan tak lagi bisa ditutupi dari hasil penjualan buah sawit. Di Lampung, Bengkulu dan juga di daerah lainnya, harga sawit di pedagang pengumpul terus mengalami pelemahan. Di Lam-

pung, harga yang dua bulan lalu masih berkisar Rp600 per kilogram bulan November ini terpuruk lagi ke tingkat Rp350-Rp400 jauh lebih rendah dari patokan harga yang sudah disepakati pemerintah daerah dan pengusaha bulan November ini. Demikian juga di Bengkulu, harga yang sebelumnya Rp800 kembali turun ke tingkat Rp700 dan terus

menukik menjadi Rp500 per kilogram sehingga petani sawit tak lagi berkutik. Untuk diketahui harga tandan buah segar (TBS), harga baru yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kesepakatan dengan pengusaha tanggal 6 November lalu adalah sebagai berikut: Harga tertinggi tercatat Rp 1.159,96 per kilogram untuk tanaman berumru 10 tahun ke atas, dan harga terendah Rp 904,51 untuk tanaman berumur 3 tahun. Daftar harga kesepakatan selengkapnya adalah sebagai berikut ; tbs kelapa sawit untuk tanaman umur 3 tahun Rp904,51, umur 4 tahun Rp984,84, umur 5 tahun Rp1.017,56, umur 6 tahun Rp1.052,34, umur 7 tahun Rp1.082,95, OPINI INDONESIA 011

PERKEBUNAN Konvoi Kendaraan memuat tandan kelapa sawit ke dalam truk sebelum dibawa ke pabrik pengolahan

umur 8 tahun Rp1.124,08, umur 9 tahun Rp1.157,04 dan umur 10 tahun ke atas Rp1.159,96. ANGKA-ANGKA ITULAH YANG TAK PERNAH BISA DIJALANKAN DI LAPANGAN. Sejumlah petani mengatakan keterpurukan harga sudah terjadi sejak lima bulan lalu, tapi penurunan drastic terjadi pada saat musim besar bulan ini. “Petani kesulitan, Jangankan untuk memelihara kebun, bahkan untuk kegiatan memanen yang ada saja sudah sulit. Karena itu, sekarang ini sudah banyak petani yang memilih membiarkan sawitnya membusuk di pohon dari pada rugi lebih besar lagi. Para petani mengatakan keterpurukan harga sawit itu terutama disebabkan kurangnya pabrik pengolahan untuk menampung produksi. Untuk Provinsi Lampung, data tahun 2012 menunjukkan bahwa luas lahan sawit inti-plasma tercatat 157.402 hektare dengan produksi 370.606 ton per tahun, dan luas lahan sawit non plasma (perusahaan) 80.217 hektare dengan produksi sekitar 102.953 ton per tahun. “Kebun kami hanya dua hektar. Bila pemeliharaan dan pemupukan dilakukan normal, bisa menghasilkan lima ton per bulan . Namun setelah tidak terawat beberapa bulan ini produksinya turun drastis,” ujar Budi, salah seorang petani di wilayah Way Pengubuan, Lampung Tengah. Dia mengatakan,

OPINI INDONESIA 011

biaya pemeliharaan, pemupukan dan panen menghabiskan di atas Rp5 juta, sedangkan dengan tingkat harga sekarang ini hasil jual buah sawit itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kebun tersebut. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memang berencana menambah pabrik baru di sentra produksi sawit. Selain itu, diusahakan pula mengaktifkan kembali pabrik PT BSMI (Barat Selatan Makmur Investindo yang terhenti akibat konflik lahan antara inti-plasma sejak tahun lalu. Sedemikian jauh pihak pemerintah belum berani berkomentar tentang langkah yang akan diambil untuk mengatasi anjloknya harga sawit tersebut. Wakil Gubernur Lampung, Joko Umar Said saat acara minum kopi pagi yang diselenggarakan PT Bukit Asam, beberapa waktu lalu, justru meminta petani sawit berpikir kembali agar bisa tetap bertahan. “Dengan kondisi sekarang ini, petani sawit harus berpkir ulang,” kata Joko. Dia mengakui Pemprov tidak bisa mengintervensi pabrik agar membeli di luar kapasitasnya. Dia juga mengatakan untuk mencegah agar harga sawit tidak semakin anjlok maka solusi terbaik adalah mendirikan industri hilir agar bisa produksi sawit bisa diolah sendiri dan tidak tergantung pada ekspor. dialihfungsikan untuk tanaman singkong. Sejumlah petani yang ditemui Opini Indonesia di wilayah Kecamatan

Way Pengubuan dan Candirejo, Kabupaten Lampung Tengah, beberapa waktu lalu mengakui sudah sejak awal tahun ini harga TBS terus merosot. “Sekarang ini, harganya hanya sekitar Rp400 per kg. Dalam kondisi normal satu hektar tanaman menghasilkan sekitar 2,5 ton. Dengan harga seperti sekarang ini petani hanya menghasilkan Rp12 juta per tahun. Dan jumlah ini tidak menutupi lagi kebutuhan pupuk dan pemeliharaan,” ujar Achmad, yang memiliki kebun sawit di wilayah itu. Dia mengatakan, keterpurukan harga sawit tahun ini, membuat banyak petani beralih menekuni tanaman singkong. “Untuk tanaman singkong, dengan bibit unggul, satu hektar menghasilkan minimal 20 ton singkong. Dijual dengan harga Rp700 perkilogram maka sekali panen diperoleh Rp14 juta atau dua kali panen dalam setahun adalah Rp28 juta,” katanya membuat kalkulasi. Kini, para petani lebih menyukai bertanam singkong karena pabrik pengolah yang menerima produksi cukup banyak. PUPUK ORGANIK MASAGRI Mahalnya harga pupuk kimia, membuat para petani mulai menggunakan pupuk kandang dan pupuk organik (non kimia). Petani mengetahui bahwa untuk meningkatkan kesuburan tanah sudah menipis karena tergerus oleh dampak pupuk kimia. “Kami mendatangkan pupuk kandang sapi, kambing dan juga ayam dari Palembang, karena stok di daerah ini juga sudah sulit karena permintaan terus bertambah. “Karena kebutuhannya banyak, maka sekarang ini banyak yang mendatangkannnya dari Palembang,” ujar Sembiring. Dia mengatakan penggunaan pupuk kandang dan didukung dengan pupuk organic semakin meningkat, karena harganya lebih murah dibandingkan pupuk kimia “Untuk hasil lebih baik, kami campurkan antara pupuk kimia atau pupuk kandang (50 persen) dan pupuk organic cair Massagri 50 persen,” katanya. Dia menghitung dengan menggunakan pupuk organic ini, pengeluaran berkurang sehingga pendapatan petani meningkat. Selain itu, katanya, pupuk organic tidak merusak dan bahkan menyuburkan tanah. Dia mengatakan berbagai jenis pupuk organic yang sudah dipakai petani, antara lain pupuk organic cair ‘MASAGRI” yang ternyata hasilnya cukup baik. RAYMOND

EKSPOR

Bea Keluar CPO Terlalu Tinggi Kalangan persawitan meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk “menyelamatkan” keterpurukan harga sawit yang terus berlanjut sekarang ini.

ekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono, Jumat 9/11 lalu mengatakan, Indonesia bisa mencontoh Malaysia untuk “menyelamatkan” dunia persawitan Indonesia dari keterpurukan seperti yang dirasakan sekarang ini dengan menurunkan bea keluar CPO. “Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia) meminta pemerintah mengambil langkah mengikuti Malaysia menurunkan bea keluar CPO,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono, Jumat 9/ 11 lalu. Kepada pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta dia menyatakan langkah pemerintah Malaysia menurunkan bea keluar hingga 8 persen karena melihat hingga semester kedua tahun ini tren harga CPO terus menurun cukup baik sebagai upaya proteksi terhadap industri yang dianggap strategis. “Penurunan bea keluar dan penambahan kuota di Malaysia sesuatu yang bagus, di saat industri kelapa sawit mengalami keterpurukan. Pemerintahnya melakukan terobosan kebijakan, dengan

merevisi bea keluarnya,” katanya. Kebijakan Malaysia itu menurut Joko, membuat produki CPO Malaysia menjadi lebih murah, sementara Indonesia akan merugi jika mempertahankan bea keluar tinggi di kisaran 13-22 persen. “Dengan bea keluar sekarang CPO Indonesia kalah bersaing dengan CPO Malaysia. Jika kondisi tersebut dibiarkan maka Indonesia akan kehilangan market kelapa sawit,|” tambahnya. Dia mengatakan Gapki meminta Kementerian Perdagangan agar mengambil tindakan dengan menerapkan kebijakan terkait bea keluar. “Jika dibiarkan pasar CPO Indonesia bisa tergerus karena harganya kalah bersaing di pasaran dunia,” kata Joko, SULIT TERCAPAI Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Joefli Bachroeni mengkhawatirkan target produksi crude palm oil (CPO) sebesar 40 juta liter pada tahun 2020 sulit tercapai. Pasalnya, penambahan lahan

sulit dilakukan akibat moratorium lahan gambut yang diberlakukan sejak 2011 hingga 2013. “ Kemungkinan roadmap 40 juta ton CPO tidak tercapai. Penambahan dari areal kelapa sawit jauh menurun karena adanya isu-isu moratorium,” ungkap Joefli di Kantor Pusat GAPKI Jakarta, Jumat 9/11, Sebelumnya, Joefli mengatakan, ekspansi lahan sawit pertahun bisa mencapai 400 ribu hectare. Namun melihat kondisi saat ini Joefil meyakini target sulit tercapai. Melihat hal tersebut, Indonesian Palm Oil Conference and 2013 Price Outlook ke delapan yang berlangsung tanggal 2930 November 2012 di Nusa Dua, Bali, menjadi ajang bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan, owner, CEO dan eksekutif serta pengambil kebijakan tingkat nasional maupun internasional membahas isu-isu strategis di seputar industri perkebunan kelapa sawit. IPOC and 2013 Price Outlook dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa serta dihadiri Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan sebagai pembicara terkait dengan kebijakan per kelapasawitan sesuai dengan bidangnya masing-masing. EDITOR OPINI/DBS OPINI INDONESIA 011

