Opini 019

PEMILU 2014: KPU TETAPKAN DCT DPR DAN DPD

KETAhANAN PANgAN MAsIh WACANA

EDISI 019 | AGUSTUS | TAHUN II | 2013

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

Presiden TandaTangani UU OrMas

OrMas Bisa diBUBarKan? Ormas pelaku kegiatan anarkis diberi tiga kali teguran hingga penghentian sementara sebelum akhirnya terbukti secara hukum bahwa akibat perbuatannya organisasi itu pantas diberhentikan.

Rp 25.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 019

karikatur

Pendiri Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat (Jakarta) Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan (Bengkulu) Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H

Q

U

O

T

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin

E

36 Caleg Tak ProPemberantasan Korupsi Versi ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan 36 nama calon anggota legislatif (caleg) yang dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. ICW menilai, 36 caleg tersebut diragukan komitmennya untuk memberantas korupsi apabila terpilih.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan caleg-caleg tersebut pernah disebut dalam sejumlah persidangan dan menerima sejumlah uang.

Selain itu, kata dia, ada mantan terpidana kasus korupsi yang ingin membubarkan lembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 36 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, 26 di antaranya mencalonkan dengan nomor urut satu. Ironisnya 10 orang berasal dari Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum.

Hal itu, kata Donal, menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dari partai politik masih sangat buruk. n RR

Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

2

OPINI INDONESIA 019

Bulan Dua Kemenangan .

Bulan ini kita memasuki bulan kemenangan. Tidak hanya kemenangan bangsa kita, yaitu peringatan ulang tahun kemerdekaan, namun juga perayaan kemenangan bagi kaum muslimin yang berpuasa sebulan penuh Ramadhan ini. .

Semoga Lebaran kali ini disertai dengan semangat kemerdekaan bangsa kita memberikan kita harapan akan sebuah Indonesia yang lebih baik. .

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H dan

Selamat Merayakan HUT RI ke 68

Kelompok Penerbitan OPINI INDONESIA :

OPINI INDONESIA 019

3

EDiTOr Mundurnya Peradaban Bangsa

B

icara kekerasan horizontal yang melanda Indonesia sampai saat ini memang tidak ada habisnya. Berbagai berita kekerasan marak mewarnai rung publik dan dan bahkan masuk ke ruang privat kita. Paling baru adalah aksi kekerasan maut di Kendal, Jawa Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan, di manakah peran negara dan pengelolanya? Dan mengapa hanya dikala berhadapan dengan rakyat kecil tak berdaya para aparat negara selalu tegas?

Munculnya aksi demi aksi kekerasan hendaknya benar-benar menjadi bahan pelajaran berharga bagi segenap bangsa ini. Satu hal yang harus dicatat adalah mengapa aksi kekerasan dan premanisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras semacam selalu terulang. Budaya kekerasan itu seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah.

Kekerasan kini bahkan sudah mengkristal menjadi sebuah trend budaya dimana nilai-nilai kekerasan dan ketakutan menjadi nilai-nilai strategis di dalam berbagi aktivitas dan produk kultural.

Ia sudah tidak lagi dipandang sebagai perbuatan kriminal tetapi justru dianggap sebagai komoditas politik yang menguntungkan.

Siapapun dapat menggunakan kekerasan untuk memperbesar peluang mencapai tujuan dan keinginannya.

Sadar atau tidak, hal inilah yang secara kultural merubah wajah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang santun dan toleran terhadap orang lain, kini berubah menjadi bangsa monster yang setiap saat siap memangsa yang lain.

Peradaban bangsa ini nampaknya mundur beratus-ratus tahun ke belakang sementara bangsa lain menatap masa depannya.

Kalau sasaran yang dimangsa itu adalah bangsa asing yang selama ini menindas dan mengeksploitasi Indonesia no problem. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sasaran atau obyek aksi barbarianisme itu adalah saudara sebangsa kita sendiri. Ini tentu sebuah tragedi. Karena budaya mangsa-memangsa saudara sendiri itu bisa mengakibatkan munculnya konflik horisontal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peringatan penting untuk negara adalah kekerasan demi kekerasan yang dibiarkan akan meruntuhkan wibawa negara dan kepercayaan warga negara. n

www.opini-indonesia.com - Suara Lampung untuk negeri -

Berita | artikel | kolom | Destinasi | kuliner | Historia | majalah | kurs | games | Downloads Baca format digital majalah: Opini indonesia, the point indonesia, agro Swakarsa, Food & Health

Satu lagi persembahan:

Kelompok Penerbitan Opini Indonesia

4

OPINI INDONESIA 019

Utama

Ibnu Purna M.

Strategic Review | Organisasi Kemasyarakatan

Jalan Panjang Membubarkan Ormas Benturan kekerasan antara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tertentu dengan kelompok masyarakat di Kendal di bulan ramadhan tahun ini mendapat perhatian luas, karena merupakan benturan yang kerap terjadi.

S

eperti biasa Ormas tersebut berdalih ingin membersihkan tempat-tempat mesum di bulan suci, sesuai ketentuan yang diterbitkan Pemda setempat, sementara itu pihak keamanan dianggap belum melakukan penegakan hukum secara serius. Bentrokan-bentrokan semacam ini, tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena merupakan

masalah yang dikaitkan dengan agama.

Bahkan Presiden SBY memberi perhatian khusus terhadap kejadian itu melalui official statement, memerintahkan aparat terkait melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Ormas yang melakukan kegiatan “sweeping� dan menimbulkan bentrokan kekerasan di lapangan.

Pernyataan resmi presiden itu menunjukkan betapa perhatian pemerintah ter-

hadap tindakan kekerasan amat tegas.

Dalam negara hukum, tindakan main hakim sendiri oleh seseorang atau kelompok atas nama apapun sama sekali tidak dibenarkan. Semua masalah yang timbul dapat diatasi melalui saluran hukum yang resmi, tidak perlu tindakan sepihak.

Di era demokrasi, yang kini sedang berkembang di Indonesia, sebenarnya jaminan untuk berserikat dan mengemukakan pendapat yang diamanatkan dalam UUD 1945 tidak berarti memberi kebebasan tanpa batas kepada semua warga negara, perorangan atau kelompok, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar OPINI INDONESIA 019

5

strategic review hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban kehidupan kenegaraan.

Dengan peristiwa di Kendal yang cukup menganggu keamanan dan ketertiban itu, berbagai pihak serta-merta meminta pemerintah segera membubarkan Ormas tertentu dimaksud. Tapi masalahnya, di era demokrasi ini, untuk membubarkan suatu Organisasi Massa (Ormas) tidaklah semudah seperti yang diperkirakan. Pertama-tama perlu diteliti apakah suatu organisasi massa tersebut telah terdaftar sebagai salah satu Ormas dalam dokumen resmi pemerintah (Kemendagri RI) atau belum?

Karena untuk pembubaran Ormas, jelasjelas diatur dalam Pasal 15 UU Keormasan yang baru mengenai keperluan surat keterangan terdaftar bagi setiap Ormas. Kalau belum terdaftar, lalu apanya yang mau dibubarkan.

Apabila Ormas tersebut telah terdaftar, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani Presiden pada tanggal 22 Juli 2013 (Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada 2 Juli 2013) maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak bisa seketika melakukan tindakan pembubaran suatu Ormas.

Semua mempunyai tahapan regulasi dan validasi. Pasal 59 dalam UU Tentang Keormasan Tahun 2013, telah diatur sedemikian rupa tentang berbagai larangan terhadap Ormas, yaitu: (a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; (b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan

terhadap agama yang dianut di Indonesia; (c) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; (d) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau (e) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 diatas, maka setiap Ormas sesuai Pasal 61 dapat dikenai sanksi berupa: a) peringatan tertulis; b) penghentian bantu-

an dan/atau hibah; c) penghentian sementara kegiatan, dan/atau; d) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi administratif tersebut diatas menjadi tugas Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam Pasal 60 ayat (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus melakukan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran.

Dalam konteks regulasi tersebut, betapa jalan panjang untuk pembubaran sebuah Ormas tidaklah mudah, karena peringa-

Mendagri: Pembubaran Ormas Tidak Mudah Ormas pelaku kegiatan anarkis diberi tiga kali teguran hingga penghentian sementara sebelum akhirnya terbukti secara hukum bahwa akibat perbuatannya organisasi itu pantas diberhentikan.

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertindak anarkis tidak mudah berdasarkan Undang-undang (UU) Ormas Nomor 17 Tahun 2013. “ Penindakan ormas anarkis, saya maunya tegas diatur di UU tetapi kan hasilnya (UU) tidak seperti itu karena dulu dianggap represif,� kata Gamawan di Jakarta, Jumat.

6

OPINI INDONESIA 019

UU Ormas yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juli 2013 itu memuat mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap ormas anarkis yang terlalu panjang prosesnya.

Pengaturan larangan kegiatan ormas diatur di pasal 59 ayat 2 huruf d dan huruf e, yang menyebutkan ormas dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat,

serta dilarang mengambil peran aparat penegak hukum.

Sementara itu, pemberlakuan sanksi bagi ormas yang melanggar larangan itu dilakukan dengan melalui tiga kali teguran sebelum pada tahap pembubaran ormas.

Ormas pelaku kegiatan anarkis diberi tiga kali teguran hingga penghentian sementara sebelum akhirnya terbukti secara hukum bahwa akibat perbuatannya organ-

tan tertulis saja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 mencakup tiga tingkatan, yaitu peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Masing-masing tingkatan tersebut mempunyai durasi waktu berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah barulah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan organisasi setelah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 ( empat belas) hari MA tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan (lihat Pasal 65). Apabila dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Apabila Ormas dimaksud masih juga tidak mematuhi ketentuan selama dijatuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, maka Ormas dimaksud dapat dibubarkan

isasi itu pantas diberhentikan. “Kalau mau mencabut badan hukum ormas itu pun bukan oleh Kemendagri, tetapi Kemenkumham untuk lingkup nasional,� jelasnya. Sementara itu, untuk ormas yang berulah di lingkup daerah, penyelesaiannya dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan yang melewati proses tidak singkat.

Seperti di Kabupaten Kendal, bentrokan antara anggota ormas Front Pembela Islam (FPI) cabang Temanggung dan warga setempat yang merusak fasilitas umum dan menyebabkan seorang warga meninggal dunia. “Ketika Pemda merasa dirugikan lalu mengajukan tuntutan secara perdata itu bisa saja, kalau di-`blacklist` (dimasukkan daftar hitam) itu nanti tergantung pengadilan yang putuskan,� katanya n ANT/RR

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran. Artinya, Ormas dimaksud masih bisa melakukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dengan pertimbangan regulasi di atas, maka suatu Ormas dapat saja dibubarkan, namun tentu Ormas yang sudah sesuai dengan semangat UU yang baru, yaitu telah terdaftar secara resmi. Selain itu semua tahap harus dilalui, mulai dari peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, peringatan tertulis ketiga, penghentian bantuan dan/ atau hibah, penghentian sementara kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, sampai upaya kasasi ke MA dari Ormas yang terancam dibubarkan.

Jadi tahapannya cukup panjang dan memerlukan waktu yang lama dan bisa melelahkan.

Hal ini tentunya dimaksudkan agar Pemerintah tidak semenamena membekukan atau membubarkan suatu Ormas. Inilah makna dari suatu demokrasi.

