Edisi 013 Majalah Opini Indonesia

Penerbit YAYASAN MEDIA WASANTARA Pendiri RIMSON SIMANJORANG Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Dewan Ahli TAREN SEMBIRING MELIALA, RIMSON SIMANJORANG, SUDIRMAN AIL, NURIL HAKIM YOHANSYAH, GUNADI IBRAHIM ( Non Aktif ), HASAN ZAINAL ABIDIN Pemimpin Umum DAVID JHONNY SIMANJORANG Pemimpin Redaksi RAYMOND RAJAURAT Pemimpin Perusahaan (plt) A. SYARIFUDDIN HISBULLOH Sekretaris Redaksi RUMENTHA SILVIA Redaksi SANTI HASTARINI, ANDRIYANTO, I MADE DARMAWAN, FAJRUL LAJIMAN, PURNAHERAWAN, DECKY APRIADI, RINALDI PRIHARTONO Litbang JOENJOENAN SARI Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n.

David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi : JL. PURNAWIRAWAN RAYA NO. 12/424 GUNUNG TERANG, BANDAR LAMPUNG. TELP : 0816 4063 04 Website : OPINIINDONESIA.COM Email : OPINI.INDONESIA@YAHOO.COM Percetakan PT. DAVPRINT LAMPUNG (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

2

OPINI INDONESIA 013

Berfikir Jernih

L

EBIH dua ribu tahun lalu, seorang Nabi (utusan Tuhan YME) yang lemah lembut yaitu Yesus Kristus pernah berkata Kata-kata itu keluar dari mulut Sang Nabi, ketika seorang perempuan muda yang dituduh sebagai pelacur mau dirajam beramai-ramai. Perempuan itu lari dan bersimpuh di kaki Sang Nabi. Sementara itu, sekelompok orang beringas bergerak maju. Hukum dia! Hancurkan dia! Dia tak layak hidup di masyarakat dan seterusnya.

“Siapa yang merasa tidak berdosa silakan lempar batu ke perempuan ini”, kata Sang Nabi. Mendengar itu, orang-orang itu pun saling berpandangan satu dengan yang lain. Dan, hukuman itu tak pernah dilakukan sebab mendengar sabda Nabi kumpulan orang beringas itu pun bubar pelan-pelan.

DI INDONESIA teriakan beringas yang dialamatkan kepada pelaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga sudah menggelegar pasca reformasi 1998, hari ini, dan juga besok. Teriakan seperti itu terus bergema. Alamatnya pun mulai bertambah dan berbeda-beda. Hari ini, bangsa yang besar ini juga teriak, Hancurkan mafia narkoba! Hancurkan mafia pajak! Hancurkan terorisme! sikat pembegal! bakar pencuri sapi! Sikat money politics dst.

Sepertinya semua itu memicu kebencian sampai di ubun-ubun, tak tertahankan lagi, sehingga harus diganyang, diberantas dan ditelan bulat-bulat.

Dan kemudian, sesudah teriak-teriak, seperti orang-orang di jaman doeloe itu kita pun saling berpandang-pandangan. Siapa kah di antara kita yang tak pernah Korupsi? berbuat curang?

Siapakah diantara pasangan calon di pilkada yang tak pernah bermain money politics? KPU manakah yang benar-benar jujur dan bersih sebagai penyelenggara pilkada?

NOVEMBER tahun lalu, Ketua DPR Marzuki Ali, kembali bersuara keras. Waktu itu Marzuki meminta agar KPK menunda dulu pemeriksaan pimpinan Banang (Badan Anggaran) DPR sampai November agar tugas-tugas Banang terkait RAPBN 2012 tidak terganggu. Segera saja pernyataannya disergah beberapa pihak seperti LSM Pukat dan ICW. LSM itu menudingnya sebagai pelindung koruptor. Tetapi Marzuki tidak marah bahkan meminta ICW maupun Pukat mempelajari dulu peraturan sebelum menuding pihak lain. “Apa kapasitas dan kompetensi mereka sehingga mereka bisa mengecap saya sebagai pelindung koruptor?

Apa indikator yang mereka gunakan sehingga bisa memberikan cap itu pada diri saya, sedangkan mereka sendiri tak paham peraturan dan asal bunyi?” Kata Marzuki. Marzuki menegaskan dia

digaji oleh negara dan bertanggungjawab kepada rakyat atas segala tindakannya. LSM sampai saat ini tidak jelas bertanggungjawab kepada siapa dan siapa yang menggaji mereka. “Mereka itu bertanggungjawab kepada orang yang memberi dana dan pemberi dana itu jelas bukan rakyat,” ketus Marzuki.

FEBERUARI, 10, 2013 lalu, keterpurukan Partai Demokrat (PD) yang disolusi Majelis Tinggi PD dengan mengambil alih tugastugas Ketua Umum PD untuk langkah penyelamatan, pembersihan dan knnsolidasi PD yang citranya di masyarakat semakin terpuruk, segera pula ditanggapi banyak pihak. Ada yang teriak langkah itu bagus dan tepat, SBY tegas dan lain sebagainya. Padahal sebelum itu hampir semuanya mengatakan SBY tidak tegas. Yang hebatnya, banyak juga yang menyorot keputusan Majelis Tinggi itu tidak sesuai AD-ART PD sehingga dinilai merupakan langkah mundur pembangunan demokrasi di Indonesia. Pendapat terkait itu terutama datang dari para pengamat politik yang sekarang ini membentuk kelas seleberity baru di Indonesia dan mereka memang diberikan ruang lebih oleh media massa untuk “memuntahkan” pengetahuannya.

DEMOKRASI telah mengajar kita untuk menghargai pendapat pihak lain. Demokrasi itulah yang mendorong manusia berani membela orang lain yang sedang teraniaya, atau dirampas hak hidupnya, tetapi tidak untuk menghancurkan kehidupan. Pengamat Politik Dr Nuril Hakim Yohansyah mengatakan perjalanan bangsa kita menunjukkan bahwa penerapan demokrasi liberal seperti sekarang ini tampaknya belum cocok. Menurut dia, apabila demokrasi yang seperti diterapkan sekarang ini justru semakin memperparah penderitaan rakyat. Timbul pertanyaan apakah sistim seperti itu masih bermanfaat atau tidak. Dikatakan Nuril, bagi masyarakat di negara berkembang yang kehidupannya masih sulit dan tingkat pendidikan mayoritas rakyatnya belum memadai, seperti Indonesia, pertanyaan yang selalu muncul adalah mana yang perlu didahulukan, antara perut atau mulut atau antara kesejahteraan dan demokrasi? “Dua hal itu punya bobot yang sama penting, tetapi mustahil dibangun secara bersamaan. Biasanya, negara yang mendahulukan demokrasi tertinggal dalam pembangunan kesejahteraan, sedangkan yang mendahulukan kesejahteraan tertinggal dalam pembangunan demokrasi,” katanya. Dia mengajak semua kita berpikir jernih dan arif sehingga kondisi bangsa ini tidak semakin sura dan terkoyakkoyak oleh pertentangan dan konflik.

Terima kasih (*)

OPINI INDONESIA 013

3

4

OPINI INDONESIA 013

Nuril Hakim Yohansyah

Politik I Tokoh I Nasional

Dinamika Politik S Lampung Kedepan Banyak pihak menilai masuknya M. Reza Pahlevi kedalam barisan fungsionaris Golkar sebagaimana hasil Musdalub Golkar Lampung Selatan 24/1 lalu menjadi gambaran perubahan ke depan bahwa perpolitikan Lampung akan lebih baik.

ebagaimana diketahui, Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) 24 Januari lalu memilih M. Reza Pahlevi sebagai ketua baru Golkar Lamsel menggantikan Irsanuddin Sagala yang mengundurkan diri. Meskipun sampai saat berita ini naik cetak finalisasi hasil musdalub itu masih dikaji DPP Partai Golkar (PG), tetapi Ketua Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie menegaskan bahwa terpilihnya M.Reza Pahlevi sudah sesuai mekanisme partai dan sah. “Mungkin saja ada kesalahan administrasi, tapi itu bisa diperbaiki dan sama sekali tidak mengurangi hasil musdalub,� katanya.

OPINI INDONESIA 013

5

POLITIK

Terpilihnya Reza (panggilan Mreza Pahlevi) menjadi focus publik politik di Lampung karena M.Reza Pahlevi adalah keponakan Sjachroedin ZP, Gubernur yang juga Ketua PDIP Lampung. Karena itu, pasca munaslub tersebut sejumlah pengamat politik di Lampung menilainya sebagai sinyal positif bagi terbukanya rekonsiliasi antara Alzier Dianis Thabranie (Ketua PG Lampung) dan Sjachroedin ZP (Gubernur/Ketua PDIP Lampung) yang sudah berseteru hampir satu dekade ini. Sebelumnya, memang ada juga usaha-usaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Karena itu, dengan tampilnya Reza Pahlevi dalam Musdalub PG Lamsel itu dinilai membuka pintu islah bagi keduanya.

“Dalam politik itu semua bisa saja terjadi dan solusinya memang kompromi. Dunia politik adalah wilayah abu-abu yang harus

6

OPINI INDONESIA 013

selalu di updating. kompromi atau silah dalam dunia politik adalah hal biasa,” kata Dr. Nuril Hakim pengamat politi dan ekonomi menjawab Opini Indonesia, beberapa waktu lalu. Dia sependapat dengan pengamat politik Universitas Lampung Arizka Warganegara yang juga menilai perkembangan itu membuka itu islah bagi kedua tokoh sehingga ke depan

“ Kemenangan Alzier, kendatipun tidak dilantik, menurut Nuril perlu dimaknai sebagai telah membuka jalan bagi Sjachroedin ZP (SZP) tampil ke depan memenangi pilgub 2004 ”.

ini perpolitikan Lampung akan lebih gairah lagi.

“Bisa dipastikan keikutsertaan Reza dalam musdalub itu telah melalui komunikasi politik antar kedua tokoh. Kita apresiasi itu, karena akan berdampak pada tatanan perpolitikan Lampung ke depan,” kata Nuril Hakim. Sebabnya, kata dia, situasi pada aras elite tidak bisa dipisahkan dari lapisan bawah. “Jadi kalau elitenya damai, rakyatnya juga damai. Kita berharap yang damai itu segera pula muncul pada tampilan Oedin dan Alzier,” katanya lagi Menurut Nuril, dampak langsung yang bisa diharapkan dengan adanya rekonsiliasi kedua petinggi parpol besar itu adalah meningkatnya kegairahan masyarakat menyambut proses-proses demokrasi seperti pilgub Lampung mendatang. “Jika ada damai maka masyarakat yang selama ini su-

SJACHROEDIN ZP.

“ Sikap yang perlu diambil oleh kedua partai adalah harus lebih realistis melihatnya sebagai langkah untuk kebaikan Lampung ke depan “

ALZIER DIANIS T.

dah lelah karena pertikaian elitenya, akan bergairah dan menempatkan pemilihan gubernur sebagai yang bersifat prioritas, sehingga program income generating akan berjalan gairah dan mulus. .

ALZIER DAN OEDIN Mengapa islah keduanya begitu penting?

Nuril Hakim mengatakan bobot ketokohan kedua figure berakar cukup kuat di masyarakat. Bobot ketokohan keduanya, kata Nuril Hakim, tidak bisa dilihat hanya dari posisinya sekarang sebagai ketua partai besar saja, karena keduanya memiliki track record yang menunjukkan kecintaan mereka yang sangat besar bagi tanah leluhurnya Bumi Lampung. Alzier adalah gubernur terpilih pada pilgub tahun 2002. Tetapi, gubernur terpilih di era reformasi itu tidak dilantik. Alzier tidak dilantik tanpa alasan

jelas oleh pemerintah pusat (saat itu Presiden Megawati) yang menurut banyak pihak karena factor like and dislike saja. Pada pilgub yang dilaksanakan DPRD Lampung itu, jelas Nuril, Alzier mengalahkan incumbent Oemarsono. “Ini hasil yang luar biasa dan membuka jalan Orang Lampung memimpin Lampung. Artinya, tanpa kemenangan Alzier, jelas tak ada kepemimpinan Lampung seperti sekarang ini,” katanya.

