Edisi 25 opt2

Analisis PEMILU: siapa lolos ke senayan?

BABAK BARU

CENTURY

EDISI 025 | TAHUN III | 2014

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

Kombinasi Dendam dan Ketidakbecusan?

Adanya aroma balas dendam antara Gubernur dan Komisioner KPU ditambah ketidakbecusan Mendagri menjadi kombinasi pas kisruh berkepanjangan pemilihan gubernur kali ini.

Rp 35.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 022

karikatur

Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pendiri Rimson Simanjorang Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H

Waspadai Siklus Epidemi Korupsi Pasca Pemilu

D

ata KPK menampilkan sebuah mengawasi mereka yang menjadi wakil kenyataan yang cukup mengerakyat yangtelah menerima kepercayaan jutkan. Dari data koruptor dari suara yang diberikan kepadanya. yang ditangkap dan sudah diSemoga saja trend ini bukan siklus vonis hakim serta mempunyai lima tahunan. Untuk mengetahuinya, kita kekuatan hukum tetap dalam kurun 2009lihat apa yang terjadi nanti di tahun 2015, 2013 menunjukkan grafik peningkatan satu tahun setelah pemilu 2014. yang fantastis. n RR Cukup satu tahun pasca pemilu terjadi peningkatan terpidana kasus korupsi yang Trend Korupsi sedang menjabat sebagai anggota dewan, Anggota DPR dan DPRD baik di pusat maupun di daerah. Bayang2009-2013 kan saja, dari ‘hanya’ 8 kasus pada tahun pemilu (2009) menjadi 27 kasus tahun berikutnya. Artinya ada peningkatan lebih dari 300 persen!

Meskipun perlu didalami lebih lanjut mengenai trend yang mengkhawatirkan ini, namun secara kasat mata ini menunjukkan indikasi adanya potensi regenerasi koruptor baru di parlemen pasca hajatan pemilu 2014.

Bukan bermaksud 2009 menghakimi, karena 2010 2011 tentu saja tidak semua memi2012 2013 liki itikad tidak baik, namun tidak ada salahnya kita berjaga-jaga dan ikut Sumber : KPK, Putusan Inkracht per 31 Januari 2014

2

OPINI INDONESIA 022

Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

P o y d p

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah.

Hal ini menyebabkan tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain. Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesuburan tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sangat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa me-ngorbankan kesuburan/ kesehatan tanah.

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com MANDALA AGRO SWAKARSA

P m R B p O

M M

t

t

t t t

t

t t

t

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

Tanaman Pangan Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

Tanaman Perkebunan Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

Tanaman Buah dan Hortikultura Buah-buahan (Mangga, Rambutan dll), Biofarmaka (Jahe dll), Sayuran (Sawi, Cabe dll) Tanaman Hias dan Taman Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

Tanaman Kehutanan / Penghijauan Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

3 www.masagri.com OPINI INDONESIA 022

4

OPINI INDONESIA 022

OPINI INDONESIA 014

3

Utama Pilgub Lampung

Konflik Pilgub Lampung:

Tercium Aroma Balas Dendam Gubernur Sjachroedin pernah ”dilukai”. Komisioner KPU Lampung pernah membuat keputusan yang mencengangkan publik dengan menganulir kemenangan pasangan SjachroedinJoko Umar Said pada pilgub 2008 lalu.

S

aat ini, tidak ada seorang analispun yang berani berspekulasi kapan Pilgub Lampung dilaksanakan. Sementara itu, polemik pilgub yang berlarutlarut mulai disikapi publik secara acuh tak acuh. Sikap yang kelihatannya bukan hanya dianut oleh publik awam saja, melainkan juga oleh mereka yang pada posisi mengambil keputusan publik.

Banyak yang frustrasi menghadapi situasi demikian. Tetapi banyak pula yang

justru menikmatinya. Ketidakteraturan, menurut pengamat politik DR Nuril Hakim Yohansyah, pastilah sekaligus juga menghadirkan kesempatan dan peluang bagi yang mampu memanfaatkannya.

“Yang perlu diantisipasi adalah agar keadaan jangan sampai menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat,” katanya.

Dia mengakui polemik pilgub yang berlarut-larut itu mendorong sebagian besar masyarakat di Lampung tidak lagi

menempatkan pemilihan gubernur sebagai prioritas. “Sekarang ini, masyarakat kita sudah lelah, jenuh dan bosan bicara pilgub. Karena itu kita memerlukan situasi baru yang lebih kondusif agar proses income generating bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Di lain sisi, konflik berkepanjangan antara Pemprov Lampung (gubernur) dan Komisioner KPU Lampung tampaknya sudah melebar kesana-kemari dan bahkan dibumbui aroma balas dendam.

Untuk diketahui, Gubernur Sjachroedin pernah ”dilukai” oleh Komisioner KPU sekarang ini, pada masa-masa awal mereka menjabat pasca pilgub 2008 lalu menggantikan komisisioner KPU sebelumnya, mereka membuat keputusan OPINI INDONESIA 022

5

PILGUB LAMPUNG yang mencengangkan publik.

Kemenangan pasangan SjachroedinJoko Umar Said pada pilgub 2008 dengan raihan 43 persen suara seperti yang diputus KPU era sebelumnya, sempat dianulir oleh KPU sekarang ini. Usaha tersebut (menganulir kemenangan Sjachroedin) tidak berhasil.

Namun masalah tersebut sepertinya telah menggoreskan luka-luka yang cukup berat dan sulit disembuhkan bagi pasangan yang dilantik tanggal 2 Juni 2009 lalu itu. Sejak itu hubungan keduanya sulit disebut harmonis dan bahkan sering pula memanas. Sejak itu pula, Gubernur Sjachroedin secara tersirat menyatakan ketidakpercayaannya atas profesionalitas komisioner KPU Lampung sekarang ini termasuk untuk melaksanakan hajat demokrasi pilgub.

Meski demikian, KPU Lampung tetap berjalan dengan agendanya sendiri, dan mulai memproses pilgub sejak awal 2013.

Ketidakpercayaan Sjachroedin kepada KPU sering terungkan dalam beberapa kesempatan. Gubernur secara lugas mengatakan bahwa jika pilgub dipercepat ke tahun 2013 maka yang diuntungkan itu hanya Sjachrodin dan KPU. Kenapa? �Saya gubernur. Saya punya power mengarahkan pilih A atau pilih B. Yang kedua, KPU untung. Karena jika pilgub digelar 2 Oktober 2013, maka masa jabatan komi-

sioner KPU yang habis bulan September 2013 akan diperpanjang. Jadi yang untung hanya dua pihak, Sjachroedin dan KPU,� kata gubernur.

Hal lain yang juga disesalkan publik adalah informasi akurat tentang pilgub yang sulit diperoleh. Dari rekaman opini di masyarakat diketahui bahwa proses pilgub Lampung minim informasi yang akurat. Hal ini memang cukup mengesalkan terutama media massa yang dituntut memberikan informasi akurat bagi pembacanya.

Kesulitan mendapatkan informasi yang akurat itu lantas disikapi media dengan merubah strategi pemberitaan dengan memperbanyak porsi analisa, sehingga yang justru berkembang adalah banyak analisa-analisa. Masyarakat yang mendapat informasi yang setengah-setengah dari analisa-analisa tersebut kemudian mengembangkannya lagi menurut versinya masing-masing. Termasuk analisa bahwa konflik pilgub Lampung sudah diwarnai aroma balas dendam tersebut. n Rimson

Flash Back:

Kemelut Hasil Pilgub 2008

P

ilgub Lampung tahun 2008 yang digelar 18 September 2008 lalu, menghasilkan pasangan Sjachroedin-Joko sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.513.666 suara (43,27%).

Sedangkan pasangan lain yakni AlzierBambang meraih 721.434 suara (20,6%), Zulkifli-Akhmadi mendapat 541.926 suara (15,49%), Andy-HM Suparjo memperoleh 342.300 suara (5,17%), OemarsonoThomas meraih 181.005 suara (5,17%), Muhajir-Andi memperoleh 119.329 suara

6

OPINI INDONESIA 022

(3,41%), dan Sofjan-Bambang meraih 78.636 suara (2,25%).

Awalnya KPU Lampung melalui surat keputusan No 398/SKIKPU-LPG/Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, memenangkan pasangan Sjacroedin ZP dan Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009-2014.

Namun kemenangan tersebut kemudian dianulir oleh KPU Propinsi Lampung.

Alasannya, karena adanya berbagai pelanggaran. Pembatalan kemenangan Sjachroedin-Joko melalui keputusan nomor 270/173/KPU-LPG/Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009, diikuti dengan penetapan pasangan M. Alzier Dianis Thabranie dan Bambang Sudibyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 20092014.

Sebelumnya komisioner KPU Lampung telah mengeluarkan surat pembatalan pada 19 Mei lalu. Tapi, setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pembatalan Sjachroedin tersebut, mereka kemudian kembali mengeluarkan surat pembatalan dengan alasan berbeda.

Pada surat pertama KPU Lampung beralasan Sjachroedin terbukti melakukan politik uang dan adanya fatwa Mahkamah Agung, sementara pada surat kedua mereka menuding Sjachroedin telah menggunakan dana APBD untuk kampanye.

Sjachroedin-Joko akhirnya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto 2 Juni 2009 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009-2014 di Gedung DPRD Lampung. n RR

DINAMIKA

Lampung Alami Turbulensi Politik:

Mendagri Tidak Becus Ketidakseriusan Mendagri terlihat ketika tidak adanya evaluasi RAPBD 2013 yang tidak memasukkan anggaran pilgub. Padahal polemik utama masalah pilgub adalah tidak adanya dana untuk mendukung seluruh tahapan proses pemilihan.

K

etidakjelasan pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung (pilgub) telah memberikan dampak serius bagi dalam dinamika politik dan proses perkuatan demokratisasi di tingkat daerah. Pengamat Politik DR Nuril Hakim Yohansyah yang dihubungi Opini Indonesia mengatakan, situasi perpolitikan Lampung saat ini bisa dikatakan sudah memasuki situasi yang cukup berat dan rumit (turbulensi) dan itu akan berpengaruh bagi perpolitikan masa kini dan juga ke depan.

Kegagalan pelaksanaan pilgub yang telah tiga kali dijadwalkan KPU Lampung yaitu tanggal 2 Oktober, 2 Desember 2013 dan 27 Februari 2014, kata Nuril Hakim seharusnya menyadarkan kita bahwa di dalam sistem (undang-undang) pilkada itu masih banyak kelemahannya sehingga keputusan yang dibuat penyelenggara pilkada itu tidak bisa dieksekusi. “Ini perlu dipahami sehingga kita tidak terus berdebat dan ingin mengungkap siapa berada di

balik ini semua,” katanya.

DR Nuril Hakim mengatakan, benang merah permasalahan dapat ditelusuri dari proses-proses politik tingkat nasional untuk menghasilkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum pemilihan umum di daerah (pilkada) di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, katanya, dalam UU No.32/2004 tersebut, khususnya pada pada Bab XV Tentang Ketentuan Peralihan, pada Pasal 233 ayat (2) disebutkan bahwa: Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai dimaksud dalam UU ini pada bulan Desember 2008 (pilkada dipercepat).