Menyadari kebebasan berserikat di era demokrasi ini, maka pemerintah tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum tanpa basis regulasi yang jelas dan sah. Karena itu, untuk mengatasi tindakan kekerasan atau main hakim sendiri terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti sweeping terhadap orang atau kelompok masyarakat yang dianggap menyalahi aturan, pengrusakan fasilitas publik, dan lainnya, menurut penulis akan lebih efektif jika kita dorong saja pada kerangka hukum pidana sebagaimana yang diatur secara lengkap dalam KUHP. Pembubaran Ormas memang dimungkinkan, tapi perilaku Ormas sekarang juga cenderung bergerak mengikuti ruang demokrasi yang bebas seperti halnya pembentukan partai politik di era reformasi, berganti baju, namun tetap diisi oleh orang-orang yang sama secara fisik dan karakter. Jadi cara yang paling jitu, sekali lagi menurut pendapat penulis, terhadap mereka yang membawa bendera Ormas, yang sering melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri, akan lebih efektif ditindak melalui penegakan hukum pidana terhadap oknum-oknum anggota Ormas yang melakukan tindakan kekerasan. Namun dengan catatan, aparat

keamanan harus benar-benar aktif dan proaktif menangani tindakan kekerasan tanpa pandang bulu, kemudian mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

Pada sisi lain, di era reformasi, ada kecenderungan Pemerintah Daerah (Pemda) berlomba membuat Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda pelarangan penjualan minuman keras dan kegiatan asusila lainnya. Namun, Perda tersebut tidak cukup dikomunikasikan kepada pihak aparat penegak hukum, sehingga banyak Perda semacam itu tidak terlaksana dengan baik.

Dalam koindisi kekosongan pelaksanaan

Perda secara benar itu, apabila ada Ormas yang cenderung ingin mengambil alih tugas tersebut, maka tanpa sadar apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah tupoksi aparat keamanan negara (kepolisian). Ini lah kondisi yang harus pula disadari oleh Pemda dalam membuat regulasi di tingkat lokal. Pemda tidak boleh hanya berhenti pada pembuatan Perda, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Perda yang dibuat sesuai kondisi masyarakatnya, dan disosialisasikan bersama aparat terkait dan masyarakat agar pelaksanaanya lebih efektif serta tidak menimbulkan kegalauan publik, karena kondisi ini juga ditengarai sebagai salah satu pemicu timbulnya berbagai bentuk konflik di tingkat lokal.

Selanjutnya kepada saudara-saudara kita yang ingin melakukan gerakan pembangunan moral bangsa, sudah saatnya untuk introspeksi agar kedepan kiranya dapat dilakukan gerakan-gerakan sosial yang lebih produktif tanpa perlu adanya tindakan permusuhan dan kekerasan. n SKAB/RR

OPINI INDONESIA 019

7

hukum

Presiden Sudah Tandatangani Undang-Undangnya

Ormas ‘Kekerasan’ Bisa Kena Sanksi Setelah disahkan DPR-RI pada 2 Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juli 2013 telah menandatangani pengesahan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

U

ndang-Undang yang terdiri atas 87 Pasal ini antara lain mengatur tentang Asas, Ciri dan Sifat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); tujuan, fungsi dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajibann; organisasi, kedudukan dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART Ormas; Keuangan; Badan Usaha Ormas; Pemberdayaan Ormas; Ormas yang didirikan Warga Negara Asing; pengawasan; larangan; sanksi; dan ketentuan peralihan.

Disebutkan dalam UU ini, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara su-

8

OPINI INDONESIA 019

karela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Asas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” bunyi Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2013 ini.

Menurut UU ini, Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau

lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum Yayasan. Ormas sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

“Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud tidak memerlukan surat keterangan terdaftar,” bunyi Pasal 15 Ayat (1,2,3) UU tersebut.

UU ini juga menegaskan, bahwa Ormas berkewajiban: a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI; c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d.

Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59 Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2013 ini menyebutkan, Ormas dilarang menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi lambang negara Ormas; menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya degan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan sparatis atau organisasi terlarang; atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan kegiatan sparatis; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

“Ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik, dan menganut, mengembangkan, serta

ANALISA menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,� bunyi Pasal 59 Ayat (3b dan 4).

Ditegaskan dalam UU ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan mengenai larangan dimaksud.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian bantuan dan/atau hibah; c.

Penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. “Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung,� bunyi Pasal 65 Ayat (1) UU tersebut.

Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sementara, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. “Sanksi pencabutan badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum,� bunyi Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu.

Dalam ketentuan penutup disebutkan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Juli 2013. n SKAB

Mengapa Orang Memilih Radikalisme?

Paling kurang ada lima sebab yang mendorong lahirnya radikalisme yang dapat disederhanakan menjadi tiga yaitu ketidakadilan, pola pikir hitam putih dan kecemasan.

Oleh: Mujiburrahman

ertanyaan yang amat menggoda kita adalah mengapa orang memilih paham dan atau gerakan radikal? Dengan mencoba menjawab pertanyaan ini kita diharapkan dapat lebih memahami apa yang kini tengah terjadi di masyarakat. Dan sedikit banyak dapat meraba-raba apakah kiranya langkah-langkah yang tepat untuk mencegah tumbuh suburnya radikalisme.

harus direvisi lagi sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa saja.

Berdasarkan sila yang pertama ini maka Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam melainkan negara yang multirelijius. Ketika kompromi ini terganggu dan satu kelompok yang tengah berkuasa bergerak ke arah yang ekstrim maka muncullah kelompok yang menentangnya secara ekstrim pula.

Jika kita cermati sejarah gerakan PRRI kita akan menemukan bahwa gerakan radikal itu muncul karena ketidakpuasan dengan pemerintah pusat yang dianggap terlalu dominan. Begitu pula gerakan Darul Islam (DI) yang memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) sebenarnya dipicu oleh rasa kecewa yang mendalam dikalangan para pejuang yang disingkir-

Pertama, sebuah negara otoriter yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan terhadap rakyat dan yang menganggap kekuasaan identik dengan kebenaran akan mudah melahirkan gerakan radikal.

Sudah menjadi hukum sejarah jika ada suatu kelompok yang berlaku ekstrim maka cepat atau lambat akan muncul kelompok ekstrim lain yang melawan kelompok itu. Hal ini tampaknya berlaku universal dimanapun dan kapanpun.

Dalam sejarah politik Indonesia Pancasila sebenarnya adalah kompromi antara dua golongan yang berseteru yaitu golongan kebangsaan dan golongan agama. Yang pertama ingin Indonesia menjadi negara sekuler berdasarkan rasa kebangsaan yang kedua ingin Indonesia menjadi negara Islam yang diwadahi dalam suatu negara-bangsa.

Piagam Jakarta yang menyebutkan prinsip pertamanya adalah ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan langkah kompromi awal antara kedua golongan ini. Namun kompromi itu kemudian

kan dari jabatan karena tidak memiliki pendidikan formal. Mereka merasa sudah diperlakukan secara tidak adil sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih gerakan radikal.

Pada masa Orde Baru paling kurang hingga akhir 1980-an orientasi politik pemerintah sangat sekuler dan Islam politik diberangus habis. Islam politik dianggap sebagai ekstrim kanan yang harus dibasmi. Maka bukan hanya partai politik tetapi

Tulisan pernah dimuat di Buletin Kerabat, Kanwil Kemenag Prov.

Kalsel

P

OPINI INDONESIA 019

9

KONFLIK PILGUB ANALISA

Ingatkan Masa Jabatan Komisoner KPU Lampung

heran kalau radikalisme mengundang ormas-ormas juga dipaksa untuk menjadidaya tarik. Orang sudah bosan dan frustakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. si menghadapi kesusahan sementara jalan Diskusi soal konsep negara Islam dan keluarnya tidak jelas maka tampaknya suPiagam Jakarta juga cenderung dilarang. dah buntu. Maka pilihan yang seperti nya Karena termasuk dalam wilayah SARA masuk akal adalah membongkar kemam(Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). panan dan menggantikannya dengan seMaka tak heran jika pada waktu itu diamSoalatau masa jabatan komisioner Pemilihan Umum (KPU) suatu yang baru yang diharapkan dapat diam terang-terangan muncul kelom- Komisi mengubah keadaan2013, menjadilebih pok radikal denga Islam. Protes Lampung yangideologi akan habis pada 23 September Ketuabaik.

Cita-cita radikal Prof. itu semakin keras kaum Muslim di Tanjung Priok di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilukaum (DKPP) Dr. menarik minat manakala ia dikaitkan dengan tahun 1980-an yang dipimpin Amir Bikki Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat bekerja agama ajaran yang diyakini berasal dari adalah salah satu contoh dari fenomena sesuai aturan Tuhan Yang Maha Benar. Maka munculradikal dimasa Ordeperundang-undangan.

Baru. lah radikalisme agama.

Karena itu pulalah ketika Orde Baru tersingkir, kelompok-kelompok radikal Ketiga, politik internasional yang tidak muncul ke permukaan. Mereka itu umumadil dan seimbang juga turut memicu lanya sudah bergerak sejak zaman Soeharto hirnya radikalisme. tetapi baru munculkan diri di era ReformaPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalsi karena sudah ada kebebasan. nya adalah perhimmpunan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi sudah maklum bahwa PBB belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan bagi bangsa-bangsa.

Adanya beberapa anggota istimewa di Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto jelas mencerminkan tiadanya kesetaraan itu. Belum lagi tingkah polah kebijakan politik luar negeri Amerika sebagai ‘polisi dunia’ yang seringkali berstandar ganda.

Amerika sering kali menggembar-gemborkan pereski itu urusan KPU (periodisasi lunya penegakan HAM enggan berkomentar lebih jauh.

Diatetapi meKPU Lampung, Red), menyangkut dalam kasus Palestingatakan, masa jabatan KPUkonflik adalah kewenamasa jabatanmudah KPUD,bersemi KPU Pusat agar na-Israel. membela Israel Kedua, radikalisme kengan KPU Amerika Pusat danselalu tetap sesuai aturan. tetap berpegang pada perundangmeskipun ia memperkosa hak asasi orangtika mayoritas masyarakat hidup dalam ’’Pokoknya KPU harus bekerja sesuai atuundangan,” kata Jimly di Jakarta, beberapa orang Palestina.

Serangan dan sekemiskinan sementara elit penguasa ran hukum, bekerja sesuaiAmerika bunyi undangwaktubermewah-mewah lalu. kutunya terhadap Irak dan Afganistan hidup dan berlebihan. undangnya.

Bila melanggar, tentunyaadaitu Diketahui, Jimlyekonomi pernah yang melontarkan lah contoh lainjabatan yang memilukan pula.meDalam keadaan timpang (perpanjangan KPU, Red) tidak wacana Pilgub sosial Lampung padadan 20Lebih dari itu negara-negara kecemburuan akanmundur meningkat miliki kekuatan hukum,” ujarnya. maju 15. Ketika menjadi (berkaitan sainsKomisioner dan teknologi) seringkali rasa percaya antarapembicara penguasapada dan sebuah rakyat Sebelumnya, KPU Pusat Ferdiskusiterus politik di Bandarlampung beberapa meraup keuntungan yang amat besar KPU dari akan menipis.

Kondisi negara kita ry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, waktuharus lalu, mantan Konkekayaan alam yang ada di Lampung negara-negajujur diakui ketua masihMahkamah amat mempritetap mengupayakan Pilgub distitusi (MK) ini menegaskan, agar Pilgub ra berkembang.

Maka ketimpangan keshatinkan dilihat dari segi pemerataan kesgelar pada tahun ini.

Karena itu, pihaknya Lampung legitimate tak rawan gugatan, ejahteraan penduduk amat terasa ejahteraan.

