Opini 023

INDEKS KORUPSI : POSISI 114 DaRI 177 NEgaRa

FEBRUaRI 2014 PILgUB?

EDISI 023 | DESEMBER | TAHUN II | 2013

POLITIK DINASTI

DIHARAMKAN?

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

Politik dinasti kembali digugat. Masalahnya, dalam sistem demokrasi siapa pun berhak memilih dan dipilih menjadi pejabat politik.

Rp 25.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 023

karikatur

Pendiri Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat (Jakarta) Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan (Bengkulu) Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H

J

O

K

E

S

CONTOH PEJABAT ANTI KORUPSI Setelah proyek miliaran dolar selesai, seorang pejabat pemerintah kedatangan tamu bule wakil perusahaan pemenang tender. Karena sudah 7 tahun di Jakarta, si bule bisa berbahasa Indonesia.

Bule: “Pak, ada hadiah dari kami untuk Bapak. Saya parkir di bawah Porsche seri terbaru.”

Pejabat: “Anda mau menyuap saya?

Apa-apaan ini? Tender sudah kelar kok.

Jangan gitu ya, suap itu namanya!”

Bule: “Tolonglah Pak diterima. Kalau tidak, saya dianggap gagal membina relasi oleh kantor.”

Pejabat: “Ah, jangan begitu dong. saya gak sudi!”

Bule (sambil berfikir): “Begini saja Pak, bagaimana kalau Bapak beli saja mobilnya?”

Pejabat: “Mana saya ada uang beli mobil semahal itu?”

Si Bule lalu menelpon ke kantornya.

Lalu ia berkata: “Saya ada solusi Pak. Bapak beli mobilnya dengan harga sepuluh ribu saja!”

Pejabat: “Benar ya? Oke, saya mau.

Jadi ini bukan suap kan? Pakai kwitansi ya...”

Bule: “Tentu, Pak.” Bule menyiapkan dan menyerahkan kwitansi. Pejabat membayar dengan uang lima puluh ribu. Mereka pun bersalaman.

Bule (sambil membuka dompet): “Oh, maaf Pak. ini kembaliannya empat puluh ribu.”

2

OPINI INDONESIA 023

Pejabat: “Tak usah pakai kembalian.

Tolong kirim lagi empat mobil yang sama ke rumah saya ya.”

Bule: “???”

MASIH BANYAK KORUPTOR Di suatu pesawat terdapat tiga orang.

Masing-masing orang tersebut berasal dari Arab, Australia, dan Indonesia.

Ternyata pesawat itu kelebihan beban.

Pilot: “Kepada seluruh penumpang diharapkan membuang sebagian barang bawaan Anda!”

Maka orang Arab pun tanpa pikir segera membuang 80.000 liter minyak bumi.

Orang Australia dan Indonesia berkata: “Itu tidak apa-apa dibuang?”

Orang Arab pun menjawab: “Tidak apa-apa kok! Di negara saya masih banyak!”

Tak lama, orang Australia lalu membuang 50 kg intan.

Orang Indonesia bertanya: “Itu tidak apa-apa dibuang?”

Orang Australia menjawab: “Tidak apa-apa. Di negara saya masih banyak!”

Terakhir, orang Indonesia membuang 100 orang Indonesia Melihat hal tersebut, orang Arab dan Australia cemas: “Itu tidak apa-apa?

Tragis amat!”

“Ah! Tidak apa-apa. Di negara saya masih banyak koruptor,” jawab orang Indonesia dengan kalemnya.

Orang Arab dan Australia: “???” n ED

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

www.opini-indonesia.com  SUARA LAMPUNG UNTUK NEGERI 

Berita | Artikel | Kolom | Destinasi | Kuliner | Historia | Majalah | Kurs | Games | Downloads Baca format digital majalah: Opini Indonesia, The Point Indonesia, Agro Swakarsa, Food & Health Satu lagi persembahan Kelompok Penerbitan Opini Indonesia OPINI INDONESIA 023

3

4

OPINI INDONESIA 023

OPINI INDONESIA 019

23

Utama Politik Dinasti

Menyoal Politik Dinasti Di Indonesia Wacana politik dinasti belakangan mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dalam kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar.

P

olitik dinasti merupakan fenomena tersendiri dalam dunia politik Indonesia dimana Indonesia merupakan sebuah negara republik, bukan kerajaan. Realitanya, banyak dijumpai sebuah keluarga yang beberapa anggotanya menduduki jabatan politik tertentu yang sudah dirintis oleh generasi pendahulunya.

Fenomena politik dinasti tersebut, menurut pengamat politik M. Qodari memiliki kelebihan sekaligus kekuran-

gan. Salah satu kelebihannya seseorang yang datang dari keluarga dinasti telah dapat dilihat track record dan garis politiknya. Sisi negatifnya adalah asas kapabilitas yang menjadi terabaikan terutama di daerah. “Terkait hal ini, perlu ada pembatasan, bukan pelarangan,” tutur M. Qodari dalam Dialog Kenegaraan DPD RI Juli lalu di Kantor DPD RI Jakarta. Hal itu seperti yang telah diwacanakan oleh Depdagri dengan mensyaratkan selang satu periode bagi anggota keluarga inti yang akan mencalonkan diri. “Ke depan,

persoalan ini akan mendalam jika diperdebatkan. Biarlah nanti MK yang memutuskan,” lanjutnya dalam Dialog yang bertema “Fenomena Politik Dinasti”.

Jika dilihat dari lokasi, maka Banten menjadi salah satu contoh yang sangat tepat bagi fenomena politik dinasti. Saat ini Gubernur Banten dijabat oleh Ratu Atut yang merupakan anak Tubagus Chasan Sochib, seorang tokoh sentral Banten dan pemimpin tunggal kelompok paling dominan di Banten yang sering disebut dinasti ‘Rau’. Seorang anak Ratu Atut yang bernama Andika Hazrumy saat ini juga menjadi Anggota DPD RI. Selain itu, beberapa familinya pun menduduki jabatan di pemerintahan Banten. Sebagai seorang Anggota DPD RI dari Provinsi Banten, Ahmad Subadri mengakui kebenaran tersebut. Namun, OPINI INDONESIA 023

5

POLITIK DINASTI menurutnya success story tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dinasti.

“Yang menentukan di sini adalah penggalangan. Orang-orang yang digalang tersebut memiliki andil dalam pemilihan,” kata Ahmad Subadri.

Sementara itu, Margarito Kamis berpandangan bahwa tidak ada yang perlu dilarang atau dibatasi dalam pencalonan.

“Konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, tidak ada bedanya,” jelas Pakar Hukum Tata Negara ini.

Lagipula, lanjut Margarito, politikus yang tidak berasal dari dinasti belum tentu lebih baik ketimbang yang berasal dari dinasti. Margarito juga menyangkal jika ada yang mengatakan bahwa kebusukan pemerintah adalah karena adanya faktor politik dinasti.

“Kalau penyelenggaraan pemerintahan kita busuk, itu bukan karena dinasti. Jadi, masalahnya di sini memang bukan soal dinasti, tapi orang dan sistem yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Kegagalan kaderisasi partai politik Munculnya fenomena politik dinasti menurut Direktur Center for Election and

Agus mengungkapkan DPR dan pemerintah sejak awal sepakat bahwa praktik dinasti politik harus dibatasi, sebelum muncul kasus dugaan suap sengketa hasil pilkada Lebak, Provinsi Banten, yang diduga melibatkan salah-seorang keluarga gubernur Provinsi Banten.

Senada dengan Agus, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan makin banyak dinasti politik di daerah dan sudah saatnya diatur secara terperinci di dalam undangundang.

“Jumlahnya meningkat secara signifikan menjadi 58 kasus politik dinasti, sehingga harus direspon cepat oleh pemerintah dan DPR untuk memberikan payung hukumnya,” kata Siti Zuhro.

dahlah daripada nggak ada, siapa lagi?” katanya sebagaimana dikutip dari Antara Oktober lalu.

Menurutnya, kegagalan partai politik dalam kaderisasi juga berdampak pada peran partai politik dalam mengisi jabatan publik. Partai politik kemudian hanya menjadi stempel bagi perorangan yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

“Bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik, tentu kondisi ini menjadi tempat yang tepat berkembangnya dinasti politik, cukup mendapatkan stempel dari partai politik pengusung,” ujarnya.

Akibatnya, pemerintahan yang dijalankan sulit diharapkan untuk dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mengingat kapasitas kepemimpinannya yang juga diragukan,” katanya.

Selain itu, politik dinasti juga muncul karena lemahnya nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam masyarakat. Menurut dia, sistem demokrasi yang diimplementasikan saat ini tidak dibarengi dengan penanaman nilai-nilai demokrasi.

Akibatnya, demokrasi bersifat prosedural, sementara pola pikir masyarakat masih bersifat kedaerahan dan kerajaan.

Kombinasi tersebut membuat dinasti politik tumbuh subur.

“Meski secara formal demokratis, nilainya tidak demokratis, yang berkembang adalah nilai kerajaan, karena apa?

Karena nilai budayanya dari dahulu kerajaan, sementara nilai-nilai demokrasi tidak tertanam,” tambahnya.

n BBC/ED

n DPD/ANT

Political Party (CEEP), Reni Suwarso, diakibatkan gagalnya kaderisasi partai politik.

“Ketidakmampuan parpol melakukan kaderisasi, pendidikan politik, sosialisasi mengakibatkan orang-orang yang tidak punya kapasitas kemudian direkrut, salah satunya, ya ini, jadinya keluarga, ya, su-

Dinasti Politik Haram?

DPR dan pemerintah sepakat memasukkan aturan pembatasan praktik dinasti politik dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

B

ila RUU ini nantinya menjadi UU, maka keluarga kepala daerah baru dibolehkan mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, setelah lima tahun sejak kepala daerah itu turun dari jabatannya.

“Argumennya, (praktik) dinasti politik itu ada kecenderungan menyalahgunakan wewenang,” kata Agus Purnomo, anggota DPR.

6

OPINI INDONESIA 023

DINAMIKA

Politik Dinasti ‘Citarasa’ Indonesia Politik dinasti ala Indonesia, terutama marak dalam jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang terjadi secara luas dan masif.

Oleh: FS Swantoro / Soegeng Sarjadi Syndicate

APBDP 2013 Tanpa Pilgub Pihak DPRD Lampung mengatakan komunikasi yang tak kunjung membaik antara Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Lampung, membuat semua legislatif itu memperjuangkan anggaran Pilgubv pada APBD Perubahan 2013 ini tidak berhasil.

KP

arena komunikasi yang ‘membatu’ uluhan kepala terpilih itu Anggota DPRD daerah Lampung tidak atau gagalbanyak dalam dan pilkada atau bisa berbuat usahanya anggota calon DPR, jalan,” DPD, kata dan selalu kandas di tengah DPRD, ternyata punya Ketua Fraksi Golkar, IsmethubunRoni, gandikutip keluarga dengan pejabat sebagaimana pers. Dia menjelaskan, lain. Fenomena itu dapat sebagai meskipun legislatif sudah dinilai berusaha kuat menodai nilai-nilai demokrasi memperjuangkannya, namunsubstansial.

Gubernur hasil penelusuran Kompas takBerdasarkan kunjung memasukkan dana pilgub da(18/10/2013), ada sekitar 57 kepala daerah lam APBD perubahan 2013. “Mentoknya ya atau wakil kepala daerah, punya hubundi Gubernur dan KPU, karena hingga kini gan APBDP keluarga atau kerabat pejabat lain. draf juga belum diserahkan kepada MerekaLampung,” tersebar dikata 15 daerah sepDPRD Ismet, provinsi, dikutip Lamerti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi pung Post (15-9)..

Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, DPRD Lampung, kata dia, sudah maksiJambi, Sumatera Selatan,anggaran Jawa Barat, Jawa mal memperjuangkan Pilgub Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung 2013. Namun, perjuangan itu Jawa selaTimur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan lu kandas karena Gubernur tidak mau Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. menganggarkan dalam APBDP dan KPU Sebagian meneruskan jabatan lama Lampung masih kukuh untuk menggelar yang sama, sebagian lagi menjadi pejapilgub pada 2013.