Seharusnya, semua pemangku kepentingan seperti KPU, Pemerintah Provinsi dan terlebih pula Mendagri sebagai Pembina politik dalam negeri, sudah memahami hal tersebut.

Artinya, memahami bahwa pilkada di-

“Jujur saja, dari berbagai contoh kehidupan politik di berbagai daerah dan khususnya dalam kasus Lampung ini, saya melihat bahwa Mendagri tidak mampu melaksanakan fungsinya.”

DR Nuril Hakim Yohansyah

percepat (sebagaimana dimaksud pasal 233) hanya berlaku sekali itu saja, dan tidak berlaku untuk seterusnya. “Inilah pokok permasalahannya. Artinya, kita memerlukan payung hukum (lagi) pada saat kita mau mempercepat pilkada agar pelaksanaannya tidak bersamaan dengan pileg dan pilpres 2014 ini,” tegas Nuril Hakim yang kini menjadi Caleg DPR RI dari Partai Nasdem ini nomor urut 2 dari Dapil 1 Lampung tersebut.

Seharusnya, kata Wakil Ketua Koordinator Alumni Lemhannas KRA-31 itu, Mendagri peka dengan situasi ini dan sebagai pembina politik dalam negeri membuat terobosan misalnya dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

“Dan, inilah yang tidak dilakukan Mendagri. Bahkan Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada 43 daerah di Indonesia yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2014 agar pilkada di daerah-daerah tersebut dipercepat ke tahun 2013. Dari 43 daerah itu, memang hanya Pemerintah daerah Provinsi Lampung (gubernur dan DPRD) yang tetap kukuh bertahan pada UU 32 Tahun 2004 dan tidak melaksanakan SE tersebut. Mereka berpendapat, SE itu hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pemprov Lampung (Gubernur dan DPRD) tetap berpedoman kepada UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pilkada/pilgub digelar paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Persiapan untuk itu dilakukan lima bulan sebelumnya, diawali dengan surat pemberitahuan DPRD kepada Gubernur tentang masa masa jabatan kepala daerah akan berakhir.

Masa jabatan Gubernur Sjachruddin akan berakhir 2 Juni 2014. Di lain pihak, KPU Lampung sebagai pihak penyelenggara pilgub (pilkada) telah membuat sendiri tahapan pilgub sejak awal tahun 2013. Dalam beberapa penjelasan, komisioner KPU menganalogikan percepatan pilgub kali ini OPINI INDONESIA 022

7

DINAMIKA

(2013) sama juga dengan tahun pilgub tahun 2008. Situasi inilah yang memperburuk komunikasi dan bahkan melahirkan perseteruan (lagi) antara Pemprov Lampung (gubernur dan DPRD) dengan KPU Lampung.

Mendagri Tidak Becus Kemelut pilgub Lampung yang berkepanjangan dan sudah berdampak besar bagi kehidupan politik dan demokrasi di Lampung itu, ternyata “dilepas” begitu saja oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pembina politik dalam negeri. Ketidakseriusan Mendagri dapat dicermati ketika SK perpanjangan masa jabatan KPU Lampung dibuat oleh KPU Pusat. Mendagri tidak ada komentar. Dan, begitu juga ketika Pemprov Lampung tidak memasukkan anggaran pilgub dalam APBD 2013 tidak ada koreksi Mendagri ketika mengevaluasi RAPBD tersebut sebelum di-perda-kan.

“Jujur saja, dari berbagai contoh kehidupan politik di berbagai daerah dan khususnya dalam kasus Lampung ini, saya melihat bahwa Mendagri tidak mampu melaksanakan fungsinya,” katanya.

Sekarang ini, kata DR Nuril lagi, perpanjangan masa jabatan kelima komisioner KPU Lampung itu (seharusnya berakhir 23 September 2013) berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU RI No. 707/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 mulai pula disorot banyak pihak. Pasalnya, pertimbangan perpanjangan masa jabatan komisioner KPU itu adalah untuk hal-hal yang mendesak (melaksanakan pilgub) dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan komisioner baru dalam waktu yang singkat. Tentu saja, kata Nuril, perpanjangan masa tugas itu tentu ada batas waktu berlakunya dan lingkup tugasnya.

“Kalau disebutkan batas waktunya dua bulan sesudah gubernur terpilih dilantik, kapan dilantiknya? Sedangkan kapan pilgubnya pun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Selain itu apakah SK perpanjangan

8

OPINI INDONESIA 022

itu juga mencakup pelaksanaan pileg dan pilpres yang sebentar lagi akan digelar. Ini perlu penegasan karena berkaitan dengan keabsahan hasil pileg ataupun pilpres.

Kalau memang perpanjangan masa jabatan komisioner KPU Lampung itu berlaku untuk pileg dan pilpres, maka SK dari KPU Pusat itu perlu diamandemen segera untuk menjawab keraguan tentang legitimasi komisioner KPU saat ini dalam melaksanakan pileg dan pilpres, karena hasilnya nanti rawan digugat masyarakat,” katanya.

Kekhawatiran seperti ini juga pernah disuarakan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Dia menilai kalau pilgub tidak digelar tahun ini, berarti harus ke 2015.

Untuk apa dipertahankan (komisioner KPU Lampung -red)? Bubarkan saja KPUnya. Ganti dengan yang baru karena (SK) tidak ada dasar hukumnya lagi kalau Pilgub Lampung batal digelar tahun ini,” katanya.

Untuk diingatkan kembali, seusai menerima SK Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPU Provinsi Lampung itu

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, kepada pers mengatakanbahwa mereka hanya menjabat sampai dua bulan pasca pelantikan gubernur baru. ’’Masa jabatan kami diperpanjang sampai dua bulan setelah gubernur terpilih periode 2014-2019 dilantik,’’ kata Nanang kala itu. Nanang mengatakan, terbitnya SK tersebut menjawab keraguan beberapa kalangan tentang keabsahan tahapan pilgub yang diselenggarakan KPU Lampung.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPU Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22 E ayat (5) yang menyebutkan, penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada dilakukan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. n Rimson

DANA PILGUB

Kejati Mulai Teliti

Dugaan Penyelewengan KPU Lampung

Dugaan adanya ketidakberesan itu mengemuka kepermukaan karena ternyata dana pilgub baru dianggarkan Pemprov Lampung dalam APBD 2014 ini

P

ihak Kejati Lampung mengatakan pihaknya sudah mulai mengumpulkan data-data terkait laporan masyarakat atas dugaan terjadinya penyelewengan dana dalam proses pilgub di KPU Lampung.

Dalam sebulan terakhir pilgub gencar menyoroti masalah itu dan mempertanyakan dari mana sumber dana yang digunakan oleh KPU Lampung untuk melaksanakan proses pilgub yang telah dimulai sejak awal 2013 lalu. Dugaan ketidakberesan itu mengemuka kepermukaan karena ternyata dana pilgub baru dianggarkan Pemprov Lampung dalam APBD 2014 ini. Publik menghawatirkan jika dalam proses pilgub itu KPU telah menggunakan dana lain yang dinilai berpotensi mencederai proses demokrasi yang kini sedang dilaksanakan.

Pihak KPU sendiri belum pernah terbuka soal dana yang mereka gunakan. Tetapi, adanya penggunaan dana priibadi dan mendompleng dana APBN diakui komisioner KPU Edwin Hanibal selalu mereka lakukan sehingga proses pilgub dapat berjalan. Seperti dikutip Lampung Post 13 Juli 2013 lalu Edwin mengatakan: “Kami ser-

ing mendompleng dana APBN. Ketika ada kegiatan di pusat atau kegiatan KPU dengan partai di Lampung selalu kami gabung dengan acara pilgub,” katanya.

Langkah seperti inilah yang mulai dikritisi masyarakat. Pasalnya, dalam UU No.15 pasal 116 ayat (5) tentang Pemilu menyebutkan pendanaan penyelenggaraan pilgub wajib dianggarkan dalam APBD. Anggaran pilgub Lampung baru masuk dalam APBD 2014 ini, yang berarti bahwa tahapan pilgub yang sudah dibuat KPU selama sudah mendahului anggaran.

Apakah perbuatan itu melanggar undang-

undang atau tidak publik meminta lembaga penegak hukum bergegas mengusutnya.

Sejauh ini, KPU Lampung belum mengumumkan secara terbuka total dana pribadi komisoner KPU ataupun dana APBN yang telah dipakai untuk menalangi kebutuhan proses pilgub tersebut.

Terkait masalah itu, pihak Kejati sebagaimana diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Momock Bambang Soemiarso bahwa intelijen Kejati sudah bergerak mengumpulkan data berdasarkan surat perintah tugas (sprintug) Kejati mengatakan, pihaknya harus ektra hati-hati mengingat pelaksanaan pemilu tinggal menghitung hari, sehingga tindakan yang diambil tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan masyarakat.

“Bukannya kami mengabaikan penegakan hukum, tetapi ada hajat besar yang sedang berlangsung saat ini. Dan itu menyangkut politik dan kami tidak ingin masuk ke ranah itu, maka dari itu kami harus bijak.

Saya rasa habis pemilu baru semua penyelidikan bisa diteruskan,” katanya dikutip Lampung Post (12/2).

Di pihak lain, sejumlah akademisi Universitas Lampung (Unila) mengatakan mengawal Kejati mengusut dugaan penyelewengan tersebut. “Kami mendukung penuh langkah Kejadi yang sudah berani menindaklanjuti laporan kami. Kami akan tetap konsisten mengawal kasus ini,” kata Kepala Pusat Kajian Konstitusi Unila Yusdiyanto. Akademisi Unila lainnya, Budiono, yang juga pelapor dalam kasus ini mengatakan laporan beserta data-data dan bukti sudah diberikan kepada Kejati. Jaksa tinggal mengusutnya saja, ujar dosen hukum Tata Negara itu. n Rimson

OPINI INDONESIA 022

9

10

OPINI INDONESIA 022

Pemilu Pemilu 2014 | Geliat Parpol

Geliat Partai Politik

Satu Bulan Menjelang Pemilu 2014 faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu adalah tingginya biaya politik selama pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

M

enjelang pemungutan suara 9 April, sejumlah partai politik terus berupaya membangun citra, demi mendongkrak elektabilitas partai. Tak hanya memoles citra, namun serangan politik juga dilakukan untuk menjatuhkan citra kompetitor. Banyaknya kader partai politik besar yang

terseret kasus korupsi diutilisasi menjadi senjata politik yang tidak hanya menyerang sang kader tapi sekaligus meruntuhkan citra parpolnya.

Kasus yang menjerat politikus memang seharusnya tidak bisa digeneralisasi langsung kepada parpol secara kelembagaan. Tapi, opini publik berkata yang sebaliknya. Satu orang korupsi maka satu

partai merasakan akibatnya. Kasus semisal Demokrat dan PKS menunjukkan hal tersebut. Beberapa survei selalu menempatkan kedua partai tersebut sebagai partai yang akan ‘terjun bebas’ secara politik. Bahkan yang ekstrim berkata mungkin akan terlempar dari Senayan karena tidak lolos ambang batas (parlimentary treshold, PT).

