Edisi 24 opt

BATAL LAGI : PILGUB LAMPUNG MAKIN TAK JELAS

EKONOMI DI TAHUN POLITIK

2014

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

EDISI 024 | TAHUN III | 2014

UU PEMILU INKONSTITUSIONAL MK bermain api. UU Pemilu diputus bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Tapi Pemilu 2014 yang akan digelar dinyatakan tetap konstitusional.

Rp 35.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 024

karikatur

Pendiri Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd

J

O

k

E

S

Editor sebuah koran dituntut untuk minta maaf oleh anggota parlemen karena artikel yang dimuat berjudul “Setengah Anggota Parlemen Korupsi”.

Di edisi berikutnya sang editor minta maaf dengan mengganti judul artikelnya dengan “Setengah Anggota Parlemen Tidak Korupsi!”

dengan menguburkan para penumpang bus di tempat itu juga.

Sehari kemudian polisi datang ketempat kejadian lalu menanyakan ke para penduduk setempat.

Polisi: “Kemarin ada kecelakaan bus rombongan politikus, bagaimana dengan penumpangnya, apakah masih ada yang hidup?”

Penduduk: “Iya kemarin sih ada beberapa penumpang yang merintih minta tolong.”

Polisi: “Lalu kemana penumpang yang hidup itu sekarang?”

Penduduk: “Sudah kita kubur. Bapak kan tau sendiri kejujuran politikus.

Bilangnya A tapi nyatanya B. Paling mereka kemarin ngaku hidup, padahal sih sebenarnya sudah mati. Jadi kita kubur saja!”

ragu KeJuJuran PoliTiKuS

PengamaT, PoliTiKuS dan BBm

Rombangan bus politikus berkunjung ke daerah terpencil untuk kampanye.

Jalan menuju daerah berliku-liku dan penuh jurang.

Setelah mengadakan kampanye rombongan tersebut pulang ke kota.

Namun naas, di tengah jalan mobil tersebut masuk jurang. Beberapa penduduk segera menolong mereka

Pengamat lingkungan: “Saat ini kondisi permukaan bumi sangat memprihatinkan.

Tidak ada tempat yang bisa dikatakan bebas dari pencemaran. Apakah Anda bisa memberi solusi agar tingkat pencemaran bisa berkurang?”

Politikus: “Tentu. Dengan menaikkan harga BBM!”

KelangKaan HaKim JuJur Seorang janda muda di Jakarta mengatakan dengan bangga kepada temannya: “Kau sudah tahu siapa yang akan mengawiniku? Seorang hakim agung dan seorang yang amat jujur!”.

Temannya heran: “Lho, kamu bakal punya suami dua orang?” ralaT BeriTa SuraT KaBar

2

OPINI INDONESIA 024

n ED

Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

www.opini-indonesia.com  SUARA LAMPUNG UNTUK NEGERI 

Berita | Artikel | Kolom | Destinasi | Kuliner | Historia | Majalah | Kurs | Games | Downloads Baca format digital majalah: Opini Indonesia, The Point Indonesia, Agro Swakarsa, Food & Health Satu lagi persembahan Kelompok Penerbitan Opini Indonesia OPINI INDONESIA 024

3

4

OPINI INDONESIA 024

OPINI INDONESIA 014

3

Utama Putusan Mk | Pemilu Serentak

Pemilu Serentak Dimulai Tahun 2019 Keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014, Ini dikarenakan putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini.

M

ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu seretak.

Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum

legislatif dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.

Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan

komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.

Hamdan Zoelva mengatakan, “Amar putusan mengadili, menyatakan: pertama, mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya.�

Namun, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi lanjutnya telah menyatakan bahwa pemilihan presiden OPINI INDONESIA 024

5

Pemilu Serentak dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada pemilu 2014 mendatang.

“MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi.

Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu dilaksanakan secara serentak - baik pemilihan presiden dan legislatif - maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang,” ujar Dimas Oky mempertanyakan.

Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014, Ini dikarenakan putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini. Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

Tanggapan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam.

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan

menilai putusan MK mengenai pemilu serentak diterapkan pada Pemilu 2019 adalah keputusan yang arif dan bijaksana.

“PDIP mengapresiasi putusan Mahkamah ini,” ujar Trimedya usai mengikuti proses sidang putusan pengujian undangundang tentang pemilu serentak di

Putusan Tertunda Satu Tahun, Ada Apa?

R

efly Harun, peneliti Hukum Tata Negara menyarankan agar Effendi Gazali sebagai penggugat, agar melaporkan hal itu ke Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). “Bilang saja ke Dewan Etik MK. Bilang saja hakim MK untuk menjelaskan ke publik kenapa ditunda,” kata Refly dalam diskusi ‘Dramaturgi Pemilu Serentak’, di Warung Daun, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/1/2014).

Di acara yang sama, Effendi Gazali yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil,

6

OPINI INDONESIA 024

mengatakan bahwa putusan MK yang mengabulkan judicial review UU Nomor 42 tahun 2008 terlihat ganjil, karena MK telah memutus perkara tersebut pada 26 Maret 2013. Sementara dalam jawaban surat tersebut tertanggal 30 Mei 2013 disebutkan masih dalam pembahasan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Tanggal 30 Mei yang dikirim oleh ketua panitera Sidahuruk, isi suratnya berdasarkan arahan bapak Ketua MK, bahwa saat ini perkara a quo dalam proses pembahasan rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam rapat tertutup,” kata Effendi.

Sementara itu, Mahfud MD, mantan Ketua MK menilai, putusan MK yang terkesan diulur-ulur menandakan bahwa MK telah terpengaruh oleh situasi politik.

Sebab putusan itu seharusnya sudah diba-

cakan April atau Mei 2013.

“Justru karena teriakan sayalah, kemudian MK segera mengumumkan rencana pembacaan vonis. Saya tidak tahu mengapa jadi molor sampai hampir setahun.

Dua minggu lalu, saya juga mengecam MK karena menunda-nunda pembacaan vonis itu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ketika itu, majelis hakim yang dipimpinnya sudah sepakat untuk mengabulkan permohonan Effendi. Hakim konstitusi yang ikut memutus antara lain Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman.

“Sebelum saya pensiun, pada 1 April 2013, dan disusul oleh Achmad Sodiki pada November 2013, sudah ada kesepahaman bahwa kasus itu akan dibacakan bulan April atau dalam waktu cepat karena materinya sangat penting bagi KPU, parpol-parpol, dan pemerintah,” kata Mahfud, pada Jumat (24/1/2014). n NEFOS/ED

Gedung MK. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan terlalu besar risikonya jika sistem pemilu serentak dipaksakan penerapannya pada 2014. “Putusannya cukup negarawan,” ucapnya.

Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain sebelumnya mengatakan, jika MK mengabulkan pemilu serentak pada tahun ini maka akan banyak menyimpulkan pengaruh terhadap politik nasional. Tak hanya itu, Anggota Komisi II ini juga menyampaikan, pemilu serentak akan berpengaruh terhadap tahapan pemilu yang telah dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Mungkin yang paling masuk akal dan paling bijak kalau pemilu serentak itu dilakukan tahun 2019,” kata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

“Karena bagaimanapun juga Pileg yang sudah tinggal 2,5 bulan tidak mungkin diubah, dievaluasi sementara persiapan KPU mulai dari DPT dan persiapan lainnya itu sudah dilakukan,” jelasnya.

Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy mendukung pemilu serentak 2019, karena khawatir jika diselenggarakan tahun ini menimbulkan banyak persoalan. “Itu keputusan yang bijak. Karena pemilu

serentak itu lebih demokratis, lebih konstitusional, menjamin kepastian hukum konstitusi kita yakni pemilu 5 tahun sekali,” jelas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

“Seandainya diterapkan di 2014 ini akan menimbulkan goncangan. Karena

DPT (daftar pemilih tetap) saja belum selesai masalahnya, KPU pasti tertekan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 ini, waktunya mepet,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menyatakan bahwa pemilu serentak bisa menimbulkan

Mengucapkan

Selamat Tahun Baru Imlek 2565 31 Januari 2014 Semoga rejeki, kesehatan dan kebahagiaan senantiasa bersama kita.

OPINI INDONESIA 024

7

Pemilu Serentak kata Sigit, KPU cuma butuh penyesuaian saja untuk mengatur setiap tahapan dan proses pemilu.

Menurutnya, keputusan MK suka tidak suka wajib dijalankan KPU. “KPU harus dalam posisi siap walaupun nanti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

masalah baru. Salah satu persoalan adalah jika seorang calon presiden (capres) yang memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) tetapi partai pengusungnya tak lolos ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT). Ini bisa terjadi karena seluruh parpol peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan capres pilihannya.

“Apa kira-kira yang terjadi jika pasangan capres menang pilpres tapi partainya tidak mencapai parlementary threshold?”

katanya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Dari sisi pelaksana pemilu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengaku pihaknya (KPU) siap melaksanakan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) untuk diterapkan di Pemilu 2014 ini. “Pemilu ngikut keputusan MK saja. Kalo diputuskan serentak tahun ini (2014) ya kita harus melakukan (putusan) itu,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (23/1/2014). Hanya saja,

MK: Molor Karena Akil Hakim Konstitusi Harjono membantah jika ada tekanan dari partai politik yang mempengaruhi putusan itu.

H

akim Konstitusi Harjono mengungkapkan, kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi salah satu penyebab molornya pembacaan putusan uji materiil UU Pemilihan Presiden yang diajukan Effendi Gazali. Kamis kemarin, MK mengabulkan gugatan itu.

“Kasus Akil ditangkap dan kita semua buang energi untuk mempertahankan

8

OPINI INDONESIA 024

kredibilitas MK, jadi terpaksa tertunda (pembacaan putusan),” ujar Harjono di kantornya, Jumat, 24 Januari 2014.

Selain itu, kata Harjono, perkara pilkada pun banyak dan ada pergantian Ketua MK. “Kalau isi putusannya sudah selesai, tapi redaksinya sampai sehari dibacakan pun --kalau kita lihat-- ada kekurangan yang tidak menyangkut isi putusan. Itu bisa saja kita ubah, itulah yang terjadi,” ungkap dia.