Wawancara

Wawasan

Mengembangkan Nilai-Nilai Islam Yang Humanis Setelah meningkatnya radikalisme etnis, dengan kasus-kasus Kalimantan, Aceh dan Papua, dan meningkatnya semangat kedaerahan (otonomi daerah, otda), perlahan radikalisme dalam wujud agama ikut pula meningkat.

ikap pemerintah yang cenderung lunak dan sepertinya gamang menyikapi organisasi-organisasi massa â&#x20AC;&#x153;aliran kerasâ&#x20AC;? itu ikut membangun image buruk dalam penegakan hukum sekaligus memperlemah rasa

kesatuan dan kebersamaan sebagai suatu bangsa. Dalam sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim, isu yang dekat dengan Islam selalu menjadi komoditas politik kalangan politisi. Isu adanya radikalisme yang dilakukan ormas

tertentu mau tak mau mempertajam kecurigaan antar kelompok masyarakat dan membuat citra negeri ini kurang bagus. Kesibukan kita mengurusi masalah radikalisme sekarang ini menyita banyak energi sehingga upaya tidak bisa sepenuhnya focus bagi pembangunan cita-cita kemerdekaan yaitu terbangunnya bangsa yang bersatu dan sejahtera. Terkait dengan itu, beberapa waktu lalu, Rimson Simanjorang dari Opini Indonesia mewawancarai Dr.H.Moh. MuOPINI INDONESIA 011

WAWASAN kri, M.Ag, Rektor IAIN Raden Intan, Bandarlampung, tentang strategi apa yang bisa dilakukan ormas keagamaan (khususnya Islam) dalam membangun budaya damai. Opini Indonesia : Pak Rektor, sekarang ini sebagian energi kita tercurah untuk menyelesaikan sandungan-sandungan terkait gerakan radikalisme itu. Bagaimana pendapat anda?. REKTOR : Ya …. masalah radikalisme telah menyita energi besar bangsa ini. Radikalisme berbasis agama menunjukkan betapa persatuan dan kesatuan telah retak atas nama “memperjuangkan Tuhan” Bangsa yang dulu bersatu merebut kemerdekaan dari tangan kolonial kini saling bermusuhan satu sama lain atas nama keyakinan. Radikalisme agama juga mengindikasikan bahwa di internal umat Muslim, belum terdapat kesatuan visi dan kesepakatan misi mengingat bahwa masih ada segolongan Muslim moderat yang menolak radikalisme dan menginginkan persatuan. Bagi Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam gerak sejarah bangsa yang plural ini sangat ditentukan. Artinya, progresifitas maupun stagnasi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam prosentase yang dominan, ditentukan oleh sikap umat Muslim menyikapi dirinya, lingkungannya, sesama manusia, dan hubungan sipiritualitasnya. Kita mencita-citakan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, sejahtera secara ekonomi, dan maju dalam bidang pengetahuan dan teknologi, serta bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah tujuan kemerdekaan kita. Opini Indonesia : Anda mengatakan satu kesatuan yang utuh. Padahal bangsa kita ini sangat beragam? REKTOR : Kita perlu memahami serta menerima dan menghargai bahwa besarnya bangsa ini secara kuantitas (sekitar 240 juta red), melahirkan juga keragaman budaya. Ratusan bahasa lokal yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, dipersatukan dengan Bahasa Indonesia. Demikian pula dengan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda, namun tetap dipersatukan oleh keyakinan yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga melihat adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan oleh spirit yang sama yakni Persatuan Indonesia. Untuk kalangan Muslim, misalnya, ada sekian banyak

OPINI INDONESIA 011

cara pandang, penafsiran, dan aliran yang berkembang dan dianut oleh umat Islam di Indonesia, akan tetapi mereka memiliki satu pedoman yang sama yaitu Al Quran dan Al-Sunnah. Mereka juga dipersatukan oleh keyakinan yang satu yakni la ilaha illallah Muhammad rasulullah (Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Keragaman yang sangat kaya itu memancarkan kebenaran dari sabda Rasulullah Saw, “ikhtilaf ummati rahmatun” (perbedaan umatku adalah rahmat Tuhan). Opini Indonesia : Apakah persatuan dapat diwujudkan tanpa menghapus indentitas-identitas yang berbeda dan sudah menjadi ciri khasnya masingmasing? REKTOR : Tentu saja bisa. Dan untuk itu kita harus terus membangun masyarakat terbuka (open society) yang tidak menutup diri dari ruang dialog, menghargai perbedaan yang ada pada golongan di luar dirinya, dan tidak mencederai kehendakkehendak golongan lain sebagaimana kehendak dan kemauan golongannya sendiri. Dalam sejarah klasik, kita mengetahui bahwa masyarakat tertutup (masyarakat tribal) pernah terjadi di Yunani, Polinesia dan Maoris. Masyarakat semacam itu adalah kelompok-kelompok kecil yang suka berperang, hidup di pemukiman yang dibentengi, diperintah oleh kepala-kepala suku atau raja-raja, atau oleh keluarga-keluarga aristokrat Masyarakat tribal tidak memiliki standar nilai, etika, dan moral yang sama. Jika terdapat perselisihan atau perbedaan maka perang adalah jalan “terbaik”, menurut mereka, yang harus ditempuh. Dengan demikian masyarakat tribal tidak mengenal persatuan, tidak memperdulikan rasionalisasi. Sikap mereka yang magis dan irasional membentuk pola hidup dan sikap social yang kaku, ekslusif, dan tertutup. Akibatnya, mereka terseret ke model penafsiran yang absulot, mutlak, dan tidak menghargai perbedaan tafsir. MASYARAKAT INI LEBIH MEMBANGGAKAN KEKERASAN DAN “PERANG”. Umat muslim Indonesia harus menghindarkan diri dari dosa “tribalisme” seperti itu. Pola pikir masyarakat tribal harus dibuang jauh-jauh atau paling tidak jangan diekspresikan di ruang publik. Kita mencitacitakan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh, sejahtera secara ekonomi, maju dalam bidang penge-

tahuan dan teknologi, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Opini Indonesia: Apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan perdamaian di tengah perbedaan pola pikir dan cita rasa keberagaman itu ? REKTOR : Saya melihat Ormas-ormas Islam dapat mengambil bagian besar dalam dan tugas yang besar dan mulia. Usahausaha awal ke arah proses harmonisasi sudah digagas oleh sejumlah Ormas Islam yang turut dalam Deklarasi Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Jakarta 21 Oktober 2010 lalu. Hadir daam deklarasi itu 14 ormas, antara lain NU, Muhammadyah, Al Irsyad Islamiyah, Persis, Ittihadiyah, serta Matlaul Anwar. Hadir pula perwakilan Ormas Arrobitoh, Al Alawiyah, Syarikat Islam

Indonesia, Perti, Ikadi, Azzikra, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Himpunan Bina Muallaf. Tanggung jawab dan kewajiban ini, dalam porsi yang lebih besar, sangat bergantung kepada para pemimpin ormas-ormas tersebut. Dengan kata lain, para tokoh masyarakat atau mereka yang memegang kebijakan inti dalam struktur organisasi keagamaan adalah pihak yang paling diharapkan untuk meng-goal-kan idealisme ini. Rasullah SAW bersabda : â&#x20AC;&#x153;kullukum raâ&#x20AC;&#x2122;in wa kullukum mas ulun â&#x20AC;&#x2DC;an rakyatihiâ&#x20AC;? (masing-masing kelian adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya). Ormas-ormas Islam harus bersatu dan bekerjasama menyadarkan masyarakat bahwa paham-paham tribalisme (closed society) selalu mengancam dan tidak sesuai dengan cita-cita ideal

sebagai bangsa yang beradab. Ormas Islam harus menolak terbentuknya masyarakat tertutup tersebut, karena negara ini adalah negara hukum, yang di setiap lini kehidupannya berlaku hukumhukum positif dari negara. Kita berharap dan mendorong agar Ormas-ormas Islam mempunyai misi kuat untuk membentuk masyarakat terbuka (open society), yang tidak menutup diri dari ruang dialog, menghargai perbedaan yang ada pada golongan di luar dirinya, dan tidak mencederai kehendak-kehendak golongan lain sebagaimana kehendak dan kemauan golongannya sendiri. Opini Indonesia : Peran pemimpin ormas-ormas Islam? REKTOR : Tentu saja, pemimpin ormas-

ormas Islam itu memiliki peran yang sangat besar dan ini perlu didukung semua pihak- termasuk pemerintah- untuk membangun masyarakat yang harmonis, damai, adil dan bersatu. Pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga besar dan kerja keras. Saya melihat Ormas-ormas Islam bertanggungjawab akan lahirnya masyarakat terbuka tersebut. Sebab perubahan-perubahan mendasar dalam aspek keagamaan di tengah-tengah masyarakat kita bersumber dari model-model dan tafsir yang dikembangkannya. Apabila pemimpin Ormas Islam itu bersatu dan memiliki visi misi perdamaian yang sama, anti kekerasan, dan bersama-sama menanamkan nilainilai Islam yang humanis, maka dengan otomatis akan tercipta masyarakat musim Indonesia yang terbuka dan damai. Sekian.

