Opini 021

MK TolaK SengKeTa PilbuP laMPung uTara

PanCaSila & DeMoKraSi

EDISI 021 | OKTOBER | TAHUN II | 2013

membongkar mafia

sengketa pilkada

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

KPK bikin kejutan dengan menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Operasi tangkap tangan terkait dengan kasus penyuapan sengketa Pilkada Gunung Mas. Mafia sengketa pilkada mulai terkuak?

Rp 25.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 021

karikatur

Pendiri Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat (Jakarta) Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan (Bengkulu) Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H

J

O

K

E

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin

S

Kisah di Sebuah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada puncak pengadilan korupsi politik, Jaksa penuntut umum menyerang saksi,

Akhirnya, hakim berkata, “Pak, tolong jawab pertanyaan Jaksa.”

“Apakah benar,” teriak dia, “bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?”

“Oh, maaf,” saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, “Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda.”

Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan.

“Bukankah benar bahwa Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus ini?” ulang pengacara.

Saksi masih tidak menanggapi.

2

OPINI INDONESIA 021

Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

www.opini-indonesia.com  SUARA LAMPUNG UNTUK NEGERI 

Berita | Artikel | Kolom | Destinasi | Kuliner | Historia | Majalah | Kurs | Games | Downloads Baca format digital majalah: Opini Indonesia, The Point Indonesia, Agro Swakarsa, Food & Health Satu lagi persembahan Kelompok Penerbitan Opini Indonesia OPINI INDONESIA 021

3

4

OPINI INDONESIA 021

Utama Korupsi | Mafia Peradilan

Terbongkarnya Mafia Sengketa Pilkada KPK bikin kejutan dengan menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Operasi tangkap tangan terkait dengan kasus penyuapan sengketa Pilkada Gunung Mas. Mafia sengketa pilkada mulai terkuak?

T

indak tanduk mencurigakan Akil Mochtar, sebenarnya sudah dipantau sejak 2012, menyusul adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

pernah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya transaksi mencurigakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar. Transaksi mencurigakan itu pernah dilaporkan tahun 2012.

“KPK penah menerima LHA dari

PPATK berkaitan dengan itu (transaksi mencurigakan Akil), tapi tidak bisa diungkap ke publik, karena data confidential “ kata juru bicara KPK Johan Budi SPi, Rabu (9/10).

Seperti diketahui, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso mengatakan bahwa PPATK pernah melaporkan adanya transaksi mencurigakan Akil Mochtar ke KPK pada tahun 2012 lalu.Transaksi mencurigakan Akil Mochtar terjadi beberapa kali. “Ini laporan intelijen, biar nanti yang verifikasi itu KPK,” kata Agus.

Sementara itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terus memeriksa sejumlah orang dekat Akil Mochtar. Selasa malam, majelis itu memeriksa seorang ajudannya, AKP Sugianto. Dia dicecar seputar kedekatan sang ajudan dengan Akil, siapa saja tamunya dan soal mobilmobil yang dimiliki Akil.

OPINI INDONESIA 021

5

KORUPSI Sang ajudan mengaku sempat merasa tidak nyaman, ketika bosnya itu tiba-tiba membeli dua mobil mewah dalam waktu singkat. Ketidaknyamanan itulah yang mendorongnya mengundurkan diri.

“Saya ngeri dan takut. Belum lama punya mobil baru kemudian beli mobil baru lagi,” kata Sugianto dalam sidang majelis kehormatan MK, Selasa (8/10) malam.

Ngeri dengan perkembangan itu, dia memilih pamit. Padahal dia sudah mengawal Akil sejak awal 2011 silam. “Itu alasan saya ajukan pengunduran diri,” katanya. Namun, pengunduran dirinya ditolak MK. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,

Selasa (8/10) malam penyidik KPK menyita tiga mobil mewah Akil, yaitu Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete.

“Sejak siang sampai sekitar pukul 20.00 WIB, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah tersangka AM (Akil Mochtar) di kawasan Liga Mas, Pancoran, Jakarta. Penyidik juga menyita surat berharga dengan nilai di atas Rp2 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. KPK menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka penerima suap Pilkada kabupaten Gunung Mas dan Lebak bersama dengan sejumlah tersangka lain.

Tersangka lain yang diduga menerima suap dalam perkara pilkada Kabupaten

Pidana Mati dan Potong Jari Tangan Menanti Wacana hukuman mati disampaikan Ketua DKPP yang juga mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie yang diamini oleh Ketua KPK Abraham Samad. Untuk potong jari, justru Akil sendirilah yang mewacanakannya.

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat jika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituntut hukuman mati.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad saat menanggapi usulan Ketua DKPP Jimly Ashiddiqqie agar jaksa menuntut mati Akil Mochtar.

“Saya sependapat dengan Pak Jimly,” tegas Samad, Kamis (3/10/2013). Menurut Samad, hukuman mati pantasnya dijatuhkan pada orang-orang yang mengkorupsi dana bencana.

Memang, sebelumnya wacana huku-

6

OPINI INDONESIA 021

man mati ini disampaikan Ketua DKPP yang juga mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie agar Akil Mochtar dikenakan pasal hukuman mati jika benar menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalteng.

“KPK harus berani menempatkan tuntutan pidana mati,” tegas pakar hukum tata negara ini. Pasalnya, menurut Jimly, lembaga MK adalah lembaga hukum tertinggi, tentu hukuman harus maksimal bagi hakim yang melakukan pidana korupsi.

“Ini jabatan paling tinggi, pidana mati akan memberi efek jera. Nanti serahkan

Gunung Mas adalah Chairun Nisa, sedangkan pemberi adalah Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dari pihak swasta.

KPK menyita uang senilai 284.050 dolar Singapura dan 22.000 dolar AS yang dimasukkan dalam beberapa amplop cokelat dengan total uang yang dihitung dalam rupiah mencapai Rp3 miliar saat dilakukan penangkapan di rumah Akil.

Sedangkan dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Akil Mochtar dan Susi Tur Handayani menjadi tersangka sebagai penerima suap, sementara Tubagus Chaery Wardhana selaku pemberi suap. n RK4/RR

pada hakim, mau dipenuhi atau tidak,” jelasnya.

Mantan Ketua MK Mahfud MD juga setuju agar Akil Mochtar dihukum seberatberatnya. “Kalau orang biasa yang lakukan korupsi bisa dihukum 10 tahun. Kalau Akil Mochtar ini bisa dihukum seumur hidup karena dia penegak hukum,” tegas pakar hukum tata negara UII Yogyakarta ini Potong Jari Tangan Merujuk pada pernyataan Akil satu tahun lalu, ketika menjabat sebagai Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, ia mengusulkan hukuman kepada koruptor harusnya mempertimbangkan dampak menakutkan bagi masyarakat. Hal itu agar ketika berencana mencuri uang negara, berpikir beberapa kali untuk melakukannya.

“Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup,” ujar Akil, Senin (12/3/ 2012).

Akil menegaskan, ide memotong jari koruptor dinilai dapat memberikan efek jera kepada yang lainnya. Apalagi pemotongan jari disesuaikan dengan hukuman penjara berapa tahun koruptor itu divonis hakim. Sehingga orang yang berniat mengambil anggaran negara maupun yang sudah melakukannya tidak terulang di kemudian hari.

Menurut Akil, cara itu sangat pantas, sebab kalau hanya memiskinkan saja, negara tidak pernah benar-benar tahu kapan korupsi itu diulanginya. “Pemiskinan koruptor itu kalau hartanya didapat dari negara.

Lebih baik dipermalukan dengan mencacatkan salah satu bagian tubuhnya.”

Kini di pulalah yang melakukannya. nRR

pencucian uang

Samarkan Harta, Akil Dijerat TPPU Akil Mochtar akan dijerat pasal pencucian uang (money laundry) oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Akil diduga telah menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi.

M

antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, secara resmi dijerat pasal pencucian uang (money laundry) oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Akil diduga telah menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi.

Hasil penyidikan KPK mengenai kasus suap sengketa pilkada yang menjerat Akil memang mengungkap, kekayaan Akil berada di luar batas kewajaran. Pihak Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyatakan ada aliran uang dari kepala daerah kepada Akil.

Salah satu bukti bentuk penyamaran uang hasil penerimaan suap yang dilakukan Akil adalah CV Ratu Samagat. Perusahaan di Pontianak, Kalbar, milik istri Akil Mochtar ini diduga menjadi tempat pencucian uang, di mana terdapat transaksi mencurigakan hingga angka Rp 100 miliar.

Salah satu yang dicurigai adanya transfer dalam jumlah besar dari pengacara Susi Tur Andayani, yang kini dijadikan tersangka. CV tersebut juga diduga memiliki laporan keuangan yang menimbulkan kecurigaan.

Terkait dengan penetapan tersebut, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyatakan, KPK akan bergerak cepat menyita aset-aset milik Akil Mochtar yang diduga didapatkan dari uang hasil korupsi.

Sebelumnya, KPK sudah menyita sejumlah aset Akil, terkait dengan kasus penerimaan suap, yakni sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Bedanya, penyitaan itu hanya untuk aset yang terkait dengan suap di sengketa pilkada. Sedangkan dengan pasal pencucian uang, KPK bisa menyita lebih luas, bisa menyegel harta sebelum tindak pidana suap yang disangkakan, dengan catatan harta tersebut di luar kewajaran dari penghasilan resmi yang didapatkan Akil.

Penyitaan aset terkait sangkaan pencucian uang, bukan pertama kali dilakukan KPK. Kepada tersangka Irjen Djoko Susilo, penyidik juga menyita aset Djoko secara besar-besaran setelah ada keputusan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mantan kakorlantas tersebut.

Sejumlah rumah milik Djoko di Jakarta, Semarang, Solo, dan Yogyakarta, dan di beberapa tempat lain, disita. Bahkan unit usaha Djoko seperti SPBU dan bus pariwisata pun ikut disegel. Belakangan Djoko dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang oleh Hakim PN Tipikor Jakarta.

Penerapan pasal pencucian uang oleh KPK, mengancam mantan Ketua MK mendapat hukuman tambahan yang memperberat hukumannya nanti. Akil juga terancam harus membayar denda maksimal Rp 10 miliar. Denda ini, kata Widjojanto, terpisah dengan denda dan uang pengganti pada tindak pidana asal, yakni suap atau korupsi.

Senada dengan KPK, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso menilai, penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka pencucian uang sudah tepat. Sebab, Akil diduga telah menggunakan rekening orang lain dan menggunakan perusahaan keluarga untuk menempatkan, mengalihkan, menyamarkan, dan menyembunyikan asal-usul dana yang patut diduga berasal dari tindak pidana. “PPATK mendukung KPK melakukan penyidikan dan penuntutan secara kumulatif Tipikor dan TPPU, supaya pelaku bukan hanya dihukum setimpal, tetapi juga harta ilegalnya bisa dirampas untuk negara,� kata Agus.

Akil juga diduga menerima gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan perkara di lingkungan kewenangan Mahkamah Konstitusi n K-GM/RR OPINI INDONESIA 021

7

KONFLIK PILGUB NARKOTIKA

Ingatkan Masa Jabatan Narkoba, Kasus Komisoner Akil KPU Moctar Lampung Tambahan

Soal masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebelumnya, berdasarkan urine, dinyatakan negatif Lampung yang akan habistes pada 23 Akil September 2013, Ketua mengonsumsi narkoba.

