Edisi 26 opt

SUAP PILKADA: JADI PINTU MASUK KASUS LAIN?

KEPALA DAERAH TERSANDUNG KORUPSI

EDISI 026 | TAHUN IiI | 2014

HTTP://WWW.OPINI-INDONESIA.COM

Sengketa pemilu terancam

KETETERAN

Pengembangan kasus suap MK berpotensi mengganggu proses penyelesaian sengketa Pemilu 2014 jika ada tambahan Hakim MK yang ditahan KPK.

Rp 35.000 1 MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI OPINI INDONESIA 026

karikatur

Penerbit Yayasan Media Wasantara Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pendiri Rimson Simanjorang Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Drs. Hasan Zainal Abidin

SUDUT PANDANG

Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd

Memilih Itu Hak, Bukan Kewajiban

B

icara pemilu adalah bicara mengenai transaksi. Yang pasti ada transaksi politik berupa suara dari pemilih ke caleg. Bicara pemilu juga bicara mengenai kekuasaan.

Bahwa kekuasaan pada saat pemilihan mutlak ada di tangan pemilih. Bukan pemerintah, bukan partai apalagi caleg. Dan yang paling penting, bicara pemilu itu bicara mengenai hak, bukan kewajiban. Artinya hak itu bisa digunakan atau tidak digunakan. Ada kebebasan di sana. Beda dengan kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan.

Pemilu seyogyanya memilih mereka yang terbaik untuk menjadi wakil masyarakat banyak. Terbaik bukanlah dalam ukuran alim tidaknya seseorang. Bukan juga ukuran pintar atau tidaknya seseorang. Namun lebih pada terbaik yang mau dan berani menyuarakan suara pemilihnya kelak dan tidak bermain-main dengan berbagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Dia harus siap atas segala situasi yang akan dihadapi dalam dunia bernama politik. Yang pasti dia tidak boleh gampang stres.

Namun nampaknya itu semua --lagi-lagi-- tidak terlihat pada pemilu kali ini.

Pernyataan-pernyataan untuk mempersiapkan rumah sakit jiwa bagi caleg stres

2

OPINI INDONESIA 026

menjadi pelecehan yang menyinggung. Artinya banyak caleg yang akan kita pilih bukanlah yang terbaik. Dianggap ada potensi gila dari caleg. Lalu apa gunanya test kesehatan?

Kemudian kampanye untuk tidak menerima uang dalam pemilu (money politics) menjadi pelecehan lainnya. Setiap pemilu selalu bicara hal ini. Artinya kita, para pemilih, masih dianggap bodoh dalam urusan uang politik ini. Terima saja uangnya, masalah memilih urusan lain. Kapan lagi ada orang mau bagi-bagi uang?

Ini salah satu bentuk transaksi, yaitu transaksi ekonomi dari yang berkuasa kepada yang memiliki kekuasaan.

Meski dengan berbagai masalah tersebut, pemilu sendiri merupakan saat bagi pemilih yang merupakan warganegara untuk kembali berharap adanya perubahan.

Tidak banyak momen dimana warganegara begitu penting. Jadi harapan itu mesti disalurkan.

Namun sekali lagi, memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Selamat menikmati hari libur 9 April mendatang!

Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari

Direktur Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com opini@opini-indonesia.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasi bisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi.

OPINI INDONESIA 026

3

4

OPINI INDONESIA 026

OPINI INDONESIA 014

3

Utama Suap MK | Pemilu 2014 | Pilkada | Lamsel

Mengungkap Kasus Suap Pilkada MK:

Sengketa Pemilu Bisa Keteteran Bisa dibayangkan jika menjelang sidang-sidang penyelesaian sengketa pemilu ternyata ada hakim MK yang menjadi tersangka. Sudah dipastikan kinerja MK akan kedodoran.

M

antan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar mulai menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus suap pengurusan sengketa pilkada di MK. Mantan politikus Golkar itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan dijerat pasal berlapis.

Akil didakwa menerima hadiah atau jan-

ji terkait pengurusan 15 sengketa Pilkada dengan nilai Rp57, 78 miliar lebih. (lihat tulisan Gurihnya Bisnis Haram Sengketa Pilkada –red).

Sidang perdana telah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta 20 Februari lalu.

Dalam dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Empat

Lawang, Lampung Selatan dan Kota Palembang.

Dalam dakwaan kedua, Akil disebut menerima uang terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Morotai dan Tapanuli Tengah. Selain itu, ia juga didakwa menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur.

Pada dakwaan ketiga, Akil disebut telah meminta sejumlah uang dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 20062011 Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa pilkada di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

OPINI INDONESIA 026

5

KASUS SUAP MK

Dalam dakwaan keempat, Akil disebut menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan sengketa Pilkada Banten.

Selain itu, Akil juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat menjabat Hakim Konstitusi, nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 160 miliar, sedangkan saat masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, nilainya mencapai Rp 20 miliar.

Dalam dakwaan Akil yang dibacakan JPU , ada Rp 161,08 miliar yang diduga bagian dari kejahatan tindak pidana pencucian uang. Dugaan pencucian uang senilai Rp 161,08 miliar tersebut terjadi sejak Oktober 2010 sampai Oktober 2013.

Padahal, selaku Hakim Konstitusi, penghasilan resmi Akil sudah mencapai Rp 8,684 miliar.

Menanggapi dakwaan tersebut, Akil menyebut yang dibacakan jaksa hanyalah omong kosong. Pasalnya, ada sejumlah dakwaan yang tidak sesuai fakta dan karangan. ‘’Dakwaanya ada enam, tapi di Tapanuli bukan saya yang mengadili,’’ ujar Akil kepada wartawan selepas sidang.

Selain itu, Akil menambahkan untuk pilkada Banten, Ketua MK saat itu, Mahfud Md yang menjadi hakim panelnya.

Akil juga berbicara soal Pillkada Jatim yang dalam rapat panel ia memenangkan Khofifah. Namun akhirnya Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang menang di pleno.

Keterlibatan Hakim MK Lain Keterlibatan hakim lain dalam kasus sengketa pilkada ini terus menjadi sorotan. Refly Harun menengarai ada empat metode suap di MK. Dari metode-metode

6

OPINI INDONESIA 026

tersebut, besar kemungkinan mafia sengketa pilkada ini tidak hanya melibatkan Akil semata.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan hakim konstitusi lain terkait suap yang diterima Akil.

Sementara Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, sejauh ini KPK belum menemukan indikasi adanya keterlibatan hakim MK lain yang satu panel dengan Akil Mochtar saat bertugas menyidangkan perkara sengketa pilkada.

“Kami ingin menelusuri lebih jauh mengenai ada tidaknya keterlibatan hakim lain. Mudah-mudahan dalam pendalaman ini, kami bisa ambil kesimpulan soal itu,” kata Abraham di Gedung DPR RI, Jakarta, Desember 2013 lalu.

Terakhir 25 Februari lalu, dua hakim MK, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, kembali dipanggil penyidik KPK sebagai saksi terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah. Maria dan Anwar sendiri merupakan hakim panel bersama Akil dalam sengekata Pilkada Lebak. Bersama Akil, keduanya juga merupakan hakim untuk panel sengketa pilkada di MK. Kecurigaan publik atas kongkalikong di MK tidak hanya pada kasus Pilkada Lebak saja. Awal Februari lalu, perwakilan Forum Korban Putusan Mahkamah Konstitusi Berdaulat melaporkan delapan hakim MK ke Bareskrim Polri. Mereka melaporkan dugaan pemalsuan putusan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang memenangkan pasangan Soekarwo dan Saefullah Yusuf.

“Jadi ini kami datang ke sini mau mengadukan delapan Hakim MK yang terindikasi melakukan pemalsuan putusan terutama Pilkada Jatim,” kata Adhie Massardi, salah seorang pelapor.

Ia menjelaskan, dalam panel yang dipimpin Akil Mochtar, pasangan Khofifah-Herman dimenangkan. Namun, saat Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap putusan pleno berubah dan memenangkan Soekarwo.

“Menurut Akil Mochtar Ketua MK waktu itu yang disampaikan (pengacaranya) Otto Hasibuan, bahwa di dalam panel yang menang itu Khofifah.

Ketika Akil tidak ada, di dalam pleno putusannya berubah jadi menang Soekarwo.

Disitulah awal mula dugaan manipulasi,” kata Adhie.

Ia menambahkan, berdasarkan pasal 28 Undang-undang MK, keputusan MK harus dihadiri sembilan atau sekurang-kurang tujuh hakim yang dipimpin Ketua MK. “Tapi (pleno) ini diputuskan delapan orang hakim, tapi Ketua MK tidak. Ini diduga ada komplotan pemalsuan di MK. Karena itu kami adukan ke Bareskrim,” ungkapnya. Pihaknya berharap Bareskrim menelusuri laporan ini dan bisa menemukan dugaan suap oknum-oknum Hakim lain di MK yang tidak ditemukan KPK. KPK Siap Ciduk Kepala Daerah Sementara itu, KPK mengatakan pihaknya akan menelusuri sejumlah nama yang muncul dalam dakwaan, terlebih sejumlah nama kepala daerah.

“Saya kira tidak (sampai di Akil) ini pasti dikembangkan oleh KPK. Karena itu kita tunggu dulu di persidangan itu seperti apa,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sehari sesudah sidang perdana Akil.

Kendati demikian, sambung Johan, pihaknya tentu akan memantau jalannya proses persidangan dengan terdakwa mantan politisi Partai Golkar tersebut.

Segala hal yang diperoleh dalam proses penyelidikan hingga penyidikan baik berupa pengakuan maupun bukti-bukti lain dituangkan dalam dakwaan.

“Nanti apakah ada fakta-fakta baru yang kemudian mendukung pengakuan

atau bisa juga nanti ada putusan hakim yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan penyelidikan baru, tentu akan dilakukan,� imbuhnya.

Namun Johan menegaskan, bukan berarti KPK menunggu hasil putusan hakim baru memulai melakukan pengembangan kasus, melainkan bisa juga ketika ada temuan fakta baru yang diperoleh penyidik KPK di dalam persidangan.