OPINI INDONESIA 011

Ekonomi

Perdagangan

Perdagangan I Penerbangan I UKM

Produk Buah Dan Sayur â&#x20AC;&#x153;Diterjangâ&#x20AC;? Perdagangan Bebas Setelah membuat sejumlah industri kolaps, perdagangan bebas Asean-China terus memakan korban. Kali ini menyerang petani sayuran, khususnya petani kentang. Serbuan kentang impor China membuat harga kentang local terpuruk, dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp3.800 per kilogram.

arga itu di bawah titik impas sebesar Rp4.200 per kilogram. Harga kentang impor hanya Rp2.300 per kilogram sehingga keberadaanya sangat mengancam kentang local. Pekan lalu sekitar 100

petani sayuran dari Jawa Barat berdemo di Kantor Kementerian Perdagangan. Mereka meminta supaya perdagangan bebas dengan China dihentikan, karena menghancurkan mata pencaharian mereka. Tak hanya dari Jawa Barat, para petani

kentang di Dieng, Jawa Tengah juga bernasib serupa. Selama ini, kentang menjadi komoditas hortikultura yang banyak menyumbang devisa negara. Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik, tahun 1990 ekspor kentang Indonesia mencapai 69.353 ton. Namun setelah AseanChina Free Trade Agrement (ACFTA) diberlakukan tahun 2005, ekspor kentang terus menyusut. Tahun 2007 ekspor kentang turun menjadi 43.477 ton. Penurunan ekspor itu diikuti dengan lonjakan impor. Tahun 2007 impor kentang tercatat 43.872 OPINI INDONESIA 011

PENERBANGAN ton, sementara tahun 2001 angkanya baru 10.077 ton. Negara tujuan ekspor meliputi Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Kondisi itulah yang membuat petani berteriak. Mereka menuntut janji pemerintah untuk melindungi petani local dari serbuan produk impor. Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan, protes-protes yang belakangan muncul dan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani, harus dihargai. Dia mengatakan kebijakan perdagangan juga harus mencakup perlindungan kepada petani. “ Kalau ada petani satu komoditi yang menjadi korban, tentunya kewajiban pemerintah untuk mencarikan jalan keluarnya,” katanya. Sejak dideklarasikan tahun 2001 dan di-

implementasikan tahun 2005 ACFTA mewajibkan penurunan tariff secara bertahap. Salah satunya melalui skema Early Harvest Programme (EHP). Program itu meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain, pohon hidup, buah, dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk. Pertama, negara yang mengenakan tariff di atas 15 persen. Kedua, negara dengan tariff antara 5-10 persen. Ketiga negara dengan bea masuk di bawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam tiga tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006, enam anggota Asean (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand) sudah menghilangkan seluruh tariff pada ko-

Bidik Rute Singapura Pengembangan rute penerbangan di Provinsi Lampung terus dilakukan.Untuk 2013 Pemprov Lampung membidik rute penerbangan ke luar negeri.

epala Bidang Perhubungan Udara Dishub Lampung Bambang Sumbogo mengatakan untuk tahap awal rute yang dibidik adalah rute Bandarlampung-Singapura atau Malaysia. Penerbangan Lampung ke Batam saja load factor nya rata-rata hampir 100 persen. Dan, mayoritas dari mereka yang terbang ke Batam mengaku melanjutkan penerbangan ke Singapura. “Jadi kenapa tidak langsung saja dari Branti, Lampung Selatan, ke Singapura atau Malaysia,” ungkap dia di kompleks Pemprov Lampung (21/11). Tahap awal, dia menambahkan, Dishub Lampung tengah menunggu Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menandatangai surat penawaran ke sejumlah maskapai. Diantaranya, maskapai Air Asia dan Silk Air. “Tokh ke Singapura atau Malaysia kan tidak harus sekali sehari. Seminggu atau dua minggu sekali kan bisa. Belum lagi banyak orang Lampung yang kerap berkunjung ke Singapura,” urai dia. Ia mengakui paket rute ke luar negeri belum digarap maksimal. Karena itulah, maskapai tidak yakin ada demand untuk rute Bandarlampung-Singapura. “Nanti

OPINI INDONESIA 011

kan (maskapai,red) Akan diundang untuk mendapatkan pemaparan yang jelas terkait potensi rute itu,” beber Bambang. Terkait rencana pengembangan rute penerbangan perintis Bandara Raden Inten II –Pekon Serai- Bengkulu, Bambang berharap bisa terlaksana pada Januari 2013. Tender rute itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan dijadwal dapat rampung Desember 2012. Pembukaan rute penerbangan perintis ini oleh

moditas-komoditas itu. Beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian itu. Lonjakan impor kentang dari China adalah imbas dari skema EHP tersebut. Secara keseluruhan mekanisme ACFTA masih menciptakan kondisi timpang bagi Indonesia. Tahun 2010, defisit perdagangan Indonesia dengan negeri tirai bamboo itu tercatat 4,73 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Pada priode Januari –Juni tahun 2011 defisit masih berlanjut dengan nilai 3,1 miliar dolar AS. Kementerian Perindustrian juga sudah melaporkan penerapan ACFTA telah mengakibatkan sejumlah industri mengalami injury. Masalahnya, sampai sekarang pemerintah tetap bertahan dengan ACFTA, tanpa upaya renegoisasi sampai kita benar-benar siap. dave

Kemenhub diyakini akan memicu perkembangan ekonomi di wilayah pesisir barat Lampung. “Kita juga sudah dipanggil oleh pihak DPRD Lampung untuk ditanya terkait progress pengembangan dan kesiapan bandara Pekon Serai di Lampung Barat itu, “terang dia. Bandara Pekon Serai, lanjut dia, saat ini terus diperbaiki karena memang jarang dipakai. Menyusul kesuksesan membuat rute ke pesisir barat Lampung, pemprov berencana mengusulkan rute penerbangan perintis ke Way Kanan dan Rawajitu, Mesuji. “Itu target 2014. Di Way Kanan, bandara yang ada adalah Gatot Subroto. Sementara di Rawajitu ada bandara milik swasta,” jelasnya. REPRO : RDR_LPG

UKM

UKM Makin Disudutkan Pasar Bebas Sangat tragis nasib usaha kecil dan menengah. Di satu sisi belum terlihat kebijakan nyata pemerintah yang focus untuk memberdayakan UKM, dan di sisi lain justru usaha ini mulai dikepung oleh membanjirnya produk-produk impor serta produk-produk berlabel harga banting sebagai dampak diberlakukannya pasar bebas.

usat-pusat perdagangan di Bandarlampung dan kota-kota lainnya di provinsi ini, dibanjiri produk buatan luar negeri mulai dari mainan anak-anak, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, pakaian jadi (tekstil), dan lain-lain sebagainya yang tampilannya lebih menarik dan harga bersaing. Kini konsumen sudah beralih melirik produk luar tersebut karena lebih menarik dalam penampilan dan harganya juga lebih murah. Bulan terakhir ini, gerai-gerai ponsel di Bandarlampung mulai puls dipenuhi produk China seperti yang terlihat di lantai dasar Mal Kartini, dan Chandra Super Store, Bandarlampung. Para pedagang ponsel mengatakan, ponsel China ini mulai sangat diminati karena harganya murah, tidak banyak menggunakan suku cadang, didisain dengan fitur-fitur lebih ringan dan mudah diperbaiki.

BARU KOMITMEN Sementara itu, langkah-langkah nyata pemerintah untuk melindungi produksi domestik dan sekaligus memberdayakan ekonomi UKM seperti yang berkali-kali dilontarkan menteri terkait, ternyata dalam implementasinya tidak seindah yang dijanjikan. Pemasukan barang-barang impor (apakah melalui jalur resmi atau selundupan) dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara perlindungan bagi produsen domestik dari persaingan harga tidak ada. Padahal, jika saja Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan memiliki kepedulian yang cukup terhadap komitmen pemberdayaan ekonomi domestik seperti yang selalu diucapkan petinggi ketga kementerian tersebut, bukanlah perkara yang sulit. Pengamat ekonomi DR Nuril Hakim mengakui membanjirnya produk luar sangat berpotensi â&#x20AC;&#x153;membahayakanâ&#x20AC;? produk domestik. Dari gambaran yang terjadi seka-

rang ini, katanya, setidaknya ada beberapa catatan yang bisa dijadikan pelajaran bagaimana pemerintah ini menghancurkan ekonomi domestiknya sendiri. Pertama, industri tekstil. Masuknya produk-produk tekstil dari luar dengan harga yang sangat bersaing (lebih murah) membuat industri tekstil nasional megab-megab dan mengarah gulung tikar. Dampak ikutannya adalah UKM (usaha kecil menengah) yang menjadi pemasok atau pun distributor produk-produksi nasional (domestik) tersebut tidak sanggup bersaing dengan produk asing yang harganya lebih murah. Kedua, di industri pertanian, terjadi perubahan mendasar. Dalam perniagaan kopi di Lampung, hampir 70 persen ekspor biji kopi rubosta dikuasai oleh eksportr bermodal PMA. Akibatnya, karena tak kuat bersaing hanya beberapa eksportir kopi nasional saja yang mampu bertahan. Demikian pula di dalam liberalisasi perdagangan beras. Saat ini, Bulog mengatakan lebih untung (efisien) mengimpor beras dari luar (Vietnam dan Thailand) karena harga dipasar dunia lebih murah Rp1000 dari HPP (harga pembelian pemerintah) yang diberlakukan Bulog. Akibatnya, Bulog melakukan impor beras rata-rata 1,5 juta ton per tahun. Bahkan di tahun 2011 ini, Bulog merencanakan memasukkan 1,6 juta ton. Ketergantungan Indonesia terhadap impor yang semakin tinggi itu, kata Nuril Hakim, mememberikan pengaruh buruk terhadap produsen dalam negeri dan kesinambungan produksi dalam negeri. Penerapan berbagai peraturan untuk melindungi produksi domestik (dalam negeri) ternyata tidak efektif dan bisa kini dibayangkan berapa banyak produsen dan UKM yang terancam, hanya karena pemerintahnya kurang tanggap dan peduli terhadap ekonomi domestiknya. Sayangnya, pemerintah bahkan memuji bahan-bahan impor itu sebagai kesempatan konsumen menikmatik harga murah. Tetapi, kurang memperhitungkan bahwa dalam jangka panjang hancurnya produsen domestik tersebut akan menjadikan hargaharga dikendalikan secara oligopoly. UKM pun tidak mungkin menghadapi masalah itu. Dengan demikian, jargon pemberdayaan ekonomi domestik sebagaimana yang digencarkan sekarang ini tidak akan popular dan bahkan bisa-bisa semakin menurunkan wibawa pemerintah. Karena itu, pilihan untuk memproteksi produsen domestik dengan â&#x20AC;&#x153;mengendalikan imporâ&#x20AC;? bahanbahan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri merupakan pilihan yang paling pas, katanya. Â&#x201E; RUDI

