Opini indonesia Edisi 20/2013

EDISI 020 | SEPTEMBER | TAHUN II | 2013

OPINI INDONESIA 020

1

karikatur MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI

Pendiri Rimson Pendiri Simanjorang Rimson Simanjorang Penerbit Yayasan Penerbit Media Wasantara Yayasan Media Wasantara Anggota Anggota SPSSPS No. 358/1986/03/2002 No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat (Jakarta) Raymond Rajaurat (Jakarta) Wakil Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi I Made Darmawan (Bengkulu) I Made Darmawan (Bengkulu) Pemimpin Perusahaan (plt) Dewan AhliH A. Syarifuddin Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang Dewan Ahli DR. Hakim Yohansyah, SE. SH Taren Nuril Sembiring Meliala Irjen (Purn) Sudirman Ail RimsonPol Simanjorang Drs. Hasan Abidin DR. Nuril HakimZainal Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Konsultan Hukum Drs. Hasan Zainal Abidin Sopian Sitepu, SH, MH Sekretaris Redaksi Direktur Utama Rumentha Silvia, AmdKelompok Media David Jhonny Simanjorang Redaksi Dewan Redaksi Kelompok Media Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Taren Sembiring Purnaherawan, Paino,Meliala, Soheni Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH, Irjen Pol (Purn) Sudirman Drs. Hasan Zainal Abidin, Sopian Penelitian &Ail, Pengembangan Sitepu, SH, Joenjoenan SariMH, Raymond Rajaurat, David Jhonny Simanjorang, Edi Purwanto, Santi Hastarini, Bagus AN, Sri Wahyuni, Joenjoenan Sari, Rumentha Silvia, Amd Redaksi Paino, Bob Sihotang DirekturSoheni, Utama Kelompok Media David Jhonny Simanjorang Bank Bank Lampung No. BankRek. Bank380.03.04.44829.9 Lampung a/n.

David Jhonny Simanjorang No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung TeAlamat Redaksi rang, Bandar Lampung.

0816Terang, 406 304 Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ Telp.

424 Gunung Bandar Lampung. Telp. 0816 406 304 Website opini-indonesia.com Website www.opini-indonesia.com/opini Email opini.indonesia@yahoo.com Email opini.indonesia@yahoo.com Percetakan opini@opini-indonesia.com PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas OPINI dilengkapi tu identitas.

Wartawan majalah INDONESIAkar dalam menjalankanNarasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan melayani mengaku wartawan OPINI relasi bisnis siapapun diharap tidakyang melayani siapapun yang mengaku INDONESIA identitas resmi resmi. wartawan OPINItanpa INDONESIA tanpa identitas

22

OPINI INDONESIA 020 020

Perbedaan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dengan Pupuk Kimia Perbedaan mendasar antara Pupuk Organik Cair MASAGRI® dan pupuk kimia adalah pada perlakuan terhadap tanah.

P o y d p

Pupuk kimia memasok nutrisi langsung ke tanaman dengan memberikan unsur yang dibutuhkan tanaman baik unsur makro maupun mikro. Dengan pasokan langsung, maka tanaman mendapatkan unsur yang dibutuhkan tanpa melalui proses biologis dan kimia dalam tanah.

Hal ini menyebabkan tanah hanya menjadi tempat ‘meletakkan’ akar tanaman dan tidak memiliki fungsi lain. Masalah yang akan timbul kemudian adalah pupuk kimia yang diberikan tidak semua akan diserap oleh tanaman, karena sebagian (>70%) akan terikat (terakumulasi) ke dalam liat tanah, sehingga tanah menjadi liat/keras serta dalam jangka panjang akan bersifat toksik memacu berkembangnya penyakit dalam tanah dan sebagian lainnya pupuk kimia akan hilang karena terbawa aliran air atau menguap.

Pupuk Organik Cair MASAGRI® adalah pupuk organik dan bio fertilizer yang memberikan pasokan nutrisi kepada tanaman dan juga kepada tanah. Dengan kandungan unsur makro maupun mikro pada Pupuk Organik Cair MASAGRI®, tanaman dapat menerima pasokan unsur yang dibutuhkan, sementara kandungan mikroorganisme (mikroba) pada Pupuk Organik Cair MASAGRI® berguna sebagai nutrisi tanah guna meningkatkan kesuburan tanah.

Kebutuhan akan pangan menyebabkan penggunaan pupuk kimia menjadi sangat dominan untuk mengejar kuantitas produksi (produktivitas). Namun tanpa disadari tidak adanya perlakuan yang cukup bagi tanah akan menyebabkan tanah menjadi jenuh dan semakin tidak subur.

Penggunanaan kombinasi pupuk kimia dan Pupuk Organik Cair MASAGRI® dapat menjadi solusi meningkatkan produktivitas tanpa me-ngorbankan kesuburan/ kesehatan tanah.

PEMESANAN

Telp/Faks: 021-87716493 HP/SMS: 0812-7953816 Email: mas@masagri.com MANDALA AGRO SWAKARSA

P m R B p O

M M

t

t

t t t

t

t t

t

Pupuk terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. L905/ORGANIK/DEPTAN-PPVTPP/VI/2011

Tanaman Pangan Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang-kacangan dll.

Tanaman Perkebunan Sawit, Tebu, Cokelat, Cengkeh, Kelapa, Karet, Vanili dll.

Tanaman Buah dan Hortikultura Buah-buahan (Mangga, Rambutan dll), Biofarmaka (Jahe dll), Sayuran (Sawi, Cabe dll) Tanaman Hias dan Taman Anthurium, Adenium, Aglaonema, Sansevieria, Rumput taman dll.

Tanaman Kehutanan / Penghijauan Sengon, Pinus, Jati, Akasia, Angsana, Mahoni, Meranti dll.

3 www.masagri.com OPINI INDONESIA 020

EDITOR

Ketidakjelasan Pilgub Memancing Kerawanan PENGALAMAN pilkada di sejumlah daerah di Tanah Air memberitahu kita bahwa potensi konflik disebabkan oleh ketidakpuasan atas pelaksanaan pilkada bisa berubah menjadi konflik terbuka bernuansa politik.

Oleh sebab itu diperlukan “pisau analisa” untuk mengenali lanskap konflik di Provinsi Lampung, terkait dengan masih kacaunya pelaksanaan pilgub Lampung untuk masa kepemimpinan 2014-2019.

4

OPINI INDONESIA INDONESIA020 019 OPINI

Karakter konflik dapat digunakan untuk mengenali sumber-sumber konflik secara lebih khusus yang berkaitan dengan politik, baik yang vertical maupun horizontal. Namun, perlu kami jelaskan bahwa penyusunan karakter ini hanya berdasarkan “potensi” dan sama sekali “bukan prediksi mengenai kenyataan konflik.” Suatu “potensi” memang bersifat di bawah permukaan (laten) dan tidak akan berubah menjadi konflik terbuka (manifes) jika tidak ada factor pemicunya.

Dari penjelasan pihak keamanan kita sedikit lega karena kondisi di daerah kita ini relatif masih aman. Namun demikian, sikap-sikap ambisius dan agresif yang ditunjukkan oleh sementara bakal calon gubernur/wakil gubernur bukan tidak mungkin bisa menjadi pemicu, dan karenanya perlu dikenali oleh aparat dan masyarakat lebih awal.

Suatu prediksi atau analisis situasi memang bisa berpengaruh terhadap kondisi lapangan.

Jika tidak pecah konflik di suatu daerah yang dinilai berpotensi konflik, belum tentu prediksinya yang salah, melainkan bisa karena kondisinya memang berubah karena intervensi factor-faktor lain. Misalnya saja, karena adanya kesiapan peredam baik yang digelar aparat kepolisian maupun adanya peran tokoh-tokoh yang disegani masyararakat.

Secara umum, Provinsi Lampung selama ini dikenal memiliki tingkat kerawanan kriminalitas yang cukup tinggi. Dalam peta catatan kriminal, Lampung adalah daerah “transit” bagi penjahat kambuhan dari Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Selatan. Sebagai “daerah transit” Lampung juga merupakan “wilayah aman” bagi pelarian politik ter-

masuk tersangka terorisme. Dengan demikian, dinamika politik cukup tinggi. Potensi konflik non politis lebih pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu pertanahan dan perburuhan. Di daerah itu terdapat sejumlah perusahaan besar perkebunan.

Dalam momen tertentu kerawanan itu bisa berubah menjadi politis.

Dalam hal afiliasi kepolitikan, masyarakat lebih bersifat pendukung dengan sebaran yang hampir merata di tiga parpol besar yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Khusus untuk dua parpol besar PDIP terkesan sifat dukungan supporternya agak fanatik. Sebab itu, perlu diwaspadai konflik yang terjadi di tararan elite politik karena bisa cepat merembet ke bawah. Selain itu, belum adanya kepastian dari KPU Lampung apakah pilgub akan dilaksanakan tahun 2014 atau dimundurkan ke tahun 2015 membuat situasi daerah sulit dikatakan kondusif.

Sebagaimana diketahui di kabupaten Mesuji terdapat sejumlah perusaahaan perkebunan besar yang sampai saat ini memendam “konflik” dengan warga setempat. Selain itu, adanya rencana penggusuran ratusan KK perambah dari kawasan register 45 bisa sekali menjadi isu-isu yang ikut memanaskan situasi.

Potensi serupa juga ada di sejumlah daerah lainnya.

Sementara itu, sudah santer ada pasangan bakal calon yang disebut-sebut sebagai pasangan yang potensial menang karena memiliki dana sangat besar, maka situasi inipun tidak menggembirakan. Pasalnya pasangan tersebut bisa dianggap sebagai “musuh bersama” oleh pasangan lainnya.

Terima kasih.

DR Nuril Hakim Yohansyah

Konflik Pilgub I Hukum

Kepastian Yang Mengundang Ketidakpastian PENJELASAN yang diberikan pihak-pihak terkait pilgub, seperti Gubernur Lampung, Mendagri dan juga KPU Lampung, yang sepertinya memberi kepastian kapan jadwal pemilihan gubernur Lampung dilaksanakan, nyatanya juga mengundang ketidakpastian.

I

ni suatu situasi yang sesungguhnya sangat “gerah” dan membingungkan, baik bagi para bakal calon gubernur/wakil gubernur maupun bagi masyarakat kita,” ujar Pengamat Politik DR Nuril Hakim Yohansyah, beberapa hari lalu. Dia mengatakan, perseteruan terkait jadwal

pilgub yang tidak selesai-selesai itu membuat rakyat merasa perasaannya kurang diperhatikan sehingga tidak lagi menempatkan hajatan demokrasi ini sebagai suatu prioritas. “Ini merupakan gejala yang tidak bagus bagi perkembangan demokrasi dan ke depan sudah pasti memberikan impli-

kasi penting bagi perpolitikan daerah baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang,” katanya TAHUN 2013, 2014 ATAU 2015 ?

Sebagaimana diketahui, Mendagri Gamawan Fauzie mengatakan jika Lampung tidak bisa menggelar pilgub tahun 2013 ini, maka jadwalnya akan dimundurkan ke tahun 2015. “Saya sudah bicara dengan Husni (Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, red). Apabila mereka tidak mau pilgub tahun ini, kami tidak lakukan pada 2014,” kata Gamawan Fauzi di Jakarta (13/9), seOPINI OPINIINDONESIA INDONESIA020 020

55

KONFLIK PILGUB

akan memberi kepastian bahwa Pilgub tidak akan terjadi pada 2014. Mendagri menegaskan pula bahwa Kemendari bakal menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur Sjachroedin 2 Juni 2014 mendatang. Pelaksana tugas inilah yang akan melaksanakan tugas-tugas gubernur sampai pelantikan gubernur terpilih hasil Pilgub 2015. Mendagri juga mencibir alasan Gubernur Sjachroedin yang selalu menyebutkan tidak ada alokasi APBD 2013 untuk menggelar Pilgub tahun 2013. Sebab, katanya, pemerintah (Pusat) sudah memberi jaminan kepada Pemprov Lampung jika ingin berutang. “Silahkan utang, kami setujui. Butuh Rp150 miliar pun kami fasilitasi banknya,” kata Gamawan.