Jika kitadan berbicara soal maytelah memplenokan danbumi memutuskan undimundurkan saja pelaksanaannya pada antara utara dan selatan, dan oritas dan minoritas.

Kata Djohan Effendi tuk memperpanjang masaantara jabatanbarat komisio2015. mayoritas itu adalah kaum miskin timur.

Semua ini pada akhirnya mendormaka ner KPU Lampung hingga dilantiknya Lalu, bagaimana keabsahan jabatankaum KPU ong orangterpilih. tertarik Hanya, kepada hingga ideologikemarin radikal papa dan yang minoritas itu adalah gubernur Lampung jika pilgub mundur pada 2015 yangPusat bercita-cita ingin meruntuhkan elit yang berkuasa.

KPU belum menerbitkan SK perpanjaseperti saran Jimly?

Ditanya begitu, kekuasaan yang tiranik dan mengDalam kondisi yang demikian ituJimly tidak ngan tugas global KPU Lampung.

Ferry menam-

M

8 10

OPINI INDONESIA 019 OPINI INDONESIA 019

bahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan gantikannya dengan kekuasaan baru yang KPU Lampung berakhir pada 23 September adil dan diyakini sebagai ‘Kerajaan Tuhan’ 2013.

“Mau last minute, kita bisa terbitkan. di muka bumi.

Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan mereka,” ungkapnya.

Keempat, radikalisme muncul akibat pola berpikir yang hitam-putih matematis DEMO KONTRA serba PRO pasti.

Sementara aksi semuanya unjuk rasaharus pro dan Kalau tidakitu, dapat dikontra Pilgub 2013Cara terusberpikir berlanjut.

Di Jatolak semuanya. semacam karta, perwakilan Lampung ini mudah diikuti dari dan Rakyat orang tidak perlu Menggugat (RLM) Komisioner mengernyitkan dahibertemu berlama-lama.

KPU Pusat Ida Budiarti sekitar satu jam di Misalnya buat saja dua kelompok besar kantor KPU Jakarta, kemarin (10/9) di dunia ini:Pusat, Muslim lawan kafir. Kelomsiang.

Koordinator Edi sedang Agus Yanto pok sendiri adalah RLM muslim yang menyampaikan dukungan moral kepada ada di luarnya termasuk orang-orang Islam KPU Pusat. Yakni menginstruksikan lain adalah kafir. untuk Kelompok sendiri diangKPU lampung agar konsisten melakukan gap paling benar dan paling baik.

Kelomsemua tahapan pilgub. pok lain dianggap salah dan jahat. Dalam Perwakilan RLMpenafsiran juga menyampaikan kaitannya dengan agama cara masukan terkait langkah-langkah strategis berpikir hitam-putih tampak pada orangyang KPU Pusatpenafsirandalam meorangharus yangdilakukan hanya menerima nyelesaikan Lampung. penafsiran Masukan nya saja yangkasus benar sedangkan tersebut di antaranya melakukan koordinalain dianggap pasti salah. si intensif dengan Mendagri Gamawan FaBagi orang seperti ini kitab suci agama uzi dan DPR RI . matematika Sehingga, Mendagri memlaksana rumus yang ditafsirberikan terobosan.

Misalnya dengan kannya solusi menjadi dasar dari radikalisme. memberikan dana talangan melalui KPU Pusat.

Selain itu, kata dia, RLM juga menyamKelima, radikalisme muncul akibat kripaikan masukan untuk langkah sis yang bermuara darimelakukan dampak-dampak hukum melakukan gugatan ke Mahkamah negatif modernisasi.

Konstitusi (MK) terkaitcenderung perbuatan terkonguberMasyarakat modern nur Lampung yang menghalang-halangi sentrasi di kota-kota yang padat denga pilgub.

Serta tidakyang melaksanakan kewapersaingan hidup ketat. Di kota injibannya dalam hal penganggaran. dividualisme semakin terasa. Orang hidup Sementara, Ida Budiarti menyampaikan sendiri-sendiri dan acuh tak acuh. bahwa akardengan masalahtetangga Pilgub Lampung adalah Kadang pun tidak semtidak adanya good will dari Mendagri.

Unpat mengenal apalagi saling membantu. tuk itu KPUkota Pusatyang akanramai melakukan upayaAkibatnya, dan padat itu upaya Mendagri melakukan good will. justru agar melahirkan rasa sepi yang mendaTermasuk hukum di lam. Orangmelakukan merasa sepigugatan di tengah keramaMK. ’’Kami sedang mempelajari dengan ian. Pergilah anda ke mall sendirian danbaliik pelanggaran hukumnya,’’ Ida dalam hatlah betapa banyak orangjelas lalu-lalang di rilis demo kontratak Pilgub 20mal tersebut. itu tetapi Aksi sangat mungkin seorang 13 Gerakan pundilancarkan di antara mereka adaMasyarakat orang yangLamanda pung (GMLB) dan Front Aksi Anti kenal Bersatu dan menegur anda.

Gratifikasi LSM ini kembali meKeadaan(Fagas). sepertiDua ini akan semakin terasa nuntut limaorang-orang komisioner KPU unperih bagi yangLampung semula tumtuk jabatannya. buhturun di desadan lalumenanggalkan pindah di lingkungannya.

Koordinator Heri mengataSementara diaksi kota.

Di Burmelli desa ia merasakan kan, KPU Lampung lebih mementingkan solidaritas dan kebersamaan dalam kekepentingan individu ketimbang kolektif. luarga dan masyarakat di lingkungannya.

Itu dibuktikan dengan sikap KPU Lampung Sementara di kota ia merasa sendirian teryang membohongi rakcabut membodohi dari akarnya dan (deprivasi). yat.Dalam kondisi inilah kelompokRDR/DBS radikal RAYMON/

TAHAPAN PILKADA mengapa radilkalisme muncul. Jika kita dan tayangan di koran, televicermati lebih jauh maka kelima sebab itu si, dan lebih-lebih di internet mungkin dapat disederhanakan menjadi yang sulit dikontrol seringkali Pasal 65 tiga saja yaitu ketidakadilan, pola pikir himenambah daftar krisis mor(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan tahap tam dan putih danpelaksanaan. kecemasan. Maka tantanal tersebut. melalui masa persiapan (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: gan bagi kita adalah dapatkah kita mewuBagi orang-orang yang (a) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masajudkan jabatan;keadilan? ingin hidup berakhirnya sesuai tuntuDapatkah nan moral agama masa keadaan (b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya jabatan kepala daerah; negara memperlakukan rakyat dengan adil sekaligus mensejahterasemacam ini amat meresah(c) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan kan mereka secara merata sehingga nyatakan terlebih bagi mereka yang pemilihan kepala daerah; lah keadilan sosial itu? Dapatkah bangsaberusia remaja dan pemuda. (d) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; bangsa di dunia mewujudkan keadilan Misalnya jika sebagian maha(e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau‌. melalui PBB atau sarana lainnya? siswa melakukan pergaulan (3)‌‌ dst.

Dalam menyikapi pola pikir hitambebas maka sebagian mahayang cenderung membentuk suatu perputih tugas besar kita adalah bagaimana siswa lainnya ingin menjaga Pasal 86 kumpulan solid dengan kesetiakawanan mencerdaskan masyarakat. Kecerdasan di diri akan berusaha untuk mencari peganPemungutan suara pemilihan pasangan kepala daerah danada wakil kepala daerah yang(1)tinggi akan menimbulkan daya tarik sinidiselenggarakan bukan sekedar kepintaran, melainkgancalon moral.

Maka ketika pengajianpaling lambat (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah luar biasa.

Apalagi jika1kesetiakawanan itu an kearifan. Adapun kecemasan manusia pengajian keagamaan mereka berakhir. akan tertarik diembel-embeli dengan agama.

Suatudengan ke(2) Pemungutan suara dilakukan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, dan nama pasanganberat modern ia foto, merupakan tantangan ikut.

Kadang-kadang paham keagamaan percayaan tentang yang mutlak benar dan bagi semua agama. Dapatkah agama memyang diajarkan di pengajian itu justru bercalon. janji(3) kebahagiaan abadi di surga. bangun budi pekerti manusia yang luhur sifat ekstrem dan radikal.

Namun merePemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan Krisis psikososial tersebut diperburuk dan menyajikan ajaran dan praktik yang ka akhirnya menerima paham radikal itu lagi oleh krisis moral baik yang terjadi menyejukkan hati toleransi terhadap perantara lain karena berada di lingkungan Pasal 112 di kalangan pejabat seperti korupsi yang bedaan dan penuh kasih terhadap sesama yang ekstrem pula yakni ekstrem sekuler Biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD. merajalela atau pergaulan bebas yang memanusia? Wallahua’lam bi al-Shawab dan bebas. landa anak-anak muda. Berbagai berita Demikianlah antara lain sebab-sebab nRR

UU NO.32 TAHUN 2004

Sumber : UU RI No.32 Tahun 2004

22

OPINI INDONESIA 019

OPINI INDONESIA 019

11

12

OPINI INDONESIA 019

OPINI INDONESIA 019

31

Pemilu

Husni Kamil Manik

Daftar Calon Tetap

KPU Tetapkan DCT DPR RI dan DPD Daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI sebanyak 6.607 orang memperebutkan 560 kursi DPR RI. Sementara DCT DPD di 33 Provinsi sebanyak 945 orang memperebutkan 4 kursi di setiap provinsi masing-masing.

K

omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI sebanyak 6.607 orang. Para caleg dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 tersebut akan memperebutkan 560 kursi DPR RI. “DCT DPR RI Pemilu 2014 berjumlah 6.607 orang yang akan memperebutkan 560 kursi DPR RI di 77 daerah pemilihan di seluruh Indonesia,” ujarnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, usai menggelar rapat pleno penetapan DCT di Jakarta, Kamis (22/8).

Total caleg yang diusulkan partai politik sebanyak 6.641 orang. KPU mencoret 33 caleg karena tidak memenuhi syarat, sementara satu orang caleg mengundurkan diri sehingga DCT DPR RI untuk Pemilu 2014 menjadi 6.607 orang.

DCT ditetapkan setelah petugas melakukan penelaahan, penelitan dan penyusunan DCT dari tanggal 9 Agustus 2013. Sebelum penandatanganan DCT, KPU memberi kesempatan kepada perwakilan partai politik untuk mengecek nama, nomor urut dan foto calegnya.

DCT memuat tanda gambar dan nomor urut partai, nomor urut calon, nama

calon dan pas foto terbaru. DCT ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU setelah dicek masing-masing perwakilan partai politik. “Penetapan DCT ini dapat dilaksanakan tepat waktu berkat kerja keras dari penyelenggara dan peserta Pemilu,” terang Husni.

Berdasarkan nomor urut partai dan jumlah calegnya, DCT Partai NasDem 559 orang, DCT PKB 558 orang, DCT PKS 492 orang, DCT PDI Perjuangan 560 orang, DCT Golkar 560 orang, DCT Gerindra 557 orang, DCT Partai Demokrat 560 orang, DCT PAN 560 orang, DCT PPP 548 orang, DCT Hanura 558 orang, DCT PBB 556 orang dan DCT PKPI 539 orang.

Setelah penetapan DCT, partai politik tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengganti calegnya baik karena meninggal dunia ataupun terbukti melakukan OPINI INDONESIA 019

13

PEMILU pelanggaran administrasi seperti pemalsuan dokumen.

Terhadap caleg yang meninggal atau terbukti memalsukan dokumen setelah penetapan DCT, KPU akan melakukan pencoretan tanpa penggantian meski mempengaruhi kuota perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Daftar Calon Tetap DPD Pada rapat pleno KPU, Rabu malam (28/8), ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 Provinsi sebanyak 945 orang.