OPINI INDONESIA 011

OPINI INDONESIA 010

OPINI INDONESIA 011

OPINI INDONESIA 010

Politik

Gamawan Fauzi

Pilkada I Road To RI 1 I KPU I Otda I Strategic Review I Hukum

Presiden Setuju Pilkada Serentak Presiden SBY menyatakan kesetujuannya untuk pelaksanaan pilkada serentak. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu. “saya lapor beliau tadi.

etuju beliau, silahkan diatur. Sebenarnya Presiden setuju kalau memang itu diadakan (secara serentak) supaya lebih efisien,” katanya, seusai menghadap Presiden.Menurut Gamawan, pilkada se-

rentak dengan menggabungkan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, lebih efektif, lebih murah biayanya dan mengefisienkan waktu. Di sisi lain juga mengurangi kebosanan masyarakat terhadap pilkada sehingga diharapkan bisa le-

bih berkualitas. “Tiap dua hari sekali kita dengar berita pilkada ini, bupati ini, dan lain-lain. Jadi sepertinya negeri ini pilkada saja isinya,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya tengah mengkaji secara tepat penerapan pilkada serentak tersebut dan menginisiasi hal ini dalam RUU Pilkada yang telah diajukan. Sebelumnya Mendagri memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislative dan pemilu presiden, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat. Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah. KPU Jawa Timur, misalnya, sudah memutuskan untuk memajukan Pilgub ke tahun 2013, sementara KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan

OPINI INDONESIA 011

PILKADA

FERRY MURSYIDAN BALDAN

untuk menunda tujuh pilkada di tujuh kabupaten. Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR.

Terkait dengan pemikiran pilkada serentak itu, banyak pihak telah menyatakan setujuannya agar pembangunan dapat terlaksana secara terfokus dan masyarakat tidak disibukkan dengan pelaksanaan pilkada yang terus menerus berlangsung, meski untuk daerah yang berbeda. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursyidan Baldan (24/8), mengatakan pengaturan keserentakan pelaksanaan pilkada bukan saja untuk efisiensi pelaksanaan pilkada, melainkan harus juga dimaksudkan untuk mewujudkan suatu priodisasi yang dapat membangun sinergitas pemerintah, mulai dari presiden, gubernur dan bupati/walikota. Oleh karenanya, yang harus dirancang adalah bahwa ke depan ini jadwal pelaksanaan pilkada lima tahunan sudah

Tak Anggarkan Pilgub Pemprov Lampung membuktikan sikapnya sebagai lembaga yang berwenang dalam menganggarkan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung. Pemprov tidak mengalokasikan dana untuk pesta demokrasi lima tahunan itu dalam APBD 2013.

nggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Toto Herwantoko mengatakan, sudah menerima Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2013 dari pemprov. Kini tinggal menunggu badan musyawarah (banmus) mengagendakan pembahasan KUA-PPAS itu. “Anggaran Pilgub tidak ada. Tapi, saya kontak ke pemprov bagaimana seandainya pilgub

OPINI INDONESIA 011

harus dilaksanakan 2013? Pemprov siap menganggarkan. Dari mana anggarannya? Ada program-program yang harus kami bintang-bintangi, itu jalan keluar,” kata Toto kepada wartawan 21/11. Toto menguraikan anggaran program yang bisa dicoret adalah pembangunan yang tidak mendesak di pertengahan atau akhir tahun pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jika perlu, kata dia, bisa mencoret anggaran pem

tersusun secara permanen, yakni April adalah pemilu legislative, Juli dan September untuk dua putaran pemilu presiden-wakil presiden. Berikutnya, enam bulan setelah pelantikan presiden adalah pemilihan gubernur, dan enam bulan setelah pelantikan gubernur adalah pemilihan bupati/walikota. Menurut Ferry, dibutuhkan masa transisi untuk mencapai desain penjadwalan tersebut. Caranya, pilkada setelah Pemilu 2014 hanya dilaksanakan pilkada pada tahun 2015 dan 2016 dan periodenya berakhir pada April 2020. Adapun mulai 20172019 tidak diadakan pemilihan kepala daerah, tetapi diangkat pejabat sementara kepala daerah, yang harus diiikat ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diripada pilkada 2020. EDITOR OI/DBS

bangunan kota baru jika dianggap tidak penting. “Kalau tidak urgen, tetap bisa saja mengganggu Kotabaru. Kalau ada yang harus dilaksanakan sesuai aturan, mengapa tidak didahulukan,”ujar pria berkaca mata ini. Menanggapi isi KUA-PPAS, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, pilgub wajib dianggarkan oleh pemprov berdasarkan UU No.32/2004 dan perubahannya UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. “Kewenangannya ada di pemprov dan DPRD. Seharusnya dianggarkan karena perintah undang-undang bahwa pelaksanaan pilkada wajib dibebankan dalam APBD. Itu undang-undang lho, bukan saya yang ngomong.”ungkap Nanang. Terkait pengalihan program pembangunan untuk mendanai pilgub, Nanang mengatakan pembangunan Kotabaru justru tidak diatur dalam undang-undang. “Enggak ada itu (kotabaru,red). Kalau pilkada itu proses demokrasi, ada undang-undang dan wajib. Sebenarnya pilgub itu amanah rakyat, KPU hanya melaksanakan,” kata Nanang. Sebelumnya, anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap terkait anggaran pilgub tidak ada persoalan. Menurut dia, anggapan pilgub menghamburkan uang, itu tidak masuk akal. Ini karena ada pertanggungjawaban anggaran serta diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tiga bulan. “Ini tuntutan demokrasi. Harga demokrasi mahal karena melibatkan rakyat dan butuh cost,” ungkapnya. EDITOR OI/DBS

ROAD TO RI 1

Elektabilitas ARB Masih Dibawah Golkar Menguatnya dukungan kepada Partai Golkar sebagaimana dicerminkan oleh hasil sejumlah lembaga survei ternyata belum diikuti oleh kenaikan elektabilitas Aburizal Bakrie. Kondisi ini disebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, dicemati seksama oleh internal Partai Golkar dan pada waktunya nanti akan dikaji kembali.

kbar tidak dapat menutupi kegerahannya mencermati perkembangan ini. Idealnya, kata Akbar Tanjung untuk maju pada Pemilihan Presiden, elektabilitas ARB harus diatas Partai Golkar. Dalam berbagai kesempatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu menyatakan, bahwa meskipun penetapan Aburzal Bakri sebagai calon presiden sudah final, tetapi pihaknya (Partai Golkar) akan terus memantau tingkat keterpilihan ARB tersebut. “Bila elektabilitas ARB tidak naik secara signifikan, perlu pembicaraan lebih lanjut di internal Golkar,” ujar Akbar di Jakarta 21/11. Akbar

juga mengatakan, bahwa Ical sendiri sudah memahami hal tersebut dan bahkan Ical sudah melontarkan hal yang sama dalam berbagai kesempatan. “Dia (ARB) juga sebut soal elektabilitas itu minimal 20 persen,” katanya lagi sepertinya memberikan lampu hijau bahwa jika elektabilitas Ical tidak signifikan, maka bukan tak mungkin Golkar akan mengubah keputusan rapimnas tentang penetapan capres. “Atau ada pemikiran lainnya tentang calon presiden Partai Golkar dalam pilpres 2014,” tambahnya. Menurut dia, untuk mengukur elektabilitas itu hanya perlu waktu satu tahun. “Dia dideklarasikan sebagai capres

Partai Golkar Juli 2012 lalu, berarti Juli 2013 sudah pantas untuk diukur kembali elektabilitas capres Golkar itu,” ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa yang tidak kurang penting adalah penguatan institusi partai menghadapi pemilu legislative 2014, karena partai baru bisa mengusung capresnya sendiri kalau meraih 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara pemilih. ICAL DI LAMPUNG Sementara itu di Lampung jumlah pemerhati masalah politik dalam perbincangan dengan OPINI Indonesia beberapa waktu lalu, mengatakan tren Golkar akan keluar sebagai yang terbesar dalam pemilu 2014 sudah cukup terlihat. Hal itu dicerminkan oleh hasil-hasil hampir semua lembaga survei yang menempatkan Golkar di posisi atas dan kemudian disusul PDIP dan Demokrat. Survei LSI bulan Juni 2012 lalu misalnya, menempatkan Partai Golkar meraih 20,9 persen, kemudian PDIP 14 persen dan Partai Demokrat 11,3 persen. Di Lampung sendiri, pada kurun yang sama survei LSI mencatat Partai Golkar Lampung meraih 28,29 persen, PDIP Lampung 16,5 persen, Partai Demokrat Lampung 13,2 persen. Tetapi, para pengamat itu juga mengakui bahwa kemajuan Golkar di Lampung itu ternyata belum bisa diikuti tingkat keterpilihan (elektabilitas) Aburizal Bakri (ARB). “Dalam perbincangan di OPINI INDONESIA 011