Jaring Melebar?

Dari sidang lain terkait kasus suap MK dengan terdakwa Susi Tur Andayani, dugaan jaring mafia tidak hanya berkutat di kalangan MK, para kontestan pilkada dan makelar kasusnya saja. Susi sendiri terlibat dalam kasus Pilkada Lebak dan Lampung Selatan.

Ketika bersaksi untuk terdakwa Susi, calon Wakil Bupati Lebak, Kasmin mengaku pernah mendengar Gubernur Banten

Ratu Atut Chosiyah menelpon Dirjen Otda terkait rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Lebak, Banten 2013.

Kasmin menjelaskan, pada saat bertemu terdakwa tanggal 26 September 2013 di ruangan Gubernur Banten di Serang, sempat kaget karena mendengar Atut menelepon seseorang yang menjabat Dirjen Otda.

Padahal, ketika itu hendak melaporkan ke Atut perihal perkembangan pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi.

Namun, ketika dicecar oleh Fikri terkait identitas Dirjen Otda yang dimaksud, Kasmin mengaku tidak mengetahui karena pembicaraan dilakukan melalui telepon.

Sayangnya dalam sidang tersebut tidak diputar ataupun dibacakan isi rekaman pembicaraan antara Atut dan Djoehermansyah tersebut.

Terkait kasus dugaan suap di MK, Djoeharmansyah pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Susi Tur Andayani. Nama Djoehermansyah memang pernah menyeruak disebut menerima uang sejumlah Rp 2 miliar terkait terkait penundaan pelantikan Bupati Banyuasin Yan Arton Ferdian-SA Supriyono. Namun, Djoehermansyah pernah membantah tudingan tersebut. Bahkan, sempat menyatakan siap melakukan sumpah pocong jika menerima suap.

Kekhawatiran Menjelang Pemilu MK akan menghadapi tugas berat. Lembaga hukum itu harus menangani hasil perselisihan sengketa Pemilihan Umum 2014, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal tersebut dinilai akan menjadi pertaruhan nama baik MK. Makin terbukanya kongkalikong sengketa pilkada di MK ini bukan saja mencoreng nama MK dan dunia peradilan Indonesia saja. Perlu diwaspadai turunnya kepercayaan publik dapat membuat masalah tersendiri pasca pemilu nanti.

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi oleh MK kepada parpol peserta pemilu, namun substansi kepercayaan publik dan kinerja hakim MK masih akan dipengaruhi dengan perkembangan kasus yang menyeret mantan ketuanya tersebut.

Bisa dibayangkan jika menjelang sidangsidang penyelesaian sengketa ternyata ada hakim MK yang menjadi tersangka. Sudah dipastikan kinerja MK akan kedodoran.

Atau pasca putusan sengketa pemilu ada hakim MK yang ditangkap. Legitimasi putusannya akan dipertanyakan publik.

Meskipun telat, mungkin lebih baik jika semua hakim MK mundur dan diisi orang baru yang tidak ada kait mengkait dengan sengkete-sengketa pilkada yang sudah diputus MK sebelumnya. n ED

OPINI INDONESIA 026

7

PEMILU 2014

Sengketa Pemilu 2014:

Persidangan MK Harus Transparan

Perselisihan hasil Pemilu tidak hanya melibatkan parpol yang bersengketa, tetapi berdampak pada perolehan suara parpol lain.

W

akil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut.

“Adanya distrust public terhadap hakim-hakim konstitusi akibat kasus Akil, maka transparansi harus lebih dikedepank-

an oleh MK,” kata Lukman Hakim di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain itu transparansi tersebut, menurut dia, penting karena perselisihan hasil Pemilu tidak hanya melibatkan antara dua parpol yang bersengketa, tetapi juga berdampak pada perolehan suara parpol lain.

Pihaknya mengapresiasi MK yang telah membentuk Dewan Etik sehingga masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang diduga menyimpang terkait proses hukum

di Mahkamah Konstitusi.

Lukman mengingatkan bahwa MK harus mampu menyelesaikan seluruh perkara sengketa hasil pemilu dalam waktu 30 hari sesuai undang-undang karena bila penyelesaian perkara Pileg molor, bisa berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan Pilpres.

“Persidangan-persidangan di MK selambat-lambatnya punya waktu 30 hari sejak permohonan pihak-pihak yang berperkara diregistrasi di MK,” katanya.

Dia pun minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal proses Pemilu 2014 sehingga hasil Pemilu benar-benar bisa mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. “Tidak boleh ada manipulasi di situ, tidak boleh ada kecurangan-kecurangan dalam penghitungan Pemilu karena Pemilu hakikatnya itu wujud dari kedaulatan rakyat,” katanya.

Sementara anggota tim ahli Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan MK telah membuat standardisasi pedoman pelaporan perselisihan pemilu untuk menekan jumlah pelaporan perselisihan hasil Pemilu 2014 dan meningkatkan kualitas persidangan MK. Standardisasi tersebut meliputi semua tingkat wilayah yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. n ANT/ED

Ketua MK Hamdan Zoelva:

MK Siap Hadapi Pemilu 2014

M

ahkamah Konstitusi (MK) memperkirakan kasus sengketa Pemilu 2014. Ini karena jumlah partai politik saat ini lebih sedikit dibanding 2009 lalu yang berjumlah 36 partai. Ketua MK Hamdan Zoelva menjelaskan, penurunan angka kasus sengketa itu antara lain juga didukung dengan persiapan KPU periode saat ini yang dinilai lebih matang.

Demikian pula dengan adanya komitmen KPU untuk tidak menunda penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pemilu. Sengketa di MK itu akan menjadi

8

OPINI INDONESIA 026

sengketa sisa saja yang belum terselesaikan oleh KPU. MK juga telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian kemungkinan munculnya berbagai sengketa pemilu.

“Saya telah mempersiapkan gugus tugas yang melibatkan lebih dari seratus pegawai di MK dari panitera pengganti kemudian pranata peradilan, peneliti dan karyawan lain untuk mem-back up penyelesaian sengketa pemilu di MK,”kata Hamdan.

Selanjutnya, MK juga mensosialisasikan tata cara bersidang di MK bagi partai politik peserta pemilu, calon DPD, KPU serta

Bawaslu. Dengan demikian, para pihak itu memahami apa yang harus dilakukan ketika bersidang di MK agar prosesnya lebih mudah.

“Jadi insya Allah kami sepenuhnya siap untuk menghadapi sengketa Pemilu 2014,” katanya. n ANT/ED

sengketa pilkda

Gurihnya Bisnis Haram Sengketa Pilkada Jika ditotal, jumlahnya lebih dari 50 miliar untuk 15 pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Secara geografis empat penjuru angin pernah dirambah bisnis haram dengan profit besar ini.

Bupati Lampung Selatan terpilih, Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Perantaranya adalah pengacara Susi Tur Andayani, terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Lampung Selatan.

Kabupaten Buton - Sulra Menerima janji berupa pemberian uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Buton terpilih Samsu Umar Abdul Samiun. Perantaranya adalah Arbab Paproeka, terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Buton.

Kabupaten Morotai - Malut Menerima janji berupa pemberian uang senilai Rp 2,98 miliar dari pasangan calon Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua.

Perantaranya adalah kuasa hukum, Sahrin Hamid, terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Morotai.

Kabupaten Tapanuli Tengah - Sumut Menerima janji berupa pemberian uang senilai Rp 1,8 miliar dari Bupati Tapanuli Tengah terpilih Raja Bonaran Situmeang.

Perantaranya adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.

M

antan Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, diduga menerima uang dalam jumlah fantastis dari sengketa pilkada yang ditanganinya.

Hal ini tercantum dalam surat dakwaan Akil Mochtar.

Akil dinilai melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji.

Pengurusan sengketa pilkada tersebut melibatkan banyak pihak, utamanya pihak yang berperkara. Berikut daftar daerah pilkada dan uang yang terkait dengan kasus Akil Mochtar.

Kabupaten Gunung Mas - Kalteng Menerima hadiah atau janji sebesar Rp 3 miliar dari Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. Perantaranya adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Chairun Nisa terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Lebak - Banten Menerima hadiah atau janji senilai Rp 1

miliar dari pasangan calon Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin. Perantaranya adalah pengacara Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Lebak.

Kabupaten Empat Lawang - Sumsel Menerima hadiah atau janji sejumlah Rp 10 miliar dan US$ 500.000 dari pasangan calon incumbent Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah. Perantaranya adalah Muhtar Ependy terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Kota Palembang - Sumsel Menerima hadiah atau janji senilai Rp 19,866 miliar dari pasangan calon Wali Kota Palembang Romi Herton dan Harno Joyo. Perantaranya adalah Muhtar Ependy terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang.

Kabupaten Lampung Selatan - Lampung Menerima hadiah atau janji sebesar Rp 500 juta dari pasangan Bupati dan Wakil

Provinsi Jawa Timur Menerima janji berupa pemberian uang sejumlah Rp 10 miliar dari Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo. Perantaranya adalah Ketua DPD I Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali, terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Nduga - Papua Akil meminta Alex Hagesem (Wakil Gubernur Papua 2006-2011) memberikan uang sejumlah Rp 125 juta. Alex melakukan konsultasi perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Nduga serta meminta Akil membantu percepatan putusan atas pemohonan keberatan hasil Pilkada tersebut.

Provinsi Banten Menerima janji berupa pemberian uang sejumlah Rp 7,5 miliar. Uang tersebut diberikan terkait Pilkada Banten 2011 yang memenangkan pasangan Atut-Rano Karno setelah sebelumnya digugat pasangan calon lainnya. Uang tersebut diberikan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, adik Ratu Atut. nED

OPINI INDONESIA 026

9

polemik

MK Batalkan UU Tentang MK:

Pertaruhan Wibawa Penjaga Konstitusi Inilah produk perundang-undangan yang mengatur MK dan dibatalkan oleh MK sendiri.