“DCT DPD RI berjumlah 945 orang, terdiri dari 826 orang laki-laki dan 119 orang perempuan,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan DCT DPD dengan jumlah terbanyak yakni 63 orang dan Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan DCT DPD dengan jumlah paling sedikit hanya 13 orang.

Daerah dengan persentase DCT perempuan terbanyak adalah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 25 persen dan paling sedikit di Provinsi Maluku Utara hanya 3 persen. Total persentase perempuan untuk DCT DPD RI Pemilu 2014 sebanyak 13 persen.

Awalnya bakal calon DPD yang mendaftar berjumlah 1.033 orang. Setelah dilakukan verifikasi KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 947 orang. Perkembangan dari DCS menuju DCT ternyata mundur 1 dan 2 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta bertambah

1 orang yang memenuhi syarat. Sehingga total DCT DPD RI menjadi 945 orang.

Setelah penetapan DCT, KPU membuka ruang penyelesaian sengketa sampai tanggal 14 November 2013. Penyelesaian sengketa diawali melalui forum musyawarah dan mufakat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika bakal calon anggota DPD yang merasa kepentingannya dirugikan, tidak dapat menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara (PTTUN).

Pencoretan nama calon DPD dari DCT masih dimungkinkan jika calon tersebut nyata-nyata melakukan pemalsuan dokumen atau menggunakan dokumen palsu.

KPU akan mencoretnya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hu-

kum tetap. Selanjutnya KPU menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan keputusan tentang penetapan DCT anggota DPD tersebut.

Para calon anggota DPD ini akan berkompetisi untuk memperebutkan 4 (empat) kursi di setiap provinsi masingmasing. Empat orang yang memperoleh suara terbanyak otomatis akan menjadi anggota DPD mewakili provinsi tersebut.

Untuk pelaksanaan kampanye, calon anggota DPD dapat mengangkat juru kampanye orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan. Juru kampanye calon anggota DPD, orang seorang atau organisasi tersebut harus terlebih dulu didaftarkan ke KPU sesuai tingkatannya. n KPU/RR

Anggaran Pemilu 2014 Rp17 Triliun Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp17 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

P

emerintah menganggarkan Rp17 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk Pemilu 2014. “Belanja (spending) pemerintah itu besar, yakni Rp17 triliun belum lagi dari 12 parpol yang pasti mengeluarkan budget yang sangat besar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai Pidato Kenegaraan Presiden di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

14

OPINI INDONESIA 019

Hatta meyakini belanja pemerintah yang besar pada Pemilu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2014.

“Dampaknya sangat besar sekali. Jadi akan menggerakan ekonomi,” ucapnya.

Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya di DPR, Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Pemilu 2014 berlangsung lancar, tertib dan damai.

“Sungguh, ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya,” ujarnya.

Presiden juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti dapat memenuhi standar-standar yang berlaku secara universal, yang memenuhi asas bebas dan adil. (ant)

PENGAWASAN PEMILU

Sadap Menyadap Pemilu Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengatakan, kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi proses pemilu akan lebih efektif jika mereka dibekali dengan alat penyadap seperti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

yang lebih sering melakukan kejahatan Pemilu ketimbang penantang.”Ada kekuatan yang ingin membajak demokrasi, mafia. Ini fakta menjegal satu sama lain dengan penyelenggara ikut terlibat. Mafia pemilu itu sebuah sistem.”

Paparan Boni tersebut terpancar dari beberapa kejadian atas kejahatan sengketa Pemilu yang berlangsung di daerah-daerah. Menurut Boni, untuk mencegah ini, Bawaslu dan Panwaslu dapat menyiapkan masuk tersangka terorisme. Dengan demialat perekam sebagai alat bukti pelangkian, dinamika politik cukup tinggi. Potensi garan dan kejahatan oleh mafia pemilu. konflik non politis lebih pada kasus-kasus “Bawaslu perlu diberikan alat sadap.” usulyang berkaitan dengan isu pertanahan dan nya. perburuhan. Di daerah itu terdapat sejumlah Terkait dengan masalah sadap-menyperusahaan besar perkebunan. adap ini, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Dalam momen tertentu kerawanan itu bisa Kumolo menilai Badan Pengawas Pemilu berubah menjadi politis.

(Bawaslu) tidak perlu sampai diberi kekuaDalam hal afiliasi kepolitikan, masyarakat saan penyadapan, jika bersikap netral dalebih bersifat pendukung dengan sebaran lam pelaksanaan Pemilu. yang hampir merata di tiga parpol besar yaitu Karena menurut Anggota Komisi I DPR, Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai syarat sebuah Pemilu yang demoktaris Golkar. Khusus untuk dua parpol besar PDIP setidaknya jaminan KPU. Dan Bawaslu terkesan sifat dukungan supporternya agak netral--melaksanakan tugasnya sesuai UU. fanatik. Sebab itu, perlu diwaspadai konflik Selain itu, IT KPU harus transparan yang terjadi di tararan elite politik karena bisa dan tidak ada money Politik dan intelijen cepat merembet ke bawah. Selain itu, belum negara, aparatur negara harus netral. Ditaadanya kepastian dari KPU Lampung apakah mbah pengawasan. pilgub akan dilaksanakan tahun 2014 atau di“Kalau Bawaslu netral tidak perlu sammundurkan ke tahun 2015 membuat situasi pai diberi kekuasaan penyadapan,” tegas daerah sulit dikatakan kondusif.

Politisi Senior PDIP ini sebagaimana dikuSebagaimana diketahui di kabupaten Mesuji tip dari Tribunnews.com. terdapat sejumlah perusaahaan perkebunan Tjahjo bisa paham pandangan penybesar yang sampai saat ini memendam “konadapan diutarakan pengamat. Banyaknya flik” dengan warga setempat. Selain itu, adapara pengamat yang menyampaikan penya rencana penggusuran ratusan KK perammikiran tersebut karena pengamat resah bah dari kawasan register 45 bisa sekali menterkait indikasi-indikasi penyelenggara jadi isu-isu yang ikut memanaskan situasi.

Pemilu masih bermain- main.

Potensi serupa juga ada di sejumlah daerah “Apapun pelaksana Pemilu adalah Parlainnya. pol peserta Pemilu, KPU dan elemen-eleSementara itu, sudah santer ada pasangan men masyarakat yang melakukan kontrol bakal calon yang disebut-sebut sebagai pasadengan ketat. KPU kali ini saya sebagai ngan yang potensial menang karena memiliki pimpinan Parpol yakin akan netral kardana sangat besar, maka situasi inipun tidak ena sebagai komisionner adalah amanah,” menggembirakan. Pasalnya pasangan terseucapnya. but bisa dianggap sebagai “musuh bersama” n SKAB/RR oleh pasangan lainnya.

Terima kasih.

Ketidakjelasan Pilgub Memancing Kerawanan

PENGALAMAN pilkada di sejumlah daerah di Tanah Air memberitahu kita bahwa potensi konflik disebabkan oleh ketidakpuasan atas pelaksanaan pilkada bisa berubah menjadi konflik terbuka bernuansa politik.

Oleh sebab itu diperlukan “pisau analisa” untuk mengenali lanskap konflik di Provinsi Lampung, terkait dengan masih kacaunya pelaksanaan pilgub Lampung untuk masa kepemimpinan 2014-2019.

K

ejahatan dalam penyelenggaraan Pemilu diketahui terjadi di banyak daerah di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir. menurut pengamat politik Boni Hargens, ini merupakan bentuk demokrasi electoral yang berarti terlalu mengedepankan kebebasan. Dan sistem demokrasi inilah yang terjadi di Indonesia Boni mengatakan, kejahatan Pemilu tidak akan terjadi jika tidak melibatkan penyelenggara pemilu.

“Ini bisa saja dapil dibelah untuk mau menguntungkan partai mana. Kejahatan pemilu paling efektif ketika penyeleng-

4

OPINI INDONESIA 019

Karakter konflik dapat digunakan untuk mengenali sumber-sumber konflik secara lebih khusus yang berkaitan dengan politik, baik yang vertical maupun horizontal. Namun, perlu kami jelaskan bahwa penyusunan karakter ini hanya berdasarkan “potensi” dan sama sekali “bukan prediksi mengenai kenyataan konflik.” Suatu “potensi” memang bersifat di bawah permukaan (laten) dan tidak akan berubah menjadi konflik terbuka (manifes) jika tidak ada factor pemicunya.

Dari penjelasan pihak keamanan kita sedikit lega karena kondisi di daerah kita ini relatif masih aman. Namun demikian, sikap-sikap ambisius dan agresif yang ditunjukkan oleh sementara bakal calon gubernur/wakil gubernur bukan tidak mungkin bisa menjadi pemicu, dan karenanya perlu dikenali oleh aparat dan masyarakat lebih awal.

Suatu prediksi atau analisis situasi memang bisa berpengaruh terhadap kondisi lapangan.

Jika tidak pecah konflik di suatu daerah yang gara terlibat. KPUD saya kategorikan mafia dinilai berpotensi konflik, belum tentu prepemilu,” kata Boni dalam diskusi ‘Mendiksinya yang salah, melainkan bisa karena guak kecurangan Pilkada di Indonesia’ Jakondisinya memang berubah karena interkarta, Kamis (1/8) lalu. vensi factor-faktor lain. Misalnya saja, karena Menurut Boni, kejahatan yang dimakadanya kesiapan peredam baik yang digelar sudkan tersebut sudah tersistematis dan aparat kepolisian maupun adanya peran toteroganisir. Dalam hasil investigasinya koh-tokoh yang disegani masyararakat. yang disampaikan kepada wartawan, ia Secara umum, Provinsi Lampung selama menjelaskan kemungkinan paling mudah ini dikenal memiliki tingkat kerawanan kriyakni pihak peserta pemilu yang menminalitas yang cukup tinggi. Dalam peta catadorong penyelenggara untuk melakukan tan kriminal, Lampung adalah daerah “trankolusi dan nepotisme demi memenangsit” bagi penjahat kambuhan dari Jakarta, Jakan pemilihan langsung. wa Barat, Banten dan Sumatera Selatan. SebaKecenderungannya, pihak petahana gai “daerah transit” Lampung juga merupakan “wilayah aman” bagi pelarian politik ter-

OPINI INDONESIA 019

15

20

AGRO SWAKARSA | Edisi 04/Agustus 2013

ADVETORIAL

Pupuk Organik Cair MASAGRI®

www.masagri.com

S

eiring pertambahan populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan hasil pertanian lainnya meningkat. Guna memenuhinya, dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, salah satunya penggunaan pupuk. Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pupuk kimia menimbulkan dampak negatif terhadap merosotnya daya dukung lingkungan yaitu meningkatkan kandungan kimia sintetis di perairan dan lapisan tanah (top soil). Tingginya kandungan kimia tersimpan/terakumulasi dalam tanah bersifat toksik terhadap perakaran tanaman, sehingga kesuburan tanah akan terus menurun dan produktivitas menjadi makin rendah.

Seringkali penurunan produktivitas karena kesuburan tersebut dijawab dengan penambahan dosis penggunaan pupuk kimia sehingga makin memperparah kondisi lahan. Pada akhirnya mengarah pada proses penggurunan, dimana lahan pertanian memiliki kesuburan sangat rendah.

Pemerintah sudah berupaya membantu petani dengan memberikan subsidi pupuk.