Nuril mengatakan, masyarakat Lampung melihat ini semua. Kemenangan Alzier, kendatipun tidak dilantik, menurut Nuril perlu dimaknai sebagai telah membuka jalan bagi Sjachroedin ZP (SZP) tampil ke depan memenangi pilgub 2004.

Banyak yang percaya pada asumsi ini.

Suatu asumsi yang sebetulnya tidak salah, meskipun tidak sepenuhnya benar, karena tentu saja ada banyak factor lain yang berperan menghantarkan Sjachroedin menjadi Gubernur Lampung. “Pasca pilgub 2004 itu, Oedin-sapaan akrab Sjachroedin pernah mengatakan pada saya bahwa dia (Oedin) memang dikaruniai keberuntungan,” tambah Nuril. Karena itu, saya meminta semua kita tidak melupakan sejarah. Bung Karno mengatakan Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah), tambahnya pula. Tetapi “suksesi” 2004 itu, tidak menyelesaikan kemelut politik di Lampung. Rentang dampak dari situasi itu pun cukup luas, mulai dari persoalan ekonomi sehari-hari, birokrasi, format politik, hingga bangunan social dan pencarian jati diri Lampung. Meski demikian, katanya, dalam dua periode kepemimpinannya Oedin telah menorehkan banyak keberhasilan dan meletakkan landasan maju bagi Lampung ke depan, seperti program peningkatan status Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional, program pembangunan jembatan selat sunda (JSS), program pembangunan Kota Baru dan lain-lain sebagainya. Dia berhasil meskipun belum maksimal mewujudkan mimpi masyarakat Lampung.

kuataan politik riil atau hanya sekadar menuju tarik ulur kekuatan dan positioning kekuatan. Misalnya saja, katanya, apakah islah ini bisa secara serius “mewarnai” pemilihan gubernur mendatang? Nuril mengatakan, pertanyaan seperti itu pasti muncul terutama dari kalangan elite politik dan

“ Dalam dua periode kepemimpinannya Oedin telah menorehkan banyak keberhasilan dan meletakkan landasan maju bagi Lampung ke depan ”. kalangan bisnis yang berkepentingan dengan arah peristiwa Lampung ke depan.

Bagi PG sendiri, menurut Nuril, perkembangan ini bisa menjadi momentum meningkatkan posisi bargainingnya karena memberikan ruang yang lebih luas bagi calon gubernur Golkar pada pilgub mendatang. Tetapi bisa juga yang diuntungkan adalah parpol lainnya, karena mereka (parpol lain,red) dapat bermain dengan kekuatan yang melebihi jumlah suara yang dimilikinya di Dewan. Lingkungan politik yang berbeda dan kepentingan yang jauh lebih terfragmentasi membuka peluang arah peristiwa yang berbeda-beda. Karena itu, kata Nuril, sikap yang perlu diambil oleh kedua partai adalah harus lebih realistis melihatnya sebagai langkah untuk kebaikan Lampung ke depan, (*) RIMSON

HARUS DIMANAGE DENGAN BAIK Meskipun sinyal islah itu dipujikan sebagai indikator perbaikan kehidupan politik di Lampung, tetapi yang penting, kata Nuril Hakim adalah bagaimana mengelola isu ini untuk meminimalisir potensi munculnya “tekanan” dari internalnya masingmasing. Dalam skope yang lebih luas, kaya Nuril, upaya itu pun bisa juga menghasilkan efek bumerang bagi kedua partai jika terjadi pergeseran pemikiran dari parpol lainnya yang selama ini dekat dengan partai tersebut. Pertanyaan penting berikutnya, kata Nuril, apakah islah kedua tokoh itu akan mengalami eskalasi siginifikan menjadi keOPINI INDONESIA 013

7

NASIONAL

Mendagri Dinilai Memble Koalisi Pro Demokrasi (KPD) Lampung menilai Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Gamawan Fauzi tidak memiliki ketegasan sikap sehingga polemik seputar Pilgub Lampung terus berlanjut. KPD bahkan menuding Mendagri membuat Pilgub Lampung sebagai kelinci percobaan yang dampaknya sangat tidak menguntungkan bagi daerah ini.

8

OPINI INDONESIA 013

tentang Pemilu, pada pasal 166 ayat 5 menyatakan wajib dianggarkan oleh kepala daerah. Kemudian Komisi II DPR RI telah mengambil keputusan bahwa bagi kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun 2014, pilkadanya dilaksanakan pada 2013.

Selanjutnya, kata Edi, Ketua DPR juga telah mengirim surat kepada Mendagri 27 Desember 2012 No. PW/

Gamawan Fauzi

J

uru bicara KPD, Edi Agus Yanto mengatakan, Mendagri telah membuat tidak adanya kepastian hukum pilkada yang dilaksanakan 2013 bagi yang kepala daerahnya berakhir tahun 2014. “Mendagri menjadikan kelinci percobaan Pilgub Lampung, seolah-olah Lampung berbeda dengan daerah lainnya. Padahal, Lampung jelas bagian |NKRI,” kata Edi dalam rilis tertulisnya kepada pers.

Keadaan yang tidak ada kepastiannya itu mendorong Koalisi Pro Demokrasi (KPD) kembali menyurati Presiden SBY. Kali ini koalisi aktivis itu mengusulkan Presiden segera mencopot Mendagri Gamawan Fauzi, karena dinilai telah melecehkan DPR RI dalam dua hal. Pertama, tidak menindaklanjuti surat Ketua DPR RI 27 Desember tentang keharusan mengganggarkan anggaran pilkada 2013, dan kedua, menghianati hasil rapat kerja dengan Komisi II DPR RI tanggal 21 Januari 2013 yang menyepakati pilkada dilaksanakan tahun 2013 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2014. KPD menuding Mendagri telah melanggar UU No.32/2004 jo. UU No12/ 2007 dan UU No.11/2015.

Edi mengatakan, anggaran Pilgub Lampung yang oleh KPU dijadwalkan tahun 2013 ini tidak dialokasikan oleh gubernur serta disetujui oleh DPRD dan Mendagri. Padahal, katanya, dalam UU No.15/ 2011

12086/DPR RI/XII/2012 prihal Alokasi Anggaran Pemilukada 2013 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2014. Kemudian Komisi II DPR ada kepala daerah yang sudah menganggarkan dan ada juga yang belum menganggarkan anggaran pelaksanaan pilkada itu. Maka komisi II memerintahkan Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk menganggarkan anggaran pilkada. “Surat itu juga tidak dilanjuti Mendagri yang berpendapat bisa dimundurkan ke tahun 2015 atau dilaksanakan pada 2014,” urainya.

Pada 21 Januari 2013 Komisi II kembali menggelar rapat dengan Mendagri yang akhirnya bersepakat pilkada dilaksanakan tahun 2013. Untuk menguatkan landasan hukumnya, Mendagri mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). |Namun pasca rapat itu yaitu 23 Januari Gubernur Lampung mengirim surat kepada Mendagri sehingga Mendagri membuat wacana lain. “Melihat kronologis ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa masalahnya ada di tangan Mendagri yang tidak berani mengambil keputusan yang jelas dan tegas.

Padahal landasan mengambil keputusan itu sudah jelas,” ungkapnya.

ACUH TAK ACUH Polemik terkait jadwal Pilgub yang ber-

larut-larut mulai disikapi publik secara acuh tak acuh. Sikap yang kelihatannya bukan hanya dianut publik awam saja, melainkan juga oleh mereka-mereka yang pada posisi mengambil keputusan publik. Banyak yang frustrasi menghadapi situasi demikian. Tetapi banyak pula yang justru menikmatinya, karena pastilah sekaligus juga menghadirkan kesempatan dan peluang bagi yang mampu memanfaatkannya. Pengamat Politik berpendapat ketidakpastian pelaksanaan pilgub Lampung tersebut telah menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Dampak dari pertarungan berdimensi politik itu adalah semakin menjauhkan para elite politik dan pemerintahan dari akar permasalahan di tingkat masyarakat bawah.

Menurut Pengamat Politik yang dihubungi Opini Indonesia, polemik seputar pemilihan gubernur Lampung menjadi gambaran ‘kerumitan’ pelaksanaan otda (Otonomi daerah) yang kembali menjadi tontotan tidak baik bagi rakyat. (baca Opini Indonesia Nomor 12) Sampai bulan Februari 2013 ini, katanya, tidak ada seorang analispun yang berani berspekulasi mengenai apakah Pilgub Lampung dipercepat ke tahun 2013 atau dimundurkan ke tahun 2015.

nya masih di bahas di DPR. Dikatakan Gubernur, pengunduran jadwal pilgub misalnya ke tahun 2015 itu manfaatnya akan lebih baik bagi Provinsi Lampung. “Jika dimundurkan ke 2015 manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya, karena selain bisa dilakukan penghematan anggaran – karena dilakukan serentak dengan sejumlah kabupaten/ kota- lainnya di Lampung, keberlanjutan system pemilihan di Provinsi Lampung yang akan tertata dengan baik,”kata Gubernur Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sendiri menunjukkan sikap mendukung pemikiran Gubernur Lampung tersebut dan memediasi pertemuan Sheraton 3 Desember yang dihadiri oleh Pemprov Lampung, KPU Lampung, DPRD Lampung,

KPU Pusat, Bawaslu. Dan mewakili Mendagri hadir juga Dirjen Otda Kemendagri dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri (mewakili mendagri). Usai pertemuan itu Direktur Jenderal Otda Djohermanyah Djohan mengatakan, pertemuan telah menghasilkan kesepakatan, yaitu adanya islah antara KPU Lampung dan Pemprov Lampung yang selama ini berseteru, dan kesepakatan untuk tidak melaksanakan pilgub tahun 2013 Namun. kesepakatan itu tidak berjalan mulus, karena pihak KPU kemudiannya mengatakan tidak bisa menerima dan membawa permasalahannya ke Pusat. Mereka (KPU) didukung sejumlah elemen masyarakat yang menginginkan pilgub dilaksanakan tahun 2013. RIMSON/DAVE/DITA

PERBEDAAN SIKAP Untuk disegarkan kem bali, perbedaan sikap antara Pemprov Lampung dan KPU Lampung terkait jadwal pilgub Lampung telah terjadi lebih setahun ini. Sebagai penyelenggara pilgub (pilkada) KPU Lampung membuat rencana pilgub akan dipercepat ke tahun 2013, kendati masa jabatan Gubernur Sjachroedin baru akan berakhir pada 2 Juni 2014. KPU beralasan, pilgub tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun itu ada pileg dan pilpres.

Kemudian, karena hingga saat ini UU Pilkada yang baru masih juga sedang dibahas DPR maka yang berlaku adalah UU lama (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pada Bab 86 pasal (1) UU tersebut menyebutkan bahwa ‘pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir’. “Ini artinya, harus tahun 2013 sebab tahun 2014 tidak mungkin dilaksanakan,” ujar komisioner KPU Lampung. KPU Lampung menjadwalkan pilkada (pilgub) dipercepat ke Oktober 2013, sehingga masih ada “ruang” jika pilgub dilakukan dua putaran.

Sementara itu, Gubernur Lampung tetap bersikukuh bahwa pelaksanaan pilgub sebaiknya sesudah pemilu nasional 2014.