Dugaan melemahnya dukungan terhadap kedua partai tersebut, apalagi karena kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai, menyisakan kebimbangan pemilih mereka pada pemilu OPINI INDONESIA 022

11

geliat parpol masih belum sadar akan keuntungan politik yang tercipta tersebut. Atau mungkin saja hati-hati menggunakan situasi karena yang lain mungkin juga tidak bersih.

2009. Peluang ini secara politik membuka peluang partai-partai lain untuk mengambil hati pemilih agar bergeser. Namun nampaknya alih-alih memanfaatkan situasi, nampaknya banyak partai cenderung

12

OPINI INDONESIA 022

elitis dan sibuk dengan hal-hal legal formal ketimbang strategi untuk menggeser dukungan.

Ada beberapa yang sudah melakukannya, namun sepertinya banyak yang

Kelompok partai berhaluan nasionalis Secara umum memang PDIP dan Gerindra yang mendapat keuntungan paling besar atas situasi ini. Kedua partai tersebut tidak perlu bersusah-susah membuat strategi merangkul pemilih gamang karena sudah menunjukkan konsistensinya sebagai oposisi selama ini.

Hal ini tentunya memudahkan keduanya, karena di kedua partai ini juga ada yang tersandung kasus korupsi. Bahkan untuk PDIP, secara kuantitas menjadi pemimpin jumlah kader yang tersandung korupsi. Namun sepertinya figur Jokowi dan Ahok sangat membantu menutup dampak buruk pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan kedua partai.

Demikian juga dengan partai baru seperti Nasdem. Dengan track record yang masih kosong, strategi mereka cenderung lebih luwes dan bisa tampil menjanji-

kan. Terlebih branding partai ini sudah dibangun jauh-jauh hari dengan ormas Nasdem-nya.

PDIP dan Nasdem yang menjadi leader dalam penolakan dana saksi parpol memberikan tambahan keuntungan politik di mata pemilih. Opini bahwa wakil rakyat cenderung koruptif dengan didukung banyaknya anggota dewan yang harus berurusan dengan KPK membuat pemilih menganggap bahwa dana saksi parpol adalah akal-akalan baru parpol dalam menguras keuangan negara.

Mungkin hanya Golkar di kelompok partai nasionalis ini yang relatif stabil.

Berbagai konflik internal dan serangan kepada ketua umumnya diprediksi tidak akan menggoyahkan kekuatan Golkar.

Wajar saja, partai ini sudah cukup teruji di semua era politik pasca orde baru. Apalagi, isu yang menyatakan bahwa lebih enak di jaman pemerintahan Soeharto, langsung maupun tidak memberikan efek positif mengingat selama era itulah Golkar berkuasa.

Mengenai Demokrat, memang secara usia partai ini masih terlalu muda dan sudah mendapat porsi kekuasaan yang besar.

Seringnya partai ini diolok-olok oleh koalisinya sendiri menunjukkan ketidaksiapan Demokrat menjadi pemimpin. Ditambah dengan banyaknya petinggi partai ini yang mesti menginap di bui karena tersandung kasus korupsi.

bah hubungan perbesanan dengan Presiden SBY yang juga ketua umum Demokrat membuat sulitnya positioning PAN dalam bersikap dan melakukan manuver.

Belum lagi kebingungan lain yang selalu melingkupi PAN mengenai haluan nasionalis atau Islam. Hal tersebut selalu dibiarkan mengambang dengan harapan dukungan simpatisan Muhammadiyah melalui figur Amien Rais tetap mengalir ke partai ini.

Untuk Hanura, jika saja Harry Tanoe masuk lebih cepat mungkin keadaan aka lebih baik untuk partai ini. Tidak bisa dipungkiri dan jaringan media yang dimilikinya dapat mendorong dan membantu kerja politik partai ini. Hal yang sudah terlebih dahulu dilakukan partai lain yang memiliki ketua umum sekaligus pemilik media.

Naiknya pamor PDIP dan Gerindra ditambah branding Nasdem memang menyulitkan Hanura untuk bersinar. Mungkin hal inilah yang sudah dibaca oleh kader Hanura yang melompat ke Nasdem.

Demokrat berupaya melalui konvensi multi-capresnya untuk membalikkan keadaan. Namun persiapan yang terkesan reaktif atas situasi dan tidak adanya strategy-maker membuat konvensi hanyalah sebuah event yang tidak bergaung. Beda jauh dengan pola sama yang dilakukan PKB. PKB melakukan model sama dan merangkul berbagai tokoh yang dianggap memiliki elektabilitas dan pendukung cukup banyak.

Sementara partai lain seperti PAN, Hanura dan PKPI sepertinya akan cukup berat menghadapi pemilu kali ini.

PAN yang tidak bergaung dalam perpolitikan Indonesia karena menjadi anggota koalisi membuat partai ini seperti kebingungan sendiri. Tidak intensnya Hatta Rajasa sebagai ketua umum ditam-

Adapun PKPI merupakan satu-satunya partai berhaluan nasionalis yang perlu bekerja ekstra keras. Telatnya penerimaan partai ini sebagai peserta pemilu menyebabkan PKPI menghadapi berbagai masalah baik internal maupun eksternal.

Internal dalam mencari caleg berkualitas, sementara eksternal dalam mendapatkan dukungan, terutama dukungan logistik.

Kelompok partai berhaluan Islam Khusus mengenai PKS, meskipun banyak yang memprediksi loyonya partai ini pada pemilu 2014 ini, nampaknya tingkat loyo PKS tidak akan separah yang diprediksi. Di internal, PKS terbelah --meskipun tidak termanifestasi-- menjadi faksi

keadilan dan faksi kesejahteraan. Namun pemilu raya PKS yang menghasilkan beberapa kandidat capres dari PKS menunjukkan upaya mencairkan perbedaan demi pemilu legislatif tahun ini.

Kandidat capres PKS jika diamati memunculkan representasi dari kedua faksi tersebut dan tentunya soliditas partai akan terjaga. Di tingkat bawah kader partai ini terus bekerja dan nampaknya upaya ini tidak akan siasia. Lihat saja pilgub Jawa Barat dan Sumatra Utara menunjukkan PKS masih mampu bertahan.

PKS juga kelihatan bekerja keras untuk mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan dari kasus korupsi sang presiden partai ini. Mungkin tidak hanya di kalangan partai Islam, namun di hampir semua peserta pemilu kali ini hanya PKS lah yang dengan serius melakukan kerja-kerja politik serius. Tidak hanya untuk menjaga pendukung fanatiknya, namun juga menjaga beralihnya simpatisan pemilih ke partai-partai berhaluan Islam lainnya.

PPP sebenarnya sangat diuntungkan

OPINI INDONESIA 022

13

geliat parpol atas situasi yang melanda PKS. Namun nampaknya partai tersebut agak sungkan atau tidak mempunya kemampuan dan keberanian untuk mengolah situasi dan merangkul pemilih gamang PKS. Walhasil, PPP kemungkinan besar –seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya--akan mengalami penurunan dukungan.

Hal menarik juga dilakukan PKB. Partai ini meskipun terlihat sangat pragmatis dengan membuat strategi multi-capres, namun besar kemungkinan strategi ini akan berbuah baik. Jika tidak terjadi gangguan atas strategi tersebut, PKB bisa berharap dapat mempertahankan jumlah suara meskipun mengalami penurunan di kantong-kantong suara NU yang menjadi basis mereka selama ini.

Nampaknya perseteruan Muhaimin dengan keluarga besar Gus Dur cukup membuat PKB realistis akan adanya penurunan dukungan dari kalangan NU. Apalagi banyak kalangan politisi NU juga ada di partai-partai lainnya terutama PPP dan Golkar.

Sementara itu, PBB juga diprediksi akan terhuyung-huyung untuk kembali masuk ke Senayan. Sama halnya seperti masalah PKPI yang telat menjadi peserta pemilu 2014 ini. Kerja politik PKS dan PKB akan membuat PBB kerepotan mencari suara.

Bangka Belitung yang selama ini selalu menjadi basis PBB dengan ketokohan Yusril, kemungkinan akan berhadapan ketat dengan Gerindra yang memunculkan citra Ahok yang juga berasal dari wilayah ini.

Prediksi Pemilu 2014 Dengan situasi yang ada tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa partai ber-

haluan nasionalis akan kembali menguasai Senayan ketimbang partai berhauan Islam.

Partai nasionalis yang bisa dipastikan berhasil masuk adalah PDIP, Golkar dan Gerindra dengan kemungkinan besar secara jumlah total suara nasional akan dimenangkan PDIP namun secara jumlah kursi di DPR RI akan berbeda tipis dengan pesaingnya. Sementara partai Islam yang bisa dipastikan kembali ada di Senayan adalah PKS. Bagaimana dengan partai lainnya?

Partai nasionalis dengan peluang ada di Senayan hasil pemilu kali ini adalah Nasdem, PAN dan Demokrat. Meskipun berat, partai seperti Hanura masih ber-

www.opini-indonesia.com - Suara Lampung Untuk Negeri -

peluang masuk. Sementara untuk PKPI peluang kembali masuk ke Senayan nampaknya terlalu berat untuk diraih. Namun ketidaklolosan PKPI tersebut lebih dikarenakan tidak imbangnya titik start kompetisi. Dikala partai lain sudah siap, PKPI mesti berjuang untuk lolos verifikasi.

Di kelompok partai berhaluan Islam, nampaknya peluang masih cukup terbuka untuk PPP dan PKB. Pemilih tradisional PPP diperkirakan akan tetap membuat partai ini berada di atas ambang batas.

Untuk PKB, strategi multi-capres merupakan harapan satu-satunya partai ini untuk bisa lolos. Sementara untuk PBB, nasib yang sama seperti PKPI nampaknya akan dialami PBB. Dan sama seperti PKPI, ketidaklolosan ini merupakan buah dari lamanya penerimaan mereka sebagai peserta pemilu yang berdampak pada berbagai aspek persiapan berkompetisi.

Prediksi ini tentu saja melihat geliat dan manuver yang dilakukan partai-partai tersebut di atas dalam skala nasional. Namun sebagaimana halnya dinamika masih mungkin terjadi dalam beberapa watu menuju hari pemungutan suara, prediksi tersebut mungkin saja berubah.

Manuver partai-partai sangat menentukan menjelang pemungutan suara.

Apalagi jika ada kasus korupsi baru yang terbuka dalam waktu dekat ini, maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan negatif di sisi partai yang kadernya terlibat. Tinggal bagaimana partai lain bisa menyesuaikan dan memanfaatkan situasi. Tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi etika dan budaya ketimuran kita. n RAYMOND

14

OPINI INDONESIA 022

PENGAWASAN PEMILU

Dana Saksi Parpol Siapa pengusul dana itu pun tak jelas betul karena Pemerintah, KPU dan Bawaslu justru saling menyalahkan.