Namun pertambahan kebutuhan pupuk akan memperbesar subsidi yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan program pembangunan yang lain. Karenanya itu, dilakukan pembatasan subsidi pupuk kimia. Dengan keterbatasan subsidi, maka kebutuhan kebutuhan pupuk kimia mau tidak mau harus dipenuhi dengan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal sehingga menambah beban produksi petani yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dari hasil pertanian yang dikelolanya.

Faktor biaya ini masih diperparah dengan dengan kelangkaan pupuk kimia, baik karena keterbatasan produksi maupun tata niaga. Hal

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga akan lebih melestarikan lingkungan karena pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dengan berkurangnya kandungan residu bahan kimia sintetis pada hasil pertanian yang dikonsumsi oleh manusia.

MENGAPA MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK CAIR MASAGRI®?

Pupuk Organik Cair MASAGRI® merupakan produk pupuk yang tidak hanya mengandung unsur hara esensial, namun juga berbagai mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, menekan pertumbuhan bakteri penyakit, sehingga akar, daun, batang dan bunga akan tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal.

Pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® juga terdapat senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa organik lainnya.

Nutrisi yang terkandung sebagian besar terdiri atas gugus gula sederhana dan protein dengan reaksi lanjutan berupa asam amino, asam organik, vitamin, hormon pertumbuhan (auxin giberilin) unsur makro-mikro. Unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal dan berkelanjutan, hingga dapat meningkatkan hasil panen.

Pemakaian Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang masif selama bertahun-tahun dan

Demplot D p M

Ujicoba pada tanaman singkong (ubi kayu) di daerah Way Pengubuan dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan vegetatif jauh lebih cepat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

16

OPINI INDONESIA 019

Ujicoba pada tanaman padi sawah di daerah Jasinga (Bogor), Palas (Lampung Selatan) dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan lebih cepat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

U Uj jic icob oba ba pa pad da ttan da anam aman an ssingkong ingkon in kong g di di d dae era rah h Kot K ota ta G Ujicoba pada tanaman daerah Kota buhan tanaman yang berbeda jauh dengan perlak Ujicoba dilakukan pada hamparan lahan singkong g di lahan seluas 2 hektar. Gambar di atas adalah ko o menggunakan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan n biasa. Tanaman lebih subur dan sehat.

Edisi 04/Agustus 2013 | AGRO SWAKARSA

Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah. Hal ini menyebabkan

menggemburkan tanah kembali. Selain itu berbagai mikroba yang terdapat dalam pupuk ini akan mampu melarutkan dan mengikat zatzat yang dibutuhkan tanah.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® sudah melewati berbagai uji mutu yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI baik kandungan unsur hara maupun keamanan dari mikroba patogen yang merugikan seperti E Coli dan Salmonella. Juga telah lulus uji terap (efektivitas) yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® terdaftar dan resmi memiliki ijin peredaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI sehingga merupakan pupuk resmi yang legal untuk diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesu-buran tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sa-ngat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesuburan/kesehatan tanah.

fermentasi. Perbedaannya pada bahan baku dan mikroba yang digunakan. Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan bahan baku alami non limbah guna meminimalisir potensi kontaminasi mikroba patogen/merugikan seperti E Coli dan Salmonella dari proses awal produksi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran mikroba patogen seiring dengan penyebaran/distribusi produk Pupuk Organik Cair MASAGRI®. Selain itu, Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan mikroba alami asli Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penyesuaian mikroba tersebut dengan kondisi tanah dan iklim Indonesia sehingga efektivitas pupuk akan lebih baik.

Dari sisi ekologi (keanekaragaman hayati), penggunaan mikroba alami asli Indonesia akan melestarikan mikroba bermanfaat yang memiliki tempat hidup di Indonesia.

• Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

• Tanaman Perkebunan: Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

• Tanaman Hortikultura: Sayuran, Buahbuahan, Biofarmaka • Tanaman Hias dan Taman: Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

• Tanaman Kehutanan: Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

PUPUK ORGANIK CAIR MEREK LAIN APLIKASI TANAMAN Secara umum Pupuk Organik Cair MASAGRI® memiliki persamaan dengan pupuk organik cair merek lain yang memproduksi dengan pola

21

tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain.

Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair

Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman:

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com

M MASAGRI®

ajjah h ((Lampung Lampun Lamp ung g Teng TTengah) engah h) me menu nunjjukk kkan p ert rtum tum-Gajah G menunjukkan pertumkuan bisa tanpa Pupuk Organik Cair MASAGRI®. g dengan aplikasi Pupuk Organik Cair MASAGRI® o ondisi tanaman pada umur 3 bulan. Di sebelah kiri n di sisi kanan menggunakan pupuk kimia seperti

Ujicoba pada tanaman sawi (caisim) di daerah Tenjolaya (Bogor), Cipanas dan Pacet (Cianjur).

Pertumbuhan dan produktivitas (jumlah daun dan berat) tanaman lebih tinggi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

Ujicoba pada tanaman jagung di daerah Tenjolaya (Bogor). Pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih sehat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

OPINI INDONESIA 019

17

KORUPSI

15 Anggota DPR Terseret Hambalang Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan adanya permainan aliran dana disertai rekayasa akuntansi dalam proyek P3SON yang diduga dilakukan 15 anggota DPR.

B

adan Pemeriksa Keuangan menyelesaikan audit investigatif tahap II terhadap pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor. Audit diserahkan ke DPR dan KPK. Ketua BPK Hadi Poernomo mengung-

18

OPINI INDONESIA 019

kapkan adanya permainan aliran dana disertai rekayasa akuntansi dalam proyek P3SON yang diduga dilakukan 15 anggota DPR. Namun, Hadi enggan menyebutkan siapa 15 anggota DPR itu.

“Kami ingin sesuai peraturan yang berlaku Pasal 7 ayat 1 UU 14 Keterbukaan Informasi Publik bahwa pemeriksaan inves-

tigasi itu dirahasiakan. Karena ketentuan itu kami tidak bisa umumkan nama-nama secara terbuka,” jelas Hadi Poernomo di di Ruang Pimpinan DPR lantai 3, Jakarta, Senayan, Jumat (23/8/2013) lalu.

Dalam dokumen audit tersebut dijabarkan peran 15 anggota DPR dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. Inisial 15 anggota DPR itu adalah MNS, RCA, HA, dan AHN selaku pimpinan Komisi X DPR. Selain itu ada juga APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS selaku Pokja Anggaran dari Komisi X DPR. Selain itu disebut juga inisial MI. Salah satu yang disebut adalah Eko Hendro Purnomo (EHP), anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN. “Kita apresiasi BPK dengan audit tahap 2 ini. Saya sangat senang sekali ini diproses lagi,” kata pria yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio ini di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Terkait dengan proyek Hambalang tersebut, Eko mengaku membubuhkan tanda tangannya untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Dan bukan untuk proyek pembangunan Hambalang.

“Di benak kami itu bagaimana dana itu bisa meningkatkan mutu olahraga. Misalnya dana diberikan ke cabang karate, renang dan sebagainya,” ujarnya.

Setelah menandatangani itu, lanjut Eko, tiba-tiba rencana itu berubah menjadi pembangunan proyek Hambalang. “Saat itu saya bersikeras menolak Hambalang, malah saya kan yang ikut mengusulkan Panja Hambalang,” tegasnya. BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif proyek Hambalang menyatakan negara dirugikan sebesar Rp 463,67 miliar. n DV/ANT

kOrUPSi

Terobosan Hukum Kasus Simulator SIM Tuntutan pencabutan hak politik jadi terobosan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia.

TIMELINE: 27 Juli 2012: KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka untuk kasus korupsi simulator SIM. Agustus 2012: Upaya KPK menyidik kasus ini menimbulkan friksi dengan Polri yang juga menginginkan kewenangan untuk mengusut kasus tersebut.

28 September 2012: KPK memanggil Irjen Djoko Susilo untuk menjalani pemeriksaan pertama. Djoko menolak memenuhi panggilan itu dengan alasan penanganan kasus belum jelas.

5 Oktober 2012: Djoko memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya.

I

rjen Pol Djoko Susilo, terdakwa kasus korupsi simulator SIM di Korps Lantas Polri, akhirnya dituntut dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan dan uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar, subsider 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 121,830 miliar.

Tuntutan lain dari jaksa KPK, Pulung Prinandoro, setebal 3.000 halaman, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/8/2013) malam adalah mencabut hak politik Djoko. Ini adalah terobosan hukum dari KPK.

Terobosan hukum juga pernah dilakukan Mahfud MD ketika membuka rekaman penyadapan telepon Anggodo dalam kasus Cicak Buaya di sidang MK pada 2009 silam. Peristiwa itu menjadi polemik, meski kemudian diakui bisa mengungkap kebenaran bahwa kasus Cicak Buaya adalah sebuah rekayasa.

Praktik hukum progresif seperti dilakukan Mahfud dan Pulung, perlu diapresiasi karena kukum juga mesti merespon kondisi aktual masyarakat. Apalagi kasus ini melibatkan ang negara dalam jumlah besar. n DV/ANT

8 Oktober 2012: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri ketegangan antara KPK dan Polri dengan memerintahkan Polri menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada KPK. “Polri biar menangani kasus lainnya,” kata Presiden Yudhoyono.

3 Desember 2013: KPK menahan Djoko di rumah tahanan cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya, Jakarta Selatan.

14 Januari 2013: KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang (TPPU). Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pasal TPPU ini digunakan “untuk menimbulkan efek jera.”

23 April 2013: Djoko menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain.

Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

20 Agustus 2013: Jaksa mengajukan tiga tuntutan yaitu hukuman penjara 18 tahun, denda kerugian negara Rp32 miliar serta pencabutan hak politik yang jika dikabulkan hakim berarti Djoko tidak akan bisa menggunakan hak pilih di Pemilu 2014 atau memilih dan dipilih untuk jabatan publik. n BBC

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.)

OPINI INDONESIA 019

19

14 20

OPINI INDONESIA INDONESIA 019 019

Ekonomi

Prof. Firmanzah, Ph.D

Pemerataan Ekonomi

Geliat Ekonomi Sekitar Lebaran Momentum mudik lebaran di Indonesia sejatinya tidak hanya sebuah peristiwa sosial budaya dan religius, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang berimbas pada bergeraknya sektor riil, seperti industri kue, oleh-oleh khas daerah, bisnis kuliner lokal, persewaan mobil rumahan dan UMKM lainnya

D

isamping itu, mudik lebaran sekaligus berkonstribusi dalam menciptakan redistribusi pendapatan ke daerah-daerah, tumbuhnya investasi di daerah serta mendukung terciptanya pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kementerian Perhubungan memprediksi total pergerakan orang pada masa mudik Lebaran 2013 mencapai 30 juta orang, lebih dari separuhnya, atau 55% di antara mereka, melakukan pergerakan dengan menumpang kendaraan pribadi

dan 45% yang menggunakan angkutan umum, hal ini sekaligus menunjukkan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, dengan semakin meningkatnya migrasi penumpang mudik dari kenderaan umum ke kendaraan pribadi.

Secara prosentase kumulatif jumlah pemudik tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, mengalami kenaikan berkisar 6,7 persen, dimana pemudik diperkirakan mencapai 30 juta orang, baik yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia maupun para TKI di luar negeri.

Besarnya jumlah pemudik 2013 ini telah mendapat perhatian serius dari Presiden SBY, utamanya dalam memastikan dan menjamin peningkatkan pelayanan kepada para pemudik, dalam inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu 4 Aguatus 2013, Presiden dalam arahannya berpesan, agar posko Pelabuhan Merak, Banten, dan Tanjung Perak, Surabaya, betul-betul bekerja 24 jam dan berharap mudik Lebaran 2013 dapat terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman agar penumpang selamat sampai tujuan, para petugas juga diminta memberikan informasi situasi lalu lintas setiap kepada pemudik, agar penumpang merasa lebih tenang.