M

ahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU 4/2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK. Delapan hakim konstitusi sepakat mengabulkan permohonan yang diputus 13 Februari lalu.

Sebelumnya undang-undang yang

10

OPINI INDONESIA 026

dibatalkan ini lahir dari keprihatinan atas kondisi MK beberapa waktu lalu. Ketua MK sebelumnya, Akil Mochtar, terlibat dalam gratifikasi terkait sengketa pilkada di MK. Menko Polhukham Djoko Suyanto menyatakan pemerintah menghormati putusan tersebut. Namun, putusan itu dinilai justru akan membuat wibawa MK tidak akan pulih pasca ditangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

“Dengan telah dikabulkannya gugatan tersebut, maka keinginan dan dorongan masyarakat luas, para ahli dan praktisi hukum, dan DPR untuk mengembalikan wibawa MK menjadi tidak terpenuhi karena UU 4/2014 telah dibatalkan oleh MK sendiri,” ujar Djoko dalam jumpa pers, di kantor kepresidenan.

Djoko mengatakan, undang-undang itu sebenarnya lahir dari kesepakatan para pimpinan lembaga negara pada 5 Oktober 2013 dalam menyikapi tertangkapnya Akil.

Saat itu, ungkap Djoko, MK tengah berjuang meraih kepercayaan rakyat. Alhasil, pemerintah pun memutuskan mengeluarkan Perppu. Menurut Djoko, Perppu yang kemudian disetujui DPR untuk dijadikan undang-undang itu adalah jalan keluar dari kepercayaan masyarakat.

Di dalam Perppu itu mencantumkan tiga substansi, yakni terkait pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk fungsi pengawasan, seleksi hakim konstitusi melalui panel ahli, dan syarat hakim konstitusi dari minimal 7 tahun lepas dari partai.

“Karena sudah diputuskan, pemerintah tidak punya pendapat apa pun kecuali mematuhi putusan MK,” kata Djoko.

Secara terpisah, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, menyatakan, keputusan pembatalan itu menguntungkan Hakim MK. Rekrutmen hakim lembaga ini akan tetap berpotensi adanya masalah, karena adanya keterlibatan parpol di dalamnya.

Dia menyatakan adanya hakim MK dari kader parpol, mengancam independensi keputusan pada nantinya. Dengan dibatalkannya UU 4/2014 semakin menunjukkan MK semakin tidak terawasi.

Dikhawatirkan, keputusan MK nantinya akan jauh dari pantauan masyarakat.

MK menggambarkan dirinya sebagai anti pengawasan. Dia menjelaskan ada perbedaan krusial antara politisi dengan hakim. Politisi identik dengan dunia lobi dan kompromi, sedangkan hakim lebih menutup diri.

Dia kemudian mempertanyakan apa yang akan terjadi bila parpol yang berkuasa adalah A. Kemudian sejumlah hakim MK dari partai sama. DPR didominasi partai itu juga. Proses legislasi di DPR nantinya akan disahkan begitu saja dan kalaupun digugat pasti tidak akan dipermasalahkan.

“Kekuasaan nantinya akan sulit dikoreksi masyarakat,” papar Refly. Dia menyatakan UU MK harus menyediakan ruang untuk pengawasan hakim.

Menurutnya kondisi seperti itu sangat membutuhkan pengawasan hakim MK. Jika tidak diawasi, maka dikhawatirkan putusan-putusannya terkait sengketa pemilu rawan intervensi dan jauh dari independensi. n ED

LAMPUNG SELATAN

Kasus MK dan Pilkada Lamsel:

Suap, Pemerasan dan Pintu Masuk Kasus Lain Menyimak sepak terjang KPK di kasus pilkada Lebak, dapat dilihat bahwa pilkada Lebak menjadi pintu KPK untuk masuk ke kasus-kasus lain di Provinsi Banten.

B

anyak kontestan pemilihan kepala daerah yang diduga memberikan suap kepada Ketau MK Akil Mochtar agar menang dalam sidang sengketa pilkada di MK. Salah satunya Lampung Selatan (Lamsel).

Dakwaan terhadap Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 20 Februari lalu makin menyingkap tabir suap dari Bupati Lampung Selatan terpilih Rycko Menoza sebesarRp 500 juta.

Uang sebesar itu diberikan ke Akil guna menolak permohonan keberatan dari para pemohon yang merupakan kompetitor pilkada. Dengan putusan tersebut pasangan Rycko Menoza - Eki Setyanto yang telah ditetapkan KPU Lamsel sebagai calon terpilih dapat dinyatakan sah oleh MK. Pada pilkada 2010 lalu, KPU Lamsel menetapkan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pasangan terpilih. Namun, penetapan tersebut berujung permohonan gugatan ke MK. Diantara pemohon adalah pasangan Wendy Melfa - Antoni Imam, Fadhil Hakim - Andi

Aziz dan Andi Warisno - A. Benbela.

MK lantas menetapkan panel hakim untuk memeriksa. Akil Mochtar sebagai ketua dengan anggota Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva. Rycko dan Eki menunjuk Susi Tur Andayani sebagai penasihat hukumnya. Susi sendiri kini telah dijerat KPK sebagai tersangka.

Proses suap menyuap ini menurut jaksa berlangsung sekitar Juli-Oktober 2010, dimana Susi merupakan perantara antara Rycko - Eki dan Akil. Terkait dengan kasus ini sudah diperiksa beberapa pihak termasuk Ketua KPU Lamsel serta Rycko dan Eky. Namun sejauh ini masih Akil dan Susi saja yang duduk di kursi pesakitan.

Suap atau Pemerasan?

Di sisi lain, isu kongkalikong dengan Akil ini memunculkan wacana baru. Jika semula ini dianggap kasus suap, sekarang muncul anggapan bahwa ini adalah kasus pemerasan yang dilakukan Akil terhadap pasangan terpilih Pilkada Lamsel tersebut.

Tak kurang dari orang nomor satu Provinsi Lampung bersuara mengenai perihal pemerasan tersebut. Gubernur Sjachroedin ZP, yang juga adalah ayah dari sang Bupati Rycko Menoza mengaku diperas sejumlah pihak terkait pilkada yang dimenangkan putranya.

“Sepertinya memanfaatkan kepanikan.

Saya tolak permintaan uang itu. Tidak ada pemberian uang atau apapun dari pihak kami,” kata Sjachroedin seperti dikutip Tempo, 26 Februari lalu. Dia menyatakan upaya pemerasan tersebut ditolak karena sangat yakin putranya menang telak. Saat itu, pasangan Rycko - Eki memperoleh 36 persen suara. Sementara, Wendy Melfa, salah satu yang menggugat di MK memperoleh 24 persen.

“Harus dibuktikan, itu benar-benar suap atau pemerasan. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Apapun kasusnya, entah suap mau-

pun pemerasan seharusnya dilaporkan.

Namun sejauh ini nampaknya tidak ada laporan terkait pemerasan yang dilakukan Akil. Yang ada justru dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Lamsel. Inipun karena Akil dan Susi ditangkap oleh KPK. Pintu Masuk Kasus Lain Ada hal yang perlu dicermati. Menyimak sepak terjang KPK di kasus pilkada Lebak, dapat dilihat bahwa pilkada Lebak menjadi pintu KPK untuk masuk ke kasuskasus lain di Provinsi Banten. Kebetulan semua kasus di Banten tersebut melibatkan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah termasuk sang gubernur sendiri yang kemudian ditahan KPK. Bukan tidak mungkin, kasus dugaan suap sengketa pilkada Lamsel menjadi pintu masuk kasus lain di provinsi Lampung.

Dengan catatan Bupati Lamsel dijadikan tersangka oleh KPK. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat sudah cukup lama provinsi ujung selatan Sumatra ini riuh dengan segala kekisruhan politik. Jika kemungkinan ini terjadi, maka bisa dipastikan keriuhan politik kembali mengemuka. Dan tentu saja menutup berbagai permasalahan yang terkait dengan masyarakat yang selama ini OPINI INDONESIA 026

11

lampung selatan belum teratasi karena sibuk dengan keriuhan tersebut.

Minta Bupati Jujur Pada kesempatan terpisah sebagaimana dikutip Beritanda.com, Ruslando, salah seorang aktivis anti korupsi Lampung berharap Bupati Lamsel jujur, transparan dan jadi suri tauladan.

“Kalau memang merasa memberikan uang kepada Akil, mesti berbesar hati, jujur mengakuinya. Jangan seperti pejabatpejabat lainya, tidak mengaku akhirnya jadi tersangka,” katanya. Menurutnya, selama dipimpin Rycko, Lamsel menjadi daerah yang rawan konflik. Yang terbaru adalah konflik berbau SARA yang terjadi tak jauh dari Kalianda, ibukota Lampung Selatan.

“Rycko lagi pidato saja di lempar botol air mineral oleh masyarakat,” lanjut Ruslando.

Selain itu, secara kasat mata, di Lamsel sendiri bertebaran berbagai spanduk dengan foto bupati. Hampir semua foto Rycko berdampingan dengan kepala dinas dan istrinya. Tidak nampak ada figur wakil bupati yang membuat kesan seakan Lamsel tidak memiliki wakil bupati. Memang sudah menjadi rahasia umum jika kedua pimpinan Kabupaten Lampung Selatan tersebut kurang begitu akur.

“Perlu diusut berapa uang rakyat yang diboroskan untuk banner ini,” jelas dia lagi. Menurutnya, Ricko harus jujur supaya kasus ini tidak berlarut larut. Ruslando juga berharap KPK tidak tebang pilih.

“Penyuap, penerima suap, perantara harus dihukum. Penerima suap dan perantara sudah jadi tersangka, sementara penyuap belum jadi tersangka,” pungkasnya. n ED

12

OPINI INDONESIA 026

Pengacara Susi Tur Andayani:

Tersandung Suap Nomor 8

S

usi Tur Andayani selama ini dikenal sebagai pengacara yang low profile. Ia adalah alumni Fakultas Hukum Unila, dan gelar magister hukumnya juga diperoleh dari Unila. Ia tercatat sebagai caleg PDIP untuk DPRD Bandar Lampung. Daerah pemilihan Susi adalag Bandar Lampung III yang meliputi Bumi Waras dan Panjang.

