Opini 022 by CNP Web Service

VONIS 12 TAHUN UNTUK SANG PUTRI INDONESIA

SAWIT TETAP MASALAH

EDISI 022 | NOVEMBER | TAHUN II | 2013

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

KISRUHNYA dpt

pemIlU 2014

Kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 menimbulkan kecurigaan banyak pihak terhadap independensi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014 yang akan datang

Rp 25.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 022

a proector ha naector pelaakat,”

enahi di Indaya ya bamang arena n re-

karikatur

petani, Indonesia juga tidak dapat menikmati nilai tambah dari produk pertaniannya,” j katanya o ketika k mewakili e sMenteri Pertanian Suswono saat membuka “Forum Investasi 2013”.Kampanye PadaPertanian Sebuah Menurut dia, apabila 50 persen dari produkSeorang primer pertanian Indonesia dapat diocalon anggota parlemen lah di dalam negeri, maka banyak keuntuberpidato panjang lebar membahas ngan yang dapat diperoleh antara lain mebeberapa isu yang diyakininya pasti ningkatnya sumber pendapatan negara dan memukau massa calon pemilihnya. pajak, menekan pengangguran, berkembangnya usaha pertanian “on farm” tumSelesai berpidato buhnya pusat ekonomidengan baru danpenuh mening-

n berpemeultasi uatan al dua

katkan data beli masyarakat. Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Jamil Musanif menyatakan untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, pemerintah meningkatkan upaya pengembangan industri pengolahan komoditas pertanian. Dia mengakui, selama ini industri pengolahan produk-produk pertanian masih terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan ekspor dalam bentuk produk olahan. “Melalui kegiatan Forum Investasi Agribisnis ini kami ingin mempromosikan investasi di bidang industri pengolahan hasil pertanian,” ujarnya. Dengan demikian, lanjutnya, nantinya ekspor komoditas pertanian nasional bisa lebih berimbang antara produk mentah dengan produk olahan bahkan diharapkan lebih meningkat. Pada kesempatan itu, Jamil juga menyatakan, Forum Investasi Pertanian merupakan ajang bagi pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang sector agrikeyakinan diri ia bertanya, “Nah, bisnis dan agroindustri di wilayahnya. Selain itu,apakah juga kebijakan, peraturan sekarang ada yang mau dan insentif-insentif yang diberikan kepada mabertanya?” syarakat luas terutama calon investor baik dalam maupun luar negeri. “Dengan “Ada,” kata sebuah suara dari demikian diharapkan mampu menarik minat barisan belakang. “Siapa lagi calon calon investor tersebut untuk menalain di samping Anda?” namkan modalnya di Indonesia,” katanya.

n KTW

Pendiri Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat (Jakarta) Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan (Bengkulu) Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

RAYMOND/DBS

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304

pkan kspor ji koentuk ga tin. nvesurroma ini hasil kmati baku nyak pertaerhagikan

Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

OPINI INDONESIA 022

www.opini-indonesia.com  SUARA LAMPUNG UNTUK NEGERI 

OPINI INDONESIA 022

OPINI INDONESIA 019

Utama

Husni Kamil Manik

Daftar Pemilih Tetap

Masih Ada 10,4 Juta Pemilih Ganda dan Siluman

KPU Tetapkan DPT Pemilu 2014 Inisiatif KPU nampaknya untuk menjaga alur jadwal tahapan pemilu tidak molor terlalu jauh yang dapat mengancam molornya pelaksanaan hari pemilihan. Namun penetapan tersebut justru mengundang masalah baru.

ekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 menimbulkan kecurigaan banyak pihak terhadap independensi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014 yang akan datang. Dengan proses penetapan DPT yang sudah cukup lama dan terus menerus diundur, hingga kini KPU belum menghasilkan DPT yang valid dan final. Artinya, KPU tidak mampu mengurusi Pemilu seperti yang diamanatkan UU nomor 8 tahun 2012.

Hingga menjelang penetapan 4 November lalu, DPT Pemilu 2014 masih bermasalah karena memuat pemilih tanpa NIK, pemilih ganda dan pemilih siluman. Padahal, bersama-sama dengan Kemendagri, KPU sudah melalui lima tahapan untuk menyusun DPT. Penetapan DPT tanpa NIK jelas melanggar pasal 33 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 yang mengatur tata cara penetapan daftar pemilih. Disebutkan, daftar pemilih harus me-

muat paling sedikit lima komponen, termasuk di dalamnya NIK. Kini KPU mengeluarkan DPT hasil perbaikan yang menggunakan istilah baru (DPTNIK) yang tidak diatur dalam UU. Setelah makin tidak menentu urusan data pemilih ini, berbagai pihak mulai saling lempar tanggung jawab. Kecaman paling keras dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Partai Nasdem dan PDIP dan beberapa partai lainnya sudah mendesak pertanggungjawaban Gamawan karena menurut mereka kisruh ini terkait dengan Program e-KTP yang juga babak belur realisasinya. Mereka juga meminta Gamawan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika tidak mau maka OPINI INDONESIA 022

PEMILU Presiden mestinya mengambil langkah menonaktfkan Menteri Dalam Negeri tersebut. Desakan tersebut didasari oleh sesumbarnya Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumbar (Sumatera Barat) ini. Beberapa waktu lalu dia meyakinkan bahwa proyek e-KTP akan membantu DPT Pemilu 2014. Di tengah polemik atas belum beresnya data pemilih, KPU mencoba mengambil inisiatif tindakan dengan menetapkan secara resmi DPT. Setelah melewati rapat pleno selama enam jam pada hari Senin, 4 November 2013, KPU akhirnya resmi menetapkan DPT Pemilu 2014 mendatang. Dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota, 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan sebanyak 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun total pemilih adalah 186.612.255 orang. Selain itu, KPU juga merilis data pemilih untuk jumlah pemilih yang berdomisili di luar negeri. KPU menetapkan sebanyak Pendatang Pemilih Luar Negeri (PPLN) sebanyak 2,010,280 orang. Inisiatif KPU nampaknya untuk menjaga alur jadwal tahapan pemilu tidak molor terlalu jauh yang dapat mengan-

data yang belum beres harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kedepan,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11). Bawaslu menilai, perlu adanya upaya terstruktur dan masif yang dilakukan KPU bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah untuk memverifikasi data 10,4 juta orang dalam waktu maksimal 30 hari. “Kami melihat ada upaya KPU di daerah untuk bekerjasama dengan Panwaslu untuk memperbaiki data,” ujarnya. Selain itu, menurut Muhammad, Bawaslu juga menemukan kesulitan yang dihadapi KPU di daerah dalam mengakurasikan DPT. Hal itu bisa terjadi, meskipun KPU sudah berkoordinasi dengan Panwaslu dan Bawaslu.

jadi masalah. Tenggat waktu pembersihan adalah tanggal 4 Desember 2013. Banyak pihak skeptis dengan terselesaikannya masalah DPT di tanggal itu. Akibat keputusan itu, protes keras bermunculan dari kalangan parpol. Mereka menilai keputusan KPU akan memperburuk kualitas dan legitimasi hasil Pemilu 2014. Sebab bukan tak mungkin angka pemilih golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 terancam meningkat. Jika dilakukan pembiaran, Pemilu Legislatif 2014 pada April tahun depan, yang disusul pemilihan presiden (pilpres) dapat dipastikan kehilangan pesona dan mendorong masyarakat semakin apatis terhadap perpolitikan nasional. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ada beberapa dampak yang timbul dari masalah DPT. Secara substansi adalah jaminan terhadap hak konstitusional, sementara secara teknis adalah persiapan logstik. “Jumlah kebutuhan logistik perlu melihat pada jumlah daftar pemilih, diantaranya untuk jumlah surat suara yang akan dicetak, undangan memilih dan tinta. Pokoknya semua yang berhubungan dengan logistik,” ujar Komisioner Bawaslu, Nasrullah. Bawaslu menurut Nasullah pun langsung gerak cepat dengan berkoordinasi dengan Panwaslu di seluruh Indonesia untuk ikut mengkoreksi daftar pemilih. Termasuk koordinasi dengan KPUD. “Bawaslu terus turun ke bawah semakin dimatangkan data-data kami, bahkan proses audit DPT dilakukan di bawah dengan tanyakan ke RT, kepala desa bahkan kalau perlu ketemu pemilih langsung,” terangnya..

n PML

n KPU/RR

cam molornya pelaksanaan hari pemilihan. Namun penetapan tersebut justru mengundang masalah baru. Dari jumlah yang ditetapkan ternyata masih mengandung banyak pemilih yang tidak jelas. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan bahwa dengan ditetapkannya DPT, pihaknya telah siap menerima konsekuensi termasuk keharusan untuk tetap melakukan perbaikan dan pembersihan sebanyak 10,4 juta pemilih yang men-

Bawaslu Setujui DPT Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan toleransi selama 30 hari untuk memperbaiki data 10,4 juta orang yang belum valid.

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyetujui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) beberapa hari lalu. Namun, Bawaslu memberikan toleransi selama 30 hari ke depan untuk memperbaiki data yang belum valid. “Bawaslu dapat memahami apabila KPU ingin menetapkan DPT pada hari Senin 4/11. Namun, 10,4 juta orang dalam

OPINI INDONESIA 022

KEHUTANAN

DINAMIKA

Di desa-desa sekitar kawasan register 45, kondisi masyarakat tetap seperti biasa. Namun melalui aparat desa setempat, seperti di Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Iwan, mengatakan warga sudah diberitahu Menanggapi tudingan sebagai penyebab penundaaan DPT, kondisi dan rencana penertiban ke warga. Gamawan menegaskan, e-KTP tidak memiliki hubungan dengan “Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi DPT Pemilu 2014. kita sudah sampaikan ke warga untuk waspada,” ujarnya.

Mendagri Coba Berkelit

Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji belum juga melakukan tindakan terhadap para perambah. Tim yang berjumlah 394 orang itu telah berada di Mesuji sejak Sabtu (20-7) itu menghabiskan Rp248 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh Lampost uang itu dikeluarkan untuk satu “Nantinya data pemilih akan terus anggotadiperbarui tim terpadu itu diberi uang saku dengan mensinkronkan Rp150 ribu. Ditambah uang makane-KTP Rp60.” dengan rekaman