Meningkatnya arus mudik dan adanya jaminan optimal pelayanan transportasi mudik tersebut sudah barang tentu akan membawa manfaat dengan tercipOPINI INDONESIA 019

21

PEMERATAAN ekonomi tanya “ekonomi mudik lebaran� , yang mengandung makna meningkatnya redistribusi ekonomi yang lebih inklusif ke semua kelompok masyarakat dan merata ke seluruh pelosok wilayah tanah air, ditandai dengan semakin tersebarnya uang beredar pada berbagai transaksi ekonomi.

Uang yang berputar selama Ramadhan dan Idul Fitri 2013 diperkirakan berkisar Rp 61 trilliun. Uang sebanyak itu berputar dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama dari kota-kota ke desa-desa atau ke daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat arus mudik.

Aktivitas ekonomi pada pusat-pusat arus mudik akan bergerak melalui transaksi ekonomi pemudik yang membawa gaji dan tunjangan hari raya, dan menggunakan uang mereka untuk membeli oleholeh, menggunakan jasa transportasi dan akomodasi, maupun memberikan kepada sanak keluarga di kampung halaman.

Sebagaimana kita ketahui, setiap menyambut hari raya Idul Fitri transaksi perdagangan jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan normal lainnya. Tidak hanya di sektor perdagangan, hampir di semua sektor bergerak lebih cepat untuk memenuhi permintaan ekonomi mudik lebaran yang terus meningkat dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Meningkatnya daya beli masyarakat juga terdongkrak oleh adanya pemberian gaji ke-13 yang dikenal sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Masyarakat akan mempunyai daya beli tambahan, terlebih lagi dengan semangat keagamaan untuk berbagi yang diwujudkan dengan cara berbagi hadiah. Ritual keagamaan yang dikemas secara komersial membuat perekonomian bergerak menjadi lebih cepat, disertai redistribusi pendapatan yang dibawah oleh pemudik ke kampung halaman.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai transaksi yang terjadi sepanjang musim mudik ini bisa mencapai Rp 89,4 triliun. Untuk persiapan mengantisipasi naiknya permintaan uang ini, BI juga telah menyiapkan sekitar Rp 84 triliun dengan uang baru sebanyak Rp 56 triliun.

Dengan menggunakan rasio money multiplier (pengganda uang) pada bulan normal yaitu sekitar 4,8 kali, maka uang beredar bisa mencapai Rp 430 triliun.

Bercermin dari fenomena mudik lebaran tersebut, dari sisi ekonomi, setidaknya terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi mudik Lebaran, terutama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi guna memberi manfaat besar ter-

22

OPINI INDONESIA 019

hadap ekonomi nasional.

Peluang pertama, aktivitas mudik (termasuk arus balik) akan menciptakan perputaran uang yang begitu besar dan cepat (velocity of money). Triliun rupiah akan berpindah tangan dari kota ke kota, dari kota ke desa-desa dan perkampungan kecil. Tentu, secara agregat, nilai uang di sini bukan hanya berbentuk cash, namun juga bisa berupa perkakas elektronik, pakaian, bahan makanan, minuman, dan berbagai barang kebutuhan lainnya.

Tradisi mudik akan menciptakan redistribusi ekonomi dari kota besar, khususnya Jakarta ke daerah-daerah yang bisa menstimulasi aktivitas produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor UMKM dan industri rumahan lainnya, dengan belanja yang dilakukan para pemudik di daerahnya masing-masing. Dalam titik tertentu, kondisi ini bila dimanfaatkan secara optimal dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi kemandirian daerah.

Kedua, tradisi mudik meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar, mulai dari pembangunan jalan darat, rel kereta api, jembatan, bandar udara, hingga pelabuhan laut.

Hal ini tentu positif untuk sektor infrastruktur itu sendiri maupun sisi ketepatan penyerapan anggaran, peluang bisnis di bidang infrastruktur semakin terbuka, pengusaha lokal akan berkembang dengan pelibatan dalam berbagai pekerjaan infrastruktur, disamping menyerap tambahan tenaga kerja juga akan terjadi transfer pengetahuan praktis.

Ketiga, aktivitas mudik Lebaran juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni melalui peningkatan konsumsi, sehingga nilai konsumsi agregat yang dihasilkan pun akan sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah, mudik Lebaran bisa dijadikan akselerator dalam tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan dalam APBN-P 2013.

Keempat, tumbuhnya investasi di pedesaan, investasi di desa dikawal agar dapat menggerakkan sektor riil ekonomi desa seperti peternakan, pertanian, usaha kecil, home industi, perdagangan baik melalui koperasi maupun oleh pelaku ekonomi desa secara perorangan. Berbagai peluang yang tumbuh dari ekonomi lebaran dapat dimanfaatkan dan diarahkan guna menggerakkan perekonomian di desa, dana yang banyak diperoleh masyarakat desa dari perantau, diarahkan agar dapat menjadi suntikan modal bagi usaha yang

produktif.

Peningkatan kapabilitas koordinasi dari para pemangku kepentingan terus ditingkatkan sehingga dapat menjamin tumbuhnya geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput seperti UMKM, industri rumahan berbasis perempuan dan sejenisnya.

Kesadaran masyarakat pemudik perlu terus ditingkatkan untuk berkonstribusi dalam menumbuhkan investasi di daerahnya masing-masing, melalui peningkatan investasi sebagian dana yang dibawa ke desa untuk kegiatan-kegiatan produktif di sektor UMKM, industri rumahan, peternakan dan lainnya, mengingat investasi mudiklah yang akan membawa perubahan signifikan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui beragam aktivitas ekonomi produktifnya.

Diperlukan kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak dalam mempersiapkan dan mengawal tumbuhnya investasi lokal dengan memanfaatkan momentum ekonomi lebaran, pengembangan investasi yang dapat menjadi daya tarik bagi perantau guna menanamkan modalnya perlu terus dikembangkan, sehingga dapat memberi manfaat nyata bagi bergeraknya ekonomi lokal secara berkelanjutan, jangka panjang dan membuka lapangan pekerjaan di daerah.

Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lebaran, sinergitas semua pihak perlu lebih ditingkatkan sehingga kondusif dalam mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat lokal, utamanya dalam menjamin semakin meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan, pujasera, jalan, perlu terus ditingkatkan peran serta kalangan swasta dalam mendukung penyelenggaraan berbagai even atau media promosi daerah yang menyebar di berbagai pusat-pusat keramaian/tempattempat wisata yang menjadi tujuan para pemudik.

Kita semua tentu berharap ekonomi lebaran dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat lokal, pemerataan ekonomi juga dapat terus meningkat secara lebih maksimal, uang yang terlalu mengumpul di pusat bisa lebih banyak lagi ditransfer ke daerah. Pada akhirnya, ekonomi daerah bisa berkembang lebih cepat dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Marilah kita manfaatkan momentum mudik lebaran sebagai potensi dahsyat guna menggerakan pertumbuhan ekonomi lokal. n SKAB

KEHUTANAN

INFLASI

Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji belum juga melakukan tindakan terhadap para perambah. Tim yang berjumlah 394 orang itu telah berada di Mesuji sejak Sabtu (20-7) itu menghabiskan Rp248 Penurunan inflasi didorong pengaruh juta.

Berdasarkan yang diperoleh positif kebijakan informasi pemerintah untuk mempercepat uang dan itu menambah kuota impor Lampost dikeluarkan untuk satu daging sapi menambah pintu anggota tim dan terpadu itu diberi uangmasuk saku impor bawang merah melalui Jawa. Selain Rp150 ribu. Ditambah uang makan Rp60 itu, penurunan inflasi juga dipengaruhi oleh meredanya dampak kenaikan harga HUKUM BBM dan kembali normalnya permintaan setelah Lebaran.

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah dengan fokus pada upaya menjaga ketersediaan Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan pasokan dan kelancaran distribusi bahan Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, atastersepangan.

Dengan berbagai langkah dugaan terlibat kasus korupsi anggaran pengadaan alat but, inflasi IHK akan dapat dijaga dan secara bertahap terus menurun mencapai kesehatan senilai Rp 9,9 miliar. kisaran sasaran inflasi sebesar 4,5%±1% irman, yang telah ditetapkan bersumber pada tahun dari 2014.Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu digelemsebagai tersangka, ditahan se- danSementara itu, realisasi neraca perdahingga dua kali lipat harga telah dua kali mangkir dari bungkan gangan Indonesia bulan Junidari 2013 secara “Harga alat dengan kesehatan yang panggilan jaksa penyidik. “Ka- sebenarnya. umum masih searah prakiraan dibeli kejanggalan dan tidak mi jemput tersangka dari ruBank penuh Indonesia.

Berdasarkan rilis wajar.

BPS hari masih terus melengkapi berkas pemah sakit tempat dia dirawat,” kata Asis- Kami ini, defisit neraca perdagangan tercatat untuk kemudian dilimpahten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lam- meriksaan US$0,8 miliar, lebih besar daripada defisit kan ke pengadilan,” ucap US$0,5 Kepala miliar.

Seksi pung, Teguh, Senin, 22 Juli 2013. di bulan Mei 2013 sebesar Hukum Lampung Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, Penerangan Peningkatan defisitKejati dipengaruhi oleh tim dokter memeriksa kesehatan Wir- Heru lebih Widjatmiko. besarnya penurunan ekspor dibandSementara itu, Wirman yang digiring man. Ia dirawat di Rumah Sakit Immanuel ingkan penurunan impor.

Pertumbuhan mobilsecara tahanan memilih bungkam.sebesar Dia Bandar Lampung sejak empat hari lalu. ke ekspor bulanan terkontraksi lemahsedangkan saat sejumlah petugas ke-imUsai dinyatakan sehat, tim penyidik lang- tampak 8,6% (mtm), pertumbuhan menggiringnya ke mobil tahanan sung memboyong Wirman ke Rumah jaksaan por terkontraksi lebih rendah sebesar 6,4% ruang perawatan.

Tahanan Way Hui, Bandar Lampung, de- dari (mtm).

Sebelumnya jaksa juga menahanpertumRidngan atau mobil15,10% tahanan(yoy). jaksa yang sudah siap Penurunan ekspor dipengaruhi (mtm) Sementara itu, Winata, 48 tahun, sekaligus sejakinti pagi.masih “Kamirelatif menilai tersangka tidak wan buhan ekonomi globalpemilik dan harga komodiinflasi terjaga meskipun Magnum Global Mandiri. kooperatifmencapai karena sering dari Direktur tas eksporPT. yang belum kuat, terutama pada meningkat 0,99%mangkir (mtm) atau milik Ridwan memasok pemeriksaan,” ujar Teguh. ekspor kelompok barang itu tambang (batu4,44% (yoy), didukung oleh harga komod- Perusahaan jenis alatdan kesehatan ke 28 pusatitu, Wirman dinilai bertanggung-jawab atas ratusan bara, tembaga, nikel). Sementara itas global yang menurun dan permintaan di Kota Bandar penggelembungan harga alat kesehatan kesehatan penurunanmasyarakat impor khususnya terjadi pada yang terkendali. membeli alat-alat jesehapada tahun anggaran lalu. Kasusakan ter- Lampung. kelompok “Dia bahan baku dan barang modal, Ke depan, inflasi 2012 diperkirakan ituterlepas dari 16 dari perusahaan pemasok desebut merugikan keuangan negara hing- tan tidak pengaruh tren perlammereda dan kembali pada pola normalyang sudah di mark-up ga Rp 5,5 miliar lebih. ,” tubatanharga permintaan domestik dan permintnya.