Meski demikian, Harjono membantah jika ada tekanan dari partai politik yang mempengaruhi putusan itu. “Menekannya gimana? Apakah kalau tidak dipenuhi lalu kita dipecat? Lewat mana memecatnya?

Jadi bentuk tekanannya apa? Nggak ada itu,” tegas dia. n VIVA/ED

Yusril Menentang Di sisi lain, Ketua Dewan Syuro PBB Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menuding kalau Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tekanan kuat ketika memutuskan pemilu serentak dilakukan tahun 2019.

“Bagi saya banyak misteri dengan putusan MK ini. MK seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019,” ujar Yusril di akun jejaring sosial Twitter, Kamis (23/1/2014) malam.

Seperti diketahui, Yusril merupakan pemohon dari pengujian sejumlah pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, Yusril meminta Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan serentak, serta dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

“Caranya bagaimana? Saya balik tanya,” kata Yusril saat ditanya jika permohonannya dikabulkan MK, kemudian Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

“Apa MK itu dalam putus perkara bicara tanggal-tanggal, tahun-tahun? MK itu memutus apabila undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Dia batalkan,” tutur Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2014).

Dia menjelaskan, jika UU Pilpres yang dimohonkannya pada akhirnya dikabulkan MK, mesti segera dijalankan putusannya tanpa harus menunggu 2019.

“MK itu putusannya berlaku seketika sejak diucapkan. Kalau MK menyatakan kalau UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45, diputuskan hari ini, hari itu berlakunya,” tuturnya.

“Kalau suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tidak ada istilah oh tahun ini, tahun depan, tahun 2019.

Jika demikian, jadi selama lima tahun itu kita membiarkan pelanggaran konstitusi.

Enggak ada dalam sejarahnya seperti itu,” kata Ketua Dewan Syuro PBB ini. n VOA/ED

DinaMika

Putusan MK Berdampak Inkonstitusional Melaksanakan pemilu dengan pasal-pasal UU inkonstitusional, maka hasilnya juga inkonstitusional.

P

akar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pemilu serentak yang dilaksanakan mulai 2019 yang dinilainya memberikan dampak inkonstitusional.

“Apakah hakim konstitusi sesungguhnya memahami konstitusi?” kata Yusril melalui pesan “bbm” di Jakarta, Jumat.

Yusril menilai, hakim konstitusi yang mengumumkan putusan pemilu serentak

dilaksanakan mulai 2019 adalah langkah blunder.

Menurut dia, pada putusan yang mengabulkan gugatan uji materi Effendi Gazali tersebut, hakim konstitusi, di satu sisi berpandangan, beberapa pasal UU Pemilu Presiden bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun di sisi lain, hakim konstitusi juga memandang pemilu serentak baru diberlakukan pada 2019 dan seterusnya.

“Padahal, putusan MK itu berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,” kata dia. Jika putusan itu berlaku seketika tapi baru pemilu 2019 dan seterusnya, maka Yusril mempertanyakan, keabsahan pemilu 2014 yang dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional.

Dia menjelaskan, MK tahu bahwa melaksanakan pemilu dengan pasal-pasal UU inkonstitusional, maka hasilnya juga inkonstitusional.

“Konsekuensinya, anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih melalui pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 juga inkonstitusional,” katanya.

Yusril mengkritik MK karena dinilainya berupaya menutupi inkonstitusionalitas putusannya dengan merujuk putusan-putusan senada MK sebelumnya.

Dengan merujuk pada putusan yang dinilainya salah itu, menurut dia, MK dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah sah, meskipun dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pilpres yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yusril menilai, MK tampak seperti dipaksa pihak tertentu untuk membacakan putusan dari permohonan uji materi dari Effendi Ghazali yang dampak putusannya tidak seluas permohonan yang diajukannya.

Dengan dibacakan putusan dari permohonan uji materi dari Effendi itu maka permohonannya seolah kehilangan relevansi untuk disidangkan.

“Inilah hal-hal misterius dalam putusan MK kemarin yang tetap menjadi tanda tanya yang tak kunjung terjawab sampai hari ini,” tegasnya. n ANT

Cukup 2Anak USIA IDEAL PERNIKAHAN

Wanita 20 tahun Pria 25 tahun OPINI INDONESIA 024

9

SELIDIK

Aroma Tak Sedap Putusan MK Beragam kejanggalan dipertanyakan. Mulai dari nama mantan ketua MK Mahfud MD hingga dugaan MK melanggar UU-nya sendiri.

P

utusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak 2019 ditanggapi beragam oleh sejumlah parpol peserta pemilu. Akan tetapi, putusan menyimpan sejumlah kejanggalan dari sisi kacamata hukum. Beragam kejanggalan mulai dari nama mantan ketua MK Mahfud MD hingga dugaan MK melanggar UU-nya sendiri.

Namun Mahfud menyatakan putusan ini tak memiliki dampak berarti terhadap pelaksanaan pemilu 2014. Kecuali dampak politis yang merasakan langsung putusan ini di masa lima tahun yang akan datang. “Tidak ada dampak apa-apa (untuk 2014-red), hanya dampak politis. Ada parpol yang suka dan tidak suka,� kata Mahfud.

Sedikitnya ada empat kejanggalan sebagaimana dikutip dari detikcom.

1. Diputus 12 Hari Effendi Gazali mendaftarkan permohonan uji materi UU Pilpres ke MK pada tanggal 10 Januari 2013. Lalu tanggal 6 dan 20 Februari 2013, Efffendi memperbaiki permohonannya dalam sidang panel.

Setelah berkas benar, maka digelarlah rapat pleno pada 14 Maret 2013. Saat itu, hadir memberikan kesaksian sebagai ahli dari kubu Effendi Gazali yaitu Irmanputra Sidin, Slamet Effendi Yusuf, Didik Supriyanto, dan Hamdi Muluk.

Berdasarkan berkas acara yang dilansir situs MK, Kamis (23/1), majelis tidak bersidang lagi sama sekali. Padahal Mahfud menjanjikan akan menggelar sidang pleno sekali lagi. setelah itu, digelar sidang duntuk mengambil putusan pada 26 Maret 2013, atau 12 hari sejak sidang pertama tersebut. 9 bulan setelah putusan diketok itu, MK baru membacakannya ke publik dan menyatakan putusan tersebut dikabulkan sebagian dengan ketentuan Pilpres 2019 dilakukan serentak.

2. Ketua Majelis: Mahfud MD Putusan UU Pilpres yang membuat pelaksanaan pemilu serentak mulai tahun 2019 diketuk pada tanggal 26 Maret 2013 lalu. Duduk sebagai ketua majelis dalam sidang uji materi ini mantan Ketua MK Mahfud MD. Sementara anggota majelisnya Achmad

Konstitusionalitas atau Prosedural?

M

asyarakat akan kehilangan hak konstitusionalnya lima tahun ke depan. Demikian disampaikan anggota Koalisi Masyrakat Sipil, Fadjroel Rachman. Pemilu serentak, menurut Fadjroel, ada di dalam konsitusi. Seharusnya, MK menghormati itu. Jangan karena alasan prosedural waktu yang mepet maka pemilu serentak tidak bisa terlaksana di 2014.

Menurutnya, MK lebih mengedepankan masalah prosedural ketimbang konstitusional.

10

OPINI INDONESIA 024

“Masyarakat punya hak konstitusi pemilu serentak. Jadi kalau tidak dilaksanakan, masyarakat kehilangan hak konstitusinya,� terang Fadjroel Karena itu, ia menegaskan gugatan mereka masih akan terus diperjuangkan melalui Presiden dan DPR. Tujuannya, agar ada Perppu yang menegaskan pemilu serentak bisa dilakukan di 2014.

Jika ada perppu, maka alasan prosedural soal waktu yang mepet akan hilang dengan sendirinya. n I2014/ED

Sodiki, Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman. Mahfud MD dan Achmad Sodiki kini telah pensiun dan Akil yang belakangan menjadi Ketua MK ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi.

Pertanyaannya, mengapa bukan Mahfud MD yang membacakan sebelum ia pensiun?

“Apa agar tidak kentara yang memimpin sidang punya kepentingan?” kata komisioner KY Imam Anshori Saleh.

Atas hal ini, hakim konstitusi Harjono tidak mau berkomentar. Dia membenarkan memang Mahfud yang memutus, tapi tidak berani menjelaskan lebih jauh mengapa bukan Mahfud yang membacakan putusan itu.

“Ya yang diputuskan baru satu, yang lain belum,” kata hakim konstitusi Harjono di gedung MK, Kamis (23/1) kemarin.

3. dibacakan 9 Bulan Setelah diputus Sebagai ketua majelis dalam uji materi UU Pilpres ini, mantan hakim MK Mahfud MD tak langsung membacakan hasil putusan UU Pilpres pada 26 Maret 2013 lalu.

Hingga MK berganti ketua sebanyak dua kali, putusan ini tak juga dibacakan.

Barulah pada hari Kamis (24/1) kemarin, Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai ketua majelis dalam sidang uji materi perkara bernomor 14/PUU-XI/2013 itu membacakan putusan yang diketok pendahulunya.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang berwenang mengawasi MK Imam Anshori Shaleh angkat bicara.

“Itu janggalnya, apa latar belakangnya (putusan Maret 2013 diucapkan Januari 2014). Apa latar belakangnya mengapa putusan bisa diperam begitu lama,”ujar Imam.

Adapun hakim konstitusi Maria Farida Indarti tidak memberikan pernyataan apapun. Sebab dalam perkara ini, guru besar ilmu perundang-undangan Universitas Indonesia (UI) itu memilih menolak permohonan.

“Saya kan DO, jadi tidak bisa berkomentar,” kata Maria 4. mK langgar uu Sendiri?