Namun, hasil tes DNA akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. menunjukkan lintingan kertas ganja yang terdapat dalambekerja sisa Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat ganja adalah milik Akil. sesuaitersebut aturan perundang-undangan.

M A

eski urusan KPU pesitu betul nasib Akil(periodisasi Mochtar.

KPU Lampung, Red), menyangkut Selain menerima ditangkap masa jabatan KPUD, KPUsuap Pusatoleh agar karena menerima tetap pada perundangKPK,berpegang Badan Narkotika Nasionundangan,” Jimly di Jakarta, beberapa al kata (BNN) menemukan narkoba waktu lalu. di ruang kerja mantan Ketua Mahkamah Diketahui, Jimly pernah Barang melontarkan Konstitusi Akil Mochtar. bukti wacananarkoba Pilgub Lampung padatiga 20berupa tersebut,mundur diantaranya 15. Ketika menjadi pada sebuah linting ganja utuh pembicara dan satu linting ganja diskusipakai politik di Bandarlampung bekas seberat 1,2804 gram beberapa serta pil waktu lalu, mantan ketua sabu seberat 0,4867 gram Mahkamah yang terdiriKondari stitusi (MK) ini dan menegaskan, agar Pilgub pil ungu seberat pil hijau 0,2784 gram Lampung dan tak rawan gugatan, dan hijau legitimate seberat 0,2083 gram. dimundurkan saja pelaksanaannya Kepala Bagian Humas BNN Kombespada Pol 2015. Dwiyanto mengatakan, akan meSumirat Lalu, bagaimana keabsahan jabatan KPU nyelidiki barang bukti tersebut bisa samLampung jika Akil pilgub mundur 2015 pai di ruangan Mochtar.

Diapada menduga seperti saran Jimly? Ditanya begitu, Jimly

8 8

OPINI INDONESIA 019 OPINI INDONESIA 021

adanya berkomentar pihak-pihak yang enggan lebih berperan jauh. Diaakan mekeberadaan barang tersebut bisa ngatakan, masa jabatanbukti KPU adalah kewenasampai ke Pusat ruangdan ketua peradilan tertinggi ngan KPU tetap sesuai aturan. di ’’Pokoknya Indonesia. KPU harus bekerja sesuai atuBNN menyerahkan barang bukti ranPihak hukum, bekerja sesuai bunyi undangke PusdokkesBila untuk diidentifikasi kepemiundangnya. melanggar, tentunya itu likannya melalui DNAKPU, yangRed) adatidak padameba(perpanjangan jabatan rang bukti tersebut.

Penyerahan miliki kekuatan hukum,” ujarnya. barang bukti tersebut Komisioner merupakan KPU tindak lanjut Sebelumnya, Pusat FerdariKurnia penelusuran kepemilikan empat KPU lintry Rizkiyansyah menegaskan, ing ganja dimana salah satunya merupatetap mengupayakan Pilgub Lampung dikan bekas gelar pada pakai. tahun ini. Karena itu, pihaknya Setelah melakukan Batelah memplenokan danpemeriksaan, memutuskan undanmemperpanjang Narkotika Nasional protuk masamenyatakan jabatan komisiofil DNA ada di barang narkoba, ner KPUyang Lampung hinggabukti dilantiknya identik dengan milik mantan ketua Mahgubernur terpilih.

Hanya, hingga kemarin kamah Konstitusi Akil Muchtar.

KPU Pusat belum menerbitkan SK perpanjangan tugas KPU Lampung. Ferry menam-

bahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan “Dari hasil pemeriksaan laboratorium KPU Lampung berakhir pada 23 September dan analisa seluruh profil barang bukti 2013. “Mau last minute, kita bisa terbitkan. yang dikirimkan ke laboratorium, sebagian Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan meprofil pada linting ganja ke satu bekas pakreka,” ungkapnya. ai bahan atau daun identik dengan profil DNA Pak AM,” kata Kasubag Humas BaDEMO PRO KONTRA dan Narkotika Nasional Sumirat Dwiyanto Sementara itu,konfrensi aksi unjuk rasa dan saat menggelar pers di pro Gedung kontra Pilgub 2013 terus berlanjut. Di JaBNN, Rabu (30/10). karta, dariitu, Rakyat Dariperwakilan pemeriksaan lanjutLampung Sumirat, Menggugat (RLM) bertemu Komisioner membuktikan AM pernah bersentuhan seKPU Pusat Ida dengan Budiartibarang sekitarbukti satu jam di cara langsung narkokantor KPU Karena Pusat, Jakarta, kemarin (10/9) ba tersebut. itu, BNN akan melakusiang.

Koordinator RLMterhadap Edi Agus Yanto kan langkah assesment AM oleh menyampaikan dukungan moral tim dokter Puslafor Polri. Jika hasilkepada assesKPU Yakni untuk menginstruksikan mentPusat. menyatakan Akil sebagai pengguna, KPU lampung konsisten mantan politisiagar Partai Golkar melakukan ini terjerat semua tahapan pilgub. nomor 35 tahun pasal 127 UU Narkotika Perwakilan RLM juga menyampaikan 2009 dan terancam hukuman 4 tahun masukan terkait langkah-langkah strategis penjara atau menjalani rehabilitasi medis yang harus dilakukan KPU Pusat dalam medan sosial. nyelesaikan kasus Lampung.

Masukan “Ada kemungkinan sebagai pengguna. tersebut di antaranya Ancaman hukuman melakukan pengguna koordinamaksimal si dengan Gamawan Fa4 intensif tahun dan bagiMendagri mereka yang pecandu uzi danakan DPRmendapat RI . Sehingga, Mendagri dokter memmurni rekomendasi berikan solusi terobosan.

Misalnya dengan untuk dilakukan rehabilitasi,” paparnya. memberikan dana talangan KPUberPuSumirat mengaku, BNNmelalui tidak akan sat.

Selain itu, kata dia, RLM juga menyamhenti pada pemeriksaan terhadap Akil. paikan melakukan langkah Sebagaimasukan lembagauntuk negara yang menangani hukum melakukan gugatan ke Mahkamah permasalahan narkoba, BNN akan menKonstitusi (MK) terkait perbuatan gubergusut tuntas kasus narkoba yang ditemunur Lampung yang menghalang-halangi kan di ruang kerja Akil ini hingga kepada pilgub. tidak melaksanakan kewasindikatSerta dan pemasok narkoba tersebut. jibannya dalamitu, halAkil penganggaran.

Sementara Mochtar tidak teriIda Budiarti menyampaikan maSementara, dengan hasil tes Badan Narkotika Nabahwa akar masalah Pilgub Lampung sional (BNN) yang menyatakan DNAadalah dirintidak adanya good will dari Mendagri.

Unya identik dengan ganja yang ditemukan tuk itu KPU Pusat akan upayadi ruang kerjanya.

Akilmelakukan membantah keras upaya agar Mendagri melakukan good will. menggunakan narkoba itu.

Termasuk melakukan gugatan hukum di Pernyataan Akil itu disampaikan oleh MK. ’’Kami sedang mempelajari dengan bapengacaranya, Tamsil Sjoekor saat membik pelanggaran hukumnya,’’ Ida dalam esuk.

“Hasil BNN, Pak Akiljelas membantah rilis tersebut. kontra Pilgub me20keras, karena Aksi pak demo Akil tidak pernah 13 dilancarkan Gerakan Masyarakat Lamlihat barang itu,” ujarnya di KPK, Kamis pung Bersatu (GMLB) dan Front Aksi Anti (31/10).

Gratifikasi (Fagas).

Dua LSM kembaliberameMenurut Tamsil, Akil ini bahkan nuntut lima komisioner unni bersumpah dirinya KPU tidakLampung mengetahui tuk turun dan menanggalkan jabatannya. narkoba yang ditemukan di ruang kerKoordinator aksijenis Heriganja Burmelli mengatajanya. Narkoba itu ditemukan kan, Lampung lebihmenggeledah mementingkan oleh KPU penyidik KPK saat rukepentingan ketimbang ang kerja Akilindividu terkait kasus suap kolektif. sengketa Itu dibuktikan dengan dan sikapGunung KPU Lampung Pilkada Lebak Banten Mas. yang membodohi dan membohongi rakn RR yat.

RAYMON/ RDR/DBS

penipuan

Waspada! Penipuan Berkedok KPK Kemunculan KPK gadungan sebenarnya sudah ada sejak KPK berdiri, namun mulai mengalami peningkatan pesat dalam 3-4 tahun belakangan.

H

ingga September 2013, KPK menerima tak kurang dari 100 laporan dari masyarakat berkaitan dengan penipuan yang mengatasnamakan KPK. Plt Direktur Pengawasan Internal KPK, Eko Mardjono menyebutkan bahwa kemunculan KPK gadungan tersebut sebenarnya

sudah ada sejak KPK berdiri, namun mulai mengalami peningkatan pesat dalam 3-4 tahun belakangan.

“Dari berbagai kasus yang dilaporkan kepada kami, kami dapat kategorikan paling tidak ke dalam dua motif utama.

Pertama, mereka biasanya melakukan penipuan tersebut dengan tujuan untuk

Berbagai Modus KPK Gadungan Datang tanpa membawa surat lalu mengaku anggota KPK, kemudian mengancam akan menyita mobil bahkan gedung.

Bukan di film, tapi pernah terjadi.

S

ekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis, mengeluarkan surat edaran yang berisi meningkatkatkan kewaspadaan terhadap anggota KPK gadungan yang diperkirakan berkeliaran. Maklum, sudah beredar cerita ten-

mendapatkan uang. Kedua, berkaitan dengan fasilitas tertentu, seperti kemudahan perizinan,” jelas Eko. Kedok yang dipakai dalam penipuan cukup beragam. Mulai dari yang berpurapura sebagai pejabat atau pegawai KPK, mengaku-aku sebagai mitra KPK, hingga berperan seolah petugas yang menjual buku-buku antikorupsi yang diterbitkan oleh KPK. “Padahal, semua produk KPK itu gratis!” tegas Eko. Lebih lanjut, Fungsional Direktorat Pengawasan Internal KPK, Andhika Prabhaswara menambahkan bahwa timnya paling sedikit menemukan adanya 14 modus penipuan berkedok KPK ini.

“Biasanya modus yang digunakan, mereka membuat kop surat atau identitas palsu. Mereka menghubungi pejabat-pejabat di daerah yang begitu mendengar nama kpk saja sudah takut. Lalu meminta uang, dengan bilang bahwa pejabat tersebut dipanggil kpk, dan mereka bisa memfasilitasi supaya tidak usah ke jakarta, cukup diperiksa di tempat. Asal bayar sekian,” ujar Andhika.