Menurut gubernur saat ini pilgub belum bisa dilaksanakan karena Undang-UndangOPINI INDONESIA 013

9

POLITIK

Gubernur Sebaiknya Diangkat Presiden Saja Pengamat Politik dan Ekonomi, Nuril Hakim Yohansyah berpendapat sebaiknya posisi Gubernur diangkat saja oleh Presiden seperti posisi Menteri. Sebabnya, katanya, lebih 70 persen tugas dan kewenangan gubernur adalah mewakili Pemerintah Pusat di daerah dan sisanya barulah tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

P

Persoalan lainnya, tambah Nuril, pemilihan langsung kepala daerah telah memicu berkembangnya isuisu primordialisme yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan kita.

Karena itu, katanya, kalau memang system Otda lebih ditekankan di tingkat kabupaten/ kota, maka ada baiknya posisi Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dipilih dan diangkat oleh Presiden saja, seperti para Menteri.

Sayangnya, sampai saat ini masih banyak kalangan elite bangsa kita yang masih sulit untuk mendudukkan persoalan secara jer-

nih. “Kita berharap para elite kita memahami ini, sehingga ‘penderitaan’ Otda tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR RI sedang membahas ajuan pemerintah tentang RUU Pilkada yang baru. Mendagri Gamawan Fauzi pada acara Indonesia Loyer Club (ILC) Spesial Ulang Tahun ke-5 TV One, Kamis malam lalu (14/2) mengatakan, dalam RUU itu, pemerintah antara lain mengajukan agar pemilihan gubernur sebaiknya kembali dilakukan oleh DPRD saja. Pertimbangannya, kata Menteri, hampir 74 persen tugas gubernur adalah untuk melak-

Berlian Tihang Didukung PDI-P ?

Salah seorang aspiran balon gubernur Lampung yang menjadi focus publik karena memiliki kedekatan kuat dengan Ketua PDIP Lampung adalah Hi. Berlian Tihang.

Dia disebut-sebut berpeluang besar maju Pilgub (dicalonkan) melalui PDIP.

B

erlian Tihang, pria kelahiran kota Menggala, Tulangbawang tanggal 19 November 1960, yang sekarang ini masih menjabat sebagai sekretaris provinsi itu kepada pers mengatakan, niatnya mencalon pilgub telah dibicarakannya detil dengan Gubernur Sjachroedin yang juga Ketua PDIP Lampung. Dan gubernur, kata Berlian, memberikan sinyal persetujuan. Bahkan, dia disebut-sebut akan berpasangan dengan putra Ketua PDIP Lampung itu, Aryodhia Febriansyah.

Terkait gagasannya membangun Lampung, Berlian mengatakan, dia akan meneruskan pemikiran, program dan terobosan Gubernur Lampung sekarang ini.

“Gagasan Pak Gubernur merupakan kata

10

OPINI INDONESIA 013

kunci untuk memajukan Provinsi Lampung. Karena itu, jika saya menjadi gubernur, saya akan teruskan dan tingkatkan program-program itu,” katanya dalam berbagai kesempatan.

Dalam kesehariannya, Berlian Tihang termasuk pejabat karier yang memiliki “kelenturan” mengagumkan. Kelenturannya itulah yang membuat dia tetap bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan banyak kalangan, termasuk mereka yang bersemangat mencalon pilgub atau berpotensi menjadi kompetitornya.

Dia juga meyakini bahwa masyarakat sudah memahami bahwa. Pilkada sebagai awal dari suatu proses pembangunan jangka panjang yang diawali dengan memilih

sanakan tugas/kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, dan lebih dari itu biaya Pilkada Gubernur cukup besar, baik yang ditanggung oleh daerah mau pun oleh pasangan calon. Gubernur menilai biaya yang besar inilah (mencapai Rp300 miliar) yang membuat gubernur terpilih cenderung melakukan tindakan yang mengarah korupsi. Pemikiran Mendagri (baca pemerintah) mengembalikan pemilihan gubernur sebaiknya dikembalikan ke DPRD itu menjadi pembahasan alot di parlemen.

Sejumlah anggota DPR menilai sesudah dua kali pemilihan gubernur secara langsung dapat dikatakan semuanya berjalan lancar. Kemudian, terkait biaya besar dan peluang terjadinya money politics, para legislator itu mengatakan sebaiknya diantisipasi dengan aturan dan penegakan hukum yang ketat.

MASALAH INI JUGA MENDAPAT TANGGAPAN BERAGAM DARI PARA PENGAMAT POLITIK. Nuril Hakim Yohansyah, Pengamat Politik dan Ekonomi dalam perbincangan khusus dengan Opini Indonesia mengatakan, semula diharapkan pilkada secara langsung dapat membangun basis-basis demokrasi yang kuat di tingkat daerah yang kelanjutannya akan semakin memperkokoh proses-proses politik di tingkat nasional. “Inti dari gagasan itu ialah, kekuasaan politik te-

pemimpin yang amanah dan bisa menjadi panutan sekaligus memberikan arah bagi perkembangan masyarakat. Terkait dengan kondisi Lam pung yang posisinya masih sebagai provisi termiskin ketiga di Sumatera saat ini (menurut BPS Lampung) Berlian Tihang menilainya sebagai masukan berharga.

“Banyak kemajuan yang kita capai, tapi masih banyak juga yang miskin.

Ini menggambarkan bah wa proses pemerataan penghasilan itu belum mengesankan,” katanya. Dia mengisyaratkan kurang cepatnya pemerataan ini antara lain disebabkan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Dalam kaitan ini, dia juga menyinggung tentang program Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sejak beberapa tahun yang digagas pemerintah daerah.

Kekuatan Berlian Tihang tentu saja ter-

tap di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan administrasi dilimpahkan ke daerah. Dengan konsepsi ini, keutuhan pemerintahan nasional tetap terjamin, suatu jalan tengah antara Negara Kesatuan RI (NKRI) dengan federalisme (persatuan negara),” ujarnya. .

PROSPEK OTDA KE DEPAN Dr Nuril Hakim menilai bahwa sesudah Otda berjalan lebih dari 11 tahun (mulai 1 Januari 2001), ternyata keberhasilannya masih jauh dari harapan. Pemikiran bahwa dengan otda focus “perimbangan” politik yang lebih sempit akan medorong kehidupan politik yang lebih sehat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak menjadi kenyataan. Bahkan, menurut dia, telah melahirkan masalah-masalah serius yang sudah meredupkan semangat kebangsaan.

Alumni Lemhannas yang kini menjadi konsultan politik dan ekonomi itu mengatakan, di dalam prakteknya, ruang Otda sering menjadi kabur, memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas “kekuasan” yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. “Seperti sekarang ini, pelaksanaan otda yang bersinggungan langsung dengan kehidupan rakyat hanya ada di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, sementara pemerintahan provinsi lebih banyak melaksanakan tugas-

tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.. Gubernur lebih sebagai koordinator bagi daerah kabupaten/kota.

Tetapi fungsi itu pun ternyata tidak berjalan optimal.

Pada rapat-rapat di tingkat provinsi, misalnya, banyak daerah kabupaten/kota yang hanya mengirimkan wakil-wakilnya saja, dan jarang sekali dihadiri langsung oleh bupati/walikota. Demikian pula ‘kerumitan’ kebijakan di tingkat kabupaten/kota seperti yang terjadi di Kabupaten Tulangbawang menjelang pilkada lalu dan juga di Kabupaten Pesawaran belakangan ini, menunjukkan adanya penafsiran yang tidak jelas,yaitu apakah Gubernur sebagai atasan langsung bupati/walikota atau hanya sebatas koordinator kegiatan saja.

Nuril mengatakan, pelaksanaan otda sekarang ini juga hanya memberikan beban yang semakin berat kepada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sebab lebih dari 500 daerah otonom baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota tetap saja memerlukan ‘restu’ Kemendagri ber-

menjadi kekuatan pada saat dia membutuhkan. Tetapi, sebagaimana umumnya kaum birokrat, kelemahan Berlian Tihang adalah karena dia tidak memiliki basis politik formal yang bisa melayarkannya menuju Pilgub Lampung, karena itu isu-isu tentang peluang Berlian Tihang dicalonkan PDIP menjadi focus yang menarik. .

letak pada pemahamannya yang komprehensif bagi kemajuan Lampung ke depan. Pengalamannya mengabdi di sejumlah daerah dan pos pemerintahan, membuat cukup dikenal dan sekaligus juga sudah memiliki jaringan mapan ke daerahdaerah. Komunikasi politiknya ke sejumlah kalangan dan organisasi kemasyarakatan berjalan mulus. Tentu saja, semua itu

KEMUNGKINAN MELALUI PDIP Banyak yang percaya bahwa cukup ada peluang Berlian Tihang berlayar dengan kapal berlogo moncong putih itu. “Suatu asumsi yang sebetulnya tidak salah, meskipun tidak sepenuhnya benar, karena tentu saja ada banyak factor lain yang berperan untuk meloloskan Berlian Tihang sebagai bakal calon dari partai berlogo moncong putih itu,|” kata Pengamat Politik dan ekonomi, Nuril Hakim Yohansyah yang dihubungi Opini Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, penentuan kandidat yang diusung PDIP dalam pilgub seratus persen di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Melihat di beberapa daerah, katanya, PDIP cenderung kuat mencalonkan

kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakannya.

DAVE

kadernya sendiri apalagi di daerah-daerah yang dinilai basis pendukung PDIP. Dia mengatakan, Lampung termasuk salah satu dari sejumlah daerah basis tersebut. Keberhasilan PDI Perjuangan (PDIP) menduduki posisi-posisi puncak di 10 dari 14 kabupaten/kota di Lampung menunjukkan kekuatan PDIP dan sekaligus kapasitas ketuanya Sjachroedin. Tetapi, katanya, bagi daerah-daerah yang merupakan basis PDIP seperti disebutkan di atas, biasanya partai berlogo banteng moncong putih itu lebih memilih mengusung kadernya sendiri ketimbang memilih dari eksternal partai, meskipun untuk itu harus ‘mendrop’ kader dari luar daerah tersebut. Contohnya, pada Pilgub DKI Jakarta lalu, PDIP mengusung Joko Widodo, kader PDIP asal Kota Solo. Dan sekarang ini menghadapi Pilgub di Jawa Barat PDIP menjagokan Diah Pitaloka, dan untuk pilgub Sumut diterjunkan Effendi Simbolon. Demikian pula di pilgub Jawa Tengah, PDIP cenderung akan mengusung kadernya sendiri, dan tidak lagi mencalonkan Bibit Waluyo (Gubernur Jateng saat ini) yang juga akan maju.

RIMSON OPINI INDONESIA 013

11

PRAHARA PARTAI DEMOKRAT BERAKHIR

ANAS URBANINGRUM

Terkait dengan posisi Anas Urbaningrum, SBY menegaskan, Anas tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, “Kepada Saudara Anas saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK

Dewan Pembina Ambil Alih Tugas Ketua Umum Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil langsung tugas penyelamatan dan konsolidasi Partai Demokrat (PD) dinilai publik elite sebagai cerminan ketidakmampuan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum melaksanakan mandat partai.