Sebelumnya, ia pernah bernaung di Partai Demokrat bersama istri Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Ketika Eva keluar dari PD dan menjadi caleg PDIP, Susi juga ikut menjadi caleg PDIP. Dalam konteks Lampung, urusan ‘loncat pagar’ ini sudah merupakan hal yang dianggap lumrah di hampir semua level. Yang terbaru adalah pindahnya Rycko Menoza dari PDIP ke Partai Golkar.

Adapun nama Susi baru berkibar di mata publik Lampung pada 2008 lalu ketika menjadi penasihat hukumnya calon gubernur yang diusung PDIP, Sjachroedin ZP. Setelah Sjachroedin memenangkan gugatan di MK dan dilantik menjadi gubernur, ia makin dikenal. Selain pilgub, Susi juga memenangkan beberapa sengketa pilkada di provinsi Lampung.

Dalam kaitannya dengan Ketua MK Akil Mochtar, Susi ternyata pernah magang di kantor advokat milik Akil Mochtar di Pontianak Kalimantan Barat. Keduanya terkenal sangat dekat. Akil nampaknya menjadi mentor Susi dalam memenangkan beberapa perkara yang ditangani.

“Saat mendaftar sebagai advokat dia mengaku pernah magang bersama Pak Akil,” kata Abi Hasan Muan, Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung, September lalu. Menurut Abi, Susi adalah pengacara pertama di Lampung yang terjerat kasus suap.

Pengacara Tersandung Suap Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), Susi merupakan pengacara kedelapan yang terbelit akibat kasus suap.

Haposan Hutagalung. Teribat kasus Gayus Tambunan dan suap kepada Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji. Divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh MA. Lambertus Palang Alma. Terlibat kasus Gayus Tambunan. Divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh PN Jakarta Selatan.

Syarifuddin Popon. Terlibat kasus suap pegawai Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara Gubernur Aceh Abdullah Puteh.

Divonis 2 tahun 8 bulan penjara.

Ramlan Comel. Diduga terlibat kasus korupsi PT Bumi Siak Pusako. Divonis 2 tahun penjara oleh PN Pekanbaru, bebas di PT Riau dan bebas di MA. Kemudian menjadi Hakim Adhoc Tipikor Bandung dan mengundurkan diri tahun 2011.

Harini Wijos. Terlibat kasus suap pegawai dan hakim agung dalam perkata pengusaha Probosutedjo. Divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh MA. Adner Sirait. Terlibat kasus suap Ibrahim, hakim PTTUN DKI dalam perkara sengketa tanah di Cengkareng melawan Pemprov DKI Jakarta. Divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Mario C. Bernardo. Terlibat kasus suap pegawai MA Djody Supratman. Divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Susi Tur Andayani. Diduga terlibat kasus suap Ketua MK Akil Mochtar dalam perkara sengketa pilkada Lebak, Banten Lampung Selatan. Saat ini masih disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. n

Telstra

Strategic Review | Jaminan Sosial Kesehatan

JKN: Solusi atau Masalah?

Ternyata yang dimaksud sebagai jaminan sosial adalah rakyat harus menjamin dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Oleh: Khafidoh Kurniasih., S.Farm *)

T

ahun 2014 diberlakukan asuransi kesehatan semesta yaitu program asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Program bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dilaksanakan oleh BPJS sebagai badan pelaksana SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Oleh banyak kalangan asuransi kesehatan ini diharapkan menjadi solusi atas peliknya permasalahan kesehatan di Indonesia.

Seolah telah menjadi rahasia umum,

banyak orang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Bermula dari mahalnya biasa pelayanan kesehatan, banyak kasus pasien ditolak berobat karena keterbatasan biaya. Tidak sedikit pula orang yang terpaksa membiarkan anggota keluarganya yang sakit tetap terbaring di rumah. Itu karena mengetahui kemungkinan besar mereka tidak akan sanggup menanggung biaya pengobatan yang harus dibayar. Akhirnya harus menemui ajal dalam keadaan sakit yang

tidak terobati.

Banyak pula yang terjebak pada pengobatan alternatif yang tidak rasional, yang tidak mengantarkan pada kesembuhan, bahkan menimbulkan masalah baru. Fenomena dukun cilik Ponari hanyalah satu dari sekian banyak contohnya.

Menurut banyak kalangan, berbagai permasalahan tersebut terjadi karena masyarakat tidak terbiasa melakukan perancanaan keuangan untuk mengantisipasi datangnya penyakit atau musibah yang tiba-tiba. Oleh karenanya, keberadaaan asuransi kesehatan semesta yang bersifat wajib akan memaksa masyarakat untuk dapat mengantisipasi hal tersebut sehingga ketika tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat tak perlu pusing memikirkan biayanya. Maka, segenap insan kesOPINI INDONESIA 026

13

strategic review

ehatan dan pihak lain yang peduli kesehatan beramai-ramai mendukung program ini demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Sekilas tentang BPJS Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 1, mendefinisikan BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk un-

tuk menyelenggarakan program jaminan sosial guna menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari definisi ini, keberadaan BPJS diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh rakyat akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

Akan tetapi ternyata yang dimaksud se-

Bukan Pengobatan Gratis JKN mengacu pada prinsip asuransi sosial di mana seluruh masyarakat wajib membayar iuran.

S

uatu waktu setiap orang memiliki risiko jatuh sakit dan biayanya akan menjadi sangat tinggi, sehingga menjadi beban. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara agar tidak mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi di masyarakat ini dikenal dengan istilah sadikin atau sakit sedikit

14

OPINI INDONESIA 026

jadi miskin.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI, drg. Murti Utami, MPH, pada kegiatan Temu Media Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pekanbaru, pertengahan Februari lalu.

Murti menjelaskan bahwa JKN bukanlah program kesehatan gratis. JKN dilaksanakan sesuai dengan amanat Undangundang, dengan mengacu pada prinsip asuransi sosial dimana seluruh masyarakat wajib membayar iuran yang terjangkau untuk paket manfaat jaminan kesehatan yang akan diperolehnya saat sakit.

Masyarakat yang miskin dan tidak mampu juga tidak gratis, tetap mengiur.

Namun, iurannya dibayari pemerintah, ujar Murti Utami. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 19 triliun rupiah untuk membayar iuran bagi 86,4 juta warga miskin dan tidak mampu yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) di seluruh Indonesia. n DEPKES/ED

bagai jaminan sosial adalah rakyat harus menjamin dirinya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Hal ini tersirat dari Pasal 1 ayat 3 dan 6 yang menyatakan bahwa dana jaminan sosial diperoleh dari iuran para peserta yang dikelola oleh BPJS untuk membiayai operasional program jaminan sosial. Iuran yang dimaksud adalah sejumlah dana yang disetorkan baik oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 10 dan 11, BPJS antara lain bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, dan mengelola dana tersebut, juga menagih pembayaran iuran dan menginvestasikannya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah keikutsertaan rakyat dalam asuransi kesehatan semesta ini berifat wajib. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 16. Bahkan, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, denda, hingga terhalangnya pihak tersebut untuk memperoleh pelayanan publik tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17.

Bukan Solusi Terbaik Niat baik para penggagas program ini perlu kita apresiasi. Akan tetapi kita juga harus tetap mengkritisinya. Alih-alih menyelesaikan masalah kesehatan tanpa masalah, program ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Pertama, karena keikutsertaannya yang bersifat wajib, program ini akan menambah beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan premi sebesar Rp.22.500,00/orang/bulan untuk pelayanan Rumah Sakit kelas 3, maka sebuah keluarga dengan 3 orang anak harus membayar premi Rp.112.500,00 per bulan.

Tentu saja ini akan sangat membebani di tengah kian melambungnya harga kebutuhan pokok. Bukan tidak mungkin, demi membayar premi asuransi, mereka terpaksa mengurangi belanja kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya, yang paling parah adalah jika mereka terpaksa harus mengurangi kualitas dan kuantitas makanan.

Memang benar bahwa negara akan membantu warga miskin membayar premi akan tetapi standar miskin yang ditetapkan oleh negara terlalu rendah, yaitu Rp.233.000,00 per kapita per bulan sedangkan yang memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dari itu sudah tidak dianggap

miskin sehingga harus membayar preminya sendiri.

Kedua, premi asuransi yang terkumpul dari 230 juta rakyat Indonesia adalah dana yang amat besar jumlahnya. Dana sebesar itu sangat menggiurkan dan rawan dipermainkan, apalagi aturan yang ada memperbolehkan BPJS untuk menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan jenis investasi yang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui, investasi selalu memiliki dua kemungkinan: untung dan rugi.

Pertanyaannya adalah jika investasi yang dilakukan oleh BPJS mengalami kerugian, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut? Apakah tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan yang seharusnya ditanggung oleh BPJS? Selain itu, konsep asuransi kesehatan semesta sejatinya tidak tepat disebut sebagai sistem jaminan nasional karena yang terjadi sebenarnya tidak ada yang menjamin kesehatan masyarakat kecuali dirinya sendiri. Konsep ini akan semakin membuat negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melayani rakyatnya karena negaralah yang sesungguhnya berkewajiban menanggung (termasuk juga mendanai) kesehatan masyarakat.

Menjamin Kesehatan Masyarakat Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditanggung oleh negara. Negara harus menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat dan bukan sekadar memfasilitasi masyarakat untuk menjamin kesehatannya sendiri. Mungkin akan ada yang bertanya, jika kewajiban memberikan jaminan kesehatan dibebankan kepada negara, lantas dari mana dananya?