Terhadap menjamurnya fenomena penipuan ini, KPK mengambil langkah serius dan tegas. Setiap laporan yang masuk, selalu ditelaah dan ditinjaklanjuti, berkoordinasi dengan kepolisian. Sebagai langkah pencegahan agar masyarakat luas menjadi lebih waspada dan hati-hati, KPK telah menerbitkan surat edaran ke seluruh instansi pemerintah hingga lingkup terkecil yang berisikan berbagai modus penipuan berkedok KPK dan cara menanganinya. n H/KPK

tang orang yang mengaku petugas KPK atau pegawai KPK yang memeras pegawai negeri terutama yang memegang jabatan Sekitar Januari-Februari 2012, Bupati Karimun Nurdin Basirun menjadi sasaran penipu yang mengaku KPK. Kasus ini terungkap karena surat panggilan penyidik yang dibuat pelaku dicurigai palsu dengan format yang janggal.

Tahun 2008 lalu, Bupati Toba Samosir Monang Sitorus pernah menjadi target penipu yang mengaku sebagai petugas KPK. Para pelaku mengaku dapat membantu kepala daerah itu agar tidak ditangkap KPK. Kasusnya dugaan korupsi APBD. n ISMED OPINI INDONESIA 021

9

10

OPINI INDONESIA 021

OPINI INDONESIA 019

23

Telstra

Heru Lelono

Strategic Review | Pancasila

Memahami Pancasila: Membangun Demokrasi Bangsa ini sudah dibangunkan jembatan emas. Pelajaran yang diberikan para pendahulu saat memperdebatkan gagasan atas dasar negara, sepantasnya dimanfaatkan untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik ditanah air.

M

embaca ratusan kali transkrip pidato Bung Karno dihari ketiga sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, tentang dasar Indonesia merdeka; yang kemudian menjadi Pancasila, seakan tak pernah habis kita menggali inspirasi dari isi kalimat-kalimat yang

terucap. Kehadiran seorang pemimpin yang tepat waktu, tepat jaman dan tepat karakter pasti akan melahirkan kemaslahatan bagi seluruh bangsa yang dipimpinnya. Walau karakter seorang pemimpin sering tidak selalu tepat di setiap jaman dengan kondisinya, namun bicara kemerdekaan Indonesia saat

itu, sulit mencari sosok berkarakter kuat dan tepat seperti Bung Karno. Secara khusus saat bicara tentang dasar Indonesia merdeka, kalimat-kalimat Bung Karno sungguh menggelorakan semangat bangsa ini untuk tegap membusungkan kemampuannya untuk merdeka. Merdeka lahir batin untuk membangun tanah airnya Indonesia.

Seperti kalimat beliau: “Zwaarwichtig akan perkara yang kecil-kecil� yang maksudnya, selalu njlimet dalam membicarakan hal-hal sepele; tetap saja relevan bila digunakan sebagai inspirasi kondisi politik hari ini. Bukankah itu sering terjadi di kehidupan politik bangsa ini. Ketika rakyat sudah berada di ujung tanduk kekhawatiran atas kesulitan menghidupi keluarganya, masih saja politisi tempat penitipan aspirasi berdebat bagi kepentingannya yang serba sesaat.

OPINI INDONESIA 021

11

strategic review

“Kalau harus selesai dulu, sampai njlimet, kita tidak akan mengalami Indonesia merdeka, sampai dilobang kubur�, kalimat mudah yang tak murah. Karena saat ini penuh makna sebagai kaca bagi semua.

Kalau kehidupan politik bangsa ini masih saja diisi dengan debat kusir, caci maki, njlimet tanpa arti dan berpegang kepada kebenarannya sendiri-sendiri, tumbanglah jembatan emas yang dibangun para pendahulu.

Semua kalimat yang mengemuka di dalam pidato hari itu adalah atas permintaan Ketua sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, agar Bung Karno menyampaikan pendapatnya. Inti yang hendak dicapai dalam sidang itu adalah disusunnya dasar Indonesia Merdeka. Dari pidato itulah Bung Karno mengemukakan pendapatnya tentang dasar Indonesia merdeka, yang kemudian menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Semua pemikiran yang dikemukakan Bung Karno tentang dasar-dasar bernegara dan berbangsa dalam pidato itu berhasil membangun sebuah gumpalan semangat bersama, kalau tidak dikatakan sebagai embrio kesepakatan.

Dasar mendirikan sebuah negara menurut Bung Karno,

12

OPINI INDONESIA 021

bukan sesuatu yang digagas secara instan, namun jauh hari sebelum negara itu lahir atau merdeka. Dengan memberikan contoh seperti yang dilakukan Lenin di Uni Soviet, Adolf Hitler di Jerman, Ibn Saud di Saudi Arabia, juga dr.Sun Yat Sen dengan San Min Chu I-nya di Tiongkok, Bung Karno mengatakan bahwa dasar-dasar yang dikemukakannya telah terpikirkan pada tahun 1918, seperti dasar Kebangsaan.

Sambil mengutip definisi Ernest Renan yang mengatakan bahwa syarat berbangsa adalah kehendak bersatu, Bung Karno menyampaikan pemahaman atas

kesadarannya bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan. Apakah suku, golongan juga agama. Bung Karno meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan kesatuankesatuan dalam kehidupan di bumi, dan kesatuan dari beribu pulau dan lautan di Indonesia itulah tanah air Indonesia. Selain Kebangsaan Indonesia, dasar-dasar utama lain yang dikemukakan Bung Karno dalam sidang itu adalah kedua, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, ketiga Mufakat atau Demokrasi, keempat Kesejahteraan Sosial, dan kelima adalah Ketuhanan.

Kesimpulan yang ingin dikemukakan Bung Karno tentang dasar negara adalah bahwa Indonesia Merdeka bukan terjadi begitu saja, namun melalui perjuangan atas dasar-dasar yang digagas jauh sebelumnya. Sehingga apabila saat ini kita memiliki Pancasila, itu adalah dasar.

Pancasila adalah pondasi Indonesia Merdeka. Pancasila adalah pondasi bagi Jembatan Emas. Pancasila adalah dasar atau pondasi bagi seluruh arah gerak bangsa Indonesia dalam mencapai masa depannya. Pancasila bukan pintu, bukan jendela, bukan atap, apalagi hiasan ruang tamu semata. Sekali lagi Pancasila adalah dasar, pondasi yang harus selalu dipertahankan agar tetap kokoh. Agar pilar, dinding, pintu sampai atap diatasnya selalu berdiri tegak. Agar Indonesia tetap tegak berdiri,

berdaulat kuat dengan kakinya sendiri, walau badai persoalan apapun mendera.

Bung Karno mungkin memang pemimpin tepat yang dikirim Tuhan di masa itu. Pemimpin bisa berganti, namun Indonesia akan tetap berdiri tegak. Pondasi telah dibangun kuat, dan jembatan telah berdiri kokoh untuk dilalui. Berpulang kepada bangsa Indonesia, apakah akan memiliki pemimpin-pemimpin selanjutnya yang memahami benar, mengapa para pendahulu rela mengorbankan nyawa untuk meraih Indonesia Merdeka.

Indonesia Merdeka yang digagas dan diperjuangkan dengan dasar Kebangsaan, Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan.

Bukan Indonesia Merdeka yang didasari kepentingan sempit ego orang per-orang, golongan, agama apalagi Partai Politik.

Membangun Demokrasi Setiap momen dalam dinamika politik akan bisa melahirkan manfaat atau sebaliknya bencana bagi usaha membangun sebuah kehidupan demokrasi. Momen politik utama yang memberi pengaruh terbesar adalah Pemilihan Umum. Apakah itu pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan umum Kepala

Daerah, dan pemilihan Presiden. Hari-hari ini bangsa Indonesia sedang mengarungi bahtera momen yang paling berpengaruh itu. Pemilihan Umum DPR dan Pemilihan Presiden.

Berkaca kepada Pemilu sebelumnya, kita lihat saja hasil Pemilu tahun 2009.

Saya pada awalnya menilai bahwa hasil Pemilu 2009 adalah terbaik sejak era Reformasi dikumandangkan. Pemerintah

terbentuk dari Partai Demokrat, pemegang suara terbanyak dalam Pemilu DPR atau Partai Politik. Dan Presiden SBY hadir dari Partai Demokrat pula. Dalam usaha memperkuat hasil pesta politik yang semakin demokratis tersebut, SBY kemudian menggagas konsep penguatan kehidupan demokrasi itu dengan membangun Sekretariat Gabungan Partai Politik pendukung Pemerintah, yang kemudian dikenal seba-

Sutiyoso: Pancasila Bukan Bagian Empat Pilar Konsep Empat Pilar menurut Sutiyoso tidak tepat dan fatal, karena “merendahkan” nilai Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara, menurutnya tidak setara dengan Kebhinnekaan atau UUD 1945, bahkan NKRI.

K

etua Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso mengemukakan, Pancasila bukanlah bagian dari Empat Pilar Bangsa, tetapi merupakan falsafah negara. Ia pun mengkritik konsep Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa, seperti yang disosialisasikan oleh Ketua MPR (Alm) Taufiq Kiemas.

“Saya tidak begitu setuju dengan pandangan Pak Taufiq Kiemas atau MPR, tentang Pancasila sebagai salah satu dari Empat Pilar. Pandangan itu menyelaraskan Pancasila dengan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal Pancasila lebih dari itu,” kata Sutiyoso, di Jakarta,

Jumat (7/6).

Sutiyoso menjelaskan, Pancasila bukanlah pilar, melainkan dasar atau “Weltanschauung”, alias pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain menurutnya, Pancasila adalah landasan dan jiwa bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, konsep yang lebih tepat untuk menggantikan istilah Empat Pilar Kebangsaan adalah “Pancasila Plus Tiga”. Artinya menurutnya, Pancasila merupakan pedoman utama, yang dilengkapi UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR diharapkan segera mengoreksi konsep Pancasila sebagai bagian Empat Pilar itu. Dalam rangka mengoreksi pemaha-

man yang keliru soal Pancasila ini, ia pun rencananya akan menerbitkan sebuah buku yang isinya tentang Pancasila sebagai falsafah hidup yang harus menjiwai seluruh nafas hidup bangsa Indonesia.

Selain itu, ditambahkan Sutiyoso, karena Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan fondasi yang menjadi dasar dari semua prinsip politik tentang bagaimana membangun Indonesia. Oleh karena itu menurutnya, Pancasila tidak tepat dijadikan azas tunggal partai politik (parpol) di Indonesia, sebab akan mengganggu segala kebebasan ideologi politik. n BSATU/RR OPINI INDONESIA 021

13

gai Setgab Koalisi. Hampir pasti gagasan ini berdasar kepada niat baik agar jalannya pemerintahan menjadi lebih baik dan hubungan lembaga dengan DPR semakin jelas, kokoh dan akhirnya bermanfaat bagi seluruh rakyat. Namun apa yang kita saksikan akhir-akhir ini ternyata tidak seperti harapan yang ada. Ketidak harmonisan hubungan antara partai politik yang tergabung didalam Setgab Koalisi, seperti api di dalam sekam. Hal ini merugikan semuanya, terutama bagi usaha membangun demokrasi bangsa ini.