KPU masyarakat luas, posisi Ical masih tetap di bawah Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, dan bahkan bersaing ketat dengan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa,” ujarnya. TERUS MENINGKAT Terkait dengan pemilihan presiden 2014 dan peluang Ical memenangkan suara di Lampung, sangat diyakini Ketua DPD Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie. “Kalau soal itu sudah pasti. Karena Aburizal Bakrie itu kan Putra Lampung yang dicintai oleh mayoritas masyarakat Lampung. Jadi yang milih dia nantinya bukan yang Golkar- Golkar saja, tetapi juga

dari masyarakat luas lainnya. Ingat, Ical itu juga bersaudara dengan Syahroedin ZP, Ketua PDIP yang kini gubernur Lampung itu,” kata Alzier. Dia juga berkeyakinan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar itu akan terus meningkat Dengan kerja keras dan jika TUHAN menghendaki, kata Alzier, pada saatnya nanti Ical akan tampil memimpin bangsa kita. Dikatakannya perjuangan ke arah itu sudah dilakukan dan terus ditingkatkan. “Kami sudah memiliki strategi khusus untuk itu. Kami sudah punya banyak kantong suara yang nantinya akan mengalirkan pilihannya ke ARB. Tak perlu grasa-

grusu. Yang perlu kan .. hasilnya. Kami yakin menang karena kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan partai kami cukup tinggi. Misi kami jelas, yaitu ingin membuat rakyat maju dan sejahtera,” katanya. Menurut Alzier, dalam sistim pemilihan langsung sekarang ini, pilpres atau pilkada itu lebih sebagai kompetisi kepemimpinan figure dan bukan kompetisi parpol. Dia memberi contoh pilpres tahun 2009 lalu, dimana pasangan SBY-Boediono berhasil meraih 62 persen suara. Padahal perolehan suara Partai Demokrat hanya 22 persen RIMSON

Rekrutmen KPU Baru Mulai Januari 2013 Surat edaran dari Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik seharusnya bisa meluluhkan hati Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, sebab isi surat itu sama dengan keinginan gubernur untuk mengganti komisioner KPU Lampung jika menginginkan pemilihan gubernur (pilgub) digelar pada 2 Oktober 2013.

nggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, proses rekrutmen komisioner KPU Lampung dan kabupaten/kota akan dimulai pada Januari 2013. Yakni dimulai dengan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) KPU Lampung. Timsel juga dibentuk untuk seluruh KPU provinsi yang masa jabatannya akan berakhir pada 2013. “Ini sudah diinformasikan KPU Pusat kepada kami. Jadi nanti akan ada proses rekrutmen pada Januari, tunggu saja,” kata Handi kepada wartawan usai verifikasi factual di DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Lampung kemarin (21/11). Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan rekrutmen timsel bulan Januari. Jika timsel sudah terbentuk, paling lama dua bulan sudah ada anggota baru yang menggantikan komisioner KPU Lampung yang masa jabatannya berakhir pada September 2013. Kemungkinan besar masa jabatan Nanang cs tidak akan diperpanjang. “Kemungkinannya ada pergantian komisioder di tengah pilgub. Kami selesai bulan September. Pilgubnya bulan Oktober. Nanti yang baru juga punya hak

OPINI INDONESIA 011

terlalu lugu,” kata Nanang yang tercatat dosen FISIP Universitas Lampung ini. Nanang mencontohkan, masa jabatan KPU Lampung periode yang lalu di bawah kepemimpinan Chairullah Gultom berakhir pada Mei 2008. Namun, karena ada tahapan pilgub yang sedang berjalan, masa jabatan mereka diperpanjang sampai September 2013. Sementara pelantikan gubernur terpilih pada Juni 2014. “Artinya kan KPU perlu menyeleksi secara alamiah pada waktunya. Ini memberi contoh yang ringan-ringan saja soal jabatan,” ungkap Nanang.

HUSNI KAMIL MALIK

VERIFIKASI PARPOL Sementara itu, kegiatan verifikasi factual parpol (partai politik) calon peserta pemilu 2014 tahap kedua tingkat provinsi

NANANG TRENGGONO

SJACHROEDIN ZP

menjadi anggota KPU baru dan cepat dilantik (September 2013),” ujar Nanang. Ia menjelaskan instruksi dari KPU Pusat akan dilaksanakan sesuai kebutuhan, kebijakan umum, dan keadilan. “Jadi kalau isu jabatan yang digulirkan akademisi, itu absurd, tidak kuat dasarnya dan

telah diselesaikan oleh KPU Lampung. Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, mengatakan seluruh parpol dinyatakan telah memenuhi syarat “Verifikasi factual seluruh parpol sudah selesai. Nanti kami plenokan,” ujarnya. REPRO : RDR_LPG

OTONOMI DAERAH

Masa Depan Otda Makin Tak Jelas

Pengamat politik dan ekonomi, Dr Nuril Hakim Yohansyah mengakui, pelaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan keberhasilannya, dan bahkan telah menimbulkan berbagai masalah yang berpotensi mengganggu kemajemukan bangsa dan bahkan NKRI.

aya berharap para elite kita melihat secara jernih persoalan yang dihadapi sekarang ini, dan dengan jiwa besar mengoreksi atau merevisi UU Otda sekarang ini,” kata Alumni Lemhannas KRA 1998 itu menjawab Opini dan The Point Indonesia. DR Nuril Hakim yang akrab disapa Udo itu menilai bahwa sesudah Otda berjalan lebih dari 11 tahun (mulai 1 Januari 2001), ternyata tidak berhasil sesuai dengan harapan rakyat. Otda memang telah berhasil memberi peluang lebih besar bagi aspiran kekuasaan, tetapi manfaatnya bagi rakyat boleh dikatakan belum ada sama sekali, katanya. Pemikiran semula bahwa dengan otda focus “perimbangan” politik yang lebih sempit akan medorong kehidupan politik yang lebih sehat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak menjadi kenyataan “Kondisi inilah yang memprihatinkan kita, sehingga sekarang ini sudah banyak rakyat yang memimpikan masa-masa Or-

NURIL HAKIM YOHANSYAH

de Baru dulu,” katanya lagi. “Mungkin saja pemikiran seperti itu tidak terlalu kuat di wilayah perkotaan, tetapi di daerah pedesaan keinduan masa lalu itu cukup terekam dari perbicangan keseharian masyarakat,” tambahnya. Menurut Udo, otonomi daerah yang telah melahirkan masalah-masalah serius, seperti masalah keamanan, konflik social baik horizontal maupun vertical dan juga meredupkan semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa sangat membahayakan

bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tiap hari kita mendengar atau membaca di media massa kondisi yang tidak menyenangkan. Terduga pelaku pembegalan motor misalnya dibakar beramai-ramai oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Lampung Timur beberapa waktu lalu yang memicu konflik antar kelompok masyarakat. Masyarakat juga sudah semakin berani melawan aparat, misalnya ditunjukkan dengan perusakan kantor polisi dan lain-lainnya. Sementara itu, praktek korupsi makin menggurita di semua sector. Inilah yang membuat rakyat gerah dan cepat marah,” tambahnya. Menurut Alumni Lemhannas yang lulus dengan predikat sangat baik dan meraih Piagam Nugraha Saroja itu, di dalam implementasinya juga ruang Otda sering menjadi kabur dan memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas “kekuasan” yang dilimpahkan dari pusat ke daerah tersebut. Konsepsi awal otda, kata Udo adalah mendesentralisasikan berbagai bentuk kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan agar kebijakan-kebijakan semakin mendekati kehidupan rakyat secara langsung. Demikian pula dalam kepolitikan nasional, pilkada langsung diharapkan membangun basis-basis demokrasi di tingkat daerah yang pada kelanjutannya akan semakin memperkokoh pula proses-proses politik di tingkat nasional. “Kerangka makro otda adalah implementasi konsep dekonsentrasi. Inti dari gagasan ini ialah, kekuasaan politik tetap di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan administrasi dilimpahkan ke daerah. Dengan konsepsi ini, keutuhan pemerintahan nasional (NKRI) tetap terjamin,” katanya pula. Sekarang ini, ujar Udo lagi, Otda yang ada di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Padahal, jika yang dimaksud dengan otda adalah agar kebijakan yang bersinggungan langsung dengan rakyat lebih lancar (span of control) maka itu hanya ada di tingkat kabupaten/kota, sementara pemerintahan provinsi yang secara de facto tidak memiliki daerah kenyataannya lebih banyak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.. Gubernur lebih sebagai koordinator bagi daerah kabupaten/kota. Tetapi fungsi itu pun ternyata tidak berjalan optimal. Pada rapatrapat di tingkat provinsi, misalnya, banyak daerah kabupaten/kota yang hanya mengirimkan wakil-wakilnya saja, dan jarang sekali dihadiri langsung oleh bupati/walikota. RIMSON