“Sebenarnya Dewan ini bat di daerah lain atau anggota legislatif. sudah maksimal memperjuangkan anggaUntuk sekedar contoh, Bupati Indramran Pilgub Lampung 2013. Tapi, ya mentokayu,bukan Anna di Sophanah meneruskan nya kami lagi,” kata Ketua jabatan Komisi

I DPRD Lampung itu. suaminya, Irianto MS Syafiuddin.

Begitu Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD pula Bupati Kendal Widya Kandi SusanLampung Marwan Cik Asan. Dia mengatati, Bupati Bantul Sri Lampung Suryawidati, Bupati kan meskipun Pilgub belum jeProbolinggo Sari, dan Bulas, pimpinanPuput DPRDTantriana tetap berupaya maksipati memperjuangkan Kediri Haryanti Sutrisno, melanjutkan mal anggaran pilgub daposisi suami.

Sementara MM Ibnu Fuad lam APBDP 2013.

“Kami masih berupaya menggantikan ayahnya, Fuad Buterus menindaklanjuti surat dariAmin, Mendagri pati Bangkalan. yang meminta Pemprov menganggarkan Model lain ikut kontestasi dalam Pilkada dana pilgub tahun ini,” ujarnya.

dengan posisi berbeda hingga dinasti politik bisa terbangun lebih besar, seperti Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, anaknya Rycko Menoza, Bupati Lampung Selatan.

Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry SarGUNADI IBRAHIM undajang, anaknya KETUA Ivan SJ Sarundajang, DPD GERINDRA Wakil Bupati Minahasa. Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, adiknya Meskipun jadwal pilgub Ichsan Yasin Limpo,tidak Bupati jelas,Gowa.

Gunadi, yang Dinasti politik lain yang menjadi sojuga calon wakil gubernur rotan publik, adalah Gubernur ini, tidak terlalu Banten, mempersoalkan.

Ratu Atut Chosiyah.

Keluarganya seperti Menurutnya, dirinyaWakHeryani, ibu tiri Ratu Atut menjadi bersama Gerindra tetap il Bupati Pandeglang; Airin Rachmi Difokus untuk menghadapi any adik ipar Ratu Atut menjadi Wali Kota Pilgub Lampung kapan Tangerang Selatan;pun Ratu Chasanah akanTatu digelar dan kakak kandung Ratu Atut menjadi Waktetap fokus menjalankan kerja-kerjaHaerul sebagai Jaman wakil il Bupati Serang; Tubagus rakyat. Wali Kota Seadik tiri Ratu Atut menjadi rang; dan Ahmed Zaki Iskandar, Bupatyi Tangerang terpilih, anak mantanGunadi Bupati Ketua DPD Gerindra Lampung Tangerang.

Ibrahim sudah memerintahkan Fraksi GeDatadiitu belum termasuk kerabat Ratu rindra DPRD Lampung untuk bersikap Atut yang menjadi anggota Provinsi legislatif,Lamseptegas mendesak Pemerintah erti DPR, DPD, atau DPRD. Begitu pula pung memasukkan anggaran pilgub dalam politikPerubahan. dinasti yangSikap dilakukan kerabat CikAPBD Fraksi Gerindra eas, keluarga besar Susilo Bambang konsisten untuk mendorong supayaYudpilhoyono mencapai 15 fraksi orang sudah untuk gub bisa hampir digelar 2013.

“Sikap maju tapi sebagai anggotasaja legislatif tegas, tetapcalon begini-begini pilgubdari tak Partai Demokrat.

Semua itu DPR terjadi kunjung jelas,” ujar anggota itu.karena lemahnya partai politik Meskipunrekrutmen jadwal pilgub tidak jelas,yang Gumenjurus nepotisme. nadi, yangpada juga kolusi calon dan wakil gubernur ini, Setelah mejadi sorotan publikMenurutdan metidak terlalu mempersoalkan. dia, DPR danbersama pemerintah pura-pura sibuk. nya, dirinya Gerindra tetap fokus Bahkanmenghadapi DPR usul agar adaLampung pengetatan peruntuk Pilgub kapan syaratan kompetensi, rekam dan pun akan digelar dan tetap fokusjejak, menjalanintegritas guna membatasi kerabat yang kan kerja-kerja sebagai wakil rakyat. “Saya mencalonkan diri dalam Pilkada tetap bekerja seperti biasa.

Besokatau (harimenini) jadi rapat calondianggota legislatif.

Pemerintah saya DPR membahas APBN. Sebagai melalui Mendagri, Gamawan menwakil rakyat, saya tetap fokusFauzi mengabdi gaskan, UUD 1945 tidak melarang di mana pun tempatnya,” kata dia. keraDBS

OPINI OPINI INDONESIA INDONESIA 019 023

97

DINAMIKA

bat mencalonkan diri dalam pilkada atau pemilu, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.”

Padahal dalam rangka demokrasi langsung, kualitas kekuasaan yang terpilih adalah amanat rakyat dan karena itu cermin bening kualitas pemilihnya. Ketika masyarakat masih paternalistik, kerabat tokoh cenderung menjadi patron politik, ekonomi dan bisa agama. Meski tanpa manipulasi atau mobilisasi dalam pilkada dan pemilu, hegemoni paternalistik di daerah masih sangat kental membawa kemenangan pada kerabat patron-clien. Karena itu, kerabat kepala daerah seringkali mudah menang, kecuali sang patron reputasinya buruk.

Fenomena dinasti politik ala Indonesia ini, idealnya hanya berlaku pada jaman kerajaan atau Sistem Monarki Konstitusional. Kalau harus dipaksakan harus ada jeda waktu dalam satu periode jabatan bagi kerabat penguasa untuk berkontestasi. Sekali lagi, fenomena ini menunjukkan gagalnya rekrutmen partai-partai politik.

Karena semua kandidat yang maju dalam Pilkada atau Pemilu Legislatif, selalu lewat pintu masuk, partai politik.

Itu semua cermin bening, dari partai-partai politik yang transaksional, serta tunduk pada kekuatan modal sehingga lebih memilih jalan pintas untuk meraih kekuasaan. Akibatnya, tak ada sirkulasi kepemimpinan yang sehat dengan kriteria yang terkait kualitas tokoh.

Akhirnya, feodalisme baru tumbuh subur melalui dinasti politik.

Setiap kali disorot publik dan media, partai selalu mengelak seperti yang diucapkan Ketua Umum Partai Golkar, Abur-

izal Bakrie bahwa Partai Golkar merasa tidak ada aturan yang dilanggar. Sembunyi di balik aturan legal formal. Tapi sungguh miskin nurani, rasa keadilan rakyat, dan tak peka suasana batin penderitaan rakyat.

Karena itu politik dinasti menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Politik dinasti merupakan anomali dalam demokrasi yang dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan yang penuh tanggungjawab, serta untuk melindungi manakala ada korupsi yang dilakukan kerabat atau keluarganya. Dengan bahasa lain, politik dinasti ala Indonesia ini, akan membuat demokrasi kehilangan roh dan daya tariknya di mata publik.

Dan hati-hati jika golongan putih (Golput) melonjak draktis pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. n SSS/ED

Akbar: Tak Ada yang Salah dengan Politik Dinasti

K

etua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan tak salah dengan politik dinasti. Asal saja proses demokrasi dilakukan secara transparan dan terbuka.

“Rakyatlah yang menentukan dan kita menghormati dari mereka-mereka yang telah memutuskan, kalau kebetulan itu ada yang berdekatan kita hormati,” kata Akbar menanggapi politik dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten, Senin (14/10) sebagaimana dikutip dari Teraspos.

Mantan Ketua DPR itu mengatakan,

8

OPINI INDONESIA 023

fenomena yang ada di lapangan, politik dinasti tidak hanya terjadi di Banten.

Karena di daerah lain juga banyak yang membangun politik dinasti.

“Kalau soal dinasti, kalau kita melihat fenomena yang ada, tidak hanya keluarga Bu Atut, keluarga lain juga,” katanya.

Menurut Akbar, politik dinasti tak bisa dilepaskan dari pemilihnya. Ini akan terus menjadi perdebatan dan muncul menjelang Pemilu 2014. Setiap calon akan memanfaatkan sebesar-besar kesempatan itu untuk memperoleh dukungan. n AKT/RR

PETA DINASTI

Perpolitikan Daerah di Indonesia:

Inilah Para Kerabat Yang Menjabat

Ratu Atut menjadi sebuah kisah penguat wacana dinasti politik di Indonesia. Selain Provinsi Banten, beberapa daerah di Indonesia juga memiliki kesamaan urusan dinasti politik. Berikut adalah beberapa di antaranya.

GUBERNUR • Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung.

Ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan Wakil Bupati Pringsewu Handiytya Narapati.

• Atut Chosiyah, Gubernur Banten.

Kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman, kakak ipar wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.

• Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan. Kakak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.

• Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara. Ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang.

• Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi. Mertua Wakil Bupati Muaro Jambi Kemas Muhammad.

BUPATI / WAKIL BUPATI • Aries Sandi Dharma Putra, Bupati Pesawaran, Lampung. Anak mantan Bupati Tulang Bawang Abdurrahman Sarbini.

• Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang.

Anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.

• Andi Idris Syukur, Bupati Barru, Sulawe-

si Selatan. Anak mantan Bupati Barru.

• Adelheid Sosang, Wakil Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Istri dari mantan Bupati Tana Toraja Juhanis Amping Situru.

• M Natsir Ibrahim, Wakil Bupati Takalar.

Anak mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa.

• Bachrum Harapan, Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Orang tua kandung dari Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap.

• Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi. Anak mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004 Zulkifli Nurdin.

• Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi.

Menantu mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf.

• Anna Sophanah, Bupati Indramayu.

Istri mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

• Widya Kandi Susanti, Bupati Kendal, Jawa Tengah. Istri mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro.

• Sri Hartini, Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah. Istri mantan Bupati Klaten (alm) Haryanto.

• Sri Suryawidati, Bupati Bantul, DI Yogyakarta. Istri mantan Bupati Bantul Idham Samawi.

• Puput Tantriana, Bupati Probolinggo, Jawa Timur. Istri mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminudin.

• Haryanti Sutrisno, Bupati Kediri, Jawa Timur. Istri mantan Bupati Kediri Sutrisno.

• Mohammad Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan, Jawa Timur. Anak mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

• Ferry Zulkarnain, Bupati Bima, NTB. Kakak dari Wakil Bupati Bima Syafrudin M Nur. • Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Menantu Bupati Seruyan, Darwan Ali. • Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara. Anak mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais.

• Tuasikal Abua, Bupati Maluku Tengah.

Kakak mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasika.

• Iti Oktaviani Jayabaya, Bupati Lebak, Banten. Anak mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya.

• Dadang Naser, Bupati Bandung. Menantu bupati periode sebelumnya, Obar Sobarna.

WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA • Harley Alfredo Benfica Mangindaan, Wakil Wali Kota Manado, Sulawesi Utara. Anak dari Menteri Perhubungan yang juga Gubernur Sulawesi Utara periode 1995-2000 EE Mangindaan.

• Ati Suhari, Wali Kota Cimahi. Istri mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija. n ROL/ED OPINI INDONESIA 023

9

INTROSPEKSI

Bukan Salah Dinasti, Perbaiki Rekrutmen Butuh waktu panjang untuk membangun demokratisasi ala Indonesia sesuai konstitusi kita. Dan salah satu pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk membangun demokratisasi ini adalah partai politik (parpol).

Oleh: Amin Siahaan

A

pakah politik dinasti masih relevan tumbuh dalam alam demokrasi? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya beragam.

Demokrasi itu sendiri memperbolehkan siapa saja untuk ikut dalam kontestasi pemilihan jabatan politik. Politik dinasti tidak hanya ada di Indonesia.

Di India ada dinasti Gandhi, di Amerika Serikat ada Kennedy, juga di Korea Utara melalui keluarga Kim, meskipun di luar kaidah demokrasi. Artinya, dalam sistem demokrasi siapa pun berhak memilih dan dipilih menjadi pejabat politik. Dalam ukuran ini, dinasti politik sah-sah saja.

Namun, demokrasi juga memiliki norma, etika atau fatsun politik. Kekuatiran utama dalam dinasti politik adalah terjadinya persekongkolan untuk merebut dan menguasai akses anggaran publik.

Dan inilah yang diduga terjadi dalam dinasti Atut di Banten. Selain itu, figur yang ditampilkan belum tentu memiliki kapabilitas dalam memimpin. Dia bisa terpilih

10

OPINI INDONESIA 023

lebih karena adanya faktor koneksitas dengan penguasa. Jika ini terjadi, bisa dipastikan yang ada hanyalah oligarki politik: penguasaan akses publik oleh sekelompok orang demi kepentingan kelompoknya itu.