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2003 tentang MK yang diubah dengan UU No 8 tahun 2011 mengatur tentang waktu berlakunya sebuah putusan MK. Dalam pasal 10 disebutkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Lantas pasal 10 tersebut dijelaskan dalam Penjelasan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Namun putusan Pemilu serentak 2019 diputuskan pada 26 Maret 2013 dan baru

diucapkan kepada publik pada 23 Januari 2014, sehingga putusan MK itu tidak berlaku sejak diputuskan, atau hari ini (Kamis, 23/1).

Seharusnya, jika dibacakan pada 26 Maret 2013 atau sesaat setelah diputus, pemilu serentak bisa dilakukan di 2014 karena persipapan masih 1 tahun lebih.

“Wajar kalau rakyat curiga ada judicial corruption di MK, tidak dalam bentuk uang tapi kepentingan,” kata komisoner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh. n DTK/ED

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain.

Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) t PT. Sarana Pratama Gemilang t PT. Sumber Solusi Selaras t Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) t PT. Limas Karya Utama t Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia t Yayasan Pemantau Hak Anak Indonesia t Yayasan Saint Anna Education Center t Yayasan Media Wasantara t dll.

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.)

Harga mulai: Rp 119.000 per tahun

Sertifikat SSL/TSL Membangun kepercayaan pengunjung web dengan mengaktifkan SSL. Harga mulai: $ 45 per tahun

OPINI INDONESIA 024

11

12

OPINI INDONESIA 024

Telstra

Ibnu Purna

Strategic Review | Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN):

Kesejahteraan “ala” Indonesia Pemberlakukan SJSN merupakan terobosan sejarah yang dapat disebut fenomenal. SJSN adalah upaya menuju perwujudan negara kesejahteraan model atau “ala” Indonesia.

M

engawali tahun 2014, Pemerintah meluncurkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Apabila ditarik ke aras perundangundangan yang lebih tinggi, pemberlakukan SJSN merupakan implementasi tugas

negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV –terutama pada bagian perlunya “suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia” dan dalam rangka “mewujudkan kesejahteraan umum”.

Dengan adanya program ini maka semua rakyat nantinya akan “terlindungi” dari beban biaya yang musti mereka

keluarkan untuk pengobatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang sangat berat untuk menanggung biaya pengobatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan fokus untuk bekerja dalam menciptakan nilai tambah (value added) sehingga akan terwujud “kesejahteraan umum” yang berarti terkikisnya kesenjangan di masyarakat.

Pelayanan Asuransi Terbesar Di Dunia Pemberlakukan SJSN –yang terdiri dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendirian Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) bidang OPINI INDONESIA 024

13

strategic review Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaanmerupakan terobosan sejarah yang dapat disebut fenomenal. Presiden SBY sendiri menyebut bahwa upaya ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh negara semenjak kemerdekaan tahun 1945.

Melihat dari sisi kuantitas, maka tidak ayal lagi ini adalah program yang bisa menjadi contoh pelayanan asuransi terbesar di dunia dewasa ini. Hal tersebut dikarenakan mencakup (tahap awal) sekitar 120 juta atau 48% rakyat yang akan dijamin oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjan. Para peserta itu terdiri atas 86,4 juta peserta Jamkesmas rakyat, 16 juta peserta Askes, dan 7 juta peserta Jamsostek.

Dari sisi kualitas maka sebuah terobosan yang luar biasa mengingat selama ini terdapat adagium “orang miskin tidak boleh sakit”. Dengan program ini maka kita harapkan tidak ada rakyat yang ditolak oleh rumah sakit karena alasan biaya, Artinya semua masyarakat miskin kini dijamin seluruh kesehatannya oleh pemerintah. Mengutip pernyataan Presiden bahwa melalui BPJS, kini rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa berobat dan dirawat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Selain itu upaya pengintegrasian sejumlah asuransi dan jaminan kesehatan yang semula terpisah menjadi merger ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga merupakan aspek penekanan kualitas birokrasi pemerintahan.

Tonggak Sejarah SJSN dapat dikatakan merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia.

Reformasi program jaminan sosial menjadi penting karena peraturan pelaksanaan yang berlaku masih bersifat parsial, kemudian

manfaat program belum optimal dan jangkauan program yang terbatas, serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Pemerintah telah mendengar keinginan dan harapan rakyat agar mereka mendapat perlindungan atas risiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, maupun pensiun.

Sejak sembilan tahun lalu Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun implementasi beleid ini ternyata tidak mudah. Banyak perangkat regulasi dan aspek teknis operasional yang harus disiapkan dan dirumuskan secara jelas, terukur, dan terencana agar dapat diterapkan dengan baik dan tepat sasaran. Juga diperlukan anggaran yang cukup guna membantu dan menanggung iuran asuransi bagi golongan miskin, tidak mampu, dan kaum rentan.

Mungkin sama sekali tidak terbayangkan pada masa sebelumnya bahwa semua orang pa-pa di republik ini akan ter-cover suatu jaminan kesehatan yang menyeluruh. Ini sebuah iktikad atau niat yang luar biasa dari penyelenggara negara. Sampai sekarang banyak pendapat pro dan kontra yang muncul, namun itu adalah problematika yang harus dipecahkan bersama.

Bila tidak dimulai dari sekarang, maka kapan lagi upaya pro wong cilik ini akan diinisasi.

Impletasi Awal Pasti Ada Kelemahan Jangan dicaci maki terlebih dahulu implementasi tahap awal ini, namun tetap perlu dikawal menuju program yang lebih sempurna. Masalah pasti akan muncul, namun kebersamaan akan menuntaskan tantangan yang ada di depan.

Pemberlakukan SJSN juga merupakan pembuktian dari 3 (tiga) pilar pembangunan yang dicanangkan Presiden pada tahun 2005 yaitu pro-growth, pro-poor,

14

OPINI INDONESIA 024

dan pro-job (yang kemudian ditambah dengan pro-environment sejak tahun 2007). Karena SJSN ditujukan terutama kepada masyarakat miskin (dalam hal ini relevan dengan pro poor), dan nantinya keseluruhan masyarakat Indonesia sehingga menunjang pertumbuhan (pro growth), dan menciptakan manusia yang cerdas dan terlindungi sehingga lapangan kerja juga akan tercipta (pro job).

SJSN merupakan bagian dari pembangunan sosial (social development) tetapi akan berdampak sistemik kepada pembangunan ekonomi (economic development).

Mengutip buku Prof Mubyarto (Alm.) tentang ’Membangun Sistem Ekonomi” tercantum pernyataan ekonom Bank Dunia (Nancy Birdsall) yang pada tahun 1993 yang menyatakan ”...investment in people, in human and social development, have among the highest economic returns of all possible spending directed to long term economic development”, sehingga dapat diartikan bahwa: pembangunan sosial adalah pembangunan ekonomi. Ternyata investasi dalam bidang kesehatan (dan juga pendidikan) yang biasanya masuk katagori pembangunan sosial, dalam waktu relatif singkat mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Perspektif integral tersebut apabila dirunut dimulai dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20042009 yang mendekati kemiskinan dengan memakai perspektif hak dasar (right based approach). Sehingga kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekolompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan

pelayanan yang lebih baik. Banyak media massa asing yang memberi penilaian yang bagus akan hal ini, bahwa Indonesia merupakan salah satu bukti negara yang relatif berhasil dalam transisi demokrasi –dari semula otoritarianisme.

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

HAM Atas Ekonomi dan Sosial Setelah 15 tahun reformasi bergulir, kita menyaksikan pemerintah telah berhasil memenuhi HAM di bidang politik bagi rakyat Indonesia. Kini masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya bahkan mencaci maki pemimpinnya tanpa perlu takut ditangkap. Demokrasi telah tumbuh dam berkembang, bahkan cenderung euforia erhingga sering diplesetkan sebagai democrazy.

Dalam pemenuhan HAM di bidang politik, campur tangan pemerintah harus dikurangi bahkan zero. Berbeda dengan pemenuhan HAM dibidang ekonom dan sosial, apalagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka pemerintah harus campur tangan terutama dalam penyediaan infrastruktur dan dana.

Penerapan SJSN tahap awal di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM di bidang kesehatan yang melibatkan campur tangan pemerintah, misalnya menanggung iuran bagi rakyat miskin.

Iklim demokrasi telah membuat rakyat semakin terbuka dalam menyampaikan aspirasinya –bahkan dengan kebebasan itu rakyat makin cerdas dan kreatif karena ide bagus mereka tidak dikekang.

Pemerintah telah menjawab hal tersebut dengan

Negara Kesejahteraan Implementasi SJSN semakin mendekatkan prinsip pemerintahan Indonesia untuk menjadi “welfare state model” dengan mengakomodir prinsip-prinsip “social state model”. SJSN menetapkan sumber pembiayaan jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Masyarakat, pekerja dan pemberi kerja, dalam hal ini termasuk pemerintah sebagai pemberi kerja bagi PNS, TNI/Polri, ikut membayarkan iuran dan pajak negara bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Negara membayar iuran jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu merupakan wujud amanat UUD 1945, Pasal 34 ayat 1.

Selain itu, SJSN mengintegrasikan seluruh penyelenggaran program jaminan sosial bagi seluruh rakyat, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pendekatannya menyeluruh, tidak parsial, baik dari aspek pendekatan kelompok masyarakat maupun jenis manfaat program jaminan sosial. Sehingga semakin terbukanya peluang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Barangkali inilah ciri penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia yang membedakan dengan negara lain.

SJSN merupakan implementasi falsafah dan tujuan menjawab “apa, mengapa, bagaimana” negara ini dicitacitakan oleh para founding fathers, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sehingga SJSN adalah upaya menuju perwujudan negara kesejahteraan model atau “ala” Indonesia. n SKAB

OPINI INDONESIA 024

15

20

AGRO SWAKARSA | Edisi 04/Agustus 2013

strategic review

ADVETORIAL

Pupuk Organik Cair MASAGRI®

www.masagri.com

S

eiring pertambahan populasi penduduk, kebutuhan akan pangan dan hasil pertanian lainnya meningkat. Guna memenuhinya, dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas, salah satunya penggunaan pupuk. Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pupuk kimia menimbulkan dampak negatif terhadap merosotnya daya dukung lingkungan yaitu meningkatkan kandungan kimia sintetis di perairan dan lapisan tanah (top soil). Tingginya kandungan kimia tersimpan/terakumulasi dalam tanah bersifat toksik terhadap perakaran tanaman, sehingga kesuburan tanah akan terus menurun dan produktivitas menjadi makin rendah.