HUKUM

Sembilan bulan berselang, ketika KPU dan Bawaslu menemukan jutaan pemilih yang dimutakhirkan tidak dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK), pihak Gamawan pun buru-buru mengklarifikasi Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan bahwa urusan pemutakhiran pemilih Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, sudah menjadi wewenang danatas tanggung dugaan terlibat kasus korupsi anggaran jawab KPU. pengadaan alat kesehatan senilai Rp 9,9 miliar. Adapun proyek e- KTP yang ditargetkan selesai pencetakan hingga distribusi di dari Indonesia Anggaran pada Pendapatan irman, yang telah ditetapkan bersumber seluruh wilayah Juni 2013 Belanja Negara (APBN) itu digelemsebagai tersangka, ditahan se- dan ternyata molor hingga akhir 2014. Atas hingga dua yang kali lipat dari harga telah dua kali mangkir dari bungkan lambannya proyek menyedot dana “Harga yang panggilan jaksa penyidik. “Ka- sebenarnya. negara sebesar Rp alat 5,8 kesehatan triliun, Gamawan dibeli kejanggalansikap dan tidak wajar. mi jemput tersangka dari rujustrupenuh menyalahkan rakyat yang melengkapi berkas pemah sakit tempat dia dirawat,” kata Asis- Kami pasif masih untukterus melakukan perekaman data untuk kemudian dilimpahten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lam- meriksaan e-KTP. kan“Kalau ke pengadilan,” ucap Kepala Seksi pung, Teguh, Senin, 22 Juli 2013. kita lihat UndangUndang (UU) Hukum Kejati Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, Penerangan 23 itu yang seharusnya aktifLampung rakyat. JanWidjatmiko. tim dokter memeriksa kesehatan Wir- Heru gan diputarbalikkan seolah-olah pemerSementara itu, Wirman yang digiring man. Ia dirawat di Rumah Sakit Immanuel intah yang salah atas keterlambatan ini,” mobil tahanan Gamawan memilih bungkam. Dia kata Mendagri Fauzi kepada Bandar Lampung sejak empat hari lalu. ke lemah saat sejumlah petugas kewartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Usai dinyatakan sehat, tim penyidik lang- tampak DPT nantinya berbasis pada perekaman Jumat (8/11). menggiringnya ke mobil tahanan sung memboyong Wirman ke Rumah jaksaan e-KTP. “Nantinya data pemilih akan terus proyek e-KTP jangan ruang perawatan. Tahanan Way Hui, Bandar Lampung, de- dariMenurutnya, diperbarui dengan mensinkronkan dengan hanya dilihat dari saja. Artinya, Sebelumnya jaksasatu jugasisi menahan Ridngan mobil tahanan jaksa yang sudah siap rekaman e-KTP,” katanya. pemerintah sebagai proWinata, 48 tahun,penyelenggara pemilik sekaligus sejak pagi. “Kami menilai tersangka tidak wan Saat penyerahan darimangkir pemerintah gram e-KTP dan harus PT.salah Magnum Globalbertanggung Mandiri. kooperatif karenaDP4 sering dari Direktur daerah ke KPU pada Februari 2013 lalu, Perusahaan jawab. Seharusnya, kata dia, dilihat milik Ridwan itu perlu memasok pemeriksaan,” ujar7Teguh. dia berusaha meyakinkan tak akan atas ada ratusan juga mengenai keaktifan ke rakyat dalam jenis alat kesehatan 28 pusat Wirman dinilai bertanggung-jawab persoalan. Bahkan, harga mantan Gubernur kesehatan melakukanmasyarakat perekamandi Kota e-KTP.Bandar Rakyat penggelembungan alat kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) itu Kasus sesumbar juga dituntut aktifalat-alat dalam mengurus “Diaharus membeli jesehapada tahun anggaran 2012 lalu. ter- Lampung. menyarankan KPUkeuangan untuk mengirimkan administrasi masingitu dari 16kependudukannya perusahaan pemasok desebut merugikan negara hing- tan surat tertulis jika membutuhkan bantuan ngan masing. “Masyarakat juga harus,” tuaktif, harga yang sudah di ga Rp 5,5 miliar lebih. mark-up pemerintah daerah dalam mengintegrasikanHeru mereka juga punya kepentingan,” Pengadaan alat kesehatan berupa alat tur memaparkan. kan data pemilih dengantidur Sistem Informasi jelasnya. suntik hingga tempat pasien yang ANT Administrasi Kependudukan (SIAK). nRR

Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan

isruh seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, dinilai banyak pihak sebagai tanggung jawab Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai basis data Pemilu 2014 yang tidak berjalan baik, dianggap sebagai sumber kekacauan DPT. Gamawan pun diminta mundur dari jabatannya. Menanggapi tudingan sebagai penyebab penundaaan DPT, Gamawan menegaskan, e-KTP tidak memiliki hubungan dengan DPT Pemilu 2014. “Kan kita semua tahu, DPT itu disusun berdasarkan DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu). Terus apa hubungannya e-KTP dengan DPT? Jadi jangan karena ketidakmengertian, lalu ada pernyataan yang merugikan orang lain, nggak elok,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/10). Penyataan Gamawan ini bertentangan dengan pernyataannya sendiri yang disampaikan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, tanggal 6 Desember 2012 lalu. Saat itu dia mengatakan bahwa penyusunan

OPINI INDONESIA 018

OPINI INDONESIA 022

ribu. D luruh Dan tuk op (pene gister hun 2 (Keme oleh M Rp2,1

DINAMIKA

Presiden: Hilangkan Kecurigaan Agus mengatakan bahwa nilai Rupiah masih wajar meski terjadi pelemahan.

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Dalam pidato pengantar silaturahmi dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11), Presiden SBY kemudian meminta Mendagri, dan juga Ketua KPU untuk menjelaskan perihal DPT kepada peserta silaturahmi.

Masyarakat, kata Presiden, menilai DPT yang disampaikan KPU masih belum akurat dan ditengarai ada masalah disana-sini. “Muncul kecurigaan, wah ini pemerintah sengaja membikin DPT bermasalah. Jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada,” kata Presiden. Kecurigaan seperti itu, kata Presiden, muncul bila memang DPT mengandung masalah. Namun mestinya masyarakat tidak perlu curiga, karena DPT disusun oleh KPU, mendagri, menlu, gubernur, bupati, dan walikota. “Kalau kita mengerti anatomi politik di

negeri kita, para gubernur, bupati, walikota itu juga berasal dari semua partai politik yang ada. Penjelasan yang baik insya Allah akan dapat menghilangkan kecurigaan masyarakat, dan antar parpol,” kata Presiden. Presiden kemudian menegaskan posisinya, dan juga para pimpinan lembaga negara dalam silaturahmi tersebut, yakni sebagai pendengar penjelasan Ketua KPU dan Mendagri. “Kita tidak pada posisi untuk menanggapi apalagi meminta KPU untuk melakukkan A,B,C...karena itu bisa menimbulkan salah tafsir dari rakyat seolah-olah kita pimpinan lembaga-lembaga negara melakukan intervensi,” kata Presiden. Segala sesuatu menyangkut DPT sudah diatur oleh undang-undang (UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 15 Tahun 2011), sehingga Presiden berharap kelak bila sudah diberlakukan secara definitif DPT tidak menimbulkan masalah apapun. Para pimpinan lembaga negara yang hadir dalam silaturahmi itu adalah Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MA Hatta Ali, Ketua Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Hamdan Zulva, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua KPU Husni Kamil Malik. Sedangkan Presiden antara lain didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Mendagri Gamawan Fauzi. n H/SKAB

Pertanyaan Pasca Penetapan DPT

engamat pemilu Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti lewat mencermati perdebatan penetapan DPT yang memang banyak pertanyaan dan belum terjawab. Setidaknya ada dua persoalan yang sampai saat ini menjadi

OPINI INDONESIA 022

pertanyaan besar rakyat Indonesia. Pertama, nasib 30 juta data pemilih yang menurut pernyataan Mendagri telah dimasukan ke DP4 tetapi menghilang di DPSHP dan dengan sendirinya memiliki potensi tidak tercantum dalam DPT. Pertanyaan kedua yakni, nasib dari 10.8 juta yang dinyatakan Bawaslu bermasalah. Dalam beberapa pendataan administrasi yang menyebabkan KPU menunda penetapan DPT pada tanggal 23 Oktober lalu. Menurut Ray jika begitu adanya lantas apa hal yang mendorong Bawaslu menya-

takan memahami sikap KPU untuk menetapkan DPT di mana tingkat kemampuan KPU membersihkan data yang bermasalah hanya sekitar 1 persen. “Pernyataan Bawaslu yang mendorong KPU untuk menetapkan DPT di tengah ketidakjelasan makin mengentalkan pendapat lembaga ini layak dievaluasi. Apakah pemilu kita masih membutuhkan Bawaslu yang hanya bersikap memahami KPU melakukan tindakan yang sangat potensial melanggar hukum,” tegas dia. n AKT/RR

KOLOM

Cacat Bawaan Demokrasi

diakibatkan tak adanya perasaan aman dan emimpin yang terpilih melalui prosoptimisme ketika membayangkan masa dees demokrasi tidak selalu ideal mengpan diri dan kelompoknya. Perasaan tidak ingat sejak awal kelahirannya sistem aman (insecure) selalu mendorong orang demokrasi memiliki cacat bawaan. untuk bersikap egoistis dan curiga kepada Namun, sebagai sebuah sistem dan orang lain. etika politik, demokrasi dianggap sebagai piliHal ini bukan disebabkan kondisi Indohan terbaik karena jika konsep demokrasi dinesia yang miskin sehingga takut kehabisan laksanakan dengan benar, hal itu lebih mendaya dukung alamnya, tetapi lebih disebabjanjikan bagi kelangsungan dan stabilitas kan krisis kepercayaan diri bahwa besok hari hidup bernegara secara beradab. mereka masih bisa bertahan dalam kekuaSayangnya, kita sering kali tidak sabar densaan. Pembusukan mental ini diperparah gan sebuah proses dan prosedur demokrasi ketika penegakan hukum kian lemah. Begiyang benar, bahkan tidak jarang mencedetu kepastian hukum ambruk, prinsip keadirainya karena dorongan ambisi untuk memeProf. Dr. Komaruddin Hidayat, MA lan ikut ambruk dan pada urutannya politisi nangkan jago yang diusungnya sekalipun seRektor UIN Syarif Hidayatullah dan pejabat negara malas berpikir rasional cara keji. Tidak ada ideologi dan sistem politik karena mereka melihat bahwa orang-orang yang sempurna. Sejarah pernah menyaksikan yang rasional dan baikbaik justru akan tergusur dari pusaran beragam kekuasaan politik dengan beragam sumber legitimasi. kekuasaan. Ada yang diperoleh melalui garis keturunan (kerajaan), ada yang Jadi, robohnya prinsip hukum dan keadilan akan menghanmelalui pemilihan umum (demokrasi), ada yang mengklaim sebacurkan aset moral, sosial, dan intelektual lain serta yang akan gai mandat dan anugerah Tuhan (teokrasi). berkuasa adalah kekuatan uang, kekuatan nyali untuk berbuat Masing-masing mempunyai argumen untuk menunjukkan kenekat. Jaringan koncoisme dan semangat berlomba menggarong unggulannya. Namun, secara historis-empiris tampaknya sistem uang negara kian kuat karena semuanya berpandangan bahwa demokrasi paling diminati, terutama oleh masyarakat majemuk pesta kenduri segera berakhir. Akhir masa jabatan berarti berakhyang tingkat pendidikannya sudah maju seperti halnya Amerika irnya peluang untuk kenduri. Serikat. Salah satu keunggulan demokrasi adalah adanya mekanDalam pikiran mereka, kapan lagi kalau bukan sekarang untuk isme kontrol dan partisipasi rakyat secara reguler, terlembagakan, memperkaya diri karena menjadi pejabat tinggi semakin sulit di dan terbuka melalui sistem perwakilan. masa depan karena harus melalui kompetisi dari bawah dengan Bagi masyarakat yang pendidikan dan ekonominya telah biaya yang semakin mahal. Demikianlah, benih dan cita-cita besar maju, cacat bawaan demokrasi bisa diperkecil. Akan tetapi, bagi demokrasi yang kita perjuangkan sulit tumbuh dan berbuah kalau masyarakat Indonesia yang kondisi ekonomi maupun pendidiberbagai komponen pendukungnya tidak dipenuhi. Di antarankannya masih rendah, sekalipun demokrasi menjadi pilihan utaya, pertama, kesamaan visi, cinta, dan komitmen untuk maju berma, sebaiknya jangan berharap demokrasi sebagai obat mujarab sama di dalam rumah besar bernama Republik Indonesia. yang bisa segera menyembuhkan keterpurukan bangsa yang suKedua, partai-partai politik yang tengah berebut mengisi kursi dah parah ini mengingat demokrasi bukan sekadar prosedur, meDPR dan kursi kepresidenan haruslah menawarkan program yang lainkan juga kultur dan sikap hidup. jelas bagi perbaikan bangsa dan masing-masing harus siap untuk Dalam konteks pemilu, hasilnya bisa sangat mengecewakan menerima presiden terpilih dari partai mana pun datangnya. Keketika mayoritas pemilih tingkat pendidikannya rendah dan lagi tiga, siap mental untuk melihat dan berpartisipasi dalam hirukmiskin yang kemudian dimanipulasi elite politik dengan berbapikuk kritik dan wacana politik dengan tetap menjaga etika serta gai cara. Misalnya dengan survei politik yang direkayasa, politik ramburambu hukum dan sekali-kali jangan menggunakan kekuauang, serta tekanan atau ancaman fisik. Semakin ironis lagi, jika tan fisik. uang itu diperoleh dari hasil rampasan milik rakyat dengan jalan Keempat, mendidik dan mengondisikan rakyat untuk terlakorupsi yang diambil dari kas negara. tih bersikap kritis-partisipatif terhadap proses politik karena roh Jebakan yang senantiasa menghadang agenda penegakan demokrasi adalah milik rakyat––bukan negara. Kelima, kebebasan demokrasi dan pembangunan negara (state building) adalah nafsu pers harus dilindungi. Keenam, terbukanya akses masyarakat ununtuk segera menuai hasilnya dalam jangka pendek. Mereka yang semula gigih memperjuangkan demokrasi, ketika sudah masuk tuk mengetahui pemasukan dan belanja negara sehingga peluang dalam mesin pemerintahan, mudah terjangkit political myopic, untuk korupsi bagi pejabat negara bisa ditekan. yakni penyakit mental yang tidak mampu lagi melihat visi politik Ketujuh–– dan ini sangat vital–– adalah penegakan hukum jauh ke depan, lalu terjebak pada sikap mumpungisme. yang adil, tegas, dan tuntas. Sejarah mencatat negara yang berhaDengan kata lain, mereka hanya berpikir dan mengejar kesil menerapkan demokrasi adalah mereka yang mampu memelipentingan hari ini untuk membayar biaya politik yang telah dikehara keseimbangan antara kebebasan, penegakan hukum, pemerluarkan, lalu berusaha mencari untung dari posisinya sekalipun ataan pendidikan, dan perbaikan ekonomi. Dari empat pilar itu, dengan jalan korupsi. Fenomena inilah yang tampaknya sangat dua yang pertama akan memperkuat dua pilar berikutnya. menggejala, bahkan mewabah. Menguatnya egoisme pribadi juga n uinjkt.ac.id OPINI INDONESIA 022