Dalam ukuran ini, maka demokrasi harus melawannya.

Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan dalam menyikapi dinasti politik ini? Membangun demokratisasi di Indonesia merupakan pekerjaan jangka panjang. Selepas dari otoritarian Soeharto, kita tidak bisa serta merta mendambakan sistem politik-ekonomi yang mapan seketika. Butuh waktu panjang untuk membangun demokratisasi ala Indonesia sesuai konstitusi kita. Dan salah satu pihak yang memiliki kewajiban penuh untuk membangun demokratisasi ini adalah partai politik (parpol).

Mengapa? Karena semua pintu masuk jabatan politik, terutama di eksekutif dan legislatif, mesti melalui parpol. Oleh karenanya, parpol harus segera mengubah maindset dalam hal pencarian, perekrutan dan pengkaderan. Tidak bisa lagi dengan cara-cara instan seperti merekrut publik figur semacam artis atau pengamat. Semua harus dimulai dari bawah.

Untuk jabatan di legislatif pusat, misalnya, parpol seharusnya merekrut kaderkader partai yang sudah teruji sebelumnya di legislatif tingkat provinsi. Demikian juga untuk penempatan calon anggota legislatif provinsi, parpol harus mengambilnya dari kader partai yang mumpuni dari legislatif level kota/kabupaten. Dengan kata lain, setiap kader partai yang akan diusung ke legislatif harus teruji dulu kemampuannya dari level di bawahnya.

Sistem seperti ini sudah diterapkan dalam liga sepakbola yang mengenal sistem promosi dan degradasi. Jika ada kader yang pro-rakyat selama menjabat di legislatif maka parpol wajib mempromosikannya ke level yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya, kader yang hanya mementingkan dirinya sendiri dapat didegradasi ke level di bawahnya atau malah diberhentikan saja.

Dengan mekanisme seperti ini, maka

dengan sendirinya akan mengikis praktek money politic dalam perekrutan dan pencalonan di pemilihan legislatif. Kader partai yang diusung bukan lagi karena kemampuan finansial atau popularitas melainkan karena kecakapannya dalam memimpin. Sistem seperti ini juga akan mengubur koneksitas dalam berpolitik.

Cara seperti ini juga dapat diterapkan dalam pemilihan jabatan eksekutif seperti pemilihan presiden, gubernur, dan walikota/bupati. Mereka yang akan dimajukan partai harus tokoh yang memang sudah teruji di level sebelumnya. Misalnya, untuk jabatan presiden, partai dapat merekrut dari kader mereka yang berada di posisi gubernur. Begitu juga untuk jabatan gubernur, harus berasal dari kader yang berhasil di jabatan walikota atau bupati. Mengapa demikian? Karena cara seperti cukup ampuh untuk mengikis praktek koneksitas dan popularitas yang selama ini terjadi.

Jika metode perekrutan kader di atas diterapkan parpol kita, maka mendambakan munculnya partai modern bukan sesuatu yang mustahil. Partai tidak lagi diisi dan dikuasai oleh klik tertentu yang hanya mengandalkan koneksitas, popularitas dan modal. Namun, mereka yang menguasa parpol adalah orang-orang yang sudah teruji kepemimpinannya di basis. Jika ini terjadi, maka dengan sendirinya persoalan dinasti politik akan berkurang atau bahkan menghilang dengan sendirinya.

Namun, jika parpol kita masih terikat dengan cara-cara tradisional, maka problema dinasti politik akan muncul setiap periodenya.

Kasus korupsi yang melibatkan banyak kader parpol merupakan dampak dari kelemahan sistem perekrutan kader oleh kebanyakan parpol kita. Yang dimunculkan adalah mereka yang memiliki popularitas, koneksitas dan modal mumpuni.

Ini harus segera disadari dan ditindaklanjuti oleh parpol jika tidak ingin melihat sistem politik kita semakin semrawut.

Bagaimanapun, keberadaan parpol adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi yang kita anut.

Tanpa parpol maka negara akan dipimpin oleh kelompok otoriter yang tidak menginginkan demokratisasi tumbuh. Parpol adalah fondasi utama dalam membangun demokratisasi yang sudah kita mulai sejak lima belas tahun yang lalu. Namun sayangnya, untuk lima tahun ke depan, kita masih akan menyaksikan jabatan-jabatan politik diisi oleh mereka yang masih diragukan kualitasnya dalam memimpin.

Mereka yang dicalonkan dalam pemilu legislatif tahun depan masih dikuasai oleh individu yang hanya mengandalkan koneksitas, popularitas dan modal. Namun, kita harus tetap optimis untuk membangun parpol modern. n KMS/ED

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain.

Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) t PT. Sarana Pratama Gemilang t PT. Sumber Solusi Selaras t Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) t PT. Limas Karya Utama t Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia t Yayasan Pemantau Hak Anak Indonesia t Yayasan Saint Anna Education Center t Yayasan Media Wasantara t dll.

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.)

Harga mulai: Rp 119.000 per tahun

Sertifikat SSL/TSL Membangun kepercayaan pengunjung web dengan mengaktifkan SSL. Harga mulai: $ 45 per tahun

OPINI INDONESIA 023

11

12

OPINI INDONESIA 023

Telstra

Prof. Firmanzah, Ph.D

Strategic Review | Koperasi

Geliat Koperasi di Indonesia Koperasi di Indonesia memainkan peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional.

P

eran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada masyarakat kita yaitu gotong royong. Selain itu, model bisnis koperasi merupakan manifestasi dari konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Menjadi tugas kita ber-

sama dan segenap elemen bangsa untuk terus memajukan sektor perkoperasiaan di Indonesia.

Saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi.

Kedua, unit koperasi juga perlu terus kita tingkatkan daya saing dan tidak hanya berperan di tingkat nasional tetapi juga berkelas dunia. Melalui penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah

unit koperasi yang mampu berkiprah di kawasan ASEAN serta di dalam negeri akan semakin menguatkan modal sosial (social capital). Di sejumlah negara Skandinavia jaringan keanggotaan koperasi terbukti mampu meredam munculnya resiko konflik sosial karena semangat kebersamaan, kekeluargaan serta keadilan yang mengikat individu maupun anggota badan usaha.

Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU No. 17 Tahun 2012 telah memberikan dasar penguatan manajemen dan kemajuan koperasi di Indonesia. Didalamnya di atur prinsip-prinsip dari pendirian, pengelolaan, pengawasan sampai peran Dewan Koperasi Indonesia dan PemerOPINI INDONESIA 023

13

strategic review intah untuk meingkatkan peran strategis koperasi. Sebagai unit usaha, koperasi memerlukan dukungan agar mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga koperasi akan mampu berperan penting sepertihalnya bentuk usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan.

Melalui penguatan kelembagaan dan pembaharuan ketentuan perundangundangan yang mengatur Koperasi di Indonesia, kita berharap kedepannya Koperasi akan memainkan peran yang jauh lebih strategis dalam sistem perekonomian nasional. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, perancis, Inggris dan Spanyol dapat menjadi benchmark kita untuk memajukan sektor perkoperasian. Bahkan menurut International CoOperative alliance (ICA) terdapat sejumlah negara dimana kontribusi koperasi dalam PDB cukup besar bahkan dapat di atas 10 persen seperti Finlandia, Swiss, Selandia Baru, Norwegia dan Belanda.

Sektor perkoperasian di Eropa juga berhasil menempatkan koperasi sebagai entitas usaha bersama yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Taruhlah contoh dua bank terbesar di Eropa saat ini milik koperasi yakni “Credit Agricole� di Perancis dan Rabo-Bank di Belanda. Bahkan Rabobank Group telah menjadi penyedia layanan keuangan global saat ini dan tersebar di berbagai negara-negara lainnya bersanding dengan Bank-bank global seperti ANZ, Citibank, HSBC, dll.

Koperasi-koperasi seperti Credit Agricole, Rabo-Bank, S-Group (Finlandia), MD Foods dan Danish Crown (Denmark), The Irish Dairy Board (Irlandia), Kerry Group (Irlandia), Friesland Dairy Foods (Belanda) dan NH Group (Korea Selatan) telah memainkan peran yang sangat strategsi khususnya di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sep-

14

OPINI INDONESIA 023

erti perkebunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sekitar 70-90 persen mata rantai terkait dengan kebutuhan pangan dan sektor jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak di sediakan oleh koperasi-koperasi ini. Sebagian bahkan diantaranya telah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam struktur ekonomi politik tidak hanya di negara asalnya tetapi juga dunia.

Penguatan koperasi dalam sistem perekonomian nasional juga dilakukan melalui pembangunan kesadaran masyarakat.

Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi telah dicanangkan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini telah berkontribusi pada peningkatan jumlah koperasi di tanah air.

Menurut data dari Kementrian UKM dan Koperasi, terdapat kenaikan sebesar 17,4 persen jumlah unit koperasi dari tahun 2009 yang tercatat sebanyak 170.411 unit menjadi 200.808 unit pada Juli 2013.

Sementara dari sisi jumlah keanggotaan, terdapat kenaikan sebesar 18,8 persen dari 2009 tercatat anggota sebesar 29,2 juta orang bertambah menjadi 34,7 juta orang.

Dengan jumlah anggota sebesar itu, kini volume usaha kopeasi di pertengahan-2013 telah mencapai Rp 115,2 triliun atau tumbuh double digit sebesar 12,09 persen dari tahun 2012. Meningkatnya jumlah baik dari sisi unit koperasi, jumlah keanggotaan dan volume usaha menunjukkan bahwa

koperasi telah memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional.

Pemerintah terus mendorong revitalisasi peran dan kebangkitan koperasi nasional untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui sejumlah program (termasuk menyediakan akses permodalan melalaui KUR dan LPDB), Pemerintah memfasilitasi tumbuh kembang koperasi agar dapat menjadi entitas usaha yang kuat dan berkontribusi besar bagi proses pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu juga, intensifikasi serta ekstensifikasi penyuluhan serta pelatihan manajemen dan sistem pengendalian koperasi juga perlu terus kita tingkatkan. Hal ini mengingat masih banyaknya koperasi di Indonesia dalam situasi non-aktif namun memiliki potensi usaha yang sangat baik.

Saat ini, Indonesia juga menghadapi tantangan kedua di bidang perkoperasian yaitu memperbanyak jumlah koperasi yang berkelas dunia. Koperasi kelas dunia dapat berarti dua hal. Pertama, koperasi yang mampu bersaing dengan perusahaan Multinasional yang beroperasi di pasar domestik. Dan kedua, koperasi yang memiliki cakupan aktivitas di luar wilayah Indonesia baik dalam hal ekspor, impor, maupun investasi. Untuk dapat menjawab kedua tantangan tersebut, Pemerintah terus menyediakan sejumlah fasilitas tidak hanya permodalan, penyuluhan, manajemen, tetapi juga potensi pengembangan teknologi dan informasi sehingga kapasitas koperasi dapat ditingkatkan sejajar dengan entitas usaha lainnya di dunia.

KOLOM gerakan revitalisasi dan kebangkitan koperasi serta mendorong kontribusi yang lebih besar dari koperasi terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan.

Semua wadah-wadah dibentuk itu struktur dengan tegas INGGU Tanggal 15 September barusan, berKontribusi yang koperasi dalam dan menyatakan tujuannya adalah untuk dan tambah lagi organisasi masyarakat (ormas) kultur perekonomian perlukebaikan untuk terus kemakmuran bangsa. Karena itu,hanya terkesan juga bahwa yaitu Perhimpunan Pergerakan Indonesia, ditingkatkan tidak dalam rangka bangsa yangmendorong berjumlah 250 juta jiwa ini masih kekuyang didirikan oleh mantan Ketua Umum peng”usaha”an bersama rangan wadah bagi rakyatnya, sehingga ke depan ini Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam tetapi juga untuk menjadi solusi nasional pun pendirian ataupersoalan bahkan partai baru peresmian yang meski sederhana tapi cukup istimewa atas ormas sejumlah mulai darimasih pendiperlukan.gentasan Kata mereka, rakyat yang besar ini masih itu hadir sejumlah politisi diantaranya Dewan Pembikemiskinan, pengangguran dan memerlukan wadah untuk melakukan berbagai kena Partai Demokrat Achmad Mubarok, Wakil Sekjen peningkatan kesejahteraan. rakyat, seperti kegiatan soPartai Demokrat Saan Mustopa dan anggota Fraksi Par- RIMSON SIMANJORANG giatan untuk kepentingan Kita tentunya sangat mendambakan sial, politik, koperasi lobby, pembentukan opini publik dan juga tai Demokrat Gede Pasek Suardika. Selain itu, hadir sebagai nafas perekonomian naDEWAN AHLI aksi massa sional Tetapi,sesuai dari yang sudah-sudah setiap1945 ada pula mantan rekan Anas di Komisi Pemilihan Umum amanat pasal 33 UUD pendirian ormas atau partai juga berkembang tersirat bahwadan mereka yang (KPU), seperti mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan dapatbaru terus menjadi mendirikan wadah baru itu karena kecewa dengan wadah yang mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah. motor pembangunan nasional.