Seringkali penurunan produktivitas karena kesuburan tersebut dijawab dengan penambahan dosis penggunaan pupuk kimia sehingga makin memperparah kondisi lahan. Pada akhirnya mengarah pada proses penggurunan, dimana lahan pertanian memiliki kesuburan sangat rendah.

Pemerintah sudah berupaya membantu petani dengan memberikan subsidi pupuk.

Namun pertambahan kebutuhan pupuk akan memperbesar subsidi yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan program pembangunan yang lain. Karenanya itu, dilakukan pembatasan subsidi pupuk kimia. Dengan keterbatasan subsidi, maka kebutuhan kebutuhan pupuk kimia mau tidak mau harus dipenuhi dengan menggunakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal sehingga menambah beban produksi petani yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dari hasil pertanian yang dikelolanya.

Faktor biaya ini masih diperparah dengan dengan kelangkaan pupuk kimia, baik karena keterbatasan produksi maupun tata niaga. Hal

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kelangkaan pupuk yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga akan lebih melestarikan lingkungan karena pupuk organik merupakan pupuk ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dengan berkurangnya kandungan residu bahan kimia sintetis pada hasil pertanian yang dikonsumsi oleh manusia.

MENGAPA MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK CAIR MASAGRI®?

Pupuk Organik Cair MASAGRI® merupakan produk pupuk yang tidak hanya mengandung unsur hara esensial, namun juga berbagai mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, menekan pertumbuhan bakteri penyakit, sehingga akar, daun, batang dan bunga akan tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal.

Pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® juga terdapat senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa organik lainnya.

Nutrisi yang terkandung sebagian besar terdiri atas gugus gula sederhana dan protein dengan reaksi lanjutan berupa asam amino, asam organik, vitamin, hormon pertumbuhan (auxin giberilin) unsur makro-mikro. Unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal dan berkelanjutan, hingga dapat meningkatkan hasil panen.

Pemakaian Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang masif selama bertahun-tahun dan

Demplot D p M

Ujicoba pada tanaman singkong (ubi kayu) di daerah Way Pengubuan dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan vegetatif jauh lebih cepat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

16

OPINI INDONESIA 024

Ujicoba pada tanaman padi sawah di daerah Jasinga (Bogor), Palas (Lampung Selatan) dan Kota Gajah (Lampung Tengah). Pertumbuhan lebih cepat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

U Uj jic icob oba ba pa pad da ttan da anam aman an ssingkong ingkon in kong g di di d dae era rah h Kot K ota ta G Ujicoba pada tanaman daerah Kota buhan tanaman yang berbeda jauh dengan perlak Ujicoba dilakukan pada hamparan lahan singkong g di lahan seluas 2 hektar. Gambar di atas adalah ko o menggunakan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan n biasa. Tanaman lebih subur dan sehat.

Edisi 04/Agustus 2013 | AGRO SWAKARSA

RUPIAH MELEMAH Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah. Hal ini menyebabkan

menggemburkan tanah kembali. Selain itu berbagai mikroba yang terdapat dalam pupuk ini akan mampu melarutkan dan mengikat zatzat yang dibutuhkan tanah.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® sudah melewati berbagai uji mutu yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian RI baik kandungan unsur hara maupun keamanan dari mikroba patogen yang merugikan seperti E Coli dan Salmonella. Juga telah lulus uji terap (efektivitas) yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® terdaftar dan resmi memiliki ijin peredaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI sehingga merupakan pupuk resmi yang legal untuk diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain.

Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair

MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesu-buran tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sa-ngat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesuburan/kesehatan tanah.

fermentasi. Perbedaannya pada bahan baku dan mikroba yang digunakan. Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan bahan baku alami non limbah guna meminimalisir potensi kontaminasi mikroba patogen/merugikan seperti E Coli dan Salmonella dari proses awal produksi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyebaran mikroba patogen seiring dengan penyebaran/distribusi produk Pupuk Organik Cair MASAGRI®. Selain itu, Pupuk Organik Cair MASAGRI® menggunakan mikroba alami asli Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penyesuaian mikroba tersebut dengan kondisi tanah dan iklim Indonesia sehingga efektivitas pupuk akan lebih baik.

Dari sisi ekologi (keanekaragaman hayati), penggunaan mikroba alami asli Indonesia akan melestarikan mikroba bermanfaat yang memiliki tempat hidup di Indonesia.

• Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

• Tanaman Perkebunan: Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

• Tanaman Hortikultura: Sayuran, Buahbuahan, Biofarmaka • Tanaman Hias dan Taman: Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

• Tanaman Kehutanan: Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

PUPUK ORGANIK CAIR MEREK LAIN APLIKASI TANAMAN Secara umum Pupuk Organik Cair MASAGRI® memiliki persamaan dengan pupuk organik cair merek lain yang memproduksi dengan pola

21

Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman:

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com

M MASAGRI®

ajjah h ((Lampung Lampun Lamp ung g Teng TTengah) engah h) me menu nunjjukk kkan p ert rtum tum-Gajah G menunjukkan pertumkuan bisa tanpa Pupuk Organik Cair MASAGRI®. g dengan aplikasi Pupuk Organik Cair MASAGRI® o ondisi tanaman pada umur 3 bulan. Di sebelah kiri n di sisi kanan menggunakan pupuk kimia seperti

Ujicoba pada tanaman sawi (caisim) di daerah Tenjolaya (Bogor), Cipanas dan Pacet (Cianjur).

Pertumbuhan dan produktivitas (jumlah daun dan berat) tanaman lebih tinggi dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

Ujicoba pada tanaman jagung di daerah Tenjolaya (Bogor). Pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih sehat dan hasil bisa dipertahankan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia (penghematan pupuk) sampai 50%.

OPINI INDONESIA 024

17

kOlOM

Satu Dasawarsa KPK:

Seperti Hong Kong, Bukan Kemustahilan

M

tetap eksis karena mendapat sokongan luar biasa embicarakan pemberantasan korupsi dari pemerintah meski masyarakat di sana sama di Hong Kong, adalah menyisir kegsekali tidak peduli. elapan yang berangsur-angsur menMengingat banyaknya kemiripan antara KPK jadi cahaya terang. Bayangkan, pada dan ICAC itulah, saya optimistis bahwa pada era 1970-an, Hong Kong merupakan saatnya Indonesia pun akan menjadi salah satu salah satu wilayah terkorup di dunia. Semua innegara yang terbebas dari korupsi. Terlebih mestansi pemerintahan, terutama kepolisian, seakan lihat banyaknya capaian yang dilakukan KPK berlomba-lomba melakukan korupsi. Ditambah selama dasawarsa pertama. Hanya saja, saya tidak aksi mafi a Triad yang terkenal kejam, kompletlah setuju kalau pembebanan pemberantasan korupsi Hong Kong menjadi wilayah kelam.

JOHan BuDi SP hanya ditimpakan kepada KPK. Lembaga penegak Namun itu dulu, sebelum Independent ComJURU BICARA KPK hukum yang lain pun, seperti kepolisian dan kemission Against Corruption (ICAC) lahir dan jaksaan, harus memiliki komitmen yang sama. menunjukkan kiprahnya. Setelah itu, ICAC yang Lantas, apa yang harus dilakukan ke depan, agar kiprah KPK berdiri pada 15 Februari 1974 secara perlahan mengubah Hong tetap terjaga? Pertama, KPK harus mampu mengantisipasi berKong menjadi bersih. Tidak seketika memang, karena keberhasibagai perkembangan. Baik perkembangan pelaku tipikor, modus lan ICAC baru bisa dilihat pada dekade 2000-an. yang kian canggih atau kekuatan yang semakin besar. Kedua, KPK Dalam kurun waktu tersebut, Hong Kong secara perlahan harus mengantisipasi capacity building-nya. Termasuk di dalammenjelma menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Korupsi nya, kemampuan SDM dalam menghadapi kejahatan korupsi bukan tak ada. Namun, ketika mata dunia menyorot lembaga yang semakin terorganisir. antikorupsi, semua sepakat, ICAC adalah kiblatnya.

Ketiga, yang juga perlu diantisipasi adalah, bagaimana KPK Bagaimana dengan KPK? Akankah kiprahnya bisa seperti memposisikan diri dalam konteks pergerakan pemberantasan ICAC? Mampukah KPK membersihkan Indonesia dari korupsi korupsi, dengan upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum sebagaimana yang dilakukan ICAC? Tentu masih terlalu dini lain. Itulah sebabnya, maka sinergi harus ditera ulang. Baik sinergi menilai. Terlebih, pada 2013 ini, ketika usia KPK baru memasuki dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga stakeholder lain, seperti 10 tahun. Usia yang sangat muda bagi perjalanan pemberantasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian korupsi.

Hukum dan HAM, dan sebagainya.Tera ulang dimaksudkan, agar Namun, di sinilah menariknya. Karena jika dianalisis, ternyata sinergi bisa menghasilkan gerakan melawan korupsi yang saling banyak kemiripan antara KPK dan ICAC. menguatkan.

Sama seperti KPK, ICAC daam dasawarsa pertama juga mengaKeempat, KPK juga harus mengantisipasi kemungkinan pelami serangan luar biasa. Kantor ICAC pernah diserang polisi yang rubahan undang-undang. Misalnya, UU KUHAP dan KUHAP. merasa terancam oleh keberadaan ICAC. Dengan persenjataan Hanya yang perlu diingat, jika perubahan tersebut mengakbatkan lengkap, polisi tidak hanya menyerbu , namun juga menjadikan hilangnya kewenangan KPK, tentu merupakan kemunduran bagi komisoner ICAC sebagai sasaran. pemberantasan korupsi.