M

enanggapi tudingan sebagai peAnggaran Rp 700 miliar dari APBN untuk biayai honor saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara masih menimbulkan polemik. Banyak yang menilai dana itu melanggar aturan dan tak punya dasar hukum. Sebab Undangundang Pemilu menyebutkan, bantuan APBN hanya boleh dipakai untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Siapa pengusul dana itu pun tak jelas betul karena Pemerintah, KPU dan Bawaslu justru saling menyalahkan.

Dalam program Pilar Demokrasi (3/2) yang disiarkan KBR68H, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai negara tak perlu mengeluarkan uang untuk membayar saksi parpol di TPS. Alasannya, kata dia, jika dibayar negara maka statusnya tak lagi saksi parpol, melainkan penyelenggara Pemilu. Beberapa hari sebelumnya, LIMA dan sejumlah LSM lainnya mengadukan keberatan mereka akan dana saksi parpol kepada KPK. Ray beralasan, kucuran duit itu patut diawasi supaya tidak dikorup.

“Menurut KPK, dana ini memang berpotensi menyalahi aturan karena tidak pernah dicantumkan dalam DIPA anggaran,” imbuh Ray. Sementara itu anggota Bawaslu Daniel Zuhron mengaku lembaganya belum punya sikap pasti atas dana tersebut. Kata dia, pada prinsipnya Bawaslu memang

butuh mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam jumlah yang banyak. Dia mengatakan, Bawaslu kekurangan tenaga untuk awasi Pemilu.

Daniel menambahkan, kebutuhan akan PPL sangat mendesak karena besarnya potensi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian secara pribadi dia menganggap pembiayaan saksi

parpol oleh negara akan berat dilakukan, terutama dari aspek pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Namun demikian, menurut Daniel, pemberian dana saksi parpol bisa dilihat sebagai salah satu bentuk itikad baik dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pemilu, terutama dari sisi pengawasan. Selain itu, kata dia, hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi saksi dalam mengawasi jalannya Pemilu.

Tapi Ray tak setuju. Kata dia, partisipasi bukan berarti harus dibayar. “Kalau namanya partisipasi tanpa dibayarpun harusnya mau,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, ini jadi ujian bagi partai politik. “Seharusnya parpol bisa menggerakkan kadernya menjadi saksi. Kalau tidak bisa, bagaimana mereka bisa menggerakkan masyarakat nanti,”pungkasnya.

Ray juga menganggap dana sebesar Rp 700 miliar mubazir bila disalurkan untuk saksi parpol. “Kalau dibayar berarti saksi parpol berubah status jadi saksi pemerintah. Dengan begitu akan ada sekitar 14 saksi pemerintah di satu TPS. Itu mubazir,” tegasnya. Menurut dia, banyak parpol yang punya dana besar dari para pemimpinnya.

Terlebih dia menilai beberapa parpol punya banyak dana dari para pemimpinnya.

“Beberapa pasangan capres sangat kaya bahkan bisa tampil di sinetron. Masa bayar saksi saja tidak mampu?” nKBR68H

Web Hosting www.cnp-webservice.com

SOLUSI ONLINE USAHA ANDA

GRATIS 1 (satu) nama domain selama berlangganan dan Host UNLIMITED domain.

Harga mulai: Rp 65.000 per bulan

Nama Domain Daftar klien : t CV. Mandala Agro Swakarsa t Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) t PT. Sarana Pratama Gemilang t PT. Sumber Solusi Selaras t Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) t PT. Limas Karya Utama t Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia t Yayasan Pemantau Hak Anak Indonesia t Yayasan Saint Anna Education Center t Yayasan Media Wasantara t dll.

Pendaftaran berbagai ekstensi nama domain internasional (COM, NET, ORG, BIZ, INFO dll.)

Harga mulai: Rp 119.000 per tahun

Sertifikat SSL/TSL Membangun kepercayaan pengunjung web dengan mengaktifkan SSL. Harga mulai: $ 45 per tahun

OPINI INDONESIA 022

15

Pemilu

Siapa Lolos Partai NasDem. Partai ini muncul dengan berbagai branding yang menarik. Beberapa gejolak yang terjadi di internal partai tidak terlihat mempengaruhi, semisal keluarnya Harry Tanoe. Bahkan Partai Nasdem mampu membuat beberapa politisi melakukan ‘loncat pagar’ dari partai lamanya.

Meskipun menarik, namun Nasdem mesti menterjemahkan berbagai bahasa-bahasa yang terkesan elitis menjadi bahasa-bahasa yang lebih dimengerti, terutama di kalangan nonperkotaan.

Partai Nasdem kemungkinan akan menjadi penghuni baru Senayan. Apalagi partai ini lebih berani bersikap untuk beberapa isu seperti dana saksi parpol.

PKS. Skandal impor daging dan isu pornografi, serta masalah poligami membuat partai ini harus kerja sangat keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan pemilihnya.

PKS selama ini dikenal cukup rapi dan disiplin dalam menjalankan organisasi.

Dalam berbagai pilkada, PKS masih sanggup menang. Padahal saat itu presiden partai ini ditangkap KPK. Artinya, PKS masih mungkin bertahan. Jika ada penurunan, kemungkinan terjadi di kota-kota besar.

Pilihan multi-capres untuk mengakomodir faksi yang ada di partai ini merupakan pilihan tepat untuk menjaga soliditas internal partai (termasuk pemilih partisipan). Kemungkinan PKS bertahan di Senayan sangat besar.

PPP. Partai ini memang terus mengalami penurunan dukungan. Dan sebagai bagian dari koalisi penurunan akan kembali terjadi tapi tidak sedrastis Demokrat. Dibandingkan partai berhaluan Islam lainnya PPP relatif stabil. Namun bukan tidak mungkin kerja keras PBB dan PKS akan lebih menggerus partai ini.

Kasus korupsi presiden PKS secara langsung menempatkan PPP sebagai partai yang paling diuntungkan dengan situasi. Namun keuntungan tersebut sulit mengalir dalam bentuk suara karena tidak ada upaya menarik simpati pendukung PKS yang kecewa.

Meskipun terancam, PPP kemungkinan masih akan lolos ambang tahun ini.

PKB. Partai yang awalnya lekat dengan citra Gus Dur ini nampaknya mesti kerja keras pemilu kali ini. Faktor Gus Dur sudah hilang dari partai ini semenjak Muhaimin Iskandar mengambil alih partai ini. Dugaan korupsi yang melibatkan elit partai membuat partai ini akan mengalami penurunan malah hampir mendekati ambang batas.

Klaim dukungan Kyai NU yang masih digunakan juga kemungkinan tidak begitu efektif meningkatkan elektabilitas partai ini. Namun model multi-capres yang memajukan berbagai tokoh -meskipun terkesan pragmatis- merupakan salah satu strategi yang pas untuk itu.

Diperkirakan PKB masih bertahan di Senayan meskipun besar kemungkinan mengalami penurunan suara seiring citra sebagai partai penurut di koalisi pemerintahan saat ini.

PDI Perjuangan. Partai ini diuntungkan karena perannya sebagai partai oposisi secara konsisten. Terlebih ada faktor Jokowi yang menaikkan citra partai dengan signifikan.

Nampaknya partai menggunakan isu pencapresan Jokowi sebagai usaha menaikkan elektabilitas dengan cara tidak menegasi atau mengkonfirmasi isu tersebut.

Sangat besar kemungkinan PDIP akan membalikkan keadaan. Daerah yang dikuasai Demokrat pada pemilu 2009 besar kemungkinan menjadi merah. Tantangan terbesar PDIP akan muncul dari Gerindra dan tentu Golkar.

Partai ini dipastikan lolos ke Senayan dan secara umum, partai ini sangat berpeluang besar menjadi pemenang tahun ini. Tinggal bagaimana menjelaskan jika Jokowi ternyata tidak jadi diajukan sebagai capres dari PDIP.

Partai Golkar. Partai ini seharusnya mengalami penyusutan dukungan yang signifikan karena merupakan partai koalisi pemerintah. Apalagi ditambah dengan sosok ketua umum yang kontroversial dan berbagai konflik internal.

Namun partai ini -seperti biasanya- akan berhasil melewati berbagai gejolak tersebut.

Partai dengan stigma orde baru ini juga diuntungkan dengan isu yang mengatakan jaman Soeharto lebih baik dimana pada saat itu Golkar merupakan partai yang berkuasa.

Nampaknya Golkar akan tetap berjaya di kawasan timur Indonesia dan sebagian pulau Sumatera. Partai ini adalah kandidat pemenang pemilu 2014. Jika pun tidak, Golkar tetap akan memiliki gigi untuk bisa menjadi bagian ataupun oposisi dari pemerintah nantinya.

16

OPINI INDONESIA 022

2014:

ke Senayan?

Partai Gerindra. Partai ini yang baru ikut pemilu tahun 2009. Tapi faktor Prabowo yang sangat kuat dan peran oposisi bersama PDIP membuat Gerindra menjadi ancaman partai menengah lama.

Kemungkinan Gerindra akan menjadi pilihan utama bagi pemilih Demokrat yang gamang.

Lonjakan dukungan kepada partai ini kemungkinan akan mengulang kisah PKS 2004 atau Demokrat 2009.

Manuver Gerindra mencalonkan Ahok menjadi wagub mendampingi Jokowi merupakan salah satu strategi yang mengkin tidak diduga banyak pihak namun akan sangat berpengaruh pada perolehan partai ini, terutama di kawasan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

PAN. Faktor Hatta Rajasa yang kurang intens mengurus partai dan posisi PAN dalam koalisi pemerintah, menjadikan PAN ikut memikul beban pemerintah. Selain itu, tidak ada tokoh kuat di partai ini menjadi faktor menurunnya suara.

Hatta Rajasa dinilai belum cukup kuat untuk mendongkrak suara dan konsolidasi di daerah.

Hal ini juga makin diperberat dengan manuver Amien Rais yang berlebihan menyerang Jokowi secara frontal kala Pilgub Jakarta lalu.

Selain itu, positioning yang tak jelas antara partai Islam atau nasionalis membuat PAN harus kerja sangat keras untuk bisa lolos ambang di pemilu kali ini. Banyak yang memprediksi partai ini akan terhuyung-huyung untuk lolos.

PBB. Tahun 2009, PBB terdepak dari Senayan. Namun dengan peserta pemilu 2014 yang hanya 12 partai maka peluang PBB kembali ke Senayan agak terbuka. Akan tetapi, partai ini akan sulit melewati ambang batas. Hal ini disebabkan telatnya persiapan dan kontroversi kasus ketua umumnya ditambah pencalegan Susno Duadji.

Namun ingatan pendek pemilih dan positioning sebagai partai Islam yang tepat akan menarik minat pemilih PKS yang kecewa dengan kasus korupsi pimpinan partai tersebut.

Partai ini dapat juga mengemas kampanye untuk menarik dukungan dari pemilih PAN yang nampaknya gamang dengan positioning PAN sebagai partai Islam atau nasionalis.