Pemilu 2014 sudah di depan mata, bahkan sudah berlangsung. Tentu seluruh rakyat negeri ini berharap kehidupan politik dan demokrasi Indonesia semakin baik dari sebelumnya. Saya usulkan, sebaiknya partai politik yang merasa memiliki kesamaan garis idealisme dengan partai politik yang lain, dari saat ini sudah membangun kesepakatan , apakah itu bernama koalisi atau apapun. Sehingga dasar koalisinya nanti berdasar kepada kesamaan idealisme untuk membangun bangsa. Saya khawatir apabila koalisi itu dibentuk setelah Pemilu seperti sebelumnya, maka yang terjadi hanyalah koalisi sesaat yang dasarnya untuk hitungan keperluan jumlah suara saat itu semata.

Benar, bahwa siapapun Presiden RI akan selalu menghitung jumlah suara di DPR. Karena dengan konstitusi yang ada sekarang, sebaik apapun kebijakan Pemerintah, tak akan serta merta bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat sebelum diundangkan oleh DPR. Pemerintah menyusun kebijakan dengan prinsip teknis

profesionalisme, namun kebijakan itu bisa dijalankan setelah mempertaruhkan nyawanya mengarungi gelombang proses politik di DPR. Sekali lagi untuk membangun demokrasi menjadi lebih baik, partai politik peserta Pemilu harus semakin jelas garis sikapnya.

Selain itu, pemilihan Presiden-pun menjadi faktor utama semakin baiknya demokrasi bangsa ini atau tidak. Untuk hal ini, saya berpikir sebaiknya rakyat lebih aktif menyuarakan aspirasi tentang siapa Pemimpin atau Presiden harapannya nanti di Pemilu 2014.

Lebih baik, misalnya 150 juta rakyat calon pemilih hari ini menyuarakan 150 juta nama calon harapannya, daripada rakyat nanti akhirnya terpojokkan pilihannya hanya pada calon yang digadang-gadang sendiri oleh Partai Politik. Untuk itu partai politik seharusnya kembali ke habitat sejatinya sebagai wadah aspirasi rakyat.

Kalau partai politik menjalankan kesejatiannya secara benar, mereka seharusnya mendengarkan suara rakyat sebelum mengajukan calonnya, bukan sebaliknya.

Apabila kembali membaca transkrip pi-

dato Bung Karno di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, bisa kita bayangkan, sebenarnya apa yang ada di benak Bung Karno, dr.Soekiman, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Abikoesno, Lim Koen Hian, Yamin, Prof.Soepomo, Moenandar, dan para tokoh nasional peserta sidang yang lain.

Mereka ingin Indonesia Merdeka menjadi negara bangsa yang bebas, selalu bersatu melindungi semua rakyatnya dengan adil, mufakat atau demokrasi.

Bahkan dalam bagian pidatonya Bung Karno dengan lantang mengatakan: ”Karena monarki “vooronderstelf erfelijkheid”turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat (demokrasi), maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negarapun dipilih. Jikalau suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnya jadi Kepala Negara Indonesia, dan mangkat, jangan anaknya sendiri otomatis menggantikannya. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarki itu”.

Bangsa ini sudah dibangunkan jembatan emas. Pelajaran yang diberikan para pendahulu saat memperdebatkan gagasan atas dasar negara, sepantasnya dimanfaatkan untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik ditanah air.

Mungkin kita hari ini perlu kembali lebih sering berseru “Holopis Kuntul Baris. Gotong Royong buat kepentingan bersama”, seperti semboyan Bung Karno. n Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat

14

OPINI INDONESIA 021

strategic review

Pancasila di Langit Biru Menurut Cak Nun, Pancasila itu hanyalah sebuah cincin kawin bagi seorang suami isteri yang bernama manusia Indonesia dan negeri yang bernama Indonesia.

Oleh: Saratri Wilonoyudho

S

Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

ama halnya sebuah cincin kawin, maka benda ini tidak begitu penting dibandingkan ikatan lahir batin antara suami dan isteri tersebut. Cincin kawin hanyalah sebuah simbol ikatan, karenanya yang harus diperhatikan adalah sejauhmana si suami ini cinta pada isteri lahir batin dan cinta itu diwujudkan dalam sebuah “out come” yang nyata.

Sialnya saat ini kita sibuk menyembah cincin kawin tersebut dan meributkannya dalam berbagai konflik dalam bingkai “agama-sekularisme”, namun lupa mengurus ikatan suami isteri tersebut agar menghasilkan keluarga harmonis, dan

berdampak bagi kesejahteraan lahir dan batin. Jelaslah tidak ada masalah antara Pancasila dan Islam.

Orang kalau sudah sampai tataran Islam yang sejati, otomatis ia adalah seorang Pancasilais, meski ia tidak pernah ikut penataran Pancasila (P4) atau masuk Lemhanas. Mengapa? Jawabnya sederhana saja, yakni karena Islam mewadahi kelima sila tersebut. Inti ajaran Islam adalah penyerahan total hanya kepada Allah SWT dalam melakukan segala tindakan ibadahnya.

Lalu apa hubungannya dengan Indonesia?

Ya jelas, Indonesia adalah Bumi Allah.

Kalau kita cinta Allah berarti harus cinta pula terhadap ciptaanNya, apalagi manusia (Indonesia) sudah diperintahkan atau ditugaskan menjadi khalifatullah. Dari titik ini maka jelas duduk masalahnya bahwa Indonesia harus dirawat, disirami, dipupuk, dan dipanen untuk kesejahteraan bersama untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada yang memberi tanah “bocoran surga” ini, yakni Sang Pencipta:

Allah SWT. Setiap tanggal 1 Juni, diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Hanya masalahnya, yang hadir hanyalah keriuhan perdebatan, seminar, workshop, dst, yang kesemuanya dibingkai dalam kemasan politis dan tidak sampai kepada tataran perdebatan seorang khalifatullah. Para ahli, politisi, ilmuwan, dst yang berdebat tentang Pancasila belum sampai kepada tataran seorang Ulinnuha, Ulil Abshar, Ulil Albab, yang intinya mendasarkan kejernihan berpikir, kejujuran menggunakan akal, serta hati nurani yang ikhlas.

Maka yang hadir hanyalah perdebatan “kusir”, atau perdebatan politis. Mereka tidak sampai kepada pertanyaan, misalnya apakah Pancasila masih ditaati hingga kini? Dengan mengkaji secara kritis tentu kita berharap agar setiap peringatan bukan hanya seremonial belaka. Bangsa ini sudah pada titik nadir kemunduran karena ideologi pembangunan tidak jelas.

Tulisan ini mencoba memperkenalkan istilah radikalisasi Pancasila agar ideologi ini menjadi sakti mandraguna. Istilah “Radikalisasi Pancasila” pernah diucapkan almarhum Prof.Dr.Kuntowijoyo, karena beliau sangat resah akibat Pancasila hanya dijadikan lip service, bahkan menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Hasilnya, Pancasila “tidak operasional”, sehingga bangsa Indonesia kehilangan arah. Pancasila memang “jimat sakti”, namun jimat itu hanya disarungkan di OPINI INDONESIA 021

15

strategic review pinggang dan tak pernah digunakan untuk “berkelahi” terhadap korupsi, apalagi dijadikan sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional.

Karenanya, jika Pancasila ingin tetap “sakti”, maka harus ada “radikalisasi”. Istilah ini kata Kuntowijoyo menunjuk kepada upaya untuk “mengaktifkan” sila-sila dalam Pancasila agar “operasional”, untuk menjadi dasar negara, pedoman, filsafat, serta ideologi dan tercermin dalam perilaku keseharian bangsa, terutama para elite politik.

Beberapa tahapan radikalisasi diantaranya, jadikan Pancasila benar-benar sebagai : 1). Ideologi negara; 2). Salah satu sumber ilmu; 3). Laksanakan Pancasila secara konsisten, koheren, dan koresponden; 4). Jadikan Pancasila sebagai pelayan horizontal dan bukan vertikal; dan 5). Jadikan Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan negara.

Tentu saja tidak cukup ruang ini untuk menguraikan satu-persatu hal tersebut.

Karenanya akan diambil satu hal yang penting, yakni bagaimana Pancasila mampu dijadikan ideologi yang “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas para politikus dan penyelenggara negara?

Mengapa hanya mereka yang dituntut?

Sederhana saja, kalau rakyat tidak mungkin akan mengkhianati negara, karena rakyat adalah pihak yang memberi amanah kepada mereka untuk menyelenggarakan negara. Rakyat tidak memiliki

kekuasaan, karena rakyat menyerahkan kedaulatan kekuasaan kepada wakilnya dan memberi amanah kepada penyelenggara negara.

Karenanya pihak yang paling bertanggungjawab terhadap hancurnya negara adalah para politikus dan penyelenggara negara. Indikatornya jelas, negeri ini telah tergadai. Korupsi sudah menggurita dan bukan lagi sekadar kasus. Kesejahteraan rakyat terus merosot. Lihat saja survai dari World Economic Forum, CIA World Factbook, dan Transparency International (2011), Indeks Pembangunan Manusia kita hanya peringkat 108 dari 178 negara yang disurvai.

Indeks pembangunan pendidikan hanya peringkat 65 dari 128 negara yang disurvai, pengangguran peringkat 75 dari 237 negara yang disurvai, infrastruktur 82 (dari 139 negara), indeks daya saing 44 (139 negara), kesehatan dan pendidikan dasar 62 (dari 139 negara), dan yang menyedihkan, indeks persepsi korupsi 110 dari 178 negara yang disurvai.

Dalam Pancasila ada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya.

Jika sila ini dipegang dan dijadikan dasar etika moral politikus dan penyelenggara negara, maka korupsi tidak akan ada.

Pemerintah yang memiliki jiwa keadilan sosial, pasti tidak akan korupsi, karena korupsi menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebangkrutan negara.

Dengan bertindak koruptif, berati juga

tidak mengamalkan sila ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan.

Dalam perspektif Ricoeur (1990), etika politik itu mengandung tiga tuntutan, yakni : 1). Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; 2). Upaya memperluas lingkup kebebasan; dan 3). Membangun institusi-institusi yang adil. Jelas pula Pancasila tidak kalah dengan pandangan Ricoeur ini, karena ketiga etika tersebut sudah termuat dalam sila-sila pancasila.

Bahkan etika politik yang didasarkan Pancasila, tidak hanya menyangkut etika individu para politikus dan penyelenggara negara, namun etika ini juga menyangkut tindakan kolektif. Untuk menunju etika kolektif sudah pasti dibutuhkan pandangan dan aspirasi dari berbagai pihak. Ini artinya demokratisasi akan berjalan baik jika didasarkan atas Pancasila.

Radikalisasi Pancasila juga akan membawa arah pembangunan nasional, karena pada dasarnya tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah termaktub di dalam Pembukaan UUD 45 yang merupakan penjabaran dari roh Pancasila.

Radikalisasi Pancasila akan semakin operasional jika diterapkan dalam membangun institusi-institusi sosial. Harus dipahami, korupsi merajalela karena institusi-institusi sosial kita rusak parah. Institusi sosial (misalnya birokrasi) mendefinisikan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Jika institusi sosial tidak sehat, maka ia akan menjadi sumber “keberuntungan” bagi pihak lain (baca : penguasa, birokrat, politikus, pengusaha, dst), dan kemalangan bagi pihak lain (baca: rakyat).