Kontribusi sudah ada, dan merekadan tidak mau strategis ikut bertanggung jawab atas Terkait ormas besutan mantan Ketua Partai Demokrat itu, Ketua peran koperasi ini dengan kinerja tersebut.

Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan sendirinya akan membantu perluasan Tetapi yang selalu memprihantinkan adalah setiap muncul menilainya tak ada sesuatu yang istimewa.. “Semua orang bisa kesejahteraan, kita mereduksi kesenjangan, wadah baru seperti ormas partai baru semakin banyak yang pula bentuk ormas, tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja,” katadanatau menghadirkan pembangunan wadah-wadah yang sudah ada atau pundan bahkan yang baru didirikan nya. berkeadilan berkualitas.

Semoga dunia pada forum International Co-opDalam memediasi going global koperasi tak ada isi atau kegiatan.

Adanyaperkoperasian pemikitan bahwa BANYAKPemerintah pihak menilai semangat ormasAlliance baru yang dengan geliat sektor naerative (ICA) itupun Globalkosong 300 bulan nasional, tidak hanyamendirikan meyanghal penting wadahnya dulusaat danini kemudian kegiatannya akan kemudianperkembangan bisa juga sebagai embrio usaha partai baru memang2013. mengsional dapat menjadi momentum November Tentunya ini menjadi monitor unit-unti pasca refordating dengansektor sendirinya ternyata tidak terbukti.

Puluhan partai gairahkantetapi karena didorong oleh euphoria kebangkitan koperasi nasional di tengah kabar positif bagi pengembangan koperasi juga melakukan sejumlah kebebasan masi 15 tahun lalu.untuk Dari penjelasan-penjelasan para inisiator ormas tidak lolositu, electoral threshold terpaksa tutup gulungpremistikar. ketidakpastian dan runtuhnya perkoperasian nasional.yang Tidak hanya uji pemeringkatan memicu koperasi atau punterus partaimengembangkan baru tersebut selaludiri saja ada permaormas, ribuan yang takKoperasi jelas apa yang premisjumlahnya ekonomi lainnya. tentu dalambahwa beberapa tahunDemikian ke depan pula koperasi untuk danpenilaian salahan pelik yang dihadapi bangsa saat ini bukanlah karena sudah mereka kerjakan.

Mestinya belajar, bahwa bukan yang saja kita berpotensi menjadi salahwadah satu solusi diperhadapkan pada fenomena integrasi mendapat kesempatan untuk memperluas sedemikian banyaknya partai danBeberapa ormas. Bahkan menurut mereka melahirkan kesejahteraan, tetapi adalah orang-orang berdedikasi global masa depan. ekonomi global yang juga menghadirkan baik pasar maupun kapasitasnya. jumlah lalu, ormaskoperasi yang ribuan sekarang ini adalahpeluang sesuatu sekaligus yang “nordan bekerja keras. tantangan. waktu Indonesia (KWSG) kita masih dalam masa transisi menuju era mal” kita lalui pada kasih. n Staf Khusus Presiden BidangTerima Ekonomi dan Untuk itu, Pemerintah juga telah menmembuktikan diri saat mampu menempati demokrasi233 yangdari sebenarnya.

Pembangunan canangkan sepanjang 2012-2017 menjadi peringkat 300 koperasi terbaik

M

28

OPINI INDONESIA 019

Gairah Membentuk Wadah

OPINI INDONESIA 023

15

20

AGRO SWAKARSA | Edisi 04/Agustus 2013

strategic review

ADVETORIAL

Pupuk Organik Cair MASAGRI®

www.masagri.com

S

eiring pertambahan populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan hasil pertanian lainnya meningkat. Guna memenuhinya, dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, salah satunya penggunaan pupuk. Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pupuk kimia menimbulkan dampak negatif terhadap merosotnya daya dukung lingkungan yaitu meningkatkan kandungan kimia sintetis di perairan dan lapisan tanah (top soil). Tingginya kandungan kimia tersimpan/terakumulasi dalam tanah bersifat toksik terhadap perakaran tanaman, sehingga kesuburan tanah akan terus menurun dan produktivitas menjadi makin rendah.

Seringkali penurunan produktivitas karena kesuburan tersebut dijawab dengan penambahan dosis penggunaan pupuk kimia sehingga makin memperparah kondisi lahan. Pada akhirnya mengarah pada proses penggurunan, dimana lahan pertanian memiliki kesuburan sangat rendah.

Pemerintah sudah berupaya membantu petani dengan memberikan subsidi pupuk.

Namun pertambahan kebutuhan pupuk akan memperbesar subsidi yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan program pembangunan yang lain. Karenanya itu, dilakukan pembatasan subsidi pupuk kimia. Dengan keterbatasan subsidi, maka kebutuhan kebutuhan pupuk kimia mau tidak mau harus dipenuhi dengan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal sehingga menambah beban produksi petani yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dari hasil pertanian yang dikelolanya.

Faktor biaya ini masih diperparah dengan dengan kelangkaan pupuk kimia, baik karena keterbatasan produksi maupun tata niaga. Hal

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga akan lebih melestarikan lingkungan karena pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dengan berkurangnya kandungan residu bahan kimia sintetis pada hasil pertanian yang dikonsumsi oleh manusia.

MENGAPA MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK CAIR MASAGRI®?

Pupuk Organik Cair MASAGRI® merupakan produk pupuk yang tidak hanya mengandung unsur hara esensial, namun juga berbagai mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, menekan pertumbuhan bakteri penyakit, sehingga akar, daun, batang dan bunga akan tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal.

Pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® juga terdapat senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa organik lainnya.

Nutrisi yang terkandung sebagian besar terdiri atas gugus gula sederhana dan protein dengan reaksi lanjutan berupa asam amino, asam organik, vitamin, hormon pertumbuhan (auxin giberilin) unsur makro-mikro. Unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal dan berkelanjutan, hingga dapat meningkatkan hasil panen.

Pemakaian Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang masif selama bertahun-tahun dan

Demplot D p M

Ujicoba pada tanaman singkong (ubi kayu) di daerah Way Pengubuan dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan vegetatif jauh lebih cepat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

16

OPINI INDONESIA 023

Ujicoba pada tanaman padi sawah di daerah Jasinga (Bogor), Palas (Lampung Selatan) dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan lebih cepat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

U Uj jic icob oba ba pa pad da ttan da anam aman an ssingkong ingkon in kong g di di d dae era rah h Kot K ota ta G Ujicoba pada tanaman daerah Kota buhan tanaman yang berbeda jauh dengan perlak Ujicoba dilakukan pada hamparan lahan singkong g di lahan seluas 2 hektar. Gambar di atas adalah ko o menggunakan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan n biasa. Tanaman lebih subur dan sehat.

Edisi 04/Agustus 2013 | AGRO SWAKARSA

RUPIAH MELEMAH Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah. Hal ini menyebabkan

menggemburkan tanah kembali. Selain itu berbagai mikroba yang terdapat dalam pupuk ini akan mampu melarutkan dan mengikat zatzat yang dibutuhkan tanah.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® sudah melewati berbagai uji mutu yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI baik kandungan unsur hara maupun keamanan dari mikroba patogen yang merugikan seperti E Coli dan Salmonella. Juga telah lulus uji terap (efektivitas) yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® terdaftar dan resmi memiliki ijin peredaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI sehingga merupakan pupuk resmi yang legal untuk diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain.

Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair

MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesu-buran tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sa-ngat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesuburan/kesehatan tanah.

fermentasi. Perbedaannya pada bahan baku dan mikroba yang digunakan. Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan bahan baku alami non limbah guna meminimalisir potensi kontaminasi mikroba patogen/merugikan seperti E Coli dan Salmonella dari proses awal produksi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran mikroba patogen seiring dengan penyebaran/distribusi produk Pupuk Organik Cair MASAGRI®. Selain itu, Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan mikroba alami asli Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penyesuaian mikroba tersebut dengan kondisi tanah dan iklim Indonesia sehingga efektivitas pupuk akan lebih baik.

Dari sisi ekologi (keanekaragaman hayati), penggunaan mikroba alami asli Indonesia akan melestarikan mikroba bermanfaat yang memiliki tempat hidup di Indonesia.

• Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

• Tanaman Perkebunan: Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

• Tanaman Hortikultura: Sayuran, Buahbuahan, Biofarmaka • Tanaman Hias dan Taman: Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

• Tanaman Kehutanan: Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

PUPUK ORGANIK CAIR MEREK LAIN APLIKASI TANAMAN Secara umum Pupuk Organik Cair MASAGRI® memiliki persamaan dengan pupuk organik cair merek lain yang memproduksi dengan pola

21

Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman:

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com

M MASAGRI®

ajjah h ((Lampung Lampun Lamp ung g Teng TTengah) engah h) me menu nunjjukk kkan p ert rtum tum-Gajah G menunjukkan pertumkuan bisa tanpa Pupuk Organik Cair MASAGRI®. g dengan aplikasi Pupuk Organik Cair MASAGRI® o ondisi tanaman pada umur 3 bulan. Di sebelah kiri n di sisi kanan menggunakan pupuk kimia seperti

Ujicoba pada tanaman sawi (caisim) di daerah Tenjolaya (Bogor), Cipanas dan Pacet (Cianjur).

Pertumbuhan dan produktivitas (jumlah daun dan berat) tanaman lebih tinggi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

Ujicoba pada tanaman jagung di daerah Tenjolaya (Bogor). Pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih sehat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

OPINI INDONESIA 023

17

KOLOM

Kekalahan Kebaikan Oleh Fitnah

S

menghasilkan minyak 80 barel per hari sudah bisa aya punya kebiasaan yang mungkin bisa menjadi 400 barel per hari. Padahal Pertamina membahayakan diri saya sendiri: selalu memiliki sekitar 5.000 sumur tua. Tentu tidak semeneruskan (forward) SMS, BBM, atau mua bisa direvitalisasi. Tapi kalau bisa separuhnya email kepada direksi BUMN yang terkait. saja sangat berarti bagi negara yang masih besar SMS, BBM atau email itu datang dari berimpor minyaknya. bagai kalangan, perorangan atau lembaga.

Apakah dengan sorotan dari Majalah Tempo Tentu banyak sekali SMS, BBM, atau email yang terbaru itu saya akan menghentikan kebiasaan saya terima setiap hari. Ada yang menghujat, ada meneruskan email, SMS, dan BBM dari masyarakat yang memuji, ada juga yang memberi saran. Miske para direksi BUMN? Sama sekali tidak! Saya alnya saya baru saja mengemukakan sebuah ide, tidak takut sama sekali. Kebiasaan itu tetap akan tidak lama kemudian masuklah berbagai tanggaDAHLAN ISKAN saya teruskan. Dengan segala risiko. pan, masukan, dan kritik.

MENTERI NEGARA BUMN Semua SMS, BBM, dan email dari siapa pun Ide membeli peternakan di Australia, misalnya, tetap akan saya kirim (forward) ke direksi terkait. termasuk yang banyak mendapat tanggapan. Bahkan banyak juga Mungkin memang ada di antara masukan itu yang kemudian email yang menawarkan kerja sama. Email seperti itu langsung diperhatikan direksi dan lantas menjadi bisnis. Saya tidak keberasaya forward ke direksi yang terkait. Ada yang saya beri komentan. Asal diproses dengan benar. tar, ada juga yang tidak. Akan diapakan masukan-masukan itu Apakah yang di Pertamina itu sudah diproses dengan benar? terserah direksi yang bersangkutan.