OPINI INDONESIA 022

Hukum Korupsi | Vonis Ma

Kasasi MA Untuk Angie:

Vonis 12 Tahun Untuk Sang Puteri Mahkamah Agung memutuskan bahwa Angelina Sondakh dikenai hukuman 12 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp 39, 98 milyar.

ahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Mantan Putri Indonesia itu terbukti aktif meminta suap kepada Mindo Rosalina di proyek Wisma Atlet. â&#x20AC;&#x153;Menjatuhkan pidana 12 tahun

penjara. Denda 500 juta subsidair 8 bulan kurunganâ&#x20AC;?, putus ketua majelis Artidjo Alkostar kepada wartawan, Rabu (20/11/2013). Selain hukuman 12 tahun penjara, majelis yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar juga memerintahkan Angelina Sondakh untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12,580 miliar

dan 2,350 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp27,4 miliar, sehingga secara keseluruhan Angie harus membayar Rp39,98 miliar. Bila Angie tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, diganti hukuman lima tahun penjara. Majelis yang juga terdiri dari MS Lumme dan Achsin menilai Terdakwa ini aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada Mindo sebesar 7 persen dari nilai proyek dan disepakati 5 persen. dan harusnya sudah diberikan ke terdakwa OPINI INDONESIA 022

KASASI MA jera sehingga orang berfikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Kita mengapresiasi putusan dari Mahkamah Agung. Kita mengapresiasi telah memberikan keadilan di dalam masyarakat,” kata Abrahan Sahad. Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Sahuri mengungkapkan bahwa putusan kasasi MA terhadap Angelina Sondakh (Angie), sebagai obat kekecewaan publik terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang sebelumnya hanya menjatuhkan pidana empat setengah tahun penjara.

50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen setelah DIPA turun. Angelina Sondakh sebelumnya hanya divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Mantan politikus Partai Demokrat telah dinyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya dengan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang PemberPihak Tindak DPRD Lampung mengatakan komunikasi yang tak antasan Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. kunjung membaik antara Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Atas putusannya ini, KPKsemua mengajukan Lampung, membuat legislatif itu memperjuangkan kasasi karena tidak sesuai dengan tuntutanggaran Pilgubv pada APBD Perubahan 2013 ini tidak annya yang meminta agar Angie dihukum berhasil. 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider bulan kurungan. arenaenam komunikasi yang ‘membatu’ I DPRD Lampung itu. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Saitu Anggota DPRD Lampung tidak Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD mad menilai putusan hakimdan MAusahanya tersebut bisa berbuat banyak Lampung Marwan Cik Asan. Dia mengatatelah memberikan keadilan dalam selalu kandasrasa di tengah jalan,” kata kan meskipun Pilgub Lampung belum jemasyarakat. Putusan seperti itu diharapKetua Fraksi Golkar, Ismet Roni, las, pimpinan DPRD tetap berupaya maksikan dapat memberikan terhadap sebagaimana dikutip pers.efek Diajera menjelaskan, mal memperjuangkan anggaran pilgub dakoruptor selamasudah ini kerap mendapmeskipunyang legislatif berusaha kuat lam APBDP 2013. “Kami masih berupaya atkan hukuman yang tidak setimpal denmemperjuangkannya, namun Gubernur terus menindaklanjuti surat dari Mendagri gan pidana korupsi dan jumlah kerugian tak kunjung memasukkan dana pilgub dayang meminta Pemprov menganggarkan negara yang disebabkannya. lam APBD perubahan 2013. “Mentoknya ya dana pilgub tahun ini,” ujarnya. Dia menyatakan putusan terhadap di Gubernur dan KPU, karenaMA hingga kini Angelina Sondakh sudah sangat tepat di draf APBDP juga belum diserahkan kepada tengah pusaran pemikiran hukum para DPRD Lampung,” kata Ismet, dikutip Lampenegak pung Posthukum (15-9).. yang masih jauh dari keadilan dan tidakkata mampu menangkap DPRD Lampung, dia, sudah maksikekhawatiran masyarakat terkait upaya mal memperjuangkan anggaran Pilgub pemberantasan korupsi. Lampung 2013. Namun, perjuangan itu selaAbraham mengungkapkan putusan lu kandas karena Gubernur tidak mau hakim MA terhadap Sondakh menganggarkan dalamAngelina APBDP dan KPU harus menjadi tolok ukur bagi menggelar hakim-haLampung masih kukuh untuk kim dalam pidanaDewan terhadap pilgub padamenjatuhkan 2013. “Sebenarnya ini koruptor. sudah maksimal memperjuangkan anggasetiap terdakwa koran“Kita Pilgubingin Lampung 2013. Tapi, yakasus mentokrupsi putusannya bisa memberikan efek nya bukan di kami lagi,” kata Ketua Komisi

APBDP 2013 Tanpa Pilgub

OPINI INDONESIA 022

“Putusan itu telah mengobati kekecewaan masyarakat pada saat putusan di pengadilan negeri yang menghukum empat tahun. Dan ini saya rasa putusan yang terberat yang dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap koruptor pasca putusan terhadap Abdullah Puteh 10 tahun. Setelah itu putusan terhadap koruptor turunturun empat tahun, dua tahun, tiga tahun seperti itu, nah ini barulah 12 tahun,” kata Taufiqurrahman SahuriGUNADI IBRAHIM Menanggapi vonis MA, DPD Kuasa Hukum KETUA GERINDRA Angelina Sondakh, Teuku Nasrullah menilai putusan MA tidak berperikemaMeskipun jadwal pilgub nusiaan karena tidak melihat Angelina tidak jelas, Gunadi, yang Sondakh yang merupakan seorang ibu juga calon wakil gubernur yang harus meninggalkan 3 orang anak ini, tidak terlalu tanpa ayah. mempersoalkan. Menurutnya, dirinya n RR bersama Gerindra tetap fokus untuk menghadapi Pilgub Lampung kapan pun akan digelar dan tetap fokus menjalankan kerja-kerja sebagai wakil rakyat.

Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim sudah memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD Lampung untuk bersikap tegas mendesak Pemerintah Provinsi Lampung memasukkan anggaran pilgub dalam APBD Perubahan. Sikap Fraksi Gerindra konsisten untuk mendorong supaya pilgub bisa digelar 2013. “Sikap fraksi sudah tegas, tapi tetap begini-begini saja pilgub tak kunjung jelas,” ujar anggota DPR itu. Meskipun jadwal pilgub tidak jelas, Gunadi, yang juga calon wakil gubernur ini, tidak terlalu mempersoalkan. Menurutnya, dirinya bersama Gerindra tetap fokus untuk menghadapi Pilgub Lampung kapan pun akan digelar dan tetap fokus menjalankan kerja-kerja sebagai wakil rakyat. “Saya tetap bekerja seperti biasa. Besok (hari ini) saya rapat di DPR membahas APBN. Sebagai wakil rakyat, saya tetap fokus mengabdi di mana pun tempatnya,” kata dia. DBS

OPINI INDONESIA 019

KORUPSI

Akhirnya, Kasus PLTU Tarahan Mulai Sidang Kasus korupsi PLTU Tarahan terungkap setelah KPK berhasil mengembangkan kasus proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat Eddie Widiono.

Selain kasus PLTU Tarahan, nama Emir Moeis disebut dalam beberapa karus korupsi lainnya. Berikut beberapa kasus sebagaimana yang dilansir Kompas.com.

ADA NAMANYA DISEBUT Kasus Suap Cek Perjalanan: Nama Emir pertama kali disebut dalam kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004. Saat pemilihan berlangsung, Emir menjadi Ketua Komisi IX DPR, komisi yang bertugas menyeleksi calon DGS BI. Pemilihan DGS BI yang akhirnya dimenangkan Miranda S Goeltom. Kasus Alkes: Selain kasus suap cek perjalanan, nama Emir juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan alkes penanggulangan flu burung di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2006. Kasus ini menyeret Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra), Sutedjo Yuwono yang divonis tiga tahun penjara karena dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara.

etelah sepi dari pemberitaan, tampaknya kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum PDIP Emir Moeis akan kembali mencuat. Pasalnya, mantan Ketua Komisi XI DPR itu mulai menjalani sidang. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilakukan tanggal 28 November lalu. Jaksa mendakwa politikus PDIP itu menerima suap lebih dari USD 423.985 (Rp 5,08 miliar). Uang itu berasal dari perusahaan Amerika Serikat (AS), Alstom Power Incorporated. Tujuannya, me menangkan konsorsium Alstom dalam proyek pem bangunan enam bagian PLTU Tarahan, Lampung pada 2004. “Uang diduga diterima dari Presdir Pacific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sharafih,” kata jaksa Irene Putri di pengadilan tipikor Dalam dakwaan disebut bahwa Direktur Pemasaran Regional Alstom, David Girard Rothschild, dan anak buah-

nya, Eko Suyanto, menemui Emir untuk meminta dibantu agar menang dalam tender proyek PLTU Tarahan. Alstom akhirnya menjadi pemenang dalam proyek PLTU Tarahan. “Komisi sebesar 1 persen dari nilai proyek diberikan ke terdakwa melalui perusahaan Pirooz,” papar jaksa. Dalam perkara ini, Emir didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. ”Ancaman hukuman maksimal, 20 tahun penjara,” kata jaksa. Emir Moeis sebelumnya sudah ditahan KPK. Penahanan itu dilakukan pasca pemeriksaan pertama sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Kamis, 11 Juli 2013. Kasus korupsi PLTU Tarahan ini terungkap setelah KPK berhasil mengembangkan kasus proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat Eddie Widiono.