Di Lampung, ‘gertakan’ Mendagri itu tak ditanggap Gubernur Sjachroedin. Dia mengatakan Pemprov baru akan menganggarkan dana pilgub pada APBD 2014 yang saat ini sedang dipersiapkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk diajukan ke DPRD Lampung bulan Oktober ini.Gubernur Sjachroedin memastikan Pilgub 2013 tidak dapat dilaksanakan karena dananya tidak ada dan tidak mungkin dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. “Pemprov tidak mengajukan anggaran pilgub pada APBDP karena tidak memiliki cukup dana. Mendagri sudah tahu bahwa anggaran tidak ada. Tim Mendagri juga sudah mengecek langsung,” kata Gubernur Sjachroedin. Pihak DPRD sendiri mengakui mengalami kesulitan mempresure gubernur terkait anggaran pilgub ini karena perseteruan gubernur dan KPU tidak kunjung mereda.

“Kami sudah berusaha maksimal, tapi karena perseteruan keduanya itu, usaha ini kandas,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Ismet Roni dikutip pers belum lama ini.

Sementara itu, meskipun masalah angga-

66

OPINIINDONESIA INDONESIA020 019 OPINI

ran masih tidak pasti, KPU Lampung tetap maju dengan tahapan pilgub dan menetapkan hari pencoblosan tanggal 2 Desember 2013. (Sebelum itu, KPU menetapkan 2 Oktober dan kemudian dimundurkan ke Desember 2013). ‘Jadwal pilgub sudah ditentukan KPU Pusat, yakni Senin 2-12 untuk putaran pertama dan Minggu 2-2-2014 untuk putaran kedua. Jika harus dirubah lagi, harus melalui pleno KPU Pusat lagi,” katanya kepada pers 12/9.

HARUS ADA DASAR HUKUMNYA Terkait dengan penjelasan-penjelasan yang sepertinya ‘ ada kepastian tetapi juga membuat ketidakpastian’ itu, Nuril Hakim Yohansyah yang juga Dewan Ahli Opini Indonesia berpendapat bahwa sebetulnya masalah ini tidak akan terjadi jika pihakpihak terkait tersebut tidak menterjemahkan keinginan undang-undang sesuai selera

mereka masing-masing. Seperti sekarang ini, ujarnya, masalahnya bahkan berkembang, tidak lagi soal anggaran saja, tetapi juga mulai dipertanyakan dasar hukum KPU mempercepat pilgub ke 2013. Harus diingat, kata Nuril, masa jabatan Gubernur baru akan berakhir 2 Juni 2014, sementara KPU sudah mempersiapkan pilgub ini sejak 17 bulan yang lalu. . Sesuai Pasal 86 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kata Nuril, jelas disebutkan bahwa; Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Ini berarti bahwa pilgub bisa dilakukan awal-awal tahun 2014. Dia mengakui masalahnya memang sedikit runyam dengan penjelasan Mendagri yang mengatakan pilgub tidak ada tahun 2014, sebab tahun itu akan dilaksanakan pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden. Karena itu, kata Nuril, Mendagri mengatakan akan dimundurkan ke tahun 2015.

Tetapi, kata Nuril Hakim lagi, semua itu harus ada aturannya. Apakah dipercepat atau dimundurkan harus ada payung hukumnya. “Harus sudah ada peraturan yang mengatur mekanismenya, sehingga masalahnya tetap terkontrol dan tidak melebar seperti sekarang ini,” kata Wakil Ketua Koordinator Alumni Lemhannas ke XXXI itu.

“Dari isi pasal 86 itu jelas, pilgub harus dilaksanakan tahun 2014. Kalaupun tidak bisa, seperti yang dikatakan Mendagri itu maka harus ada payung hukumnya seperti Perppu, sehingga kita jangan omong doang (omdo) yang hanya memperkeruh suasana,” katanya..

RIMSON/ DAVE

K

ita perlu situasi yang lebih kondusif sehingga pilgub memberikan hasil optimal,” katanya menjawab Opini Indonesia. Penegasan itu disampaikan Ketua Fokmal tersebut menanggapi sikap keukeuh KPU Lampung yang menyatakan akan tetap melaksanakan pilgub Lampung tanggal 2 Desember 2013, meskipun masalah anggarannya belum jelas. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan tahapan pilgub akan terus berjalan, dan hari pencoblosannya yakni Senin 2-12 untuk putaran pertama dan Minggu 2-2-2014 untuk putaran kedua.

“Jadwal (pilgub) sudah ditentukan KPU Pusat. Karena itu, jika harus dirubah lagi, harus melalui pleno KPU Pusat, katanya kepada pers 12/9.

Fakta bahwa perseteruan seputar jadwal pilgub itu terasa sudah mengedepankan kepentingan diri atau kelompok dan melupakan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat dan daerah Lampung, ujar Sutan, sama sekali tidak bisa diterima. Karena itu, katanya, jika KPU tetap ngotot dengan niatnya sendiri itu (melaksanakan pilgub 2013), Fokmal termasuk salah satu elemen masyarakat yang siap menggugat. FOKMAL menilai, proses tahapan pilgub banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Misalnya saja, apa sebabnya pilgub harus dipercepat ke tahun 2013. “Pertanyaan ini penting, sebab masa jabatan Gubernur Sjachroedin baru akan berakhir Juni 2014,” ujarya pula. Dia mengatakan, aturan yan mengatur pilkada (pilgub) sudah jelas, yaitu Pasal 86 UU No.32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pilkada dilakukan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Terkait anggaran pilgub yang akan dimasukkan Pemprov Lampung dalam APBD 2014 ini, menurut Sutan, memang suatu yang tepat, karena undang-undang mengatakan kita berpilkada tahun 2014 (sebelum masa jabatan berakhir), katanya.

Dalam konteks jadwal pilgub yang semakin kacau itu, Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unila Yusdianto justru berpendapat tahapan pilgub harus segera dihentikan. Lima komisioner KPU Lampung harus diganti. Sebab, Lampung butuh pilgub yang legitimate. ’’Pilgub harus prosedural, tidak terburu-buru demi kepentingan tertentu. Pilgub yang legitimate harus diselamatkan!’’ demikian tegas Yusdianto menanggapi polemik pilgub dikutip Radar Lampung, beberapa waktu lalu. Memaksakan pilgub tanpa ditunjang anggaran hanya akan memicu produk pilgub yang rentan kecurangan dan sengketa. Yusdianto menambahkan, membiarkan pilgub terburu-

buru atau memprioritaskan kepentingan tertentu, seperti memperpanjang jabatan komisioner, cenderung rawan kecurangan. ’’Dalam hal ini, KPU mau tidak mau harus mengubah jadwal. Jika tahapan yang membutuhkan anggaran tak bisa dipaksa untuk dijalankan, harus dihentikan. Penghentian tahapan juga tak menggugurkan pencalonan yang sudah ada,’’ tegasnya. Yusdianto menambahkan, bulan Desember pun sudah sangat mendesak. KPU butuh dua bulan untuk tahapan tender logistik dan pencetakan dilanjutkan tahapan kam panye.

Sehingga idealnya sekitar Februari 2014 pilgub digelar putaran pertama. Jika terjadi dua putaran, bisa digelar pada April 2014, berbarengan dengan pileg. Sedangkan di luar 2014 tidak mungkin karena akan menabrak pasal 86 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana pemilihan kepala daerah harus disampaikan ke DPRD minimal satu bulan sebelum jabatan berakhir,’’ bebernya.

PILGUB LAMPUNG JANGAN DIPAKSAKAN! KETUA Fokmal (Forum Komunikasi Masyarakat Lampung) Sutan Syahrir SH meminta, KPU Lampung tidak perlu ngotot memaksakan Pilgub 2 Desember 2013. “Ini pekerjaaan besar yang harus dipersiapkan dengan baik.

Lalu, bagaimana jika KPU bersikeras tak mau menghentikan tahapan pilgub? Yusdianto menegaskan, ada dua cara menghentikan tahapan pilgub. Pertama adalah KPU yang menghentikan tahapan atau calon dan partai politik yang menggugat tahapan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ’’Atau yang paling ekstrem lagi adalah menggugat komisioner ke Dewan Ke hormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik,’’ timpalnya.

Terkait komisioner, sambung Yusdianto, mereka juga dalam tahap kritis jabatan.

Dalam hal ini, jabatan berakhir September 2013. ’’KPU Pusat harus legawa dengan segera membentuk tim seleksi untuk merekrut KPU yang baru. Selain itu, persepsi dan asumsi masyarakat sekarang ini komisioner saat ini cenderung dinilai ’’bermasalah’’ punya kepentingan dan mencederai cita-cita pilgub yaitu pelaksanaan pesta demokrasi yang demokratis. KPU baru harus independen dan clean serta klir track

record-nya,’’ tuturnya. Terakhir, Yusdianto juga menegaskan bahwa head to head atau polemik antara KPU dan Pemprov Lampung harus segera diakhiri karena kontraproduktif. Senada, pengamat politik Arizka Warganegara mengatakan perombakan tahapan gubernur memang solusi terakhir yang bisa dilakukan KPU Lampung. ’’Bahwa tidak dikenal istilah penundaan tahapan pilgub. Sebab, jika tahapan pilgub terhenti, otomatis tahapan pilgub tak bisa dilanjutkan. Yang ada tahapan dihentikan,’’ kata Arizka. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Jimly Ashidiqie juga pernah mewacanakan pilgub Lampung mundur ke tahun 2015. Ketika tampil menjadi pembicara di salah satu seminar terkait pilgub di Novotel Hotel Bandar lampung, beberapa waktu lalu, mantan Ketua MK itu mengatakan agar pilgub Lampung legitimate dan tidak rawan gugatan, maka pelaksanaannya sebaiknya dimundurkan saja ke tahun 2015. TIM OPINI OPINI INDONESIA INDONESIA 019 020 OPINI INDONESIA 020

| 77 7

KONFLIK PILGUB

Ingatkan Masa Jabatan Komisoner KPU Lampung Soal masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung yang akan habis pada 23 September 2013, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Jimly Ashiddiqie mengingatkan agar KPU Pusat bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

M

eski itu urusan KPU (periodisasi KPU Lampung, Red), menyangkut masa jabatan KPUD, KPU Pusat agar tetap berpegang pada perundangundangan,” kata Jimly di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Jimly pernah melontarkan wacana Pilgub Lampung mundur pada 2015. Ketika menjadi pembicara pada sebuah diskusi politik di Bandarlampung beberapa waktu lalu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, agar Pilgub Lampung legitimate dan tak rawan gugatan, dimundurkan saja pelaksanaannya pada 2015.