B

agi Partai Demokrat (PD) pastilah hari Jumat 8 Februari 2013 malam menjadi catatan penting yang takkan pernah lekang dari sejarah partai. Malam itu, sekitar pukul 22.00 udara Cikeas, Bogor, Jawabarat yang dingin”mendadak” panas. Pasalnya, Rapat Majelis Tinggi PD memutuskan “mengambil alih” tugas-tugas penyemalatan, pembersihan dan konsolidasi partai dari Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut rapat Majelis Tinggi yang juga diikuti oleh para menteri asal PD dan Ketua Fraksi PD di DPR itu sebagai Rapat Majelis Tinggi yang diperluas atau majelis tinggi plus, menghasilkan sejumlah keputusan

12

OPINI INDONESIA 013

penting perjalanan bagi PD ke depan. SBY Kepada pers SBY mengakui kondisi PD saat ini “mengkhawatirkan”. Tingkat keterpilihannya (elektabilitas) dan citra partai terus merosot sebagaimana opini publik dan hasil survei beberapa lembaga survei.

Intinya, Rapat Majelis Tinggi menugaskan Ketua Majelis Tinggi yang sekaligus Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono, mengambil alih atau memimpin langkahlangkah penyelamatan, serta memberikan arahan yang strategis bagi PD. Tugas penyelematan ini berlangsung sampai kondisi PD pulih dan Normal kembali.

Dalam delapan poin keputusan rapat yang dibacakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pers usai pertemuan, an-

tara lain disebutkan bahwa Ketua Majelis Tinggi bertugas, berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Majelis Tinggi menegaskan bahwa elemen-elemen utama partai, seperti fraksi PD di DPR dan DPRD , beserta DPD (Dewan Pengurus Daerah) dan DPC (Dewan Pengurus Cabang) berada dalam kendali dan tanggungjawab Majelis Partai sesuai hirearki partai.

Keputusan Majelis Partai, kata SBY mutlak dijalankan. Dan bagi yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Bagi mereka yang merasa tidak nyaman atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan tersebut, ujar SBY, dipersilahkan meninggalkan partai, dan posisi yang ditinggalkan akan diisi dengan pejabat partai yang baru. Terkait dengan posisi Anas Urbaningrum, SBY menegaskan, Anas tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, tetapi gerakan penataan pembersihan dan penertiban PD tersebut secara langsung dibawah kendali Ketua Majelis Tinggi. “Kepada Saudara Anas saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK. PD juga mempersiapkan tim hukum yang siap memberikan bantuan hukum,” katanya.

OPINI PENGAMAT Keputusan Majelis Tinggi itu dinilai Pengamat Politik Fajroel Rachman cukup te-

gas, karena maknanya sama dengan mengurangi tugas Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. “ Saya menilai itu sama saja dengan penonaktifan Anas secara tidak langsung,” kata Fajroel Rachman. Dia mengatakan keputusan Majelis Tinggi yang meminta SBY memimpin langsung bersih-bersih partai dapat menjadi indicator bahwa majelis tinggi menilai Anas Urbaningrum tidak mampu menjalankan gerbong Partai Demokrat. Hal itu antara lain tercermin dari konflik internal yang berlarut-larut sejak Anas terpilih sebagai ketua umum 20 Mei 2010 lalu, kemudian citra partai yang menurun serta tingkat keterpilihan PD yang terus menukik dari 21 persen menjadi 8,3 persen sebagai yang ditunjukkan hasil beberapa survei. Fajroel juga mengatakan bahwa apabila pekerjaan bersih-bersih ini selesai, kepemimpinan PD tidak akan dikembalikan kepada Anas? “Tidak ada kecenderungannya ke arah itu. Tidak mungkin diserahkan kembali,” kata Fajroel.

Menurut Fajroel, meskipun nantinya Anas tidak jadi tersangka kasus Hambalang, tetapi keputusan SBY tetap mengendalikan PD tidak akan berubah, apalagi bila Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia juga mengatakan, lambannya proses Anas di KPK bukan karena KPK diintervensi. “Orang-orang seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tidak mudah dikendalikan. Terlalu murah kalau mereka bisa diintervensi,” katanya. Lamanya penentuan status Anas, menurut dia, karena penyamaran kasus suap tersebut terlalu panjang sehingga butuh waktu pengungkapannya. Fadjroel menambahkan, pidato SBY tentang penyelamatan Partai Demokrat, Jumat lalu itu (8/2 malam) semakin mengukuhkan pendapat berbagai pihak bahwa partai tersebut merupakan miliknya. Apalagi semua petinggi partai juga tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi konflik internal, sehingga menyerahkannya kepada Ketua Majelis Tinggi, katanya.

Pengamat Politik dari Setara Institute, Hendardi, melihat pengambilalihan tugastugas penyelamatan PD oleh Ketua Majelis Tinggi SBY menggambarkan PD bukanlah partai partai modern dan organisasi yang kuat. Menurut dia, struktur pembina dalam system kepartaian Indonesia yang dimulai oleh Soeharto (orde baru) untuk mengendalikan Partai Golkar (PG). Dalam kondisi seperti ini, ketua umum hanya boneka, kata Hendardi. Tindakan SBY mengambilalih kepempimpinan PD tanpa menunggu keputusan KPK soal status Anas akan menjadi preseden butuk tata kelola partai di Indonesia. Soal rendahnya elektabilitas PD, Hen-

dardi menilai itu bukan semata karena Anas.

Faktanya, kader-kader PD mentah dalam politik Tak heran banyak diantara mereka yang terlibat kasus hokum dan tidak professional dalam membangun partai.

Jusril Ihza Mahendra, pengamat yang juga pakar hokum tata negara juga ikut berkomentar. Jusril mengatakan komentarnya bukanlah hendak ikut campur urusan internal PD. Tapi, dalam posisi sebagai presiden, Yusril mengingatkan SBY memiliki tanggung jawab yang menentukan bagi keberlangsung hidup bangsa dan negara. “Jika Pak SBY focus pada upaya penyelamatan partai, konsetrasi beliau dalam mengurus bangsa dan negara akan pecaj,” ingatnya.

Dia mengatakan, masih banyak agenda pemerintah yang harus dilaksanakan, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan SBY bulan Oktober 2014.

Pengamat politik dan ekonomi di Lampung, Nuril Hakim Yohansyah mengatakan, dinamika yang berlangsung di PD tersebut mencerminkan bahwa figure TNI ternyata masih memiliki kelebihan. “Selama ini, kita beranggapan SBY lemah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa SBY dengan latar belakang pendidikan dan militernya cukup tegas, tetapi memang selalu melihat timing yang tepat.atau slow but sure. Dan ketegasan itu. tentu saja dia sesuaikan dengan kondisi bangsa yang dinamis di era reformasi ini,” katanya menjawab Opini Indonesia. Dalam mengelola perpolitikan ini, khususnya di lingkungan PD, Nuril melihat, tim SBY sangat solid dan strategis sehingga kebijakan pengambilalihan itu sama sekali tak berdampak buruk bagi kepemimpinan PD di level bawah. “Lihat saja, semua DPD Partai Demokrat ikut SBY dan menandatangani Fakta Integritas.

Tidak ada masalah. Ini kan beda dengan opini banyak pihak sebelumnya yang mengatakan bahwa Anas punya kekuatan di lapangan yang berpotensi melawan.

Nyatanya kan tak ada itu,” kata Nuril.

Menurut dia, pengambilalihan fungsi kepemimpinan PD dari ketua umumnya itu, menggambarkan juga kegalauan SBY, bahwa gaya kepemimpinan PD yang berlagak demokratis itu, ternyata gagal. Dalam skope yang lebih luas, Nuril mengatakan “kasus” PD dapat juga menjadi indikator bahwa institusi militer dan birokrasi ternyata masih memiliki kekuatang lebih untuk mencetak pemimpin dibandingkan lembaga lainnya. Lembaga seperti partai politik, ormas, dan institusi bisnis, yang semula diharapkan dapat mencetak pemimpin handal ternyata masih “mimpi” saja.

Sementara itu, tambahnya, institusi pen-

didikan juga belum menunjukkan kapasitasnya sebagai kawah candradimuka nya para pemimpin bangsa. Opini publik bahwa akademisi sebagai sosok yang terbiasa berpikir sistematis dan terukur dalam menelisik persoalan, realitasnya juga “keteteran”. Realitas menunjukkan, bahwa banyak pemimpin yang berasal dari institusi pendidikan tak lepas dari kepentingan politik pribadi ataupun kelompoknya begitu mereka memasuki system, sehinggi kemudian ini menggerus integritas dirinya.

KEPUTUSAN RAPAT MAJELIS TINGGI Sebagaimana diketahui rapat Majelis Tinggi Plus PD memutuskan delapan poin langkah penyelamatan Partai Demokrat yaitu: 1.Ketua Majelis Tinggi bertugas, berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. 2. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis. 3. Elemen-elemen utama partai, utamanya fraksi DPR beserta DPD dan DPC berada dalam kendali dan tanggungjawab kepada partai, kepada Majelis Partai sesuai hirearki partai. 4. Majelis Tinggi melakukan penataan organisasi partai untuk meningkat kredibilitas partai. 5. Keputusan Majelis Partai mutlak dijalankan. Dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas.

Termasuk yang tidak nyaman dalam kondisi elektabilitas PD sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Partai, silahkan meninggalkan partai dan kita mengucapkan terima kasih, dan posisi yang ditinggalkan akan segera kami isi dengan pejabat partai yang baru. 6. Penertiban partai oleh Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih dan normal. 7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penertiban Partai Demokrat ini. Saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hokum yang sedang ditangani KPK dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hokum siap memberikan bantuan hukum. 8.

Dengan ridho Allah SWT, Partai Demokrat melakukan penataan dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif dulu, baru melakukan ikhtiar untuk persiapan pada Pemilu 2014 mendatang.

RAY-03

OPINI INDONESIA 013

13

POLITIK

Ketua Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie meminta, kader dan simpatisan Partai Golkar tidak terpancing dengan isu-isu adanya konflik di internal Golkar terkait dengan adanya dua kader Golkar yang “ngotot” maju untuk dicagubkan Golkar pada pemilihan gubernur Lampung mendatang.

D

ua nama kader Golkar tersebut adalah Riswan Toni DK (anggota Fraksi PG di DPR RI) dan Alzier Dianis Thabranie (Ketua PG Lampung). Beredarnya kedua nama di masyarakat, khususnya kalangan simpatisan PG Lampung itu, membuat tensi cagub semakin memanas, dan kini bahkan sudah berdampak mempengaruhi soliditas Golkar di Lampung. Publik menilai, kecenderungan konflik pencalonan itu akan terus berlanjut cukup ada, selama DPP Partai Golkar tidak menyikapinya dengan serius.

“Bisa saja masalah ini dinilai DPP PG sebagai masalah kecil. Tetapi, DPP juga perlu sadar situasi itu telah memancing sepekulasi di masyarakat bahwa ternyata di PG juga ada “lubang” yang bisa dimanfaatkan pihak lain menggoyang soliditas PG,” ujar sejumlah Pengamat Politik kepada Opini Indonesia.

Pengamat menilai, Riswan Toni, kader Golkar yang kini duduk di DPR RI itu, mencoba “menonjok” ketuanya Alzier Dianis Thabranie. Kekeukeuhan sikap Riswan, isunya, didukung oleh sejumlah fungsionaris di DPP PG. Keadaan ini, kata Pengamat Politik tersebut, bukan saja telah memancing sepekulasi di masyarakat, tetapi juga telah memecah PG sendiri. DPP PG (baca Aburizal Bakrie,pen) memang menghadapi dilema, apakah harus mendengarkan suara dari bawah yang mencalonkan Alzier Dianis Thabranie atau membiarkan pertarungan ini terus berlanjut. Ketidaktegasan sikap DPP, katanya, mungkin saja dimaksudkan untuk menjaga soliditas Golkar Lampung, tetapi bagaimanapun orang melihat ini sebagai konflik internal yang akan sangat merugikan partai pada pemilihan umum dan pada pilpres 2014. Bahkan berpotensi dimanfaatkan pihak lain tidak saja untuk menggoyang posisi ADT tetapi juga memecah belah PG. Sebagaimana diketahui, media massa di Lampung mengutip Riswan Toni, minggu

14

OPINI INDONESIA 013

lalu, menegaskan sikapnya untuk terus mencalon pada Pilgub mendatang melalui PG. Dia mengatakan, peluangnya dicalonkan PG masih cukup besar, apalagi DPP PG sendiri belum melakukan survey tentang figure yang layak dicalonkan.