Pembangunan institusi sosial akan berjalan baik jika ada visi; bukan hanya strategi saja. Meski terkesan “abstrak”, visi atau ideologi perlu ditanamkan dalam benak penyelenggara negara karena akan menuntun arah dan kebijakan mereka. Visi dan ideologi bagai mercusuar moral. Kapal yang berjalan tanpa dipandu mercusuar, akan menabrak karang dan kandas.

Demikian pula “kapal” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karenanya, radikalisasi Pancasila menjadi tuntutan yang tidak mungkin diabaikan jika ingin agar arah kapal kita tetap kepada tujuannya dan tidak karam di tengah lautan luas.

Jika Pancasila dikebiri, ia hanya ada di langit biru, hanya di awang-awang, alias tidak dilaksanakan sebagai ideologi negara. Sialnya, jangankan Pancasila, Allah dan Rasulullah saja dinomorduakan. n CKN/RR

16

OPINI INDONESIA 021

Media

Henry Subiakto

Netralitas Penyiaran

Ketika Media Sebagai Power Cenderung Koruptif Trend demokratisasi dan liberalisasi juga terjadi di sektor media, ditandai deregulasi, termasuk bidang isi yang makin bebas. Kondisi makin bebas inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik media, itdak hanya untuk membesarkan bisnisnya, tapi juga untuk tujuan politik

D

ulu berlaku istilah The King can do no wrong, raja itu tidak pernah bersalah, dia pemerintah, pengadilan dan wakil rakyat sekaligus. Kemudian muncul the fourth estate of democracy yaitu Media, melengkapi 3 pilar sebelumnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sekarang eksekutif dibatasi kekuasaan-

nya dan tiap hari dikritik, begitu pula legislatif dan yudikatif juga diawasi dan dikritik tiap saat.

Kekuatan keempat, media, jarang dikritik, kekuasaannya pun makin besar jadi kekuatan politik, tapi berlindung ke UU Pers dan konstitusi. Fenomena media, tumbuh makin kuat, menggurita, menjangkau sebagian besar rakyat.

Kekuatan informasinya mpengaruhi cara berpikir rakyat.

Media terkuat itu TV, ada 40 juta pesawat TV di Indonesia, kala tiap pesawat ditonton 4 orang, maka potensi maksimal penonton 160 juta orang. Bayangkan jutaan penonton itu disentuh otak dan pikirannya oleh TV, tiap hari, tiap saat, dengan informasi yang ditentukan oleh para pengelola.

Medium ini jadi penentu apa dan siapa yang akan jd pembicaraan masyarakat.

Bahkan menentukan apa yang baik dan apa yang itdak. Yang sering muncul di TV akan terkenal, dianggap penting dan diperhatikan publik. sedang yang tidak pernah muncul terabaikan. Agenda setOPINI INDONESIA 021

17

Netralitas Penyiaran ting. Kekuatan TV mempengaruhi opini, terutama yang jauh dari pengalaman personal kita. Publik bisa mengagumi orang, partai dan lain karena TV. TV kalau menyiarkan sesuatu secara terus menerus, akan dianggap opini mayoritas, lama-lama makin kuat, jadi nilai baru diterima sebagai kebenaran. Karena pengaruhnya begitu kuat, berbagai pihak, seperti politisi, pengusaha maupun pengamat selalu berbaik-baik dengan TV, agar terakomodasi.

Jarang ditemukan pengamat berani kritis atau mengecam perilaku TV yang negatif. Karena pengamat tetap ingin bisa tampil di TV. TV makin kuat dan besar, dan banyak tapi pemiliknya makin sedikit. Terjadi konsentrasi kepemilikan dan konglomerasi vertikal-horizontal. Pemilik punya beberapa TV, koran, majalah, radio, dan dotkom. Kekuatan informasi politik, ekonomi dan budaya dikendalikan segelintir orang.

Informasi publik dikendalikan segelintir orang. Siapapun yang ingin dapat dukungan publik, harus berbaik baik dengan mogul (konglomerat media).

Repotnya pemilik media itu disini selain sebagai pengusaha juga politisi. Medianyapun digunakan sebagai penyokong usaha dan politik. Media benar-benar jadi alat politik, makanya diperebutkan. Semua kekuatan ingin memiliknya, karena identik dengan power.

Trend demokratisasi dan liberalisasi juga terjadi di sektor media, ditandai deregulasi, termasuk bidang isi yang makin bebas.

Kondisi makin bebas inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik media, itdak hanya untuk membesarkan bisnisnya, tapi juga untuk tujuan politik.

Pemilik media bermain politik itu trend global di negara demokrasi liberal. Polanya beragam. Ada yang murni pebisnis, lalu masuk dunia media, sekaligus politik untuk kepentingan usahanya. Ada yang pengusaha karena menguasai media lalu masuk ke politik. Tapi ada juga yang berasal dari politisi yang kaya lalu membeli media.

Di Australia, Inggris kemudian masuk AS, terkenal tokoh media, Ruperth Murdoch dengan reputasi politiknya yang sering mempengar-

18

OPINI INDONESIA 021

uhi pemilu. Di Inggris Murdoch mendukung partai Buruh, Tony Blair pun jadi PM saat itu. Di AS TV Fox dukung Bush dan kaum Republikan.

Murdoch walaupun partisan, tapi tak terjun langsung ke politik. Dukungan politik medianya hanya dipakai untuk melancarkan bisnisnya. Di Cina, media-media Murdoch tak mengkritik penguasa. Sangat akomodatif agar Star TV bisa tetap memancar di negeri itu.

Beda dengan mogul Indonesia, medianya dipakai politik tak hanya untuk tujuan bisnis seperti Murdoch, tapi juga ingin berkuasa. Mogul disini mirip Silvio Berloscuni, menggunakan media miliknya untuk kendaraan kekuasaan menyokong partai Forza Italia.

Dulu, media dipakai politik itu hanya terbatas media-media cetak, yang memang lebih bebas, karena tak menggunakan ranah publik. TV dilarang partisan secara politik, karena memakai frekuensi milik publik yang beragam aliran politiknya.

Di AS ada aturan Fairness doctrine yang melarang TV berpihak, harus netral dan imparsial. Di beberapa negara, seperti Inggris keharusan TV imparsial masih kuat dipertahankan sampai sekarang.

Namun dengan deregulasi yang dilakukan Reagan tahun 1989, Fairness doctrine dihilang-

kan, impartialitas TV tinggal sebatas etika.

TV pun kemudian mengabaikan prinsip Fairness, Fox TV secara terbuka mendukung Capres Republikan.

Para pemilik TV Indonesia ikut-ikutan model AS sekarang dan Italia. Padahal jelas UU Penyiaran mewajibkan isi siaran dijaga netralitasnya, tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Sanksinya diatur mulai dari teguran sampai tidak diberi perpanjangan izin hingga pencabutan izin siaran.

Beberapa TV jels-jelas dipakai kampanye pemilik atau partainya. Mereka mengabaikan imparsialitas yang tak sekadar tuntutan etis pengguna ranah publik, tapi juga menabrak UU. Terbukti power tends to corrupt itu tidak hanya pemerintah, tapi media pun juga tends to corrupt. Sayangnya, saat tends to corrupt itu dilakukan oleh TV (media) yang teriak dan mengecam tidak tampak.

Bahkan KPI, sebagai lembaga negara yang harus menegakkan UU Penyiaran, tidak nampak efektif menjaga netralitas.

Kalau TV dibiarkan jadi corong politisi dan partai pemilik, maka publik yang beragam itulah korbannya. Terjadi sepert sinyalemen Chormsky, Media jadi alat propaganda, penuh kebohongan. Pekerja media hanya jadi pion-pion kepentingan pemilik.

Saatnya KPI lebih tegas dan bersinergi dengan pemerintah agar ancamannya terhadap pelanggar UU memiliki efek gentar.

Untungnya sekarang ada social media, yang lebih bebas, dan bisa menampung kritikan pada para pemilik TV yang mengabaikan UU dan etika. n SKAB

IKLAN POLITIK

Desakan Pembatasan Kampanye Politik Pemilik Media Televisi menjadi media utama untuk agenda setting politik dengan menampilkan berita-berita politik maupun talk show untuk membangun citra positif si pemilik, dan sebaliknya sangat berpotensi untuk digunakan merusak citra lawan-lawan politik.

A

nggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi iklan-iklan dari bakal calon Presiden yang memanfaatkan kepemilikan media massanya untuk berkampanye secara masif menjelang Pemilu 2014.

“KPU bisa membuat PKPU (peraturan KPU) mengenai pembatasan kampanye, bahkan termasuk pembatasan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh partai,” kata Malik setelah sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (16/10).

Malik memahami bahwa landasan untuk mengatur hal kampanye sejumlah

bakal capres yang juga konglomerat media, yakni Undang-Undang Pemilu Presiden 42/2008 atau juga UU Pemilu masih memiliki kelemahan mengenai regulasi pembatasan pengeluaran kampanye.

“Namun pendapat saya seharusnya calon harus melaporkan biaya kampanyenya, KPU harus bergerak disini,” ujarnya.

Laporan rinci mengenai kampanye tersebut, menurut Malik, sangat penting untuk menjaga tidak adanya pemanfaatan media mass yang menggunakan jaringan frekuensi milik publik untuk kampanye figur politik tertentu. Hal itu juga tentu akan menganggu kebebasan pers dalam tubuh redaksi media massa tersebut.

Namun, Malik mengakui Komisi II DPR juga tidak mencantumkan pembatasan dana kampanye pada UU Pemilu, namun dia bersikukuh, hal itu karena pembatasan dapat dilakukan oleh KPU. Malik menyoroti beberapa iklan dan program TV yang kerap kali menyelipkan hal-hal yang berbau kampanye seperti slogan atau iklan dari bakal calon Presiden tertentu.

Salah satu bakal calon Presiden yang memiliki perusahaan media adalah Harry Tanoesoedibjo dengan MNC Groupnya dan Aburizal Bakrie dengan Viva Groupnya. Salah satu figur yang baru diprediksikan akan diajukan menjadi bakal capres, Surya Paloh adalah pemilik Media Group.

“Harus dibatasi penggunaan media massa untuk iklan kampanye mereka itu,” kata Malik. n ANT/RR

OPINI INDONESIA 021

19

20

OPINI INDONESIA 021

Ekonomi Inflasi

Inflasi Oktober Naik Tipis 0,3% Para ekonom memandang Bank Indonesia akan terus mempertahankan suku bunga BI di tingkat 5,75% hingga akhir tahun guna menyokong pertumbuhan ekonomi di saat ekonomi dunia melambat.

T

ingkat inflasi bulan Oktober hanya naik tipis menyusul harga makanan yang cenderung stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan 4,61% pada bulan Oktober. Di bulan sebelumnya, inflasi tercatat sebesar 4,31%.

Harga-harga naik 0,16% dibanding September, meningkat lebih cepat ketimbang 0,01% pada bulan sebelumnya.

Selain kenaikan tipis harga pangan, peningkatan laju inflasi juga diakibatkan

oleh semakin tingginya harga perumahan dan perhiasan.