OPINI INDONESIA 011

STRATEGIC REVIEW

Politik Plura

luralitas merupakan kenyataan yang mustahil bisa kita tolak. Karena kemajemukan agama, budaya, suku bangsa, dan berbagai anasir primordial lain yang melingkupi kehidupan manusia adalah sunnatullah belaka. Seiring perjalanan dinamika zaman yang kian mengglobal, keragaman yang tidak lain merupakan sunnatullah itu pun sebenarnya tidak lagi terbatas pada “soal-soal besar” yang langsung menyangkut ikatan-ikatan primordial manusia (pluralitas besar/konvensional). Sebagai konsekuensi dari makin cairnya batas-batas teritorial negara-bangsa, kenyataan pluralitas yang harus kita jumpai saat ini bahkan telah mewujudkan dirinya dalam apa yang disebut pluralitas kecil/baru: keanekaragaman selera makanan, pilihan genre musik, mode/merek pakaian, atau preferensi gaya hidup secara umum. PLURALISME BUKAN RELATIVISME Tentu saja tidak ada yang patut kita cemaskan dari kenyataan pluralitas tersebut; jika pandangan yang menghargai keanekaragaman, menghormati perbedaan, membuka diri untuk saling belajar dan mau terlibat aktif berdialog mencari titik-titik persamaan (kalimat sawa’) untuk menghindari, atau menyelesaikan, konflik akibat perbedaan, sudah menjadi pandangan hidup kita bersama. Pluralitas justru akan kian memperkaya makna hidup kita. Itulah hakikat pluralisme (Pilliang, 2004: 60) yang harus kita andaikan sebagai panasea untuk problem kebangsaan mutakhir yang kerap muncul akibat kemajemukan yang disalahpahami. Pemahaman pluralisme yang sesungguhnya akan melahirkan, apa yang pernah diformulasikan oleh cendekiawan lain sebagai, pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban—a genuine engagement of diversities within the bounds of civility. Pandangan pluralis yang tidak berhenti memaknai pluralitas sebagai “kebaikan negatif” (negative good) yang dimaksudkan hanya untuk mengikis fanatisme (Hanafi, 2001). Tapi, seperti kita ketahui bersama, ikatan keadaban yang seharusnya mengikat keanekaragaman bangsa ini ironisnya kian hari seolah kian tercerai-berai. Fanatisme malah tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan. Ancaman kekerasan dan bahkan kematian terus menghantui para pengikut Ahmadiyah di mana-mana. Pembakaran rumah ibadah juga masih jadi berita utama yang menghiasi halaman surat kabar dan stasiun televisi

OPINI INDONESIA 011

kita. Pun paket bom/buku yang dengan telanjang menunjukkan pesan kebencian pengirimnya kepada pluralitas. Yang paling mutakhir, seperti dilansir dalam The Jakarta Post (FPI sets its eyes on underground music, 21-3), ancaman atas hak hidup pluralitas juga menimpa para pemusik underground yang dituduh membawa ideologi Zionisme. Bagi sebagian orang, kenyataan pluralitas tampaknya memang masih dianggap sebagai ancaman; alih-alih melahirkan kesadaran pluralisme. Karena pluralisme itu sendiri secara konseptual-teoretik memang banyak di(salah)mengerti dan di(keliru)tafsirkan sebagai paham yang seakan-akan semakna dengan relativisme. Sesat tafsir inilah yang boleh jadi membingkai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme dan secara (tidak) langsung sering dijadikan sumber legitimasi oleh para pelaku berbagai kekerasan berdalih keagamaan. Padahal, sekadar menuturkan kembali apa yang sudah umum diketahui, relativisme adalah paham bahwa nilai dan kebenaran ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berpikir setiap individu atau masyarakat yang di dalamnya semua hal (pandangan, nilai, keyakinan, kebenaran, makna) mengandung kebenaran relatif. Dalam relativisme, soal benar-salah, baik-buruk, moral-amoral, semuanya dianggap bersifat relatif (termasuk agama) dan—ini yang terpenting untuk kita catat—kemungkinan dialog tidak mendapat tempat (Ghazali, 2009: 66; Pilliang, 2004: 60-61). BASIS TEOLOGIS DAN HISTORIS Tapi fatwa tentu saja tidak sama dengan agama. Sebab, setiap fatwa, sebagaimana semua produk penafsiran, selalu mengandung bias dan “cacat”-nya sendiri; dan, karena itu, musti selalu terbuka untuk dikaji ulang, dikritisi, atau bahkan kita tolak— qaabilun li al-taghyiir wa al-niqhasy. Pun fatwa MUI perihal pluralisme. Sebab, pluralisme sebenarnya bukan tidak memiliki akar teologis dan bahkan historisnya dalam sejarah kelahiran Islam maupun negara-bangsa Indonesia. Pada level teologis, kita dengan mudah menemukan ayatayat yang menyokong pluralisme dan mencela kecenderungan antipluralisme. Dalam Q.S. Al Maidah [5]: 48, misalnya, dengan gamblang ditegaskan: “Andaikan Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja”. Atau dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 148: “Bagi tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia

STRATEGIC REVIEW

ralisme Kita Moh. Mukri menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian (dalam berbuat) kebajikan.” Sedangkan celaan atas sikap antipluralisme bisa kita jumpai, misalnya, dalam QS Al An’am [6]: 108 yang melarang kaum muslim mengejek/mencerca (objek sesembahan) penganut agama lain; atau Q.S. Al Baqarah [2]: 256 yang melarang pemaksaan keyakinan. Dukungan teologis atas paham pluralisme sebenarnya kian diperkokoh dalam pengalaman kenabian yang menyantuni realitas kemajemukan lewat tonggak historis yang dikenal sebagai Mitsaq al-Madinah (Piagam Madinah) yang memberikan jaminan kebebasan beragama serta perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan begitu, merujuk kata-kata Abd. Moqsith Ghazali dalam Argumen Pluralisme Agama (2009: 5), selain realitas kemajemukan agama sudah terbentuk sejak awal kenabian, Nabi Muhammad saw. pun sejak dini telah memancangkan semangat pluralisme menjadi kesadaran bersama umat. Di ranah kebangsaan, semangat pluralisme juga memiliki jejak historisnya sejak masa-masa paling dini kelahirannya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda, misalnya, merupakan dua rumusan pluralisme paling awal yang berhasil dikonseptualisasikan founding fathers kita sebagai wujud kesadaran mereka tentang pentingnya merawat kemajemukan dan bahaya yang akan ditimbulkan jika mengkhianatinya. Kecambah semangat pluralisme yang menapasi cikal-bakal semangat kebangsaan itu terus dipelihara dengan baik hingga saat-saat persiapan kemerdekaan dalam sidang-sidang BPUPKI. Bahkan, pencoretan “tujuh kata” dalam teks Pancasila, bisa dibaca sebagai perwujudan sejati pluralisme (Abdillah, 2001: 1314). Tidak boleh kita alpakan, dukungan pluralisme juga diberikan tokoh karismatik NU, KH Ahmad Siddik, dalam gagasan persaudaran (ukhuwwah)-nya yang bermatra tiga: ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan). MEMBUMIKAN PLURALISME Hanya saja, di tengah pasangnya semangat antipluralisme yang terus menyesaki ruang publik belakangan ini, ikhtiar pencarian strategi baru pembumian pluralisme jelas menjadi tak terelakkan. Sebab, selain menunjukkan kekurangberhasilan—untuk

tak mengatakan kegagalan—perjuangan para pendukung pluralisme dalam membumikan misi mulianya, arus balik konservatisme dan fanatisme itu juga mengisyaratkan sebuah imperatif perlunya dicari politik pluralisme baru untuk menjaga “tenda bersama” bernama Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Di titik ini, layak kita pertimbangkan autokritik beberapa penggiat dialog antaragama seperti Trisno S. Susanto (2006, 2007) yang menilai tidak memadainya lagi ikhtiar pembumian pluralisme melulu dengan membaca dan membahasakannya melalui gramatika dan kosakata agama. Horison kepedulian dalam politik pluralisme kita, karena itu, menurutnya harus mulai kita geser dengan mempraktekkan keprihatinan bersama kita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kita perlu mencari, katakanlah, “bahasa moral pascaagama”; di mana politik pluralisme lebih ditujukan untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang potensial bisa kita praktekkan dalam pengalaman konkret sehari-hari kita saat mengelola kehidupan bersama yang melampaui batas-batas suku, tradisi, adat, maupun keyakinan. Kebesaran hati kita dalam menenggang pluralitas selera (makanan, estetik, gaya hidup, atau ideologi) anggota keluarga besar kita, misalnya, sesungguhnya merupakan ikhtiar konkret kita dalam mempraktekkan pluralisme dengan “bahasa moral pascaagama” itu. Pun sikap legawa untuk merangkul “lawan politik”—jika kebetulah kita adalah politisi yang memenangi sebuah perhelatan kompetisi politik, misalnya—dengan semata-mata memuliakan pertimbangan profesionalisme dan kemaslahatan bersama. Selain itu, politik pluralisme pun tentu harus diikuti upaya membangun mekanisme dan jaminan legal yang mengakui kesetaraan sehingga politik pluralisme menjadi bagian integral perjuangan demokratisasi yang lebih bersifat substansial (tidak hanya prosedural): demokrasi yang berbasiskan penghormatan atas HAM. Dengan begitu, paham pluralisme benar-benar akan menuntun semua warga negara memandang dan meletakkan pluralitas sebagai berkah, bukan ancaman yang terus-menerus dicurigai dan dikhawatirkan akan mencederai dan mencemari identitas diri. Karena pluralitas merupakan kenyataan yang mustahil bisa kita tolak.