Inflasi IHK diperkirakan akan turun ngan Pengadaan kesehatan berupa dan alat tur memaparkan. aanHeru ekspor. ke sekitar 0,9% alat (mtm) pada Agustus suntik hingga tempat pasien2013. yang n HBI sekitar 0,1% (mtm) padatidur September ANT

Di desa-desa sekitar kawasan register 45, kondisi masyarakat tetap seperti biasa. Namun melalui aparat desa setempat, seperti di Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Iwan, mengatakan warga sudah diberitahu dan rencana ke warga.

Tingginya tekanan inflasi terutama kondisi disebabkan olehpenertiban gangguan “Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah pasokan sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi cabai, daging ayam dan daging sapi, di tengah kenaikan kita sudah sampaikan ke warga untuk permintaan musiman Ramadhan. waspada,” ujarnya.

Inflasi Juli 2013 Melebihi Perkiraan BI

Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan

W

I

nflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2013 meningkat tinggi, melebihi perkiraan Bank Indonesia.

Hal ini disampaikan melalui siaran pers Bank Indonesia yang dirilis awal Agustus ini. Tingginya tekanan inflasi terutama disebabkan oleh gangguan pasokan sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, cabai, daging ayam dan daging sapi, di tengah kenaikan permintaan musiman Ramadhan.

Inflasi IHK berdasarkan data BPS mencapai 3,29% (mtm) atau 8,61% (yoy). Hal ini menyebabkan inflasi bulanan kelompok volatile food meningkat hampir tiga kali di atas perkiraan, sehingga mencapai 6,07% (mtm) atau 16,12% (yoy).

Untuk dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap harga bensin dan solar serta tarif angkutan sudah mencapai puncaknya di bulan Juli dan menyumbang hampir separuh dari realisasi inflasi IHK. Dengan perkembangan tersebut, inflasi administered prices mencapai 7,90%

28

OPINI INDONESIA 018

OPINI INDONESIA 019

23

ribu. D luruh Dan tuk op (pene gister hun 2 (Keme oleh M Rp2,1

apbn 2014

Pertumbuhan Ekonomi 2014 Diharapkan 6,4% Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (16/8) sore.

A

sumsi inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, suku bunga, harga minyak mentah, dan lifting minyak bumi dan gas bumi menjadi butir lain yang tekankan Presiden RI. Laju inflasi pada tahun 2014 akan dijaga pada kisaran 4,5 persen.

Hal ini dilaksanakan dengan pembauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sambil diikuti usaha untuk tetap menjamin kelancaran dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan ketahanan pangan. Nilai tukar rupiah, Presiden menambahkan, akan dijaga pada kisaran 9750 rupiah terhadap satu dollar Amerika Serikat. “Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas tingkat nilai tukar rupiah yang realistis,” ujar Presiden.

Untuk asumsi suku bunga, pemerintah akan terus menjaga kesehatan fundamental ekonomi dan fiskal, agar instrumen Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor. “Asumsi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, disusun pada tingkat 5,5

24

OPINI INDONESIA 019

persen,” Kepala Negara menjelaskan.

Poin kelima terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan mempertimbangkan berbagai faktor utama, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia ada pada angka 106 dollar Amerika Serikat per barel.

Terakhir, asumsi lifting minyak mentah dan lifting gas bumi, pemerintah memperkirakan lifting minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari. “Beberapa tahun terakhir ini, kapasitas produksi kedua sumber daya alam itu menunjukkan penurunan, terutama disebabkan faktor usia sumber yang semakin kurang produktif.

Namun demikian, Pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya,” Presiden RI mengatakan.

Pada bagian lain pidatonya, SBY menyampaikan total anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara sebesar Rp 1.816,7 triliun, maka RAPBN tahun 2014 direncanakan oleh pemerintah tetap ekspansif. “Dengan

defisit anggaran sebesar Rp154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB. Jumlah defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2014 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai 2,38 persen dari PDB,” Presiden SBY menjelaskan.

Penurunan defisit anggaran ini penting dilakukan untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah ini, SBY menambahkan, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sebagai Kepala Pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada Presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya untuk membiayai defisit anggaran,” ujar Presiden SBY. Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah itu diambil dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang terjaga dan berkelanjutan, serta dengan menjaga resiko fiskal yang minimal.

“Sumber utama pembiayaan dalam negeri akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek,” kata SBY. Pemerintah mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23 persen.

Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, yang mencapai 33 persen terhadap PDB. “Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” SBY menegaskan.

Upaya ini memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang pemerintah yang saat ini telah berada pada posisi investment grade. Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan, dan kredibel, sesuai dengan standar internasional. n DIT/SKAB

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 019

23 25

apbn 2014

Gaji PNS, TNI dan Polri Akan Naik Tahun Depan Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen untuk mengantisipasi laju inflasi.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam tahun 2014 mendatang Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunannya.

“Pemerintah insya Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen untuk mengantisipasi laju inflasi,” kata Presiden SBY dalam sidang paripurna DPR-RI, Jumat (16/8).

Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, menurut Presiden

26

OPINI INDONESIA 019

SBY, alokasi anggaran belanja pegawai pada RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp276,7 triliun, atau meningkat 18,8 persen dari belanja pegawai dalam APBNP tahun 2013.

Sebelumnya, Presiden SBY menyampaikan pada RAPBN 2014 ini ada tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan.

“Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, kita arahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Tujuannya, untuk mengakselerasi pembangun-an sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan

bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka,” jelas Presiden SBY. Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan.

Pemerintah merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain, itu juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 puskesmas.

“Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, kita upayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air,” papar SBY. Di bidang pertahanan, tambah Presiden, dialokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Tujuannya, agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat dicapai. “Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional,” jelas Presiden SBY. Tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan. Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri. “Anggaran juga kita sediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok,” ungkap SBY. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

“Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen. Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi,” tukas Presiden SBY. n HM/SKAB

Nasional

Ir. Raymond Rajaurat

Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan Pangan Masih Wacana Sudah 68 tahun Indonesia merdeka, Namun masalah ketahanan pangan nampaknya masih sebatas wacana. Wacana ketahanan pangan nasional merupakan topik yang tidak akan pernah selesai selama Indonesia tidak bisa mengamankan pasokan kebutuhan pangan domestiknya.

S

udah banyak kajian dibuat, kebijakan disusun, aksi implementasi dilakukan serta menyekolahkan para pegawai negara sampai pada level tertinggi dalam dunia pendidikan dengan menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Namun tetap saja masalah ini sebagai masalah krusial yang tidak pernah selesai.

Carut marut ketahanan pangan nasional -tidak bisa tidak- mesti menjadi perhatian utama para pengelola negara.

Akan menjadi tidak berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kekuatan militer yang mumpuni tanpa adanya kemampuan mengamankan ‘perut’ rakyatnya. Ketahanan pangan merupakan benteng pertahanan utama di tengah gejolak dunia, adanya perubahan iklim global yang masih ditambah dengan peningkatan populasi.

Banyak kritik yang ‘ditembakkan‘ kepada pemerintah atas berbagai hal terkait dengan pengelolaan negara, termasuk dalam sektor pertanian yang berkaitan

dengan ketahanan pangan. Namun harus diakui secara jujur bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menjawab, meskipun terkadang dengan kebijakan yang tidak tepat sasaran, tidak memiliki keberpihakan penguatan internal, kebijakan yang tidak bersinergi, bahkan kebijakan blunder.

Dalam konteks pertanian, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan yang cukup ‘njlimet’ untuk dipahami dalam mendorong peningkatan produktivitas semisal subsidi pupuk, bantuan peralatan pertanian dsb. Namun kenyataan di lapangan banyak ketidaktepatan sasaran, bahkan penyalahgunaan di level eksekusi teknis, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi end-user, yaitu petani.

Terlepas dari masalah di atas, sinergisitas antar instansi juga terlihat tidak baik dan cenderung berjalan sendiri-sendiOPINI INDONESIA 019

27

kETahaNaN PaNgaN ri. Kita bisa saksikan betapa infrastruktur pendukung roda ekonomi di sektor pertanian sangat memprihatinkan. Pembangunan waduk sebagai reservoir air irigasi teknis sangat minim dibangun, sementara waduk yang ada kekurangan debit air karena pada hulu sungai yang menyuplai air ke waduk hutannya sudah terkikis habis.

Ironi lain pada memompa peningkatan produktivitas adalah kondisi pendukung transportasi seperti jalan yang selalu saja bermasalah, baik pada penambahan jalan baru maupun pemeliharaan jalan lama. Akibatnya pergerakan barang menjadi sangat terhambat dan tentu saja akan mengganggu rantai distribusi, baik dari sisi waktu maupun perawatan perangkat transportasi.

Demikian juga dengan kekhawatiran akan penurunan kualitas lahan pertanian akibat penggunaan masif pupuk kimia sebenarnya sudah diperlihatkan oleh pemerintah. Namun dukungan untuk menggunakan pupuk organik guna membantu mengembalikan kesuburan tanah belum mendapat prioritas. Kebijakan yang terus dirubah seputar pupuk organik seakan memberi sinyal bahwa pupuk organik tidak boleh berkembang karena dianggap mengancam pupuk kimia.

Kebijakan lain yang tidak berpihak pada penguatan internal bahkan men-

jadi blunder adalah membuka keran impor pada komoditas yang masih dapat kita hasilkan sendiri. Impor buah, impor gula pasir, impor garam, impor beras dan lain sebagainya. Memang secara harga, produk impor tersebut memberikan harga yang lebih murah dibanding produk lokal dan membuat daya beli masyarakat konsumen akan tertolong. Namun bagaimana

dengan petani sebagai produsen? Inilah bundernya kebijakan tersebut.

Dengan persaingan harga yang tidak imbang, tentu saja petani tidak akan memiliki minat melanjutkan usaha taninya karena harga jual yang didapat tidak lagi menguntungkan karena ditekan dengan harga produk impor sejenis. Pilihan yang dilakukan akhirnya adalah alih usaha dari pertanian ke bidang lain atau bah-

kan bergerak ke kota untuk menjadi buruh pabrik dan pegawai.

Jikapun masih bertahan berusaha di sektor pertanian, maka komoditas lain yang lebih menguntungkan akan menjadi pilihan yang diambi ketimbang menanam komoditas yang tidak bisa memberikan keutungan ekonomis tersebut. Kita bisa melihat alih lahan besar-besaran seperti di Lampung dimana lahan-lahan yang ada dikonversi menjadi lahan singkong. Ironisnya lagi, singkong tersebut bukanlah untuk kepentingan pangan, namun lebih kepada kepentingan energi bio etanol. Atau di Sumatera Utara petani beramai-ramai beralih dari tanaman jeruk ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti coklat, vanilli dan kopi.

Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin kita tidak memiliki komoditaskomoditas yang diunggulkan dan memiliki produktivitas stabil bahkan meningkat yang minimal sanggup memenuhi kebutuhan domestik kita.

