Edisi 012 Majalah Opini Indonesia

2

OPINI INDONESIA 012

FROM EDITOR

Kualitas dan Kuantitas Kriminalitas

H

ampir semua me dia massa setiap harinya memberitakan tindak kriminalitas yang semakin marak terjadi sekarang ini. Kasus pembegalan, perampokan dengan pembunuhan, hipnotis dan sejenisnya sudah menjadi trend baru.

Kejadian penggunaan senjata api apakah rakitan atau asli kerap terjadi, meskipun kerap juga digunakan hanya untuk menakut-nakuti. Dalam beberapa kasus antar individu, entah karena senggolan mobil atau karena motif tidak senang karena ditegor, misalnya, pelaku dengan enteng sekali mengeluarkan dan bahkan meletuskan senjata api.

Kasus-kasus keriminalitas baik kualitas ataupun kuantitasnya memang menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan.

Di Lampung misalnya, kasus pembegalan sepeda motor, pencurian ternah dan perampokan sudah menjadi berita biasa. Keinginan akan perbaikan hidup dengan singkat membuat banyak orang mengambil jalan pintas, seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan dan pembegalan sepeda motor semakin marak terjadi . Ketidapastian masa depan di level bawah membuat frustrasi psikologis yang makin memaksa kalangan masyarakat tersebut mengambil jalan pintas. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan dasar klenik mengasah “ilmu”, seperti memakan daging manusia (mayat) untuk menambah kemampuan “ilmu”

metafisik, ataupun jenisjenis “ilmu” lainnya, seperti hipnotis yang membuat korbannya tidak berkutik dan kemudian dipereteli harta bendanya sudah banyak terjadi.

Kriminalitas memiliki kaitan dengan kondisi social-politik dan ekonomi masyarakat yang belum baik. Kondisi ekonomi yang semakin menghimpit dan ditambah lagi dengan situasi politik yang belum juga menunjukkan kearifan para pelakunya, membuat sebagian orang melakukan “hukum rimba”.

Dalam dunia perpolitikan kita, perkembangannya masih diwarnai oleh pertarungan dengan tujuan sempit dan sudah menggeser kepentingan nasional yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Demikian pula, dengan beban hidup masyarakat. Yang semakin berat karena harga kebutuhan hidup semakin mahal dan ditambah lagi meningkatnya angka pengangguran ikut menyumbang pada meningkatnya grafik kuantitas kriminalitas di semua daerah.

Semua menunjukkan adanya pergeseran nilai yang mempengaruhi prikologi masyarakat. Situasi seperti itu, jika terus berkembang akan makin sulit ditangani, terlebih jumlah personal Polri belum memadai. Salah satu cara yang bisa membantu adalah dengan pelibatan masyarakat melalui Sistim Kemanan Lingkungan (Siskamling) seperti masa lalu perlu lebih ditingkatkan lagi (*)

Penerbit : Yayasan Media Wasantara Anggota SPS : No. 358/1986/03/2002 Dewan Ahli : Taren Sembiring Meliala, Rimson Simanjorang, Sudirman Ail, Nuril Hakim Yohansyah, Gunadi Ibrahim, Hasan Zainal Abidin Pemimpin Umum : David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi : Raymond Pemimpin Perusahaan (plt) : A. Syarifuddin Hisbulloh Redaksi : Santi Hastarini, Andriyanto, Rumentha, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Decky Apriadi, Joenjoenan Sari, Iskandar Akbar, Purnaherawan Bank : Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi : Jl. Purnawirawan Raya No. 12/424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp : 0816 4063 04.

Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

4

OPINI INDONESIA 012

Utama

Kotak Suara

Peristiwa I Politik

Pilgub Lampung Cenderung Tahun 2015 Sampai di penghujung tahun 2012 ini, tidak ada seorang analispun yang berani berspekulasi mengenai apakah Pilgub Lampung dipercepat ke tahun 2013 atau dimundurkan ke tahun 2015, sesudah pelaksanaan pemilu nasional 2014.

P

olemik terkait jadwal Pilgub yang berlarut-larut mulai disikapi publik secara acuh tak acuh. Sikap yang kelihatannya bukan hanya dianut publik awam saja, melainkan juga oleh mereka-mereka yang pada posisi mengambil keputusan publik. Banyak yang frustrasi menghadapi situasi demikian. Tetapi banyak pula yang jus-

tru menikmatinya. Ketidakteraturan, kata DR Nuril Hakim Yohansyah- pengamat politik dan ekonomi, kepada Opini Indonesia beberapa waktu lalu, pastilah sekaligus juga menghadirkan kesempatan dan peluang bagi yang mampu memanfaatkannya. Dia juga mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa seputar pilgub Lampung tersebut telah menimbulkan

gesekan-gesekan di masyarakat sekaligus ikut menciptakan penguatan kelompok.

Sementara itu, ada juga penilaian bahwa DPRD Provinsi Lampung terkesan sejak awal kurang cukup peduli sehingga polemik pilgub makin melebar. Padahal locus kekuasaan ada di tangan lembaga rakyat tersebut. Dampak dari pertarungan berdimensi politik itu, tambahnya, semakin menjauhkan para elite politik dan pemerintahan dari akar permasalahan di tingkat masyarakat bawah.

Menurut dia, polemik seputar pemilihan gubernur Lampung menjadi gambaran ‘kerumitan’ kebijakan otda (Otonomi daerah). “ Semua itu kembali menjadi tontotan yang tidak baik bagi rakyat. Kita berharap para elite kita memahami ini, sehingga ‘penderitaan’ Otda tidak berkepanjangan,” katanya.

Polemik pilgub yang berlarut-larut itu, menurut dia, telah mendorong sebagian (mungkin sebagian besar) masyarakat tidak lagi menempatkan pemilihan guOPINI INDONESIA 012

5

PERISTIWA bernur sebagai yang bersifat prioritas. Padahal, katanya lagi, tanpa suatu situasi baru yang lebih kondusif tidak mungkin program income generating bisa berjalan dengan baik.

Dari gambaran yang terjadi selama ini, katanya, bisa mencerminkan beberapa hal.

Pertama, stagnasi yang terjadi lebih menguntungkan oknum-oknum elite politik di tingkat local dan juga nasional yang justru semakin merugikan rakyat dan proses demokratisasi di daerah. Kedua, hegemoni kekuatan status quo memiliki kecenderungan semakin meningkat, karena melemahnya kekuatan local dalam proses resolusi konflik dan rekonsiliasi. Ketiga, rekonsiliasi secara menyeluruh adalah skala prioritas bagi calon gubernur mendatang, agar kekuasaan gubernur mendatang itu lebih langgeng dan tidak terganggu oleh konflik yang yang tak kunjung akhir.

Terkait dengan mulai dihandlenya kisruh pilgub Lampung oleh Pusat, menurut Alumni Lemhannas itu, bisa menimbulkan pertanyaan seberapa jauh sebetulnya kekuasaan daerah dalam berhadapan dengan pusat. Dari sudut pandang pusat, bisa saja perkembangan ini dinilai bisa menimbulkan instabilitas politik di daerah, sehingga akan menganggu kinerja pemerintahan.

Selain itu, kasus seperti ini juga “ditakutkan” dapat menginspirasi daerah lain untuk mengabaikan begitu saja kebijakan pemerintah pusat dalam hal kepemimpinan di daerah. Suatu preseden yang dapat memberikan efek berantai secara negatif.

Berdasarkan pertimbangan itu, katanya, maka kecenderungan yang akan terjadi adalah, Pusat akan tetap mempertahankan hasil kesepakatan Sheraton 3 Desember 2012 yang menyebutkan tidak ada pilgub Lampung di tahun 2013. “Kalau tidak 2013 maka kecenderungannya ke 2015,” katanya.

PERBEDAAN SIKAP Untuk disegarkan kembali, perbedaan sikap antara Pemprov Lampung dan KPU Lampung terkait jadwal pilgub Lampung telah terjadi hampir setahun ini. Sebagai penyelenggara pilgub (pilkada) KPU Lampung membuat rencana pilgub akan dipercepat ke tahun 2013, kendati masa jabatan Gubernur Sjachroedin baru akan berakhir pada 2 Juni 2014. KPU beralasan, pilgub tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun itu Indonesia melakukan pemilu nasional dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena hingga saat ini UU Pilkada yang baru (sedang dibahas DPR) belum disahkan, maka yang

6

OPINI INDONESIA 012

berlaku adalah UU lama (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pada Bab 86 pasal (1) UU tersebut menyebutkan bahwa ‘pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berkahir’.

“Ini artinya, harus tahun 2013 sebab tahun 2014 tidak mungkin dilaksanakan,” ujar Komisioner KPU Lampung. KPU Lampung menjadwalkan pilkada (pilgub) dipercepat ke Oktober 2013, sehingga masih ada “ruang” jika pilgub dilakukan dua putaran.

Sementara itu, Gubernur Lampung beralasan, pilgub sebaiknya dilaksanakan sesudah pemilu nasional (2014). Menurut gubernur yang pada pilgub mendatang itu tidak lagi mencalon (sudah dua periode), saat ini pilgub belum bisa dilaksanakan karena Undang-Undangnya masih di bahas di DPR. Menurut dia pengunduran jadwal pilgub misalnya ke tahun 2015 itu manfaatnya

akan lebih baik bagi Provinsi Lampung.