Inflasi inti, yakni kenaikan harga-harga di luar harga makanan dan harga yang dikendalikan pemerintah, meningkat menjadi 4,59% pada Oktober dibanding 4,12% pada September.

Para ekonom memandang Bank Indonesia akan terus mempertahankan suku bunga BI di tingkat 5,75% hingga akhir tahun guna menyokong pertumbuhan ekonomi di saat ekonomi dunia melambat. Hal tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga-harga yang masih dalam

koridor inflasi BI sebesar 3,5%-5,5%.

Beberapa bulan terakhir, sejumlah bank sentral di Asia mulai menurunkan suku bunga acuannya demi mengatasi kelesuan ekonomi dunia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya sejak Maret setelah sebelumnya memotong sebesar 100 basis poin sejak Oktober 2011.

Selain telah melakukan pelonggaran moneter lebih awal, ruang gerak BI terkait pemotongan suku bunga juga terbatas akibat pelemahan rupiah setelah defisit transaksi berjalan melebar pada kuartal kedua.

Dewan Gubernur BI akan menetapkan suku bunga acuan, BI Rate, 8 November mendatang. n WSJ/RR OPINI INDONESIA 021

21

20

AGRO SWAKARSA | Edisi 04/Agustus 2013

ADVETORIAL

Pupuk Organik Cair MASAGRI®

www.masagri.com

S

eiring pertambahan populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan hasil pertanian lainnya meningkat. Guna memenuhinya, dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, salah satunya penggunaan pupuk. Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pupuk kimia menimbulkan dampak negatif terhadap merosotnya daya dukung lingkungan yaitu meningkatkan kandungan kimia sintetis di perairan dan lapisan tanah (top soil). Tingginya kandungan kimia tersimpan/terakumulasi dalam tanah bersifat toksik terhadap perakaran tanaman, sehingga kesuburan tanah akan terus menurun dan produktivitas menjadi makin rendah.

Seringkali penurunan produktivitas karena kesuburan tersebut dijawab dengan penambahan dosis penggunaan pupuk kimia sehingga makin memperparah kondisi lahan. Pada akhirnya mengarah pada proses penggurunan, dimana lahan pertanian memiliki kesuburan sangat rendah.

Pemerintah sudah berupaya membantu petani dengan memberikan subsidi pupuk.

Namun pertambahan kebutuhan pupuk akan memperbesar subsidi yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan program pembangunan yang lain. Karenanya itu, dilakukan pembatasan subsidi pupuk kimia. Dengan keterbatasan subsidi, maka kebutuhan kebutuhan pupuk kimia mau tidak mau harus dipenuhi dengan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal sehingga menambah beban produksi petani yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dari hasil pertanian yang dikelolanya.

Faktor biaya ini masih diperparah dengan dengan kelangkaan pupuk kimia, baik karena keterbatasan produksi maupun tata niaga. Hal

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga akan lebih melestarikan lingkungan karena pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dengan berkurangnya kandungan residu bahan kimia sintetis pada hasil pertanian yang dikonsumsi oleh manusia.

MENGAPA MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK CAIR MASAGRI®?

Pupuk Organik Cair MASAGRI® merupakan produk pupuk yang tidak hanya mengandung unsur hara esensial, namun juga berbagai mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, menekan pertumbuhan bakteri penyakit, sehingga akar, daun, batang dan bunga akan tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal.

Pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® juga terdapat senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa organik lainnya.

Nutrisi yang terkandung sebagian besar terdiri atas gugus gula sederhana dan protein dengan reaksi lanjutan berupa asam amino, asam organik, vitamin, hormon pertumbuhan (auxin giberilin) unsur makro-mikro. Unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal dan berkelanjutan, hingga dapat meningkatkan hasil panen.

Pemakaian Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang masif selama bertahun-tahun dan

Demplot D p M

Ujicoba pada tanaman singkong (ubi kayu) di daerah Way Pengubuan dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan vegetatif jauh lebih cepat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

22

OPINI INDONESIA 021

Ujicoba pada tanaman padi sawah di daerah Jasinga (Bogor), Palas (Lampung Selatan) dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan lebih cepat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

U Uj jic icob oba ba pa pad da ttan da anam aman an ssingkong ingkon in kong g di di d dae era rah h Kot K ota ta G Ujicoba pada tanaman daerah Kota buhan tanaman yang berbeda jauh dengan perlak Ujicoba dilakukan pada hamparan lahan singkong g di lahan seluas 2 hektar. Gambar di atas adalah ko o menggunakan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan n biasa. Tanaman lebih subur dan sehat.

Edisi 04/Agustus 2013 | AGRO SWAKARSA

Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah. Hal ini menyebabkan

menggemburkan tanah kembali. Selain itu berbagai mikroba yang terdapat dalam pupuk ini akan mampu melarutkan dan mengikat zatzat yang dibutuhkan tanah.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® sudah melewati berbagai uji mutu yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI baik kandungan unsur hara maupun keamanan dari mikroba patogen yang merugikan seperti E Coli dan Salmonella. Juga telah lulus uji terap (efektivitas) yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® terdaftar dan resmi memiliki ijin peredaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI sehingga merupakan pupuk resmi yang legal untuk diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain.

Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair

MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesu-buran tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sa-ngat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesuburan/kesehatan tanah.

fermentasi. Perbedaannya pada bahan baku dan mikroba yang digunakan. Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan bahan baku alami non limbah guna meminimalisir potensi kontaminasi mikroba patogen/merugikan seperti E Coli dan Salmonella dari proses awal produksi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran mikroba patogen seiring dengan penyebaran/distribusi produk Pupuk Organik Cair MASAGRI®. Selain itu, Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan mikroba alami asli Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penyesuaian mikroba tersebut dengan kondisi tanah dan iklim Indonesia sehingga efektivitas pupuk akan lebih baik.

Dari sisi ekologi (keanekaragaman hayati), penggunaan mikroba alami asli Indonesia akan melestarikan mikroba bermanfaat yang memiliki tempat hidup di Indonesia.

• Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

• Tanaman Perkebunan: Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

• Tanaman Hortikultura: Sayuran, Buahbuahan, Biofarmaka • Tanaman Hias dan Taman: Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

• Tanaman Kehutanan: Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

PUPUK ORGANIK CAIR MEREK LAIN APLIKASI TANAMAN Secara umum Pupuk Organik Cair MASAGRI® memiliki persamaan dengan pupuk organik cair merek lain yang memproduksi dengan pola

21

Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman:

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com

M MASAGRI®

ajjah h ((Lampung Lampun Lamp ung g Teng TTengah) engah h) me menu nunjjukk kkan p ert rtum tum-Gajah G menunjukkan pertumkuan bisa tanpa Pupuk Organik Cair MASAGRI®. g dengan aplikasi Pupuk Organik Cair MASAGRI® o ondisi tanaman pada umur 3 bulan. Di sebelah kiri n di sisi kanan menggunakan pupuk kimia seperti

Ujicoba pada tanaman sawi (caisim) di daerah Tenjolaya (Bogor), Cipanas dan Pacet (Cianjur).

Pertumbuhan dan produktivitas (jumlah daun dan berat) tanaman lebih tinggi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

Ujicoba pada tanaman jagung di daerah Tenjolaya (Bogor). Pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih sehat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

OPINI INDONESIA 021

23

KurS

rupiah melemah, Tanya kenapa?

Melemahnya rupiah menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat Indonesia terhadap memori kelam krisis moneter pada tahun 1998 lalu. Namun penyebab melemahnya rupiah pada tahun ini berbeda dengan krisis 1998.

T

ahun 2013 merupakan tahun yang tidak bersahabat bagi nilai tukar rupiah. Selama periode 2013 ini, rupiah terus mengalami tren negatif, dimana hal itu merupakan periode terburuk dalam empat tahun terakhir. Dua tahun lalu, tepatnya pada 24 Maret 2011, tonggak rupiah pernah mencapai Rp 8.722/US$ yang merupakan nilai terkuat sejak tujuh tahun periode sebelum tahun 2011.

Sangat jauh dibandingkan dengan tonggak rupiah pada periode 2013 yang bisa dilihat pada nilai tukar rupiah yang ditunjukkan pada 27 September 2013 yang mencapai level Rp 11.590/US$.

Lemahnya mata uang rupiah ini menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat Indonesia terhadap memori kelam krisis moneter pada tahun 1998 lalu. Akan

tetapi, kondisinya tentu berbeda karena penyebab melemahnya rupiah pada tahun 2013 ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks yang karakteristiknya berbeda dengan krisis 1998 lalu.

Melemahnya rupiah pada periode 2013 ini disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor eksternal adalah adanya bank sentral AS (The Fed) mengurangi program stimulus yang menyebabkan menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap semua mata uang dunia. Kebijakan tersebut menyebabkan aliran modal masuk ke Amerika dan stock market di berbagai negara jatuh.

Efek lain yang timbul yaitu menyebabkan lesunya bursa-bursa regional, mata uang di kawasan regional juga anjlok sama halnya yang dialami Indonesia saat ini.

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain.

Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) t PT. Sarana Pratama Gemilang t PT. Sumber Solusi Selaras t Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) t PT. Limas Karya Utama t Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia t Yayasan Pemantau Hak Anak Indonesia t Yayasan Saint Anna Education Center t Yayasan Media Wasantara t dll.

24

OPINI INDONESIA 021

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.)

Harga mulai: Rp 119.000 per tahun

Sertifikat SSL/TSL Membangun kepercayaan pengunjung web dengan mengaktifkan SSL. Harga mulai: $ 45 per tahun

Faktor eksternal lain yang menyebabkan rupiah melemah adalah krisis Timur Tengah khususnya di Syria yang menyebabkan adanya respon pasar yang negatif di kawasan Asia.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga tidak dapat dikesampingkan mempengaruhi melemahnya rupiah itu sendiri. Pemerintah yang tidak tegas dalam pengambilan-pengambilan keputusan termasuk salah satunya. Lihatlah ketika penentuan kenaikan harga BBM yang terlihat adanya keraguan dari pemerintah menyebabkan adanya ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah.

Hal itu diperparah ketika rupiah dalam kenyataannya sedang terpuruk, namun pemerintah mengeluarkan statement yang menyatakan ekonomi makro Indonesia masih dalam tahap aman dan tidak separah negara lainnya. Sentimen tersebut justru membuat pelaku pasar lebih agresif dalam melepas mata uang domestik. Pelaku pasar menganggap komentar tersebut tidak mengindikasikan adanya langkah strategis dalam menahan pelemahan rupiah.

Masyarakat Indonesia tentunya tidak menginginkan rupiah semakin terpuruk, karena banyak sektor yang sudah terkena imbas baik langsung maupun tidak lang-

KEHUTANAN DEVISA Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban Di desa-desa sekitar kawasan register 45, Kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupakondisi masyarakat tetap seperti biasa. Naten Mesuji belum juga melakukan tindakan mun melalui aparat desa setempat, seperti terhadap para perambah. Tim yang berdi Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Ijumlah 394 orang itu telah berada di Mesuji wan, mengatakan warga sudah diberitahu sejak Sabtu (20-7) itu menghabiskan Rp248 kondisi dan rencana penertiban ke warga. juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh “Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah Lampost uang itu dikeluarkan untuk satu ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi anggota itu diberi kita sudah sampaikan ke warga untuk Kenaikan cadangan devisa Oktober 2013tim itu terpadu didorong oleh uang saku Rp150 ribu. Ditambah uang makan Rp60 waspada,” ujarnya.