Partai Demokrat. Karena skandal korupsi politik ditambah kualitas pemerintahan SBY yang dianggap kurang, partai ini akan banyak ditinggalkan pemilihnya. Upaya konvensi yang dilakukan setengah hati justru menjadi pukulan balik. Partai ini kurang bisa mengelola konvensi (model multi-capres) sebagaimana PKB dan PKS memanfaatkannya untuk mendorong elektabilitas. Belum lagi serangan ke Sekjen Ibas yang tidak mengendur dari Nazaruddin dan Anas.

Demokrat mesti berbenah demi kursi di parlemen. Jika tidak memiliki daya tawar yang cukup, maka partai ini akan menjadi sejarah saja mengingat Demokrat tidak pernah menjadi oposisi seperti PDIP dan Gerindra serta tidak memiliki sejarah panjang untuk dapat survive seperti halnya Golkar.

Partai Hanura. Partai ini tadinya diperkirakan akan tenggelam. Tapi karena bergabungnya bos media Harry Tanoe ke Hanura menjadi amunisi untuk Hanura bangkit. Hanya saja, kinerja partai yang kurang meyakinkan di tengah partai-partai berhaluan nasionalis lainnya akan menyulitkan partai ini lolos ambang batas.

Hal ini masih ditambah dengan munculnya Partai Nasdem yang memilliki platform politik serupa dan hengkangnya beberapa anggota partai ini ke Partai Nasdem.

Kemampuan logistik yang meningkat seiring dengan bergabungnya Harry Tanoe, mestinya lebih membuat partai ini berani bersikap. Apalagi selama ini Hanura seharusnya mendapat berkah sebagai partai opisisi kalau saja dapat mengelola dengan baik seperti PDIP dan Gerindra.

PKPI. Bersama beberapa partai kecil, PKPI bergabung menjadi satu kekuatan. Namun hampir sama seperti PBB, telatnya persiapan dan kuatnya partai-partai besar berhaluan nasionalis akan menyulitkan PKPI lolos dari ambang batas.

Partai ini sebenarnya masih memiliki peluang mengambil swing voter dari Partai Demokrat yang tengah dirudung berbagai masalah korupsi.

Tapi perlu manuver signifikan yang berani untuk meraih hati pemilih Partai Demokrat. Tanpa itu, sulit bagi partai ini untuk bisa lolos ke Senayan.

Dengan waktu yang hanya tersisa sebulan ini, sudah seharusnya PKPI lebih berani dan menggigit seperti halnya Partai Nasdem dengan penolakan dana saksi dari APBN atau memunculkan tokoh-tokoh internal menggunakan strategi multi-capres seperti PKB dan PKS.

OPINI INDONESIA 022

17

KO L O M

Pendidikan Politik

S

gaya bicaranya serta etikanya waktu berdebat atu dasawarsa terakhir ini rakyat Indodan berbagai aspek lain. nesia mendapatkan pendidikan politik Begitu pun siapa-siapa saja para pengamat yang amat berharga bagi kelangsunsosial-politik, rakyat semakin mengenal. gan hidup berbangsa dan bernegara.

Meskipun ongkos sosial dan material sangat Politik sebagai ilmu dan aktivitas akan mahal, selama satu dasawarsa terakhir ini selalu hidup dalam masyarakat dan negara bangsa Indonesia tengah menjalani sebuah mana pun di dunia. Kebutuhan masyarakat pada proses pembelajaran dan metamorfosis politik tak ubahnya kebutuhan masyarakat pada menuju kedewasaan dan kecerdasan berpolisandang, papan, kesehatan, dan keamanan. tik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang Pada dasarnya politik sebagai ilmu maupun efektif, bersih, dan berwibawa. Dibandingkan aktivitas ingin memberikan bantuan dan janjidengan apa yang dialami beberapa negara janji bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut di Timur Tengah, hiruk-pikuk demokratisasi secara merata, tertib, dan berlangsung damai. dan reformasi di Indonesia tidak sampai menKata “politik� itu sendiri sudah memiliki konoProf. Dr. Komaruddin Hidayat, MA imbulkan perang saudara berdarah-darah tasi untuk menciptakan kehidupan yang tertib Rektor UIN Syarif Hidayatullah seperti yang terjadi di Irak, Libya, Mesir, dan dan berkeadaban yang dibebankan terutama Suriah. kepada polisi sebagai instrumen negara untuk mengatur warganya.

Sekarang ini tingkat kekecewaan terhadap proses politik dan Jadi, agenda pokok politik adalah menciptakan ketertiban, keamanpenegakan hukum di Indonesia sudah kian merata dari Aceh saman, dan kesejahteraan hidup warganya. Secara teoretis sekarang ini pai Papua. Begitu pun kepercayaan terhadap parpol kian tipis. Dari Indonesia memiliki ribuan universitas dan fakultas yang berkaitan sisi pembelajaran politik, ini mengandung sisi positif. Artinya rakyat langsung dengan pembelajaran bagaimana menyelenggarakan kian melek dan cerdas politik. Jika rakyat diposisikan sebagai mahakehidupan bernegara dengan baik seperti ilmu politik, ilmu hukum, siswa, para ilmuwan politik dan elite parpol sebagai dosennya yang kebijakan publik. mesti menjelaskan, mengapa praktik politik di Indonesia mengalami Meski semakin banyak sarjana ahli ilmu politik dan hukum, pembusukan, lalu kapan model yang baik dan ideal menurut text masyarakat sering kali heran dan bertanya-tanya, mengapa kondisi book yang baku? politik semrawut dan agenda penegakan hukum semakin merosot?

Jadi, kalau satu dasawarsa terakhir ini merupakan bab yang Pertanyaan dan gugatan senada juga dialamatkan kepada para menyajikan contoh politik amburadul, kapan rakyat diajak memasuki sarjana tata kota dan ahli pengairan. Mengapa perkembangan kobab baru tentang politik yang rasional, etis, dan sehat? Yang juga takota besar tidak tertata rapi, bahkan semakin kacau? Demikianlah ikut bertanggung jawab menyusun dan menyajikan kurikulum dan seterusnya. materi pembelajaran politik bagi rakyat adalah pemilik studioTV. Keluhan serupa tentu saja bisa disampaikan kepada sarjana-sarMereka telah berjasa menyajikan ruang kelas terbuka bagi publik jana dan profesor ahli dalam bidang ilmu lainnya, mengapa terdapat tentang ragam teori dan praktik politik di Tanah Air. Pengelola TV jarak yang menganga antara teori ilmiah yang dipelajari di kampus mesti ikut mencerdaskan rakyat dan menjaga etika penyiaran. Ada dan realitas sosial-politik yang tengah berlangsung dalam tubuh beberapa TV yang lebih mementingkan bisnis dan kepentingan kelpemerintah dan masyarakat? Sekarang ini terdapat perkembangan ompoknya dengan mengabaikan tugas edukasi. dan kesempatan sangat menarik bagi mereka yang peduli serta inKalau ini berkepanjangan, rakyat kita tidak akan naik kelas dagin belajar politik, yaitu berlangsung pembelajaran politik yang tidak lam belajar berpolitik. Mereka malah dibodohi dosen-dosen tidak dibatasi di ruang kelas universitas saja, melainkan berlangsung di bertanggung jawab yang agendanya sekadar mengejar keuntungan ruang kehidupan secara kasatmata, terutama melalui medium telemateri. Sangat dangkal dan banal. Yang menyedihkan, tetapi masih visi (TV), radio, dan surat kabar. Bahkan juga bersentuhan langsung sulit diperbaiki, adalah proses dan kualitas rekrutmen wakil rakyat dengan para aktivis politik. untuk duduk di lembaga perwakilan, baik di daerah maupun pusat.

Sejak dari proses pembentukan partai politik, kampanye mengeMereka berlabel wakil rakyat, tetapi rakyat tidak merasa diwakili, nalkan visi, misi, program, dan tokoh-tokohnya, semua itu merupabahkan menganggap rendah wakilnya. Ini pembelajaran dan praktik kan pembelajaran politik yang amat berharga bagi rakyat. Dalam hal politik yang tidak bagus. Kapan bab ini mesti tutup buku? ini, peran televisi sangat fenomenal. Rakyat semakin akrab dengan wajah politisi nasional, dari partai politik (parpol) mana, bagaimana n uinjkt.ac.id

18

OPINI INDONESIA 022

Hukum Kasus Bank Century

Kasus Bank Century Masuki Babak Baru Silang pendapat dengan berbagai argumen mengenai kasus ini akan diuji oleh hakim yang akan menyidangkan kasus ini dalam waktu dekat. Bukan tidak mungkin ada kejutan baru nantinya.

Terlebih tahun ini adalah tahun transisi kekuasaan.

K

asus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century atau lebih terkenal dengan Kasus Bank Century akan memasuki babak baru. KPK akan segera menaikkan status kasus tersebut ke tahap penuntutan dalam satu hingga dua pekan ke depan. “Century (sampai) dua minggu lagi akan masuk ke tahap dua,� kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada

wartawan di Gedung KPK, Jakarta akhir Januari lalu. Pimpinan KPK bidang penindakan itu menjelaskan bahwa saat ini jaksa penuntut tengah melakukan beberapa pendalaman. Surat dakwaan pun sudah mulai disusun. “Minggu lalu kan intensifikasi pemeriksaan saksi-saksi karena ada catatan dari JPU. Nah, sekarang setelah pemeriksaan itu JPU melalakukan klarifikasi dan konfirmasi untuk membangun argumentasi

dalam urusan dakwaan,� jelasnya.

Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November 2012 silam. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka pada pertengahan November 2013.

Penahanan tersebut diharapkan dapat lebih membongkar kasus yang mengemuka sejak 2009 lalu. KPK harus mampu membuktikan penyalahgunaan wewenang dan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan penyelamatan bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara. Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kasus ini menjadi sangat krusial mengingat bahwa gubernur BI pada saat itu merupakan wakil presiden saat ini.

Pimpinan KPK sempat diboikot oleh meOPINI INDONESIA 022

19

KASUS BANK CENTURY dia karena secara diam-diam melakukan pemeriksaan Boediono. Urusan kasus ini menjadi rumit karena melibatkan protokol yang melekat pada jabatan seorang wakil presiden.

Silang Pendapat Akan Diuji Pengadilan Wakil Presiden Boediono mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ancaman krisis pada Oktober sampai November 2008 bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan sistemik sekecil apapun, kata Boediono, dapat

menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Karenanya, penyelamatan Bank Century merupakan satu-satunya cara agar Indonesia saat itu tak benar-benar mengalami krisis sistemik.

Berseberangan dengan Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akranb dipanggil JK ini menyatakan tidak melihat ada situasi krisis ketika Bank Century mendapatkan FPJP. JK menyebut Bank Century bukan bank gagal berdampak sistemik yang diduga collapse akibat krisis ekonomi global pada 2008.

Namun, gelontoran uang hingga triliunan rupiah mengalir ke bank yang dimiliki Robert Tantular. Bahkan JK menyebut ada perampokan.

Silang pendapat dengan berbagai argumennya akan diuji oleh hakim yang akan menyidangkan kasus ini. Kita menunggu fakta hukum apa yang akan muncul di pengadilan nanti.