Setali tiga uang, KPK pun demikian. Dalam usia dasawarsa Dan, kelima, KPK perlu mengantisipasi pesta politik 2014. pertama, serangan terhadap KPK juga luar biasa. Publik kemudian KPK bisa berperan dalam hajat besar tersebut dan menghasilkan mengenal “cicak dan buaya�, judicial review terhadap beberapa pemilu yang adil, jujur, dan tidak dikotori money politics. Untuk pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang itu, KPK harus bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan dengan KPK, adanya sejumlah pihak di DPR yang ingin agar kewenangan penagak hukum lain untuk mengawal dan mengwasi pesta KPK, misal kewenangan penuntutan, dikurangi, dan masih bandemokrasi tersebut. yak serangan lainnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, niscaya harapan agar kiprah Namun itulah. Sebagaimana serangan terhadap ICAC yang KPK bisa seperti ICAC, bukan sekadar harapan kosong. Kita sejuga gagal, begitu pula terhadap KPK. Kuatnya dukungan publik mua harus optimistis, kegelapan yang berangsur-angsur menjadi dan media massa, adalah faktor utama yang membuat KPK tetap cahaya terang pun bisa disisir di sini, di negeri ini. eksis. Dukungan yang kuat ini pun mengingatkan ICAC, yang n INTEGRITO

Selamatkan Indonesia!

18

OPINI INDONESIA 024

Hukum

Komisi Pemberantasan Provinsi

Korupsi Hambalang

Anas Urbaningrum Ditahan KPK:

Tambahan Daftar Koruptor Muda Pengunduran pemungutan suara dipastikan molor setelah ketidakjelasan dana APBD. Rencananya, tanggal 27 Februari akan digelar pemungutan suara. Akankah mundur kembali?

K

omisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap bekas ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Dalam pemanggilan sebelumnya, Anas sempat mangkir. Ia akhirnya datang dan berbincang dengan penyidik. Anas tak diperiksa secara resmi karena tidak ada penasihat hukum yang menemani. Anas akhirnya hanya diberi surat penahanan.

Saat hendak digiring ke ruang penahanan Anas mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk kepada Presidem Susilo BambangYudhoyono dan KPK. Dalam siaran persnya, KPK menyebutkan penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas terkait penerimaan hadiah atau

janji berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang dan/atau proyek-proyek lainnya.

Dalam kasus ini, Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, KPK telah menemukan OPINI INDONESIA 024

19

KEHUTANAN

Korupsi Hambalang

Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban tersebut. Register Dia dituduh menerima Kabupahadiah Kawasan 45 Sungaibuaya, terkait pembangunan olahraga Hamten Mesuji belum juga pusat melakukan tindakan balang. Anas mundur dari jabatan terhadap para pun perambah.

Tim yang berKetum 394 Demokrat pada 23berada Februari 2012. jumlah orang itu telah di Mesuji StatusSabtu tersangka diumumkan Rp248 sehari sejak (20-7) Anas itu menghabiskan sebelumnya, 22 Februari 2012. juta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sejak uang itulahituAnas yang sebelumnya Lampost dikeluarkan untuk satu menjadi tim sasaran tudingan mantan Benanggota terpadu itu diberi uang saku dahara Umum Demokrat Muhammad Rp150 ribu. Ditambah uang makan Rp60 Nazaruddin selalu dikaitkan dengan kasus Hambalang. Bahkan, nama Anas yang belakangan mendirikan organisasi HUKUM Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu disebut menerima Rp 2,21 miliar dari kasus itu.

Anas yang belakangan dikenal dengan sumpah gantung di Monas ini mangkir Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan pada panggilan pertama. Sejumlah orang Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, atas kardekatnya menyebut Anas tak datang ena panggilanpengadaan KPK tidak jelasalat karena ada dugaan terlibat kasus korupsi anggaran proyek lain-lain disertakan.

Anas kemudikesehatan senilai Rp 9,9 miliar. an kembali dipanggil untuk diperiksa pada Jumat (10/1/2014) dan langsung ditahan dari Anggaran Pendapatan irman, yang telah ditetapkan bersumber KPK.Belanja Negara (APBN) itu digelemsebagai tersangka, ditahan se- dan 8 Juni 2005 dia menyatakan mundur dari bungkan hingga dua kali lipat dari harga telah dua kali mangkir KPU karena masuk Partai Demokrat Yang muda yang korupsi “Harga alat kesehatan yang panggilan jaksa penyidik.yang “Ka- sebenarnya. didirikan Susilo Yudhoyono.

Di penuh Indonesia, belum dan adatidak trendwajar. bahwa dibeli kejanggalan mi Bambang jemput tersangka dari ruBergabung dengan Demokrat, pemimpin lebih baik berkas dari tokohmasih muda terus melengkapi pemah sakit tempat dia dirawat,” katakarier Asis- Kami Anas mencorong.

Dia langsung tokoh senior.

Yangkemudian ada justru tokoh-tokoh untuk dilimpahten langsung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lam- meriksaan didapuk sebagaiSenin, Ketua 22 Bidang Politik dan kan muda yang masuk penjaraSeksi akibat kebanyak pengadilan,” ucap Kepala pung, Teguh, Juli 2013.

Otonomi Daerah.

Anas kemudian menjadi Penerangan kasus korupsiHukum yang dilakukannya.

Kejati Lampung Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, anggota DPR pada Pemilu kesehatan 2009 dari Dapil Penahanan Ans melengkapi barisan Widjatmiko. tim dokter memeriksa Wir- Heru VIIman.

JawaIaTimur meliputi politisi mudaitu,yang terjerak koruSementara Wirman yangkasus digiring dirawatyang di Rumah SakitKabupaten Immanuel Blitar, Kediri, dan Tulungagung.

Selanjutpsi.mobil Sebelumnya, beberapa politisi Dia muda tahanan memilih bungkam.

Bandar Lampung sejak empat hari lalu. ke nya Anas menjadisehat, Ketuatim Fraksi Demokrat seperti M Nazaruddin, Angelina sondakh, lemah saat sejumlah petugas keUsai dinyatakan penyidik lang- tampak DPR. dan Andi Alfian Mallarangeng juga telah menggiringnya ke mobil tahanan sung memboyong Wirman ke Rumah jaksaan Karier Anas terus meroket.

Dalam ditetapkan sebagai tersangka kasus koruruang perawatan.

Tahanan Way Hui, Bandar Lampung, de- dari kongres tahun 2010 jaksa di Bandung, psiSebelumnya oleh Komisi Pemberantasan jaksa juga menahanKorupsi Ridngan mobil tahanan yang sudahAnas siap terpoilih menjadi Umum Demokrat.

(KPK).

Winata, 48 tahun, pemilik sekaligus sejak pagi.

“KamiKetua menilai tersangka tidak wan Dalam usia yang relatif masih muda,dari 41 Direktur Fenomena ini cukup mengkhawatPT. Magnum Global Mandiri. kooperatif karena sering mangkir tahun, Anas memimpin partai pemenang irkan.

Ditengah harapan akan Perusahaan milik Ridwan itupublik memasok pemeriksaan,” ujar Teguh. pemilu untukdinilai periode 2010-2015. peran kaum muda dalamkeperpolitikan jenis alat kesehatan 28 pusat Wirman bertanggung-jawab atas ratusan Namun semua itu harga sirna alat pasca ditetap- kesehatan dan kepemimpinan bangsa, justru politisi masyarakat di Kota Bandar penggelembungan kesehatan kannya Anasanggaran sebagai2012 tersangka dalam kaum muda menunjukkan sikap “Diamalah membeli alat-alat jesehapada tahun lalu. Kasus ter- Lampung. kasus dugaan tindak pidana gratifikasi serta perilaku politik yang bertentangan. sebut merugikan keuangan negara hing- tan itu dari 16 perusahaan pemasok deproyek Citra sebagai politisi ngan Idealisme tak berdaya hargakaum yang muda sudah seolah di mark-up ga Rp Hambalang.

5,5 miliar lebih. ,” tumuda paling fenomenal dan berpengaruh menghadapi arus politik yang korup.

Pengadaan alat kesehatan berupa alat tur Heru memaparkan. pun ikut hingga ternodatempat dengan status barunya n ED suntik tidur pasien yang ANT

Di desa-desa sekitar kawasan register 45, kondisi masyarakat tetap seperti biasa. Namun melalui aparat desa setempat, seperti di Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Iwan, mengatakan warga sudah diberitahu kondisi dan rencana penertiban ke warga.

“Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi kita sudah sampaikan ke warga untuk waspada,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan

bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Anas sebagai tersangka.

Anas selaku Anggota DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Atau sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaijbannya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang dan/atau proyekproyek lainnya.

The Rising Star Mantan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu kerap kali disebut sebagai ‘The Rising Star’ yang potensial menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan.

Bahkan politisi muda ini mulai dijagokan sebagai calon presiden di kalangan internal Partai Demokrat. Di luar partai demokrat, publik pun kerap menganalisis kelayakan Anas sebagai penerus Susilo Bambang Yudhoyono terus berkembang.

Pada pemilu pertama setelah reformasi atau Pemilu 1999, Anas tergabung dalam Tim Sebelas atau tim Seleksi Partai Politik. Selanjutnya, menantu Kiai Krapyak ini menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005 yang menyelenggarakan Pemilu 2004. Namun pada

20

OPINI INDONESIA 024

W

28

OPINI INDONESIA 018

ribu. D luruh Dan tuk op (pene gister hun 2 (Keme oleh M Rp2,1

SUDUT PANDANG

Politisi Bebas Korupsi Korupsi politisi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) yang paling kompleks. Tindakan tersebut bermuara pada kleptokrasi, yang secara harfiah berarti pemerintahan oleh para pencuri.

Oleh: Ruli Mustafa Tulisan pernah dimuat di Kompasiana.

P

uluhan kepala daerah terpilih atau gagal dalam pilkada atau anggota calon DPR, DPD, dan DPRD, ternyata punya hubungan keluarga dengan pejabat lain. Fenomena itu dapat dinilai sebagai menodai nilainilai demokrasi substansial.