Cadangan Devisa Naik Rp 14,6 Triliun penerimaan dari ekspor migas bagian pemerintah.

HUKUM

Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan sung akibat krisis mata uang rupiah ini.

Pemerintah diharapkan mampu memberikan keputusan yang dapat memberikan sentimen positif terhadap nilai rupiah.

Banyak solusi yang harus dihadirkan.

Salah satu langkah jangka pendek untuk mengantisipasi terus melemahnya nilai tukar rupiah yakni menaikkan suku bunga bank. Dimana baru-baru ini Bank Indonesia (BI) telah memutuskan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin dari 6,5 persen menjadi 7 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Namun, kebijakan BI ini juga akan menimbulkan masalah lain .

Naiknya BI Rate diprediksi juga akan mempengaruhi besaran bunga kredit perbankan sehingga akan berdampak negatif terhadap suku bunga kredit industri perbankan.

Sektor lainnya yang akan terkena dampak kenaikan BI Rate adalah sektor yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun instrumen investasi lain yang berhubungan dengan suku bunga, seperti sektor properti.

Selain itu sektor riil yang ada di masyarakat juga harus diperhatikan oleh pemerintah sebagaimana yang ‘katanya’ Indonesia menganut ekonomi kerakyatan.

Solusi tentu bukan hanya dilakukan pemerintah sendirian. Banyak pihak yang harus mendukung agar rupiah menguat kembali, masyarakat harus turut serta dalam memberikan konstribusi nyata terhadap kehidupan ekonomi Indonesia pada hari-hari mendatang.

Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, atas dugaan terlibat kasus korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan senilai Rp 9,9 miliar.

W

irman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan setelah dua kali mangkir dari panggilan jaksa penyidik. “Kami jemput tersangka dari rumah sakit tempat dia dirawat,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Teguh, Senin, 22 Juli 2013.

Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, tim dokter memeriksa kesehatan Wirman. Ia dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung sejak empat hari lalu. adan Pemeriksa meUsai dinyatakan sehat, timKeuangan penyidik langnyelesaikan audit investigatif sung memboyong Wirman ke Rumah tahap terhadap pelaksanaan Tahanan Way II Hui, Bandar Lampung, depembangunan Pusat ngan mobil tahanan jaksa yangPendidikan sudah siap Pelatihan dan Sekolah Olahraga sejak pagi.

“Kami menilai tersangka tidak Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Aukooperatif karena sering mangkir dari ditpemeriksaan,” diserahkan ke ujar DPR Teguh. dan KPK. Cadangan devisabertanggung-jawab Indonesia pada akhWirman dinilai atas ir Oktober 2013 mencapai 97 miliar. penggelembungan harga US$ alat kesehatan Jumlah itu mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2012 lalu. KasusUS$ ter1,3sebut miliar (Rp 14,6 triliun) dibanding akhir merugikan keuangan negara hingSeptember sebesra ga Rp 5,52013 miliar lebih. US$ 95,7 miliar.

Posisi cadangan itu berupa setara denPengadaan alat devisa kesehatan alat gan 5,5 bulan impor atau setara 5,3 bulan suntik hingga tempat tidur pasien yang impor dan pembayaran utang luar negeri.

B

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu digelembungkan hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. “Harga alat kesehatan yang dibeli penuh kejanggalan dan tidak wajar.

Kami masih terus melengkapi berkas pemeriksaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko.

Sementara itu, Wirman yang digiring ke mobil tahanan memilih bungkam. Dia “BI memandang itupetugas cukup aman tampak lemah saatjumlah sejumlah keuntuk mendukung ketahanan sektor ekjaksaan menggiringnya ke mobil tahanan sternal,” Direktur Departemen Komudari ruangujar perawatan. nikasi Bank Indonesia Peter Jacobs Riddalam Sebelumnya jaksa juga menahan keterangan 6 November wan Winata,pers, 48 tahun, pemilik2013. sekaligus Kenaikan cadanganGlobal devisa Oktober Direktur PT. Magnum Mandiri.

2013 itu didorong oleh penerimaan dari Perusahaan milik Ridwan itu memasok ekspor migas bagian pemerintah.

BI meratusan jenis alat kesehatan ke 28 pusat nilai pasarmasyarakat merespon dikebijakan yang kesehatan Kota Bandar ditempuh otoritas moneter itu dan pemerLampung. “Dia membeli alat-alat jesehaintah mendorongpemasok aliran masuk tan itusehingga dari 16 perusahaan demodalharga asingyang ke instrumen SBI dan SBI. ngan sudah di mark-up ,” tu-Hal itu memberikan kontribusi meredanya tetur Heru memaparkan. kanan nilai tukar rupiah di Oktober 2013.

ANT

n KTDT

n TRY/DIKSI

28

OPINI INDONESIA 018

OPINI INDONESIA 021

25

ribu. D luruh Dan tuk op (pene gister hun 2 (Keme oleh M Rp2,1

26 10

OPINI INDONESIA 021

Pilkada Pilbup Lampung Utara

MK Tolak Sengketa Pilbup Lampura Dengan demikian pasangan pemenang Pemilukada ABDI (Agung - Paryadi) telah sah dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampura periode 2014 – 2019.

M

ahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Zainal Abidin-Anshori Djausal dalam perkara Sengketa Pemilukada Kabupaten Lampung Utara pada Rabu (30/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan dengan Nomor 142/PHPU.DXI/2013 ini dibacakan oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi enam hakim konstitusi lainnya.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan perubahan jadwal tahapan berupa percepatan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, namun sesuai fakta di

persidangan menurut MK, hal tersebut dilakukan tidak dengan maksud untuk mengubah perolehan suara dan menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu, percepatan rekapitulasi juga telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Lampung dan disepakati bersama oleh, PPS dan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula di tingkat PPK, telah dikonsultasikan dengan Panwascam. “Fakta persidangan juga membuktikan bahwa percepatan rekapitulasi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasan-

gan calon. Apalagi berdasarkan formulir D1.KWK.KPU, saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,� ujar salah satu hakim konstitusi.

Kemudian, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilukada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah.

Menurut Mahkamah, benar ada pemilih yang menggunakan KTP/KK, akan tetapi hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, menurut Mahkamah, pemilih OPINI INDONESIA 021

27

mengenali lanskap konflik di Provinsi Lampung, terkait dengan masih kacaunya Pilbup Lampung Utara pelaksanaan pilgub Lampung untuk masa kepemimpinan 2014-2019.

lega karena kondisi di daerah kita ini relatif terkesan sifat dukungan supporternya agak masih aman. Namun demikian, sikap-sikap fanatik. Sebab itu, perlu diwaspadai konflik ambisius dan agresif yang ditunjukkan oleh yang terjadi di tararan elite politik karena bisa sementara bakal calon gubernur/wakil guber- cepat merembet ke bawah. Selain itu, belum nur bukan tidak mungkin K O L ObisaMmenjadi pemi- adanya kepastian dari KPU Lampung apakah cu, dan karenanya perlu dikenali oleh aparat pilgub akan dilaksanakan tahun 2014 atau didan masyarakat lebih awal. mundurkan ke tahun 2015 membuat situasi merintahan desa, Eka Candra juga menyang menggunakan KTP/KK tersebut tidak Sebelumnya, MK telah empat kali Suatu prediksi atau analisis situasi memang daerah sulit dikatakan kondusif. gungkapkan adanya keterlibatan Zulkidapat dipastikan akan memilih pasangan menggelar sidang sengketa Pemilukabisa berpengaruh terhadap kondisi lapangan.

Sebagaimana diketahui di kabupaten Mesuji fli Mihzan, Kepala Dinas Kependudukan calon tertentu karena pemilih tersebut da Lampura dengan nomor perkara 142/ Jika tidak pecah konflik di suatu daerah yang terdapat sejumlah perusaahaan perkebunan dan Catatanyang Sipildibentuk dalam mensosialisasikan memiliki kebebasan untuk15menggunakan PHPU.D-XI/2013 yakni pada tanggalSemua 16, wadah-wadah itu dengan“kontegas INGGU Tanggal September barusan, berdinilai berpotensi konflik, belum tentu pre- besar yang sampai saat ini memendam pasangan calon Nomor Urut 4 (empat), hak pilihnya masing-masing.

17, 21, dan 22 Oktober silam.

Dimana menyatakan tujuannya adalah untuk kebaikan dan tambah lagi organisasi masyarakat (ormas) diksinya yang salah, melainkan bisa karena flik” dengan warga setempat. Selain itu, adaZainal Abidin-Anshori Djausal.juga bahwa Sementara dalil yang mengi- Indonesia, pada sidang terakhir dengan acara sidang bangsa.

Karena itu, terkesan yaituuntuk Perhimpunan Pergerakan kondisinya memang berubah karenakemakmuran inter- nya rencana penggusuran ratusan KK peramSilang sengketa ini jiwa sendiri saat kutsertakan pasangan yang tidak pembuktian IV, pihak pemohon pasangan bangsa yang berjumlah 250 juta ini bermula masih yang didirikancalon oleh mantan Ketua Umum vensi factor-faktor lain. Misalnya saja, karena bah dari kawasan register 45 bisa sekali kekumenKPUbagi Lampura mempercepat proses RekamemenuhiPartai persyaratan calon, ZA menghadirkan Yusril Ihza Mahendra rangan wadah rakyatnya, sehingga ke depan ini Demokratpasangan Anas Urbaningrum.

Dalam adanya kesiapan peredam baik yang digelar jadi isu-isu yang ikut memanaskan situasi. pitulasi suara dari jadwalpartai tahapan yang teyakni Pasangan Kesuma Dewangsasebagai ahli hukum tata Negara. pun pendirian ormas atau bahkan baru masih peresmian yang Calon meski sederhana tapi cukupaparat istimewa kepolisian maupun adanya peran to- Potensi serupa juga ada di sejumlah daerah lah ditetapkan oleh KPU. Disamping itu, Supeno berdasarkan peraturan perundangSementara dilain sisi, pasangan Agung diperlukan.

Kata mereka, rakyat yang besar ini masih itu hadir sejumlah politisi diantaranya Dewan Pembi- yang disegani masyararakat. koh-tokoh lainnya. adanya dugaan penggunaan Kartu Keluarundangan serta faktaAchmad persidangan tersebut Ilmu menghadirmemerlukan wadah untuk melakukan berbagai kena Partai Demokrat Mubarok, WakilSecara SekjenMangkunegara-Paryadi umum, Provinsi Lampung selama Sementara itu, sudah santer ada pasangan gakepentingan (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di atas, menurut Mahkamah, pasangan kanParEka Candra sebagai saksi dalamgiatan sidanguntuk rakyat, seperti kegiatan soPartai Demokrat Saan Mustopa dan anggota ini Fraksi dikenal memiliki kerawanan kri- bakal calon yang disebut-sebut sebagai pasaRIMSON tingkat SIMANJORANG yang disinyalir bukanopini dari masyarakat sercalon yang didalilkan oleh Suardika.