“Saya nggak berpikir kalah dalam pilgub.

Kalau menang, kan pelantikan enggak pada 2013, tapi pada 2014. Saya bisa bantu partai untuk memperoleh kursi. Intinya menjadi gubernur atau anggota legislative sama. Sama-sama untuk kepentingan masyarakat,” kata Riswan Toni ketika berbincang dengan media cetak Lampung di Rumah Aspirasi Bang Ris, Bandarlampung, 17/2 lalu. Dia mengatakan pula bahwa menghadapi pileg 2014 nanti, dia sudah masuk dalam daftar caleg sementara PG dari dapil II Lampung Riswan juga mengklaim memiliki elektabilitas yang tinggi dengan indikasi pos pemenangannya yang kian ramai. “Resminya DPP belum survei hingga kini. Jadi kita tunggu saja. Kalau ada yang bilang DPP sudah survei, itu nggak ada.

Kalau sudah, pas ti hasil surveinya dibuka ke kandidat. Elektabilitas

Alzier Dianis Thabranie

Alzier Minta Kader Golkar Tidak Terpancing Isu Konflik

saya naik, ada pegangannya dong, dirasa naik terus. Nggak main-main. Saya nggak mau jadi calon gubernur, saya mau jadi gubernur,” tegasnya dikutip Radar Lampung.

Alzier yang ditanya seputar pencalonan itu mengatakan, telah mendengar keluhan dari simpatisan Golkar di lapangan. Tetapi, katanya, selama ini, dia le-

bih banyak diam agar dinamika politik partai tidak memanas. “Selama ini, saya memang tidak terlalu vulgar menanggapi itu. Tetapi, sekarang perkembangannya sudah menyangkut soliditas partai. Karena itu, saya harus bertindak tegas,” katanya.

Ketua PG Lampung itu menjelaskan, bahwa untuk pemilihan gubernur (pilgub) mendatang, Golkar Lampung telah menetapkan calonnya yaitu Ketua DPD Partai Golkar Lampung. Alzier secara bulat dipilih Rapimda PG Lampung beberapa waktu lalu.

“Putusan Rapimda seperti itu. Kekuatan hukumnya sama dengan dipilihnya ARB (Aburial Bakrie) sebagai calon presiden (capres) pada Rapimnas Golkar lalu. Jadi, semuanya sudah sangat jelas,” katanya.

Karena itu, tegas Alzier, jika ada kader PG yang tidak mau memahaminya atau membangkang terhadap putusan tersebut, maka itu artinya dia tidak peduli dan menabrak AD dan ART partai. “Kalau sudah begini, tentu saja ada sanksinya. Sanksinya sangat keras, berat” tegas Alzier.

Menjawab informasi bahwa niatan Riswan Tony mencalon pilgub sudah disetujui DPP, Alzier mengatakan bahwa adalah hak setiap kader untuk berjuang menjadi calon, misalnya untuk cabup, cagub atau pun caleg. Tetapi untuk itu, katanya, ada aturan mainnya, sehingga

dinamikanya tidak sampai mengganggu soliditas partai.

Mengenai survei yang dikatakan sebagai salah satu indicator DPP memutuskan calon, Alzier mengatakan selalu dilakukan PG dalam setiap pencalonan. Gunanya untuk mengetahui swot analisys calon tersebut. Hasil survei perlu, tetapi bukan satu-satunya yang menentukan. Misalnya saja, kata Alzier, skor tertinggi survei direbut oleh figure A yang kebetulan bukan kader PG, tentu ini masih sangat dipertimbangkan lagi.

Alzier mengatakan sangat menghargai semangat para kader PG untuk mencalon baik di pilbup, pilgub ataupun pileg. Tetapi dia mengingatkan, semua itu harus sesuai aturan dan juga ada tatakramanya, Dia mengatakan, Riswan Toni sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan DPD PG Lampung terkait niatnya mencalon baik di pilgub ataupun di caleg. “ Saya kira masalahnya terang benderang sehingga saya berharap semua warga Golkar dan masyarakat dapat memahaminya,” katanya.

DAVE

OPINI INDONESIA 013

15

TOKOH

RIDHO FICARDO TENTANG PILGUB

Semua Kemungkinan Bisa Terjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan kesiapannya maju Pilgub Lampung mendatang, jika itu diperintahkan partai. Terkait isu-isu yang menyebutkan bahwa dia akan berpasangan dengan Alamsyah Tarmizi, Danrem 43 Gatam saat ini, Ridho menjawab kemungkinan itu bisa saja terjadi.

M

eski demikian, Ketua PD Lampung itu mengatakan masih menunggu tahapan dan kepastian pelaksanaan pilgub Lampung. “ Kita masih menunggu tahapan dan kepastiannya dulu. Kalau soal calon nanti ditentukan tim sembilan dan saya termasuk anggota tim sembilan itu,” kata Ridho menjawab pers usai penandatanganan pakta integritas kader Demokrat di Kantor DPD PD Lampung, Bandarlampung, Rabu 13/ 2. Ditanya seputar isu bahwa dirinya akan berpasangan dengan Amalsyah Tarmizi, Ridho mengatakan hal itu bisa saja terjadi.” Semua kemungkinan ada dan itu sah-sah saja,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, meskipun belum ada kepastiannya jadwal pilgub apakah dilaksanakan tahun 2013 atau dimundurkan ke tahun 2015, namun sejak beberapa bulan lalu sudah beredar sejumlah nama aspiran yang menyosialisasikan nama mereka ke masyarakat Lampung. Mereka itu adalah Berlian Tihang (Sekprov Lampung),

18

OPINI INDONESIA 013

Herman HN (Walikota Bandarlampung), Abdurachman Sarbini (Ketua PAN Lampung), Gunadi Ibrahim (Ketua Gerindra Lampung), Siti Nurbaya (Sekjen DPD-RI), Ferdinand Sampurnajaya (anggota DPR RI), Riswan Toni (anggota DPR RI), Alzier Dianis Thabranie (Ketua Golkar Lampung), Amalsyah Tarmizi (Danrem 43 Gatam), dan Ridho Ficardo (Ketua PD Lampung).

Jika Pilgub dilaksanakan tahun 2013, maka gambaran kekuatan di DPRD Lampung periode ini yang totalnya 75 kursi, maka ada dua partai yang memenuhi syarat untuk mengusung calonnya sendiri (15 persen dari total suara/kursi=11 kursi) yaitu P. Demokrat = 15 kursi dan PDIP = 11 kursi. Parpol lainnya termasuk Golkar harus membentuk koalisi dengan parpol lainnya.

Partai Golkar memiliki 10 kursi, dan seterusnya PAN = 7 kursi, PKS = 7 kursi, Hanura = 7 kursi, Gerindra = 6 kursi, PKPB = 4 kursi, PKB = 4 kursi, PPP = 3 kursi dan PDK = 1 kursi. Tetapi, karena belum adanya kepastian jadwal pilgub maka sampai sekarang ini sinyal dukungan parpol kepada bakal calon belum kelihatan. Hampir semua partai (terkecuali Golkar yang telah memutuskan mencalonkan Ketuanya Alzier Dianis Tabranie) masih pada posisi wait and see.

Tetapi jika Pilgub dilakukan tahun 2015, maka akan menggunakan UU Pilkada Baru yang kini sedang diproses di DPR RI. Dalam RUU ini pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi saja. Argumentasi pemerintah mengembalikan pilgub oleh DPRD adalah untuk efisiensi biaya pemilihan. Mendagri Gamawan Fauzie mengatakan, biaya yang diperlukan untuk pilgub cukup besar baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD) maupun oleh pasangan calon. Mendagri memberi contoh Pilgub Jawa Timur 2008 lalu dalam tiga kali putaran menghabiskan dana lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, kata Mendagri, lebih 74 persen tugas seorang Gubernur adalah mewakili pemerintah pusat di daerah. Pemikiran pemerintah untuk mengembalikan pilgub ke seperti era orde baru dulu, dinilai sejumlah Pengamat Politik bukan menjadi jawaban tepat terhadap kondisi saat ini. Sejumlah Pengamat Politik menilai, pemilihan langsung yang baru dilaksanakan dua kali ini semua berjalan lancar. Terkait dengan biaya besar yang dikeluarkan para calon/pasangan calon sehingga diduga juga menjadi penyebab maraknya korupsi, sebetulnya bisa diatasi dengan memperketat aturan main dan pengawasan.

Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Peduli Kebenaran (KMPK) di tugu Adipura, Bandarlampung.

Dalam aksinya itu KMPK berhasil mengumpulkan tali sepanjang 50 meter yang menurut Koordinator aksi, Gunawan, tali-tali tersebut dipergunakan sebagai symbol penegakan hukum. “Jika Anas terbukti bersalah,

tali itu menjadi symbol penegakan hokum bagi Anas yakni digantung di Monas. Tetapi, jika Anas tidak terbukti bersalah, maka tali itu menjadi tali kasih sebagai tali silaturahmi Anas dan masyarakat Indonesia,� kata Gunawan. Dikatakannya, aksi akan dilaksanakan beberapa hari dengan lokasi berbeda. „ DAVID

TALI UNTUK ANAS Rabu itu juga terjadi aksi solidaritas untuk OPINI INDONESIA 013

19

20

OPINI INDONESIA 013

Pertanian

Pertanian I Industri I Promosi

PUPUK BERSUBSIDI DIKURANGI

Petani Disarankan Pakai Pupuk Organik Pengurangan jatah pupuk urea bersubsidi di Provinsi Lampung untuk tahun 2013 ini diperkirakan akan memicu kelangkaan pupuk urea di tingkat petani. Untuk itu, Pimpinan PT Pusri menyarankan petani menggunakan pupuk organic atau pupuk non subsidi.

U

ntuk diketahui Kepala Pusri PPD Lampung, Hairul Lizano (12/2) mengatakan, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Lampung tahun 2013 ini lebih sedikit (turun) dibandingkan tahun 2012 lalu. Tahun ini, katanya,

Pusri hanya menyediakan 264 ribu ton, sementara pada tahun lalu sebanyak 361 ribu ton. Ada penurunan sebesar 97 ribu ton, suatu jumlah yang akan berdampak pada petani seperti terjadinya kelangkaan atau kesulitan mendapatkan pupuk

bersubsidi. Hairul mengakui kemungkinan ke arah itu memang sangat berdasar.

Pasalnya, tahun lalu saja dari alokasi yang tersedia itu, Pusri menyalurkan sebanyak 275 ribu ton. “Kami tidak bisa berbuat banyak, karena itu merupakan kebijakan Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan,� katanya. Terkait dengan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi itu, Nursalim -Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Lampung kepada pers, Jumat 15-2 lalu mengatakan kemungkinannya baru akan dirasakan petani pada musim gadu mendatang. Sebab untuk saat ini petani bisa saja masih memiliki stok tahun lalu.

SUPLY AND DEMAND TAK BERIMBANG Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Pusri Eko Sunarko, mengatakan Kondisi kebutuhan dan suplai yang belum berimbang itu terjadi setiap tahunnya. Pemprov Lampung memang mengusulkan OPINI INDONESIA 013

21

PERTANIAN penambahan alokasi pupuk urea bersubsidi kepada PT Pusri di Palembang. Tetapi, kata Eko, permintaan itu tidak terpenuhi.