Lalu, bagaimana keabsahan jabatan KPU Lampung jika pilgub mundur pada 2015 seperti saran Jimly? Ditanya begitu, Jimly

8

OPINIINDONESIA INDONESIA020 019 OPINI

enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, masa jabatan KPU adalah kewenangan KPU Pusat dan tetap sesuai aturan. ’’Pokoknya KPU harus bekerja sesuai aturan hukum, bekerja sesuai bunyi undangundangnya. Bila melanggar, tentunya itu (perpanjangan jabatan KPU, Red) tidak memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, KPU tetap mengupayakan Pilgub Lampung digelar pada tahun ini. Karena itu, pihaknya telah memplenokan dan memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPU Lampung hingga dilantiknya gubernur terpilih. Hanya, hingga kemarin KPU Pusat belum menerbitkan SK perpanjangan tugas KPU Lampung. Ferry menam-

bahkan, SK perpanjangan itu diterbitkan paling lambat satu hari sebelum masa jabatan KPU Lampung berakhir pada 23 September 2013. “Mau last minute, kita bisa terbitkan.

Asalkan, jangan lewat dari masa jabatan mereka,” ungkapnya.

DEMO PRO KONTRA Sementara itu, aksi unjuk rasa pro dan kontra Pilgub 2013 terus berlanjut. Di Jakarta, perwakilan dari Rakyat Lampung Menggugat (RLM) bertemu Komisioner KPU Pusat Ida Budiarti sekitar satu jam di kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin (10/9) siang. Koordinator RLM Edi Agus Yanto menyampaikan dukungan moral kepada KPU Pusat. Yakni untuk menginstruksikan KPU lampung agar konsisten melakukan semua tahapan pilgub.

Perwakilan RLM juga menyampaikan masukan terkait langkah-langkah strategis yang harus dilakukan KPU Pusat dalam menyelesaikan kasus Lampung. Masukan tersebut di antaranya melakukan koordinasi intensif dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan DPR RI . Sehingga, Mendagri memberikan solusi terobosan. Misalnya dengan memberikan dana talangan melalui KPU Pusat. Selain itu, kata dia, RLM juga menyampaikan masukan untuk melakukan langkah hukum melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbuatan gubernur Lampung yang menghalang-halangi pilgub. Serta tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal penganggaran.

Sementara, Ida Budiarti menyampaikan bahwa akar masalah Pilgub Lampung adalah tidak adanya good will dari Mendagri. Untuk itu KPU Pusat akan melakukan upayaupaya agar Mendagri melakukan good will.

Termasuk melakukan gugatan hukum di MK. ’’Kami sedang mempelajari dengan baik pelanggaran hukumnya,’’ jelas Ida dalam rilis tersebut. Aksi demo kontra Pilgub 2013 dilancarkan Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) dan Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas). Dua LSM ini kembali menuntut lima komisioner KPU Lampung untuk turun dan menanggalkan jabatannya.

Koordinator aksi Heri Burmelli mengatakan, KPU Lampung lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kolektif.

Itu dibuktikan dengan sikap KPU Lampung yang membodohi dan membohongi rakyat.

RAYMON/ RDR/DBS

GUNADI IBRAHIM KETUA DPD GERINDRA Meskipun jadwal pilgub tidak jelas, Gunadi, yang juga calon wakil gubernur ini, tidak terlalu mempersoalkan.

Menurutnya, dirinya bersama Gerindra tetap fokus untuk menghadapi Pilgub Lampung kapan pun akan digelar dan tetap fokus menjalankan kerja-kerja sebagai wakil rakyat.

APBDP 2013 Tanpa Pilgub Pihak DPRD Lampung mengatakan komunikasi yang tak kunjung membaik antara Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Lampung, membuat semua legislatif itu memperjuangkan anggaran Pilgubv pada APBD Perubahan 2013 ini tidak berhasil.

K

arena komunikasi yang ‘membatu’ itu Anggota DPRD Lampung tidak bisa berbuat banyak dan usahanya selalu kandas di tengah jalan,” kata Ketua Fraksi Golkar, Ismet Roni, sebagaimana dikutip pers. Dia menjelaskan, meskipun legislatif sudah berusaha kuat memperjuangkannya, namun Gubernur tak kunjung memasukkan dana pilgub dalam APBD perubahan 2013. “Mentoknya ya di Gubernur dan KPU, karena hingga kini draf APBDP juga belum diserahkan kepada DPRD Lampung,” kata Ismet, dikutip Lampung Post (15-9)..

DPRD Lampung, kata dia, sudah maksimal memperjuangkan anggaran Pilgub Lampung 2013. Namun, perjuangan itu selalu kandas karena Gubernur tidak mau menganggarkan dalam APBDP dan KPU Lampung masih kukuh untuk menggelar pilgub pada 2013. “Sebenarnya Dewan ini sudah maksimal memperjuangkan anggaran Pilgub Lampung 2013. Tapi, ya mentoknya bukan di kami lagi,” kata Ketua Komisi

I DPRD Lampung itu.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan. Dia mengatakan meskipun Pilgub Lampung belum jelas, pimpinan DPRD tetap berupaya maksimal memperjuangkan anggaran pilgub dalam APBDP 2013. “Kami masih berupaya terus menindaklanjuti surat dari Mendagri yang meminta Pemprov menganggarkan dana pilgub tahun ini,” ujarnya.

Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim sudah memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD Lampung untuk bersikap tegas mendesak Pemerintah Provinsi Lampung memasukkan anggaran pilgub dalam APBD Perubahan. Sikap Fraksi Gerindra konsisten untuk mendorong supaya pilgub bisa digelar 2013. “Sikap fraksi sudah tegas, tapi tetap begini-begini saja pilgub tak kunjung jelas,” ujar anggota DPR itu.

Meskipun jadwal pilgub tidak jelas, Gunadi, yang juga calon wakil gubernur ini, tidak terlalu mempersoalkan. Menurutnya, dirinya bersama Gerindra tetap fokus untuk menghadapi Pilgub Lampung kapan pun akan digelar dan tetap fokus menjalankan kerja-kerja sebagai wakil rakyat. “Saya tetap bekerja seperti biasa. Besok (hari ini) saya rapat di DPR membahas APBN. Sebagai wakil rakyat, saya tetap fokus mengabdi di mana pun tempatnya,” kata dia. DBS

OPINI INDONESIA INDONESIA 019 020 OPINI

99

HUKUM

Demo Pro-Kontra Pilgub Lampung Aksi unjuk rasa pro dan kontra Pilgub 2013 terus berlanjut. Di KPU Pusat, Jakarta 10/9 lalu pendemo dari Rakyat Lampung Menggugat (RLM) bertemu Komisioner KPU Pusat Ida Budiarti sekitar satu jam di kantor KPU Pusat.

K

oordinator RLM Edi Agus Yanto menyampaikan dukungan moral kepada KPU Pusat dan KPU Lampung agar konsisten melakukan semua tahapan pilgub. Perwakilan RLM juga menyampaikan masukan terkait langkah-langkah strategis yang harus dilakukan KPU Pusat dalam menyelesaikan kasus Lampung.

Masukan tersebut di antaranya melakukan koordinasi intensif dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan DPR RI. Sehingga, Mendagri tegas memberikan solusi terobosan, misalnya dengan memberikan dana talangan melalui KPU Pusat. Selain itu, RLM juga menyampaikan masukan untuk melakukan langkah hukum melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbuatan gubernur Lampung yang menghalang-halangi pilgub. Serta tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal penganggaran. Ida Budiarti menyampaikan bahwa

10 10

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019

akar masalah Pilgub Lampung adalah tidak adanya good will dari Mendagri. Untuk itu KPU Pusat akan melakukan upaya-upaya agar Mendagri melakukan good will. Termasuk melakukan gugatan hukum di MK. ’’Kami sedang mempelajari dengan baik pelanggaran hukumnya,’’ jelas Ida dalam rilis tersebut.

Sementara itu ketika beraudience denga Ketua Komisi II DPR Agun Gnanjar, RLM mendapat penjelasan bahwa Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria ini tidak mau berkomentar banyak dan bahkan terkesan menyalahkan DPRD Lampung yang dinilai kurang mendesak dan menekan gubernur Lampung menganggarkan dana pilgub ’’Kami sudah upaya maksimal soal Pilgub Lampung, jadi kami cooling down dahulu,” ujar Agun ketika audiensi dengan Koalisi Rakyat Lampung Menggugat (KRLM) di Ge-

dung DPR RI, Jakarta, beberapa waktu yang lalu Di Lampung, aksi demo kontra Pilgub 2013 dilancarkan Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) dan Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas). Dua LSM ini kembali menuntut lima komisioner KPU Lampung untuk turun dari jabatannya.

Mereka meminta agar komisioner KPU menemui mereka. Namun, hingga demo berakhir, tidak satu komisioner pun yang menemui. Koordinator aksi Heri Burmelli mengatakan, KPU Lampung lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kolektif. Itu dibuktikan dengan sikap KPU Lampung yang membodohi dan membohongi rakyat. Yakni dengan mengumumkan Pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013. ’’Pilgub 2013 tidak rasional dan tak mungkin dilakukan. Ia justru mempertanyakan alasan ngototnya komisioner KPU Lampung menggelar Pilgub 2013 Terkait dengan tuntutan pendemo soal masa jabatan komisioner KPU Lampung itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menilainnya salah alamat. “Seharusnya mereka menuntut ke KPU Pusat. Kami ini kan hanya menjalankan tugas,’’ ujar Nanang.

DBS/DAVE

DR. Siti Nurbaya

Otonomi Daerah

Otda dan Pilgub Lampung DALAM satu dasawarsa terakhir, di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) berlangsung gelombang reformasi yang mendesentralisasikan berbagai bentuk kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

T

ujuannya, agar kebijakan-kebijakan semakin mendekati kehidupan rakyat secara langsung. “Inti gagasan itu adalah kekuasan politik tetap di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan administrative dilimpahkan ke daerah. Dengan konsep itu maka pembangunan basis-basis demokrasi di daerah semakin kuat, sementara keutuhan pemerintahan nasional te-

tap terjamin,� ujar DR Siti Nurbaya, Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Nasdem dalam perbincangan khusus dengan Opini Indonesia di Bandarlampung, beberapa waktu lalu. Dia merasa perlu menjelaskan itu menyikapi skema otda yang oleh sebagian kalangan disebutkan sebagai tidak memberikan kebaikan bagi bangsa ini. Politisi Nasdem yang mantan birokrat karier itu mengatakan, pengalihan kekuasaan

dari Pusat ke daerah (dekonsentrasi) meliputi hampir seluruh aspek kecuali beberapa bidang seperti bidang pertahanan, moneter, luar negeri, pendidikan, agama dan juga agraria. Dari sisi ekonomi dan percepatan kesejahteraan rakyat, tambahnya, skema Otonomi Daerah (Otda), memberi peluang besar pada daerah untuk membenahi daerahnya sendiri, mengeksploitasi potensimya semaksimal mungkin sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam sehingga berguna bagi masyarakatnya pada masa kini dan masa mendatang. Kapasitas daerah meningkat dan memiliki competitive advantage dalam kancah persaingan global. Kemudian, dari sisi pembangunan politik, Otda OPINI OPINI INDONESIA INDONESIA 020 020

11 11

OTONOMI

semakin memperkuat basis-basis demokrasi pada tingkat daerah yang kelanjutannya juga akan memperkuat proses demokratisasi di tingkat nasional.

Dengan demikian, kata mantan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri itu, jika skema Otda diterapkan secara ideal maka dampaknya siginifikan bagi percepatan pembangunan (peningkatan kesejahteraan rakyat) dan juga mengatasi kesenjangan antar daerah..