“Jika dimundurkan ke 2015 manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya,” kata Gubernur. Dijelaskannya, selain bisa dilakukan penghematan anggaran – karena dilakukan serentak dengan sejumlah kabupaten/kota- lainnya di Lampung, keberlanjutan system pemilihan di Provinsi Lampung yang akan tertata dengan baik “Cost sharing anggaran pemilihan bisa dilakukan, karena tahun 2015 itu ada 10 daerah tingkat kabupaten/kota yang juga akan menggelar pemilihan. Lalu keuntungan berikutnya adalah meminimalisasi terjadinya pemilih yang dimobilisasi. Pilkada serentak otomatis akan ‘mengunci’ pergerakan massa. Keuntungan lainnya, tambah Sjachroedin, adanya calon kepala daerah yang terfokus dan terdeteksi, sekaligus meminialisasi jumlah calon kepala daerah. “Calon tak bisa banyak. Tinggal pilih, mau jadi gubernur, bupati atau walikota. Kan serentak. Berarti calon menge-

rucut. Tak ada lagi masa jabatan terhenti di tengah jalan,” katanya.

Bahkan, secara lugas dia mengatakan bahwa kalau Pilgub digelar tahun 2013, maka yang diuntungkan itu hanya Sjachroedin dan KPU. Kenapa? “Saya gubernur.

Saya punya power mengarahkan pilih A atau pilih B. Yang kedua, KPU untung. Kenapa? Karena jika pilgub dilaksanakan pada 2 Oktober 2013. maka masa jabatan komisioner KPU yang habis bulan September 2013 akan diperpanjang. Jadi yang untung hanya dua pihak, Sjachroedin dan KPU,” ujarnya.

Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menunjukkan sikap mendukung pemikiran Gubernur Lampung tersebut. Kemendagri menyarankan pilgub dilaksanakan sesudah revisi UU Pemda dan Pilkada yang kini sedang dibahas DPR diselesaikan, supaya Kemendagri dapat mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum pelaksanaan pilkada di seluruh tanah

air bagi kepala daerahnya habis masa jabatannya tahun 2014. Karena itu, sebagai tindaklanjut dialog dengan Komisi I DPRD Lampung November lalu, Kemendagri memediasi pertemuan antara Pemprov Lampung dan KPU Lampung yang juga diikuti oleh DPRD Lampung, KPU Pusat dan Bawaslu. Dalam pertemuan di Sheraton Hotel Bandarlampung 3 Desember itu, Mendagri mengutus Dirjen Otda Kemendagri dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri (mewakili mendagri). Usai pertemuan itu Direktur Jenderal Otda Djohermanyah Djohan kepada pers mengatakan, dalam pertemuan selama empat jam lebih itu dihasilkan dua poin kesepakatan, yaitu adanya islah antara KPU Lampung dan Pemprov Lampung yang selama ini berseteru, dan juga kesepakatan untuk tidak melaksanakan pilgub tahun 2013 Namun. kesepakatan itu tidak berjalan mulus, karena pihak KPU Lampung yang juga ikut bersepakat menyatakan bahwa

kesepakatan Sheraton itu tidak sah menurut hokum. Mereka membawa permasalahannya ke KPU Pusat yang mendukung sikap KPU Lampung tetap pada jadwal pilgub yang telah dibuatnya. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat dan KPU Lampung membawa masalah ini ke Komisi II DPR RI dan Kemendagri.

Pertemuan-pertemuan di Jakarta itulah yang kemudian melahirkan beberapa tanggapan yang menggoyang “kesepakatan 3 Desember”. Perkembangan ini memicu kelompok yang pro kesepakatan Sheraton melakukan aksi unjuk rasa ke KPU Lampung di Bandarlampung 13 Desember. Komisioner KPU Lampung disertai KPU Kabupaten/kota se Lampung menuduh aksi demo massa pro ‘kesepakatan Sheraton’ yang dilakukan kelompok massa itu telah membuat kondisi kerja mereka sangat terganggu.

RIMSON

OPINI INDONESIA 012

7

POLITIK

DPR Sahkan Pemekaran Tujuh DOB

DPR RI akhirnya menyetujui penetapan tujuan DOB diIndonesia. Ketujuh DOB itu adalah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

P

emerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan pengambilan keputusan dengan tiga buah catatan, yakni persoalan pendanaan pembentukan DOB bukan dimaksudkan untuk membebani keuangan negara, kemudian proses pembentukan dilakukan secara bertahap dan terakhir tujuan pemekaran bukan didasari kepentingan elit politik untuk memperoleh jabatan baru,” ungkap ketua Komisi II| DPR RI Agun Gunanjar, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat 14/12 lalu.

Agun menambahkan, terbentuknya DOB tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan dana transfer ke daerah. Peningkatan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat. “Dana Transfer digunakan untuk peningkatan kesejahteraan

8

OPINI INDONESIA 012

bukan untuk membangun gedung dan membeli mobil dinas,” katanya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemekaran yang dilakukan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini dinilai sangat lamban dan kurang maksimal.

“Pemekarang itu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan masyarakat. Jangan jadikan pemekaran itu untuk memperebutkan posisi politik dan anggarannya jangan banyak digunakan untuk membuat kantor, membeli mobil bagus,” kata Gamawan. OZ/DBS

OPINI INDONESIA 012

9

POLITIK

AKBAR TANJUNG

H.Y. THOHARI

ABURIZAL BAKRIE

DPP Golkar ‘Ribut’ Soal Surat Wantim Surat Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar ke DPP Golkar yang isinya meminta DPP mengkaji dan mengevaluasi elektabilitas Capes Golkar Aburizal Bakrie menimbulkan berbagai tanggapan miring kepada Ketua Wantim Akbar Tanjung.

M

eskipun tidak secara lugas, tetapi sejumlah pentinggi Golkar menyayangkan isi surat Wantim itu disiarkan ke publik, meskipun hampir semuanya memahami maksud baik Dewan Pertimbangan.

10

OPINI INDONESIA 012

“Kemungkinan besar Golkar akan mengadakan rapat untuk membahas surat dari Wantim itu. Mana-mana yang harus ditindaklanjuti dan mana-mana yang diposisikan sebagai masukan,” kata Ketua DPP Golkar, Hadjriyanto Y Thohari, di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12) Menurut Hadjri, surat dari Wantim Golkar harus disikapi secara positif. Surat itu tidak meminta evaluasi, tapi lebih kepada permintaan agar DPP Golkar menyusun strategi untuk mendongkrak elektabilitas Ical. “Memang surat itu mempertanyakan elektabilitas, tapi dalam konteks mencari taktik dan strategi. Apa lagi? Kok nggak naik kenapa? Naik sebetulnya, cuma nggak signifikan. Maunya kita kan dari nomor 3 naik ke nomor 1, tapi ini masih nomor di 3,” imbuhnya. Sebelumnya, Wantim (Dewan Pertimbangan) Golkar, melalui suratnya ke DPP Golkar, mengusulkan agar ada pemantauan perkembangan elektabilitas capres Golkar satu tahun setelah deklarasi pencapresan Ical 1 Juli 2012.

“Dewan Pertimbangan menyampaikan saran dengan elektabiltas calon presiden, menyarankan ada waktu perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana kenaikan elektabilitas Partai Golkar dan calon presiden yang akan diusungnya .” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Akbar Tanjung mengatakan hal itu dilakukan semata-mata demi kemenangan Partai Golkar. Menurut Akbar, kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2014, juga nanti akan mnjadi kemenangan bagi calon yang diusung. “Kemenangan Partai Golkar membuat kita semakin yakin dan percaya diri bahwa capres Golkar dalam hal ini Aburizal Bakrie juga akan memiliki peluang untuk meraih kemenangan,” katanya.

Dia meyakinkan jika surat Wantim tersebut bukan kehendak dirinya saja tapi juga merupakan aspirasi yang disampaikan oleh kader di daerah.

“Dalam berbagai kesempatan saya ke daerah, saya menyampaikan hal yang sama. Masa itu tidak boleh disampaikan seperti itu,” ujarnya. Dikatakannya, hasil keputusan Dewan Pertimbangan Golkar itu harus disampaikan ke publik, karena dirinya menjabat sebagai ketua. “Karena itu hasil daripada keputusan dewan pertimbangan” tuturnya.

Akbar Tanjung menegaskan tidak pernah meragukan pencapresan Ical. Untuk itu, katanya, saat ini semua anggota Dewan Pertimbangan sedang bekerja dan berpikir keras untuk mendorong agar elektabilitas Ical terus meningkat. “|Mendorong elektabilitas diperjuangkan agar bisa terus meningkat. Itulah yang kami lakukan bersama-sama antim lainnya. Jika elektabilitas tinggi, maka peluang untuk menang juga akan lebih tinggi,|||” katanya.

SIM

POLITIK

Oposisi Pilihan Terbaik Demokrat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan bahwa pilihan sebagai partai oposisi adalah pilihan terakhir bagi Partai Demokrat.

D

alam berpolitik, kata Marzuki, ada yang menang, ada kalah. Kalau menang. Ada saatnya berkuasa, dan ada saatnya dibawah. Pidato Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk memberi motivasi kepada kader PD agar terus berjuang dan bekerja untuk rakyat.