Karena itu, untuk menutupi kekurangan pupuk urea bersubsidi itu, pimpinan PT Pusri itu menyarankan petani menggunakan pupuk organic atau pupuk non subsidi yang harganya memang tiga kali lipat

lebih mahal.

Untuk mengamankan penyaluran pupuk urea bersubsidi, sejak tahun lalu, Pusri menyalurkan urea berwarna pink. Urea Pink ini gampang membedakannya dengan palsu karena urea pink akan larut dalam air sedangkan urea palsu tidak larut. Kepala PT Pusri PPD Lampung Hairul Lizano

Solusi Pemerintah Mengurangi Subsidi BBM Pemerintah memutuskan kenderaan dinas (plat merah) mulai bulan Feberuari ini tidak lagi menggunakan premium bersubsidi sebagai “minumannya” tetapi beralih menggunakan pertamaks.

D

i Lampung, peralihan penggunaan pertamaks itu secara resmi dilaksanakan pemerintah daerah sejak 2 Feberuari lalu. Mobil-mobil dinas (randis) ditempeli stiker sebagai tanda bahwa kenderaan tersebut “pantang” menggunakan BBM bersubsidi.

Kebiakan baru pemerintah tersebut, dinilai pengamat ekonomi untuk menyeimbangkan suplay and demand BBM bersubsidi yang selama ini stoknya kedodoran. Ini juga bisa dinilai sebagai upaya pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM tahun 2013 ini. Sebelumnya, Kepala KKSK Rudi Rubianti mengatakan, pihaknya masih

22

OPINI INDONESIA 013

mengkaji asepk eksternal dan internal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tahun 2013 Kepala KKSK Migas ketika masih menjabat Wakil Menteri ESDM beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa untuk rencana menaikkan harga BBM masih memerlukan pengkajian mendalam baik internal maupun eksternal. Untuk aspek eksternalnya adalah harga minyak dunia dengan nilai keekonomian, sedangkan aspek internalnya adalah kondisi perekonomian negara (3/1).

Rudi mengatakan, sebaiknya harga BBM bersubsidi memang perlu dinaikkan, sehingga subsidi bisa dikurangi dan itu dapat

berharap dengan adanya pembedaan warna tersebut, penyalahgunaan pupuk urea bersubsidi dapat ditekan dan pupuk dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan petani. Dia mengatakan, pembedaan warna pupuk bersubsidi dan nonsubsidi itu juga dilakukan untuk menghindari urea tersebut lari dari peruntukkannya.

DAVE dialihkan ke sektor lain. “Bayangkan saja, Rp300 triliun dipakai untuk subsidi. Nilai itu dapat dipakai untuk membangun dua buah jembatan Selat Sunda. Kalau dipakai untuk bangun kilang minyak dapat dua serta kalau dipakai untuk bangun jalan dapat 10 ribu kilometer,” katanya.

Hitungan Kementerian ESDM, tambahnya, kalau harga minyak naik USD10, maka subsidi BBM tambah Rp20 triliun. Pemerintah akan menambah Rp20 triliun, jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) mencapai USD110 per barel, sebab harga yang ditetapkan dalam APBN 2013 adalah USD100 per barel. Karena itu, kalau ada kenaikan beban subsidi dampaknya akan memberatkan APBN. Sebabnya, subsidi BBM yang ditetapkan sebesar Rp300 trilun itu harus ditambah dengan selisih USD10 per barel atau hampir Rp20 triliun. “Apakah keadaan ini mau dibiarkan?”

Rudi menegaskan, saat ini pemerintah telah mensubsidi hampir 60 persen dari harga keekonomian BBM subsidi, seperti premium dan solar, sehingga terasa sangat berat. Sebab itu, tambah Rudi, Kementerian ESDM akan membicarakan persoalan itu dan memikirkan saat kenaikan BBM. Untuk diketahui tahun 2013 ini kuota BBM Bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter.

Jumlah ini mengalami kenaikan 0,8 juta kiloliter dibanding 2012 yang berjumah 45,2 juta kiloliter. Meski ada penambahan kuota, tetapi Menteri ESDM Jero Wacik juga mengkhawatirkan jumlah kuota yang telah ditetapkan itu masih akan kurang seperti yang diramalkan para pengamat dan analis perminyakan.

DBS/ EDITOR

INDUSTRI

Kopi Luwak Tetap Digemari Harga kopi luwak memang mahal atau jauh lebih tinggi dibandingkan harga kopi lainnya, sehingga banyak petani di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mengadu nasib dengan menggeluti usaha pembuatan kopi bubuk premium tersebut.

H

arga kopi Robusta dengan mutu terbaik di Bandarlampung hanya berkisar Rp40.000 – Rp50.000/kg, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga kopi luwak yang mencapai Rp700.000 per kg. Di tempat pembuatan kopi luwak itu sendiri, yakni di Liwa yang berjarak 246 kilometer sebelah barat Bandarlampung, telah mencapai Rp600.000/kg.

Jika kopi luwak produksi Lampung ini dijual di Jakarta, maka harganya bisa mencapai Rp1,5 juta/kg. “Harga kopi luwak ini di luar negeri lebih mahal lagi, bahkan bisa mencapai Rp800.000 per gelas, seperti yang disebutkan seorang wisatawan asal China yang berkunjung ke tempat saya ini beberapa hari lalu,” kata Gunawan, salah satu perajin usaha kopi luwak di Liwa, Lampung Barat.

Karena bisnis kopi luwak ini sangat menggiurkan, banyak petani setempat mencoba memproduksi kopi luwak. Mereka menangkap atau membeli musang dari pemburu yang menangkapnya di kawasan hutan, seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hewan itu kemudian dipelihara dengan memberikan makanan berupa buah kopi berwarna merah serta campuran vita-

min lainnya. “Setelah bubuk kopi luwak diproduksi, ternyata menjualnya sangat sulit, sedang persaingan makin tajam. Karena tidak ada dana, luwak menjadi tidak terurus maka usaha pembuatan kopi bubukpun gulung tikar,” katanya.

Sudah ratusan pengusaha kecil bubuk kopi luwak di Kabupaten Lampung Barat yang gulung tikar, meski nilai jual komoditas itu sangat mahal dan pangsa pasar ekspornya tetap terbuka lebar. Padahal, kopi luwak merupakan ikon Kabupaten Lampung Barat, karena beberapa objek wisata yang sebelumnya juga menjadi andalan daerah itu, kini sudah beralih menjadi milik Kabupaten Pesisir Barat. Misalnya, pantai Tanjung Setia yang menjadi primadona bagi peselancar dunia, kini menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Jika kopi luwak menjadi ikon Kabupaten Lampung Barat sebagaimana didengungkan, sudahkah pemerintah setempat membantu para pelaku usaha kecil kopi luwak untuk mengembangkan usaha mereka?

Menurut Gunawan, mereka sampai sekarang masih belum mengerti tentang cara mengekspor bubuk kopi luwak, padahal permintaan dari luar negeri cukup tinggi.

Selain itu, mereka juga belum paham tentang cara menangkar dan mengembangbiakkan luwak, padahal bintang inilah yang menjadi komponen utama dalam system produksi kopi luwak. “Sepengetahuan saya, dalam empat tahun terakhir kami belum pernah mendapatkan pencerahan dari instansi terkait tentang cara mengembangbiakkan luwak. Begitu juga tentang bagaimana cara mengekspornya,” katanya.

ANCAMAN POPULASI LUWAK Usaha kopi luwak memang tetap menggiurkan, namun nasib “luwak” atau musang tentu makin terancam, karena usaha kopi luwak sangat bergantung atas keberadaan hewan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada luwak maka tidak ada kopi luwak premium. Melihat hal itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun lalu sebenarnya sudah mengajak para pengusaha kopi luwak setempat untuk berperan aktif mencegah kepunahan hewan tersebut. “Populasi luwak makin hari kian berkurang. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan tindakan dengan membangun lokasi penangkaran luwak mulai tahun 2012,” kata Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri. Dengan adanya penangkaran itu, diharapkan populasi luwak bertambang dan volume produksi kopi luwak juga bisa ditingkatkan. “Luwak menjadi salah satu bintang paling istimewa dan patut mendapat perhatian karena mampu menghasilkan produk kopi mahal dan mampu mengharumkan nama Lampung Barat ke tingkat internasional,” katanya.

Menurut dia, bila populasi luwak dapat terjaga, secara otomatis akan berdampak terhadap meningkatnya produksi kopi luwak. “Saya berharap pengusaha dan masyarakat tidak lagi memburu dan membunuh luwak. Bila tidak diimbangi dengan penangkaran maka populasinya terancam punah.

Perlu keseriusan pengusaha dan masyarakat untuk melaksanakan program ini,” kata dia.

Sementara itu, para perajin menyebutkan cara penangkaran itu yang perlu diajarkan kepada masyarakat untuk mengurangi pemburuan luwak di kawasan hutan.

Biaya memelihara luwak yang cukup mahal, yakni berkisar Rp35.000 – Rp50.000, untuk membeli buah kopi, buah pisang dan makanan lainnya, termasuk daging dan ikan. “Selain makan buah-buahan, luwak ini di habitatnya di hutan juga memakan daging. Jadi sekali seminggu diberi makan daging ayam atau ikan. Karena berbiaya mahal, banyak perajin kopi luwak yang tak mampu memelihara luwak dengan baik, akibatnya hewan itu mati. Otomatis usahaOPINI INDONESIA 013

23

INDUSTRI I PROMOSI STRATEGIC REVIEW nya pun bangkrut,” kata Gunawan lagi.

Sentra budi daya di Lampung Barat terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Di daerah tersebut terdapat 20 lebih produsen kopi luwak. Data Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat menunjukkan luas lahan tanaman kopi mencapai 60.347,7 hektare dengan hasil kopi kering mencapai 28.712 ton lebih per tahun.

TETAP TINGGI Meski harga kopi luwak jauh lebih mahal dibandingkan harga kopi premium lainnya, para perajin kopi luwak menyebutkan permintaan atas bubuk kopi itu cenderung meningkat. Namun, mereka tetap terkendala permodalan dan hal teknis untuk mengekspornya. “Kami tidak tahu bagaimana cara mengekspornya. Padahal, banyak permintaan dari luar negeri, seperti China dan Australia,” kata salah satu pengusaha kopi luwak, Gunawan.

Kendalam utama lainnya adalah permodalan untuk memenuhi permintaan tersebut, serta makin sulitnya mendapatkan luwak atau musang, meski Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berupaya melakukan penangkarannya.

“Untuk memproduksi kopi luwak, kami sering melakukan tambal sulam dalam hal pembiayaannya,” katanya. Karena tidak mengerti tentang cara mengirimkan kopi luwak ke pasar ekspor, kopi luwak umumnya dibawa sebagai cinderamata oleh wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat.

“Seperti wisatawan dari China itu, begitu menikmati kopi luwak di rumahku kemarin, langsung membeli 2 kg bubuk kopi luwak untuk dibawa ke negaranya sebagai oleh-oleh,” katanya. Dia juga menyebutkan wisatawan dari Australia belum lama ini juga berkunjung ke rumahnya, yang juga sekaligus tempat penangkaran musang dan produksi kopi luwak, dengan membawa contoh kopi luwak yang dibelinya di luar Lampung. “Setelah mencoba kopi luwak produksi Lampung Barat, ia akhirnya membeli 18 kg,” katanya. Ia kembali menyebutkan permintaan atas kopi luwak sebenarnya tinggi namun mereka tidak mengerti tentang cara mengirimkannya. Perajin kopi luwak di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Winarni juga menyebutkan permintaan kopi luwak tetap tinggi setidaknya 15 kg dalam seminggu.