Bukan tidak mungkin ada kejutan baru nantinya. Terlebih tahun ini adalah tahun transisi kekuasaan. n ED

Kucuran Dana Ke Bank Century:

6,8 Triliun Dalam Waktu 8 Bulan Lembaga Penjamin Simpanan menyuntikkan modal pemerintah sebanyak 23 ke Bank Century. Dana sebesar Rp 6,7 triliun itu dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan.

Dalam laporan akhir BPK terhadap kasus Bank Century yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada pimpinan DPR di Jakarta, Senin 23 November 2009, dijelaskan dana itu dikucurkan dalam empat tahap. BPK menilai Bank Indonesia tidak mengungkap yang sebenarnya tentang kondisi bank sehingga suntikan pemerintah membengkak hingga Rp 6,7 triliun.

Ket:

Tunai

SUN (Surat Utang Negara)

u

Tahap pertama mencapai Rp 2,776 triliun yang dikucurkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner LPS No KEP 18/DK/ XI/2008 tanggal 23 November 2008 tentang penetapan biaya penanganan PT Bank Century Tbk dan penyetoran pendahuluan PMS LPS kepada Bank Century. Tujuan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 10 persen.

Untuk tahap pertama ini penyetoran dilakukan sebanyak enam kali: 1. 24 November 2008: Rp 1 triliun 2. 25 November 2008: Rp 588,314 miliar 3. 26 November 2008: Rp 475 miliar 4. 27 November 2008: Rp 100 miliar 5. 28 November 2008: Rp 250 miliar 6. 1 Desember 2008: Rp 362,826 miliar

20

OPINI INDONESIA 022

v

Tahap kedua sebesar Rp 2,201 triliun yang dicairkan berdasarkan KDK LPS No KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT Bank Century Tbk. Tujuan PMS ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal 9-31 Desember 2008.

Untuk tahap kedua ini penyetoran dilakukan sebanyak 13 kali dengan rincian: 1. 9 Desember 2008: Rp 250 miliar 2. 10 Desember 2008: Rp 200 miliar 3. 11 Desember 2008: Rp 200 miliar 4. 15 Desember 2008: Rp 175 miliar 5. 16 Desember 2008: Rp 100 miliar 6. 17 Desember 2008: Rp 100 miliar 7. 18 Desember 2008: Rp 75 miliar 8. 19 Desember 2008: Rp 125 miliar 9. 22 Desember 2008: Rp 150 miliar 10. 23 Desember 2008: Rp 30 miliar 11. 23 Desember 2008: Rp 445 miliar 12. 24 Desember 2008: Rp 80 miliar 13. 30 Desember 2008: Rp 270,749 miliar

w

Tahap ketiga sebesar Rp 1,155 triliun yang dikucurkan dengan dasar penetapan KDK LPS No KEP 001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century Tbk. Setoran ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk memenuhi kebutuhan CAR delapan persen denganrincian: 1. 4 Februari 2009: Rp 820 miliar 2. 24 Februari 2009: Rp 150 miliar 3. 24 Februari 2009: Rp 185 miliar

x

Tahap keempat dikucurkan sebesar Rp 630,221 miliar yang dilakukan secara tunai sebanyak satu kali pada tanggal 24 Juli 2009. Pengucuran ini berdasarkan KDK LPS No KEP 019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk agar CAR bank mencapai delapan persen. n VIVA/ED

DINAMIKA

Jusuf Kalla:

Century, Skandal Perampokan Sistemik

“

Saya waktu itu menjabat sebagai acting Presiden. Akan tetapi mengapa rapat KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), tentang bank gagal dan dampak sistemik tidak dilaporkan? Bukannya seharusnya dilaporkan? Apalagi masalah besar seperti itu.�

S

aya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika, sehingga impor mereka menjadi sulit dari China.

Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada ekonomi kita.

Artinya, yang berakibat semuanya pada kita adalah ekspor yang menurun, terutama ke China. Akibat ekspor menurun inilah tentu ada masalah-masalah lainnya.

Pada Kamis 20 November 2008 lalu, rapat diadakan di kantor Wapres, kantor saya waktu itu. Hasil rapat tanggal 20 November itu adalah tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum yang

terangkum dalam penjelasan yang diberikan oleh saudara Anggito Abimanyu yang mewakili Menteri Keuangan.

Waktu itu saya minta Menteri Keuangan yang memberi penjelasan pada publik tapi kemudian Menteri Keuangan menugaskan saudara Anggito, yang saat itu merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam penjelasannya, Anda bisa baca di Kompas tanggal 21 November 2008, adalah bahwa Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya, jadi kondisi kita masih baik. Memang waktu disampaikan juga oleh Pak Boediono ada masalah-masalah soal ekonomi, itu karena ekspor menurun. Itu memang masalah.

Tapi tidak ada dibicarakan tentang bank.

Krisis tentu ada dampaknya, tetapi tak akan menyebabkan krisis buat Indonesia.

Itu jelas Anda bisa lihat pada kesimpulan rapat yang dipublikasikan dan diberikan kepada umum. Dalam rapat itu sama sekali tidak membicarakan masalah perbankan atau pun Bank Century. Tidak ada sama sekali. Bahkan, Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak pernah menyampaikan adanya suatu bank yang gagal atau semacamnya.

Saya waktu itu menjabat sebagai acting Presiden. Akan tetapi mengapa rapat KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), tentang bank gagal dan dampak sistemik tidak dilaporkan? Bukannya seharusnya dilaporkan? Apalagi masalah besar seperti itu. Namun saya akhirnya dilapori hari Selasa minggu setelahnya. Rapat mereka adalah hari Jumat-Sabtu (21-22 November), dimana paginya diputuskan dana bail-out Century. Uang juga dikeluarkan Sabtu.

Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?

Senin bingung, kenapa tiba-tiba keluar 2,7 triliun. Padahal yang disetujui menurut apa yang dilaporkan ke saya adalah 630 milyar. Selasa bingung. Rapat lagi.

Lalu, saya mendapat laporan, Pak ada masalah seperti ini, terjadi drain, terjadi keluar uang yang begitu besar. Saya bilang ada apa! Nah waktu itulah ketika diceritakan masalahnya, saya marah kenapa terjadi uang keluar begitu banyaknya tidak dilaporkan. Jadi uang keluar baru dilaporkan.

Ini jelas bermasalah, karena dana yang dikeluarkan sebesar 6,7 triliun itu melebihi apa yang diminta dan diperlukan Bank Century. Ini merupakan perampokan.

Kalau ada uang dikeluarkan Sabtu dan Minggu, itu bermasalah, sebab bank-bank sudah jelas sedang tutup.

Untuk itu, waktu itu saya langsung menelpon Kapolri, saya perintahkan untuk menangkap Pemilik Bank Century, Robert Tantular. n KOMPASIANA OPINI INDONESIA 022

21

DINAMIKA

Boediono:

Pembengkakan Dana Century Urusan Pengawas dan LPS

“

Tidak mungkin menyampaikan khusus tentang Bank Century di rapat besar itu, forumnya bukan di situ.

Pembahasan tentang situasi Bank Century dilakukan dengan Menteri Keuangan, protokolnya begitu.”

S

aat ditanya wartawan mengenai pembengkakan dana penyelamatan Bank Century dari Rp 630 miliar menjadi Rp 2,5 triliun dan Rp 6,7 triliun, Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, pembengkakan dana saat rekapitalisasi terjadi saat Bank Century, yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara, sudah berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam konperensi pers yang digelar seusai memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Wapres, Jakarta, akhir November 2013 lalu, Wapres Boediono mengatakan, wewenang Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah menetapkan sebuah bank sebagai bank gagal. Kemudian dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), Gubernur BI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sama-sama memutuskan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Kalau ada kekurangan dalam modal, atau CAR, capital adequacy ratio, maka hal itu dan seterusnya dihitung bersama-sama pengawas bank dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemilik baru yang mengambil alih,” kata Wapres.

Adapun mengenai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 20 November 2008, Wapres Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI mengaku, ia tidak menyampaikan situasi buruk Bank Century secara detil. Hal ini karena, menurut Wapres, rapat

22

OPINI INDONESIA 022

tersebut adalah rapat koordinasi besar dimana ia menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia yang paling mutakhir: kurs melonjak, pasar uang antar bank macet dan likuiditas antar bank kering. Capital outflow seperti ini adalah indikator adanya krisis.

“Tidak mungkin menyampaikan khusus tentang Bank Century di rapat besar itu, forumnya bukan di situ. Pembahasan tentang situasi Bank Century dilakukan dengan Menteri Keuangan, protokolnya begitu,” ungkap Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa ia sangat mempercayai KPK dalam menyelesaikan permasalahan Bank Century dan menemukan kebenaran

hukum. Semua pihak, termasuk dirinya, wajib memberi dukungan demi menuntaskan hal ini dan ia tidak keberatan bila pada waktunya KPK membutuhkan keterangannya kembali.

Mengenai kenapa pemeriksaan dilakukan di kantor, Wapres mengatakan bahwa hal itu adalah karena pertimbangan logistik mengingat standar pengamanan Wakil Presiden mewajibkan Pasukan Pengaman Presiden melakukan sterilisasi di lokasi yang akan didatangi Wapres.

“Hal ini bisa sangat mengganggu.

Daripada diinterpretasi sebagai intervensi, maka dengan persetujuan KPK, pemeriksaan dilakukan di sini,” kata Wapres.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wapres Boediono telah dimintak keterangan oleh KPK selama sekitar 10 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Wakil Presiden menyampaikan bahwa statusnya sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya, Deputi Gubernur BI. n SKAB

Telstra Strategic Review | Kolom Agama KTP

Agama & Identitas Kewargaan Permasalahan ini menjadi urgen dan signifikan mengingat persoalan identitas agama sebagai identitas kini telah berkembang sedemkian kompleknya dari semula profetik pribadi menjadi profan komunal.

Oleh: Wasisto Raharjo Jati / Kandidat Peneliti P2P-LIPI

P

olemik mengenai jadi atau tidak dihapuskannya pencatuman kolom agama dalam identitas KTP seseorang kini tengah ramai diperbincangkan dalam ruang publik. Permasalahan mengemuka manakala DPR mengesahkan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ada satu poin krusial dalam revisi UU ini yakni menyatakan, masyarakat tak lagi wajib mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk

(KTP) apabila orang tersebut beragama di luar 6 agama yang diakui resmi pemerintah RI saat ini, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Sebelumnya Mahkamah Agung pada sidang panitera Septmber 2013 lalu telah mengeluarkan putusan perkara kasasi nomor 1570 K/Pid/2009 bahwa MA mengakui kepercayaan lokal dan aliran penghayat Ketuhanan yang selama ini sudah eksis di kalangan masyarakat sebagai agama di luar 6 agama resmi sesuai UU Administrasi Kependudukan.