“Kita harus siap mental. Jangan mentang-mentang berkuasa, tak ingat yang dibawah. Kalau kalah lalu sakit jiwa, stroke, lalu mati. Jadi kita kan pikir menjadi posisi adalah yang paling buruk, tapi SBY bilang kita berjuang, kerja keras,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Ia juga mengatakan, semua pihak harus sadar dan mengoreksi diri agar posisi PD sebagai partai oposisi terhindari.

“Mari kita koreksi diri. Yang berbuat salah, mari bertobat. Nanti akan kita buat istigozah nasional,” kata Ketua DPR RI itu.

Apakah karena Partai Demokrat tak lagi menggunakan birokrasi untuk memenangkan PD? Marzuki mengatakan, dirinya tak setuju bila birokrasi digunakan untuk ke-

pentingan partai.

“Itu kan alternatif terburukn. Kita berjuang. Jangan gunakan kekuasaan untuk memenangkan Pemilu. Saya gak suka itu. Kita bekerja keras, jujur dan adil dan pemilihan tidak cacat,” kata dia. Terkait pidato SBY tentang logistik pemilu, PD diharapkan mencari dana yang halal dan tidak bertentangan dengan UU, bukan berarti selama ini, PD menggunakan dana tak halal.

“Jangan kita cari dana dengan alasan untuk partai tapi malah menggendutkan diri sendiri. Satu-satunya partai yang berkuasa, yang tak punya kantor adalah PD, itu aja indikasinya. Jadi ada oknum-oknum yang mengatasnamakan partai untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Marzuki.

RUHUT DICOPOT Ruhut Sitompul dicopot dari posisinya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat (PD). Keputusan itu diambil dalam rapat harian pimpinan PD yang dihadiri Anas Urbaningrum. “Sudah ada sekitar tiga minggu yang

lalu, Ibu Andi jadi Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM, jabatan sebelumnya Ketua Divisi Komunikasi Publik diisi Pak Gede Pasek Suardika. Ruhut sudah tidak Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika,” kata Kepala Biro Publikasi, Riset dan Data Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Prasetyo Sudrajat. Kamis (13/12/2012). Menurutnya, dengan demikian maka Ruhut yang terkenal sebagai ‘vokalis’ Partai Demokrat tidak bisa lagi mengatasnamakan dirinya sebagai DPP Partai Demokrat. “Artinya Ruhut sudah tidak di DPP, dia cuma anggota DPR sama sekali tidak di DPP dan tidak bisa mengatasnamakan DPP lagi,” ungkapnya.

“Diputuskan dalam rapat pengurus harian terbatas, ketua umum, sekjen, waketum, wasekjen dan lainnya,” lanjut Prasetyo. Ia menuturkan, ada pos lain dalam struktur DPP Partai Demokrat yang diganti selain Ruhut Sitompul dan Andi Nurpati, hanya tidak signifikan, karena yang utama adalah departemen komunikasi publik yang strategi sebagai jubir partai.

“Alasannya hanya penyegaran saja karena kita ingin lebih baik dan lebih solid dalam menghadapi pemilu 2014,” ujarnya soal alasan pergeseran tersebut.

ANT/DTC OPINI INDONESIA 012

11

POLITIK

P Gubernur Lantik Bupati/ Wakil Tulangbawang Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Senin 16/12 lalu melantik Pasangan bupati terpilih Hanan Razak dan Heri Wardoyo menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang priode 20122017.

12

OPINI INDONESIA 012

asangan ini menggantikan pejabat lama Bupati Abdurrahman Sarbini – Agus Mardihartono yang telah selesai masa tugasnya 9 Desember 2012. Pasangan Hanan Razak-Heri Wardoyo (Handoyo) memenangkan pilkada Tulangbawang 27 September 2012 mengungguli dua pasangan calon lainnya lalu dalam satu putaran dengan meraih perolehan suara lebih 60 persen. Proses pelantikan dan pengucapan sumpah berlangsung dalam sidang paripurna DPRD Tulangbawang dipimpin Ketua DPRD Tulangbawang (Tuba), Winarti, dan dihadiri 40 orang anggota dewan. Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang petikannya diserahkan kepada Hanan A Razak oleh Plt Bupati Tulangbawang Darwis Fauzi.

Gubernur Lampung berpesan agar pemimpin Tulangbawang yang baru ini dapat membawa Tulangbawang lebih baik ke depan. Dia berharap pasangan HananHeri dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai pejabat karier, saya percaya Pak Hanan lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang Bupati. Saya yakin, kedua pemimpin mampu membawa kabupaten ini lebih baik dari sebelumnya,� katanya. (*)

POLITIK

ALZIER DIANIS THABRANIE

ABDURACHMAN SARBINI

Mereka Yang Berpotensi Memimpin Lampung Wacana perpolitikan Lampung selama masa sisa satu tahun ke depan masih akan didominasi oleh persoalan calon gubernur dan pasangannya, terlepas apakah pemilihan Gubernur Lampung akan dipercepat pada tahun 2013 atau dimundurkan ke tahun 2015,

S

ampai saat ini sudah ada tiga ketua parpol di Lampung yang sudah mendapat sinyal maju dari DPP partainya. Mereka itu adalah Alzier Dianis Thabranie (Golkar), Abdurachman Sarbini (PAN) dan Gunadi Ibrahim (Gerindra). Para aspiran lainnya yag sudah ‘beredar’ di masyarakat adalah Berlian Tihang (birokrat), Herman HN (Walikota Bandarlampung). Nama lain yang juga diperbincangkan masyarakat adalah Amalsyah Tarmizi (TNI/Danrem 43 Gatam), Ridho Ficardo (Ketua Partai Demokrat), Riswan Tony (politisi Golkar) dan Siti Nurbaya (Sekjen DPD RI).

Opini Indonesia mencoba menyingkap sedikit siapa aspiran yang bermunculan tersebut.

ALZIER DIANIS THABRANIE Kesiapan Alzier Dianis Thabranie (ADT) maju ke pemilihan gubernur (pilgub) Lampung mendatang, tak pelak membuat konstalasi politik Lampung bergerak lebih cepat dan dinamis, dan bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Mengapa? Alzier, pria kelahiran 8 November 1957 di Yogyakarta adalah satu-satunya tokoh Lampung yang sudah menorehkan catatan fenomenal dan juga controversial dalam peta politik Lampung. Ketua Partai Golkar Lampung itu telah memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup panjang dalam kompetisi pilkada. Popularitasnya di masyarakat Lampung kuat. Dia diketahui publik memiliki gagasan tajam, realistis dan bisa diimplementasikan untuk kema-

GUNADI IBRAHIM

juan Lampung. Dalam dua kali pemilihan gubernur sebelumnya, Alzier menorehkan gebrakan yang mengagumkan. Pada Pilgub Lampung tahun 2002 yang dilakukan DPRD Lampung, pria energik ini mampu mengalahkan incumbent yang saat itu dikenal sebagai figure paling kuat. Namun, meskipin kala itu dia ditetapkan DPRD Lampung sebagai Gubernur Terpilih, dia tidak dilantik pemerintah pusat karena sebab yang tidak jelas. Publik mengetahui Alzier tidak dilantik adalah karena dia kurang disukai Pemerintah Megawati. Pada pilgub 2008, Alzier nyaris pula memenangkannya. Itu semua memberinya pemahaman dan juga pengalaman bahwa dalam proses politik di negeri ini kecenderungan ketidakpastiannya masih sangat tinggi.

Kegagalannya dalam dua kali pilgub tidak menyurutkan semangatnya untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaga bagi daerah leluhurnya, Provinsi Lampung. “Saya mencintai Lampung lebih dari diri saya sendiri,” ujarnya dalam satu kesempatan berbincang dengan The Point Indonesia. Itu mengisyaratkan bahwa dia siap saja mengalah jika itu memang diperlukan untuk kemajuan Lampung. “Saya memahami bahwa warga kita sudah jenuh dengan pertikaian elit (pemimpin). Karena itu, selama ini saya lebih banyak diam dan mengamati perkembangan,” katanya lagi.

Apa kata dia tentang aspiran yang akan jadi kompetitornya? “Saya gembira, banyak OPINI INDONESIA 012

13

POLITIK yang bersemangat menjadi gubernur, sebab itu juga menandakan adanya perhatian besar untuk perubahan di daerah ini. Tapi menurut saya, katanya pula, yang lebih penting, apakah para aspiran (balon) itu sudah punya rumusan dan ada kemampuan untuk membuat perubahan itu?, ujarnya. Publik tak meragukan tokoh kontroversial yang punya naluri politik tajam dan mampu membaca pesepsi ini kaya inovasi dan punya keberanian melakukan terobosan untuk kemajuan daerahnya. Sikapnya terbuka dan tidak ada sekat-sekat dalam bergaul yang menunjukkan kadar nasionalismenya kuat. Banyak kalangan menilai ADT termasuk pemimpin yang didambakan pada saat semua orang sepertinya kehilangan pemimpin yang berwibawa dan negarawan.

Secara politis dukungan kepada ADT pastilah cukup besar. Partai Golkar berada di posisi kedua terbesar di Lampung solid dan bahkan tambah bersemangat pasca direkoendasikannya Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden dan Alzier sebagai calon gubernur. Partai yang berpengalaman ini sudah memiliki infrastruktur yang mapan sampai ke tingkat bawah. Pendukung ADT sendiri diluar Partai Golkar cukup luas dan jumlahnya besar, dan itu terbukti dengan perolehan suaranya padapilgub lalu yang mencapai 900 ribu pemilih. Ini tentu saja menjadi modal awal bagi ADT (Alzier) untuk melangkah.