Ingatlah bahwa negara bukanlah pengurus RT yang tidak memiliki aset apa pun sehingga hanya bisa bertindak seba-

gai fasilitator bagi warga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola SDA milik rakyat yang berlimpah. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, kekayaan laut, hutan, dan sebagainya bisa dioptimalkan pengelolaannya sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Negara juga mempunyai BUMN yang seharusnya bisa dioptimalkan manajemennya agar dapat memberikan keuntungan maksimal yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Namun sayang sekali, dengan alasan absurd negara malah memberikan kewenangan mengelola SDA kepada swasta, baik domestik maupun asing dan mencukupkan diri mendapatkan pa-

jak yang tak seberapa dari eksplorasi SDA tersebut.

Pun memilih untuk memprivatisasi (baca: menjual dengan harga murah) sejumlah besar BUMN dengan alasan inefisiensi karena banyaknya korupsi. Bukannya korupsinya yang diberantas, malah perusahaannya yang dijual, jadilah tertutup kemungkinan negara mendapatkan untung dari perusahaan tersebut. Akibatnya, negara tak punya cukup penghasilan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Jika memang berniat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jangan setengah-setengah! Optimalkan pengelolaan SDA dan BUMN sehingga Negara mampu membiayai kesehatan masyarakat, bukan dengan asuransi! *) Aktivis Muslihah HTI

OPINI INDONESIA 026

15

16

OPINI INDONESIA 026

Ekonomi Utang Luar Negeri | Kurs Rupiah

Mencermati Utang Luar Negeri Sebenarnya utang ketika digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan dalam jangkauan kemampuan membayar adalah hal yang wajar dilakukan.

Oleh: Prof. Firmanzah, PhD *)

B

ank Indonesia baru-baru ini merilis profil utang luar negeri Indonesia. Komposisi utang luar negeri terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, swasta non-bank dan swasta bank.

Utang luar negeri pemerintah turun dari posisi 116,1 miliar dollar AS pada 2012 menjadi 114,2 miliar dollar AS pada 2013. Pemerintah justru lebih banyak membayar cicilan dan pokok utang luar negeri sehingga jumlah utang berkurang cukup signifikan.

Posisi utang luar negeri swasta nonbank mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari 103,2 miliar dollar AS menjadi 116,4 miliar dollar AS pada akhir 2013. Utang luar negeri bank sentral juga mengalami penurunan dari posisi 9,9 miliar dollar AS pada akhir 2012 turun menjadi 9,2 miliar dollar AS pada akhir 2013. Kenaikan justru terjadi pada kelompok swasta non-bank yang meningkat dari 23 miliar dollar AS pada 2012 naik menjadi 24 miliar dollar AS pada akhir 2013.

Kebutuhan pinjaman luar negeri oleh kelompok swasta telah mendorong rasio utang/PDB yang pada 2013 mencapai rasio 30,24 persen. Meskipun rasio ini masih tergolong aman, namun kita semua perlu mencermati peningkatan jumlah utang luar negeri swasta.

Secara agregat, rasio utang/PDB Indonesia masih relative rendah apabila dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN dan emerging market lainnya.

Misalnya Singapura pada 2012 memiliki utang/PDB mencapai 100 persen, Malaysia 52,5 persen dan Thailand 41,6 persen.

Sementara sejumlah negara emerging seperti Brasil memiliki rasio sebesar 68 persen, Afrika Selatan 38 persen dan India sebesar 68 persen.

Meskipun masih dalam rentang aman, namun peningkatan utang swasta perlu OPINI INDONESIA 026

17

Utang luar negeri

kita cermati bersama. Sebenarnya utang ketika digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan dalam jangkauan kemampuan membayar adalah hal yang wajar dilakukan. Sehingga pemanfaatan dan peruntukan utang luar negeri oleh swasta perlu digunakan untuk aktivitas

18

OPINI INDONESIA 026

yang memiliki potensi keuntungan yang memadai.

Ekspansi swasta di Indonesia sangatlah bisa dipahami karena memang selama ini Indonesia masih membutuhkan banyak investasi di sektor riil dan infrastruktur.

Hal ini ditambah dengan upaya industri-

alisasi dan hilirisasi di sektor mineral dan pertambangan. Kedua hal ini mendorong swasta untuk melakukan ekspansi usaha dan konsekwensinya adalah kebutuhan dana investasi yang sangat besar.

Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mengelola utang luar negeri Indonesia dalam batas yang aman sehingga tidak membahayakan fundamental ekonomi yang telah terbangun kuat selama ini. Hal yang akan terus dicermati adalah peningkatan debt service ratio (DSR) dari 34,95 persen pada 2012 naik menjadi 42,73 persen pada akhir 2013. Seiring dengan pelemahan pasar ekspor dunia sepanjang 2013 telah membuat DSR kita mengalami peningkatan. Pada 2014 ini seiring dengan membaiknya ekonomi sejumlah negara di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat maka kita optimis ekspor nasional akan mengalami peningkatan. Dan membuat DSR kita akan tetap terjaga dalam rentan tetap aman sepanjang 2014. *) Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KILAS UTANG

Warisan Turun Temurun:

Beda Presiden Beda Besarnya Utang Swasta USD72.235. Utang Pemerintah tersebut naik sebesar USD21.997 dibanding tahun 1997 sebesar USD53.865.

Era Gus Dur (1999–2001) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sejak 21 Oktober 1999.

Pada masanya utang luar negeri turun menjadi USD141.693 terdiri dari utang pemerintah sebesar USD74.916 dan utang swasta USD66.777.

B

ukan rahasia lagi, bila sejak zaman Bung Karno dan Pak Harto, Indonesia memang sudah memiliki utang yang sangat banyak.

Namun, zaman SBY merupakan pemerintahan yang jumlah utangnya paling besar. Utang itu baru mungkin bisa dilunasi 45-65 tahun mendatang dengan syarat Indonesia menghentikan utang dan harus berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang.

Berikut adalah jumlah utang yang ditinggalkan pada masa-masa krisis hingga sekarang.

Era Soekarno (1945–1966) Presiden Soekarno mulai menjabat sejak 17 Agustus 1945, pada masa kekuasaannya, Soekarno meninggalkan utang luar negeri sebesar USD6,3 miliar yang terdiri dari USD4 miliar warisan utang Hindia Belanda atau sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003. Selain itu, utang

pemerintah USD2,3 miliar dengan rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999.

Era Soeharto (1966–1998) Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun terhitung sejak 1966 hingga Mei 1998, dalam masa pemerintahannya, Soeharto meninggalkan utang luar negeri sebesar USD136.088 (1997). Utang terseebut terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD53.865 dan ULN Swasta USD82.223.

Era Habibie (1998–1999) Habibie menjabat sebagai Presiden di tengah kondisi krisis moneter yang dialami Indonesia saat itu.

Presiden BJ Habibie meninggalkan ULN (1999) sebesar USD148.097 terdiri dari ULN pemerintah USD75.862 dan ULN

Era Megawati (2001–2004) Presiden Megawati Soekarnoputri mulai menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004. Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, mencatat utang hingga Februari 2010 sebesar USD141.273 terdiri dari utang pemerintah USD83.296 dan swasta USD 57.977. Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD141.693.

Era SBY (2004–2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sejak 21 Oktober 2004 sampai dengan saat ini. Selama periode pertama kekuasaannya pada 2004 hingga 2009. Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, pada Februari 2010 posisi utang luar negeri sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD170,785 terdiri dari utang pemerintah USD98,859 juta dan swasta USD71.926.

Hingga hari ini, dalam era SBY jumlah utang Indonesia hingga November tercatat utang Indonesia pada November naik ke Rp2.354,54 triliun dari posisi Oktober sebesar Rp2.276,98 triliun. Jika dilihat secara ytd dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp367,83 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun. n OKZ/ED OPINI INDONESIA 026

19

KILAS UTANG

Sumber Utang Indonesia Ada 3 negara dan 3 lembaga yang paling rajin memberi utang kepada pemerintah Indonesia.

akhir 2013. Dibandingkan posisi November 2013 yang sebesar Rp 26,04 triliun, utang pemerintah Indonesia ke Prancis turun. Namun, utang ini naik dibandingkan posisi akhir 2012 yang sebesar Rp 21,3 triliun.

Asian Development Bank (ADB) Jumlah utang Indonesia ke ADB sampai akhir 2013 adalah Rp 114,42 triliun. Jumlah ini naik dari posisi November 2013 yang sebesar Rp 108,26 triliun. Nilai utang tersebut juga naik dibandingkan di akhir 2012 yang nilainya Rp 100,34 triliun.

Bank Dunia Nilai utang Indonesia ke Bank Dunia hingga akhir 2013 adalah Rp 163,74 triliun. Jumlah ini naik dari posisi November 2013 yang mencapai Rp 152,33 triliun.

Lalu bila dibandingkan posisi akhir 2012 yang mencapai Rp 122,14 triliun, jumlah utang pemerintah Indonesia ke Bank Dunia juga naik.

D

ari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2013 mencapai Rp 2.371,39 triliun dengan rasio 28,7% terhadap PDB. Dari jumlah tersebut, Rp 708,14 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembagalembaga multilateral. Jumlah utang luar negeri ini meningkat dibanding akhir 2012 yang sebesar Rp 614,81 triliun.

Tahun lalu, nilai belanja APBN-P 2013 mencapai Rp 1.726,2 triliun, naik dari sebelumnya Rp 1.683 triliun. Defisit anggaran tahun ini ditetapkan 2,38% terhadap PDB atau Rp 224,2 triliun, karena penerimaan negara lebih kecil. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan menarik utang baru yang mayoritas dari penjualan surat utang atau obligasi.

Siapa yang rajin memberi utang ke Indonesia?

Islamic Development Bank (IDB) Pemerintah Indonesia mempunyai utang Rp 6,64 triliun di akhir 2013. Jumlah utang ini naik dibandingkan pada akhir 2012 lalu yang nilainya mencapai Rp 5,09 triliun.

Jerman Jumlah utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 23,68 triliun hingga akhir 2013. Jumlah ini menurun dari akhir November 2013 yang sebesar Rp 24,19

20

OPINI INDONESIA 026

triliun. Namun, bila dibandingkan akhir 2012 yang jumlahnya Rp 20 triliun, jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia dari Jerman naik.