Opini publik terhadap polemik tersebut kemudian terbelah antara setuju dan tidak. Bagi yang setuju, hal itu sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat 1 UUD 45 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap warga negara untuk bebas memilih kepercayaan dan agama yang dianutnya. Kondisi tersebut merujuk pada banyak kasus pemarjinalan terhadap kelompok minoritas yang selama ini sulit mengakses layanan publik hanya karena masalah agama yang tidak tercantum dalam identitas KTP. Pengalaman kelompok seperti kelompok Samin, Sunda Kaharingan, Baduy, maupun kelompok penghayat lainnya sulit untuk menyekolahkan anaknya atau sekedar mengajukan kredit bank hanya karena masalah kepercayaan yang berbeda di luar mahzab yang diakui pemerintah. Sementara itu bagi mereka OPINI INDONESIA 022

23

strategic review

yang menolak, dihapuskannya kolom agama justru akan memancing adanya banyak aliran-aliran kepercayaan menyimpang untuk ikut diakui oleh negara.

Kekhawatiran tersebut lantaran setelah dibukanya kebebasan aliran berpikir, berideologi dan berteologi semasa Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa, masingmasing aliran kepercayaan maupun pemikiran saling berkontestasi dan berivalitas dalam ruang sosial politik masyarakat.

Hal tersebut nantinya bisa berdampak pada sikap agitasi dan chauvinistik tercermin dalam sentiment pribadi yang kemudian berkembang dalam ekslusifisme aliran tertentu. Jika itu dibiarkan maka eksistensi agama-agama mayor yang selama ini diakui oleh negara akan tergerus dan hilang karena telah terpecah dan terfaksionalisasi dalam berbagai macam aliran

24

OPINI INDONESIA 022

kepercayaan sempit.

Namun demikian, masalah pro dan tidak terhadap jadi atau tidak dihapuskannya kolom agama dalam identitas KTP seseorang tidaklah perlu dibesar-besarkan sehingga nantinya yang ada politik pengkotak-kotakan opini seperti yang jamak terjadi dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang kadang kala masih ambigu untuk diterjemahkan dan diterapkan. Persoalan yang jauh penting daripada sekedar kolom agama sebagai identitas warga negara adalah bagaimana kita menjadi setara dalam pemenuhan hak mendasar kita dalam kerangka menjadi bagian dari warga negara (citizenship).

Permasalahan ini menjadi urgen dan signifikan mengingat persoalan identitas agama sebagai identitas pribadi kini telah berkembang sedemkian kompleknya dari

semula identitas profetik pribadi menjadi identitas profan komunal. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan adanya segregasi secara tidak sadar antara dia dan mereka. Bagi yang beragama mayoritas akan sangat mudah untuk memarjinalkan yang beragama minoritas dalam layanan publik. Sementara bagi yang minoritas, akan sangat mudah terprovokasi dan tereksklusifkan diri sehingga dari kedua hal tersebut bibit-bibit intoleransi pun mulai tumbuh dan berkembang.

Dalam hal inilah, konteks kewargaan menjadi lokus penting dalam mengkritisi agama sebagai bagian pengarustamaan agama sebagai bagian urusan publik negara. Normalisasi-normalisasi yang diharapkan negara sebagai determinan dengan melakukan pengaturan atas pilihan beragama justru akan mengarah pada denormalisasi dalam masyarakat. Tentunya pada konteks ini, kita juga perlu melihat relasi negara, agama, dan masyarakat yang berimplikasi pada penurunan sifat agama dari semula teologis menjadi konstitutif sebatas pada laminating kertas saja.

Tawaran kewargaan konstitutif tersebut tentu hanya menjadikan wacana pluralisme yang selama ini menjadi adagium dari sebuah proses menjadi Indonesia akan sia-sia saja. Mungkin agama diterima sebagai wacana konstitutif, namun apakah nantinya juga agama bisa memberikan suplemen afinitas maupun afiliasitas dalam pembangunan kewargaan Indonesia.

Agama hanya menjadi sebuah sine qua non dari sebuah kewargaan negara yang serba konstitutif dan represif Hal itulah yang semestinya menjadi lokus kritis da-

lam menempatkan posisi agama dalam negara. Wacana sekulerisme akan secara tegas memisahkan kedua entitas tersebut.

Namun tentu kita juga tidak bisa seekstrim tersebut hal tersebut karena agama di Indonesia tidak hanya dimakna secara agama teologis, akan tetapi juga agama so-

sial. Semua orang perlu memiliki agama terlepas menjalankan ataukah tidak, yang terpenting adalah dengan memeluk agama kita adalah bagian masyarakat.

Bahwa paradigma kewargaan yang mewajibkan warga negara harus beragama dalam idenitasnya supaya diakui seperti dalam paradigma kewargaan negara (state citizenship) sudah tidak relevan lagi dalam dinamika demokrasi kontemporer.

Dalam konteks negaranegara lainnya, skema kewargaan yang dianut negara dalam melihat warga negara adalah kewargaan yang inklusif (inclusive citizenship). Warga negara didudukkan sebagai subjek yang dilindungi (protected) oleh negara dimana negara tidak mempermasalahkan asal usul warga negaranya tersebut.

Semua hak akan layanan publik mau-

Agama Lokal

PBNU: Jangan Dihapus Sebaiknya pemerintah membebaskan masyarakatnya memeluk agama dan kepercayaan secara bebas dan diakui. Sebab, bila dikosongkan, dapat memicu kemunafikan beragama.

P

engurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah tidak mengosongkan kolom agama di KTP elektronik. Sebab, mekanisme tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakfaktualan data kependudukan.

Ketua PBNU, Slamet Efendy Yusuf mengatakan, terdapat sejumlah agama lain di luar enam agama yang diakui di Indonesia. Dikhawatirkan, bila ajaran yang mer-

pun kewajiban sebagai negara adalah setara dan direkognisi oleh negara secara langsung. Dalam konteks inilah sebenarnya proses sivilisasi baik dari agama maupun negara perlu untuk disinergiskan.

Dalam segi negara, sivilisasi secara semantik berarti meniadakan batasan-batasan segregasi layanan public berdasar klasifikasi agama agar menjadi satu. Sedangkan sivilisasi dalam segi agama, adalah menghilangkan adanya sikap chauvinisme maupun eksklusifitas yang selama ini ada dalam setiap agama sebagai agama yang paling sahih.

Persoalan apakah agama diterima sebagai bagian proses identitas kewargaan tidaklah terlalu rigid untuk dilakukan.

eka yakini tersebut tidak tercantum dalam opsi kependudukan, mereka akan mengisi satu agama tertentu.

“Kalau mereka kemudian mengisi Islam, padahal agama mereka bukan itu, bagaimana? Yang ada jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia tidak valid,” kata Slamet pada pewarta, pertengahan Desember lalu.

Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah membebaskan masyarakatnya memeluk agama dan kepercayaan secara bebas dan diakui. Sebab, bila dikosongkan, dapat memicu kemunafikan beragama.

Bukan hanya agama tertentu, katanya, pemerintah juga diminta tidak boleh membatasi paham tersebut. Asalkan, para penganut kepercayaan meyakini alirannya adalah suatu agama. “Kalau mereka menganggap kepercaayaan itu sebagai agama.

Cantumkan saja di KTP,” ujar dia. n PBCO/ED

Agama atau kepercayaan lokal adalah agama-agama tradisional yang telah ada sebelum agama yang resmi diakui pemerintah (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu) masuk ke Nusantara (Indonesia). Di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli.

Berikut beberapa di antaranya.

• Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Banten • Buhun di Jawa Barat • Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur • Parmalim di Sumatera Utara • Kaharingan di Kalimantan • Tonaas Walian di Sulawesi Utara • Tolottang di Sulawesi Selatan • Wetu Telu di Lombok • Naurus di Maluku Negara sejauh ini mendegradasi agama lokal tersebut sebagai ajaran animisme atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Tak satu pun kepercayaan lokal tersebut yang diakui sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan dan sebagainya. Seiring waktu, agama lokal tersebut semakin punah dan menghilang, kalaupun ada, biasanya ada di daerah pedalaman.

WIKI/ED

OPINI INDONESIA 022

25

strategic review Adapun dalam kasus negara kita, contoh kecil tentang kolom agama sebagai identitas warga negara menjadikan pola pandang negara terhadap warganya adalah objek yang tersegmentasi (segmented) yang bisa saja hanya karena minoritas menjadi terenyahkan (neglected) dalam konteks kewargaan Indonesia. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa warga beragama Islam menikah di KUA, sementara yang non islam di Catatan Sipil. Dalam kasus lain

juga, layanan publik juga kini menonjolkan identitas agama seperti dalam kasus sekolah, rumah sakit, bahkan kini lingkungan perumahan yang ikut tersematkan agama tertentu.

Oleh karena itulah, jadi atau tidaknya kolom agama dihapus dalam identitas warga negara pada produk KTP tentunya kembali lagi pada kemauan politik pemerintah. Jikalau pemerintah bersikap plural dan toleran, tentu akan menghapus ko-

lom agama tersebut dengan syarat negara bisa mensetarakan semua aliran kepercayaan dan penghayatan agar tidak saling berkontestasi dan mengeksklusifkan diri.

Sekarang kita tunggu beranikah pemerintah bersikap progresif dan evolusioner dalam merumuskan skema kewargaan baru di Indonesia melalui langkah kecil yakni menghapus kolom agama dalam KTP bagi warga negaranya. n PPI-LIPI/ED

Agama ‘Strip’ di KTP:

Diskriminasi Terlembaga

B

eberapa komunitas kepercayaan di luar enam agama resmi merasa merasa sedang dijajah di negerinya sendiri. Bentuk penjajahan itu terlembaga dan bermula dari pencantuman identitas agama di kartu tanda penduduk. Walau Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan bahwa negara tidak berhak membatasi enam agama resmi pada tahun 2009, dalam pembuatan KTP dan E-KTP agamaagama lokal tidak diakomodasi alias masih terdapat tanda setrip.

Pemasalahan bermunculan karena tan-

26

OPINI INDONESIA 022

da ‘strip’ bermakna jamak. Nyonya Dian Jeani dari Sapto Darmo, Surabaya, menceritakan bagamana anak-anak penghayat diolok-olok sebagai kafir ketika menjelaskan sebagai penganut penghayat.

Karena sekolah tidak menyediakan pelajaran agama penghayat, anak-anak penghayat dipaksa ikut pelajaran agama Islam, termasuk menjalankan praktik salat. Akibatnya, anak-anak stress walau dalam UU Sisdiknas mewajibkan sekolah menyediakan mata pelajaran agama bagi semua siswa sesuai dengan keyakinan

masing-masing.

Posisi para penghayat menjadi makin rawan, tidak terlindungi secara hukum walau di dalam UUD 1945 Pasal 29 dijamin hak beragama mereka ketika dihadapkan dengan ormas-ormas agama yang antipluralitas. n ANT/ED

Kesra

Penanggulangan Bencana | Erupsi Sinabung

Sinabung Bukan Bencana Nasional Bencana nasional indikatornya korban lebih dari 500 orang, kerugian lebih dari Rp 1 trilyun, cakupannya beberapa kabupaten/kota lebih dari 1 provinsi dan pemprov dan pemda kabupaten/kota tidak mampu mengatasinya.