“Saya tidak meragukan popularitas Alzier.

Dia kuat, dan mampu bertahan dalam perubahan segala cuaca politik.Tetapi, hambatannya pun tidaklah kecil. Sebagai pemimpin, saya melihat dia belum mengesankan dalam hal mengelola isu dan opini, sehingga dia sering menjadi bahan empuk isu miring dan gosip. Padahal, sesungguhnya isu-isu miring itu bukanlah fakta.

Yang muncul kebanyakan adalah fitnah dan gossip saja. Namun, dalam politik yang tak ada kebenarannya itupun memunculkan penyikapan yang berbeda,” kata Nuril Hakim, pengamat politik dan ekonom. Pendapat pengamat itu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara popularitas dengan pilihan riil.

Jika kelemahan-kelemahan itu dapat dia tutupi, banyak analis bersepakat bahwa peluang ADT untuk tampil memenangkan pilgub kali ini cukup terbuka.

ABDURACHMAN SARBINI Popularitas Abdurachman Sarbini yang akrab disapa Mance ini tak perlu diragukan lagi. Mance dipercaya publik memiliki kapasitas sebagai play maker yang andal, se-

14

OPINI INDONESIA 012

kalipun belum tentu ia berhasil jika maju sendiri sebagai calon gubernur. Citra publik ini didukung oleh keberhasilannya dalam dua kali masa jabatannya sebagai Bupati Tulangbawang (Periode kedua akan berkahir Desember 2012), dan posisinya sebagai Ketua DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Provinsi Lampung. Selama dua periode memimpin Tulangbawang, masyarakat menilai Abdurachman Sarbini telah menorehkan sejarah keberhasilan membawa perubahan besar di kabupaten Tulangbawang. Saat ini, Kabupaten Tulangbawang termasuk menduduki papan atas dalam kapasitas perekonomian kabupaten/ kota di Provinsi Lampung. Dia juga berhasil membangun Universitas Megou Pak di Menggala yang kini tampil sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Lampung. Padahal awalnya banyak pihak yang sinis dengan programnya ini mengingat kota Menggala hanyalah kota kecil. Masih banyak lagi yang sudah dibuatnya sehingga nama Kabupaten Tulangbawang berkibar di Lampung. Selain popular- dan ini mungkin karena sering dicover media massa-tokoh yang satu inipun dinilai banyak kalangan sebagai pemain handal. Dia mampu lolos dari berbagai situasi sulit, termasuk ketika dia ‘diincar’ pada kasus kapal cepat Tulangbawang Jaya tahun 2005 lalu.

Mance adalah type pekerja gigih dan tidak mudah menyerah. Sebagai pemimpin, dia menunjukkan sikap siap ambil resiko (to take the risk) jika itu perlu dia lakukan untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya. Pemikirannya yang visioner juga ditunjukkannya ketika menggagas adanya rute pelayaran langsung dari Tulangbawang ke Pelabuhan Merak atau bahkan ke Jakarta sekalian. Dia sudah memprediksi bahwa penyebarangan di Bakauheni dan juga Merak tidak akan mampu mengatasi pertumbuhan transportasi melalui jalan lintas trans sumatera. Tetapi programnya itu tidak berjalan mulus karena kurang mendapat dukungan. Semua pemikiran, gagasan dan terobosan yang digelar Mance mengundang decak kagum masyarakatnya. Dari sepak terjangnya selama ini, dapat diketahui bahwa kekuatan Mance lainnya adalah kepawaiannya dalam hal lobi melobi. Karena itu, menghadapi pilgub mendatang ini pun peluang PAN akan membentuk koalisi besar untuk melayarkan Mance sangat terbuka.

Kemampuan lobinya itu antara lain sudah dia buktikan ketika mencalonkan putranya Aries Sandi dalam pilbub Pesawaran tahun 2010 dan berhasil dengan memuaskan. Aries Sandi saat ini memegang tugas

sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran. Dia juga mencoba melayarkan putranya yang lain Frans Agung Mula ke pilkada Tulangbawang tahun 2012, tetapi tidak berhasil.

Tetapi, Mance yang memegang prinsip bahwa kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda tak pernah menyerah.

Kelemahannya terutama terletak pada sikapnya yang sangat terbuka dan ambisinya yang tidak dia tutup-tutupi. Misalnya, dia telah mensosialisasikan niatnya berjuang meraih jabatan Lampung –01 sejak beberapa tahun lalu, dengan memasang baliho-baliho besar yang terpampang di sejumlah lokasi. Secara umum, potensi Mance menuju Pilgub Lampung dan peluangnya meraih suara besar tak bisa dipandang sebelah mata.

GUNADI IBRAHIM KETUA DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Gunadi Ibrahim menegaskan kesiapannya mengemban amanah partai yang meminta dirinya maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Lampung mendatang.

“Harapan itu pasti saya sukseskan. Karena itu saya berharap seluruh jajaran partai sampai ke tingkat ranting bekerja keras memenangkan perolehan suara,” ujarnya menjawab The Point Indonesia.

Keputusan Gerindra untuk mencalonkan Gunadi Ibrahim menjadi calon gubernur sudah ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, beberapa waktu lalu. Muzanani mengatakan, saat ini ada tiga target utama yang harus diraih Partai Gerindra, yaitu, memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden pada pilwapres 2014, meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislative (pileg) 2014, serta memenangkan Gunadi Ibrahim menjadi Gubernur Lampung.

Para pengamat menilai, meskipun saat ini tingkat popularitas Gunadi Ibrahim masih kecil yaitu sekitar 15 persen, tetapi trennnya terus naik, sejalan dengan popularitas Gerindra yang diharapkan rakyat menjadi lokomotif perubahan di Indonesia. “Lihat saja pasangan Jokowi-Ahok.

Meski awalnya dikenal masyarakat 3 persen, tetapi Partai Gerindra mampu mendereknya sebagai pemenang pada Pilgub DKI Jakarta, kemarin ini,” kata DR Nuril Hakim Yohansyah. Nuril juga mencermati Gerindra sudah siap, dan tidak ada masalah apakah pilgub diadakan tahun 2013 atau 2015. Karena itu, katanya, Gerindra tidak mau masuk dalam perdebatan soal jadwal pemilihan gubernur, katanya.

BERSAMBUNG EDISI 013

OPINI INDONESIA 012

15

18

OPINI INDONESIA 012

Ekonomi

PT (Persero) PLN

TDL I Pertanian I Perkebunan

Tahun 2013 Tarif Listrik Naik 15 Persen Mulai 1 Januari 2013 mendatang ini, kenaikan berkala RDL (Tarif Dasar Listrik) mulai diberlakukan hingga akhir tahun.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan total kenaikan sebesar 15 persen dan dilakukan secara bertahap (3 kali) khusus untuk konsumen dengan daya 1300 VA ke atas.

K

ita sudah selesai menghitung, kenaikan harga listrik di tahun depan disepakati per kuartal atau per tiga bulanan dengan persentase kenaikan sebesar 3,75 persen, kata Jero Wacik di Kementerian ESDM,

Jakarta 26/12. Menurut dia kenaikan listrik ini disepakati karena mempertimbangkan masyarakat yang tidak mampu.

Apalagi kenaikan listrik ini disepakati untuk pelanggan selain yang memiliki daya 450 VA dan 900 VA. Dia menganggap

kenaikan harga listrik per tiga bulanan itu akan memperingan beban masyarakat, terlebih pada tahun depan itu masih ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya sudah tandangani Keputusan Menteri soal ini. Ini membuktikan pemerintah peka terhadap rakyatnya,� tambahnya. Untuk diketahui, DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik sebesar Rp 78,63 triliun rahun 2013. Hitungan subsidi ini diperoleh dengan asumsi ada kenaikan tariff listrik sebesar 15 persen, terkecuali unuk kelompok pelanggan de-

OPINI INDONESIA 012

19

TDL I PERTANIAN ngan daya 450 dan 900 VA. Soal mekanisme kenaikannya, DPR menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah, apakah naik bertahap atau sekaligus. Dalam usulannya ke DPR menteri ESDM mengatakan ingin menaikkan tarif sebesar 4,5 persen per tiga bulan agar tidak memberatkan konsumen dan pengusaha.

Pengamat kelistrikan di Jakarta kepada Opini Indonesia mengatakan, pola kenaikan yang dilakukan secara berkala tersebut akan cukup efektif meyakinkan pelanggan bahwa kenaikan tidak akan memberatkan.

Namun, katanya, karena beban kenaikan yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya, maka kemampuan pelayanan PLN menjadi hal yang sensitif.

Kenaikan tariff dasar listrik secara bertahap juga tidak akan memberikan sumbangan tinggi terhadap inflasi. Pemerintah memperkirakan dampak inflasi hanya sebesar 0,3 persen dari total target inflasi tahun depan sebesar 4,9 persen.

Terkait itu, Direktur Utama PT PLN menjelaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi rencana kenaikan ini mulai 1 Januari 2013.

“Sistem teknologi informasi kita sudah siap untuk mengantisipasi kenaikan listrik tersebut di tahun depan,” kata Nur saat ditemui di kantor Kementerian ESDM. Dia mengatakan, sebetulnya PLN juga sudah melakukan sosialisasi kecil-kecilan kepada masyarakat bahwa tahun depan (2013) harga listrik akan naik 15 persen secara bertahap. Dia juga mengatakan sosialisasi juga telah dilaksanakan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Mereka sudah pahami dan mendukung kebijakan ini.