Di belahan Amerika Latin, kata dia, pelaksanaan reformasi (Otda) sudah berhasil membawa kemajuan mengesankan di beberapa negara setelah beberapa tahun dilaksanakan. Tetapi di Afrika, dinamikanya tidak semulus di Amerika Latin. Bahkan dinamika ke skema negara kesatuan lebih kuat. Sebabnya di belahan Afrika itu, peranan kepala suku atau raja-raja masih sangat dominan. Di Jepang, tambahnya, gerakan perubahan itu sudah dimulai tahun 1947 beberapa saat setelah PD II berakhir. Hasilnya, menakjubkan. Sesudah 23 tahun atau sekitar tahun 70-an daerah-daerah tumbuh pesat dan kesenjangan antar daerah dapat di-

12

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019 OPINI

perkecil. “Memang tidak ada waktu standar berapa lama masa transisi ini dialami. Tetapi, di banyak negara seperti di Amerika Latin itu keberhasilan Otda sudah bisa dirasakan dalam kurun dua periode kepemimpinan.

Jadi, kalau periode kepemimpinannya 5 tahun diperlukan waktu 10 tahun. Di Filipina yang masa pemerintahannya 6 tahun butuh 12 tahun. Tetapi, untuk Indonesia memerlukan waktu lebih panjang karena kita menghadapi krisis multi dimensi,� katanya.

Mantan Sekjen DPD-RI itu menilai, secara umum, pelaksanaan Otda di Indonesia dalam masa satu dasawarsa ini, telah menunjukkan banyak keberhasilan dan gerakannya akan semakin cepat dalam masa ke depan ini. Meski demikian, dia juga mengakui masih ada banyak kelemahan yang perlu dibenahi. Keberhasilan Otda, tambah politisi Nasdem itu, antara lain bisa dicermati dari meningkatnya kemampuan anggaran daerah (APBD), semakin kuatnya pengawasan DPRD (chek and balance) dan terbukanya iklim kebebasan masyarakat berpendapat atau menyatakan aspirasinya baik melalui wakil-wakilnya ataupun melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh subur.

Permasalahannya, kata dia, adalah tingkat pendidikan masyarakat yang belum memadai dan seberapa jauh aspirasi masyarakat

itu diakomodir pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Misalnya, dalam pengalokasian anggaran. Seharusnya yang lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan daripada membangun gedung atau mengalokasikannya untuk anggaran bansos (bantuan sosial). Dia menegaskan keberhasilan Otda sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Daerah mengagregrasi aspirasi-aspirasi rakyatnya tersebut. Secara ideal, keberhasilan pelaksanaan Otda dicerminkan oleh kebijakan yang pro rakyat, penegakan hukum yang efektif, serta pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.

Dari sisi yang terburuk, ujar Siti Nurbaya, pengalihan kekuasaan ke daerah dapat juga “melahirkan� para pemimpin yang bertingkah seperti tiran kecil seperti yang banyak terlihat sekarang ini. Para pemimpin bukannya menyerap aspirasi rakyatnya tapi menterjemahkan keinginan rakyatnya sesuai keinginannya sendiri. Bahkan, yang lebih parah lagi, paradigma desentralisasi telah mendorong munculnya ego wilayah karena kekayaan sumberdaya alamnya melimpah. Tumbuh pandangan local bahwa daerah tidak perlu tergantung dengan Pusat (paham disintegrasi).

Bila hal ini berkembang niscaya gejolak di daerah masih tetap tinggi. Kemungkinan konflik vertical antara pusat dan daerah tidak terelakkan. Sebab itu, kata dia, pelaksanaan otda di masa transisi ini perlu terus-

terusan mendapat arahanarahan dari Pemerintah Pusat.. “Otda tak bisa dibiarkan tumbuh seenaknya sendiri.

Pertumbuhannya harus dipandu dan diawasi. Dulu waktu saya sebagai Sekjen Depdagri, saya ikuti perkembangan kebijakan pusat itu di daerah. Kami terus berkomunikasi ke daerah untuk menghindari perbedaan tafsir terkait satu kebijakan,” katanya.

PILGUB DAN OTONOMI DAERAH Otda dan Pilkada, kata DR Siti Nurbaya tidak bisa dipisahkan. Otda harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mendapat legitimasi penuh dari rakyatnya lewat pemilihan umum kepala daerah yang transparan, accountable, jujur dan adil.

“Semua itu sudah ada aturan dan UU nya.

Tapi perlu saya tekankan lagi bahwa Pemerintah Pusat perlu terus “memandu” pelaksanaannya sehingga tidak muncul kesalahan tafsir. Misalnya, dalam kasus Pilgub Lampung sekarang ini, ada Surat Edaran (SE) Mendagri bulan Juni 2013 yang meminta 43 daerah (termasuk Lampung) yang menegaskan bagi daerahyang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2014, pelaksanaan pilkadanya dipercepat ke tahun 2013. Seharusnya, SE ini ditindaklanjuti Kemendagri sehingga ada kesamaan pengertian antara pusat dan daerah. “Saya rasa ini perlu diingatkan karena dalam praktek sering terjadi kebijakan itu ditafsirkan berbeda oleh kepala daerah atau DPRD, seperti masalah SE tersebut,” katanya.

Kerumitan Pilgub Lampung yang belum ada kejelasannya, menurut Siti Nurbaya, antara lain juga disebabkan karena pengawasan DPRD sejak awal agak longgar. Terkesan DPRD bersifat indifferent (acuh tak acuh) sehingga polemik pilgub terus berkembang dan melebar kesana-kemari. Sementara itu, penguasa daerah bisa merasa

“aman” karena dia bisa “mengajak kerjasama” dengan locus kekuasaan (DPRD) sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Kasus pilgub Lampung ini, tambah Siti lagi, menyadarkan kita bahwa pemikiran “perimbangan” politik yang lebih sempit akan membuat kehidupan politik yang lebih sehat bisa menjadi tidak benar kalau penafisran aturannya tidak tepat. Artinya, kemelut politik yang terjadi sekarang ini bisa dihindari jika pihak DPRD berperan aktif dan bersama-sama pihak terkait lainnya seperti Pemprov dan KPU Lampung secara bersama-sama menjaga proses-proses politik tersebut. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kinerja sumberdaya politik kita masih lemah dan belum sebagai yang diharapkan era reformasi.

Dalam konteks ini, DR Siti Nurbaya, mengatakan pendidikan politik rakyat harus digalakkan, dan masalah ini menjadi salah satu program Partai Nasdem. “Di era sekarang ini, pendidikan politik rakyat diserahkan kepada parpol dan politisi dan bukan lagi pada pemerintah daerah,” katanya.

RIMSON

Bagaimana Prospek Otda ke Depan?

DR Nuril Hakim Yohansyah, Pengamat Politik dan Ekonomi menilai bahwa sesudah Otda berjalan lebih dari 11 tahun (mulai 1 Januari 2001), ternyata keberhasilannya masih jauh dari harapan.

P

emikiran bahwa dengan otda maka focus “perimbangan” politik akan lebih sempit dan itu akan medorong kehidupan politik yang lebih sehat ternyata tidak menjadi kenyataan Bahkan, menurut dia, otonomi daerah telah melahirkan masalah-masalah serius, seperti masalah keamanan, primordialisme dan bahkan sudah meredupkan semangat kebangsaan.

Alumni Lemhannas yang kini menjadi konsultan politik dan ekonomi itu mengatakan, di dalam prakteknya, ruang Otda sering menjadi kabur, memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas “kekuasan” yang dilimpahkan dari pusat ke daerah tersebut. “Seperti sekarang ini, pelaksanaan otda yang bersinggungan langsung

dengan kehidupan rakyat hanya ada di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, sementara pemerintahan provinsi lebih banyak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Gubernur lebih sebagai koordinator bagi daerah kabupaten/kota. Tetapi fungsi itu pun ternyata tidak berjalan optimal.

Pada rapat-rapat di tingkat provinsi, misalnya, banyak daerah kabupaten/kota yang hanya mengirimkan wakil-wakilnya saja, dan jarang sekali dihadiri langsung oleh bupati/walikota. Demikian pula ‘kerumitan’ kebijakan di tingkat kabupaten/ kota seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Lampung beberapa waktu lalu, menunjukkan adanya penafsiran yang tidak jelas,yaitu apakah Gubernur sebagai atasan langsung bupati/walikota atau ha-

nya sebatas koordinator kegiatan saja.

Di sisi lain, kata dia, dengan pelaksanaan otda seperti sekarang ini, beban Kemendagri semakin berat, sebab lebih dari 500 daerah otonom baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota tetap saja memerlukan ‘restu’ Kemendagri berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mereka. Persoalan lainnya, tambahnya, pemilihan langsung kepala daerah telah memicu berkembangnya isu-isu primordialisme yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan kita.

Karena itu, tambahnya, kalau memang system Otda lebih ditekankan di tingkat kabupaten/kota, maka ada baiknya posisi Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dipilih dan diangkat saja oleh Presiden, seperti para Menteri.

Sayangnya, tambahnya, sampai saat ini masih banyak elite bangsa yang masih sulit untuk mendudukkan persoalan secara jernih. “Kita berharap para elite kita memahami ini, sehingga ‘penderitaan’ Otda tidak berkepanjangan,” katanya.

RIMSON

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 020

13 13

14

OPINI INDONESIA 020

Ir. Raymond Rajaurat

Strategic Review I Tahapan Pilkada

Kalkulasi Politik Pilgub Lampung MESKIPUN ada sudah ada kecenderungan kuat bahwa Pilgub Lampung tidak dapat dilaksanakan tahun 2013 ini, namun semarak pesta demokrasi itu masih saja riuh.

Berbagai sosialisasi terus digelar para bakal calon yang menyebabkan ekskalasi suhu politik terus meningkat.

A

rah gerak politik menghadapi pemilihan umum 2014 yang adalah program utama setiap partai menempatkan perebutan kursi kepemimpinan Lampung sebagai yang prioritas karena dinilai memiliki akses signifikan ke pemilihan umum nasional tersebut. Kesengsaraan hidup masyarakat yang di bulan-bulan ini semakin ter-

tekan karena kondisi perekonomian yang mendapat tekanan kuat dijadikan ladang garapan oleh para politisi termasuk para pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur dalam pertarungan mereka. Dalam kondisi yang derajat ketidakpastiannya sangat tinggi itu, politik uang (money politics) akan menjadi jembatan keduanya. Kekuatan dana menjadi

lebih signifikan dibanding isu politiknya.

Dengan perkataan lain, pasangan calon yang punya dana besar lebih memiliki peluang memimpin isu.

Perebutan massa diarahkan pada dua perhatian. Pertama, menjaga kelompok massa yang ada pada masing-masing partai dan kedua perebutan massa di luar masa tradisonilnya. Kondisi sedemikian itu lebih terasa di daerah pedesaaan. Pasalnya, para petani, nelayan dan buruh di pedesaan itu dinilai sebagai garda terdepan dalam pertarungan massa politik.

Meski demikian, sampai saat ini isu-isu strategis yang menggunakan kalangan bawah itu sebagai basis belum tampak muncul secara sistematik.

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA020 020

15 15

STRATEGIC REVIEW

Sementara itu, dengan semakin jelasnya pasangan yang maju dan latar belakang mereka serta dan menguarnya pengelompokan elite, termasuk hadirnya partai baru Nasdem yang gencar mendekati arus bawah, sudah pasti memberi pengaruh besar terhadap pengkotakkan massa di bawah.

Karena itu, memang tidak mudah membuat kalkulasi politik karena banyak factor yang mempengaruhi, tetapi paling tidak dengan berbekal basis suara yang diperoleh parpolparpol di tingkat provinsi pada Pemilu 2009 dapat dijadikan basis awal, karena semua bakal calon memiliki latar belakang partai politik yang berbeda ditambah dengan mitra pasangan ataupun partai lain yang ikut mendukung sang bakal calon. Hitungan ini tentu saja masih ditambah dengan faktorfaktor lain yang akan mempengaruhi kompetisi perebutan suara.