Salah satu email itu memang datang dari orang yang sudah saya Demikian juga ketika saya minta Pertamina meningkatkan kenal baik. Isinya sebuah ide jitu untuk merevitalisasi sumur tua. produksi minyak. Saya sebagai menteri BUMN malu kalau Rupanya ide itu dipakai oleh Pertamina. produksi minyak Pertamina tidak bisa meningkat. Bukan hanya Ketika selentingan “disposisi Dahlan� itu mulai dipersoalmalu. Tapi juga prihatin. Impor minyak kita terlalu besar. kan sebagian serikat pekerja, saya perlukan menelepon direksi Salah satu yang saya dorong adalah ditingkatkannya produksi Pertamina. Saya tanyakan: apakah sudah diproses secara benar? minyak dari sumur-sumur tua milik Pertamina. Lantas masuklah Jawabnya tegas: sudah. Apakah itu karena disposisi saya? Jawabide dari berbagai kalangan. Semua saya forward ke direksi Pernya tegas: tidak. tamina. Atau saya print untuk diserahkan ke direksi Pertamina.

Masukan itu, untuk bisa sampai diterapkan di lapangan Tentu sepenuhnya terserah direksi. Apakah masukan itu akan ternyata sudah diuji dengan benar. Bahkan kasus keberhasilan diperhatikan, ditanggapi, atau diabaikan. Direksi BUMN memiliki merevitalisasi sumur tua itu jadi bahasan utama dalam konferensi aturan sendiri. Rupanya dalam hal ini ada yang ditanggapi oleh insinyur perminyakan sedunia di Dubai tahun ini. direksi Pertamina. Lalu Pertamina melakukan proses tertentu sesTentu menarik juga kalau dalam proses itu ditemukan kasus uai dengan prosedur internal mereka. korupsinya. Bongkar saja. Siapa menerima apa. Tunai maupun Yang seperti ini bisa membahayakan saya: bisa saja forward fasilitas. Bongkar! Kenapa tidak. dari saya tadi dianggap memo atau rekomendasi atau disposisi Tapi kalau ternyata tidak ada korupsinya, tidak ada aliran yang dianggap bagian dari KKN. uangnya, tidak ada gratifikasinya, pemanfaatan teknologi untuk Saya sendiri tidak akan pernah merasa begitu. Saya percaya merevitalisasi sumur tua itu harus dipuji. direksi Pertamina memiliki aturan dan disiplin sendiri untuk Kita memang sulit melakukan terobosan di negeri ini. Tapi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. tidak boleh niat baik kalah oleh fitnah.

Saya dengar usaha meningkatkan produksi sumur tua itu mulai memberi hasil. Sudah ada sumur tua yang dulunya hanya n SKAB

18

OPINI INDONESIA 023

Politik Pilgub Lampung

27 Februari 2014:

Jadwal Edisi Ketiga Pilgub Lampung Pengunduran pemungutan suara dipastikan molor setelah ketidakjelasan dana APBD. Rencananya, tanggal 27 Februari akan digelar pemungutan suara. Akankah mundur kembali?

P

emilihan Gubernur Lampung kembali mundur. KPU belum bisa menggelar tahapan karena biaya dari APBD belum jelas.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengatakan, Pemprov dan DPRD telah menyetujui anggaran pilgub tahun ini pada rapat paripurna yang digelar Rabu (25/12) malam. Namun, RAPBD 2014 saat ini sedang dalam evaluasi

oleh Kemendagri dan diharapkan dapat segera disahkan agar waktu persiapan tidak terlalu singkat.

Dalam pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum Lampung, disepakati pemungutan suara pemilihan gubernurwagub akan dilaksanakan pada 27 Februari 2014, sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Lampung.

Ketua KPU Lampung Dr Nanang

Trenggono MSi, di Bandarlampung, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur telah menyatakan setuju dan akan mendukung penuh semua langkah dan kebijakan KPU dalam menyelenggarakan pilgub.

Kesepakatan tersebut menjadi klimaks dari kebuntuan komunikasi antara keduanya yang terjadi selama ini. Jadwal Pilgub Lampung sendiri sudah dua kali dijadwalkan. Semula dijadwalkan tanggal 2 Oktober 2013. Lalu ditunda menjadi 2 Desember 2013. Kini kembali dijadwalkan ulang menjadi 27 Februari 2014. “Gubernur mendukung penuh pelakOPINI INDONESIA 023

19

PiLgub LaMPuNg sanaan pilgub, wujudnya dengan mempercepat pengesahan RAPBD 2014,” jelas Nanang.

Besaran dana Pilgub Lampung yang dianggarkan pada APBD 2014 adalah Rp124,125 miliar, di antaranya untuk operasional pilgub oleh KPU 15 miliar rupiah, kemudian operasional Bawaslu, dan pengamanan kepolisian Rp10 miliar.

Bakal calon gubernur Lampung Berlian Tihang menilai, jadwal pada Februari memang rasional. “Kalau menurut saya, jadwal 27 Februari ini mendekati pasti.

Karena seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, memang yang rasional, ya Februari,” ujar Berlian di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Kamis (5/12/2013).

Sementara bakal calon gubernur Lampung Herman HN yakin bahwa tahapan pemilukada gubernur Lampung tidak akan molor lagi. “Saya yakin ini sudah final, dan tidak ada lagi pengunduran jadwal.

Semua pihak harus segera menjadwalkan tahapannya masing-masing termasuk dokter yang akan memeriksa kesehatan para calon gubernur,”katanya.

Pendapat berbeda muncul dari Bawaslu Lampung yang pesimis Pilgub Lampung digelar 27 Februari. Lembaga itu menilai menjalankan dua pesta demokrasi pilgub dan pemilu legislatif pada 2014 sangat berat. “Pilgub 27 Februari saja sudah berat, apalagi jika pilgub berbarengan dengan pemilu legislatif. Untuk itulah, Bawaslu Pusat kemarin merekomendasikan untuk

ditinjau ulang,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin, Minggu (29/12).

Dia mencontohkan untuk kampanye Pilgub Lampung dilaksanakan selama 14 hari, sedangkan untuk kampanye pemilu legislatif dilaksanakan selama 21 hari. “Dari sisi itu saja sudah banyak benturannya.

Belum lagi bagaimana mengaturnya.”

Jadwal dan Tahapan Pilgub Dengan kembali ditetapkannya jadwal pemungutan suara, maka KPU Lampung kembali menyusun jadwal tahapan pilgub. Tes kesehatan dan penetapan calon

mengucapkan

Selamat Hari Natal 25 Desember 2013

& 20

Selamat Tahun Baru 1 Januari 2014

OPINI INDONESIA 023

dilaksanakan dari tanggal 27 Desember 2013 sampai 13 Januari 2014.

Pemungutan suara putaran pertama pada tanggal 27 Februari 2014.

Perhitungan suara selesai di KPU Provinsi 7 Maret (sembilan hari perhitungan sampai ke provinsi). Dilanjutkan dengan penetapan pemenang pemilu jika ada gugatan sengketa Pilkada 29 Maret–1 April 2014.

Namun, jika tidak ada gugatan sengketa pilkada, penetapan pencalonan dipercepat tanggal 12-15 Maret. n TII/ED

Ekonomi

Eddy Cahyono S.

Prospek 2014

Prospek Ekonomi Indonesia 2014 Jelang tutup tahun 2013 perkembangan ekonomi global masih diselimuti oleh berbagai tantangan, yang menjadi pekerjaan rumah besar untuk ditaklukkan, utamanya bagi negara-negara yang ingin tetap menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya.

K

emampuan adaptasi terhadap dinamika perkembangan faktor internal dan ekternal akan sangat mempengaruhi konstelasi pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemampuan adaptasi merupakan kata kunci untuk survive di tengah indikasi perkembangan ekonomi global yang masih rentan terhadap ketidakpas-

tian.

Pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF), dalam IMF-World Economic Outlook, 0ct 2013, menarik untuk dicermati dan setidaknya dapat menjadi acuan awal dalam menyikapi perkembangan ekonomi global, “global growth is still weak, its underlying dynamics are changing and the risks to the forecast

remain to the downside.�

Diproyeksikan bahwa down-side risk dari perkembangan ekonomi global masih tetap tinggi, perkembangan ekonomi di kawasan Zona Euro dengan berbagai dampak turunan, dari masalah pengangguran dan beban utang pemerintah yang tinggi, serta kebijakan tapering off atau kebijakan pengurangan stimulus moneter AS diyakini akan sangat mempengaruhi konstelasi ekonomi global.

Dengan berbagai konstelasi perkembangan ekonomi global dimaksud, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2014 hanya akan mencapai 3.6%, World Bank dan OEDC juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara maju tahun 2014 akan mencapai 2,1% dan 2,3%.

Berbagai studi yang dilakukan lembaga internasional memberikan konsklusi bahwa pendorong pertumbuhan OPINI INDONESIA 023

21

EKONOMI ekonomi global masih akan tetap berasal dari negara maju, sementara pertumbuhan ekonomi emerging countries diperkirakan melambat dalam lima tahun mendatang.

Kewaspadaan perlu ditingkatkan Terlewatinya masa-masa sulit ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2013 dari goncangan ekternal dan internal, sejatinya merupakan sinyal dari kokohnya daya tahan fundamental ekonomi Indonesia, sekaligus dapat dijadikan modal dasar dalam tetap menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tahun 2014 mendatang merupakan tahun yang penuh risiko dan tantangan bagi Ekonomi Indonesia, kewaspadaan dalam menghadapi dinamika konstelasi perkembangan ekonomi global perlu terus ditingkatkan, dengan menyatupadukan langkah kebijakan dan sinergitas dalam bingkai Indonesia incorporated.

Optimisme dalam tetap menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia pada 2014 mendatang, setidaknya perlu didukung oleh langkah yang difokuskan pada upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dalam mengatasi 2 (dua) tantangan utama: pertama, dari sisi eksternal, sinyal bergairahnya kembali ekonomi Amerika melalui rencana penghentian QE secara bertahap serta pengakhiran suku bunga murah akan berpotensi menjadi katalisator pelarian modal keluar (capital outflows).

Sebagaimana kita ketahui bersama, membaiknya perekonomian di Amerika mengakibatkan dilakukannya penghentian program ekspansi moneter atau quantitaive easing (QE), yang disebut tapering off, yang menyebabkan tertariknya uang dari pasar dunia, uang tersebut banyak masuk ke emerging countries, termasuk Indonesia.

Kedua, dari sisi internal, defisit transaksi berjalan akibat negatifnya neraca perdagangan yang disumbangkan oleh tingginya impor dalam beberapa waktu terakhir, apabila tidak dikendalikan, juga dapat berpotensi memberi sentimen negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun terakhir bagi Indonesia telah mendorong tingginya daya beli masyarakat, sehingga tingkat permintaan pun semakin meningkat, dengan terus tumbuhnya kelas menengah (growing middle class income) di Indonesia.

Tingkat permintaan (demand) yang tinggi tentunya membutuhkan pasokan

22

OPINI INDONESIA 023

(supply) yang memadai. Penanganan pada sisi pasokan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat terus diarahkan menuju ke titik keseimbangan. Untuk itu tidak ada pilihan lain, kecuali terus memperbaiki kinerja produksi guna menjawab semakin meningkatnya konsumsi rumah tangga

sebagai tulang punggung menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menekan impor konsumsi rumah tangga, seperti pemenuhan kebutuhan pokok serta industrialisasi menjadi prioritas utama guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan, agar terlepas dari

Optimistis Tatap Tahun 2014:

Pemerintah Prediksi Ekonomi Tumbuh 6 Persen Dua mesin pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan investasi yang masih tinggi pada 2014.

M

eskipun Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 berada pada kisaran 5,3% - 5,% atau melambat jika dibandingkan pertumbuhan tahun ini sebesar 5,7%, pemerintah justru merasa optimistis dalam menatap tahun depan. “Pemerintah tetap berupaya pertumbuhan ekonomi 2014 tetap terjaga tinggi dan tidak serendah seperti proyeksi IMF dan Bank Dunia. Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 % pada tahun 2014,� kata Prof. Firmanzah Ph.D, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan,

saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/12) siang.

Firmanzah mengatakan, dua mesin pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan investasi yang masih tinggi pada 2014.