Kasus Dugaan Korupsi PLTS 2008: Lagi-lagi nama Emir kembali disebut dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Kali ini, pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008. Kasus ini menjerat Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dalam penyidikan kasus ini, Emir dan anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, Jhonny Alen pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Korupsi proyek Outsourcing Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk sistem Informasi (CIS-RISI) PLN: Selain kasus-kasus di atas, Emir Moeis juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek CIS-RISI PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang pada 16 Juli 2011 lalu. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan kalau pengusutan proyek PLTU Tarahan yang diduga melibatkan Emir merupakan pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek CIS-RISI PLN tersebut. Adapun kasus itu menyeret mantan Direktur PLN, Eddie Widiono Suwondo yang divonis lima tahun penjara. n RR

n RR OPINI INDONESIA 022

OPINI INDONESIA 022

Telstra

Ibnu Purna M.

Strategic Review | Perppu Mahkamah Konsitusi

Perppu Mahkamah Konsitusi

Urgensi Penyelamatan MK & Pemilu 2014 Presiden menerbitkan Perppu sebagai salah satu langkah penyelamatan MK. Sesuai konstitusi nasib Perppu berada di tangan Parlemen, DPR memiliki wewenang untuk menerima atau menolak Perppu.

ada tanggal 17 Oktober 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh berbagai

pihak Perppu tersebut dianggap relevan, termasuk Prof Yusril Ihza Mahendra, namun di lain pihak, ada yang menganggap tidak penting bahkan menolak, dan pada tingkat tertentu ada pula yang menilai amat tendensius, menganggapnya inkonstitusional. Pandangan-pandangan seperti itu sah saja, namun yang terpenting sebenarnya

sebelum mengeluarkan statemen tentu harus dipahami terlebih dahulu latar belakang dan masalahnya, agar pernyataan yang dilontarkan tidak berlebihan dan proporsional, karena pernyataan tanpa memahami substansi masalah yang sesungguhnya akan berdampak pada pembentukan opini yang menyesatkan dan berdampak buruk dalam penyelenggaraan negara. Selain itu perlu dipahami bahwa penerbitan Perppu tersebut diatas diambil berdasarkan kesepakatan Presiden RI dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (5/10), OPINI INDONESIA 022

strategic review yaitu Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, sehingga Presiden SBY perlu menyiapkan penerbitan Perppu sebagai salah satu langkah menyelamatkan MK paska penangkapan ketuanya, Akil Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Satya Arinanto, dalam diskusi “Perppu: Instrumen strategik dalam menjaga wibawa negara hukum, dan kehormatan MK” di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (30/10/2013), sebelum Perppu dikeluarkan, Presiden SBY tidak meminta pertimbangan MK karena lembaga negara yang satu ini sedang bermasalah. Sebanyak 15 media besar internasional pun memberitakan jika kasus penyuapan di MK itu sebagai kasus terburuk di dunia. Kalau ini dibiarkan tentu saja bisa segera berdampak pada perekonomian nasional. Hal ini, menurut penulis, tentu saja merupakan suatu kondisi yang perlu segera diantisipasi. Kemudian Satya menambahkan, banyak Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden

sebelumnya tanpa mempertimbangkan kondisi kegentingan dimaksud, dan tidak melibatkan lembaga tinggi negara. Misal Perppu tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati terkait distribusi logistik surat suara pemilu 2004, Perppu masalah hukum yang dikeluarkan oleh BJ Habibie, dan lain-lain. Guru Besar FHUI

ini kemudian mengingatkan, kalau ada yang ingin menggugat ke MK atau mana saja, itu sah-sah saja namun tak akan pernah selesai memperdebatkan materi Perppu itu sendiri. Jadi penerbitan Perppu tersebut sebagai antisipasi yang harus segera ditempuh terhadap implikasi dari kasus korupsi yang

Guru Besar FHUI:

Perppu MK Hak Presiden SBY Kalau dibandingkan Perppu-Perppu sebelumnya, sifat kegentingan yang dimaksud itu lebih genting ketika ketua MK menerima suap dari calon kepala daerah dalam Pilkada.

uru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Satya Arinanto menegaskan, jika apa yang disebut sebagai kegentingan yang memaksa itu sifatnya variatif, dan merupakan hak Presiden SBY. Karena itu kalau ada kelompok masyarakat yang menolak, itu perspektifnya politis. Apalagi, dalam pengeluaran Perppu tersebut Presiden SBY melibatkan semua lembaga tinggi negara kecuali MK, sebagai lembaga yang bermasalah. “Sebelum Perppu dikeluarkan, Presiden SBY meminta pertimbangan semua lembaga tinggi negara kecuali MK, karena MK sedang bermasalah. Sebanyak 15 media besar internasional pun memberitakan

OPINI INDONESIA 022

jika kasus penyuapan di MK itu sebagai kasus terburuk di dunia. Karena itu diperlukan Perppu, karena persepsi dunia itu berdampak pada perekonomian nasional,” tegas Satya Arinanto dalam dalam diskusi “Perppu: Instrumen strategik dalam menjaga wibawa negara hukum, dan kehormatan MK” di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (30/10/2013). Menurut Satya, banyak Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya tanpa mempertimbangkan kondisi kegentingan dimaksud, dan tidak melibatkan lembaga tinggi negara. Ia menyebut Perppu tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati terkait distribusi

logistik surat suara pemilu 2004, Perppu masalah hukum yang dikeluarkan oleh BJ Habibie, dan lain-lain. Ketentuannya, kata Satya, kalau dibandingkan dengan dikeluarkannya Perppu sebelumnya, sifat kegentingan yang dimaksud itu lebih genting ketika ketua MK menerima suap dari calon kepala daerah dalam Pilkada tersebut. Terlebih dengan melibatkan semua lembaga tinggi negara. “Tapi, kalau ada yang menggugat ke MK atau mana saja, itu sah-sah saja. Dan, tak akan pernah selesai memperdebatkan materi Perppu itu sendiri,” ungkapnya. n EDN

menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar. KPK pun meyakini bahwa Akil tidak hanya menerima suap dari sengketa Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas (Kalteng) tetapi juga dari sengketa pilkada daerah lainnya. Bahkan terakhir ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan bahwa Akil Muchtar diduga terlibat narkoba, yang tentunya hal ini semakin menyakitkan perasaan masyarakat. Kasus pidana yang menimpa mantan Ketua MK itu telah berdampak pada ambruknya kredibilitas MK di mata publik. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad di Makassar sempat mengatakan, kemungkinan ada hakimhakim konstitusi lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap yang menjerat Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Padahal posisi MK dalam sistem ketatanegaraan kita sangat strategis dan sentral. MK menangani dan memutus sengketa Pilkada, Pemilu, dan menguji kebenaran UU terhadap UUD 1945. Artinya, MK adalah lembaga negara yang menentukan sah-tidaknya hasil Pilkada dan Pemilu dari pesta demokrasi yang mengalami sengketa. Nah, pada saat yang sama, kita semua mengetahui sebagian besar hasil Pilkada selama ini berperkara di MK, begitu juga kita masih ingat bahwa hasil Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2009 lalu juga sempat diperkarakan di MK. Dalam kondisi demikian, maka keputusan hukum dari MK haruslah obyektif, terpercaya, dan dapat diterima sebagai kebenaran konstitusional oleh semua pihak yang berperkara dan masyarakat politik itu sendiri. Pertanyaannya, apakah posisi MK tanpa kredibilitas itu dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima publik, tentu tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah posisi MK yang kehilangan kredibilitas itu dapat dipulihkan tanpa tindakan politik dari seorang kepala negara? Tentu sangat riskan untuk membiarkan opini berseliweran tentang MK, apalagi pada tahun depan kita akan menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden. Membiarkan publik mempersoalkan keputusan MK terhadap hasil-hasil Pilkada

sebelumnya, khususnya yang ditangani mantan Ketua MK, Akil Muchtar, sungguh suatu kondisi yang amat berbahaya. Karena itu langkah Presiden menerbitkan Perppu memiliki urgensi demi pemulihan kredibiltas MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan negara di segala lapisan pemerintahan. Presiden RI mempunyai hak yang dijamin konstitusi untuk menerbitkan Perppu ketika ada kondisi yang dianggap genting. Nah, MK sebagai penentu akhir dari legalitas kepemimpinan politik di tingkat daerah dan nasional sekarang ini telah kehilangan kepercayaan, suatu situasi yang yang amat mendasar dan dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap kehidupan sosialpolitik masyarakat kita, apakah kondisi ini tidak dianggap genting? Di sinilah daya antisipasi dan tanggung jawab politik dari seorang kepala negara untuk menerbitkan Perppu demi kepentingan bangsa dan negara semata. Oleh karena itu, latar belakang dan pertimbangan penerbitan Perppu oleh Presiden RI dan isi Perppu itu sendiri hendaknya dipelajari secara seksama dan arif oleh pihak-pihak yang terkait, termasuk DPR agar dapat memahami urgensi dari Perpu tentang MK itu. Di sana kita dapat membaca pertimbangan dari penerbitan Perppu, yaitu persyaratan menjadi hakim konstitusi, penyelamatan demokrasi dan negara hukum

Indonesia serta pemulihan kepercayaan publik. Hakim konstitusi juga harus melalui uji kelayakan oleh panel ahli dengan ketat, dan regulasi lainnya. Jadi kita jangan terjebak dengan isu pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial semata. Kita jangan terjebak dengan persoalan prosedural yang bukan substansi, karena sebelumnya sempat beredar draft dari Perppu dimaksud. Jebakan-jebakan yang tidak substansial tersebut tentu saja hanya akan menimbulkan kebisingan politik yang tidak diperlukan, bahkan membuat rakyat bingung, dan ujungujungnya bisa membuat rakyat sengsara. Padahal Perppu yang telah diteken Presiden SBY itu merekonstruksi pemulihan kredibiltas MK melalui rekruitmen dan eksistensi hakim konstitusi dengan pendekatan komprehensif. MK harus diisi oleh hakim yang memang layak dan pantas menjadi Hakim Konstitusi. Kini sesuai konstitusi nasib Perppu berada ditangan Parlemen, DPR memiliki wewenang untuk menerima atau menolak Perppu. Bola sudah berada di DPR, dimana pembahasan Perppu akan dilakukan setelah masa reses sidang DPR usai akhir November ini. Semoga anggota DPR bisa membahas secara jernih dan bijak dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Perppu demi kelancaran Pemilu 2014 dan persatuan NKRI. n SKAB

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain. Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) t PT. Sarana Pratama Gemilang t PT. Sumber Solusi Selaras t Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) t PT. Limas Karya Utama t Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia t Yayasan Pemantau Hak Anak Indonesia t Yayasan Saint Anna Education Center t Yayasan Media Wasantara t dll.