M. RIDHO FICARDO DAN BACHTIAR BASRI (KOALISI PARTAI DEMOKRAT) Berdasarkan hasil pemilu 2009, sebagian daerah pemilihan di Lampung didominasi oleh Partai Demokrat. Namun ironisnya, di daerah-daerah tersebut Partai Demokrat justru tidak muncul sebagai pemimpin daerah. Misalnya saja, di semua daerah tingkat dua tidak terlihat kader Partai Demokrat yang memimpin. Hal ini dapat dimaklumi

16

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019 OPINI

mengingat usia partai yang ma sih sangat muda dibandingkan dengan partai politik ‘pemain lama’ semisal PDIP dan Partai Golkar sehingga proses kaderisasi dan pengentalan kelompok belum sepenuhnya terbentuk. Dapat diasumsikan bahwa kemenangan partai ini pada pemilu 2009 lebih karena sosok SBY sebagai figur sentral Partai Demokrat yang sangat mempengaruhi. Namun dengan asumsi yang sama, kebijakan SBY yang dinilai sebagian masyarakat sebagai kebijakan yang memberatkan seperti kenaikan BBM, TDL dan penanganan konflik yang tidak tuntas-tuntas, dapat menjadi pukulan balik kepada perolehan suara.

Dalam pilgub mendatang, partai ini mempromosikan Ketua DPD, M. Ridho Ficardo dengan Bupati Tulang Bawang Barat, Bachtiar Basri. Namun dengan persyaratan yang sebenarnya mencukupi untuk maju sendiri, nampaknya Partai Demokrat tidak percaya diri sehingga membangun koalisi dengan partai lain. Pembangunan aliansi politik partai ini sama dengan model yang dibangun pada tingkat pusat, merangkul sebanyak mungkin partai politik lain sebagai koalisi.

Dalam pencalonan pilgub di Lampung, partai ini muncul dengan koalisi besar parpol pendukung. Selain PD partai yang ikut dalam koalisi ini adalah PKS, PKPB, dan PDK, Partai Buruh, PMB, PDS, PIS, Partai Karya Perjuangan, Partai Barnas, PPPI, Partai Re-

publikaN, PPI, PBB, PKDI, dan PKNU. Nampaknya Partai Demokrat ingin lebih memperbesar peluang kemenangan di atas kertas dengan merangkul sebanyak mungkin kelompok politik. Asumsinya, jika ditotal, seluruh suara Demokrat plus partai koalisinya mencapai lebih dari 1,3 juta suara.

Namun apakah realitas akan berkata sama dengan hitungan? Nanti dulu. Pengalaman di beberapa pilkada me nunjukkan hal yang berbeda. Tidak berarti koalisi besar dengan total suara yang besar pada pemilu 2009 lalu menang.

Dengan situasi tersebut, nampaknya Demokrat akan mengandalkan PKS yang di beberapa pilkada (baik yang mengajukan calon internal atau mendukung calon lain) menunjukkan suara yang cenderung stabil. Bagi PKS sendiri koalisi ini nampaknya dinilai sebagai koalisi paling aman di tengah menyebarnya dukungan partai-partai berbasis Islam semisal PKB, PPP dan PAN ke dua calon lainnya. Pola PKS juga tidak jauh beda dengan pola koalisi di tingkat pusat yang dibangun. Hanya saja ketika memiliki basis suara mencukupi, PKS lebih percaya diri untuk maju bersaing. Selain PKS, figur Bupati Mesuji yang notabene adalah anggota PDK juga nampaknya sangat diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara.

Dalam kontestasi pilgub kali ini, nampaknya Partai Demokrat harus bekerja lebih

STRATEGIC REVIEW

keras mengingat calon gubernur yang dimajukan tidak cukup populer di kalangan masyarakat Lampung. Hal ini memang agak tertolong dengan figur calon wakil gubernur yang merupakan Bupati Tulang Bawang Barat. Sepertinya akan ada pembagian kerja sosialisasi di antara pasangan ini. Ridho lebih fokus untuk wilayah perkotaan di bagian selatan Lampung, sementara Bachtiar mencoba membuka kans di wilayah utara yang relatif beragam kekuatan politiknya/ Bachtiar akan lebih mudah melebarkan pengaruh karena Kabupaten Mesuji dipimpin oleh anggota partai pendukung mereka, PDK. Sementara wilayah Kabupaten Tulang Bawang lebih netral karena kepemimpinan tidak didominasi oleh satu partai.

Hadangan di wilayah barat semisal Lampung Utara, Lampung Barat dan Way Kanan, Pesisir Barat, Tanggamus dan Pringsewu yang meskipun dalam pemilu 2009 dimenangkan Demokrat namun dipimpin oleh kader PDIP. Di wilayah tengah akan dijumpai Lampung Tengah yang memiliki suara besar namun dipimpin oleh kader Partai Golkar dan Pesawaran yang dipimpin oleh kader PAN. Sementara di wilayan selatan akan dijumpai kembali PDIP di Lampung Selatan dan Lampung Timur, yang meskipun dimenangkan calon perseorangan, namun diprediksi akan lebih condong ke calon yang didukung oleh gubernur saat ini.

Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi terutama dari PDIP, nampaknya akan lebih baik jika calon ini lebih memunculkan profil individual ketimbang jor-joran dengan menunjukkan banyaknya partai pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat kepada kebijakan SBY yang mungkin akan dilampiaskan pada tidak memilih calon yang didukung partai dimana SBY sebagai ketua umumnya. Meskipun sulit karena Ridho adalah muka baru yang belum dikenal, namun dengan rentang waktu yang lebih panjang karena pengunduran pilgub ke 2014 dapat dioptimalisasi untuk sosialisasi individu pasangan calon dan program-programnya.

Potensi ‘serangan’ kepada pasangan akan berkutat seputar isu pendanaan. Calon gubernur yang merupakan anak dari petinggi perusahaan gula besar di Lampung nampaknya akan sangat mendorong isu pendanaan dan keberpihakan kalangan pengusaha kepada calon ini. Kelanjutan dari isu ini pastinya akan seputar isu money politics.

Meskipun belum berkembang ke arah isu money politics, namun isu keberpihakan perusahaan gula tersebut sudah dihembuskan dan menjadi salah satu isu ‘seksi’ yang bisa saja dipakai oleh pendukung pasangan manapun untuk mengganggu pasangan dari Partai Demokrat tersebut. Selain itu, isu penggunaan mesin birokrasi akan diguna-

kan di wilayah yang dipimpin oleh anggota koalisi Partai Demokrat seperti di Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

Di atas kertas, pasangan dari koalisi Partai Demokrat memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang dengan kerja keras mensosialisasikan diri dan melakukan kontra isu dengan baik seputar isu pendanaan dan keberpihakan kalangan pengusaha.

Berikut merupakan gambaran potensi perolehan suara yang signifikan untuk pasangan Partai Demokrat. Peta ini masih mungkin berubah seiring dengan kerja tim sukses dan manajemen isu yang baik serta positioning pencitraan pasangan ini terutama jika berhadapan dengan daerah yang dipimpin dan didominasi oleh PDIP. BERLIAN TIHANG DAN MUKHLIS BASRI (KOALISI PDIP) PDIP merupakan pemain lama perpolitikan Indonesia. Dengan sejarah panjang dan pengalaman, partai ini mampu mendominasi kepemimpinan di Lampung meskipun secara suara hanya merupakan runner up pada pemilu 2009 lalu. Di tingkat nasional pencitraan oposisi PDIP cukup memberikan efek pada ekspektasi masyarakat akan partai yang mengklaim dirinya ‘partai wong cilik’ ini. Hal tersebut menjadi modal untuk melawan kekuatan politik OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 020

17 17

STRATEGIC REVIEW lain yang di pusat berseberangan dengan partai.

Dengan perolehan suara yang belum memenuhi persyaratan dukungan 15%, PDIP tidak punya pilihan selain melakukan koalisi agar syarat terpenuhi. Tidak tanggungtanggung, PDIP –seperti juga Demokratmerangkul partai dalam jumlah banyak.

PPP, PKB + Partai Pelopor, PKPI, PPI, PPPI, dan PKBIB tercatat sebagai koalisi pendukung yang dicalonkan oleh PDIP. Total suara semua partai tersebut pada pemilu 2009 mencapai lebih dari 800 ribu suara.

Sebenarnya PDIP dapat saja berkoalisi hanya dengan satu partai pendukung lainnya saja, semisal PKB untuk memenuhi syarat pencalonan. Namun, sepertinya sama seperti Demokrat, partai ini juga nampaknya kurang percaya diri dan memerlukan dukungan sebanyak mungkin kekuatan parpol, baik yang ada di parlemen maupun non parlemen.

Di atas kertas, PDIP memiliki kans yang cukup besar mengingat beberapa kabupaten dipimpin oleh kader PDIP, baik sebagai bupati maupun wakil bupati. Jika kinerja bupati atau wakilnya cukup signifikan maka ini akan membantu pencitraan calon PDIP lebih baik karena ‘branding’ PDIP sebagai partai pemimpin setempat dapat dimaksimalkan untuk menarik pemilih yang rasional. Hal ini belum ditambah dengan pemilih yang memang sudah fanatik dengan partai yang satu ini.

Selain tidak percaya diri dengan basis suara yang dimiliknya, nampaknya masalah utama adalah kurangnya kader yang dapat menggantikan gubernur sekarang yang notabene adalah Ketua PDIP Lam pung.

Walhasil PDIP mengajukan calon gubernur non kader PDIP yang disandingkan dengan kadernya yang merupakan Bupati Lampung Barat. Pada titik ini, PDIP akan membutuhkan ekstra sosialisasi ke kalangan pen dukungnya sendiri. Dengan penguasaan kabupaten serta gubernur sekarang yang merupakan kader PDIP, bisa jadi menjadi pertanyaan bagaimana mungkin PDIP tidak mempunyai calon internal kadernya sendiri? Bukan tidak mungkin ini bisa meresahkan kalangan simpatisan dan pendukung loyal karena seharusnya proses kaderisasi pemimpin sudah dilakukan jauh-jauh agar tidak terjebak dalam pilihan-pilihan pragmatis seperti pengalaman mengelola pemerintahan Lampung dan sebagainya.

Jika sosialisasi internal tersebut efektif dilakukan, partai ini memiliki kans besar untuk kembali memenangkan calonnya dalam kontestasi pilgub. Dan nampaknya untuk menenangkan kalangan internal, bukan

18 18

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019 OPINI

tidak mungkin jika memenangkan pilgub, gubernur terpilih yang dicalonkan PDIP akan menjadi bagian dari PDIP. Juga tidak tertutup kemungkinan (cagub atau cawagub) menggantikan gubernur sekarang menjadi Ketua PDIP Lampung. Kans tersebut makin membesar mengingat mereka nantinya akan merupakan birokrat pemerintah provinsi dan banyaknya pemimpin daerah yang berasal dari PDIP. Langsung maupun tidak, hal ini akan mempengaruhi psikologis mesin birokrasi pemerintahan dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dimana kader PDIP memimpin.

Dengan situasi seperti di atas, perolehan suara calon PDIP diduga mendominasi di hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung. Hadangan terbesar akan dihadapi calon PDIP di Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Mesuji, Bandar Lampung dan Pesawaran. Perlu menjadi perhatian partai ini bahwa pemilih terbanyak justru berada di wilayah Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Jadi pertarungan akan lebih baik difokuskan di dua wilayah tersebut sementara wilayah lain dapat berjalan dengan pengaruh pimpinan daerah setempat. Sementara untuk daerah ‘netral’ seperti Lampung Timur dan Pesisir Barat, figur gubernur saat ini dan cagub akan efektif mempengaruhi.