Belanja Pemilu 2014 misalnya, menurut Firmanzah, diprediksi akan memberikan kontribusi 0,3-06% pada pertumbuhan ekonomi 2014. Sementara trend investasi langsung baik PMDN dan PMA juga masih tinggi. Sedang konsumsi rumah tangga setelah inflasi yang dapat dikendalikan di bawah 8,5% pada 2013, akan dapat menjadi modal menjelang 2014.

Adapun terkait dengan stabilitas dan keamanan sepanjang Pemilu 2014, Fir-

defisit transaksi berjalan, disinilah pentingnya upaya ekstra keras dan sinergitas dari para pemangku kepentingan untuk dapat terus menekan permintaan dan menyeimbangkan posisi supply-demand agar tidak menggerus fundamental ekonomi nasional.

manzah meyakinkan akan terus dijaga. “Kalau Indonesia sukses di Pemilu 1999, 2004 dan 2009, maka kita dapat optimistis Pesta Demokrasi 2014 akan berjalan dengan baik. Ini modal bagi pertumbuhan ekonomi,� ujar Firmanzah.

Mengenai proyeksi Bank Dunia dan IMF yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014, menurut Firmanzah, hal itu karena hanya didasarkan pada melemahnya harga komoditas sehingga menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Alasannya, menurut Bank Dunia sebagian ekspor Indonesia adalah ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. “Harga kedua komoditas tersebut diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan hingga dua tahun ke depan atau berada dalam posisi stagnan,� jelas Firmanzah.

Hal lain yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah masalah defisit neraca transaksi berjalan.

Ini disebabkan tingginya impor minyak & barang konsumsi Indonesia, yang tidak saja membuat pelambatan ekonomi tapi juga berdampak pada pelemahan rupiah. n SKAB

Disamping itu, penanganan permasalahan energi nasional perlu terus diupayakan, utamanya dalam mendukung suksesnya percepatan program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, mengingat kebutuhan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional terus mengalami kenaikan hingga 8 persen per tahun.

Dengan penambahan kebutuhan energi tersebut , diperkirakan 2014 kebutuhan BBM Indonesia mencapai 120 juta barel per tahun dan 165 juta barel per tahun pada 2015.

Indonesia tiap harinya harus impor 500 ribu barel atau 60-70 juta dolar per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional Bauran Kebijakan Adaktif Dalam menghadapi berbagai risiko perkembangan ekonomi global 2014 dan mengantisipasi ketidakpastian yang ada, pemerintah RI telah memformulasikan berbagai bauran kebijakan ekonomi yang bermuara kepada upaya menghadapi risiko perkembangan ekonomi global, sekaligus memastikan mesin ekonomi tetap berjalan dan tumbuh.

Bauran kebijakan tersebut antara lain ditempuh dalam menata ekspor impor dan kebijakan terkait investasi yang berisikan penyederhanaan proses mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) serta kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi importir.

Pengetatan fiskal dan moneter, ditempuh sebagai upaya untuk memberikan ruang gerak yang cukup dalam memper-

tahankan stabilitas dan fundamental perekonomian nasional. Selain itu pengetatan defisit juga tercermin dari desain defisit fiskal APBN dari 2,4 persen menjadi 1,69 persen pada tahun 2014.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,5%. Kedua kebijakan pengetatan ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan defisit transaksi berjalan sehingga dapat mencapai titik keseimbangan baru yang relatif stabil.

Upaya stabilitas ekonomi tersebut, diarahkan untuk menahan laju pertumbuhan yang terlalu inggi agar tidak terjadi pemanasan ekonomi (overheating) seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya.

Disadari pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi domestic (consumption-led growth). Kebijakan menahan laju pertumbuhan yang ditempuh oleh Pemerintah diharapkan dapat mengatasi defisit transaski berjalan dan secara berkesinambungan dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional.

Upaya sungguh-sungguh terus diupayakan pemerintah RI dalam memperbaiki defisit neraca perdagangan, Konsumsi BBM subsidi juga terus dikendalikan melalui kebijakan pengendalian BBM subsidi, sehingga neraca migas dapat menemukan titik keseimbangan yang relatif stabil.

Selain menekan importasi, otoritas fiskal juga memberikan tax allowance bagi industry menengah agar dapat berkembang dan meninggalkan rezim ekspor komoditas menjadi ekspor barang bernilai tambah.

Pilihan Strategi Prioritas Pasar dalam negeri Indonesia masih tetap menjanjikan bagi pengembangan size ekonomi di tahun 2014, proyeksi demografi kita menunjukkan semakin banyak manusia produktif sebagai bonus demografi.

Kelas menengah Indonesia yang terus tumbuh, sejatinya merupakan potensi dahsyat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya kelas menengah menjadikan konsumsi domestik (demand) yang sangat kuat, sehingga perlu diikuti dengan upaya meningkatkan pasokan (supply) yang bersumber dari dalam negeri.

Kita tentunya berharap upaya meningkatkan pasokan (supply) yang bersumber dari dalam negeri dapat terus ditingkatkan OPINI INDONESIA 023

23

TRANSPORTASI EKONOMI

“Sektor transportasi dan termasuk jasa profesi seperti bidang kedokteran adalah sector yang diperkirakan berat bagi pengusaha nauntuk menyehatkan neraca sional untuk bersaing, karena duatransaksi sector perdagangan, dengan meminimalisir imitu masih kurang mementingkan arti pelaportasi pangan dan konsumsi domestik yanan bagi konsumen atau masyarakat,” lainnya. katanya.

Gejolak harga sembako sepanjang Tetapi, menurut dia, kalau mau dibenahi rentang 2013 seyogyanya memberikan mulai sekarang secara serius, bisa jadi Inpelajaran berharga sekaligus pemicu bagi donesia malah unggul karena sumber daya kita untuk mengutamakan kedaulatan manusia (SDM) Indonesia sebenarnya bapangan, dengan mengenjot produksi dan gus. Untuk pembenahan, kata dia, memang produktivitas pangan yang berasal dari diperlukan peran besar pemerintah karena dalam negeri, berbagai komitmen telah masalah itu sangat berkaitan dengan redihasilkan, tinggal bagaimana eksekusi gulasi. ditingkat lapangan, ketergantungan impor “Jangan lagi persyaratan perizinan berharus dikurangi. belit Di dan sisi mahal. sekarang pemelainSaatnya pengembangan industri rintah dan pengusaha saling berkonsultasi pengolahan perlu terus ditingkatkan ekdan bersama-sama menyusun kekuatan spansinya pada berbagai sektor sehingga untuk MEA yang tinggal dua dapatmenghadapi menjadi alternatif pilihan strategi tahun lagi,” katanya.pertumbuhan ekonomi untuk menjamin Indonesia di tahun 2014 mendatang. Hal 70ini PERSEN PERTANIAN DALAMmeningsangatEKPOR strategis seiring dengan BENTUK katnyaMENTAH konsumsi masyarakat, maka kebuKementerian Pertanian mengungkapkan tuhan akan barang-barang hasil industri hingga saat ini sekitar 70 persen dari ekspor juga meningkat. produk pertanian nasional, seperti biji koTerbukanya sekat-sekat perdagangan pi,dapat kakao,menjadi karet, CPO, masih dalam bentuk peluang sekaligus ancaprimer atau kita produk sehingga timan bila tidakmentah, siap menghadapinya, dak memiliki nilai produk tambah impor pengolahan. membanjirnya bila tidak Staf Ahli Menteri Bidang Invesdiantisipasi hanyaPertanian akan menjadikan Indotasinesia Pertanian Prabowo Respatiyo menjadi pasar bagi negaraCaturrolain yang so kontra di Jakarta, Rabu, mengatakan, ini produktif dengan upayaselama menjamin pertumbuhan Indonesia. hasil nilai tambah dariekonomi proses pengolahan Kebijakan pemerintah dengan pembepertanian Indonesia lebih banyak dinikmati rian insentif untuk industri strategis yang negara lain yang mengimpor bahan baku bersifat “substitusi impor” kita dan “promosi dari Indonesia.

“Sementara banyak ekspor” harus dapat dimanfaatkan secara mengimpor produk-produk olahan pertaoptimal oleh dunia selain usaha rawan guna terhaditransnian.

Kondisi tersebut formasikan dalam nilai dap fluktuasi harga yangmeningkatkan sangat merugikan INDONESIA 016 1224 OPINI OPINI INDONESIA 023

petani, Indonesia juga tidak dapat menikmati nilai tambah dari produk pertaniannya,” katanya ketika mewakili Menteri Pertambah sekaligus konstribusi dalam tanian Suswono saat membukanyata “Forum Inmemperbaiki neraca perdagangan dan vestasi Pertanian 2013”. menjaga pertumbuhan ekonomi IndoneMenurut dia, apabila 50 persen dari prosia. duk primer pertanian Indonesia dapat dioDengan semakin membaiknya ekonolah di dalam negeri, maka banyak keuntumi negara-negara maju pada tahun 2014 ngan yang dapat diperoleh antara lain memaka semakin terbuka pasar ekspor yang ningkatnya sumber pendapatan negara dan harus kita jadikan peluang antara lain pajak, menekan pengangguran, berkemdengan menitikberatkan pengembangan bangnya usaha pertanian “on farm” tumekonomi kreatif, melakukan diversifikasi buhnya pusat ekonomi baru dan mening-

katkan data beli masyarakat.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Pengolahan dan produk ekspor yangDitjen bernilai tambah, tidak Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Jamil hanya ekspor komoditi semata.

Musanif meningkatHal inimenyatakan diyakini akanuntuk mampu memberikannilai konstribusi terhadap pertumbuhan kan tambah pengolahan hasil pertaniekonomi Indonesia 2014 sekaligus meman, pemerintah meningkatkan upaya pebangun daya industri tahan terhadap goncangan ngembangan pengolahan komoeksternal, mengandalkan ekspor komoditi, ditas pertanian. terbukti sangat rentan terhadap fluktuasi Dia mengakui, selama ini industri pengohargaproduk-produk serta dinamika pertanian perkembangan lahan masihkonterstelasisehingga ekonomimenjadi global. salah satu kendala batas Upaya memperbaiki neraca perdaganuntuk meningkatkan ekspor dalam bentuk gan dengan mengurangi importasi dan produk olahan.

“Melalui kegiatan Forum menaikkan nilai tambah produk-produk Investasi Agribisnis ini kami ingin memIndonesia akan semakin bermakna bila promosikan investasi di bidang industri diikuti dengan dukungan ujarnya. percepatan pengolahan hasil pertanian,” pembangunan infrastruktur yangnantinya berkonDengan demikian, lanjutnya, stribusi dalam mewujudkan konektivitas ekspor komoditas pertanian nasional bisa nasional, menekan logistik guna lebih berimbang antarabiaya produk mentah demeningkatkan daya saing. ngan produk olahan bahkan diharapkan letentunya peningkatan bih Kita meningkat.

Padaberharap kesempatan itu, Jamil daya saing tersebut, Indonesia dapatPertaterus juga menyatakan, Forum Investasi menjadi visi kita bersama dan dijadikan nian merupakan ajang bagi pemerintah daeskala prioritas dengan dukungan penuh rah untuk menyebarluaskan informasi semua pemangku kepentingan, guna mengenai potensi dan peluang sector agrimemenangkan kompetisi ekonomi tahun bisnis dan agroindustri di wilayahnya.

2014, sekaligus menggerakkan mesin perSelain itu, juga kebijakan, peraturan dan tumbuhan ekonomi bagi kejayaan bangsa insentif-insentif yang diberikan kepada madan negara, dengan semangat optimisme syarakat luas terutama calon investor baik kita songsong 2014, terbang tinggi Gardalam maupun luar negeri. “Dengan deudaku. mikian diharapkan mampu menarik minat calon investor tersebut untuk menan Asisten Staf Khusus Presiden bidang namkan di Indonesia,” katanya.

Ekonomimodalnya dan Pembangunan RAYMOND/DBS

Hukum Korupsi | Indeks Korupsi

Indeks Korupsi Indonesia:

Peringkat 114 dari 177 Negara Setiap tahun Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Pada tahun 2013 ini, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur.

D

i tahun 2013, secara global terdapat enam (6) negara yang memiliki skor tertinggi.

Negara-negara tersebut adalah Denmark (91), Finlandia (91), Selandia Baru (89), Swedia (89), Norwegia (86), dan Singapura (86). Negara dengan skor terendah terdapat 5 negara yaitu; Sudan Selatan (14), Sudan (11), Afghanistan (8), Korea Utara (8) dan

Somalia (8).