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.) Harga mulai: Rp 119.000 per tahun

Sertifikat SSL/TSL Membangun kepercayaan pengunjung web dengan mengaktifkan SSL. Harga mulai: $ 45 per tahun

OPINI INDONESIA 022

AGRO SWAKARSA | Edisi 04/Agustus 2013

ADVETORIAL

Pupuk Organik Cair MASAGRI®

www.masagri.com

eiring pertambahan populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan hasil pertanian lainnya meningkat. Guna memenuhinya, dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, salah satunya penggunaan pupuk. Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pupuk kimia menimbulkan dampak negatif terhadap merosotnya daya dukung lingkungan yaitu meningkatkan kandungan kimia sintetis di perairan dan lapisan tanah (top soil). Tingginya kandungan kimia tersimpan/terakumulasi dalam tanah bersifat toksik terhadap perakaran tanaman, sehingga kesuburan tanah akan terus menurun dan produktivitas menjadi makin rendah. Seringkali penurunan produktivitas karena kesuburan tersebut dijawab dengan penambahan dosis penggunaan pupuk kimia sehingga makin memperparah kondisi lahan. Pada akhirnya mengarah pada proses penggurunan, dimana lahan pertanian memiliki kesuburan sangat rendah. Pemerintah sudah berupaya membantu petani dengan memberikan subsidi pupuk. Namun pertambahan kebutuhan pupuk akan memperbesar subsidi yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan program pembangunan yang lain. Karenanya itu, dilakukan pembatasan subsidi pupuk kimia. Dengan keterbatasan subsidi, maka kebutuhan kebutuhan pupuk kimia mau tidak mau harus dipenuhi dengan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal sehingga menambah beban produksi petani yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dari hasil pertanian yang dikelolanya. Faktor biaya ini masih diperparah dengan dengan kelangkaan pupuk kimia, baik karena keterbatasan produksi maupun tata niaga. Hal

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga akan lebih melestarikan lingkungan karena pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dengan berkurangnya kandungan residu bahan kimia sintetis pada hasil pertanian yang dikonsumsi oleh manusia. MENGAPA MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK CAIR MASAGRI®? Pupuk Organik Cair MASAGRI® merupakan produk pupuk yang tidak hanya mengandung unsur hara esensial, namun juga berbagai mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, menekan pertumbuhan bakteri penyakit, sehingga akar, daun, batang dan bunga akan tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® juga terdapat senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa organik lainnya. Nutrisi yang terkandung sebagian besar terdiri atas gugus gula sederhana dan protein dengan reaksi lanjutan berupa asam amino, asam organik, vitamin, hormon pertumbuhan (auxin giberilin) unsur makro-mikro. Unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal dan berkelanjutan, hingga dapat meningkatkan hasil panen. Pemakaian Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang masif selama bertahun-tahun dan

Demplot D p M

Ujicoba pada tanaman singkong (ubi kayu) di daerah Way Pengubuan dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan vegetatif jauh lebih cepat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

OPINI INDONESIA 022

Ujicoba pada tanaman padi sawah di daerah Jasinga (Bogor), Palas (Lampung Selatan) dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan lebih cepat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

U Uj jic icob oba ba pa pad da ttan da anam aman an ssingkong ingkon in kong g di di d dae era rah h Kot K ota ta G Ujicoba pada tanaman daerah Kota buhan tanaman yang berbeda jauh dengan perlak Ujicoba dilakukan pada hamparan lahan singkong g di lahan seluas 2 hektar. Gambar di atas adalah ko o menggunakan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan n biasa. Tanaman lebih subur dan sehat.

Edisi 04/Agustus 2013 | AGRO SWAKARSA

Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah. Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah. Hal ini menyebabkan

menggemburkan tanah kembali. Selain itu berbagai mikroba yang terdapat dalam pupuk ini akan mampu melarutkan dan mengikat zatzat yang dibutuhkan tanah. Pupuk Organik Cair MASAGRI® sudah melewati berbagai uji mutu yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI baik kandungan unsur hara maupun keamanan dari mikroba patogen yang merugikan seperti E Coli dan Salmonella. Juga telah lulus uji terap (efektivitas) yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pupuk Organik Cair MASAGRI® terdaftar dan resmi memiliki ijin peredaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI sehingga merupakan pupuk resmi yang legal untuk diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesu-buran tanah. Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sa-ngat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur. Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesuburan/kesehatan tanah.

fermentasi. Perbedaannya pada bahan baku dan mikroba yang digunakan. Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan bahan baku alami non limbah guna meminimalisir potensi kontaminasi mikroba patogen/merugikan seperti E Coli dan Salmonella dari proses awal produksi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran mikroba patogen seiring dengan penyebaran/distribusi produk Pupuk Organik Cair MASAGRI®. Selain itu, Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan mikroba alami asli Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penyesuaian mikroba tersebut dengan kondisi tanah dan iklim Indonesia sehingga efektivitas pupuk akan lebih baik. Dari sisi ekologi (keanekaragaman hayati), penggunaan mikroba alami asli Indonesia akan melestarikan mikroba bermanfaat yang memiliki tempat hidup di Indonesia.

• Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll. • Tanaman Perkebunan: Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll. • Tanaman Hortikultura: Sayuran, Buahbuahan, Biofarmaka • Tanaman Hias dan Taman: Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll. • Tanaman Kehutanan: Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

PUPUK ORGANIK CAIR MEREK LAIN APLIKASI TANAMAN Secara umum Pupuk Organik Cair MASAGRI® memiliki persamaan dengan pupuk organik cair merek lain yang memproduksi dengan pola

tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain. Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap. Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair

Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman:

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com

M MASAGRI®

ajjah h ((Lampung Lampun Lamp ung g Teng TTengah) engah h) me menu nunjjukk kkan p ert rtum tum-Gajah G menunjukkan pertumkuan bisa tanpa Pupuk Organik Cair MASAGRI®. g dengan aplikasi Pupuk Organik Cair MASAGRI® o ondisi tanaman pada umur 3 bulan. Di sebelah kiri n di sisi kanan menggunakan pupuk kimia seperti

Ujicoba pada tanaman sawi (caisim) di daerah Tenjolaya (Bogor), Cipanas dan Pacet (Cianjur). Pertumbuhan dan produktivitas (jumlah daun dan berat) tanaman lebih tinggi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

Ujicoba pada tanaman jagung di daerah Tenjolaya (Bogor). Pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih sehat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%. OPINI INDONESIA 022

OPINI INDONESIA 022

Ekonomi

Prof. Firmanzah, Ph.D

Suku Bunga | Dampak Global

Suku Bunga Murah dan Skenario Kebijakan Momentum mudik lebaran di Indonesia sejatinya tidak hanya sebuah peristiwa sosial budaya dan religius, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang berimbas pada bergeraknya sektor riil, seperti industri kue, oleh-oleh khas daerah, bisnis kuliner lokal, persewaan mobil rumahan dan UMKM lainnya

ejak krisis 2007-2008, sejumlah Negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang dan negara-negara di Zona Ero-pa mengambil langkahlangkah pengendalian dan stabilisasi pasar melalui kebijakan moneter konvensional dan non-konvensional. Suku bunga di negara-negara tersebut di desain mendekati level terendahnya (low

interest rate policy) dengan harapan pasar dapat bergairah kembali dan menahan tekanan anjloknya permintaan pasar kredit. Dengan kebijakan ini, pertumbuhan dapat didorong melalui stimulus permintaan pasar yang dengan sendirinya juga menahan laju pengangguran yang tengah terjadi. Bank sentral AS (The Fed) selain menerapkan kebijakan bunga su-

per murah, juga mengguyurkan likuiditas di pasar melalui kebijakan pelonggaran kuantitatif untuk mendorong permintaan pasar bergairah kembali. Kebijakan ini mendorong investor global mengalihkan modalnya ke negara-negara berkembang yang memiliki yield lebih tinggi. Aliran modal melalui investasi langsung asing ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama melalui investasi langsung asing ke sektor riil (direct purchase) seperti pembangunan pabrik, pendirian usaha, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung usaha lainnya. Dan kedua melalui pasar keuangan (indirect purchase) dimana investor asing menanamkan modalnya dalam portofolio investasi baik dalam bentuk saham maupun surat berharga dan juga ketika bank memberikan pinjaman lintas negara. Seperti yang kita ketahui bersama, sepanjang 2012, investasi langsung asing (FDI) terbesar atau lebih 60% mengalir OPINI INDONESIA 022

sUKU BUNga ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia atau rata 723 miliar dollar AS per tahun sepanjang 2009-2012 (Institute of International Finance, Capital flows to emerging market economies, IIF research note, October 7, 2013). Sebagian besar investasi langsung ini didominasi oleh aliran modal bentuk kedua yakni pembelian surat-surat berharga baik obligasi swasta maupun pemerintah yang diterbitkan oleh negara-negara berkembang. Aliran modal yang sebagian besar digunakan untuk pembelian surat-surat berharaga di negara berkembang merupakan refleksi dari kebijakan suku bunga murah yang telah ditempuh oleh negaranegara maju khususnya Amerika Serikat. McKinsey Global Institute melansir terjadinya lonjakan pembelian obligasi di Negara berkembang sebesar tiga kali lipat dari 2009 (80 miliar dollar AS) menjadi 264 miliar dollar AS di tahun 2012. Bahkan beberapa Negara berkembang melebihi peningkatan agregat 2009-2012, misalnya Meksiko (7 kali lipat), Turki (6 kali lipat), Polandia (5 kali lipat) dan Brasil bersama Indonesia menunjukkan peningkatan dua kali lipat. Persoalan pelik yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya merespon kebijakan suku bunga super murah di negara-negara maju seperti AS. Pasar adalah terdistorsinya pasar domestik ketika terjadi perubahan kebijakan (kenaikan suku bunga di negara maju). Hal ini akan memberi tekanan bagi ekonomi negara-negara berkembang khususnya yang memiliki struktur kepemilikan obligasi asing yang lebih besar dari kepemilikan domestik dan defisit neraca berjalan yang besar. Potensi derasnya arus modal keluar (capital outflows) akan menjadi tantangan bagi ekonomi negaranegara berkembang apalagi jika kondisi ekonomi di Negara maju mulai membaik dengan sinyal kenaikan suku bunga (meninggalkan rezim bunga murah). Kebijakan penanganan krisis di Negara

OPINI INDONESIA 022

maju khususnya Amerika ini kemudian memberi dampak pada dinamika pasar di negara-negara berkembang. Contoh yang paling dirasakan beberapa bulan lalu ketika muncul wacana The Fed akan mempercepat penghentian pelonggaran kuantitatif. Hampir sebagian besar pasar di negara berkembang bergejolak termasuk Indonesia merespon spekulasi tersebut. Akibatnya, spekulasi tersebut memicu tertekannya nilai tukar dan gejolak pasar keuangan di sebagian besar Negara berkembang ketika investor global menarik modalnya keluar (capital outflow). Sebagai ben-tuk respon cepat Pemerintah, 4 paket kebijakan ekonomi disusul dengan 17 paket kebijakan kemudahan berusaha ditempuh untuk meredam imbas dari pelarian modal besar-besaran akibat rencana tersebut. Dan hasilnya dapat dirasakan saat ini ketika inflasi berhasil diredam dan pertumbuhan triwulan 3-2013 dapat melebihi target proyeksi. Sama halnya ketika pasar memberi sinyal adanya kemungkinan Amerika akan menaikkan suku bunga dan menghentikan kebijakan suku bunga murah yang sejak 2008 dilakukan. Bagi Indonesia spekulasi ini berpotensi memiliki efek yang berantai dari depresiasi nilai tukar yang menekan, neraca perdagangan, meningkatnya biaya hutang, serta member isinyal negatif bagi neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Skenario ini (penghentian suku bunga murah) tentunya akan direspon bank sentral di negara-negara berkembang dengan menaikkan suku bunganya. Pilihan ini kemudian akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan, tertekannya investasi dan juga akan melemahkan konsumsi rumah tangga. Pemerintah terus memaksimalkan koordinasi otoritas di sektor keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Pemerintah juga telah melakukan simulasi penanganan krisis sesuai dengan protokol manajemen krisis untuk memperkuat aspek koodinasi dan kapasitas teknis (termasuk perilaku) ketika meng-hadapi shock.