Prancis Pemerintah Indonesia mempunyai utang Rp 25,83 triliun ke Prancis hingga

Jepang Utang Indonesia ke Jepang hingga akhir November 2013 adalah yang terbesar, mencapai Rp 257,89 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan Oktober 2013 yang sebesar Rp 251,73 triliun. Namun, jumlah utang ini naik dari akhir 2012 yang nilainya Rp 254,64 triliun. n DTK/ED

KURS RUPIAH

Rapat Dewan Gubernur BI:

Rupiah Menguat, Ekonomi Makin Sehat Ke depan, BI memperkirakan neraca perdagangan akan kembali mencatat surplus, akibat membaiknya ekspor serta terkendalinya impor.

R

apat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia menilai, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap kurs mata uang asing akhir-akhir ini ditopang oleh makin sehatnya fundamental ekonomi, yaitu berlanjutnya moderasi pertumbuhan ekonomi, dan membaiknya neraca perdagangan dan neraca finansial.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, dalam siaran persnya mengenai hasil RDG BI, Kamis (13/3) mengemukakan, pada Februari 2014, rupiah ditutup di level Rp11.609 per dollar AS, menguat 5,18% dibandingkan dengan level akhir Januari 2014. Secara rata-rata, rupiah Februari 2014 tercatat Rp11.919 per dollar AS, menguat 2,02% dibandingkan dengan rata-rata rupiah pada Januari 2014 sebesar Rp12.160 per dollar AS. “Ke depan, BI tetap konsisten menjaga

stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dan didukung berbagai upaya untuk meningkatkan pendalaman pasar valas,” jelas Tirta.

Melalui siaran persnya, RDG BI telah memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%.

Kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4,0±1% pada 2015, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat. RDG BI menilai, perkembangan sejauh ini menunjukkan inflasi yang terkendali dan defisit transaksi berjalan yang menurun.

Ia juga menyampaikan, hasil evaluasi BI menunjukkan pemulihan ekonomi dunia

masih berlanjut, namun dengan akselerasi yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya.

“Pemulihan terutama ditopang oleh perbaikan ekonomi negara maju, sejalan dengan masih berlanjutnya stimulus moneter dan menurunnya hambatan fiskal,’ jelas Tirta.

Perkembangan ini pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga komoditas primer dunia masih terbatas. Ia menyebutkan, BI akan terus mencermati berbagai risiko perekonomian global, terutama terkait dengan normalisasi kebijakan moneter the Fed. Kemungkinan pemulihan ekonomi global yang tidak sekuat perkiraan akibat perlambatan ekonomi China dan kerentanan yang dapat muncul di beberapa negara emerging markets.

Pertumbuhan Ekonomi Tirta Segara juga menyampaikan, RDG BI memandang bahwa moderasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut dengan komposisi yang lebih seimbang. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan semula, akibat lebih terbatasnya pengaruh pelaksanaan Pemilu dibandingkan dengan dampak di periode-periode Pemilu sebelumnya, serta berjalannya transmisi kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI dan Pemerintah.

Sementara itu, pertumbuhan investasi, termasuk investasi non-bangunan, diperkirakan kembali naik terutama mulai semester II 2014. Adapun ekspor riil juga lebih berada dalam tren meningkat, meskipun tidak sekuat perkiraan sebelumnya, akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat dan dampak temporer implementasi UU Minerba.

“Dengan asesmen ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 berada pada kisaran 5,5-5,9%,” ungkap Tirta Segara.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang itu, lanjut BI, menopang berlanjutnya perbaikan kinerja sektor eksternal Indonesia, baik dari neraca pedagangan maupun neraca finansial. BI menilai, neraca perdagangan Indonesia yang pada Januari 2014 mencatat defisit sebesar 0,43 miliar dollar AS, lebih dipengaruhi pola musiman yang menurunkan ekspor komoditas nonmigas utama dan dampak penerapan UU Minerba yang diperkirakan temporer. Sementara itu, ekspor manufaktur seperti mesin dan mekanik, produk kimia, dan produk dari logam pada Januari 2014 tumbuh cukup tinggi.

Ke depan, BI memperkirakan neraca OPINI INDONESIA 026

21

KURS RUPIAH perdagangan akan kembali mencatat surplus, akibat membaiknya ekspor yang didorong oleh naiknya permintaan negara mitra dagang, serta terkendalinya impor sejalan dengan permintaan domestik. “BI berkeyakinan bahwa defisit transaksi berjalan 2014 dapat ditekan di bawah 3,0% dari PDB. Sementara itu, dari ne-

raca finansial, aliran masuk modal asing diperkirakan terus membaik dipengaruhi prospek ekonomi domestik yang semakin sehat,� papar Tirta.

BI mencatat, hingga Februari 2014, aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan Indonesia telah mencapai Rp 34,6 triliun. Dengan perkembangan positif

tersebut, cadangan devisa Indonesia pada Februari 2014 meningkat menjadi 102,7 miliar dolar AS, yang setara 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor nSKAB/BI/ED

Positif dan Negatifnya Penguatan Rupiah Penguatan rupiah berpotensi membawa masalah bagi perekonomian, utamanya pada sisi neraca perdagangan.

P

enguatan rupiah bisa menimbulkan berkah dan masalah bagi perekonomian Indonesia. Dalam kaitan dengan berkah, beberapa hal yang kemungkinan bisa dinikmati perekonomian Indonesia.

Pertama masalah nilai tukar dalam APBN, terutama untuk pembayaran utang dan subsidi yang tergantung dengan harga dunia seperti BBM yang harus diimpor dari luar negeri. Karena itu, penguatan rupiah akan membuat kewajiban bayar utang (dari luar negeri) dan anggaran subsidi mengalami penurunan.

Kedua, penguatan rupiah mengurangi tekanan inflasi. Penurunan inflasi sedikit banyak dipengaruhi apresiasi rupiah. Karena itu, BI mempunyai sedikit ruang untuk tidak menaikkan BI Rate yang bisa bersi-

22

OPINI INDONESIA 026

fat kontraproduktif terhadap bunga kredit yang dibutuhkan sektor riil.

Ketiga, apresiasi rupiah juga memberikan keuntungan bagi importir. Jika barang-barang yang diimpor itu merupakan barang modal (mesin dan peralatan) dan bahan baku, maka kapasitas produksi perekonomian bisa ditingkatkan karena biaya produksi yang harus dikeluarkan secara relatif akan menjadi lebih murah.

Namun demikian, penguatan rupiah juga berpotensi membawa masalah bagi perekonomian, utamanya pada sisi neraca perdagangan. Artinya, di satu sisi, industri dengan orientasi ekspor, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan elektronik, adalah mereka yang akan mendapatkan masalah dari terjadinya penguatan rupiah. Secara relatif, produk-produk mereka

di pasar ekspor akan menjadi lebih mahal sehingga berpotensi menekan pendapatan (dalam rupiah) mereka.

Selain itu, produk-produk ekspor Indonesia akan mendapatkan persaingan (dari sisi harga) yang lebih ketat dari produk yang berasal dari negara dengan apresiasi mata uang lebih rendah dari rupiah, seperti Malaysia, Thailand dan China. Untuk itu, dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Tanpa adanya peningkatan kualitas, dengan harga yang relatif menjadi lebih mahal, boleh jadi produk-produk ekspor Indonesia tidak akan mampu mempertahankan posisinya di beberapa negara tujuan ekspor.

Di sisi yang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penguatan rupiah akan meningkatkan intensitas penetrasi produk-produk impor. Kondisi seperti ini akan membuat industri penghasil barangbarang konsumsi dengan orientasi pasar domestik akan mendapatkan persaingan yang lebih ketat dari barang-barang konsumsi impor.

Pada gilirannya, penurunan ekspor dan peningkatan impor ini akan menekan neraca perdagangan.

Beranjak dari analisis bahwa apresiasi rupiah membawa berkah sekaligus masalah, BI tampaknya perlu lebih proaktif memonitor dan mengawal penguatan rupiah. Dalam kaitan ini, ada baiknya BI memiliki batas toleransi sampai pada level berapa rupiah boleh mengalami apresiasi.

Pada kondisi ketika batas toleransi itu sudah terlewati, BI perlu melakukan intervensi, meskipun dengan konsekuensi mengeluarkan biaya moneter yang tidak murah. Secara psikologis, intervensi yang dilakukan BI ini akan menambah keyakinan pelaku usaha bahwa mereka tidak dibiarkan berjuang sendirian, sesuatu yang sudah sangat jarang dirasakan pelaku usaha. n Latif Adam / P2E-LIPI

Korupsi Korupsi Kepala Daerah

Lebih Setengah Kepala Daerah

Tersandung Korupsi Faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu adalah tingginya biaya politik selama pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

D

ari total 546 kepala daerah yang pernah menjabat seIndonesia, lebih dai setengahnya tersandung kasus korupsi.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, dengan otonomi daerah, korupsi justru meningkat. Catatan BPK menyebutkan ada sekitar 311 kepala daerah yang diproses karena kasus korupsi.

“KPK sendiri menangani 45 kasus,� ungkap Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bambang Widjojanto dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa akhir Januari lalu. Acara diskusi yang bertema Pemberantasan Korupsi Politik, Politisasi Pemberantasan Korupsi tersebut dihadiri juga oleh mantan Wapres Jusuf Kalla dan Guru Besar Universitas Airlangga, JE Sahetapy.

Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kasus korupsi yang terjadi tidak terlepas dari besarnya kekuasaan yang diemban para pejabat. Ia melanjutkan bahwa ada tiga perubahan yang terjadi di era reformasi yang menciptakan perubahan pola kekuasaan. Pertama, perubahan dari sistem otoritarian ke demokrasi. Kedua dari sentralistik ke otonomi daerah. Ketiga kebebasan pers yang terbuka.

Pada era Orde Baru, eksekutif memiliki kekuasaan yang absolut dalam mengontrol dua pilar lainnya. Namun kini, ketiga perubahan itu memberi dampak menguatnya fungsi legislatif yang mengindikasikan peran penting partai politik.