OPINI INDONESIA 011

HUKUM

LPJKD Ancam Langkah Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Lampung mengancam menempuh langkah hukum jika LPJK versi Kementerian PU tetap menerbitkan sertifikasi badan usaha (SBU).

enegasan ini diungkapkan Sekretaris LPJKD Lampung Topan Napitupulu kemarn (21/11). “Kami menghimbau seluruh perusahaan konstruksi untuk mengurus SBU ke LPJKD. Kemudian, LPJK versi Kementerian PU tidak lagi mengeluarkan SBU. Jika himbauan kami tidak didengarkan, terpaksa kami menempuh jalur hokum,” tegasnya. Menurut Topan, saat ini pihaknya masih mengharap kesadaran masyarakat

jasa konstruksi untuk mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tepatnya pasal 32 ayat 1 alinea 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan. Dengan UU ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi. “Artinya jelas, LPJK dituntut untuk independen, tanpa ada intervensi pemerintah. Hanya LPJK milik kita

KONFLIK LAHAN PT SAHANG, LAMPUNG TENGAH

Warga Minta Kegiatan PRD Dihentikan

arga Padangratu, Surabaya dan Sendangayu meminta Pemkab Lampung Tengah, aparat desa, dan aparat keamanan menghentikan kegiatan sebagian warga bersama kelompok PRD (Partai Rakyat De-

mokraktik) yang melakukan aktivitas penanaman dan perawatan singkong diareal eks hak guna usaha (HGU) PT.Sahang. Kuasa Direktur PT Sahang Bandarlampung Tigor Silitonga juga mengatakan dari hasil pertemuan warga ketiga perkampu-

yang lulus atas ketentuan UU tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan logo dan nama LPJK telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga jika ada pihak lain yang dengan sengaja mempergunakan logo dan nama di luar LPJK resmi merupakan pelanggaran hokum. “Karena itu sekali lagi kami himbau kepada LPJK versi Kementerian PU untuk tidak mempergunakan logo dan nama LPJK. Jangan sampai kasus LPJK di Bengkulu terkait masalah ini terjadi di Lampung,” ucapnya. Ia menambahkan, hingga saat ini sudah ada 150 rekanan yang mengurus SBU di LPJKD Lampung. EDITOR OI/DBS

ngan tersebut juga meminta dinas terkait dan aparat keamanan untuk tidak melakukan pembiaran kepada oknum yang mengatasnamakan pengurus PRD memprovokasi warga untuk bagi-bagi tanah. Kehadiran mereka dapat menciptakan konflik di tengah masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan terjadi bentrok antar suku. Tidak kalah penting, meminta Pemkab Lampung Tengah dan BPN Provinsi menindaklanjuti surat kepastian hukum status eks HGU PT Sahang No.2991/ 20.2-500/VII/2012. Sebelumnya Tigor Silitonga mengatakan budidaya kelapa sawit yang dilakukan PT Sahang tidaklah menyalahi karena perusahaan telah mendapatkan izin usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan pada tahun 2009. “Seharusnya PT Sahang tidak menjadi korban atas kesalahan system administrasi Pemkab Lampung Tengah,” ujar dia. Lebih lanjut Tigor mengatakan warga juga meminta agar pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas kembali. Dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial berupa pencurian, perebutan tanah, dan bentrok antar warga. “Jika dalam waktu 10 hari tidak ada penyelesaian, warga akan menduduki areal tersebut,” katanya. LP

Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa ke Polres Lampung Tengah. Warga menuntut hak atas lahan seluas 500 hektare yang kini dikuasai eks PT Sahang Bandar Lampung (PT Lambang Jaya). TL

OPINI INDONESIA 011

Pariwisata

Rimson Simanjorang

Sosial & Budaya Kebudayaan Lampung yang tergolong lama dan asli sangat beraneka ragam, baik unsur maupun wujudnya dan hampir menyangkut pada semua aspek kehidupan masyarakat pendukungnya.

Budaya Piil Pesenggiri dan Pancasila

uku bangsa Lampung memiliki bahasa daerah, tulisan, sistem kekerabatan, system ekonomi, kesenian, budaya hasil karya dan lain-lain yang merupakan wujud dari budaya cita, budaya prilaku dan budaya hasil karya. Bahasa Lampung termasuk dalam rumpun bahasa Astronesia dan dikelompokkan ke dalam bahasa Melayu. Di dalam peta bahasa daerah di Indonesia, bahasa Lampung merupakan merupakan kelompok dialek Rejang Bengkulu. Berdasarkan asal usul sebagai kelompok bahasa Melayu, bahasa Lampung mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Melayu, baik perbendaharaan kata, maupun dialek yang padanannya sama. Sementara tulisan Lampung atau dinamakan Surat Lampung memiliki tulisan dan atau aksara yang termasuk rumpun tulisan Kaganga, seperti halnya tulisan Makassar, Bugis, Rejang, Bengkulu dan Pasemah. Tulisan Lampung termasuk unsur kebudayaan lama dan asli yang masih banyak ditemukan pada naskah-naskah kuno. Dari aspek system kemasyarakatan atau organisasi social, Lampung mengenal system kekerabatan, sistim kesatuan hidup setempat, kepemimpinan, upacara tradisional dan sebagainya yang kesemuanya diperlukan OPINI INDONESIA 011

SOSIAL & BUDAYA untuk menciptakan keteraturan social. Dalam system kekerabatan adat Lampung menganut hubungan kekerabatan secara patrilinial, walaupun di daerah tertentu seperti di Krui dan Pulau Pisang sebagian kecil menganut system matrilineal. Kelompok kekerabatan Lampung dapat dibedakan menjadi; keluarga inti mencakup ayah, ibu dan anak yang membentuk satu rumah tangga yang disebut menyanak, senuwo, sengalamban = serumah; keluarga luas yang mencakup, ayah, ibu dan anak baik yang sudah berkeluarga atau belum menempati sebuah rumah besar yang disebut nuwo balak. Keluarga luas juga memiliki anggota keluarga yang lebih besar atau satu kakek/buyut yang masih terikat pada suatu rumah asal yang disebut sejurai. Kemudian, klen kecil atau klen besar yang disebut buay atau buay asal. Hubungan kekerabatan ditandai dengan cara menyapa atau memanggil, yang dapat menunjukkan status antar anggota kerabat. Demikian pula mengenai system kesatuan hidup, Lampung mengenal kesatuan wilayah yang disebut megou atau marga, tiyuh/pekon/anek atau kampung, dan umbul atau umo. Marga merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung, sedang kampung wilayah yang terdiri dari beberapa umbul. Dalam hubungan ini dkenal system kepemimpinan tradisional yang dibedakan menjadi dua macam yaitu kepemimpinan dalam kekerabatan dan kepemimpinan dalam pemerintahan teritorial. Pemimpin ini disebut penyimbang. Pada tingkat marga disebut penyimbang marga, pada tingkat tiyuh disebut penyimbang tiyuh dan pada tingkat suku atau umbul disebut penyimbang suku. Kesenian Lampung yang pada umumnya adalah seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni sastra. Seni rupa dalam bentuk arsitektur, ukiran, lukisan, banyak diwujudkan dalam bentuk bangunan rumah, peralatan upacara adat, dan sebagainya, Seni tari seperti tarian adat yang biasa digelar dihadapan pemimpin adat. Demikian pula dalam hal seni suara dan musik serta cerita rakyat, banyak yang menonjol, misalnya dikenal istilah pantun bersahut yang sering dimainkan dalam upacara adat. Dalam budaya hasil kreasi, Lampung memiliki berbagai jenis kerajinan yang tergolong tua, antara lain, kain pakaian, kain nampan, pelepai dan tapis. Ketiga jenis kain ini dibuat dengan teknik tenun tradisional. Khusus kain tapis, setelah ditenun dimotifkan dengan system sulam. Motif-motif dan pewarnaan memiliki nilai seni yang tinggi dan nilai simbolis sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan masyarakat

OPINI INDONESIA 011

Lampung. Motif dan ragam hiasnya umumnya bercirikan flora dalam bentuk geometris, fauna, manusia, dan perlengkapan manusia seperti kapal. Bagi masyarakat Lampung unsur-unsur kebudayaan yang lama dan asli tersebut selain merupakan cerminan kepribadian, juga merupakan nilai-nilai, norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sosialnya. Salah satu kebudayaan lama dan asli yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat potensial terhadap pengembangan kebudayaan nasional, dan mencerminkan nilai dan jiwa Pancasila serta memiliki sifat khas dan mutu yang tinggi adalah PIIL PESENGGIRI. Budaya Piil Pesenggiri merupakan suatu pandangan hidup yang mempertahankan harga diri. Budaya harga diri merupakan

pertaruhkan apa saja, baik daya, dana dan bahkan nyawa sekalipun. Dalam kaitannya dengan budaya harga diri dan budaya malu ini masyarakat Lampung mengenal pepatah â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;Ś..dari pada hidup berputih mata, lebih baik mati berkalang tanahâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;? Falsafah Piil Pesenggiri, merupakan hasil karya dari proses perjalanan hidup masyarakat tradisional Lampung yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara harafiah Piil Pesenggiti berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur di dalam nilai dan maknanya, dan oleh karena itu patut diteladani dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi Piil Pesenggiri diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yng harus menjaga dan me-