Namun jika skenario kebijakan suku bunga murah tetap dipertahankan Amerika Serikat di level 0.25% seperti yang diisyaratkan oleh Ben Bernanke (Gubernur The Fed) beberapa hari lalu, maka akan membuka ruang ekspansi bagi proses pembangunan di Indonesia. Merespon skenario ini, pemerintah terus memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan koordinasi antara otoritas moneter-fiskal, penguatan sector riil melalui sejumlah kebijakan yang bersifat insentif, dan menjaga keseimbangan antara ruang ekspansi dan stabilisasi. Fundamental ekonomi baik di tataran makro maupun mikro terus diperkuat melalui sejumlah bauran kebijakan moneter dan fiskal. Penguatan industrialisasi dan hilirisasi akan menemukan momentum berharga jika skenario ini berjalan. Dengan skenario ini, jalur kebijakan Pemerintah saat ini berada pada posisi yang paling optimal dan rasional jika kita menggunakan logika game theory. Indutrialisasi dan hilirisasi terus didorong dan diharapkan dapat menstimuli r pergerakan sektor riil, memberi ruang gerak yang cukup bagi pelaku usaha termasuk UMKM, penguatan konsumsi domestik, dan mendorong investasi khususnya di sektor infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, kita berharap daya saing ekonomi nasional akan terus menguat, mempercepat proses pembangunan yang sedang berjalan, dan membawa Indonesia menjadi Negara maju yang kuat secara ekonomi, politik dan kultural. n Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KONFLIK PILGUB RUPIAH MELEMAH

Ingatkan Masa Jabatan Gubernur Bilang Tak Perlu Risau KomisonerBIKPU Lampung

bahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan KPU Lampung berakhir pada 23 September 2013. “Mau last minute, kita bisa terbitkan. Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan mereka,” ungkapnya.

Rupiah Melemah

Agus mengatakan bahwa nilai Rupiah masih wajar meski terjadi Soal masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pelemahan. Lampung yang akan habis pada 23 September 2013, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

ilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pasca kenaikan BI Rate menjadi 7,5 persen. Pasalnya saat ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS telah

eski itu urusan KPU (periodisasi KPU Lampung, Red), menyangkut masa jabatan KPUD, KPU Pusat agar tetap berpegang pada perundangundangan,” kata Jimly di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diketahui, Jimly pernah melontarkan wacana Pilgub Lampung mundur pada 2015. Ketika menjadi pembicara pada sebuah diskusi politik di Bandarlampung beberapa waktu lalu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, agar Pilgub Lampung legitimate dan tak rawan gugatan, dimundurkan saja pelaksanaannya pada 2015. Lalu, bagaimana keabsahan jabatan KPU Lampung jika pilgub mundur pada 2015 seperti saran Jimly? Ditanya begitu, Jimly

menyentuh Rp11.700 per USD. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta pasar jangan khawatir dengan pelemahan tersebut. Pasalnya, hal tersebut akibat perkembangan ekonomi

Pelemahan Rupiah Ancam Produktivitas

enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, masa jabatan KPU adalah kewenangan KPU Pusat dan tetap sesuai aturan. ’’Pokoknya KPU harus bekerja sesuai atuendati sempat gejolak perran hukum, bekerjadihantam sesuai bunyi undangburuhanBila danmelanggar, pelemahantentunya rupiah yang undangnya. itu mengancam produktivitas, produksi (perpanjangan jabatan KPU, Red) tidak memanufaktur Indonesia justru kian terpacu. miliki kekuatan hukum,” ujarnya. Meski terbilangKomisioner anomali, KPU pertumbuhan Sebelumnya, Pusat Ferpositif ini bahkan tak kalah dengan China ry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, KPU dan tetapIndia. mengupayakan Pilgub Lampung diBadan Statistik (BPS)itu, menyatakan gelar padaPusat tahun ini. Karena pihaknya sebagian besar produksi manufaktelah memplenokan danindustri memutuskan untur dan sedang masa pada jabatan kuartal komisioIII 2013 tukbesar memperpanjang terus bertumbuh menjadi 6,83% dibandner KPU Lampung hingga dilantiknya ingkan dengan periode sama 2012 gubernur terpilih. Hanya,yang hingga kemarin yang 1,62%. KPU Pusat belum menerbitkan SK perpanjangan tugas KPU Lampung. Ferry menam-

DEMO PRO KONTRA Amerika yang semakin membaik. Sementara itu, risau aksi unjuk rasa dan “Kita gak usah tentang itu,pro itu mekontraadalah Pilgubperkembangan 2013 terus berlanjut. Di Jamang dunia ketika karta, perwakilan dariFOMC Rakyat Lampung kita melihat hasil dari meeting dan Menggugat (RLM) Komisioner diperkirakan kondisibertemu di Amerika lebih baik KPU Pusat Ida Budiarti sekitarpada satu semua jam di dan kemudian berdampak kantor KPU kemarin (10/9) negara.” KataPusat, Agus Jakarta, saat ditemui di Gedung siang. Koordinator RLM Edi Agus Yanto BI, Jakarta, Jumat (22/11/2013). menyampaikan dukungan kepada Agus mengatakan bahwamoral nilai Rupiah KPU Pusat. Yakni untuk menginstruksikan masih wajar meski terjadi pelemahan. Ke KPU lampung agarakan konsisten depan, pihaknya terus melakukan mengawasi semua tahapan pergerakan nilaipilgub. tukar Rupiah. Perwakilan RLM juga menyampaikan Agus melihat pergerakan nilai tukar masukan terkait langkah-langkah strategis suatu yang dinamis, tidak bisa dinilai hanyang harusmelihat dilakukan KPUhari. Pusat dalam meya dengan setiap nyelesaikan kasus Lampung. “Kita bisa dilihat setiap hari Masukan tetapi setersebut di antaranya koordinacara umum kita lihatmelakukan kondisi misalnya di si intensif dengan Mendagrimenunjukkan Gamawan Fabulan Oktober kondisinya uzi danterjadi DPR RI penguatan . Sehingga, Mendagri membahwa tetapi di bulan berikan solusi terobosan. Misalnya dengan November terjadi pelemahan,” tutur dia. memberikan dana talangan KPU PuLebih lanjut, Agus melalui mengatakan sat. Selain tidak itu, kata dia,pernah RLM juga menyampihaknya akan menargetkan paikan masukan untuk satu tingkat nilai tukarmelakukan tertentu, langkah namun hukumpada melakukan gugatan ke Mahkamah lebih bagaimana menjaga fundaKonstitusi (MK) terkait perbuatan gubermental ekonomi. nur Lampung yang menghalang-halangi n KOR/INT pilgub. Serta tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal penganggaran. Sementara, Ida Budiarti menyampaikan bahwa akar masalah Pilgub Lampung adalah tidak adanya good will dari Mendagri. UnKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia tuk itu KPU Pusat akan melakukan (Apindo), Franky Sibarani menilai upayakenaiupaya agar Mendagri melakukan good will. kan produksi manufaktur pada kuartal III Termasuk melakukan gugatan hukum di dan Oktober 2013 merupakan hal yang MK. ’’Kami sedang mempelajari denganbaik bawajar, terkait kenaikan permintaan ik pelanggaran hukumnya,’’ jelas Idamenjedalam pakaian, sepatu, hingga makanan rilis tersebut. lang lebaran. Aksi demo kontra Pilgub 2013 Dia dilancarkan Gerakan Masyarakat Lammemprediksi peningkatan produksi pung Bersatu FrontperekonoAksi Anti bukan terjadi (GMLB) lantarandan kondisi Gratifikasi Dua LSM ini kembali memian yang (Fagas). mulai membaik. nuntut lima komisioner Lampung un“Namun, ini karenaKPU Oktober banyak tuk turun danmasuk menanggalkan jabatannya. negara yang musim dingin sehKoordinator aksi Heri Burmelli mengataingga permintaan produk manufaktur kan, KPU Lampung mementingkan pada umumnya jugalebih naik,” papar Sibarakepentingan individu ketimbang kolektif. ni, seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Itu dibuktikan Kamis (7/11) dengan sikap KPU Lampung yang membodohi dan membohongi rakn BIS/ETOD yat. RAYMON/ RDR/DBS

OPINI INDONESIA 019 OPINI INDONESIA 022

RUPIAH MELEMAH

Kurs Dollar Tetap Mengkhawatirkan Kebijakan menaikkan bunga acuan BI rate justru dinilai bertentangan dengan upaya mempertahankan nilai tukar rupiah.

urs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih saja mengkhawatirkan. Usai menyentuh level terburuk di level 11.700 per dolar AS, rupiah masih saja terus melanjutkan pelemahannya. Chief Economist Danareksa Research

OPINI INDONESIA 022

Institute Purbaya Yudhi Sadewa dalam perbincangan dengan pers mengatakan pelemahan rupiah memang sudah banyak diramalkan banyak pihak. Tanda-tanda pelemahan rupiah makin kuat kala pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mem-

berikan sinyal adanya upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kalau ekonomi melambat, orang tak mau simpan uang di negara yang ekonomi melambat,” kata Purbaya. Dirinya menuding penanganan BI dalam mengatasi persoalan makro ekonomi Indonesia selama ini dinilai salah kaprah. Hal ini tercium dari keputusan bank sentral yang tetap menaikkan suku bunga acuan BI rate. “Kalau melihat pengalaman 2008/2009, bunga dinaikkan justru akan membuat rupiah melemah. Teori yang dipakai BI itu salah, itu salah semua,” tegasnya. Untuk membuktikan tudingannya, Purbaya membandingkan kondisi ekonomi Indonesia pada periode krisis besar keuangan Asia. Pada era 1981-1997, Indonesia mencatat neraca transaksi berjalan negatif. Namun kala krisis menghadang pada 1998, neraca current account Indonesia justu bergerak positif. Penanganan BI dalam mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, jelas Purbaya, seharusnya dilakukan ketika arus modal asing tengah banyak mengalir ke Indonesia. Dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru dianggap tak mau menerima konsekuensi dari masuknya dana asing. Kebijakan menaikkan bunga acuan BI rate justru dinilai bertentangan dengan upaya mempertahankan nilai tukar rupiah. “Itu bisa ditangani jangka waktu yang panjang dengan mengubah struktur ekonomi kita,” jelas Purbaya. n RIMA

Parpol Transparansi | Akuntabilitas

Keuangan Parpol Harus Transparan Parpol berkewajiban melakukan pelaporan dan audit pengelolaan keuangan secara formal berdasarakan undangundang. Oleh: Tri Rainny Syafarani / P2P-LIPI

embangunan pangan yang dilaksanakan selama pemerintahan Presiden SBY merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang negara, yaitu Terwujudnya Indonesia Mandiri dan Sejahtera sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang/ RPJPN 2005-2025. Salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia Mandiri di antaranya melalui pembangunan ketah-

anan pangan nasional. Menjelang Pemilu 2014, keberadaan partai-partai politik (parpol) kian menjadi sorotan publik. Selain persoalan kuantitas dan kualitas parpol, terutama parpol peserta Pemilu, masalah pengelolaan keuangan parpol juga perlu dicermati. Apalagi pada saat kampanye, ketika parpol berlomba-lomba memenangi hati rakyat dengan berbagai cara, persoalan pelaporan dana parpol menjadi penting untuk diamati. Masalah Pengelolaan dan Pelaporan