Korupsi di arena politik sudah menjadi tradisi sejak lama. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi maupun kelompok seakan sudah mendarah daging dan sulit diberantas. Karena ‘maling-maling elite’ ini punya beragam cara serta rekayasa korupsi dengan banyak jurus berkelit atas tuduhan yang diarahkan kepada mereka.

Korupsi tingkatan politisi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) yang paling kompleks. Bentuk aksinya berbedabeda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang dilegitimasi secara sistematis dan lain sebagainya. Tindakan tersebut bermuara pada kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri.

Budaya ‘bagi-bagi amplop’ dan suapmenyuap di dalam masyarakat kita boleh jadi adalah salah satu akar endemik tindak pidana korupsi. Mungkin kita perlu meng-

kaji ulang definisi korupsi sehingga jelas dan masyarakat menjadi tahu persis apa yang terjadi.

Tidak Wajar Korupsi, menurut Transparency International (TI) adalah perilaku pejabat publik. Baik politikus-politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya.

Hal itu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup

unsur-unsur seperti melanggar hukum yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, merugikan Negara dan memperkaya pribadi/diri sendiri. Dalam kasus bagi-bagi amplop atau pemberian ‘THR’, sudah sangat jelas hal itu memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang selaku pejabat publik, apapun alasannya.

Namun bagaimana putusannya menurut hukum positif kita, masih harus dilihat perkembangannya. Kalau diungkap ke permukaan, tampaknya akan banyak sekali perkara sejenis yang terkuak, sepertinya benar sinyalemen bahwa jika kasus penggunaan dana anggaran di seluruh Kementerian, Badan dan intistusi negara hingga Pemda di Indonesia di bongkar, akan banyak pejabat Negara masuk penjara.

Jihad Melawan Korupsi Pada tempatnya kini kita menunggu komitmen Presiden SBY di masa akhir pemerintahannya agar ia dan kabinetnya berakhir dengan kehormatan. Dan para calon pemimpin berikutnya yang maju dalam Pilpres 2014 untuk memberi dukungan politik yang proporsional -dan tetap dalam koridor hukum- terhadap pengusutan tuntas kasus-kasus korupsi, terutama oleh KPK sebagai salah satu format kontrak politik.

Jika tidak, kita khawatir rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan. Hukum harus berjalan dalam tatanan yang benar, adil dan tegas. Jangan sampai persoalan yang telah masuk ke ranah hukum ternyata dipolitisasi untuk maksud-maksud tertentu oleh segelintir elite untuk mengambil panggung serta ‘politicalgain’ menjelang Pemilu 2014. Rakyat tentu akan kritis dan bereaksi menyikapinya.

Oleh sebab itu kini tiba saatnya kita menunjukkan kepada dunia tekad bulat untuk membasmi korupsi , akar dari segala kejahatan sampai ke akarakarnya tanpa pandang bulu dan tanpa politisasi.

Hal ini pada praktiknya memang akan terasa berat. Apalagi upaya hukum melawan model korupsi berjamaah yang sistemik, kini marak terjadi.

Boleh jadi jihad melawan korupsi sama beratnya dengan mengangkat senjata melawan teroris; menyebar, sporadis dan sulit ditaklukan. n OPINI INDONESIA 024

21

Ekonomi

Prof. Firmanzah, PhD

Ekonomi dan Pemilu 2014

Optimisme Ekonomi di Tahun Politik 2014 Sinyal positif perkembangan perekonomian global di awal 2014 semakin memperkuat premis titik balik perekonomian dunia setelah selama 5 tahun tersandera krisis.

B

ank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2 persen tahun ini dan 3,4 persen tahun depan atau naik dari 2,4 persen tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diperkirakan mencapai 5,3 persen pada tahun ini, sementara negara-negara berpenghasilan tinggi diperkirakan tumbuh 2,2 persen atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebe-

sar 1,3 persen. Bergairahnya ekonomi dunia dipicu oleh perbaikan ekonomi di Amerika dan sejumlah negara maju lainnya seperti negara Zona Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi Amerika menurut Bank Dunia akan mencapai 2,8 persen tahun ini atau meningkat dari dari 1,8 persen tahun lalu. Sementara di zona Eropa, perbaikan sektor industri di sejumlah negara khususnya Jerman dan

Perancis memberi sentiment positif pada pemulihan kawasan ini. Di Jepang, Perdana Menter Shinzo Abe memaparkan bahwa ekonomi Jepang mulai memulih di awal 2014 dengan perbaikan investasi bisnis dan meningkatnya pendapatan rumah tangga. Sementara Tiongkok dan India, juga mulai membaik walaupun masih dibayang-bayangi oleh perubahan struktru ekonomi Tiongkok dan inflasi di India.Bank Dunia juga melaporkan bahwa negara-negara berkembang akan terkena imbas pemulihan di negara-negara maju dengan hasil variatif namun tetap dalam radar yang positif kecuali di kawasan Timur Tengah yang masih tersandera persoalan politik.

Namun demikian, potensi risiko masih perlu untuk diwaspadai khususnya terkait kerentanan fiskal dan kebijakan suku bunga di Amerika. The Fed, bank sentral Amerika telah memutuskan untuk mengurangi pelonggaran kuanOPINI INDONESIA 024

23

Ekonomi dan Pemilu 2014 tititaif sebesar 10 miliar dollar AS di tahun ini dengan masing masing 5 miliar dollar AS pada treasury dan mortgade-backed securities. Sementara untuk kebijakan suku bunga murah akan direvisi jika tingkat pengangguran Amerika berada di bawah level 6 persen. Seperti yang kita ketahui, tanggal 31 Januari 2014 Ben Bernanke akan memasuki usia pensiun dan Obama telah memastikan mengajukan Wakil Ben Bernanke yakni Janet Yellen ke senat sebagai calon tunggal setelah Lawrence Summers (penasehat ekonomi gedung putih dan mantan Menteri Keuangan AS) mengundurkan diri.

Pencalonan Janet Yellen ini tentunya memberi kepastian atas kebijakan Bernanke mengingat Janet Yellen merupakan salah satu arsitek dari kebijakan yang selama ini dilakukan Bernanke. Artinya bahwa tapering off akan semakin pasti, sementara kebijakan suku bunga murah akan dihentikan jika pengangguran di Amerika di bawah 6 persen. Kedua kebijakan ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Yellen ke depan khsusunya sepanjang 2014 ini mengingat arah perbaikan ekonomi Amerika cenderung positif. Angka penganguran Amerika di bulan Desember 2013 menunjukkan penurunan hingga mencapai 6,7 persen atau diperkirakan di kuratal terakhir

2014 akan berada di bawah 6 persen.

Bagi Indonesia, perbaikan ekonomi global akan mendorong ekspansi ekonomi yang lebih cepat khususnya terkait dengan membaiknya pasar ekspor di negaranegara berpenghasilan tinggi. Seperti pada periode Pemilu sebelumnya (1999, 2004 dan 2009), kinerja ekonomi nasional

Ekonomi Dan Bencana Alam Resiliensi ekonomi kita saat ini juga sudah cukup terbukti menghadapi sejumlah ujian dan tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal.

B

encana yang melanda di beberapa titik di Indonesia pada awal 2014 diyakini tidak akan memberi tekana yang besar terahadap progress pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Walaupun risiko inflasi di bulan Januari relatif tinggi namun tidak mengkahwatirkan mengingat sejumlah antisipasi sudah dilakukan untuk memastikan distribusi barangbarang kebutuhan pokok. Karakteristik bencana juga relatif terisolir di titik-titik tertentu sehingga potensi risikonya juga dapat dimitigasi secara sistematis.

Di samping itu, dengan kekuatan kelembagaan penanganan bencana dengan pengalaman sepanajng 10 tahun terakhir, kita optimis bencana awal 2014 tidak akan menekan pertumbuhan dan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hal

24

OPINI INDONESIA 024

cenderung tumbuh positif di tahun pergantian kepemimpinan nasional. Tahun 1999, paska pertumbuhan minus 13,8 persen di 1998 akibat krisis multi dimensi, pertumbuhan bisa didorong positif ke 0,79 persen. Pertumbuhan konsumsi di triwulan II dan III di masa Pemilu 1999 mencatatkan pertumbuhan tertinggi pa-

ini sudah kita buktikan sepanjang periode 2004-2013. Bahkan pengalaman ini membuat masyarakat Indonesia khususnya di daerah rawan bencana memiliki daya lenting paska bencana yang cukup tinggi sebagai hasil dari berbagai program penangulangan bencana nasional yang terus digalakkan Pemerintah.

Saat ini Indonesia memiliki taruna siaga bencana (tagana) sebanyak 29.259 orang yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Periode 2010–2012 terdapat 123 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di 33 provinsi. Dengan kekuatan kelembagaan, respon cepat dan antisipatif, saya percaya jika ekonomi kita akan relatif terhindar dari potensi risiko bencana serpti yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Resiliensi ekonomi kita saat ini juga sudah cukup terbukti menghadapi sejumlah ujian dan tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Tentunya hal ini merupakan buah kerja keras dari seluruh elemen bangsa yang diharapkan dapat terus diperkuat di masamasa mendatang. n SKAB

saka krisis 1998 mencapai di atas 7 persen.

Aktivitas penyelenggaraan Pemilu 1999 telah memberi andil yang besar pada peningkatan konsumsi sepanjang periode tersebut. Indeks harga saham gabungan sepanjang tahun tumbuh positif 70 persen secara agregat.

Begitu halnya dengan Pemilu 2004 dengan tantangan yang berbeda mengingat beberapa bulan setelah suksesi terjadi bencana Tsunami Aceh dan beberapa bencana lainnya. Tahun 2004 merupakan periode penataan kelembagaan dan peletakan fondasi perekonomian nasional yang kokoh.

Sepanjang 2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,13 persen. Dari sisi sektoral, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi kecuali sektor pertambangan dan penggalian dengan variasi pertumbuhan 7-12 persen. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, dan pembentukan modal tetap menjadi katalis pertumbuhan sepanjang 2004. Indeks harga saham gabungan juga mengalami kenaikan sepanjang 2004 mencapai 46 persen.