Keuntungan membuat kopi luwak menurut dia, memang

24

OPINI INDONESIA 013

lebih banyak. Tetapi hal itu sebanding dengan proses pembuatannya yang lebih rumit. “Biji kopinya dimakan luwak, keluar, kita cuci dan dijemur kering. Baru setelah itu kita buang kulit ari kasarnya, lantas cuci bersih lagi sampai kulit ari tipisnya hilang, dijemur, baru digoreng,” katanya. Dari 1 kg buah kopi merah, setelah diproses menjadi kopi bubuk hanya mencapai 0,25 kg. Padahal harga buah kopi warna merah Rp60.000/kg dan biaya makan musang sehari puluhan ribu rupiah.

Selain hal pemasaran dan permodalan, mereka juga dihadapkan kepada masalah pemeliharaan luwak. Jika penangkaran luwak sukses maka produksi kopi luwak bisa ditingkatkan, dan otomatis harganya pun bisa turun sehingga volume penjualannya bisa ditingkatkan. Untuk para ekspor, para perajin kopi luwak juga dihadapkan kepada masalah sertifikasi. Sehubungan itu, perlu adanya sertifikasi sebagaimana dicanangkan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung.

Hal itu sangat perlu sehubungan menjamurnya kopi bubuk dengan mengklaim sebagai kopi luwak. Dengan adanya sertifikasi itu maka konsumen bisa mengetahui cita rasa kopi luwak asli dibandingkan dengan yang tidak bersertifikasi. Selain itu, sertifikasi juga menjamin bubuk kopi tidak terkontaminasi kotoran, serta penangkaran luwak terjaga sehat.

Dengan demikian, sertifikasi itu bisa juga memudahkan dalam proses ekspor kopi luwak. Kopi luwak bukan lagi hanya ikon Lampung Barat, tetapi sudah ikon Lampung. Nama Lampung telah tersebar ke mancanegara karena produksi kopi luwak.

Karena itu pemerintah setempat dan semua pihak terkait sudah saatnya membantu para perajin dalam hal perbaikan produksi dan pemasaran kopi luwak, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sekaligus mencegah kepunahan luwak. (*) HISAR/ANT

Kopi Indonesia Perlu Promosi ke Wisatawan Asing

I

ndonesia adalah penghasil berbagai komoditi, salah satunya kopi yang perlu dipromosikan kepada wisatawan asing ketika berkunjung ke Tanah Air. “Untuk memperkenalkan kopi asli Indonesia, kami membuka sebuah café dengan menyuguhkan minuman kopi dengan citarasa khas kopi asli “Indonesia,” kata Paulus Nugroho, supervisor Café D’Laode Coffee, di Kuta, Bali, Rabu pekan lalu.

Dia mengatakan pengunjung café ini akan disuguhkan berbagai minuman yang berbahan dasar kopi, sehingga penikmat kopi akan merasakan juga bersantai sampai menikmati kopi tersebut. “Aneka ragam minuman yang disajikan di café ini antara lain, espresso, frappe, world coffee maupun single origin, “ ucapnya. Paulus mengatakan, selain minuman kopi tersebut juga ada kopi luwak. Bagitu juga cage ini juga memiliki minuman andalan “world coffee” yakni menggabungkan antara kopi dan alcohol, diracik sedemikian rupa, sehingga menghasilkan rasa yang nikmat.

Café ini juga menyediakan ruangan yang cukup nyaman untuk gaya hidup masyarakat urban yang dinamis. “Terlebih konsep café ini digabungkan dengan para penggemar motor besar di Bali, maka sangat tepat sekali bagi masyarakat local dan wisatawan berkunjung ke café tersebut,” ujarnya.

Menurut Paulus, ditempat ini para pengunjung juga diberikan ruang untuk mendapatkan informasi tentang motor besar di Indonesia dan juga rental motor besar.

“Jadi di tempat ini sangat tepat untuk nongkrong sambil menikmati sajian kopi , mereka sekaligus yang hobi dengan motor besar bisa mendapatkan informasinya, terutama motor Harley Davidson,” kata Paulus.

ANT

Susilo Bambang Yodhoyono

Lapindo I Hambalang I Adyaksa I Mutasi

GANTI RUGI KORBAN LAPINDO BELUM JUGA BERES

SBY Katakan Berdosa Membohongi Rakyat

K

asus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, mencuat kembali ke permukaan, menyusul sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembayaran ganti rugi korban semburan Lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum juga selesai. Sampaikan kepada Lapindo. kalau janji (harus) ditepati, kalau main-main dengan rakyat dosanya dunia akhirat. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita la-

kukan di Tanah Air ini, demi rakyat kita, demi masa depan kita,” ujar SBY. Seperti diketahui Presiden SBY meminta agar kawasan di Sidoarjo, Jatim, dapat diperhatikan pada saat musim hujan seperti sekarang ini. Curah hujan yang tinggi, kata SBY dapat menyebabkan jebolnya tanggul di Sidoarjo yang berpotensi menggenangi desa di sekitarnya. “Saya ingkatkan juga di kawasan luapan lumpur Sidoarjo, curah hujan yang tinggi juga bisa

menggenangi. Saya mendapatkan laporan masih ada yang belum beres sehingga mengganggu upaya kita untuk menahan jebolnya lumpur Sidoarjo,” kata SBY saat rapat kabinet di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis 14/2 lalu.

SBY juga mengkritik tunggakan pembayaran PT Lapindo yang belum dibayarkan hingga saat ini sebesar Rp800 miliar. “Dan saya juga mendapatkan laporan Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya.

Rp800 miliar belum diselesaikan. Sampaikan kepada Lapindo. Kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat dosanya dunia akhirat. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di Tanah Air ini, demi rakyat kita, demi masa depan kita,” ujar SBY. Sindiran keras SBY itu terhadap PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang salah seorang pemiliknya Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, ditanggapi datar saja OPINI INDONESIA 013

25

LAPINDO I HAMBALANG oleh sejumlah elite Partai Golkar. Bahkan elite PG itu menilainya sebagai pernyataan biasa yang tidak berdampak politis.

“Tidak ada makna politisnya, karena SBY sedari awal sudah mengikuti proses ini.

Bahkan beliau sempat menginap di Surabaya. Itu adalah pernyataan wajar dari seorang Presiden,” kata juru bicara Keluarga Bakrie, Lalu Mara, yang juga fungsionaris DPP Partai Golkar. Menurut dia, SBY sudah memahami pemberian ganti rugi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA). Meskipun sudah ada keputusan MA, keluarga Bakrie tetap berkomitmen menyelesaikan sisa pembayaran atas asset masyarakat yang masuk pada peta terdampak. “Masih ada kekurangan, itu benar. Kami akui bahwa memang belum terealisasi semuanya, itu benar. Tapi bukan berarti kami mengingkari kesepakatan,” ujarnya.

Menko Kesra Agung Laksono juga menilai pernyataan SBY itu bukanlah pernyataan politik. SBY. Dalam konteks ini, kata politisi Golkar itu, SBY sebagai kepala negara

mengingatkan Lapindo memenuhi janjinya merampungkan sisa pembayaran kepada warga Sidorajo yang menjadi korban lumpur Lapindo. “Saya kira seperti yang dibicarakan sebelumnya melalui jurubicaranya, dalam hal ini Kementerian PU, untuk memastikan penyelesaian kewajiban Lapindo kepada masyarakat. Mungkin yang dilakukan memang belum sepenuhnya,” ujar Agung seusai menghadiri rapat kabinet paripurna di istana Kepresidenan Jakarta, Kamis siang.

Dikatakan dia, Lapindo akan membayar semua tunggakan itu namun masih menunggu pencairan dana. Menurutnya, perusahaan keluarga Bakjrie sudah membayar namun belum keseluruhan. “Kita masih menunggu, tapi bukan berarti tidak dibayar sama sekali/ Sudah ada yang mulai dibayar dari ratusan miliar, telah terbayar sebagian.

Tinggal sisanya, mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Agung.

RP1,5 TRILIUN UNTUK LAPINDO

Anas Dominasi Citra Buruk Pemberitaan Pers Kumpulan berita berbagai media terkait kasus dugaan korupsi P3SON Hambalang menunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tercatat salah satu tokoh yang paling banyak mendapat citra negatif di pemberitaan media massa sepanjang tahun 2012. eperti tahun sebelumnya, tahun 2012 menunjukkan pemberitaan tentang citra negatif yang didapatkan Anas cukup banyak dan hampir seluruhnya mengenai kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Anas Urbaningrum menempati posisi teratas citra buruk pemberitaan surat kabar selama tahun 2013,” ujar Analis Kepala Majalah Opini Indonesia, Nuril Hakim Yohansyah. Dia mengatakan, kasus “sprindik” ber kop KPK yang meluas di publik dan memuat nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka telah ikut mendongkrak citra buruk Ketua PD itu. “Terlepas apakah sprindik (surat penyidikan) itu asli atau palsu tapi ini telah mencoreng nama baik Anas Urbaningrum dan penyelidikan tentang itu harus dituntaskan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, posisi Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang sampai

S

26

OPINI INDONESIA 013

saat ini masih sebagai saksi yang telah duakali didengar keterangannya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terkait progress penyelidikan, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan gelar perkara. Dia memang tidak tegas apakah sesudah gelar perkara itu, akan ada lagi tersangka baru untuk menambah dua tersangka sebelumnya, yaitu Dedy Kusdinar dan Andi Alfian Malarangeng. Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada yang tertinggal termasuk petinggi petinggi partai yang namanya sudah melekat di benak mayarakat. Dalam kasus ini, perhatian publik memang terarah kepada Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Publik penasaran apakah pemimpin PD itu memang benar terlibat pada kasus sport center Hambalang atau tidak.

“Kita perlu tahu segera itu, apalagi Anas sudah nantang kalau memang dia korupsi

Untuk diketahui, Pemerintah telah mengucurkan dana APBN tahun 2012 sebesar Rp1,5 triliun untuk mengatasi dampak semburan Lumpur Lapindo yang telah menenggelamkan beberapa desa di Porong, Sidorarjo, Jawa Timur. Dana itu digunakan untuk membiayai operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidorajo (BPLS) menangani upaya penanggulangan semburan Lumpur, luapan Lumpur, serta menangani masalah social dan infrastruktur akibat luapan Lumpur di Sidoarjo tersebut.

Dirjen Anggaran Kemenkeu menjelaskan dana Rp1,5 triliun itu digunakan untuk membayar ganti rugi korban semburan Lumpur di luar peta area terdampak dengan cara pembelian tanah. Menurut dia, di dalam Pasal 18 UU APBN-P 2012 ditetapkan bahwa alokasi dana pada BPLS dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan.

“Kita perlu tahu segera itu, apalagi Anas sudah nantang kalau memang dia korupsi serupiah saja uang hambalang maka dia siap digantung di Monas”

ANAS URBANINGRUM

serupiah saja uang hambalang maka dia siap digantung di Monas,” kata Nyonya Tambunan, pensiunan PNS di Bandarlampung.

Dia mengakui tak pernah putus mengikuti pemberitaan tentang ‘hambalang’ ini.

Menurut pensiunan guru itu, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan tersangka lainnya sebab lembaga anti korupsi itu telah memeriksa lebih 70 –an orang saksi.

Pengamat Politik AS Hikam mengatakan setiap Pimpinan KPK baik itu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqodas, Zulkarnaen dan Pandu Praja kerap bertentangan dalam mengeluarkan pernyataan soal nasib Anas. Kemudian pernyataan merekapun selalu direvisi oleh jurubicara (Jubir) KPK Johan Budi. “Aneh, pernyataan pimpinan KPK direvisi oleh jubirnya,” kata AS Hikam kepada Okezone Jumat 15 Februari malam.