Terbalik dengan Partai Demokrat, akan lebih menguntungkan bagi PDIP memunculkan branding partai mengingat secara nasional, penyikapan oposisi PDIP selama ini cukup efektif memberikan simpati terutama pada isu-isu strategis yang terkait dengan kepentingan masyarakat bawah semisal kenaikan BBM. Hal ini efektif untuk menjaring pemilih ragu-ragu yang belum

menentukan pilihan sampai saat ini, terutama pemilih di basis-basis suara partai yang memajukan calon sendiri dan merupakan bagian dari koalisi parlemen di tingkat pusat seperti Demokrat, Golkar dan PAN. Namun kehadiran PPP dan PKB yang selama ini selalu seiring sejalan dengan Partai Demokrat di tingkat pusat dalam kebijakankebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam menggunakan ‘branding’ yang sudah terbentuk sebagai partai dicitrakan selalu membela rakyat kecil ini.

Hadangan terhadap pasangan ini kemungkinan akan muncul di wilayah tengah

STRATEGIC REVIEW

roda kepemimpinan akan menjadi bahan kontra terhadap pasangan ini. Sebagai contoh adalah bentrokan sektarian yang berulang di Lampung Selatan dan respon terlambat akan menjadi batu sandungan pasangan ini. Sebagai catatan, dalam urusan stabilitas keamanan tersebut, tanpa perlu melakukan serangan, calon gubernur dari jalur independen++ yang merupakan mantan pimpinan teritori militer di Lampung dapat mengoptimalkan citranya di wilayah-wilayah rentan konflik.

Namun demikian di atas kertas , pasangan dari koalisi PDIP memiliki peluang yang cukup meyakinkan untuk muncul sebagai pemenang, atau setidaknya memaksa dilakukannya pemilihan putaran kedua.

Berikut merupakan gambaran potensi perolehan suara yang signifikan untuk pasangan PDIP. Peta ini masih mungkin berubah seiring dengan kerja tim sukses dan manajemen kontra isu, terutama seputar penggunaan mesin birokrasi dalam mempengaruhi pemilih. dan selatan yang memiliki jumlah pemilih cukup besar seperti Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Hadangan berarti juga akan dirasakan di wilayah utara seperti Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

Selain itu potensi ‘serangan’ pada pasangan ini kemungkinan akan berkutat seputar isu pemanfaatan mesin birokrasi. Dengan gubernur dan bupati yang memimpin beberapa kabupaten, isu ini nampaknya akan menarik minat pendukung pasangan manapun untuk menghambat pasangan ini.

Demikian juga dengan pencitraan yang kurang oleh bupati PDIP dalam menjalankan

M. ALZIER DIANIS T. DAN LUKMAN HAKIM (KOALISI PARTAI GOLKAR) PARTAI Golkar seperti halnya PDIP merupakan pemain lama dan memiliki pengalaman yang cukup dalam perpolitikan, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Lampung. Keluar sebagai juara ketiga pada Pemilu 2009, partai ini menampilkan diri sebagai partai yang bisa bertahan dan mampu beradaptasi dalam segala situasi.

Dengan modal tersebut -seperti juga PDIPpartai ini sudah selangkah lebih maju dibanding partai lainnya.

Meskipun hanya berkoalisi dengan Partai

Hanura, pasangan dari koalisi ini seharusnya lebih efektif dalam melakukan kerjakerja sosialisasi karena tidak terbebani dengan banyaknya peserta kolasis yang mesti diajak berunding. Seandainya menang, pasangan ini juga akan lebih mudah dan leluasa menjalankan roda pemerintahan karena koordinasi pasca kemenangan tidak melibatkan banyak pihak.

Pada pemilu 2009, jika digabungkan Partai Golkar dan Partai Hanura memperoleh lebih dari 600 ribu suara. Dan partai ini memiliki kekuatan suara cukup berimbang di semua wilayah dibandingkan dengan Partai Demokrat dan PDIP. Meskipun menurun dalam beberapa pemilu belakangan, dukungan terhadap Partai Golkar relatif bertahan karena didukung dengan situasi ekonomi yang cenderung membuat kalangan bawah membanding-bandingkan era orde baru dimana Golkar masih mendominasi dengan era saat ini. Isu perbandingan ini nampaknya makin efektif ketika harga BBM dan TDL naik. Meskipun faktanya partai ini ikut berperan mendukung kenaikan BBM, namun fakta tersebut tidak menjadi penting ketika perbandingan dilakukan. Calon gubernur dari koalisi ini M.Alzier Dianis Thabranie pernah menjadi gubernur terpilih tahun 2002 ‘yang dibatalkan’ oleh pemerintah pusat. Meskipun kurang tepat, branding ‘berani melawan pusat’ dapat menjadi salah satu keunggulan dan mempertahankan ciri khas Provinsi Lampung yang sering berseberangan dengan pusat, sebagaimana juga ditunjukkan oleh gubernur sekarang dalam kasus Jembatan Selat Sunda dan pengunduran jadwal pilgub.

Namun di sisi internal, partai ini harus melakukan konsolidasi internal pasca kompetisi pra pencalonan antara Alzier dan Riswan Tony. Konsolidasi ini akan penting untuk menunjukkan ke pemilih potensial dan pemilih setia partai ini dan terutama pada lapisan mesin partai bahwa soliditas partai tetap terjaga guna menjaga pecahnya dukungan pemilih.

Hadangan terbesar pasangan ini terutama akan ditemui di daerah yang memiliki kepala daerah dari PDIP, terutama di wilayah barat seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Selatan dan Pringsewu. Sementara di wilyah lain pertarungan akan menjadi pertarungan antara pengaruh PDIP dan Partai Demokrat.

Pasangan ini –seperti halnya pasangan lain dari jalur partai- harus sangat mewaspadai calon dari jalur independen yang dapat saja menempatkan isu dan program yang pas dan sesuai di tiap wilayah.

Di atas kertas, pasangan calon ini dapat OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 020

19 19

STRATEGIC REVIEW memperoleh keuntungan dari swing voter yang pada pemilu 2009 memilih Partai Demokrat. Namun demikian di kalangan internal perlu dilakukan konsolidasi dukungan mengingat kompetisi pra pencalonan di tubuh Partai Golkar cukup kencang guna menjaga pecahnya dukungan pemilih.

Mungkin figur Riswan Tony dalam sosialisasi dapat memberikan efek positif dalam menunjukkan soliditas partai ini di hadapan pendukungnya.

Berikut merupakan gambaran potensi perolehan suara yang signifikan untuk pasangan koalisi Partai Golkar. Peta ini masih mungkin berubah seiring dengan kerja tim sukses dan pemanfaatan dan penempatan isu-isu yang dapat diterima pemilih serta positioning pasangan ini di daerah-daerah yang relatif berat pertarungannya .

HERMAN H.N. DAN ZAINUDIN HASAN (KOALISI PAN) MASYARAKAT Lampung tentu sepakat bahwa salah satu kepala daerah yang cukup popular di Lampung sekarang ini adalah Herman HN, walikota Bandarlampung. Gaya kepemimpinannya yang seperti “ombak samudera� bergelora dan bisa juga tibatiba menggelegar membuatnya lain dari yang lain. Gerakannya cepat dan konsisten dengan komitmennya untuk segera membenahi kota Bandarlampung. Secara jujur, publik mengakui kota Bandarlampung sekarang ini sudah jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Wajah kota secara cepat berubah. Pusat-pusat perniagaan yang semula sumpek dijejali pedagang kaki lima (PKL) mampu dia tertibkan tanpa masalah. Pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan sejak awal masa baktinya. Tentu saja, masyarakat kota Bandarlampung – terutama kalangan bawah/miskin- tidak akan pernah lupa bahwa walikota inilah yang dengan tegas menjalankan program kesehatan gratis bagi semua warganya di semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Biaya perawatan sepenuhnya ditanggung pemerintah kota. Dia juga semakin memantapkan program pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bandarlampung.

Dua tahun masa kerjanya Herman memang telah berhasil merubah wajah kota ini dan semula sumpek dan kotor menjadi semakin kota berseri. Hampir semua program pembangunan berjalan, meskipun belumlah sebanding dengan harapan warganya. Selain popular- dan ini mungkin karena sering dicover media massa- tokoh yang satu inipun dinilai banyak kalangan sebagai pemain handal, type pekerja gigih dan tidak

20 20

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019

mudah menyerah. Dia juga menunjukkan sikap siap to take the risk jika itu perlu untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya. Semua pemikiran, gagasan dan terobosan yang digelar Herman mengundang decak kagum masyarakatnya.

Dalam pilgub mendatang, Herman yang berpasangan dengan Zainuddin Hasan dipromosikan oleh PAN (Partai Amanat Nasional) dan sejumlah partai kecil non parlemen juga memiliki peluang yang tidak bisa dianggap remeh. Gerakan turun ke bawah yang beberapa kali dilakukan petinggi DPP PAN seperti Zulkifli Hasan dan atensinya terhadap kondisi masyarakat bawah di hampir seluruh pelosok Lampung, bagaimanapun berpotensi membangunkan pendukung Herman-Zainuddin.

Berikut merupakan gambaran potensi perolehan suara yang signifikan untuk pasangan Koalisi PAN. Peta ini masih mungkin berubah seiring dengan kerja tim sukses dan pemanfaatan dan penempatan isu-isu yang dapat diterima pemilih serta positioning pasangan di daerah-daerah yang relatif berat pertarungannya .

AMALSYAH TARMIZI DAN GUNADI IBRAHIM (INDEPENDEN ++) MESKIPUN berlabel independen, cawagub dari jalur ini merupakan petinggi Gerindra Lampung yang akan memberikan warna sendiri pada kontestasi kali ini. Apalagi cagub merupakan mantan Danrem

STRATEGIC REVIEW kangan sangat sering menghiasi pemberitaan atas konflik-konflik berdarah. Point ini harus dimaksimalkan pasangan dengan baik.

Ditambah dengan bayang-bayang Gerindra yang dicitrakan berpihak pada rakyat kebanyakan seperti petani, nelayan, pedagang pasar lewat iklan masih Prabowo, akan sangat membantu pasangan ini dalam memikat para pemilih terutama di kalangan rural. Perlu strategi khusus untuk memikat pemilih kalangan urban mengingat kalangan ini merupakan kelompok kritis yang memiliki akses informasi dan cenderung lebih ‘melek’ politik.

Pasangan ini secara politik relatif lebih bebas geraknya ketimbang calon yang maju dari jalur partai. Dengan modal dukungan awal terverifikasi lebih dari 400 ribu KTP, dukungan tersebut lebih kongkrit ketimbang membaca pemetaan berdasarkan suara pemilih pada pemilu 2009. Dengan modal tersebut, pasangan ini dapat lebih percaya diri untuk ‘menggoda’ basis-basis partai yang mengajukan calonnya semisal Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar.

Calon dari jalur ini sangat berpotensi menjadi kuda hitam dalam Pilgub Lampung dan bukan tidak mungkin keluar sebagai pemenang.

Berikut merupakan gambaran potensi perolehan suara yang signifikan untuk pasangan Independen++. Peta ini masih mungkin berubah seiring dengan kerja tim sukses dan pemanfaatan dan penempatan isu-isu arus bawah seputar stabilitas keamanan dan keberpihakan kepada petani.

Mungkin kehadiran Prabowo Subianto akan memberi makna lebih untuk mendongkrak perolehan calon ini.