Pemohon Selain tidak itu,keempat tersebut. Dimana menurut Eka, sial, politik, lobby, pembentukan publik dan juga tai Demokrat Gede Pasek hadir minalitas yang cukup tinggi.

Dalam peta cata- ngan yang potensial menang karena memiliki DEWAN AHLI ta prosesdari penetapan Pasangan Kedeso yang memenuhi syarat, terbukti. aparatur pemerintah desa terlibataksi menmassa Tetapi, yang sudah-sudah setiap ada pula mantan rekanadalah Anas ditidak Komisi Pemilihan tanUmum kriminal, Lampung adalah daerah “trandana sangat besar, maka situasi inipun tidak diduga tidak memenuhi batas minimal se“Oleh karena itu, menurut Mahkadukung pasangan Zainal Abidin-Anshori pendirian ormasJaataumenggembirakan. partai baru juga tersirat bahwa merekaterseyang (KPU), seperti mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan sit” bagi penjahat kambuhan dari Jakarta, Pasalnya pasangan orang Calon Kepala Daerah. mah dalil Pemohon quo tidakWberalasan Djausal. mendirikan wadah baru itu karena kecewa dengan wadah yang mantan anggota KPUaMulyana Kusumah. wa Barat, Banten dan Sumatera Selatan. Seba- but bisa dianggap sebagai “musuh bersama” menurut terangnya.

Selain adanya keterlibatan aparatur pen H/MK sudah ada, dan mereka mau lainnya. ikut bertanggung jawab atas Terkaithukum,” ormas besutan mantan Ketua Partai itu, Ketua gaiDemokrat “daerah transit” Lampung juga merupaolehtidak pasangan kinerja politik tersebut.

Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan kan “wilayah aman” bagi pelarian terTerima kasih.

Tetapi yang selalu memprihantinkan kita adalah setiap muncul menilainya tak ada sesuatu yang istimewa.. “Semua orang bisa wadah baru seperti ormas atau partai baru semakin banyak pula bentuk ormas, tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja,” katawadah-wadah yang sudah ada atau pun bahkan yang baru didirikan nya. itupun kosong tak ada isi atau kegiatan. Adanya pemikitan bahwa BANYAK pihak menilai semangat mendirikan ormas baru yang yang penting wadahnya dulu dan kemudian kegiatannya akan kemudian bisa juga sebagai embrio partai baru memang mengdating dengan sendirinya ternyata tidak terbukti. Puluhan partai gairahkan karena didorong oleh euphoria kebebasan pasca reformasi 15 tahun lalu. Dari penjelasan-penjelasan para inisiator ormas yang tidak lolos electoral threshold terpaksa tutup gulung tikar. atau pun partai baru tersebut selalu saja ada penilaian bahwa permaDemikian pula ormas, ribuan jumlahnya yang tak jelas apa yang salahan pelik yang dihadapi bangsa saat ini bukanlah karena sudah mereka kerjakan. Mestinya kita belajar, bahwa bukan wadah yang sedemikian banyaknya partai dan ormas. Bahkan menurut mereka melahirkan kesejahteraan, tetapi adalah orang-orang berdedikasi jumlah ormas yang ribuan sekarang ini adalah sesuatu yang “nordan bekerja keras. mal” kita lalui pada saat kita masih dalam masa transisi menuju era Terima kasih. demokrasi yang sebenarnya.

M

4

28 28

OPINI INDONESIA 019

OPINI INDONESIA INDONESIA 021 019 OPINI

Gairah Membentuk Wadah

PILGUB LAMPUNG

Jadwal Pilgub Lampung Tetap Tidak Jelas Saat ini, tahapan pilgub Lampung seharusnya sudah memasuki tes kesehatan dan kejiwaan pasangan calon, namun tidak dapat dilakukan karena tidak ada dana dari pemerintah daerah setempat.

S

etelah tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur tanggal 1-15 Oktober gagal karena ketiadaan dana, akhirnya KPU Lampung angkat tangan.

Lembaga penyelenggara pemilu ini menyatakan siap memundurkan lagi Pilgub Lampung yang sudah dua kali dijadwalkan, namun gagal dilaksanakan karena Pemprov tidak mau menganggarkan pendanaannya.

Semula KPU Lampung menjadwalkan pemungutan suara Pilgub Lampung digelar pada 2 Oktober 2013. Karena ketidakjelasan anggaran dari pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung, lalu dimundurkan lagi hingga tanggal 2 Desember 2013.

Sebelumnya Gubernur Lampung Sjach-

roedin ZP menantang KPU jika mau mengadukannya atau menggugatnya karena tidak menganggarkan dana untuk pelaksanaan pilgub pada APBD tahun 2013.

“KPU mau lapor Presiden silakan, mau tuntut saya ke pengadilan juga silakan,” ujar Gubernur pada acara silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1413 H di Bandarlampung, Minggu (13/10) sore.

Menurut Gubernur, sebetulnya masyarakat Lampung tidak mempersoalkan kapan pelaksanaan pilgub. “Justru yang dipikirkan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraannya. Karena itu pada sisa masa jabatan saya sekitar satu tahun ini saya fokus mendahulukan program pembangunan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Tidak Kocok Ulang Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyatakan peserta atau pasangan kepala daerah pada pemilihan gubernur Lampung tidak akan berubah meskipun terjadi pengunduran jadwal pemilihan gubernur Lampung.

Komisioner KPU Lampung Firman Seponada, mengatakan bahwa pengunduran jadwal pilgub Lampung tersebut merupakan penundaan tahapan pilgub, artinya dasar pencalonan tetap berdasarkan perolehan suara partai hasil Pemilu 2009.

“Wacana pelaksanaan pilgub setelah pilpres 2014, artinya melanjutkan tahapan pemilihan yang tertunda pada 2013 karena ketiadaan dana, jadi tidak akan ada kocok ulang calon,” kata dia.

Menurut Firman, pihaknya memiliki dasar hukum kuat mengenai hal ini, sehingga siap apabila ada tuntutan hukum mengenai ketiadaan pendaftaran ulang calon gubernur berdasarkan perolehan suara parpol pada Pemilu Legislatif 2014.

Saat ini, tahapan pilgub Lampung seharusnya sudah memasuki tes kesehatan dan kejiwaan pasangan calon, namun tidak dapat dilakukan karena tidak ada dana dari pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, konsultasi mengenai jadwal pilgub dengan KPU Pusat, Firman menyatakan, baru bisa dilaksanakan setelah penetapan daftar pemilih tetap atau pada November 2013. Saat ini, rapat konsultasi belum bisa dilaksanakan karena KPU Pusat dan KPU Lampung masih berkonsentrasi dengan pemutakhiran data DPT yang tenggat waktunya hingga 4 November 2013.

Mengenai kepastian waktu pengunduran, Firman tetap bersikukuh tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan pilgub selain setelah berlangsung pemilihan presiden. Paling cepat, apabila pilpres berlangsung satu putaran, pilgub Lampung akan dilaksanakan pada September 2014, atau pada Desember 2014 apabila berlangsung dua putaran.

Meski demikian, hingga saat ini, KPU Lampung masih menetapkan pilgub dilangsungkan pada 2 Desember 2013, meskipun menurut Firman, secara teknis hal tersebut mustahil terlaksana. “Kalau keputusan resmi tentang pengunduran jadwal pilgub tetap, akan diputuskan setelah konsultasi resmi dengan KPU Pusat, namun secara `de facto`, tidak mungkin dilaksanakan 2013,” ujar dia lagi. n DIT/SKAB OPINI INDONESIA 021

29

KOLOM

Menjaga Jarak, Mengisi Ruang Kosong

I

Mengapa demikian? Karena fakta yang ada sungk heb een eleganter formulering voor de resoguh membuat kita semua prihatin. Yang bisa diamati lutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebsekarang, generasi tua saat ini seperti tidak memberiih elegan untuk keputusan Kongres ini). Sembari kan kesempatan kepada pemuda untuk tampil. Mermemberikan secarik kertas kepada Sugondo Djoeka memang menjaring para tokoh muda potensial, jopusito, begitulah M. Yamin berbisik. Setelah antara lain melalui organisasi kepemudaan yang dimimembaca dan setuju, Sugondo kemudian menerusliki hampir setiap parpol. Namun, sesungguhnya kekan kepada seluruh peserta lain pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, untuk bersama-sama memberi- ADNAN PANDU PRAJA beradaan pemuda hanya untuk kepentingan parpol.

Setelah pemuda berada di dalamnya, terlebih kekan paraf.

Wakil KETUA KPK tika pada akhirnya menjadi anggota legislatif, partai Dari secarik kertas itulah, kongres melahirkan politik kemudian mengkooptasi tokoh-tokoh muda tersebut, seSumpah Pemuda. Bunyinya aslinya seperti yang sering kita denhingga mereka pun terperosok ke dalam jurang korupsi. Ironis. gar, yang tertulis pada prasasti Museum Sumpah Pemuda.

Dari sini, sebenarnya ada satu sisi yang agak mengherankan. Yak“Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berni, mengapa tokoh pemuda begitu gampang masuk ke dalam partoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra pol? Apakah karena ingin cepat kaya dan berkuasa tanpa harus dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Inmelewati proses pendewasaan, entahlah. donesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoYang jelas, andai saja semangat Sumpah Pemuda menjadi ruh eng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.� dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tampak bahwa masih Kini, delapan puluh lima tahun berselang, masihkah semanbanyak ruang kosong yang bisa diisi oleh para pemuda untuk gat Sumpah Pemuda relevan bagi pemuda masa kini? Tentu saja. berkarya, menjadikan Indonesia maju dan bebas dari korupsi.

Meski sekarang menghadapi tantangan berbeda, namun semanDi bidang teknologi informasi (IT), misalnya, mereka dikenal gat seperti itu bisa menjadi modal penting bagi pemuda sekarang memiliki kemampuan yang cukup andal. Belum lagi banyak biuntuk menghadapi musuh bersama, yakni korupsi. Melalui sedang lain, dimana pemuda pun dikenal memiliki kemampuan mangat persatuan semacam itu, pemuda bisa menyatukan persepyang baik. Dengan masuk ke dalam ruang kosong, pemuda akan si antikorupsi. bisa mengaktualisasikan diri sebagai generasi yang cerdas dan kreBenar. Melalui semangat itu, pemuda memang bisa melakukan atif menangkap peluang. banyak hal. Antara lain, pertama, sadar bahwa memiliki falsafah Kalau begitu, siapkah para pemuda menjadi mewarisi semansendiri dalam regenerasi. Kedua, sebagai calon pemimpin, mergat Sumpah Pemuda, meski dengan formulasi berbeda dibandeka juga bisa menjaga jarak. Tidak hanya dengan partai politik, ingkan 85 tahun silam? Siapkah menjadi generasi yang berbeda, namun juga dengan pemerintah dan para senior. Mereka harus menjaga jarak, dan mampu mengisi ruang kosong? Harus! menyatakan, pemuda Indonesia adalah generasi berbeda, yakni generasi yang antikorupsi. n INTEGRITO

30

OPINI INDONESIA 021

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 021

31

32

OPINI INDONESIA 021