Petani kita hanya menjadi pengikut tren pasar dan menghindari kompetisi dengan produk impor. Jika musim ini tanam pepaya dan ternyata kalah harga dengan pepaya impor, maka musim depan ganti tanam jagung. Begitu seterusnya sehingga akhirnya tidak ada kepastian stabilitas produksi atas sebuah komoditas. Itu-

10 Bahan Pangan Masih Diimpor

1. Beras: sepanjang tahun 2012, impor beras mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US$ 945,6 juta.

6. Gula Pasir: pada tahun 2012, impor gula pasir mencapai 91,1 ribu ton dengan nilai US$ 62 juta.

2. Jagung: pada tahun 2012, impor jagung mencapai 1,7 juta ton dengan nilai US$ 501,9 juta.

7. Daging Sapi dan Daging Ayam: jumlah impor daging sapi 40.338 ton di tahun 2012.

3. Kedelai: impor kedelai sepanjang tahun 2012 mencapai 1,9 juta ton dengan nilai US$ 1,2 miliar.

8. Garam: sepanjang tahun 2012, RI telah mengimpor garam sebanyak 2,2 juta ton dengan nilai yang mencapai US$ 108 juta.

4. Biji Gandum: sepanjang tahun 2012, impor biji gandum mencapai 6,3 juta ton dengan nilai US$ 2,3 miliar.

9. Singkong: sepanjang tahun 2012, impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US$ 3,4 juta.

5. Tepung Terigu: impor tepung terigu yang masuk sepanjang tahun 2012 sebanyak 479,7 ribu ton dengan nilai US$ 188,8 juta.

10. Kentang: pada tahun 2012 lalu, total impor kentang sebesar 54,1 ribu ton dengan nilai US$ 36,4 juta.

28

OPINI INDONESIA 019

n AGR /RR

KETAHANAN PANGAN

KOLOM

Gairah Membentuk Wadah

di masa Presiden Soeharto pun jika tetap berprofesi sebagai petani. dan mematikan pangan Menjadi petani seperti sudah jatuh terpokok lokal yang sudah timpa tangga. Sudah biaya produksi tingadaberdi beberapa wilayah gi, terkadang pendukung seperti Semua wadah-wadah yang dibentuk itu dengan tegas INGGU Tanggal produksi 15 September barusan, di Indonesia.

Dan pemerpupuk langka dan sulit didapatkan masih menyatakan tujuannya adalah untuk kebaikan dan tambah lagi organisasi masyarakat (ormas) intah saat ini nampaknya ditambah yaitu dengan harga jual yang sangat Indonesia, kemakmuran bangsa. Karena itu, terkesan juga bahwa Perhimpunan Pergerakan merugikanyang dibanding biaya produksi. bangsa yang berjumlah 250 juta jiwa ini masih kekudidirikan oleh mantan Ketua melihat Umum harus mengembalikan Dalam Partai konteks ketahanan pangan nasirangan wadah bagi rakyatnya, sehingga ke depan ini Demokrat Anas Urbaningrum.

Dalam keanekaragaman pangan pokok sebagai anional, maka pola pengikut tren seperti pun pendirian ormas atau bahkan partai baru masih peresmian yang meski sederhana tapi cukup istimewa ini akan sejumlah membahayakan karena bisa saja diperlukan. Kata mereka, rakyat yang besar ini masih itu hadir politisi diantaranya Dewan tisipasi Pembi- ketahanan pangan pada satuDemokrat musim kita swasembada, memerlukan wadah untuk melakukan berbagai kena Partai Achmad Mubarok,naWakilkita.

Sekjen mun musim lain kita menjadi im- FraksiMasalahnya Partaipada Demokrat Saan Mustopa dan anggota Par- RIMSON kemudiSIMANJORANG giatan untuk kepentingan rakyat, seperti kegiatan soadalah apakah divesiportir yang paripurna. sial, politik, lobby, pembentukan opini publik dan juga tai Demokrat Gede Pasek Suardika. Selain itu,anhadir DEWAN AHLI fikasi Di sinilah keberpihakan kebijakan menaksi massa Tetapi, dari yang sudah-sudah setiap ada pula mantan rekan Anas di Komisi Pemilihan Umumsudah dipersiapkan tersosialisasi dengan jadi kunci.

Danmantan keberpihakan tersebut dipendirian ormas atau partai baru juga tersirat bahwa mereka yang (KPU), seperti Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan baik.

Persiapan dimaksud adalakukan oleh negara-negara untuk mendirikan wadah baru itu karena kecewa dengan wadah yang mantan anggota KPU Mulyana lain W Kusumah. lah strategi pencapaian mengamankan pasokan domestik mersudah ada, dan mereka tidak mau ikut bertanggung jawab atas Terkait ormas besutan mantan Ketua Partai Demokrat itu, Ketua produksi yang disesuaikan eka. harga, Pusat strategi beliPartai padaDemokrat Berbagai masukan tentunya sudah dikekinerjadengan tersebut.tarHarianPenentuan Dewan Pimpinan (DPP) Syarief Hasan penurunan konsumsiTetapi berasyang nasional. saat panen kelebihan produksi, kemudahtahui pemerintahkita sebagai aktor utama.

Berselalu memprihantinkan adalah setiap muncul menilainya tak ada sesuatu yang istimewa.. get “Semua orang bisa Berapa penurunan konsumsi dan ormas an pinjaman dan sebagainya bagai kebijakan sudah pernah digulirkan wadah baru seperti atau partai baru semakin banyak pula bentuk ormas,permodalan tidak ada sesuatu yang istimewa.

Biasatarget saja,� katabagaimana strategi kitawadah-wadah meningkatkan ko- sudah sudah danada dilakukan meski belum sesuai harayang atau pun bahkan yang baru didirikan nya. diambil negara-negara tersebut dan moditas pangan yang menjadi substitukini saatnya merek memetik hasil, yaitu pan.

Hal itu sudah menunjukkan itupun kosong tak ada isi atau kegiatan.

Adanya pemikitanadanya bahwa BANYAK pihak menilai semangat mendirikan ormas baru yang si beras tersebut? belumwadahnya ada ketahanan pangan ujung-ujungnya kemauan.

Namun kemauan tanpa keberayang penting dulu dan kemudian kegiatannya akan kemudian bisa jugayang sebagai embrio partai baru memang meng-Nampaknya persiapan ke arah sana.dating dengan sendirinya adalah penguatan kedaulatan eksis- kebebasan nian serta mengurangi ego masing-masing euphoria pasca reforternyata tidak terbukti.

Puluhan partai gairahkan karena didorong olehdan Demikian juga komoditas yang akan tensi negara. pihak yang terlibat menjadi masi 15 tahun lalu. Dari penjelasan-penjelasan para inisiator ormas yang tidak lolos electoral threshold terpaksahanya tutupakan gulung tikar. dipilih perlu dipertimbangkan dengan kePesimisme kita akan kemampuan mensolusi jangan pendek. atau pun partai baru tersebut selalu saja ada penilaian bahwa permaDemikian pula ormas, ribuan jumlahnya yang tak jelas apa yang cukupan gizi konsumen.

Kita sudah punya ingkatkan terutama adalah masalah salahan pelikproduksi, yang dihadapi bangsa pangan saat ini bukanlah karena sudah mereka kerjakan.

MestinyaKetahanan kita belajar, pangan bahwa bukan wadah yang standar gizi mereka minimal dan tentunya stanpokok berasbanyaknya membuat partai banyak terjangka panjang membangun (ulang) sedemikian danpihak ormas.

Bahkan menurut melahirkan kesejahteraan, tetapi adalahdan orang-orang berdedikasi itulah yang digunakan untuk keras. memutama ketahanan pangan menjadi penting untuk “norjumlahpemerintah ormas yang menggaungkan ribuan sekarang perluini adalahdar sesuatu yang dan bekerja beri rekomendasi dan sosialisasi kepada nya divesifikasi pangan pokok.

Sebenarnya eksistensi bangsa Indonesia Terima di masakasih. menmal� kita lalui pada saat kita masih dalam masa transisi menuju era masyarakat tentang produk yang akan ketergantungan akan beras ini adalah datang. demokrasi yang sebenarnya. mensubtitusi beras. buah dari kebijakan blunder yang dibuat n RR/AGR

M

28

OPINI INDONESIA 019

OPINI INDONESIA 019

29

KEPENDUDUKAN

Pemerataan Pembangunan

Cegah Arus Urbanisasi

Sejumlah daerah masih ada yang berpikiran sempit dengan melarang orang masuk ke daerahnya dan hanya putra daerah saja yang diberikan fasilitas atau kesempatan berkarir.

P

emerataan pembangunan di Indonesia menjadi kunci agar tidak terjadi arus urbanisasi. Anggaran pembangunan yang sebagian besar mengalir ke daerah di era otonomi daerah ini seharusnya dapat mendorong pertumbuhan sentral ekonomi di luar Pulau Jawa. Sehingga daerah luar Jawa pun akan mempunyai daya tarik bagi penduduk asli maupun penduduk dari luar daerah itu.

“Ini sebenarnya cara untuk mencegah penduduk desa bermigrasi ke kota. Tetapi sayangnya, otonomi daerah hingga kini belum memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan di daerah. Masih saja orang daerah berbondong-bondong pindah ke kota,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof dr Fasli Jalal usai mengikuti acara halal bihalal di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Senin (19/8).

30

OPINI INDONESIA 019

Peran daerah sangat penting dalam menangani urbanisasi. Fasli sangat menyangkan, hingga kini otonomi daerah belum mampu mengatasi urbanisasi. Sejumlah daerah masih ada yang berpikiran sempit dengan melarang orang masuk ke daerahnya dan hanya putra daerah saja yang diberikan fasilitas atau kesempatan berkarir.

“Jika berpikiran seperti itu, ya daerahnya sulit maju. Seharusnya, ada pemberdayaan masyarakat desa atau daerah itu agar warganya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang memadai. Disiapkan SDM yang mampu bersaing agar merasa sebagai tuan rumah bagi pendatang. Kalau setiap daerah, SDM nya siap, maka penduduk Indonesia mau bertempat tinggal dimana saja tidak masalah,” papar Fasli.

Sementara itu, mantan Kepala BKKBN yang juga pakar kependudukan Dr Sugiri Syarif, MPA, mengatakan perlu kemauan

politik dari pemerintah agar pembangunan bisa merata dan urbanisasi tidak terjadi lagi.

“Kemauan politik disini adalah komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan di daerah misalnya membangun kawasan berikat nusantara, memberikan fasilitas berupa pembebasan pajak, pembebasan lahan, atau lahan yang lebih murah,” kata Sugiri.

Potensi alam yang dimiliki daerah tidak sertamerta menjadi daya tarik. Tetapi juga harus didukung oleh kemauan politik, tenaga ahli, dan modal. Sementara modal akan bisa mengalir ke desa kalau ada kemudahan-kemudahan fasilitas yang berkiatan dengan bisnis.

Misalnya, transportasi yang murah.

Sugiri mengatakan, konsep Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sangat bagus. Tetapi, jika tidak didukung kemudahan-kemudahan tetap sulit mengembangkan daerah itu. “Nah, arus urbanisasi hanya pemerintah yang bisa mencegah karena walau bagaimanapun juga naluri orang untuk mencari sesuap nasi ke kota tidak bisa dicegah,” kata Sugiri.

Sementara itu, dalam pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus 2013 lalu, mengklaim MP3EI mulai menunjukkan hasil. MP3EI bertujuan untuk membangun konektivitas nasional dan akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Kita telah tepat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air.

Dengan begitu, ekonomi juga akan semakin efisien, berdaya saing, dan merata,” kata Presiden.

Apalagi program tersebut tidak terfokus pada Pulau Jawa saja tetapi hampir seluruh wilayah Indonesia. Presiden mengatakan, hal yang menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat.

Kondisi ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. n BKKBN/KKB2/RR

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 019

31

32

OPINI INDONESIA 019