Lampung yang tentu saja memiliki akses pemetaan situasi dan kondisi provinsi Lampung selama menjabat.

Secara tidak langsung, pasangan dari jalur ini memberikan pesan yang sama. Gerindra dengan profil Prabowo yang dicitrakan tegas, berani dan berpihak pada masyarakat bawah seperti petani, nelayan dan pedagang bertemu dengan pesan tegas dan berani yang ditampilkan oleh sosok cagub.

Warna militer sangat kental mewarnai calon ini. Warna ini jugalah yang mesti diantisipasi oleh calon lain mengingat banyaknya konflik horizontal yang melanda lampung belakangan ini dan ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi konflik menjadi pintu masuk calon dari jalur independen ini.

Meskipun masih bisa diperdebatkan, na-

mun ekspektasi pada figur tegas dari militer sudah muncul secara terbuka.

Lihat saja banyaknya stiker yang berisi komparasi jaman orde baru dan saat ini dengan memunculkan figur Soeharto. Terlepas dari berbagai kontroversi seputar masa pemerintahan orde baru, namun jelas stabilitas politik dan ekonomi sangat membekas di kalangan akar rumput apolitis. Tidak mengherankan karena bagi masyarakat kebanyakan, ‘masalah perut’ masih menjadi urusan penting ketimbang berbagai hingar bingar politik yang tidak mudah dimengerti. Oleh karenanya isu stabilitas keamanan nampaknya akan efektif disampaikan oleh calon ini ketimbang isu-isu lain.

Hal ini makin diperkuat dengan kondisi Lampung yang selama beberapa waktu bela-

Dalam kondisi yang derajat ketidakpastian nya sangat tinggi itu, politik uang (money politics) akan menjadi jembatan keduanya.

Kekuatan dana menjadi lebih signifikan dibanding isu politiknya.

Dengan perkataan lain, pasangan calon yang punya dana besar lebih memiliki peluang memimpin isu.

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 020

21 21

TAHAPAN PILKADA

UU NO.32 TAHUN 2004 Pasal 65 (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

(2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; (c) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; (d) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; (e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau….

(3)…… dst.

Pasal 86 (1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto,dan nama pasangan calon.

(3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan Pasal 112 Biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD. Sumber : UU RI No.32 Tahun 2004

SUBScRIPTIoN & ADvERTISEMENT: 0816 406304

info@opini-indonesia.com

www.opini-indonesia.com 22

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019 OPINI

OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA019 020

23 23

24

OPINI INDONESIA 020

Aburizal Bakrie

Politik I Parpol

Golkar Krisis Finasial ?

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan pengumpulan dana logistik partainya kini terkesan kurang “greget”. Pasalnya, menurut Akbar, banyak pengurus daerah tingkat II Partai Golkar yang mengeluhkan persoalan logistik mesin partai jelang pemilu.

S

ampai sekarang belum ada gregetnya soal dana logistik, belum ada dukungan ke daerah. Saya, belum lihat secara langsung ada persiapan logistik,” ujar Akbar di kediaman rumahnya, Selasa (17/9/2013).

Akbar membandingkan kondisi Partai Golkar saat ini dengan Golkar saat dipimpinnya pada dulu. Ia menuturkan, saat memimpin Golkar, partai itu sudah menyiapkan dana logistik sekitar satu tahun sebelum pemilu.

Namun, dalam kepemimpinan Aburizal Bakrie saat ini, Akbar tidak melihat ada-

nya penggalangan dana itu. Ia justru menerima sejumlah ketidakpuasan yang disampaikan pengurus daerah tingkat II. “Daerah itu berharap juga mendapatkan bantuan dari DPP. Tapi mereka menyampaikan ke saya apa yang dijanjikan Ketua Umum (Aburizal) tidak sesuai kenyataannya,” ucap Akbar.

Dia mengatakan pengurus daerah menceritakan bahwa Ical menjanjikan sejumlah dana bantuan operasional kepada pengurus daerah. Dana itu akan dimanfaatkan untuk pemenangan Partai Golkar dalam pemilihan legislatif seperti pembua-

tan atribut kampanye hingga pembiayaan saksi. “Setiap kali saya turun ke daerah, mereka selalu tanya kapan kita dapat ini itu,” tutur Akbar.

GOLKAR KRISIS FINASIAL? Tidak dibayarkannya sejumlah dana operasional ke pengurus daerah Partai Golkar sempat membuat kabar miring bahwa partai berlambang pohon Beringin itu tengah dilanda krisis finansial. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie segera menampik kabar itu.

“Bangkrut? Golkar kok bangkrut. Kasihan amat. Partai yang lain aja. Kalau Golkar bangkrut, mereka lebih bangkrut duluan,” ujar Ical, seusai Silaturahim Kebangsaan Partai Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (27/8/2013) malam. Ical mengatakan, dana bantuan bagi DPD Partai Golkar itu sebenarnya dibayarkan setiap enam bulan. “Jadi orang yang enggak ngerti seperti kalian ini, setiap enam bulan.

Masa (buat) acara ini (silaturahim kebangsaan) aja bisa kok,” ujar Ical KMPS OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA020 020

25 25

PARPOL

DPP Golkar Ingatkan Akbar Tandjung SITUASI di tubuh Partai Golkar menjelang Rapimnas Oktober ini kian dinamis. Ha; itu antara lain dipicu wacana konvensi Capres Golkar yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, sebagaimana dikutip pers, beberpa waktu lalu.

P

adahal partai berlogo pohon beringin itu sejak du tahun lalu telah menetapkan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie (Ical), sebagai calon presiden. “Sebaiknya Pak Akbar Tandjung sebagai Ketua Wantim dan orang lama dalam organisasi lebih bijak dalam mengeluarkan wacana. Lebih baik mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, karena beliau juga mantan ketum,” kata Wasekjen Golkar Nurul Arifin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2013). Nurul menegaskan Golkar sudah menetapkan Ical sebagai satu-satunya capres dan tak mungkin ada konvensi di Golkar.

“Kami berharap Bapak Akbar Tandjung lebih bisa menempatkan diri sebagai senior, jangan justru mengeluarkan wacana yang bisa membakar rumahnya sendiri,” ujarnya. Akbar Tanjung dalam konferensi pers di kediamannya di Jl Purnawarman No 18, Senopati, Jakarta Selatan, melontarkan wacana sebagai bentuk “kegerahannya” setelah memperhatikan hasil sejumlah survey

26

INDONESIA 020 019 OPINI INDONESIA

bahwa elektabilitas Aburizal Bakrie sebagai capres tak kunjung menaik. “Ical masih memiliki waktu hingga akhir tahun 2013 untuk mendongkrak elektabilitasnya. Tentu tentu menjelang 2014, harusnya sudah betul-betul ada keyakinan bahwa kami ada peluang. Paling tidak akhir tahun ini, karena 2014 sudah dekat sekali dengan pileg (pemilihan legislatif),” katanya. Dia mengata-

kan, mendengar aspirasi dari sejumlah pengurus daerah tingkat II terkait masalah elektabilitas ini, mereka juga terus memantau elektabilitas Ical yang dikeluarkan lembaga-lembaga survei. “Ada satu dua yang menanyakan bagaimana nasib pencalonan Ical,” kata Akbar.

Akbar mengatakan komunikasinya dengan para pengurus PG terutama di tingkat kabupaten cukup intesif. “Setiap kali saya keliling daerah entah untuk kegiatan HMI, atau pun Golkar selalu saya sempatkan bertemu pengurus daerah. Saya mendengar aspirasi-aspirasi itu di daerah,” kata Akbar.

Seperti diketahui, hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ical tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Partai Golkar. Elektabilitas Ical cenderung stagnan, sementara elektabilitas partainya terus berada di urutan teratas.

TERGANJAL KASUS LAPINDO Menurut Akbar Tanjung, salah satu masalah yang potensial mengganjal elektabilitas Ical itu adalah kasus Lapindo yang belum selesai. Dia mengatakan pernah bertemu langsung dengan manajemen perusahaan Lapindo dan meminta perusahaan itu segera menyelesaikan kasus ini dan tak mengganggu pencapresan Ical.

“Tolong diperhatikan soal penyelesaian dengan penduduk, waktu itu awal 2013.

Dikatakan bulan Mei akan selesai, tapi sampai Juni tak ada juga (penyelesaian),” paparnya. Saya tanya lagi, katanya dananya belum cukup. Terus November, ya kita lihat saja,” imbuhnya.

Ia berharap masalah perusahaan Ical yang hingga kini belum terselesaikan itu tidak berdampak serius pada elektabilitas Ical yang sudah mantap sebagai capres Golkar.

“Mudah-mudahan kasus Lapindo tak beri dampak besar (pada elektabilitas Ical). Tapi kalau tak selesai bisa berdampak,” ucap Agung KMPS/DTN/RAYMOND

www.opini-indonesia.com - Suara Lampung untuk negeri -

Berita | artikel | kolom | Destinasi | kuliner | Historia | majalah | kurs | games | Downloads Baca format digital majalah: Opini indonesia, the point indonesia, agro Swakarsa, Food & Health

Walikota Bandarlampung

Bandar Lampung

Terminal Rajabasa Sebagai Etalase Kota Bandarlampung Kegiatan Jumat Bersih yang digerakkan Pemkot Bandarlampung, ternyata berhasil merapikan kawasan terminal di kota ini menjadi lebih baik.

D

engan motto Jumat Bersih- Bersih, seluruh Satuan kerja di kota ini, termasuk di jajaran Dinas Perhubungan Pemkot Bandar Lampung diperintahkan walikota melaksanakan Jumat bersih untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang indah dan bersih.

Di lingkup Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung, kegiatan Jumat bersih itu dilaksanakan di Terminal Induk Rajabasa, beberapa waktu lalu. Kepala Dishub Bandar Lampung Rifai SH mengatakan terminal terbesar di Sumatera Bagian Selatan itu, dibuat sebagai pilot proyek untuk setiap terminal yang ada di Kota Bandar

Lampung. Dia bersama Ka.UPTD Terminal A.Zulkhifli.S.sos.MT, Kasubag TU UPTD Terminal Sarkoni.S.sos beserta seluruh kepala terminal yang ada di Pemkot Bandar Lampung dan perwakilan PO (perusahaan otobis) serta para pedagang kaki lima bekerjasama untuk menciptakan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri.

Rifai mengatakan, dipilihnya Terminal Rajabasa sebagai kegiatan Jumat bersih kali ini untuk melanjutkan program jumat bersih yang sudah digalakkan sebelumnya, agar penampilan terminal induk tersebut, yang merupakan pusat transitnya bus AKAP maupun AKDP dari pulau Suma-

tera menuju pulau Jawa dan sebaliknya, mampu menjadi etalase wajah Kota Bandarlampung yang semakin berseri. Kepada Opini Indonesia, beberapa waktu lalu, Ka UPTD Terminal Zulkhifli mengatakan, kegiatan Jumat Bersih ini akan dilakukan secara bergiliran di setiap terminal di Kota Bandarlampung.