Memang ini arahnya ke suistainability listrik dalam jangka panjang,” tambahnya.

Dengan adanya kenaikan tariff listrik itu, maka akan terjadi penurunan subsidi listrik sebesar Rp14 triliun. “Namun ini bukan untuk menghemat BBM tapi lebih kepada pengurangan subsidi,” katanya.

KONDISI LISTRIK LAMPUNG Di Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung mengatakan telah melakukan peningkatan pelayanan kelistrikan di tahun 2012. Dibanding tahun 2011, saat ini sudah 67 persen penduduk Lampung menikmati aliran listrik.

Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengatakan, pada tahun 2011 persentase penduduk yang rumahnya teraliri listrik mencapai 58,70 persen. “Ini berarti ada peningkatan sebesar 9,37 persen,” ujarnya saat refleksi akhir tahun, Rabu 26/12.

20

OPINI INDONESIA 012

Dia memperkirakaan saat ini masih ada sekitar 15 persen wilayah pedesaan yang belum terlayani. Dari sisi Rasio Elektrifikasi (RE), tambahnya, pada tahun 2012 telah tercapat 67,07 persen.

Ia berharap di tahun depan, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menikmati aliran listrik. Dalam hal pelayanan infrastruktur, Joko mengatakan Pemprov Lampung juga telah melakukan upaya peningkatan kondisi jalan. Ia menerangkan panjang jalan nasional di wilayah Lampung mencapai lebih kurang 2.400 kilometer dan jalan provinsi kurang lebih 1.700 kilometer (km). Sementara alokasi APBD mencapai Rp 672,11 miliar dan alokasi anggaran infrastruktrur APBN sebesar Rp1,465 triliun.

“Dengan anggaran sebesar itu maka kondisi kemantapan jalan di Lampung mencapai 60,74 persen untuk jalan provinsi dan 83,02 persen untuk jalan nasional,” katanya.

Namun, yang menjadi masalah, papar dia, adalah posisi Lampung sebagai lalan lintas sumatera, sehingga kepadatan lalulintas yang melebihi kapasitas tidak bisa

dihindari. Hal inilah yang menjadi salah satu factor utama kerusakan jalan.

Untuk sector pendidikan, Joko menilai kinerjanya juga cukup baik. Joko memaparkan tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang terus meningkat hingga mencapai 97,9 persen untuk jenjang SD, 85,9 persen untuk jenjang SMP dan 35,4 persen jenjang SMA. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin , pada tahun 2012 dipersiapkan mekanisme dana sharing untuk Jamkesmas melalui APBD kabupaten/kota sebesar Rp29,86 miliar. Sedangkan pemprov mengalokasikan dana APBD untuk mengcover rujukan dari RSUD kabupaten/kota ke RSU Abdul Muluk (RSUAM) dan rumah sakit di pusat sebesar Rp96,45 miliar. Menurut Joko pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun dengan berbagai kondisi riil yang ada pelayanan belum maksimal. “Oleh karenanya atas nama pemerintah saya menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kondisi yang kurang nyaman tersebut,” katanya.

RUDIANTO

Petani Karet Tersenyum

K

enaihan harga karet di pasaran, membuat petani karet di Lampung semakin tersenyum menutup tahun 2012 ini. Harga getah karet basah yang sebelumnya Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Sementara untuk getah karet kering mencapai Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram.

Saputro, petani karet dari Desa Kertosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan mengaku bergembira dengan harga karet sekarang ini. Kegembiraan bertambah karena produksi getah karet juga naik sebagai dampak musim penghujan ini. “Saat musim kemarau panjang beberapa waktu lalu, produksi getah karet sempat mengalami penurunan hingga 40 persen. Namun, memasuki musim penghujan penghujung November produksi getah meningkat 80 persen. “Saat musim penghujan pasokan air yang diserap pohon karet maksimal, sehingga berpengaruh pada produksi getah karet,” katanya kepada wartawan 9/12.

Saputro menuturkan, dalam dua pekan terakhir, kebun karetnya yang ditanami 650 batang karet mampu menghasilkan tiga kuintal. Padahal, saat musim kemarau lalu, produksi getah karet kebunnya hanya 1,5 kuintal. “Sebenarnya hasil produksi ini belum maksimal.

Sebab, biasanya produksi normal bisa mencapai empat kuintal. Kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan, produksi akan kembali maksimal,” katanya.

Suherman, petani karet lainnya sama seperti Saputro mulai menikmati kenaikan harga getah karet. “Kita berharap harga getah karet terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp10.000 untuk karet basah dan Rp15.000 untuk karet kering,” harapnya.

Di daerah Kabupaten Lampung Selatan, luasan perkebunan karet rakyat mencapai 3.235 hektare. Pemerintah daerah terus mendorong perluasan kebun karet rakyat tersebut dengan menempatkan komoditi itu sebagai salah satu yang diandalkan di sector perkebunan selain kebun kelapa dalam dan tembakau.

DAVE/DBS

PERKEBUNAN

Panen Cabai Melimpah, Harga Turun Beberapa minggu belakangan ini harga cabe rawit di Solo dan sekitarnya turun. Jika minggu lalu harga cabe rawit masih Rp6.500 per kilogram kini anjlok menjadi Rp5.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai belakangan ini lantaran dimana-mana tengah berlangsung panen raya sehingga stok cabai melimpah,” ujar pedagang besar cabai, Iwan, di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah.

L

ebih parah lagi, kata Iwan, untuk jenis cabe rawit hijau harganya malah berada di kisaran Rp4.500 perkilogram. Untuk sampai ke konsumen harga cabai merah berkisar Rp 6.000, sedangkan cabai hijau Rp5.500.

Cabai merah berkisar Rp7.500 per kilogram.

Hal senada juga dikemukakan Sri Rahayu. |Harga cabai turun tajam belakangan ini karena pasokan memang melimpah.

“Ya dari pada busuk, lebih baik segera di-

lempar ke konsumen,” ujarnya.

Selain cabai, |Sti menyebut bawang putih mengalami penurunan. Sekarang ini harga bawang putih Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah turun menjadi Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.800.

Sementara itu di Provinsi DIY juga harga cabai terjun bebas. Di tingkat petani setiap kilogramnya hanya laku Rp3.000. Kondisi ini membuat petani meradang dan enggan mengurus lahannya. Untungnya para pe-

tani ini melakukan ekstensifikasi dengan menanam semangka. Keuntungan petani justru diperoleh dari penjualan panen semangka yang harganya saat ini Rp1.500 per kilogram. Salah seorang petani cabai di Sanden, Bantul, mengaku rusaknya harga ini telah terjadi beberapa pekan lalu.

Setiap harinya ada kecenderungan harga turun dan terus menurun. Bahkan kali ini, harga benar-benar jatuh yang hanya laku Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Padahal awal pekan lalu. Harga cabai merah kering masih mencapai Rp5.000 per kilogram. “Kondisi ini membuat kami tak berdaya,” tuturya. Menurut dia, panen kali ini tidak sesuai dengan prediksi yang ada.

Biasanya, saat musim penghujan tiba, tidak ada petani di daerah lain yang panen cabai.

Kenyataannya, kemarau panjang banyak dimanfaatkan petani di Jawa Timur untuk menanam cabai. Akibatnya cabai ini benarbenar membanjiri pasar dan harganya jatuh. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten |Kulonprogo, Persisir Selatan Kulonprogo yang dikenal sebagai sentra cabai, juga tidak berdaya dengan harga cabai yang jatuh. Panen kali ini tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan. “Kalau harga segitu kita bisa impas atau cenderung rugi,” ujar Widodo.

NET/OZ

OPINI INDONESIA 012

21

22

OPINI INDONESIA 012

Hukum

Kepala Daerah

KPK I Pajak I Lapindo I Lintas

KPK Akan Gunakan UU HAM Jerat Koruptor Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan KPK akan mulai menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang HAM untuk menjerat koruptor. “KPK akan gunakan pasal kumulatif , dari UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), Tipikor dan HAM juga akan dimasukkan.”kata Busyro, di Jakarta, Kamis 28/12.

I

a mengatakan tumpang tindihnya regulasi di beberapa sector seringkali menimbulkan konflik di tingkat eksekuitif, yang terkadang berakhir pada penyalahgunaan wewenang. Busyro mencontohkan kasus dugaan suap terkait hak guna usaha kebun sawit di

Buol yang menjerat Bupati Amran Batalipu dan pengusaha Hartati Murdaya ke pengadilan akibat penyalahgunaan wewenang.

“UU Otda membuka porsi kekuasaan kepala daerah tingkat II lebih besar disbanding kepala daerah tingkat I. Sering-

kali penyalahgunaan UU ini dilakukan seperti jual beli ‘license’,” tegas dia.

Kejadian seperti ini, menurut Busyro, biasanya mengalami kenaikan menjelang pilkada dan saat pemerintahan baru akan berjalan di daerah tersebut. “Menariknya, terpilihnya kepala daerah melalui proses politik yang diusung oleh parpol, sehingga aktor-aktor kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan oknum birokrat, politisi, pebisnis,” kata dia.