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP (tengah) menyerahkan sebilah keris kepada Aburizal Bakrie (dua kiri), menandai pemberian gelar adat (Adok) Lampung

budaya malu yang dalam wujudnya ditunjang oleh unsure-unsur berupa cita hidup, dengan bernama baik dan bergelar terhormat (bejuluk beadek), yang selanjutnya didukung oleh sikap prilaku suka bertamu dan memberi (nemui nyimah), suka bergaul dan bersahabat (nengah nyapur), serta suka tolong menolong dan bergotong royong (sakai sambaian). Pandangan hidup budaya mempertahankan harga diri, menunjukkan adanya sikap menghindar dari perbuatan tercela baik dirinya, keluarganya maupun kelompoknya. Demikian pula untuk mempertahankan harga diri seseorang dapat mem-

negakkan nama baik, martabat secara pribadi maupun secara kelompok. Sebagai prinsip-prinsip hidup bermasyarakat baik masyarakat Lampung Piil Pesenggiri didukung dan ditunjang oleh empat unsur yaitu : Sakai sambaian : Sakai (sesakai) artinya tolong menolong. Sambaian (sesambai) bermakna bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu yang berat dan besar. Prilaku tolong menolong bagi masyarakat Lampung dilaksanakan atas azas kekeluargaan berdasarkan kekerabatan dan ketetanggaan. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan meringankan beban orang lain yang

sedang mengalami penderitaan atau musibah, dan meringankan pekerjaan berat baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kelompok. Contohnya, yaitu jika anggota keluarga, kerabat maupun tetangga mengalami kemalangan, maka masyarakat tidak segansegan memberikan pertolongan baik dana, tenaga, dan pemikiran. Demikian pula pada suatu pekerjaan berat baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, seperti mendirikan rumah, membuka lading, membuat jalan dan sebagainya, dilaksanakan secara bergotong royong tanpa menuntut imbalan atau jasa. Dalam kehidupan berbangsa sikap kerja sama ini perlu terus dikembangkan tanpa memandang derajat maupun latar belakang social. Sikap kesetiakawanan berlandaskan gotong royong demikian tercermin dalam sila keli-

menyerahkan diri dan ingin menumpang di daerah ini dengan baik-baik, maka keluarga yang didatangi itu tidak segan-segan menanggung hidupnya dengan cara memberi sebidang tanah. Bahkan jika perlu diangkat menjadi keluarga melalui adat â&#x20AC;&#x2DC;mewariâ&#x20AC;&#x2122; sebagai adik, kakak, maupun anak. Contoh lain yaitu keberhasilan program transmigrasi di Lampung didukung oleh sikap penduduk asli yang terbuka menerima pendatang. Nengah Nyapur: Nengah artinya suka berkenalan dengan siapapun. Nyapur artinya bersahabat karena pandai bergaul dalam masyarakat. Sikap prilaku suka bergaul, berkumpul dan bermusyawarah bagi masyarakat Lampung merupakan suatu keharusan dimanapun berada. Bergaul dan berkumpul baik dalam kelompok kekerabatan maupun ketetanggaan merupakan

Prosesi Pernikahan Adat Lampung berikut merupakan tata cara yang lebih sering dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun.

ma Pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Nemui Nyimah: Nemui artinya membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan nyimah artinya keinginan untuk memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda ingat dan tanda akrab. Jadi, nemui nyimah mencakup pengertian bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak. Prilaku ini merupakan sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama walaupun di latar belakangi oleh perbedaan prinsip tertentu. Contoh, adanya keterbukaan masyarakat Lampung. Jika ada pendatang yang

perwujudan sikap keperduliaan terhadap lingkungan sosialnya. Demikian pula menentukan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama secara musyawarah/mufakat. Contohnya, musyawarah untuk menyelesaikan suatu konflik antar warga, melaksanakan upacara adat (gawei adat), menyelesaikan kasus pelarian gadis dan sebagainya, diselesaikan dalam perundingan adat yang disebut sidang perwatin yang dihadiri oleh pemimpin adat. Sidang diselenggarapan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat (demokrasi). Bejuluk Beadek: Bejuluk (juluk) diarti-

kan sebagai sikap prilaku bernama atau bergelar yang ditandai dengan pemberian gelar kehormatan (bejuluk beadek) melalui upacara adat besar dengan naik tahta adar (begawei balak cakak pepadun). Seseorang yang menyandang gelar adat merupakan suatu kehormatan bagi dirinya dan keluarganya. Untuk mempertahankan kehormatan itu maka secara moral dia dituntut sebagai panutan dan tuntutan bagi masyarakat sekitarnya. Dari uraian tentang pengertian Piil Pesenggiri dan keempat unsure pendukungnya, tergambarlah bahwa budaya Piil Pesenggiri merupakan suatu pandangan hidup yang lebih bersifat mempertahankan harga diri. Budaya harga diri ini merupakan budaya malu dalam wujud yang bergelar terhormat (bejuluk beadek), yang selanjutnya didukung oleh sikap prilaku suka bertamu dan memberi (nemui nyimah), suka bergaul dan berkumpul (nengah nyapur), serta suka tolong menolong dan bergotong royong (sakai sambaian). Sikap Piil Pesenggiri dan unsure-unsur pendukungnya yang merupakan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia, yang menunjuk adanya sikap bergotong royong, persatuan dan persaudaraan, musyawarah mufakat, bahkan dalam banyak hal menunjukkan adanya toleransi tinggi. Di samping itu Piil Pesenggiri berkedudukan sebagai kepribadian, karena mengandung norma-norma sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku yang bercorak khas bagi masyarakat Lampung. Sedangkan sebagai kontrol social, Piil Pesenggiri mengandung norma-norma yang mengatur warga masyarakat bersikap dan bertingkah laku demi tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian maka Piil Pesenggiri sebagai prinsip yang digunakan dalam kehidupan social bagi masyarakat Lampung merupakan satu totalitas dari bentuk kehidupan, perasaan, pengalaman dan kehendak yang berujud menjadi satu karakter. Prinsip ini merupakan kesadaran social yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia, bila dapat mengembangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam hidup sebagai pribadi, dan dalam hubungannya dengan masyarakat untuk mengejar kemajuan lahiriah dan rohaniah bersama. (Bahan-bahan dihimpun dari berbagai sumber) Penulis adalah anggota Dewan Ahli Majalah OPINI Indonesia, mantan Redaktur Majalah IKAL-TELSTRA Lemhannas dan Penulis Buku Profil Provinsi Republik Indonesia (28 jilid). OPINI INDONESIA 011

KOLOM

Hanya di Indonesia, Koruptor Tersenyum

etua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyatakan hanya ada di Indonesia, wajah koruptor bisa tersenyum di hadapan publik dan hal itu menunjukkan tak ada rasa malu. Syahganda di Jakarta, menyebutkan di negara yang menganut demokrasi serta memerankan hukum secara tegas untuk menghadapi kejahatan korupsi, justru tercipta sebuah penistaan yang melahirkan efek jera. Menurut dia, sejumlah negara yang berlaku keras pada korupsi itu kerap membuat sang koruptor dipermalukan di hadapan publik atau menjadikan kehidupannya merana lantaran perlakuan sistem hukumnya begitu berat dalam mengganjar koruptor di samping berkembangnya kontrol dan moral sosial yang tak menaruh hormat sedikit pun pada keberadaan penjahat kerah putih itu. Bahkan, kata Syahganda, untuk negara tertentu kejahatan sang koruptor bisa pula dikenai hukuman mati seperti diberlakukan oleh China. Ia menilai Indonesia tak terlalu keras dalam menjerat sekaligus menghukum para koruptor sehingga tak membuat perilaku korupsi otomatis dihindari semua pihak dan pencerminan hukum yang lemah itu, sejumlah koruptor acap kali leluasa berkeliaran tanpa terkena sentuhan penegak hukum. Begitu pun mereka yang mudah keluar masuk penjara setelah dihukum dan sebagian lagi tak peduli dengan hukuman mengingat masa penjaranya yang pendek. “Tentu saja, dimensi hukum yang banyak celah kekurangan ini bisa dipandang memberi toleransi pada kejahatan korupsi,”

jelas Syahganda, seraya menegaskan umumnya koruptor mendapat hukuman ringan. Sementara itu, katanya, situasi kemasyarakatan di tanah air cenderung mudah “bersahabat” alias tak membiasakan pengucilan terhadap seseorang yang terlibat korupsi. Dengan demikian, kondisi sosial di Indonesia sebenarnya belum memperlakukan koruptor sebagai musuh bersama, yang selain harus mendapat hukuman serius dari negara, harkat pribadi koruptor yang tercoreng itu juga patut direndahkan di tengah masyarakat. “Jadi, jangan lagi ada kasus seorang koruptor seusai pembebasannya, lalu dipromosikan dengan jabatan. Ini merupakan penghinaan kepada masyarakat luas,” ujarnya. Terkait adanya pejabat yang mundur dalam kasus dugaan korupsi, Syahganda menegaskan hal itu bukan suatu keistimewaan karena telah berlaku di berbagai negara sebagai bentuk pertanggungjawaban moral publik. Ia berharap perbaikan tatanan hukum mendasar guna mendudukkan kejahatan besar korupsi melalui penerapan sanksi hukum seberat-beratnya dan menjadikan para koruptor dimiskinkan untuk dinistakan kehidupan sosial dan ekonominya. Upaya membangun kerangka hukum yang kuat dan budaya penistaan koruptor, katanya, memerlukan perwujudan cepat demi tercapainya kemartabatan bangsa dan negara yang bebas korupsi. Upaya ke arah itu dapat ditumbuhkan secara dini dengan mengenalkan pendidikan antikorupsi untuk para pelajar sejak di tingkat paling rendah agar melahirkan generasi mendatang yang sanggup memerangi korupsi, katanya. ANT

Penerbit : Yayasan Media Wasantara Anggota SPS : No. 358/1986/03/2002 Dewan Ahli : Taren Sembiring Meliala, Rimson Simanjorang, Sudirman Ail, Nuril Hakim Yohansyah, Gunadi Ibrahim, Hasan Zainal Abidin Pemimpin Umum : David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi : Raymond Pemimpin Perusahaan (plt) : A. Syarifuddin Hisbulloh Redaksi : Santi Hastarini, Andriyanto, Rumentha, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Decky Apriadi, Joenjoenan Sari, Iskandar Akbar, Purnaherawan Bank : Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi : Jl. Purnawirawan Raya No. 12/424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp : 0816 4063 04. Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

OPINI INDONESIA 011