Di tahun pemilu 2009, atau paska krisis

global 2008, ekonomi nasional masih dapat mempertahankan kinerja positifnya termasuk di saat digelarnya Pemilu 2009. Pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan positif di level 4,6 persen. Penda-

patan per kapita 2009 mampu ditingkatkan menjadi 23,6 juta dibanding 10,4 juta di 2004.

Cadangan devisa di akhir 2009 melonjak mencapai US$ 66,1 milyar atau dua kali lipat dari 2004 sebesar 36 miliar dollar AS. Indeks harga saham gabungan sepanjang 2009 bertumbuh hingga 87 persen. Kon-

IHSG dan Rupiah di Tahun Pemilu Dengan situasi politik menjelang Pemilu, bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2014?

Bagaimana pula pergerakan rupiah di tahun depan?

K

epala Riset Trust Securities Reza Priyambada menilai tahun pemilu justru akan memberikan sentimen positif bagi pasar modal Indonesia karena memiliki harapan ekonomi yang lebih baik seiring dengan pergantian pimpinan di negeri ini.

“Pada April hingga Juli 2014 kondisi pasar memang akan berfluktuasi, tetapi

akan berangsur pulih pasca periode tersebut,” paparnya dalam riset yang dikutip Bisnis akhir tahun lalu.

Dia menjelaskan perkembangan makroekonomi pada paruh pertama 2014 diperkirakan masih melambat akibat imbas kurang kondusifnya makroekonomi internal.

Namun, pemerintah pun dinilai tidak akan tinggal diam. Perbaikan makroekonomi di Indonesia pun mulai dilakukan, dan diharapkan dengan adanya pemerintahan baru kondisi bisa menjadi lebih baik.

“Positifnya kondisi makroekonomi diharapkan berimbas positif bagi pasar modal sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi pasar,” tambahnya. Lebih lan-

sumsi rumah tangga, investasi dan sektor industri sepanjang 2009 menjadi katalis yang mempertahankan pertumbuhan positif di tengah tertekannya ekonomi dunia paska 2008.

Bagaimana dengan Pemilu 2014?

Berdasarkan data historis di atas, bisa disimpulkan bahawa selama tiga kali Pemilu langsung (1999-2004-2009), kinerja ekonomi nasional sepanjang periode penyelenggaraan pemilu menunjukkan perkembangan positif walaupun dibayangbayangi sejumlah tekanan. Di 1999, kita menghadapai tekanan internal paska reformasi 1998, tahun 2004 bencana terjadi dimana-mana di tengah upaya perbaikan

jut dia menyebutkan pihaknya mematok target IHSG akan menembus level 4.8004.950 hingga akhir tahun depan.

Sementara itu, jika pemerintah dapat mengatasi tantangan makroekonomi diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali diuji ketahanannya dan diharakpan bisa kembali ke level Rp10.250-11.400.

“Defisit perdagangan dan pembayaran masih akan terjadi karena masih adanya gap antara konsumsi dan produksi nasional tetapi diharapkan dapat menurun,” paparnya.

Penurunan tersebut, lanjut dia, akan terjadi jika pemerintah dapat menggenjot ekspor yang memiliki nilai tambah. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.

Untuk tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate), Trust Securities memandang masih ada potensi mengalami kenaikan 25-50 bps.

“Laju pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan melambat karena imbas kenaikan BI rate dan adanya penyesuaian kenaikan suku bunga perbankan 2014,” tuturnya. n BISNIS OPINI INDONESIA 024

25

EKONOMI

sistem tata kelola, dan 2009 dunia diperhadapkan pada krisis keuangan global di Eropa dan Amerika. Jika kita bandingkan, maka sentimen negatif saat ini (2014) tidak sekuat periode-periode sebelumnya, bahkan di awal 2014 seperti yang sudah saya jelaskan di atas relatif membaik menuju arah pemulihan yang substantif.

Tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilu dan transisi kepemimpinan

26

OPINI INDONESIA 024

nasional.

Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi nasional kita harapkan dapat berada di level 6 persen dengan inflasi yang terkendali di kisaran 4-5 persen. Tentunya perbaikan di sejumlah negara maju akan memberi efek positif bagi Indonesia khsusunya di sektor perdagangan dan investasi. Kita juga masih terus memacu pembangunan yang sudah berjalan beberapa tahun ini di samping memperkuat daya beli masyrakat sebagai mesin pertumbuhan nasional. Industrialisasi terus ditingkatkan untuk memberi daya dorong bagi penguatan daya saing industri.

Resiliensi ekonomi nasional sepanjang satu dekade ini merupakan modal besar untuk dapat melakukan ekspansi ekonomi di tahun-tahun mendatang termasuk di 2014.

Potensi risiko masih tetap ada dan perlu

terus dikendalikan, namun peluang untuk terus memacu ekonomi nasional sangat terbuka di masa-masa mendatang. Tahun 2014, tekanan ekonomi global relatif mereda, di sisi lain penguatan ekonomi nasional secara berkesinambungan terus dipacu. Kita berharap sejumlah proses percepatan pembangunan yang sudah dan sedang berjalan dapat dapat terus kita perkuat.

Sektor investasi akan terus bertumbuh di sepanjang 2014 dengan iklim yang terjaga dan tentunya menarik bagi investor global. Perkonomian Indonesia di 2014 akan terus kita pertahankan sebagai salah satu destinasi inevestasi yang menjanjikan. Tahun 2014, ekonomi kita akan lepas landas, hasil pembangunan akan semakin dirasakan seluruh masyarakat, dan daya saing ekonomi terus menguat. Tentunya ini dapat kita wujudkan jika kepentingan nasional menjadi pemersatu khsusunya di saat Pemilu 2014 nanti. n Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

DINAMIKA

Ketika Impor Membanjiri Indonesia Indonesia seharusnya mampu menciptakan infrastruktur guna mengantisipasi serbuan produk impor yang menghantam produk lokal dan menggerus keuangan devisa negara.

Oleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si

T

idak ada satupun negara di dunia yang dapat mencegah pengaruh globalisasi dan sistem perdagangan pasar bebas, akibatnya akan semakin gencar produk-produk impor datang menyerbu pasar suatu negara jika kondisi daya saing produknya lemah dan tidak mampu berkompetisi di kancah perdagangan Internasional.

Beberapa waktu belakangan ini, semakin banyak perjanjian Internasional yang diikuti oleh suatu negara termasuk Indonesia. Salah satunya adalah perjanjian perdagangan bebas dalam lingkup AseanChina Free Trade Agreement (ACFTA) yang sudah diberlakukan secara penuh per 1 Januari 2010. Indonesia juga telah terikat dengan banyak perjanjian lainnya baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, memungkinkan tiada batasnya perdagangan bebas antar negara satu dengan negara lainnya. Pasalnya,

setiap negara mempunyai hak untuk menjual produknya, baik barang ataupun jasa ke negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk.

Setiap tahun, terjadi peningkatan perjanjian kerjasama perdagangan bebas.

Berdasarkan data dari World Trade Center (WTC-2019), pada tahun 1993 baru ada sekitar 20 perjanjian perdagangan bebas di dunia, maka di tahun 2009 jumlahnya telah bertambah sekitar 450 perjanjian perdagangan bebas yang telah dinotifikasi dan terancam memberikan dampak bagi eksistensi sektor hukum dan ekonomi, khususnya bagi negara-negara yang baru berkembang.

Untuk Indonesia sendiri diharapkan dapat memanfaatkan adanya perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA tersebut, bukan layaknya sebagai ancaman tetapi sebaliknya merupakan sebuah peluang yang dapat memberikan benefit atas keikutsertaan sebagai anggota yang

sangat luar biasa pengaruhnya ke depan bagi perkembangan ketahanan ekonomi nasional.

Daya Saing Tinggi dan Iklim Usaha Kondusif Tatanan perdagangan Internasional mempunyai tujuan akhir dari kesepakatan, yaitu adanya liberalisasi perdagangan antara lain dihapuskannya hambatanhambatan tarif/non tarif menuju era perdagangan bebas antar negara. Perjanjian tersebut diharapkan dapat mensejahterakan rakyat dengan terciptanya peluang yang luas bagi penyerapan tenaga kerja, serta dapat memperbesar penerimaan devisa negara atas produk industri yang bisa di ekspor.

Dengan penduduk yang diperkirakan di tahun 2013 telah mencapai 250 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,49% (BKKBN-2013), menjadikan negara kita sebagai potensi pasar yang sangat besar. Selain itu, tingkat pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 1.100 dollar AS per kapita per tahun di 2004 menjadi 4.000 dollar AS per kapita per tahun pada saat ini (BPS-2013), sehingga menjadi pendorong meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produkproduk bermutu, namun mereka tetap mempertimbangkan biaya hidup yang efisien dengan tetap memilih barangbarang dengan harga yang murah. Dari sudut pandang potensi pasar, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi alasan kuat sebagai sasaran pemasaran suatu produk apapun yang dihasilkan, termasuk produk pertanian seperti komoditas pangan, sayuran dan holtikultura.

Berdasarkan data realisasi impor komoditas pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada awal tahun 2013 impor beras sudah mencapai 46 ribu ton senilai 22,9 juta dollar AS, jagung 335 ribu ton dengan nilai 102 juta dollar AS, gula tebu sebesar 297 ribu ton atau seharga 155,9 juta dollar AS, kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe sebanyak 54 ribu ton senilai 34 juta dollar AS, serta biji gandum dan meslin didatangkan sebesar 517 ribu ton atau senilai 207 juta dollar AS. Pasar di dalam negeri juga kebanjiran OPINI INDONESIA 024

27

TRANSPORTASI

“Sektor transportasi dan termasuk jasa profesi seperti bidang kedokteran adalah sector yang diperkirakan berat bagi pengusaha nasional untuk bersaing, karena dua sector itu masih kurang mementingkan arti pelayanan bagi konsumen masyarakat,” bawang putih impor atau tercacat sebesar 23 katanya. ribu ton senilai 17,4 juta dollar AS serta Tetapi, menurut dia, kalau mau dibenahi nilai impor rempah-rempah diperkirakan mulai sekarang secara serius, bisa AS jadiatau Inbisa mencapai 800 juta dollar donesia malah unggul48,42% karenadibandingkan sumber daya meningkat sebesar manusia Indonesia sebenarnya dengan (SDM) realisasi impor yang terjadibadi gus.