P

olemik mengenai perlu tidaknya bencana erupsi Gunung Sinabung dijadikan bencana nasional hingga sekarang masih mencuat. Di UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 7 (2) disebutkan penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Penetapan status darurat bencana

untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi oleh Gubernur, dan skala kabupaten/kota oleh Bupati/ Walikota. Ketentuan penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden (PP).

Hingga saat ini PP tersebut belum ditetapkan karena belum adanya kesepakatan berbagai pihak. Draft PP atau Raperpres Penetapan Status dan Tingkatan Bencana ini sudah dibahas lintas sektor dan lembaga non-pemerintah sejak tahun 2009 hingga sekarang. Berulangkali dibahas dengan Unsur Pengarah

BNPB bahkan dilakukan workshop nasional. Namun belum ada kesepakatan.

Yang dimaksud tingkatan bencana adalah keadaan di suatu tempat yang terlanda oleh jenis bencana tertentu dan dinilai berdasarkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana-sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi, yang dibedakan menjadi lokal, daerah dan nasional.

Status bencana membedakan bencana ringan, sedang dan berat sesuai indikator tersebut.

Kesulitan utama adalah penentuan besaran dari masing-masing indikator.

Dalam draft PP, bencana tingkat lokal (kabupaten/kota) jika jumlah korban jiwa kurang dari 100 orang, kerugian kurang dari Rp 1 milyar, cakupan wilayah kurang dari 10 km2, pemda masih mampu menangani berdasar OPINI INDONESIA 022

27

ERUPSI SINABUNG

SDM, sumberdaya finansial dan pemerintahan masih berjalan.

Bencana tingkat provinsi jika jumlah korban kurang dari 500 orang, kerugian kurang dari Rp 1 trilyun, cakupan wilayah lebih dari 1 kabupaten/kota, pemda provinsi masih berjalan.

Sedangkan bencana nasional indikatornya korban lebih dari 500 orang, kerugian lebih dari Rp 1 trilyun, cakupannya beberapa kabupaten/kota lebih dari 1 provinsi dan pemprov dan pemda kabupaten/kota tidak mampu mengatasinya.

Yang utama adalah apakah sistem pemerintahan di daerah kabupaten/kota masih berjalan. Sebab Bupati/Walikota adalah penangggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pemprov dan pemerintah pusat memberikan penguatan pemkab/pemkot.

Di Indonesia, presiden menyatakan bencana nasional baru sekali yaitu saat Tsunami Aceh 2004. Korban bencana saat itu lebih dari 180.000 jiwa tewas dan hilang, kerugian lebih dari Rp 45 trilyun, pemkab/pemkot dan pemprov Aceh dan Sumut tidak mampu mengatasi. Hanya bencana Tsunami Aceh 2004 yang dinyatakan presiden sebagai bencana nasional.

Bencana yang lain tidak ada diklasifikasikan sebagai bencana nasional.

Bencana Gempa Yogya 2006 menimbulkan korban 5.716 jiwa tewas, kerugian Rp 29 trilyun, dan berdampak pada provinsi DIY dan Jateng. Gempa Sumbar 2009 menimbulkan korban 1.117 jiwa, kerusakan di 9 kabupaten/kota, dan kerugian Rp 21 trilyun. Erupsi Gunung Merapi 2010 menimbulkan korban jiwa 386 orang tewas, 4 kabupaten dan 2 provinsi terdampak, pengungsi 0,5 juta jiwa dan kerugian Rp 3,56 trilyun. Semua bencana dengan dampak yang lebih besar daripada

28

OPINI INDONESIA 022

Sinabung, Presiden tidak menyatakan sebagai bencana nasional.

Bagaimana dengan erupsi Sinabung?

Pemda Kabupaten Karo dan Pemda Provinsi Sumatra Utara masih utuh dan berjalan normal. BNPB hadir sejak awal dan memegang kendali penuh penanganan darurat dengan mengerahkan potensi nasional untuk mendampingi Pemkab Karo dan Pemprov Sumut. Bupati Karo dan Gubernur Sumut beserta SKPD-nya masih mampu menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tidak ada chaos yang menyebabkan pemerintahan lumpuh.

Meskipun bantuan yang diberikan untuk penanganan darurat Sinabung hampir lebih dari 95% berasal dari pusat, bukan berarti bencana nasional. Bahkan nanti hingga pasca bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pun pusat akan tetap membantu. Sinabung masih bencana daerah. Ini hanya masalah leadership dalam penanganan bencana. Belum adanya BPBD Karo juga menyebabkan penanganan belum optimal awalnya. BPBD Sumut sangat terbatas anggarannya sehingga tidak mampu mendukung sepenuhnya.

Jadi polemik tentang bencana nasional atau daerah sebaiknya dihentikan.

Bencana daerah pun pemerintah pusat

menangani bencana Sinabung. Lebih dari Rp 43 milyar dana yang dikucurkan BNPB dan kementerian/lembaga sejak September 2013 untuk penanganan Sinabung. Masih banyak dana yang akan dikucurkan Pemerintah, bahkan hingga pasca bencana.

Dalam setiap bencana BNPB selalu hadir memberikan pendampingan kepada BPBD baik memberikan bantuan dana, logistik, peralatan, manajemen, dan administrasi.

Ini semua dilakukan agar daerah bisa tangguh menghadapi bencana. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana bencana menjadi prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk bencana dari APBD ditingkatkan, personil pemda yang ahli dan professional ditempatkan di BPBD dan lainnya. Bupati dan gubernur juga harus bertanggung jawab menangani bencana di daerah.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

POTENSI BENCANA

19 Gunung Berapi Berstatus Waspada

Setidaknya ada 19 gunung api di Indonesia kini berstatus Waspada (Level II) yaitu ada kenaikan aktivitas di atas level normal.

T

erkait dengan aktivitas gunung berapi, wilayah Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Wilayah Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan lebih dikenal dengan ring of fire (cincin api).

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam.

Cukup 2 Anak

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa sejumlah 19 gunung api di sejumlah penjuru di Tanah Air tengah menggeliat dan berstatus waspada. “Status Waspada (level II) yaitu Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Seulewah Agam, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo mengemukakan ada 127 gunung api aktif di Indonesia. Satu gunung berstatus Awas (level IV) yaitu Gunung Sinabung sejak Akhir November 2013 lalu.

Tiga gunung status Siaga (level III) yaitu Karangetang, Lokon, dan Rokatenda.

“Makna status Siaga adalah semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Kondisinya kritis sehingga perlu sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh,” ujar dia.

Dikatakannya, pemberitaan media yang intensif dan berlebihan mengenai peningkatan aktivitas gunung api seringkali justru menyebabkan dampak negatif di masyarakat.

“Obyek-obyek wisata, hotel, pertanian dan aktivitas ekonomi yang berada di luar daerah berbahaya menjadi sepi. Hal ini terjadi di Gunung Bromo, Ijen, Dieng, Tangkubanprahu, Papandayan, dan lainnya.

Bahkan aktivitas wisata dan hotel-hotel di Kabanjahe saat ini pun sepi pengunjung karena masyarakat jadi takut berkunjung padahal lokasinya jauh dan aman dari Gunung Sinabung,” kata dia.

Menurut Sutopo, gunung api bersifat slow in set, artinya tidak akan tiba-tiba meletus.

“Ada tanda-tandanya sehingga status gunung punya tahapan yaitu dari normal kemudian menjadi waspada, siaga, dan awas sesuai ancamannya,” katanya. n ANT/SKAB

USIA IDEAL PERNIKAHAN

Wanita 20 tahun Pria 25 tahun

OPINI INDONESIA 022

29

PENANGGULANGAN BENCANA

Penanganan Bencana Di Daerah Lamban Mulai dari kesimpangsiuran informasi bencana alam sehingga menyulitkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sampai minimnya anggaran daerah untuk penanggulangan bencana.

B

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta lebih aktif melaporkan kondisi daerahnya yang terkena bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini supaya penanganan terhadap korban bencana tidak terlambat dan dampak bencana bisa diminimalisir.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir menyampaikan pendapat itu dalam menyikapi lambatnya penanganan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan erupsi gunung yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

“Lambatnya penanganan bencana di daerah itu karena BPBD kurang aktif melaporkan kondisi daerahnya ke BNPB. Sehingga BNPB kesulitan untuk secepat-

30

OPINI INDONESIA 022

nya melakukan koordinasi penanganan bencana dengan berbagai pihak lainnya, seperti dengan TNI, dan PMI,” kata Mahrus Munir, Selasa (21/1), di Gedung DPR, Jakarta.

Sejak pekan lalu, bencana banjir terjadi hampir serentak di Indramayu, Cirebon, Subang, Bekasi, dan Karawang (Jawa Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), Tulang Bawang (Lampung), Kota Jambi, Kabupatan Bungo, Merani dan Sorolangun (Jambi), Musi Rawas (Sumsel), Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Baru (Sulsel).

Banjir di Indramayu-Cirebon-Subang, misalnya, sudah terjadi selama empat hari dan memutus Jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Di Indramayu, banjir meng-

genangi 17 kecamatan. Ribuan rumah terendam dengan ketinggian air berkisar 50 centimeter hingga 3 meter. Ribuan orang terpaksa mengungsi ke sekolah-sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar pun terhenti.

Ironisnya, meski sudah berlangsung selama empat hari, belum ada tindakan cepat dan tanggap dari pemerintah daerah dan BPBD setempat untuk menangani korban banjir. Di sejumlah kecamatan, pengungsi tak mendapat bantuan logistik apa pun dari Pemda dan BPBD. Aggota Komisi VIII DPR lainnya, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, terjadi kesimpangsiuran informasi bencana alam sehingga menyulitkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan tidak adanya visi bersama untuk mewujudkan penanganan bencana secara cepat dan terpadu.

Menurut Ace, BNPB bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Tanah Air. Masih ada Kementerian Sosial, BPBD, Pemda, dan instansi lain. “Idealnya, semua pihak bersinergi merehabilitasi bencana, baik saat terjadi maupun sesudahnya,” katanya.

Perbesar Anggaran Pada saat meninjau korban bencana banjir di Pati, Jawa Tengah Kamis (30/1), Menko Kesra Agung Laksono menegaskan pembentukan BPBD di setiap kabupaten/ kota sangat mendesak dan perlu, mengingat masyarakat Indonesia hidup di kawasan yang rawan bencana dan alokasi anggaran penanggulangan bencananya juga ada.

Ditanya soal daerah yang minim mengalokasikan anggaran penanggulangan bencananya, Agung Laksono mengakui kondisi setiap daerah berbeda-beda, termasuk potensi bencana yang terjadi.

Namun, ia berharap dalam jangka waktu mendatang, setiap pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam jumlah cukup karena mereka yang mengetahui potensi bencana di daerahnya.

“Apakah daerah itu sering longsor, apa rawan kekeringan. Itu (kekeringan, red.) bencana juga. Yang penting harus ada BPBD di setiap daerah,” katanya.

Sejauh ini, belum seluruh kabupaten/ kota memiliki BPBD yang menjadi “leading sector” atau garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat. n JPAR/SKAB/ED

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 022

31

32

OPINI INDONESIA 022