HAMBALANG

Ini, katanya, melahirkan spekulasi adanya juragan yang mempengaruhi Pimpinan KPK dalam setiap penanganan kasus sport center Hambalang.

Kepada Okezone 15-2, dia mengatakan ada spekulasi bahwa di balik penyidikan kasus Hambalang, Pimpinan KPK memiliki kepentingan politik yang berhubungan dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan partainya. “Aktor utama itu pasti ada.

Indikator jelas, yakni Pimpinan KPK selalu mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten,” katanya. Hikam mengatakan, imbas dari Pimpinan KPK yang yang memiliki juragan masing-masing itu menyebabkan sta-

tus hukum Anas selalu diundur. Kondisi itu sangat berbeda saat KPK menetapkan status tersangka pada Andi Alfian Mallarangeng dan Lutfhi Hasan Isaaq dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. “Itu jelas KPK tidak membutuhkan waktu lama untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Pernyataan tiap Pimpinan KPK terhadap kedua kasus itu sama. Mereka kompak mengatakan kalau Lutfhi dan Andi adalah tersangka,” jelas Wakil Rektor President University tersebut.

RP2,5 TRILIUN Dari pemberitaan media diketahui bahwa

ternyata Proyek Hambalang tersebut mendapat anggaran sebesar Rp2,5 triliun, jauh lebih tinggi dari biaya konstruksi Rp1,175 triliun yang selama ini lebih banyak diungkapkan. Membengkaknya anggaran Hambalang menjadi Rp2,5 triliun karena ternyata proyek ini juga menghabiskan Rp1,4 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini dijelaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, beberapa waktu lalu. Dari penelusuran KPK. Kata Bamnang, diketahui bahwa sebagian besar dari pekerjaan pengadaan barang dan jassa yang nilainya Rp1,4 triliun tersebut sudah dilaksanakan meskipun pekerjaan konstruksinya belum selesai. Kini, proyek yang telah menelan dana ratusan miliar itu tak jelas nasibnya.

Megaproyek Hambalang adalah inisiasi Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004, yang pada saat itu membutuhkan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam rangka persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Penetapan lokasi di Hambalang dikuatkan dengan Surat Dirjen Olahraga Depdiknas No.051A/OR/2004 tanggal 10 Mei 2004. Pembangunannya mendapat ijin prinsip dari Bupati Bogor Nomor 591/244/ Kpts/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004 di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektare atas nama Dirjen Olahraga Depdiknas.

Tahun 2004 dilaksanakan pembayaran kerokhiman untuk para penggarap lahan dan pengurusan sertifikat. Selanjutnya diikuti dengan fisik seperti pembangunan masjid, asrama, infrastruktur, turap lapangan sepakbola dan pagar.

Tahun 2005, proyek dialihkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan SK Nomor 0850/A/OR/2004, Nomor 030/ 18/KSP/HUK/2004 tanggal 3 November 2005. Tahun 2006 dianggarkan dan dilaksanakan pembuatan masterplan dan maket perubahan dari rencana awal menjadi Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional di Sentul, Jawa Barat. Sarana dan prasarana dalam maket pembangunan itu antara lain gerbang, gedung serbaguna, masjid, pusat kesehatan, rehabilitas dan pusat kebugaran, dua lapangan sepakbola, plaza, gedung penunjang, asrama, cafetaria, tennis indoor, basket indoor, basket dan tennis outdoor, kolam renang, hall angkat besi dan angkat beban, hall senam dan gulat, lapangan latihan atletik, lapangan panahan, gedung wushu dan parkir. Tahun 2007 diusulkan perubahan nama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Nasional dengan pemrakarsa Depdiknas, menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional dengan pemrakarsa Kemenpora.

OPINI INDONESIA 013

27

ADYAKSA I MUTASI

CITRA KORP ADYAKSA TERCORENG LAGI

Jaksa Tertangkap Basah Main Perempuan Kejaksaan Agung menyiapkan sanksi berat terhadap Jaksa Anto D. Holyman (43) yang terjaring razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Saat digaruk petugas, Anto sedang berduaan di kamar hotel bersama anak baru gede (ABG)

S

anksi berat tersebut mulai dari penurunan pangkat, pencabutan jabatan structural, pencopotan sebagai jaksa, hingga pemberhentian. “Sanksinya berat semua itu,||||||||” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy di Kejaksaan Agung, Jumat 15/2. Marwan memerintahkan stafnya memeriksa kejadian itu untuk memastikan apakah Anto saat tergaruk sedang duduk-duduk di hotel atau sedang berduaan di dalam kamar. “Saya belum dapat laporan

lengkap, kalau sudah dapat baru saya sampaikan,” ujarnya sebagaimana dikutip Lampung Post.

Jokowi-Ahok Lakukan Mutasi Besar-besaran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengatakan perombakan besar-besaran pada jajaran pemerintahan Pemprov Jakarta adalah sebagai bentuk realisasijargon ‘Jakarta Baru’ yang diusungnya saat Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

D

ijelaskannya, ‘Jakarta Baru’ bukan berarti orang-orang lain yang benar-benar baru, tetapi adalah orang dengan hati baru. Hal ini dikatakannya disela-sela pelantikan 20 pejabat baru memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 14 Februari lalu di Wisma Agung, Balai Kota Jakarta. Terkait mutasi, promosi dan rotasi jabatan itu, Gubernur Joko Widodo menegaskan, semua ruang (posisi) itu memiliki nilai yang sama. Semua ruang itu adalah tempat untuk memberikan yang terbaik bagi warga dan pengabdian kepada Jakarta. “Saya tegaskan tidak ada lagi tempat

28

OPINI INDONESIA 013

yang baik jadi tidak baik, yang enak jadi tidak enak, dan yang basah jadi tidak basah,” ungkapnya.

Ke-20 pejabat yang dilantik tersebut

Sebagaimana diberitakan pers di Lampung, Anto terjaring operasi Pekat Krakatau I tahun 2013 yang dilakukan aparat Polsek Tanjungkarang Barat (TkB) Kamis malam (14/2) di sejumlah hotel di wilayah hukum Polsek Tanjungkarang Barat. Dalam razia tersebut petugas berhasil menangkap 50 pasangan di luar nikah, tiga oknum PNS (salah satunya berprofesi sebagai jaksa) bersama perempuan yang bukan istrinya sedang berada di dalam kamar. Kapolsekta Tanjungkarang Barat (TkB) Komisaris Polisi Deden Heksaputra mengatakan operasi digelar mulai pukul 01.00 WIB sampai 06.30 WIB di lima hotel di wilayah hukum Polsek TkB yaitu Hotel Bella, Hotel Herline, Hotel Mini, Hotel Parahyangan dan Hotel Grande. “Kita mengamankan beberapa wanita di bawah umur yang asyik berduaan dengan pasangannya di dalam kamar,” katanya. Oknum jaksa yang digaruk tersebut berinisial ADH (43). Dia kedapatan sedang berduaan di dalam kamar bersama pasangannya SLV (17) pelajar salah satu SMA di Bandarlampung.

Ketiga PNS yang ditangkaptersebut, kata Kompol Deden, tidak ditahan. Mereka diperbolehkan pulang dengan membuat surat pernyataan.

DAVE/LPS/DBS

adalah : 1. Catur Laswanto sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta, 2. Budihastuti, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, 3. I Made Karmayoga, Sekretaris Bappeda, 4.

Subejo, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, 5. Anas Effendi, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 6. Ery Baswono, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 7. Yonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan, 8. Gamal Sinurat, Kepala Dinas Tata Ruang, 9. Manggas Rudy Siahaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), 10. Imansyah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 11. Heru Budi Hartono, Kepala daerah untuk Kerja sama Luar Negeri, 12.

Kukuh Hadi Santoso, Kepala Biro Umum, 13. Herry Supardan, Wakil Kepala BPKD, 14.

Saptastri Ediningtyas, Wakil Kepala Dinas Kebersihan, 15.Tri Kurniadi, Wakil Walikota Jakarta Utara, 16. Junaedy, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, 17. Muhammad Yuliadi, Sekretaris Kota Jakarta Utara, 18. Yusuf Riyanto, Sekretaris Kepulauan Seribu, 19. Sulistyo Prabowo, Asisten Gubernur Bidang Transportasi, 20.

Ida Bagus Nyoman Banjar, Direktur RSUD Duren Sawit.

RAYMOND

Pulau Dewata

Destinasi

Wisatawan Australia Cari Destinasi Baru Wisatawan Australia potensial bagi pariwisata Bali. Saat ini wisatawan Australia terus melakukan perjalanan dengan tujuan wisata baru di luar Bali. Sebanyak 8,2 juta perjalanan internasional dilakukan wisatawan Australia sepanjang 2012 lalu.

J

umlah ini meningkat lima persen daripada tahun sebelumnya, dimana Indonesia menjadi tujuan wisata populernya, selain Selandia Baru dan Amerika Serikat. Namun, turis Australia juga mulai mengalihkan destinasi

liburan ke Jepang, yang dengan cepat bangkit dari bencana gempa dan tsunami.

Beberapa negara lainpun mulai menjadi tujuan kunjungan turis Australia seperti Nepal, Tahiti, Austria, Pakistan, Srilangka, dan Polandia.

Kenaikan turis Australia di beberapa destinasi tersebut didasari keinginan mereka untuk mendapatkan pengalaman baru, seperti dilansir News, Kamis 7/2.

Wisatawan Australia yang menyukai petualangan memang senang mencari tujuan wisata baru. Namun, beberapa tujuan wisata yang telah dikenal sejak lama tetap dituju, salah satunya Bali. Minat wisatawan Australia ke Pulau Dewata ternyata semakin baik. Indonesia masih menjadi tujuan wisata favorit kedua wisatawan Australia untuk berlibur, dibuktikan dengan peningkatan empat persen kunjungan wisata pada 2012 dibandingkan tahun sebelumnya.

Alasan terbesarnya, jarak Australia dengan Bali cukup dekat serta banyaknya penawaran tiket pesawat murah dari Australia menuju Bali. Dengan perkembangan bisnis pariwisata yang baik, Bali dianggap cocok sebagai tempat berlibur OPINI INDONESIA 013

29

DESTINASI

jangka pendek dan jangka panjang.

PULAU TEROMANTIS DI DUNIA Pulau Dewata kembali menorehkan pres-

30

OPINI INDONESIA 013

tasi di dunia internasional. Majalah wisata Travel-Leisure menjadikan Bali sebagai salah satu dari 10 pulau teromantis di dunia. Sudah tahu akan kemana di hari Valentine

nanti? Tak perlu jauh-jauh ke Maladewa untuk mencari suasana romantis. Cukup ke Bali, yang baru saja menjadi predikat satu diantara 10 pulau teromantis di dunia versi Majalah wisata Travel-Leisure. “Bali telah menjadi tempat romantis selama berdekade-dekade, dengan begitu banyak pasangan yang jatuh cinta di candi, pemandangan perbukitannya, kesenian, serta keramahtamahan masyarakat setempat,” ulas majalah tersebut, seperti dikutip Huttingtonpost (4/2). Pulau ini mendapat lebih banyak wisatawan sejak film Eat, Pray, Love yang dibintangi Julia Roberts mengambil lokasi di pulau ini, meskipun sebenarnya tanpa itupun tidak ada yang tidak mengenal Bali,” tambahnya. Bali bersanding dalam daftar ini bersama dengan Pulau Maui dan Kauai di Hawaii, Boracay di Filipina, Santorini di Yunani, Maladewa serta Bora-Bora, yang sering disebut sebagai destinasi bulan madu terbaik di dunia.

DAVE/DBS