Penyalah gunaan wewenang ini, menurut dia, yang membuat sumber daya alam rawan dikorupsi. Karena itu KPK merasa perlu mengevaluasi dan mengOPINI INDONESIA 012

23

KPK I PAJAK STRATEGIC REVIEW kaji tidak saja kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga yang berdampak lain yang juga merugikan orang banyak seperti pencemaran lingkungan dan pengambilalihan hak orang lain yang juga berarti melanggar HAM. Karena itu, menurut dia, penggunaan pasal kumulatif termasuk UU HAM dalam penindakan diharapkan dapat berdampak jauh seperti pembenahan regulasi. Cara seperti ini merupakan cara yang dilakukan KPK untuk menjalankan penindakan dan pencegahan secara bersamaan.

SUMBANG RP113 MILIAR Sementara itu, kegiatan KPK selama 2012 telah menyumbang Rp113 miliar dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Uang yang diselamatkan itu dari penanganan tindak pidana korupsi dan penemuan gratifikasi pada 2012. “ Di bidang penindakan kami memberikan penerimaan negara bukan pajak Rp113 miliar. Jadi sejak KPK berdiri sudah lebih Rp1 triliun uang negara yang diselamatkan,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Rinciannya, pendapatan jasa lembaga keuangan/ jasa giro mencapai Rp3,59 miliar, pendapatan hasil denda Rp4,3 miliar, pendapatan ongkos perkara Rp287 ribu, pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi Rp708,5 juta, pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Rp11,5 miliar, pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan Rp15,1 miliar.

Total jumlah dari kasus korupsi yang di-

stor ke kas negara Rp35,2 miliar. Sedangkan jumlah yang distor ke kas Pemerintah daerah/BUMS/BUMN yang berasal dari uang pengganti tindak pidana korupsi Rp76,2 miliar dan gratifikasi mencapai Rp2,4 miliar.

“Kalau di bidang pencegahan, menurut BPK dan BPKP adalah sebanyak Rp153 triliun, sehingga ini lebih luar biasa,” tambah Zulkarnain. Menurut dia, kerugian keuangan negara berasal dari uang pengganti, uang yang dituntut berdasarkan perhitungan ouditor, sehingga sudah terukur jumlahnya. Terkait anggaran KPK pada 2012 hanya terealisasi 50,92 persen, yaitu dari pagu anggaran Rp630 miliar diserap hanya Rp307,3 miliar.

“Kami bertindak efektif. Untuk memberantas korupsi banyak yang tidak diduga karena kalau-kalau diperlukan dapat digunakan. Sisanya kami akan kembalikan ke kas negara,” ungkap Zulkarnain.

LHKPN BARU 78 PERSEN Pada acara yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari nilai “lifting” minyak dan gas. “Potensi kerugian itu tidak hanya pada 2012 tetapi menyangkut juga di 2011-2012. Cara menghitungkan adalah lifting di sector gas dan minyak karena ada angka yang kurang di stor ke kas negara tapi tidak disetorkan, jadi angkanya bisa dihitung,” jelasnya.

Sedangkan dalam pelaporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN), jumlah orang yang wajib LHKPN adalah 217.289 orang, namun jumlah orang yang melaporkan LHKPN adalah 169.341 orang

atau masih sekitar 78 persen dari total wajib lapor.

Sementara di bidang pengaduan masyarakat, jumlah total laporan kasus korupsi yang diterima KPK sepanjang 2012 adalah 6.111 kasus dengan jumlah yang telah ditelaah adalah 6.057 kasus. Dari jumlah laporan yang ditelaah tersebut, terdapat 938 jumlah yang diteruskan ke internal KPK, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang ditangani oleh dalam kerangka koordinasi badan penegak hokum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Catatan KPK, hanya ada 74 penyelidikan kasus selama 2012, di tingkat penyidikan ada 68 perkara (dengan 24 perkara lanjutan tahun 2011), di tingkat penuntutan ada 60 perkara (27 perkara lanjutan 2011), perkara yang telah inkracht (berkekuatan hokum tetap) adalah 23 perkara dan telah di eksekusi 28 perkara.

Dari jumlah tersebut perkara yang paling banyak adalah terkait penyuapan (71 persen), dan pengadaan barang/jasa (22 persen). Sedangkan perkara korupsi berdasarkan tindak jabatan pada 2012 mayoritas adalah anggota DPR dan DPRD (16 orang), disusul pihak swasta (15 orang), eselon I, II (7 orang).

Terkait anggaran KPK pada 2012 hanya terealisasi 50,92 persen, yaitu dari pagu anggaran Rp630 miliar diserap hanya Rp307,3 miliar. “Kami bertindak efektif.

Untuk memberantas korupsi banyak yang tidak diduga karena kalau-kalau diperlukan dapat digunakan. Sisanya kami akan kembalikan ke kas negara,” ungkap Zulkarnain.

ANT/DBS

Pidana Pajak Asian Agri Kemplang Pajak Rp2,52T

M

ahkamah Agung (MA) memerintahkan 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group membayar denda dua kali pajak terhutang yang bernilai Rp2,52 triliun. “Denda dua kali pajak terhutang yang kurangi dibayar dalam waktu satu tahun,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, di Jakarta, Jumat lalu.

Pengenaan denda itu dilakukan setelah Majelis Kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko mengambulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 18 Desember 2012. Majelis kasasi menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, mantan manager pajak Asi-

24

OPINI INDONESIA 012

an Agri, terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut.

Menurut Ridwan, Majelis Kasasi menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun kepada Suwir Laut. Ridwan mengatakan putusan kasasi yang menghukum kejahatan pajak yang dilakukan bekas manager pajak PT Asian Agri ini merupakan terobosan baru dalam hokum.

“Putusan ini menarik, karena walaupun penggelapan pajak sebagai administration penal dan penghukuman sebagai ultimatum remidium, tetapi oleh majelis

kasasi diputus langsung sebagai kejahatan pajak,” katanya. Menurut Majelis Kasasi, Suwir Laut mengisi data palsu dalam penghitungan pajak 14 perusahaan selama empat tahun berturut-turut, membuat perusahaan tidak membayar pajak sesuai kewajiban yang sebenarnya.

Ke 14 perusahaan yang diwajibkan membayar pajak terhutang adalah ‘ Mitro Unggul Pusaka, Tunggal Yunus Estate, Dasa Anugrah Sejati, Andalas Intiargo Lestari, Hari Sawit Jaya, Rantau Sinar Karsa, Rigunas Agri Utama, Gunung Melayu, Inti Indosawit Subur, Raja Garudamas Sejati, Indo Sepadan Jaya, Nusa Pusaka Kencana, Supra Matra Abadi dan Saudara Sejati Luhur.

ANT

LAPINDO STRATEGIC REVIEW

Mahfud dan Delapan Hakim MK dilaporkan ke Polri Letjen (Purn) TNI Suharto melaporkan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk Mahfud MD ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atas dugaan keterangan palsu atau fiktif pada putusan MK Nomor 53/PUU 10 Tahun 2012 tentang Kasus Lapindo.

J

adi kami diminta klien kami untuk melaporkan pidana atas dugaan memalsukan data atau keterangan palsu atau fiktif pada putusan MK,” kata Kuasa Hukum Suharto, Taufik Budiman, di Gedung Bareskrim Polri di Jakarta Senin. Taufik datang ke Bareskrim Polri karena diminta kliennya untuk melaporkan Ketua MK Mahfud MD dan delapan hakim MK lainnya.

Taufik mengatakan bahwa berdasarkan salinan yang pihaknya terima ada beberapa informasi yang patut diragukan keabsahannya, di mana tiba-tiba muncul begitu saja data siluman, katanya. “Karena hal ini tidak pernah ada dalam proses masa per-

sidangan tiba-tiba dalam putusan ada kutipan cukup panjang, kemudian menjadikan dasar untuk mengambil keputusan oleh majelis MK, seperti ini yang akan kita ajukan ke Mabes Polri,” kata Taufik.

Putusan tersebut dianggap janggal pertama, karena dalam putusan tersebut tibatiba ada keterangan dari DPR, tetapi selama proses kasus itu, DPR tidak pernah sekalipun hadir. Padahal menurut keterangan acaranya itu, keterangan itu diperoleh dari keterangan persidangan, katanya.

“Kedua, keterangan DPR yang muncul di dalam putusan ini justru juga berbeda seperti yang diketahui selama ini terkait kasus Lapindo publik tahunya DPR bilang

kasus Lapindo itu bencana alam, minimal fenomena alam, tiba-tiba kenapa dalam putusan ini mengatakan bahwa kasus Lapindo i itu, bukan bencana alam,” kata Taufik.

Menurut dia, berdasarkan tata tertib persidangan di MK dan berdasarkan putusan dalam kasus ini, sembilan hakim memusyawarahkan, termasuk memasukan datadata ke dalam putusan ini, katanya.

“Kita bawa putusan dan peraturan MK dulu, tentu nanti Mabes akan melakukan upaya hukum dan tindakan hukum. Selain, kami menyampaikan apa yang ada pada kami,” kata Taufik.

ANT OPINI INDONESIA 012

25

LINTAS

DAERAH

tujui seluruh unsure seperti; Serikat buruh, Apindo, pemerintah dan juga pakar. Besaran KHL tahun 2013 itu, katanya, bertambah Rp21 ribu dari penetapan sebelumnya.