Untuk pembenahan, kata dia,juta memang tahun 2010 yakni sebesar 539 dollar diperlukan peran besar pemerintah karena AS. masalah itu sangat berkaitan dengan reGencarnya komoditas produk-produk gulasi. impor yang menyerbu Indonesia cukup “Jangan lagi persyaratan perizinan bermembuat kekhawatiran banyak kalangan. belit dan mahal.

Saatnya sekarangmampu pemePadahal Indonesia seharusnya menciptakan infrastruktur memadai rintah dan pengusaha salingyang berkonsultasi guna mengantisipasi serbuankekuatan produk dan bersama-sama menyusun impormenghadapi yang menghantam untuk MEA yangproduk tinggal lokal dua dan menggerus keuangan devisa negara. tahun lagi,” katanya.

Faktanya kelemahan pengelolaan produk di tanah adalah akibat daya sa70lokal PERSEN EKPORairPERTANIAN DALAM ing yang sangat lemah serta tidak mampu BENTUK MENTAH berkompetisi dengan produk Kementerian produknya Pertanian mengungkapkan impor.saat ini sekitar 70 persen dari ekspor hingga Untuk meningkatkan daya saingbiji indusproduk pertanian nasional, seperti konasional agar tidak semakin pi,trikakao, karet, CPO, masih dalammerosot, bentuk Indonesia mengantisipasi kelemaprimer atau harus produk mentah, sehingga tihan kompetensi industri tanah air dak memiliki nilai tambah pengolahan.agar dapat lebih ditingkatkan baik kompetensi Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Invesperusahaan maupun Respatiyo kompetensi SDMtasi Pertanian Prabowo Caturronya.

Beberapa kelemahan kompetensi so di Jakarta, Rabu, mengatakan, selama ini yangtambah mengemuka seperti banyak hasil perunilai dari proses pengolahan sahaan tidak mempunyai kemampuan pertanian Indonesia lebih banyak dinikmati untuk lain berinovasi, perkembangan tekhnegara yang mengimpor bahan baku nologi yang menyentuh pada perusadari Indonesia. “Sementara kita banyak haan tradisional sebagai kekuatan lokal mengimpor produk-produk olahan pertabelum sepenuhnya dapat diikuti dengan nian. Kondisi tersebut selain rawan terhakemampuan dan keterampilan sumber dap fluktuasi harga yang sangat merugikan

12 28

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA016 024

petani, Indonesia juga tidak dapat menikmati nilai tambah dari produk pertaniannya,” katanya ketika mewakili Menteri Pertanian Suswono saat membuka “Forum Investasi Pertanian 2013”.

Menurut dia, apabila 50 persen protenaga kerjanya.

Di masa depan,dari hanya duk primer pertanian dapatsaing dioindustri-industri yang Indonesia memiliki daya lah di dalam maka banyakbertahan keuntuyang tinggi negeri, yang akan mampu ngan yang dapat diperoleh antara lain medan berkembang menghadapi persaingan ningkatnya sumber pendapatan negara dan global. pajak, menekan pengangguran, berkemKebijakan selanjutnya, perlu dilakukan bangnya pertanian “onmasa farm” tumpemetaanusaha tentang industri depan, buhnya pusat ekonomi baru dan mening-

katkan data beli masyarakat.

Sementara itu Direktur Pengembangan kompetensi setiap perusahaan, penerapan Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan tekhnologi dan pengembangan kualitas Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Jamil SDM yangmenyatakan dibutuhkan untuk Musanif untukmendukung meningkatindustri Apabila industri yang kan nilai tersebut. tambah pengolahan hasil pertanidapat bersaing di masa mendatang sudah an, pemerintah meningkatkan upaya pedipetakan, langkah terakhir adalah mengingembangan industri pengolahan komodentifikasi kompetensi apa yang dibuditas pertanian. tuhkan untuk mengembangkan industri Dia mengakui, selama ini industri pengotersebut.

Dengan teridentifikasinya komlahan produk-produk pertanian masih terpetensi yang dibutuhkan maka akan lebih batas sehingga menjadi salah satu kendala mudah bagi industri untuk memilih tekhuntuk meningkatkan ekspor dalam bentuk nologi yang sesuai dengan proses produksi produk olahan. “Melalui kegiatan Forum yang akan dikembangkan. Disamping itu, Investasi Agribisnis ini kami ingin memPembangunan industri terutama industri promosikan investasi di bidang industri pertanian harus dilakukan secara terpadu pengolahan hasil pertanian,” ujarnya. dan tertata apik dalam suatu kesatuan Dengan demikian, lanjutnya, nantinya sistem agribisnis yang kompleks meliekspor komoditas pertanian nasional bisa puti subsistem ketersediaan, distribusi dan lebih berimbang antara produk mentah dekonsumsi. ngan produk olahan bahkan leFaktor penunjang lainnyadiharapkan adalah penbih meningkat.

Pada kesempatan itu, Jamil ciptaan iklim usaha yang kondusif perlu juga menyatakan, Investasi salah Pertaditingkatkan secaraForum berkelanjutan, nian merupakan ajang bagi pemerintah daesatunya dengan melakukan peningkatan rah untuk antar menyebarluaskan informasi koordinasi instansi secara lintas mengenai potensi danlepas peluang sector agrisektoral yang tak bisa dari dukungan bisnis dan agroindustri di wilayahnya. masyarakat luas. Strategi ini sekaligus Selain itu, upaya juga kebijakan, peraturan dan merupakan yang sangat penting insentif-insentif diberikan kepada mauntuk mencapaiyang beberapa tujuan, yaitu syarakat luas terutama baik menyediakan pangan calon yang investor berkualitas dalam maupun luar negeri.

“Dengan dedan cukup bagi seluruh penduduk Indonemikian diharapkan mampu menarik minat sia, serta dapat menciptakan nilai tambah calonpeningkatan investor tersebut untuk menademi penerimaan keuangan namkan modalnya di Indonesia,” katanya. devisa negara. n RAYMOND/DBS

Pilkada

KPUD Lampung

Pilgub Lampung

Hampir Dipastikan Batal:

Pilgub Lampung Makin Tak Jelas Pilgub Lampung terancam batal untuk kali ketiga. Selain belum ada penetapan dalam APBD 2014. Gubernur Lampung menjelaskan, proses pengesahan APBD membutuhkan evaluasi yang cukup panjang sehingga perlu koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

P

emilihan Gubernur Lampung kembali terancam batal.

Masalahnya, pelaksanaan tahapan pemilihan masih menunggu Perda RAPBD 2014 disahkan. KPU belum bisa menggelar tahapan karena biayanya dari APBD. Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengatakan, Pemprov dan DPRD telah menyetujui anggaran pilgub tahun ini pada rapat paripurna yang digelar Rabu

(25/12/2014) lalu.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, Pilgub Lampung terancam batal untuk kali ketiga. Selain belum ada penetapan dalam APBD 2014. Gubernur Lampung menjelaskan, proses pengesahan APBD membutuhkan evaluasi yang cukup panjang sehingga perlu koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

“Sekarang RAPBD 2014 masih diperiksa Kemendagri,” kata Sjachroedin ZP,

Selasa (7/1). Menurut dia, Kemendagri telah menerima RAPBD Lampung 2014, dan sedang dikoreksi serta evaluasi. Selanjutnya, akan dibahas lagi di DPRD dan Pemprov lalu dikirim lagi Kemendagri.

“Saya kan tidak mengurusi yang begini beginian, soal anggaran ya begini ini lah kondisinya. Makanya jangan gampang ngatur-ngatur sendiri tentukan tanggal tanpa koordinasi,” kata Sjachroedin ZP. Sementara itu, Ketua KPU Lampung OPINI INDONESIA 024

29

PILGUB LAMPUNG

Nanang Trenggono meminta pemerintah daerah menyampaikan keberatan secara tertulis dan resmi atas jadwal yang telah ditetapkan. KPU sebelumnya menetapkan rencana pemilihan gubernur (pilgub) Lampung pada 27 Februari mendatang.

Sementara anggaran daerah APBD 2014 hingga kini belum ditetapkan, termasuk anggaran untuk pemilihan gubernur.

30

OPINI INDONESIA 024

Harus tahun ini Pengamat hukum dari Universitas Lampung Wahyu Sasongko mengatakan, KPU selaku penyelenggara harus tetap berupaya untuk dapat menggelar pilgub tahun ini.

Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi bagi KPU untuk menunda pelaksanaan pilgub yang sudah beberapa kali batal digelar, karena tidak tersedianya angggaran.

Hanya saja, lanjut Wahyu, meskipun penyusunan dan penetapan jadwal pilgub menjadi kewenangan KPU, namun koordinasi dengan pemerintah dan DPRD harus tetap dilakukan. Dosen Fakultas Hukum Unila ini berpendapat, jika pelaksanaan pilgub tidak digelar tahun ini, justru malah menimbulkan persoalan baru, karena akan menabrak aturan tentang keuangan negara. “Kalau menurut saya, masyarakat juga harus paham. Karena ini sudah masuk di dalam mata anggaran. Kalo dia masuk mata anggaran, suka atau tidak suka, dipaksakan atau tidak dipaksakan, ya dipaksa namanya, itu harus 2014 ini,� tegas Wahyu Sasongko, Rabu (15/1).

Masih menurut Wahyu Sasongko, sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh KPU, dalam menyusun dan menetapkan jadwal pilgub, namun tidak mengganggu tahapan pemiu legislatif, diantaranya dengan menjadwalkan pilgub setelah pileg, atau pelaksanaannya digelar setelah pemilu presiden di akhir tahun 2014.

Namun, untuk mendapatkan payung hukum yang kuat, sebelum jadwal dan tahapan pilgub ditetapkan, KPU Lampung harus berkonsultasi ke KPU-RI. n TII/ED

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 024

31

32

OPINI INDONESIA 024