Keuangan Parpol Undang-undang Nomor 2/ 2011 tentang Partai Politik telah mengatur soal sumber dana, pengelolalan dan pertanggungjawaban keuangan parpol. Di antaranya pasal 34 yang menyebutkan bahwa sumber dana dan pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD wajib diaudit oleh Badan Perencana Keuangan (BPK). Selain itu, dalam pasal 39 disebutkan soal pengeolalan keuangan parpol harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan dilakukannya audit dari akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Dengan demikian, semestinya masyarakat luas memiliki akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam suatu parpol, mengingat sebagian dari sumber dana tersebut berasal dari APBN/ APBD. Namun pada OPINI INDONESIA 022

Parpol

KOLOM

Gairah Membentuk Wadah

Dana pemerintah melalui APBN/ pat dihindari adanya kecurigaan terhadap kenyataannya, pelaporan keuangan itu APBD untuk parpol seharusnya hanya parpol-parpol yang memiliki kursi sebagai masih dilakukan setengah hati, jika tidak bisa dikucurkan dengan persyaratan yang pemenang pemilu di pemerintahan, bahditutup-tutupi. lebih rigid.yang Parpol harusitumempertangwa berparpol-parpol tersebut bukanlah Semua men- wadah-wadah Media online Solopos.com dibentuk dengan tegas INGGU Tanggal 15(28/11/2011), September barusan, gungjawabkan alokasi dan kebaikan pemanfaatan erima sumbangan semata. mengutip tambah pernyataan Anggota VI BPK Rizal menyatakan tujuannya adalah untuk dan lagi organisasi masyarakat (ormas) dananya secaraitu, terbuka. Lebih dari itu, mungkin saja ada Djalil yangyaitu mengatakan bahwaPergerakan pada 2010, Indonesia, kemakmuran bangsa.itu Karena terkesan juga bahwa Perhimpunan Selain kepada BPK,jiwa jugaini kepada terten-yang berjumlah dana bantuan negara yang dikucur250 juta masihpublik kekuyang dari didirikan oleh mantan Ketua semacam Umum “upeti” dari pihak-pihakbangsa melalui media yangkemudah ditu yang ingin kepentingannya “dilindunkan untukPartai setiapDemokrat parpol pemenang Pemilu rangan wadah bagi beragam rakyatnya, sehingga depan ini Anas Urbaningrum. Dalam akses masyarakat luas seperti media online gi” oleh parpol-parpol yang berkuasa tersesekitar Rp 9,1 miliar. Namun, berdasarkan pun pendirian ormas atau bahkan partai baru masih peresmian yang meski sederhana tapi cukup istimewa Jika rakyat ditemukan dan agar parpol-parpol itu kembali hasil audit BPK, ditemukan adanya dana diperlukan.(website). Kata mereka, yang adanya besar inikejangmasih itu hadir sejumlah politisi diantaranya Dewan but, Pembigalan dan pelanggaran, BPK juga harus menang dalam pemilu berikutnya. Bukan yang berpotensi disalahgunakan untuk kememerlukan wadah untuk melakukan berbagai kena Partai Demokrat Achmad Mubarok, Wakil Sekjen langsung bertindak, jika perlu masalah tesmustahil para pihak yang memiliki kepentingan tertentu. sejak 2007 Fraksi Partai Demokrat SaanMisalnya, Mustopa dan anggota Par- jika RIMSON SIMANJORANG giatan untuk kepentingan rakyat, seperti kegiatan sodiajukan ke mejaopini hijau. ini bisa saja disamarkansial, nama hingga 2010, dana bantuan so- itu,pentingan politik,ebut lobby, pembentukan publik dan juga tai Demokrat Gedehibah Pasekdan Suardika. Selain hadir DEWAN AHLI Soal dana mandiri parpol darisetiap sumbandan jumlahnya dalam laporan keuangan sial yang dikucurkan untuk parpol sekitar aksi massa Tetapi, dari yang sudah-sudah ada pula mantan rekan Anas di Komisi Pemilihan Umum gan perseorangan dan badan usaha yang formal yang dipertanggungjawabkan parRp 300 triliun. pendirian ormas atau partai baru juga tersirat bahwa mereka yang (KPU), seperti mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan menjadi hakkecewa parpoldengan sesuai wadah undang-unpol kepada publik. Rizal menyebut bahwa dari W dana tersemendirikan wadah baru itu karena yang mantan anggota KPU Mulyana Kusumah. dang, maka transparansi sumber dan besaParpol berkewajiban melakukan pelapbutTerkait ada yang dicurigai dimanfaatkan unsudah ada, dan mereka tidak mau ikut bertanggung jawab atas ormas besutan mantan Ketua Partai Demokrat itu, Ketua ran dana, terutama pada masa kampanye, oran dan audit pengelolaan tuk kepentingan pribadi dalam kinerjakeuangan tersebut.seHarian Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Pemilu Partai Demokrat Syarief Hasan adalah mutlak dilakukan. Inisetiap adalah untuk cara formal berdasarakan undang-undang. kepala daerah Indikasinya adaTetapi yang selalu memprihantinkan kita adalah muncul menilainya tak(Pilkada). ada sesuatu yang istimewa.. “Semua orang bisa mencegah kecurangan dan kemungkinan Sayangnya, BPK pun masih lah ketika BPK tidak menemukan peningkatan wadahmenemukan baru seperti ormas atau partai baru semakin banyak pula bentuk ormas, ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja,” katapenyalahgunaan untukyang kepentingan terkejanggalan dalam laporan terkait dengan pengucuran dana hibah dan bantuan sowadah-wadah yang sudah ada atau pun bahkan baru didirikan nya. tentu yang menodai demokrasi. pemanfaatan dana negara oleh parpol. sialBANYAK di beberapa provinsi saat Pilkada beritupun kosong tak ada isi atau kegiatan. Adanya pemikitan bahwa pihak menilai semangat mendirikan ormas baru yang harus diberi aturan main akan yang Bahkan, di tengah kebebasan langsung, kepala daerah di daerah yangsoal penting wadahnya Parpol dulu dan kemudian kegiatannya kemudian dan bisa juga sebagai embrio partai baru memang meng-wacana lebih tegas soal dan pelapomemperoleh informasi,dating aksesdengan masyarakat tersebut sebagai petahana dalam kebebasan pasca reforsendirinya ternyata tidakpengelolaan terbukti. Puluhan partai gairahkanmaju karena didorong oleh euphoria ranthreshold dana kampanye, pengawasan untuk mengetahui suatu Pilkada. masi 15 tahun lalu. Dari penjelasan-penjelasan para inisiator ormas bagaimana yang tidak lolosparelectoral terpaksadengan tutup gulung tikar. yang lebih ketat, selain dari KPU danyang Panpol mengelola keuangannya ternyata Jika dalam pelaporan keuangan yang atau pun partai baru tersebut selalu saja ada penilaian bahwa permaDemikian pula ormas, ribuan jumlahnya yang tak jelas apa waslu juga dari swadaya masyarakat. Jika masih sangat terbatas. bersumber dari APBN/ APBD saja masih salahan pelik yang dihadapi bangsa saat ini bukanlah karena sudah mereka kerjakan. Mestinya kita belajar, bahwa bukan wadah yang perlu, sanksi diberikan kepada parpol yang Oleh sebab itu, perlumelahirkan adanya ketegasan belum akuntabel dan partai transparan, maka sedemikian banyaknya dan ormas. Bahkan menurut mereka kesejahteraan, tetapi adalah orang-orang berdedikasi menghalangi atau tidak memberikan akses pihak di luar dapat mebisa dibayangkan betapa sulitnya menelu“nor-parpol jumlah ormas yang ribuan sekarang ini adalahdari sesuatu yang danyang bekerja keras. informasi bagi publik terkait keuangan maksa parpol untuk tidak lagi mengangsuri sumber dan besaran dana mandiri parmal” kita lalui pada saat kita masih dalam masa transisi menuju era Terima kasih. parpol. gap remeh aturan soal pengelolaan dan pol yang berasal dari sumbangan sukarela demokrasi yang sebenarnya. pelaporan keuangan ini. perseorangan atau badan usaha. Tidak dan RR/AGR

28 26

OPINI INDONESIA INDONESIA 022 019 OPINI

Pertanian Perkebunan | Kelapa Sawit

Masalah Industri Sawit Nasional Versi SBY Presiden SBY menyatakan, industri sawit nasional menghadapi tiga plus satu (3+1) isu atau masalah yang harus dicarikan solusinya.

pasar kredit. Indonesia seharusnya sekadar menjadi produsen dan eksportir terbesar minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan produk turunannya tapi juga berjaya karenanya. â&#x20AC;&#x153;Isu itu mencakup harga, hambatan perdagangan (trade barrier), lingkungan, dan konflik sosial. Ini harus dikelola dan dicarikan solusinya yang konkret dan dijalankan. Kalau policy baik tidak dijalankan nanti masuk angin,â&#x20AC;? kata Kepala Negara saat membuka Indonesian

Palm Pil Conference (IPOC) Ke-9 Tahun 2013 di Bandung, Kamis (28/11). Untuk harga, kata Presiden, harus dibuat sedemikian rupa tetap atau stabil namun tidak terlalu rendah. Harga dipengaruhi suplai dan permintaan. Jika pasokan membanjir, permintaan turun seperti yang terjadi saat ini, harga pasti turun. â&#x20AC;&#x153;Solusi jangka menengah-panjang, tingkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi kita tidak boleh menunggu pertumbuhan ekonomi global, secara domestik perkuat harga di dalam negeri. Di antaranya dengan meningkatkan pasokan CPO untuk biodiesel, pencampuran minimal 20%,â&#x20AC;? ungkap Presiden. Sedangkan untuk hadapi hambatan perdagangan, kata Presiden, Indonesia harus terus melakukan negosiasi. Dalam hubungan internasional, aksi balas membalas dimungkinkan. Indonesia pun harus melakukannya, apabila negosiasi gagal, Indonesia tidak boleh menyerah begitu saja. Dalam perdagangan, harus OPINI INDONESIA 022

KELAPA SAWIT ada keadilan. Untuk lingkungan, saat ini industri sawit sudah terlanjur divonis perusak lingkungan. Untuk itu, industri sawit harus menerapkan praktik perkebunan yang baik secara benar sesuai pedoman yang diberlakukan. Indonesia sudah memberlakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat akhir 2014

seluruh perusahaan perkebunan sawit bisa mengantungi sertifikat ISPO. â&#x20AC;&#x153;Saya pasang badan, menteri pasang badan. ISPO bagus, tahun depan harus sudah kantungi ISPO semua. Jadi kalau saya berantem dengan teman-teman di internasional, saya punya alasan kuat bahwa sawit kita tidak merusak lingkungan,â&#x20AC;? kata dia.