Kemudian, untuk penetapan UMK (upah minimum kota), akan diputuskan setelah pihak-pihak terkait berbicara dengan walikota. Karena itu, Dermawan mengatakan belum bisa memastikan apakah KHL itu nantinya akan sama dengan UMK. (*)

LAMPUNG TIMUR

Kadis PU Lamtim Jadi DPO

Demo ratusan orang di kantor KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung, menolak Pilgub 2013 dan menuntut pengganti lima Komisionernya (ant)

MESUJI

Dua Desa Terkena Abrasi Dua desa (Kampung) di Kabupaten Mesuji yaitu, Kampung Sidang Isomuko dan Kampung Sidorahayu, Kecamatan Rawajitu Utara, terancam tenggelam dan hilang dari peta yaitu karena abrasi (pengikisan oleh air, red). Menurut infomasi masyarakat, pengikisan ini telah terjadi sejak lama, dan sekitar 20 tahun terakhir ini seikitnya 50 rumah yang dihuni ratusan keluarga telah tenggelam.

Saat musim penghujan, misalnya, air dari kanal masuk ke rumah-rumah warga dan juga merusak lumbung-lumbung pangan milik warga setempat. Sebagai perbandingan, tahun 1990 lebar saluran primer hanya kurang lebih 15 meter. Dua tahun kemudian (1992) masyarakat bergotong royong memasang kayu gelam di pinggiran kanal untuk menahan pengikisan. Namun pencegahan dengan kayu gelam itu hanya bertahan dua tahun dan tahun 1995 lebar sungai sudah menjadi 25 meter. Kepala Kampung Isomukti, Jumiran, mengatakan setiap tahun pengikisan terus terjadi sehingga saat ini lebar sungai diperkirakan telah mencapai 70 meter,

26

OPINI INDONESIA 012

sehingga hanya menyisakan sedikit jalan untuk dilewati sepeda motor. “Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi ini,” katanya.

Bupati Mesuji Khamamik yang meninjau kampung itu beberapa waktu lalu mengatakan akan mengagendakan melaporkan keadaan ini kepada Presiden SBY supaya segera mendapat penanggulangan.

“Saya secara langsung akan memaparkan kondisi terakhir kedua kampung tersebut kepada presiden,” katanya dikutip pers.

Dia berharap penanggulangan bencana tersebut dari pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (*)

BANDARLAMPUNG

KHL Bandarlampung Rp1.195.605 Dewan Pengupahan Kota Bandarlampung, 27/11 lalu secara resmi menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) di kota ini sebesar Rp1.195.605.

Sekretaris DPK Bandarlampung, Dermawan Setiabudi menyatakan, KHL yang ditetapkan telah disesuaikan dengan Permenaker No.13 tahun 2012, dan sudah dise-

Deson Musni, Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Timur ditetapkan pihak kepolisian dalam status DPO (daftar pencarian orang) sejak 27 November 2012.. Kasatreskrim Polres Lampung Timur AKP Ketut Suryana mengatakan Desmon Musni tersangka kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan rutin yang dianggarkan melalui APBD 2011 telah tiga kali mangkir dari panggilan, dan karena itu terpaksa statusnya “dimasukkan” dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dia mengatakan sebelum DPO ditetapkan, pihaknya juga telah berkoordinadi dengan Pemkab Lampung Timur dan Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tempat domisili tersangka. Tetapi dari kedua lembaga itu diterima penjelasan tidak mengetahui keberadaan Deson. “Karena itu Polres Lamtim menerbitkan surat DPO,” katanya. (*)

LAMPUNG SELATAN

Rp150 Miliar Untuk Jalan Poros Kecamatan Pemerintah pusat menjanjikan akan membantu Rp150 miliar untuk pembangunan jalan poros di 17 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013 ini. Keterangan dari pejabat Dinas PU Lampung Selatan menyebutkan jalan poros itu akan melintasi Kecamatan Natar, Jatiagung, Tanjungsari, Tanjungbintang, Merbau mataram, Talangjawa, Katibung, Sidomulyo, Bandanhurip sragi dan terus ke Bakauheni.

Panjang jalan poros itu diperkirakan 190 kilometer. Pembangunan jalan poros yang mengkaitkan seluruh kecamatan di Lampung Selatan itu, dikatakan Kepala Dinas PU Lampung Selatan Ali Rahman, akan bisa menjadi jalur alternatif dari Natar menuju Pelabuhan Bakauheni.

Dia mengatakan pembangunan jalan poros tersebut diharapkan mulai bulan Maret 2013. (*)

LAMPUNG UTARA

Wilayah Rawan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara telah memetakan kondisi wilayah dan mencapat ada empat wilayah yang rawan konflik. Penyebabnya adalah masalah keamanan, sengketa lahan, dan kesenjangan social. Kepala Badan Kesbangpol Lampung Utara, Pardis RA mengatakan, empat wilayah itu adalah Abung Timur, Abung Surakarta, Bungamayang dan Muarasungkai.

Dia menjelaskan untuk wilayah Bungamayang dan Muarasungkai kini tengah berlangsung sengketa lahan antara PTPN VII Bungamayang dengan sepuluh desa yang ada di dua kecamatan tersebut. Luas lahan yang dipersengketakan sekitar 3 ribuan hektar. Dia mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk menghindari konflik. Diantaranya, dengan melakukan pendekatan persuasive secara kekeluargaan. Tujuannya, agar masyarakat dapat bersabar dan menahan diri. Sampai sekarang semuanya masih terkendali, katanya. (*)

LAMPUNG BARAT

Pembangunan Pelabuhan Nusantara Terbengkalai Pembangunan pelabuhan nusantara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kecamatan Bengkunat/Belimbiang, Kabupaten Lampung Barat sudah beberapa lama ini mandek tak ada kegiatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Barat, Ir.Natadjudin mengatakan, pihaknya sudah lelah menanyakan permasalahan pembangunan Pelabuhan Nusantara itu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi tak pernah ada jawaban. Untuk diketahui, pelabuhan yang dibangun itu terletak di lahan seluas 30 hektare. Pembangunannya sudah dimulai sejak 2007 dengan estimasi biaya Rp52 miliar lebih. Anggaran itu rencananya akan diturunkan dalam lima tahapan.

Nyatanya, pada tahun 2007 itu dana yang turun dari KKP hanya Rp1 miliar dan itu digunakan untuk pemerataan lahan yang kegiatannya dilaksanakan DKP Lampung Barat.

Kemudian tahun 2008 dikucurkan dana Rp800 juta untuk membangun lima gedung yang kini kondisinya rusak berat. Pada 2009, KKP kembali gelontorkan Rp3,5 miliar untuk pembangunan tiang pancang dan dermaga. Terakhir pada tahun 2010 kembali turun Rp6,6 miliar dan selanjutnya pada 2011 dikucurkan lagi Rp10 mi-

liar. Namun dana itu dikembalikan ke kas negara lantaran pengerjaannya telat. Kini kondisi pelabuhan itu sudah rusak tak terawat. (*)

LAMPUNG BARAT

Pemkab Berencana Adukan BPN Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri menyatakan tidak menutup peluang pihaknya agar segera mengadukan BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat jika sertifikat lahan Kebun Raya |Liwa (KRL) yang sudah dirus sejak 2006 lalu belum juga selesai. Dia mengatakan untuk pengurusan sertifikat KRI seluas 100 hektare tersebut Pemkab Lampung Barat telah mengeluarkan dana Rp100 juta dari APBD 2006. Nyatanya, meskipun telah diproses sejak 6 tahun lalu, surat penting itu tak kunjung selesai.

“Dana untuk pembuatan sertifikat itu sudah dianggarkan pada APBD Lampung Barat sebesar Rp100 juta. Tapi sertifikatnya belum juga selesai,” katanya. Mukhlis mengatakan seharusnya sertifikat itu sudah klir sejak beberapa tahun lalu, sehingga pihak Pemkab Lampung Barat merasa dirugikan dalam hal ini. “Anggaran sudah dikeluarkan dan itu harus dipertanggungjawabkan pihak BPN. Jika memang tidak ada kejelasan lebih baik diserahkan kepada aparat hokum,” katanya.

Pihak DPRD setempat juga sudah mulai kesal. Komisi A DPRD Lampung Barat mengatakan telah dua kali memanggil BPN terkait masalah itu, tetapi hasilnya hanya janji-janji saja. “Kita sudah sering memanggil BPN. Waktu itu, Kepala BPN Ibu Ruqayah mengatakan prosesnya sedang berjalan dan akan segera selesai. Namun, itu hanya janji kosong yang tak ada wujudnya,” kata Ketua Komisi A Parosil Mabsus. (*)

LAMPUNG TIMUR

Bantuan CSR

Kali ini yang menerima bantuan adalah pembangunan Pura Penyawangana dan Rumah Adat di desa Negeri Agung serta Puskesmas Desa Sukarajatiga. Selain itu bantuan diberikan juga kepada SDN I, PAUD di desa Negeriagung, Kecamatan Margatiga.

PGN juga membantu rehabilitasi masjid Nurul Iman, di desa Pringgodadi, Puskesmas Kecamatan Sukadana, dan pembangunan Puskesmas rawai inap di desa Waymili. Kecamatan Gunung Pelindung. (*)

MESUJI

Diterpa Isu Pungli Isu pungli (pungutan liar) menerpa Inspektorat Mesuji dalam proyek cetak sawah. Sejumlah gabungan kelompok tani (gapoktan) yang mengerjakan proyek itu mengaku memberikan dana sekitar Rp5 juta kepada tim pemeriksa dari inspektorat. Ketua Gapoktan Margojadi, Yuda Sarno, mengatakan pemberian dana Rp5 juta itu terjadi ketika dia dimintai keterangan oleh tim pemeriksa yang dipimpin Inspektur Pembantu (Irban) 1 Mesuji Alpisyahrin.