Pada tahun 2013 ini, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur.

Negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia adalah Mesir (32).

Skor Indonesia sedikit lebih baik dari Albania (31), Nepal (31), Vietnam (31), dan sedikit lebih buruk dari Ethiopia (33), Kosovo (33), dan Tanzania (33).

Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura (86), Hongkong (75), Taiwan (61), Korea Selatan (55), dan China (40).

Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) dan Thailand (35). Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26) dan Myanmar (21).

Meskipun skor CPI 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia OPINI INDONESIA 023

25

INDEKS koRuPSI

menjadi 114 dari 177 negara.

Skor CPI Indonesia selama dua tahun diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain optimisme publik dan keberhasilan KPK dalam upaya penegakan hukum memberikan warna lain. Upaya penegakan hukum di bidang korupsi politik dan korupsi di sektor strategis justru menguak tabir stagnasi tersebut.

Dalam satu tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus korupsi sektor hukum di Mahkamah Konstitusi (Akil Muchtar) dan Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk), Korupsi di Kepolisian (Djoko Susilo), Korupsi di Kejaksaan (Sistoyo); Korupsi di sektor politik (Nazaruddin, Waode Nurhayati, Zulkarnain Djabar, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng); dan Korupsi di sektor bisnis (Rudi Rubiandini, Ahmad Fatanah dan Hartati Murdaya).

Temuan Global Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan pengalaman masyarakat. Parlemen menduduki peringkat kedua terkorup (setelah Kepolisian) dari 12 lembaga publik yang dinilai. Sementara partai politik berada pada peringkat ke-4 terkorup. Fakta dari CPI 2013 dan GCB 2013 menunjukkan bahwa pemerintahan SBY belum optimal dalam mendorong program Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Stranas PPK belum menyentuh sektor politik dan sektor-sektor strategis lainnya seperti peradilan dan lembaga pelayanan publik.

Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik ko-

26

OPINI INDONESIA 023

rupsi dan suap masih tinggi di lembagalembaga publik. Di Indonesia, GCB 2013 menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan.

Maraknya praktik korupsi dan suap di

lembaga publik secara tidak langsung mengancam Sistem Integritas Nasional (SIN).

SIN tidak akan berjalan efektif saat upaya penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi sering terganggu oleh problem politik. Pemerintah harus lebih keras lagi mendorong implementasi Stranas PPK sebagai bagian dari penerapan ratifikasi UNCAC. Pemerintahan SBY-Boediono harus dapat memastikan dampak program antikorupsi di penghujung kepemimpinannya juga keberlanjutan Stranas PPK 2012-2025 sebagai program jangka panjang.

Tahun 2013-2014 sebagai tahun politik dan transisi kekuasaan harus menjadi momentum pembenahan besar di ranah politik. Partai politik dan para kandidat calon anggota parlemen juga presiden/ wakil presiden harus mengedepankan nilai integritas sebagai orientasi lembaga politik yang lebih bermartabat. Hal ini untuk menjawab harapan masyarakat yang tinggi terhadap integritas dan antikorupsi.

Juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang kini terpuruk. n TII/ED

Korupsi Adalah Akar Masalah “Tidak ada perubahan yang signifikan selain dengan membengkaknya APBN”

W

akil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari mengatakan bahwa akar segala masalah yang terjadi di Indonesia adalah korupsi.

“Korupsi adalah akar masalah dan penyebab utama segala problematika di negara kita ini,” ujar Hajriyanto dalam diskusi perihal kepemimpinan nasional di gedung MPR RI Jakarta, November lalu.

Hajriyanto memaparkan segala masalah

seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, hingga infrastruktur yang tidak berkembang di Indonesia, disebabkan oleh korupsi yang sudah melintasi trias politika dan menyebar ke berbagai kalangan seperti penyakit menular.

Lebih lanjut Hajriyanto menjelaskan bahwa korupsi juga merupakan penyebab tidak berkembangnya infrastruktur secara merata di Indonesia.

Hajriyanto mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia mengalami pembengkakan hampir sepuluh kali lipat pada tahuntahun terakhir. Dia mengakui bahwa untuk mendapatkan pembangunan yang maksimal memang membutuhkan dana yang besar.

“Saya tahu itu, tapi sekarang nyatanya mana? Tidak ada perubahan yang signifikan selain dengan membengkaknya APBN,” tandas Hajriyanto. n ANT/ED

KORUPSI 2013

Semarak Korupsi 2013 Inilah beberapa orang dan peristiwa seputar kasus korupsi selama 2013. Beberapa diantaranya sudah divonis.

KPK juga menangkap Susi. Baik Akil, Chairun Nisa, Cornelis, Hambit, Tubagus, dan Susi kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap-menyuap.

Selain kasus suap, KPK juga menjerat Akil dengan pasal pencucian uang. Terkait kasus pencucian uang tersebut, KPK kemudian menyita sejumlah aset atau harta kekayaan milik Akil.

Anas Urbaningrum KPK menetapkan Anas tersangka penerima gratifikasi terkait proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor pada 22 Februari 2013. Kala itu, Anas masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anggota DPR. KPK juga langsung mencegah Anas bepergian keluar negeri untuk kepentingan penyidikan. Keesokan harinya, Anas langsung mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Andi Mallarangeng

Ahmad Fathanah

Akil Mochtar

Orang ini memang bukan pejabat, tapi kasus suap yang menjeratnya mengguncang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ahmad Fathanah ditangkap KPK pada 29 Januari 2013 di kamar sebuah hotel di Jakarta bersama seorang mahasiswa bernama Maharani Suciono.

Fathanah kemudian diketahui sebagai orang dekat Luthfi Hasan Ishaaq yang kala itu menjabat sebagai Presiden PKS. Dari tangan Ahmad Fathanah, KPK menyita uang 1 miliar rupiah yang diduga berasal dari PT Indoguna Utama.

KPK menduga, uang itu akan diserahkan ke Luthfi untuk mengurusi proses pengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu.

Fathanah kemudian divonis 14 tahun bui dan wajib membayar uang denda 1 miliar rupiah. Majelis hakim juga menetapkan sebagian harta Fathanah dirampas untuk negara karena dia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penangkapan Akil merupakan pukulan telak bagi dunia hukum. Akil yang tengah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK di rumah dinasnya, 2 Oktober 2013.

Dia ditangkap bersama anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau.

KPK menduga, Akil menerima uang 3 miliar rupiah dari pengusaha itu untuk memuluskan jalan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Hambit Bintih di perkara sengketa pilkada.

Kasus ini tak berhenti di situ saja. KPK kemudian mengembangkan kasus dengan menangkap pengusaha lainnya, Tubagus Chaeri Wardana di kediamannya di Jakarta di malam yang sama. Tubagus diketahui adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

KPK menduga Tubagus mengalirkan uang 1 miliar rupiah kepada Akil melalui pengacara Susi Tur Andayani terkait perkara sengketa pilkada Lebak, Banten.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ditahan pada 17 Oktober 2013 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012. Andi diduga bertanggung jawab pada penyelewangan yang merugikan negara di proyek P3SON di Hambalang, Bogor.

Andi selaku menteri harus mempertanggungjawabkan sejumlah proses yang melanggar undang-undang dalam proyek bernilai total 2,5 triliun rupiah itu. Andi ditahan di Rutan KPK. Angelina Sondakh Pada 10 Januari 2013, politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara gara-gara menerima suap terkait anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga OPINI INDONESIA 023

27

KONFLIK PILGUB KELAPA SAWIT KORUPSI 2013

Ingatkan Masa Jabatan Komisoner KPU Lampung

serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga memerintahkan Angie membayar uang denda 250 juta rupiah. Namun, dalam vonis ini, Majelis hakim tidak memerintahkan Angie membayar uang pengganti.

Soal masa jabatan komisioner Vonis bagi mantan Putri Indonesia itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin berat yang saat di akan tingkathabis Mahkamah Lampung pada 23 September 2013, Ketua Agung (MA).

Pada 18 November 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Majelis Hakim Kasasi memvonis mantan Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat bekerja anggota Badan Anggaran itu 12 tahun sesuaiSelain aturan penjara. itu, perundang-undangan.

Angie juga diperintahkan membayar uang pengganti nyaris 40 miliar rupiah. Bila tidak mampu membayar uang pengganti ini dalam waktu yang ditentukan, Angie harus mendekam lagi lima tahun penjara.

Budi Mulya Mantan Deputi IV Bidang Pengelolaan Moneter Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya ditahan KPK pada 15 November 2013. Dia terjerat kasus korupsi penggelontoran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Budi yang ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu itu kemudian ditahan di Rutan KPK. eski itu urusan KPU (periodisasi KPU Lampung, Red), menyangkut Dada Rosada masa jabatan KPUD,Wali KPU PusatKota agar tetap berpegangBandung pada perundangperiode undangan,” kata Jimly di2003-2013 Jakarta, beberapa ini waktu lalu. ditetapkan seDiketahui, Jimly pernah bagaimelontarkan tersangka wacana Pilgub Lampung pada mundur pada 2029 Juni 2013 15. Ketika menjadi pembicara oleh pada KPK.sebuah Kasus diskusi politik di Bandarlampung beberapa yang menjerat waktu lalu, mantan ketuaDada Mahkamah RosadaKonitu stitusi (MK) pengembangan ini menegaskan,dari agar operasi Pilgub merupakan Lampungtangan legitimate tak Ketua rawanPengadigugatan, tangkap atasdan Wakil dimundurkan saja pelaksanaannya pada lan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahy2015. ono, 22 Maret 2013.

Lalu, bagaimana keabsahan jabatan KPU Setyabudi sendiri ditangkap karena Lampung jika pilgub mundur pada 2015 menerima suap terkait perkara korupsi seperti saran Jimly? Ditanya begitu, Jimly

M

8 28

OPINI INDONESIA 019 OPINI INDONESIA 023

dana bantuan sosial (bansos). Dari operasi itu, KPK menyita uang 250 juta rupiah.

Tak hanya Dada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Djoko Susilo Eks Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri ini divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, masa jabatan KPU adalah kewenapada Selasa 3 September 2013.

Djoko juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah ngan KPU Pusat dan tetap sesuai aturan. subsider enamKPU bulan kurungan. ’’Pokoknya harus bekerja sesuai atutersangkut korupsi pengadaan ranDia hukum, bekerja sesuaipada bunyi undangalat simulatorBila SIM. Tak hanya itu, pengaundangnya. melanggar, tentunya itu dilan juga menilai Djoko terbukti mencuci (perpanjangan jabatan KPU, Red) tidak meuang hasil korupsinya. pencucian miliki kekuatan hukum,”Untuk ujarnya. uang ini, Hakim memerintahkan Sebelumnya, Komisioner KPU Pusat agar Ferharta sejumlah Rp. 54.625.540.129 dan 60 ry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, KPU ribu dolar AS dirampasPilgub untukLampung negara. ditetap mengupayakan Di pada tingkat banding, 19 Desember 2013, gelar tahun ini. Karena itu, pihaknya hukuman Djoko diperberat menjadi un18 telah memplenokan dan memutuskan tahun.

Uang dendamasa punjabatan naik dari 500 tuk memperpanjang komisiojuta KPU rupiah menjadi hingga 1 miliardilantiknya rupiah dan ner Lampung beberapa harta Djoko punhingga tetap dirampas gubernur terpilih.

Hanya, kemarin untuk negara.

KPU Pusat belum menerbitkan SK perpanjangan tugas KPU Lampung. Ferry menam-

bahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan KPU Lampung berakhir pada 23 September 2013. “Mau last minute, kita bisa terbitkan.

Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan mereka,” ungkapnya.

DEMO PRO KONTRA Sementara itu, aksi unjuk rasa pro dan kontra Pilgub 2013 terus berlanjut. Di Jakarta, perwakilan dari Rakyat Lampung Menggugat (RLM) bertemu Komisioner KPU Pusat Ida Budiarti sekitar satu jam di kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin (10/9) siang. Koordinator RLM Edi Agus Yanto menyampaikan dukungan moral kepada KPU Pusat. Yakni untuk menginstruksikan KPU lampung agar konsisten melakukan semua tahapan pilgub.