Salah satunya, bisa dilihat dari kewenangan Badan Anggaran (Banggar) dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

OPINI INDONESIA 026

23

KORUPSI KEPALA DAERAH Menurut JlK, ha tersebut mengambil peranan Bappenas dan kementerian terkait. Fungsi itu beralih ke DPR sehingga terjadi rawan terjadi permainan anggaran.

Sementara itu, menurut Guru Besar Universitas Airlangga JE Sahetapy, maraknya korupsi yang terjadi, disebabkan perselingkuhan antara hukum dan politik. Misalnya, pengacara busuk yang membela politisi korup, yang sering kita saksikan di media. Atau pengacara yang menganjurkan atau melakukan suap kepada pihak tertentu demi memenangkan kasus kliennya.

“Saya usulkan, pengacara yang menerima bayaran dari uang hasil korupsi, dikenakan pidana TPPU,” kata Sahetapy.

Terlebih lagi, zaman telah berubah.

Banyak modus korupsi telah berkembang sedemikian rupa.

“Kalau dulu korupsi di bawah meja, setelah Orde Baru korupsi di atas meja, sekarang mejanya juga dikorupsi,” kiasnya.

Peningkatan Jumlah Kasus Sepanjang tahun 2013, sebanyak 35 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2012, dimana 34 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, mengatakan korupsi berdasarkan pelaku tak banyak perubahan dan menunjukkan kecenderungan yang sama.

Pegawai Pemda dan Kementerian, menyumbang 557 orang yang menjadi tersangka kasus korupsi.

“35 kepala daerah menjadi tersangka sepanjang tahun 2013, ini menarik. Anggota DPR atau DPRD yang terjerat sebanyak 62 orang,” kata Tama di kantor ICW, 2 Februari lalu.

Dari data ICW sepanjang tahun 2013, Direktur atau pegawai swasta menempati urutan kedua pelaku korupsi yakni sebanyak 274 tersangka. Sedangkan dibawahnya ada Kepala Dinas sebanyak 108 tersangka, Direktur/pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 85 tersangka.

“Sekurangnya 39,03 persen merupakan pihak penyelengga pengadaan barang dan

24

OPINI INDONESIA 026

jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK,” ujarnya.

Biaya Politik Mahal Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan faktor utama tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu adalah tingginya biaya politik selama pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

“Korupsi (kepala daerah) itu terjadi karena biaya tinggi selama pilkada, karena dalam politik tidak ada yang gratis. Ketika orang ingin mendapat kursi jabatan dalam pilkada, uang yang dikeluarkan tidak sedikit,” ujarnya.

Biaya politik mahal tidak hanya terjadi saat penyelenggaraan pilkada, tetapi juga

ketika ada sengketa pilkada yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Belum lagi praktik politik transaksional yang terjadi dalam proses putusan sengketa pilkada tersebut. Dan hal tersebut semakin terungkap pasca tangkap tangan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. Untuk meminimalisir praktik korupsi di daerah, Kemendagri mengusulkan pelaksanaan pilkada tidak langsung atau melalui perwakilan rakyat di DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota.

“Sejak pilkada secara langsung pada tahun 2005, semakin lama penyelenggaraannya makin buruk. Inti pokok persoalannya pada biaya yang mahal dalam penyelenggaraan pilkada,” katanya. n ED

INTROSPEKSI

Gubernur Dalam Pusaran Korupsi Menarik untuk dipelajari, mengapa kasus hukum pada Kepala Daerah, khususnya gubernur ini terjadi terus berulang.

Oleh: Ibnu Purna

M

ajelis hakim di Pekanbaru, Riau (12/3) secara tegas memvonis 14 tahun penjara serta denda Rp. 1 miliar terhadap mantan gubernur Riau Rusli Zainal yang terbukti menerima dan memberi suap, serta menyalahgunakan kewenangan. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa KPK yang meminta majelis hakim untuk menghukum 17 tahun. Tulisan ini tidak akan membahas substansi pelanggaran hukum yang dikenakan kepada mantan gubernur Riau tersebut. Justru yang menarik untuk dipelajari, mengapa kasus hukum pada Kepala Daerah, khususnya gubernur ini terjadi terus berulang.

Berdasarkan data yang dihimpun koran Republika (13/3), mungkin masih jelas diingatan kita semua dengan kasus hukum para gubernur yang terbukti korupsi dan sudah dijatuhi hukuman penjara. Misalnya Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara (2008-2011) terbukti korupsi APBD Kab. Langkat Rp. 98,7 miliar dan sudah divonis 6 tahun. Gubernur Kepri 2004-2010 Ismet Abdullah terbukti korupsi alat pemadam kebakaran dan divonis 2 tahun.

Gubernur Bengkulu 2005-20012 Agusrin Najamuddin korupsi APBD Rp. 27 miliar dan sudah divonis 4 tahun. Thaib Ar-

mayin, Gubernur Maluku Utara 2002-2013 menjadi tersangka korupsi terkait dana tak terduga (DTT) pada 2004 di Pemprov Maluku. Terakhir Gubernur Banten (2002sekarang) Ratu Atut Chosiyah yang terjerat kasus dugaan suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Meskipun masih tersangka, tapi KPK sudah memenjarakan Gubernur Banten ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah berulang kali menyatakan keprihatinannya terhadap penyimpangan penggunaan anggaran, baik yang dilakukan oleh oknum pejabat eksekutif maupun legislatif yang dilakukan selama ini.

Seperti halnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum gubernur, kini muncul satu persatu. Pernyataan Presiden SBY diatas merupakan tantangan yang kini kita hadapi bersama. Kenyataan banyaknya gubenur yang terjerat hukum tentunya memprihatinkan kita semua, apalagi kalau ditambah dengan jumlah bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota se Indonesia yang terjerat hukum, jelas jumlahnya akan lebih banyak dan lebih memprihatinkan lagi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah korupsi merupakan tantangan yang sama di banyak negara untuk membangun institusi yang dikelola berdasarkan

Good Governance. Tata kelola yang baik dan bersih bukan hanya tantangan Indonesia, itu juga merupakan tantangan yang sangat besar di negara maju, termasuk di negara miskin.

Tantangan yang paling penting, apakah dari sisi penegakan hukum dan sistem peradilan, bagaimana tindak pidana korupsi ini bisa ditangani secara efektif sehingga bisa dicegah, kemudian kerugian bisa dikembalikan. Namun yang menyedihkan, meskipun upaya keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenjarakan sejumlah pejabat negara, termasuk oknum gubernur di atas, tetap saja sampai sekarang belum bisa membuat jerah para koruptor untuk selalu bangkit kembali.

Ibarat pepatah satu hilang tumbuh seribu, itulah yang saat ini terjadi.

Meskipun hampir tiap hari upaya pemberantasan korupsi dilakukan KPK, tapi tetap saja bermunculan wajah-wajah baru tersangka koruptor yang menghiasi media massa. Dan yang menarik, sejak era reformasi ini wajah-wajah tersangka para koruptor mulai banyak bermunculan dari mereka yang berasal dari partai politik (parpol), termasuk oknum gubernur di atas.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, bahwa penyebab utama banyaknya kasus korupsi pada kepala daerah adalah biaya tinggi untuk menjadi gubernur atau bupati/walikota, akibatnya calon kepala daerah umumnya berutang. Bahkan, kepala daerah umumnya tersandera utang yang mewajibkannya mengeluarkan izin-izin usaha atau proyek di daerahnya.

OPINI INDONESIA 026

25

INTROSPEKSI

Bisa juga, utang politik ini menyebabkan kepala daerah tidak objektif menentukan satu perkara (Kompas, 13/7/12).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung, Mangadar Situmorang, Kamis (19/4/12), juga menyatakan, selain politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga akibat mental dan integritas kepala daerah yang lemah terhadap

godaan korupsi. Itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, melainkan sosok yang populer dan punya modal besar.

“Partai politik cenderung mengajukan calon kepala daerah yang populer dan punya modal besar karena dianggap lebih mudah terpilih dalam pilkada secara instan dalam jangka pendek,” kata Mangadar.

Oleh karena itu Mangadar berpendapat, bahwa partai politik harus ikut bertanggung jawab atas maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. Untuk mengantisipasinya, partai diminta lebih serius melakukan rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh internal partai.

Calon yang diajukan sebagai kepala daerah semestinya kader terbaik yang punya kemampuan kepemimpinan, berintegritas bersih, dan bervisi memajukan daerah. Partai harus dikembalikan sebagai lembaga kaderisasi dan agen perbaikan bangsa. Partai harus memberi kesempatan kepada kader-kader berkualitas untuk maju dalam pencalonan kepala daerah.

Partai sangat berperan karena merupakan lembaga yang berhak mengajukan calon kepala daerah. Partai juga menjadi tulang punggung demokrasi. “Dari partailah, perbaikan kondisi politik dimulai.

Ini jadi salah satu kunci perubahan,” kata Mangadar.

Harapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung di atas bukanlah harapan yang terlalu mengada-ngada. Memang demikianlah yang harus dilakukan oleh para pimpinan parpol dalam mencetak kaderkadernya yang militan dalam memajukan bangsa Indonesia. Para kader parpol harus

Yang Menjadi Pesakitan Karena Korupsi • Syahrial Oesman (Gubernur Sumatera Selatan) • Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau / Mantan Ketua Otorita Batam) • Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara / Mantan Bupati Langkat) • Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu) • Danny Setiawan (Gubernur Jawa Barat) • Antony Zeidra Abidin (Wakil Gubernur Jambi)

Gubernur/Wakil Gubernur • Abdullah Puteh (Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam) • H. Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur) • HM. Sjachriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan) • Saleh Djasit (Gubernur Riau) • Rusli Zainal (Gubernur Riau)

26

OPINI INDONESIA 026

Bupati/Wakil Bupati • H. Abubakar Achmad (Bupati Dompu, NTB) • Hendy Boedoro (Bupati Kendal, Jateng) • H. Syaukani HR (Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim) • H. Agus Supriadi (Bupati Garut, Jabar) • H. Tengku Azmun Jaafar, SH (Bupati Pelalawan, Riau) • Iskandar (Bupati Lombok Barat, NTB) • H. Samsuri Aspar (Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim) • Daud Soleman Betawi (Bupati Yapen Waropen, Papua) • Ismunarso (Bupati Situbondo, Jatim) • Jules Fitzgerald Warikar (Bupati Supior, Papua) • H. Daeng Rusnadi (Bupati Natuna, Kepri)

• • • • • • • •

Indra Kusuma (Bupati Brebes, Jateng) Yusak Yaluwo (Bupati Boven Digoel, Papua) Arwin A.S (Mantan Bupati Siak, Riau) Binahati B. Baeha (Bupati Nias, Sumut) Fahuwusa Laila (Bupati Nias Selatan, Sumut) Fauzi Siin (Bupati Kerinci, Jambi) Satono (Bupati Lampung Timur, Lampung) Wendy Melfa (Bupati Lampung Selatan, Lampung) • Eep Hidayat (Bupati Subang, Jabar) • Murman Effendi (Bupati Seluma, Bengkulu) Walikota/Wakil Walikota • H. Baso Amiruddin Maula (Walikota Makassar, Sulsel) • Abdillah (Walikota Medan, Sumut) • Jimmy Rimba Rogi (Walikota Manado, Sulut) • Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar (Walikota Tomohon, Sulut) • Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi, Jabar) • Soemarmo Hadi Saputro (Walikota Semarang, Jateng) • TB. AAT Syafaat (Walikota Cilegon, Banten) • Robert Edison Siahaan (Walikota Pematang Siantar, Sumut) • Sunaryo (Wakil Wali Kota Cirebon, Jabar) • H. Ramli (Wakil Walikota Medan, Sumut)

menjadi contoh dalam menegakkan pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

Fungsi pengawasan legislatif terhadap kegiatan dan proyek-proyek yang dilaksanakan para eksekutif pemerintahan harus berjalan secara efektif. Bukan sebaliknya, legislatif mengajak para birokrat atau sebaliknya untuk bersama-sama kongkalingkong mengeruk uang negara.

Secara pribadi, penulis berkeyakinan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan secara bertahap oleh KPK mulai

menunjukkan hasil. Penangkapan dan memenjarakan oknum menteri, politisi dan oknum gubernur tentunya merupakan prestasi KPK yang diacungkan jempol.

Upaya KPK untuk mempermalukan para tersangka koruptor dengan mengenakan baju tahanan koruptor merupakan langkah kongkrit yang perlu didukung.

Namun untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia, jelas kita tidak bisa hanya bertumpu pada KPK saja, mengingat tenaga sumber daya ma-

nusia yang terbatas. Misalnya upaya Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk mengambil alih penyelidikan pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 patut didukung.

Harus diakui bahwa kondisi sekarang ini masyarakat lebih percaya suatu kasus ditangani oleh KPK dibandingkan ditangani oleh Kejagung atau kepolisian. Oleh karena itu, Tim Kejagung harus dapat membuktikan bahwa mereka mampu bekerja secara profesional.

Tangkap dan hukum berat apabila eksekutif terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berikan hukuman yang seberatberatnya bagi para koruptor dan pengeruk uang negara agar ada efek jera, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarga dan kerabatnya yang menikmati. Begitu pula sebaliknya apabila para penegak hukum ikut terlibat tindak pidana korupsi, maka mereka harus dihukum lebih berat dibandingkan para koruptor diluar penegak hukum.

Semoga kasus gubernur Banten Ratu Atut merupakan kasus terakhir ditangkap dan dipenjaranya oknum gubernur. Di era otonomi daerah ini, tentunya kita ingin setiap gubernur bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsinya. Bukan sebaliknya para gubernur pamer kekuasaan dan kekayaan yang asalnya dari uang rakyat juga. n SKAB

OPINI INDONESIA 026

27

28

OPINI INDONESIA 026

Kesra Bencana Asap | Dampak Bencana

Bencana Asap di Riau:

Presiden Simpulkan 7 Penyebab Dari sisi hukum, Presiden meminta untuk ditegakkan secara tegas, cepat dan keras bagi pihak-pihak yang masih melakukan pembakaran dan mengakibatkan bencana asap.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono menyimpulkan tujuh penyebab dan akar masalah terjadinya kebakaran lahan terus terjadi di Riau. Kesimpulan tersebut, menurut Presiden, sebagai hasil mendalami dan dialognya dengan masyarakat.

“Hari ini saya meninggalkan Riau setelah bekerja selama 3 hari 2 malam untuk mengatasi bencana asap. Alhamdulillah cuaca Pekanbaru cerah,” tulis Presiden SBY mengawali rangkaian Tweetnya.

Melalui akun twitter pribadinya, Presiden SBY menyebutkan ketujuh penyebab itu cuaca ekstrim, adanya lahan gambut yang mudah terbakar dan kebiasaan bercocok tanam penduduk dengan cara membakar.

Selanjutnya adalah pembakaran lahan secara meluas yang bermotifkan finansial, tidak optimalnya pencegahan pembakaran lahan oleh aparat di tingkat bawah, kurang cepat dan kurang efektifnya pamadaman api dan penegakan hukum yang tidak bmampu menyentuh

otak pelaklu pembakaran.

Presiden SBY telah menegaskan kebijakan dan memberi instruksi pemadaman api untuk menghilangkan asap maksimal dalam tiga minggu.

Untuk mendukung upaya pemadaman api, Presiden menggelar operasi militer dengan melibatkan 1.800 personel TNI. Pasukan ini dikirim melalui upacara gelar kesiapan di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/3) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. ”Ini adalah operasi militer, selain perang,” kata Presiden SBY, di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (15/3), seraya memerintahkan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan OPINI INDONESIA 026

29

BENCANA ASAP Polri melaksanakan tugas pemadaman api dan asap.

Presiden SBY menambahkan, setelah lima bulan pemerintah akan menertibkan kawasan dan pencegahan kebakaran berkelanjutan mengandalkan kekuatan daerah, dengan dukungan pemerintah pusat.

Guna mendukung pencegahan kebakaran di masa mendatang, pemerintah

akan mengadakan pesawat pemadam kebakaran (water bomber) dan bantuan peralatan kepada penduduk agar tidak lagi membakar.

“Perusahaan-perusahaan yang berusaha di Riau saya minta untuk berkontribusi melalui program CSR, dalam pengadaan sarana dan peralatan. Mereka bersedia,” kata Presiden SBY. Dari sisi hukum, Presiden meminta un-

tuk ditegakkan secara tegas, cepat dan keras bagi pihak-pihak yang masih melakukan pembakaran dan mengakibatkan bencana asap.

“Insya Allah, dengan kebijakan dan cara ini, Riau akan berubah. Semua kita abdikan untuk rakyat kita. Terutama saudara-saudara kita di Riau,” katanya. n SKAB

Dampak Ekonomi Asap Riau Luar Biasa Secara ekonomis, bencana asap Riau memiliki dampak yang dapat menggerus ekonomi masyarakat Riau dan nasional.

P

akar ekonomi Prof. Firmanzah PhD mengemukakan, secara ekonomis, bencana asap Riau memiliki dampak yang dapat menggerus ekonomi masyarakat Riau dan nasional mulai dari terhambatnya transportasi dan penerbangan, perdagangan, ritel, perkebunan, investasi, UMKM dan lain sebagainya.

“Produktivitas ekonomi akan terganggu akibat terganggunya mobilitas barang, jasa dan orang akibat kendala transportasi baik darat maupun udara,” papar Firmanzah seraya menunjuk tiga bandara yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Pinang Kampai Dumai dan Bandara Inter-

30

OPINI INDONESIA 026

nasional Minangkabau di Sumatera Barat yang tidak dapat beroperasi akibat tertutup kabut asap pekat, sehingga seluruh maskapai penerbangan menuju ke Riau dihentikan.

Menurutnya, bencana asap juga menyebabkan anjloknya harga sejumlah komoditi perkebunan yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk. Produksi tandan buah segar (TBS) di Provinsi Riau saat ini tercatat mengalami penurunan pasca kabut asap yang terjadi dalam beberapa minggu ini.

Sementara di sektor UMKM, lanjut Firmanzah, aktivitas ekonomi pelaku usaha

kecil seperti di pasar dan toko-toko, semakin sepi dari transaksi akibat konsumen atau masyarakat tidak dapat mengakses akibat asap yang semakin membahayakan.

“Lalulintas barang dan jasa khususnya kebutuhan sehari-hari masyarakat juga terhambat dan berpotensi melumpuhkan sector konsumsi dan distribusi,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, polusi kabut asap juga telah menganggu kegiatan operasi industri hulu migas, dan mengakibatkan hilangnya potensi produksi sebesar 12 ribu barel per hari. Selain itu, kabut asap juga mempengaruhi kegiatan operasi pada wilayah kerja Malacca Strait yang dioperasikan oleh EMP Malacca Strait dengan kehilangan potensi produksi sebesar sekitar 7 ribu barel per hari (BOPD kumulatif).

“Terganggunya produksi sumur minyak ini tentunya berpotensi menganggu produksi minyak secara nasional yang saat ini terus menurun,” terang Firmanzah.

Karena itu, Firmanzah memahami, jika Presiden SBY secara tegas terus memantau secara langsung penanganan bencana asap di Riau dan mendorong kerjasama Pemerintah Pusat, Pemda dan BNPB untuk mencegah dan menanggulangi resiko bencana asap agar ekonomi rakyat tidak terganggu.

“Bencana asap di Riau perlu segera ditangani secara nyata dan terpadu sehingga bencana asap dapat segera dihentikan karena sangat berpotensi menggerus ekonomi masyarakat. Penanganan bencana asap ini tentunya juga membutuhkan kerjasama masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan,” papar Firmanzah. n SKAB/ED

OPINI INDONESIA 026

31

32

OPINI INDONESIA 026