“Kami diminta dana Rp5 juta oleh Pak Alpis. Permintaan beliau itu usai kami dimintai keterangan seputar pengerjaan program cetak sawah,” kata yudha kepada wartawan, seperti dkutip Radar Lampung 22/12.

Kendati demikian, Yuda mengaku tidak tahu menahu alas an permintaan dana Rp5 juta oleh tim pemeriksa Inspektorat Mesuji. “Saya hanya sanggup memberi Rp5 juta. Tidak tahu kalau gapoktan lainnya,” katanya. Saat dikonfirmasi, Irban 1 Alpisyahrin membantah jika dirinya meminta atau menerima sejumlah dana dari enam gapoktan yang mendapatkan kucuran bantuan social (bansos) dari Kementerian Pertanian tersebut. “Saya tidak meminta dan tidak menerima dana apapun. Kami hanya memeriksa untuk meminta keterangan terkait mekanisme program cetak sawah,” kata Alpis kepada para wartawan yang menemuinya. (*)

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) kembali menyalurkan bantuan kemitraan dan bina lingkungan melalui program corporate social responsibility (CSR) sejumlah Rp5,2 miliar di wilayah Lampung Timur (21/11). Kegiatan penyaluran bantuan itu dipusatkan di desa Negeriagung, Kecamatan Margatiga, ditandai dengan acara peletakan batu pertama pembangunan rumah adat oleh Bupati Lampung Timur Erwin Arifin.

OPINI INDONESIA 012

27

28

OPINI INDONESIA 012

Pariwisata

Selancar

Destinasi

LAMPUNG BARAT

Surga Tersembunyi Bagi Wisatawan Sebut saja Tanjung Setia, Lampung Barat (Lambar) Provinsi Lampung, bagi peselancar tingkat nasional maupun dunia pasti mengenal nama ini, dan di sini tingkat ketingian ombaknya berani bersaing dengan tempat tempat berselancar lainnya.

U

ntuk tingkat ketinggian ombaknya masuk dalam nominasi ke 4 tingkat dunia. dimana gelombang ombaknya yang susul menyusul sampai 6 gelombang dibelakangnya. Tanjung Setia yang terletak dipesisir Pantai Krui Lambar, yang pan-

jang pantainya lebih dari 100 km, dengan pasir pantai yang putih dan bersih, mengingat pantai ini masih perawan.

Karena di pantai ini belum didirikan berbagai bangunan, seperti cottage maupun yang lainnya. Bicara masalah ombak di Pantai Tanjung Setia ini, tidak perlu di-

ragukan lagi kedahsyatannya, untuk saat ini beselancar disini sudah menjadi favorit, mengingat wisatawan mancanegara yang berselancar di tempat ini, mereka datang dari berbagai negara sepeti, Australia, Amerika, Inggris, German dan lain lainnya.

Hampir rata rata dari peselancar ini pernah berselancar di Bali dan tempat lainnya, setelah mereka mencoba berselancar disini mereka merasakan kenyamanan tersendiri, karena di Tanjung Setia ini, mereka tidak merasakan terlalu sibuk, karena ramainya peselancar ditempat ini. Dengan demikian mereka menjadi betah tinggal di Tanjung Setia ini, selain suasana alamnya yang memang masih sangat alami dan juga keramahan penduduknya. “This is a good beach. Realy, I like surfing here. I see, this is beach, with the big wave, and I like stay here. Realy I never imagine, if the beach here is very beautiful, and than Lampung people is very friendly.�he said that with giving OPINI INDONESIA 012

29

DESTINASI his nice smile. Setelah merasakan surfing di Tanjung Setia ini, sangat nyaman, dan merasa asyik, karena bila dibandingkan dengan surfing di Bali yang sudah mulai crowded, maka Nicky, yang berasal dari Australia ini merasa lebih suka berselancar di sini, dia juga berjanji akan mengajak teman teman peselancarnya untuk berselancar di tempat yang indah ini, “This is The Hidden Paradise in West of Lampung, Lampung Province. They have to come and surfing here next time,”Nicky Said.

Lambar yang mempunyai jarak sekitar 250 km dari Bandarlampung, ibu kota provinsi Lampung, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Ternyata dl tempat ini bukan hanya pantai yang indah saja yang dapat dinikmati. Bersampan sambil memancing di danau seluas 40 km, adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, disini kita bisa menikmati berbagai keindahan alam, yang ada disekeliling danau ini, karena di danau inipun terdapat sebuah pulau yang bernama MARISA yang padat ditumbuhi dengan pohon nyiur, yang membuat pulau ini semakin indah dan mempesona.

Begitupun dengan berselancar di Pantai Tanjung Setia ini merupakan kebanggan tersendiri bagi wisatawan, mengingat tempatnya masih sangat alami, dan belum terkontaminasi dari berbagai polusi udara dan kerusakan lingkungan, sehingga jauh-jauh mereka datang ke tempat ini untuk menikmati suasana alam yang masih perawan ini.

Yang jelas untuk membuat Lambar jadi terkenal ke mancanegara, perlu promosi yang berkelanjutan, sehingga wisatawan yang belum tahu keindahan alam Lambar jadi tahu karena promosi yang terus menerus, “ungkap panggilan akrab wakil bupati Lambar.

Bagi Yang senang wisata petualangan, Lambar sangat menjanjikan, karena alam di sini mayoritas masih didominasi hutan yang cukup besar, seperti memasuki Taman Nasional Bukit Bariamasan Selatan, disana kita bisa menunggu di lintasan gajah dan harimau, yang sering melintasi tempat itu, ini harimau liar dan masih ganas yang dilindungi pemerintah.

Mendaki gunung Pesagi merupakan tantangan tersendiri, inipun sulit untuk dilukiskan keindahannya, dimana dari ketinggian, mereka dapat menikmati keindahan alam Lambar, dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang mampu mendaki sampai ke puncaknya. Objek wisata petualangan yang tak kalah serunya adalah arung jeram, dimana olah raga yang satu ini sangat digemari oleh anak

30

OPINI INDONESIA 012

anak muda, olah raga ini mempunyai resiko yang cukup tinggi, namun bagi mereka ini adalah bagian dari tantangan yang harus dimenangkan. Karena arus deras yang menerpa adalah sahabat yang akan membawa kesuksesan.

Selain itu kita juga masih dapat menikmati warisan budaya, berupa rumah adat yang usianya sudah lebih dari 200 tahun, dan masih berdiri kokoh di desa Kenali, kecamatan Bellau Lambar. melihat potensi objek wisata yang ada di sini, ini sangat luar biasa, gabungan wisata pantai, alam dan budaya, yang membuat wisatawan mancanegara begitu suka berada di tempat ini.

Guna mengatasi kendala yang ada saat ini adalah, pemeintah tengah memperpanjang landasan lapangan terbang, Pekon Serai, karena jika ini telah selesai wisatawan dengan sangat mudah untuk masuk ke Lambar “Melihat potensi alam dan budaya yang dimiliki Lampung Barat, ini adalah surga yang tersembunyi bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara,”ungkap wakil bupati bangga, dengan potensi wisata yang dimilikinya Ada satu hal yang dianggap cukup penting, yaitu promosi budaya daerah ke tempat para wisatawan mancanegara (peselancar) tinggal, kita harus jemput bola, bila menungu sampai mereka ingin melihat budaya daerah, ini bisa terlambat.

“Mengapa tidak melakukan pentas budaya disana, ini merupakan salah satu terobosan, promosi budaya murah meriah, diharapkan kedatangan kita ke tempat ini

mampu memberikan hiburan kepada mereka yang kelelahan sehabis berselancar. Selain mereka akan terhibur, ini juga terobosan budaya. Yakinlah dikemudian hari, mereka yang akan mengundang kita untuk melakukan pentas budaya di sana, tentunya dampak ekonomi sudah pasti, bila mereka telah berani mengundang kita,” ungkap Dimyati Amin penuh antusias.

Wakil Bupati juga menyampaikan pentingnya menambah fasilitas di hotel Seminung Lumbok, diharapkan dengan adanya tambahan fasilitas baru, pengunjung dapat menambah lama tinggal di hotel ini.

“Ada beberapa masukan yang perlu mendapat perhatian yang serius, bagi pemda setempat, yakni mengenai pentingnya keberadaan money changer disekitar lokasi surffing, mereka merasakan kesulitan untuk melakukan penukaran uang, sedangkan jarak dari Krui ke Liwa cukup jauh, perlu waktu dan tenaga, dan terkesan tidak profesional, “ungkap Heny pemilik Cottage di Tanjung Setia, yang sering menjadi kurir penukaran uang asing.

“Ini surffing bertaraf internasional, untuk mendatangkan mereka kami dari pihak pengelola surffing merasa kecewa, karena mereka tidak mendapatkan kemudahan seperti akses penukaran uang dan akses informasi, keberadaan money changer di tempat ini perlu segera direaliasikan, karena ini bagian dari layanan publik dari pihak pemerintah, “Tambah Istri Nev, pengelola surfing di tempat ini serius.

TARMAN