Sawit Masih Terus Di Bawah Tekanan Masalah dari luar meliputi berbagai tekanan internasional melalui serangkaian isu-isu seputar lingkungan Sementara masalah dari dalam yang dihadapi berupa bahaya laten konflik sosial berupa konflik sumber daya alam dan agraria.

asalah nampaknya akanterus menghambat industri kelapa sawit Indonesia. Masalahmasalah tersebut datang dari luar dan dalam negeri yang dapat menganggu laju pertumbuhan industri kelapa sawit kita. Dalam rentang waktu jangka panjang akan mengancam posisi kita sebagai produsen dan penguasa pasar minyak kelapa sawit dunia. Masalah dari luar meliputi berbagai tekanan internasional melalui serangkaian

OPINI INDONESIA 022

isu-isu seputar lingkungan hidup seperti perubahan iklim dan sebagainya. Sementara masalah dari dalam yang dihadapi berupa kebijakan yang kurang memperhatikan masyarakat dan memanjakan para pemilik modal besar sehingga memunculkan bahaya laten konflik sosial berupa konflik sumber daya alam dan agraria. Tekanan internasional menjadi hal logis jika kita melihat bagaimana minyak nabati dari kelapa sawit mengambil alih pangsa pasar minyak nabati tanaman

Presiden mengatakan, untuk mencegah konflik dengan masyarakat, maka libatkanlah masyarakat. Masyarakat sekitar perkebunan harus diberi lapangan pekerjan. Apabila penghasilan masyarakat baik, tentu tidak perlu ada konflik sosial. Pelibatan masyarakat bisa diupayakan dari dana CSR perusahaan. n RIMA

lain dan menjadi penguasa pasar minyak nabati dunia padahal kenaikan kebutuhan minyak nabati dunia terus meningkat. Apalagi kenaikan tersebut seiring dengan kebutuhan minyak nabati sebagai sumber energi. Menjadi sebuah kewajaran jika muncul kecurigaan bahwa produsen minyak nabati dari negara-negara maju merasa terganggu dengan kehadiran minyak kelapa sawit tersebut dan memanfaatkan isu lingkungan, antara lain merusak hutan tropis, emisi CO2, mengancam keanekaragaman hayati dan sebagainya untuk menghantam komoditas minyak kelapa sawit. Dengan pembentukan citra negatif tersebut, sepertinya diarahkan berujung pada keenganan pengguna (terutama di negara maju) untuk menggunakan produk minyak kelapa sawit dan turunannya sehingga pasar minyak nabati bisa direbut kembali. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengamati pergerakan isu terstruktur yang menghantam kelapa sawit tiap dekade. Mereka curiga, kampanye negatif budidaya kelapa sawit itu dibekingi pemilik-pemilik komoditas serupa yang tak mau digeser dominasinya dalam peta perdagangan dunia. Tahun 1980 muncul isu bahwa minyak kelapa sawit mengandung kolesterol yang paling banyak membunuh manusia. Kelapa sawit dituding sebagai biang kerok dan kambing hitam atas serangan stroke dan jantung koroner. Tahun 1990, serangan kedua datang. Isu bergeser menjadi kelapa sawit dianggap sebagai penyebab polusi dan perusak lingkungan di dunia. Tema baru itu dilakukan, setelah uji klinis dan medis menyebutkan bahwa sinyalemen kelapa sawit sebagai penyebab jantung itu tidak terbukti secara empiris. Tahun 2000, makin gencar tudingan bahwa kelapa sawit itu sebagai tersangka habisnya orang utan dan hilangnya biodiversity (keanekaragaman hayati). Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2010, temanya masih berkisar soal lingkungan,

kelapa sawit disebut sebagai penyebab climate change, perubahan iklim dunia. Pukulan isu demi isu dalam rentang per sepuluh tahun masih terus dirasakan dan masih berlangsung sampai saat ini. Dan yang menjadi masalah adalah pemerintah tidak terlihat aktif membela dan melawan perang urat syaraf dan cenderung manut membuat regulasi yang menurut GAPKI menyusahkan. Hal ini terlihat dengan moratorium ijin baru perkebunan yang ikut mempersulit. Bahwa pertimbangan lingkungan menjadi isu sentral moratorium, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan karena tekanan dan iming-iming bantuan dari Norwegia, Bantuan berupa restrukturisasi utang negara sebesar 1 milyar dolar AS atau setara dengan 9 triliun rupiah lebih dan cairnya mungkin dalam 3â&#x20AC;&#x201C;5 tahun. Moratorium atau apapun bentuknya harus melihat kepada kebutuhan dan strategi kita sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Mengenai masalah emisi CO2, Indonesia bukanlah 10 terbesar penyumbang emisi CO2 dunia. Data World Bank menunjukkan dari total sekitar 30 milyar ton emisi CO2 tahun 2009, Indonesia menempati urutan 13 dengan emisi sekitar 451 juta ton, atau hanya sekitar 1,5% dari total dunia. Coba bandingkan dengan negara-negara lain yang selama ini vokal dengan masalah-masalah lingkungan. Demikian juga jika dihitung emisi per kapita, dari jumlah penduduk yang 250 juta, Indonesia masih tergolong pengemisi

terendah di dunia. Menjadi pertanyaan mengapa pemerintah mau ditekan negara lain yang lebih banyak merusak atmosfer ketimbang kita. Berbagai inisiatif untuk pengurangan emisi juga lebih banyak didominasi tekanan negara maju tanpa mereka menurunkan secara signifikan emisi mereka. Selain tekanan internasional, masalah domestik yang dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah juga ikut menjadi ancaman. Konflik sosial yang selama ini laten satu demi satu mulai muncul seiring dengan ekspansi besar-besaran industri kelapa sawit berbasis modal dari para investor yang melilhat sektor ini sebagai ladang emas. Menjadi wajar ketika terjadi perubahan signifikan kebijakan alokasi plasma untuk kebun rakyat pada masa orde baru menjadi 20% pada masa sesudah reformasi. Akibatnya pengembangan kebun milik perusahaan lebih diutamakan daripada kebun plasma. Padahal dengan skema plasma seharusnya distribusi kue profit bisa dinikmati juga oleh petani plasma. Perkebunan kelapa sawit menduduki peringkat pertama penyebab konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Data HuMa menunjukkan

adanya 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Dan konflik perkebunan kelapa sawit menduduki posisi pertama dengan 118 kasus. Pembukaan yang selama ini bisa diberikan ijinnya langsung oleh pemerintah daerah mesti dikontrol agar lahan yang digunakan tidak hanya sesuai dengan tata ruang nasional namun bisa sinergis dan tidak saling menegasi dengan rencana program strategis lainnya seperti waduk, produksi pangan dan konservasi lingkungan. Hal ini akan membuat program unggulan kelapa sawit dapat berjalan tanpa mengganggu harmoni sosial, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini mesti dilakukan untuk meminimalisir tekanan tambahan dari internasional dengan menggunakan kelemahan pada kebijakan dan dampak ikutan dari kebijakan tersebut. Selain itu, mendorong pembangunan industri hilir kelapa sawit juga penting dilakukan untuk dapat menyerap produksi kelapa sawit kita secara optimal. Misalnya penguatan industri bio-energi yang menggunakan CPO sebagai bahan baku utamanya. Dengan kebijakan penguatan industri pendukung lokal kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada pasar ekspor yang selalu bermasalah dan mendapat peluang baru untuk penguatan ketahanan energi kita. Dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan baruyang bisa menyerap tenaga kerja. n AGR/RR

OPINI INDONESIA 022

QU0 VADIS

Mau Kemana Kelapa Sawit Indonesia? Para pelaku sudah berusaha dan menunjukkan keberhasilan mereka mengorbitkan komoditas yang satu ini sebagai kekuatan. Sekarang kembali pada pemerintah sebagai pengelola negara ini, apakah mau dan punya keinginan yang sama.

alam globalisasi saat ini, keterkaitan dan saling ketergantungan antar negara dan bangsa tidak mungkin bisa dihindari. Untuk itu, maka disusunlah berbagai standar yang dijadikan acuan bersama atas suatu hal yang dianggap mempengaruhi globalisasi. Dalam konteks kelapa sawit, standar yang sering digunakan adalah standar lingkungan hidup. Secara konseptual, standar tersebut baik dalam kaitannya menjaga dunia sebagai sebuah ekosistem besar dan kompleks. Namun standar tersebut sangat kental dengan kepentingan di luar kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Jika bicara lingkungan hidup, mesti dilihat dalam sebuah kerangka besar lingkungan hidup dan faktor yang mempengaruhi dan bukan hanya masalah parsial seperti urusan kelapa sawit dan kerusakan hutan tropis belaka. Lihat saja Protokol Kyoto yang dulu dibuat bersama-sama untuk masalah lingkungan ternyata tidak diikuti

OPINI INDONESIA 022

dengan tindakan kongkrit dari negaranegara penggagas yang utamanya adalah negara maju seperti Amerika Serikat. Mengapa demikian? Tidak lain karena penerapan protokol tersebut akan mengganggu industri dan ekonomi mereka, yang tentu saja akan berdampak pada berkurangnya dominasi pada sektor tersebut. Atau ketika semua bicara emisi CO2. Negara lain yang berteriak, tapi hebatnya mereka juga pengemisi terbesar dan tidak terlihat upaya penurunan emisi yang signifikan dari mereka. Kondisi tidak imbang dalam globalisasi ini adalah realitas yang kita hadapi dan mesti kita sikapi. Namun penyikapan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanda adanya daya tawar yang cukup kuat dalam â&#x20AC;&#x2DC;pertarunganâ&#x20AC;&#x2122; terutama di bidang ekonomi. Di sinilah kelapa sawit mesti dilihat sebagai salah satu daya tawar yang harus dioptimalkan. Tidak hanya bagi industri kelapa sawit itu sendiri, namun juga bagi kepentingan nasional kita. Tentu saja akan

banyak pihak yang mencoba mengganggu penguatan daya tawar ini dan hal tersebut sah-sah saja dalam kompetisi bebas sekarang ini. Masalahnya, apakah kita mau ditekan tanpa memiliki daya tekan balik? Kebutuhan dunia akan minyak nabati untuk berbagai kebutuhan terus meningkat dan peningkatan tersebut dapat dengan cepat dijawab oleh minyak kelapa sawit ketimbang minyak nabati lainnya. Akan lebih menarik lagi jika kita melihat bahwa minyak nabati ini dapat menggantikan minyak fosil sebagai bahan bakar yang makin berkurang dan akan habis. Dan bahan bakar nabati adalah bahan bakar ramah lingkungan serta dapat diperbaharui. Jelas bahwa kelapa sawit kita memiliki daya tawar tidak hanya untuk saat ini, namun dalam jangka panjang. Dan ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Namun demikian, berbagai masalah yang mengganggu industri ini mesti terus menerus diperbaiki dan disempurnakan solusinya. Selain itu, perbaikan dan penyempurnaan tersebut harus juga memperhatikan sektor lain yang terkait. Hal ini dilakukan agar penguasaan kita tidak juga mengorbankan kepentingan lain kita, baik internal maupun eksternal. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan akan kelestarian alam yang berdampak pada kemampuan alam memberikan sumber dayanya kepada kita, ketahanan pangan berupa ketersediaan pangan domestik dan penguatan komoditas pertanian atau produk lain, baik dalam memenuhi kebutuhan domestik maupun pada perebutan pasar internasional. Pengembangan riset dan teknologi terkait kelapa sawit seperti pemanfaatan lahan terlantar dan pembangunan industri hilir yang dapat menyerap produksi merupakan salah satu solusi yang mesti diambil. Selain mengurangi berbagai dampak seperti lingkungan, ancaman ketahanan pangan dan konflik, semua hal tersebut dilakukan dalam upaya kita bersama mempertahankan sawit sebagai salah satu kekuatan kita sembari membuka peluang menghasilkan kekuatan-kekuatan baru di masa mendatang. Para pelaku sudah berusaha dan menunjukkan keberhasilan mereka mengorbitkan komoditas yang satu ini sebagai kekuatan. Sekarang kembali pada pemerintah sebagai pengelola negara ini, apakah mau dan punya keinginan yang sama. Jika tidak, menjadi pertanyaan mau dibawa kemana industri kelapa sawit kita? n RAYMOND

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara. Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 022