Perwakilan RLM juga menyampaikan masukan terkait langkah-langkah strategis yang harus dilakukan KPU Pusat dalam menyelesaikan Emir Moeis kasus Lampung. Masukan tersebut di antaranya melakukan koordinaPolitisi kawasi intensif dengan Mendagri Gamawan Fakan PDI Perjuanuzi dan DPR RI . Sehingga,gan Mendagri memini ditahan berikan solusi terobosan. KPK Misalnya padadengan 11 Juli memberikan dana talangan melalui Pu2013 di KPU rumah sat. Selain itu, kata dia, RLM juga menyamtahanan KPK paikan masukan untuk melakukan langkah cabang Pomdam hukum melakukan gugatan ke Mahkamah Guntur, Jakarta Konstitusi (MK) terkait perbuatan Selatan. guberEmir nur Lampung yangkorupsi menghalang-halangi adalah tersangka proyek Pempilgub. melaksanakan bangkit Serta Listriktidak Tenaga Uap (PLTU) dikewaTarajibannya dalam hal penganggaran. han, Lampung tahun 2004. Emir ditahan Sementara, Ida Budiarti menyampaikan setelah pemeriksaan perdananya sebagai bahwa akar masalah Pilgub Lampung adalah tersangka, 11 Juli lalu, selama 20 hari. tidak good sebagai will daritersangka Mendagri.kasus UnDiaadanya ditetapkan tuk itu KPU akanSelaku melakukan upayaitu pada 26 Pusat Juli 2012. penyelenggupaya agar Mendagri melakukan good will. ara negara, Emir diduga menerima hadiah Termasuk melakukan gugatan hukum di atau janji terkait proyek PLTU itu.

MK. ’’Kami sedang mempelajari dengan baik pelanggaran hukumnya,’’ jelas Ida dalam Hartati Murdaya rilis tersebut. Aksi demo kontra P e nPilgub g u s a20ha 13 dilancarkan Gerakan Masyarakat yang juga Lammanpung Bersatu (GMLB) dan Front Aksi Anti tan anggota Gratifikasi (Fagas). Dua LSM ini kembali meDewan Pembina nuntut lima komisioner KPU Lampung unPartai Demokrat tuk turun dan menanggalkan jabatannya. ini divonis 2 taKoordinator aksi Heri Burmelli mengatahun 8 bulan pada kan, KPU Lampung lebih4 mementingkan Februari 2013. kepentingan individu ketimbang kolektif.

Dia terbukti ikut Itu dibuktikan dengan sikap KPU Lampung menyuap Amran Batalipu, Bupati Buol, yang membodohi Sulawesi Tengah. dan membohongi rakyat.

RAYMON/ RDR/DBS

KEHUTANAN

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mewajibkan Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) itu membayar uang denda sebesar 150 juta rupiah subsider 3 bulan.

Hartati terbukti menyetujui pemberian uang sebesar 3 miliar rupiah untuk Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu terkait pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Dalam kasus ini, Amran divonis lebih berat, yakni 7,5 tahun penjara karena terbukti menerima 3 miliar rupiah dari Hartati. Dia juga diwajibkan membayar uang denda 300 juta rupiah. Vonis ini tak berubah di tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Mei 2013.

Luthfi Hasan Ishaaq Pimpinan PKS ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Januari 2013 terkait pengurusan impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama.

Di hari itu yang sama, KPK memanggil paksa Luthfi.

Keesokan harinya, Luthfi ditahan selama dua puluh hari pertama di rumah tahanan KPK cabang Guntur, Jakarta Selatan. Luthfi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi Kementerian Pertanian.

Luthfi kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Luthfi divonis 16 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan mencuci uang hasil kejahatan. Vonis ini dibacakan tepat pada perayaan antikorupsi sedunia, 9 Desember 2013. Selain itu, Luthfi juga harus membayar uang denda 1 miliar rupiah dan merampas sejumlah aset milik Luthfi untuk negara.

Luthfi terbukti menerima uang 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Limah, melalui Fathanah. Maria mengajukan tambahan kuota impor daging sapi ke Kementan dan menjanjikan total 40 miliar rupiah apabila penambahan kuota impor perusahaannya disetujui Kementan.

Kasus ini juga ikut menyeret sejumlah petinggi PT Indoguna Utama sebagai tersangka, termasuk diantaranya adalah Maria Elizabeth Liman.

Di desa-desa sekitar kawasan register 45, kondisi masyarakat tetap seperti biasa. Namun melalui aparat desa setempat, seperti di Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Iwan, mengatakan warga sudah diberitahu kondisi dan rencana penertiban ke warga.

“Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi kita sudah sampaikan ke warga untuk waspada,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji belum juga melakukan tindakan terhadap para perambah. Tim yang berjumlah 394 orang itu telah berada di Mesuji sejak Sabtu (20-7) itu menghabiskan Rp248 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh Lampost uang itu dikeluarkan untuk satu anggota tim terpadu itu diberi uang saku Rp150 ribu. Ditambah uang makan Rp60

HUKUM

Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, atas dugaan terlibat kasus korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan senilai Rp 9,9 miliar.

W

Muhammad Nazaruddin irman, yang telah ditetapkan Sejak 2011, sebagai tersangka, ditahan seNazaruddin telah dua kali mangkir dari sudah masuk panggilan jaksa penyidik.

“Kadaftar koruptor mi jemput tersangka dari ruyang menghiasi mah sakit tempat dia dirawat,” kata Asispemberitaan ten Pidana Khusus Kejaksaan LammediaTinggi massa. pung, Teguh, Senin, 22Hingga Juli 2013. 2013, Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, mantan Bendatim dokter memeriksa kesehatan Wirhara Umum Partai Demokrat ini masih man.cerita.

Ia dirawat di Rumah Sakit Immanuel punya Bandar Lampung empat hari lalu.

Pada 23 Januarisejak 2013, Mahkamah Usai dinyatakan sehat, tim penyidik langAgung (MA) memperberat hukuman sung memboyong Wirman ke Rumah Nazaruddin menjadi 7 tahun. SebelumTahanan Way Hui, Bandar Lampung, denya, Nazaruddin hanya divonis 4 tahun ngan mobil tahanan jaksa yang sudah siap 10 bulan penjara di pengadilan pertama. sejak itu, pagi.MA “Kami menilai tersangka tidak Selain mewajibkan Nazaruddin kooperatif karena sering mangkir dari membayar uang denda 300 juta rupiah. pemeriksaan,” ujar Teguh.

Di tahun 2013, istri Nazaruddin juga Wirman dinilai bertanggung-jawab atas divonis bersalah karena terlibat korupsi. penggelembungan harga alat kesehatan Neneng Sri Wahyuni divonis enam tahun pada tahun anggaran lalu. Kasus terpenjara dan denda 3002012 juta rupiah karena sebut merugikan negara hingterbukti melakukankeuangan korupsi proyek penga Rp Pembangkit 5,5 miliar lebih. gadaan Listrik Tenaga Surya Pengadaan kesehatanPengembanberupa alat (PLTS) di Ditjenalat Pembinaan suntik hingga tempat tidur pasien yang gan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

28

OPINI INDONESIA 018

(P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Transmigrasi tahun 2008. dan Belanja Negara (APBN) itu digelemPengadilan Tipikor Jakarta juga memerbungkan hingga dua kali lipat dari harga intahkan Neneng membayar uang pengsebenarnya. “Harga alat kesehatan yang ganti sebesar 800 juta rupiah. dibeli penuh kejanggalan dan tidak wajar.

Kami masih terus melengkapi berkas peRatu Atut Chosiyah meriksaan untuk kemudian dilimpahOrang nomor kan ke pengadilan,” ucap Kepala Seksi 1 di Banten ini Penerangan Hukum Kejati Lampung akhirnya terseret Heru Widjatmiko. pusaran kasus Sementara itu, Wirmanadiknya, yang digiring Tubagus ke mobil tahanan memilihChaeri. bungkam.

RatuDia Atut tampak lemah saat sejumlah petugas ditetapkan kesebajaksaan menggiringnya kegai mobil tahananSetersangka, dari ruang perawatan. lasa 17 Desember Sebelumnya jaksa juga Rid2913, karena diduga ikutmenahan menyuap Akil wan Winata, 48 tahun, pemilik sekaligus Mochtar.

Direktur PT. yang Magnum Global sakit Mandiri.

Ratu Atut dikabarkan kemuPerusahaan milik Ridwan itu memasok dian diperiksa sebagai tersangka pertama ratusan jenis alat 20 kesehatan ke 28 pusat kali pada Jumat Desember 2013.

Hari kesehatan masyarakat di Kota Bandar itu juga, Ratu Atut ditahan di Rutan PonLampung.

“Dia membeli alat-alat jesehadok Bambu, Jakarta Timur. tanRatu itu dari perusahaan pemasok deAtut16kemudian mengajukan penngan harga yang sudah di namun mark-up,”ditolak tuangguhan penahanan, tur KPK.Heru Tak memaparkan. patah arang, Ratu Atut melalui ANT pengacara kemudian mengajukan permo-

OPINI INDONESIA 023

29

ribu. D luruh Dan tuk op (pene gister hun 2 (Keme oleh M Rp2,1

KORUPSI 2013 gah oleh KPK lantaran diduga ikut terseret kasus suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

Susno Duadji

honan tahanan kota.

Rudi Rubiandini KPK menangkap tangan Rudi kala dia menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Selasa malam 13 Agustus 2013.

KPK menduga Rudi menerima suap 700 ribu dolar AS dari bos PT Kernel Oil Simon G Tanjaya.

Pada Kamis 19 Desember 2013, Pengadilan Tipikor memvonis Simon selama 3 tahun bui karena terbukti menyuap Rudi.

Selain hukuman penjara, mejelis hakim juga menjatuhkan pidana denda 200 juta rupiah kepada Simon. Apabila tidak dibayar, Simon harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 3 bulan.

Majelis Hakim menilai bahwa Simon terbukti menyuap Rudi untuk memenangkan Fossus Energy dalam proses lelang di SKK Migas.

Rusli Zainal Rusli ditetapkan sebagai tersangka penyuap anggota DPRD terkait Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak

30

OPINI INDONESIA 023

PON Riau, Jumat 8 Februari 2013.

Selain itu, Rusli juga dijerat dengan kasus Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Palelawan, Riau. Dalam kasus ini sejumlah anggota DPRD Riau ikut terseret dan ditangkap.

KPK kemudian menahan Rusli pada 14 Juni 2013 di rumah tahanan kelas I cabang KPK. Subri KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Subri bersama petinggi PT Pantai Aan, Lusita Ani Razak pada Sabtu 14 Desember lalu. Dari tangan kedua tersangka, KPK menyita uang US$ 16.400 atau setara 190 juta rupiah.

Kasus ini menyeret nama Bambang W Suharto, Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. Lusita disebut-disebut sebagai anak buah Bambang.

KPK mencegah Bambang dan beberapa orang lainnya bepergian keluar negeri selama 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumah Bambang di Jalan Intan No 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2013.

Politikus yang juga pengusaha itu dice-

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini akhirnya bisa dieksekusi Kejaksaan Agung dan dimasukkan ke bui, Kamis malam 2 Mei 2013. Sebelumnya, Susno sempat menolak dieksekusi.

Susno merupakan terpidana 3,5 tahun karena menerima uang sogokan 500 juta rupiah untuk mempercepat penyidikan pada kasus yang menyangkut PT Salmah Arowana. Susno juga dinyatakan bersalah karena terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat pada 2008 sebesar 4 miliar rupiah saat menjabat menjadi kepala polisi daerah Jawa Barat.

Susno akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan klas 2 A Pondok Rajek, Cibinong.

Zulkarnaen Djabar Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Mei 2013. Dia bersalah karena ikut korupsi dalam pengadaan Alquran.

Dalam kasus ini, anak Zulkarnaen bermnama Dendi Prasetya juga ikut dibui selama 8 tahun. Majelis Hakim menyatakan mereka terbukti telah menerima suap senilai 4 miliar rupiah, serta terlibat dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran pada tahun 2011 senilai 20 miliar rupiah dan pengadaan laboratorium komputer senilai 31 miliar rupiah.

Selain uang denda, bapak anak itu diwajibkan mengganti uang negara yang telah dikorupsi sebesar masing-masing 5,745 miliar rupiah. n VIVA/ED

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 023

31

32

OPINI INDONESIA 023