Kesempatan jumat bersih itu juga digunakan Kepala Terminal Rajabasa. Antoni.Makki SE menyampaikan harapan agar peralatan kebersihan yang ada di terminalnya dapat ditambah dan ditingkatkan. “Kami berharap Walikota Drs. H. Herman HN maupun Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandar Lampung dapat memberi perhatian terhadap sarana kebersihan yang ada saat ini, seperti gerobak sampah yang sudah kurang layak,� katanya. „ BOB SIHOTANG OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA020 020

27 27

KOLOM

M

Gairah Membentuk Wadah

Semua wadah-wadah yang dibentuk itu dengan tegas INGGU Tanggal 15 September barusan, bermenyatakan tujuannya adalah untuk kebaikan dan tambah lagi organisasi masyarakat (ormas) kemakmuran bangsa. Karena itu, terkesan juga bahwa yaitu Perhimpunan Pergerakan Indonesia, bangsa yang berjumlah 250 juta jiwa ini masih kekuyang didirikan oleh mantan Ketua Umum rangan wadah bagi rakyatnya, sehingga ke depan ini Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam pun pendirian ormas atau bahkan partai baru masih peresmian yang meski sederhana tapi cukup istimewa diperlukan. Kata mereka, rakyat yang besar ini masih itu hadir sejumlah politisi diantaranya Dewan Pembimemerlukan wadah untuk melakukan berbagai kena Partai Demokrat Achmad Mubarok, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dan anggota Fraksi Par- RIMSON SIMANJORANG giatan untuk kepentingan rakyat, seperti kegiatan sosial, politik, lobby, pembentukan opini publik dan juga tai Demokrat Gede Pasek Suardika. Selain itu, hadir DEWAN AHLI aksi massa Tetapi, dari yang sudah-sudah setiap ada pula mantan rekan Anas di Komisi Pemilihan Umum pendirian ormas atau partai baru juga tersirat bahwa mereka yang (KPU), seperti mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan mendirikan wadah baru itu karena kecewa dengan wadah yang mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah. sudah ada, dan mereka tidak mau ikut bertanggung jawab atas Terkait ormas besutan mantan Ketua Partai Demokrat itu, Ketua kinerja tersebut.

Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan Tetapi yang selalu memprihantinkan kita adalah setiap muncul menilainya tak ada sesuatu yang istimewa.. “Semua orang bisa wadah baru seperti ormas atau partai baru semakin banyak pula bentuk ormas, tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja,� katawadah-wadah yang sudah ada atau pun bahkan yang baru didirikan nya. itupun kosong tak ada isi atau kegiatan. Adanya pemikitan bahwa BANYAK pihak menilai semangat mendirikan ormas baru yang yang penting wadahnya dulu dan kemudian kegiatannya akan kemudian bisa juga sebagai embrio partai baru memang mengdating dengan sendirinya ternyata tidak terbukti. Puluhan partai gairahkan karena didorong oleh euphoria kebebasan pasca reformasi 15 tahun lalu. Dari penjelasan-penjelasan para inisiator ormas yang tidak lolos electoral threshold terpaksa tutup gulung tikar. atau pun partai baru tersebut selalu saja ada penilaian bahwa permaDemikian pula ormas, ribuan jumlahnya yang tak jelas apa yang salahan pelik yang dihadapi bangsa saat ini bukanlah karena sudah mereka kerjakan. Mestinya kita belajar, bahwa bukan wadah yang sedemikian banyaknya partai dan ormas. Bahkan menurut mereka melahirkan kesejahteraan, tetapi adalah orang-orang berdedikasi jumlah ormas yang ribuan sekarang ini adalah sesuatu yang “nordan bekerja keras. mal� kita lalui pada saat kita masih dalam masa transisi menuju era Terima kasih. demokrasi yang sebenarnya.

28 28

OPINI INDONESIA INDONESIA 020 019 OPINI

Visit Indonesia

Pariwisata

Kepariwisataan Bengkulu Sangat Menjanjikan Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Bahtiar Najamuddin menilai, potensi kepariwisataan di Bengkulu sangat menjanjikan dan berprospek sebagai provinsi terbaik dalam bidang kepariwisataan karena memiliki banyak potensi di bidang itu.

S

ebagaimana dikutip salah satu media di Bengkulu, beberapa waktu lalu, Wagub Sultam B Najamuddin mengatakan keindahan panorama, ragam budaya dan objek wisata yang sudah ada sekarang inipun jika digarap dengan maksimal, kondisinya bisa seperti Pulau Bali. “Kita punya modal ala-

miah, seperti Pantai Panjang, Tapak Paderi, Benteng Marlbrough dan lainnya yang jika dikemas dengan baik, dapat menjadikan provinsi kita sebagai daerah tujuan wisata,” katanya.

Dia mengakui untuk mewujudkan mimpi besar itu diperlukan upaya besar, dana besar dan juga waktu. Mengawali cita-

cita besar itu, Sultan meminta pemangku kepentingan kepariwisataan Bengkulu segera menyiapkan konsepsi yang jelas tentang kepariwisataan yang dapat diaplikasikan, seperti sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas lainnya “Saya yakin dengan visi, misi dan gagasan yang kuat agat Bengkulu keluar dari ketertinggalannya, mimpi besar itu akan terwujud,” kataya.

TENTANG BENGKULU Dari berbagai sumber yang dihimpun Opini Indonesia, Provinsi Bengkulu dan ibu kotanya Kota Bengkulu duluya dikenal dengan nama Bencoolen. Nama Bengkulu dikenalkan ke mancanegara oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang menjadi Gubernur Kerajaan Inggris di Bengkulu tahun 1818. Dia tiba di Bengkulu bulan Maret 1818 didampingi oleh isterinya Lady Sophia Raffles dan seorang Kepala Adat Jawa Raden Rana Dipura. Ketika OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA020 020

29 29

PARIWISATA Raffles tiba di Bengkulu dia menemukan Bengkulu yang luluh lantak akibat gempa bumi. Namun setelah itu, Raffles bersamasama dengan rakyat Bengkulu membangun dan membangkitkan kembali Kota Bengkulu. Maka tidak mengherankan jika pengaruh Inggris masih terasa sampai saat ini di sana.

Bengkulu memiliki obyek wisata yang beragam dari wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Wisata alam yang dapat Anda kunjungi adalah Pantai Panjang, dengan tumbuhan cemaranya yang menghiasi sepanjang pantai. Ada juga Pantai Pasir Putih dekat pelabuhan Samudra Pulau Baii sekitar 19 km dari kota Bengkulu dengan pantainya yang bersih dan pasirnya yang putih. Di Pulau Tikus Anda dapat berwisata bahari sambil melihat pulau-pulau kecil yang mengitari dengan karang-karang yang indah.

Mengapa juga tidak Anda coba ke Danau Dendam Tak Sudah yang dikelilingi oleh perbukitan kecil dengan Bukit Barisan sebagai latar belakangnya?. Di sini tumbuh Anggrek air Vanda hookeriana di sepanjang danau. Ketika musim bunga, maka Anda dapat nikmati bagaimana anggrek tersebut membuat danau menjadi indah menawan dan sejuk.

Bengkulu memang me miliki kekayaan flora unik yang tak ada duanya di nusantara ini. Bunga Raflessia Arnoldy yang ditemukan pertama kali oleh Sir Thomas Raffles dan Dr. Arnoldy di Dusun Lubuk Tapi pada tahun 1818. Bunga ini adalah

bunga terbesar di dunia, berdiameter 100 cm. Bunga ini membutuhkan 6 sampai 8 bulan untuk tumbuh dan 15 hari setelah itu untuk berbunga. Keunikan dari bunga ini adalah tidak memiliki akar, daun dan batang. Tumbuhan ini termasuk parasit kerena memiliki klorofil dan haustoria yang mengeluarkan bau cukup menyengat busuk untuk menarik serangga. Bunga ini sering tumbuh dan ditemukan di Taba Penanjung I dan Taba Penanjung III sekitar Bengkulu Tengah, daerah di wilayah kabupaten Kepahiang, dan di wilayah kabupaten Rejang Lebong. Ada juga bunga Kibut (Amorphopalus titanuum). Bunga ini sangat menarik dan cantik karena tidak memiliki batang tetapi memiliki bunga yang tingginya mencapai 3 m dan kuat tumbuh di atas tanah. Bunga ini tumbuh di sekitar Rejang Lebong mengelilingi Kepahiang, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan.

Selain itu, beragam tanaman anggrek yang tumbuh subur di Bengkulu, seperti anggrek air atau Vanda hookeriana. Anggrek air ini hanya terdapat di Danau Dendam Tak Sudah. Letak danau itu kurang lebih sekitar 5 km dari kota Bengkulu. Beberapa macam anggrek liar dan alami lainnya juga ditemukan di Provinsi Beng kulu.

Fauna yang ada di Bengkulu juga beragam, seperti macan, kijang, gajah, monyet, dan rangkong. Ada juga tempat latihan gajah yaitu di Way Kambas Elephant Training Center (ETC) di Seblat yang terletak di sebelah sungai Seblat, Putri Hijau, Bengkulu utara.

Tempat latihan ini adalah salah satu dari

tempat latihan yang ada di Indonesia. Untuk mengunjunginya Anda dapat menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh sekitar 3 jam untuk 132 km dari kota Bengkulu. Selain itu, anda juga dapat menikmati Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Berburu di Gunung Nanu’ua yang terletak di pulau Enggano. Di sini, Anda dapat berburu banteng liar, bore (babi liar), kijang, monyet, dan beberapa jenis hewan lainnya. Sekitar pulau Enggano terhampar panorama taman laut yang tak ada duanya di Nusantara.

KULINER Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, Bengkulu juga memiliki masakan khas daerah yang nikmat dan terkenal, di antaranya adalah pendap, gulai tempoyak, dan bagar kambing. Sisihkan waktu Anda saat berkunjung ke Bengkulu untuk menyantap beberapa kuliner lezat tersebut.

Pendap adalah masakan lezat yang bahan utamanya olahan ikan segar yang dimasak dengan dibumbui rempah-rempah meliputi bawang putih, kencur, cabai, dicampur parutan kelapa muda. Ikan kaya bumbu ini kemudian dibungkus daun talas, lalu direbus selama tidak kurang dari 8 jam. Pendap paling enak dimakan bersama-sama sepiring nasi panas.

Gulai tempoyak atau lebih dikenal dengan tempoyak saja adalah hidangan yang terbuat dari durian segar yang difermentasi.

Durian tersebut kemudian dimasak dengan menambahkan cabai dan garam. Meskipun tempoyak juga dikenal di daerah lain di Indonesia, di Bengkulu, tempoyak dicampur dengan udang dan bukannya ikan sebagaimana halnya di provinsi lain. Karena aroma tempoyak ini kuat dan menyengat, sebaiknya tempoyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam hidangan lainnya.

Sementara itu, Bagar kambing adalah daging kambing yang dimasak bersama sejumlah rempah-rempah sebagai bumbu meliputi ketumbar, pala, lada, asam, laos, bawang putih, pasta cabai, dan kelapa sangrai.

TRANSPORTASI Sekarang ini, Provinsi Bengkulu mudah diakses melalui transportasi darat, udara dan laut. Anda dapat menaiki bus langsung dari Medan, Padang ataupun Jakarta. Untuk transportasi melalui udara, setiap hari ada banyak maskapai penerbangan terbang ke Bandara Fatmawati di Bengkulu. Namun jika Anda ingin menggunakan transportasi laut maka ada kapal laut domestik dari Jakarta, Padang dan Medan yang berhenti di Pelabuhan Baai, Bengkulu. „ DAVID J. SIMANJORANG

30

INDONESIA 020 019 OPINI INDONESIA

Pertumbuhan untuk Masa depan yang lebih baik PGN senantiasa mencapai kinerja pertumbuhan terbaik bagi kepentingan Bangsa dengan selalu memenuhi komitmen kami kepada stakeholder, masyarakat dan lingkungan PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen beberapa daerah Nusantara.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau, PGN akan terus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mendapatkan sumber energi baru melalui pemanfaatan berbagai moda transportasi demi memenuhi kebutuhan jangka panjang konsumen.

OPINI INDONESIA 020

31

32

OPINI INDONESIA 020