MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI
Pemimpin Umum David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala, Rimson Simanjorang, Nuril Hakim Yohansyah, Sudirman Ail, Gunadi Ibrahim (Non Aktif), Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia Redaksi Santi Hastarini, Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Decky Apriadi, Rinaldi Prihartono Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari Penerbit Yayasan Media Wasantara Pendiri Rimson Simanjorang Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 4063 04 Website opini-indonesia.com Email opini.indonesia@yahoo.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi
2
OPINI INDONESIA 014
Gamawan Fauzi
Politik I Editor I Pemilu I Daerah
Parpol Masih Wait and See Belum adanya kepastian jadwal pilgub membuat partai-partai politik yang punya kursi (suara) di DPRD Lampung masih adem dan pada posisi wait and see. Parpol-parpol terlihat lebih fokus menghadapi pemilu legislative 2014.
S
eperti yang lainnya kami focus dengan pileg tahun 2014. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian pelaksanaan pilgub. Meski demikian, kami siap setiap saat, apakah pilgub di 2013 atau 2015” ujar Ketua Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim yang sudah diplot partainya sebagai calon gubernur. Hal yang sama juga ditegaskan petinggi Partai Amanat Nasio-
nal (PAN). Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, PAN masih menunggu kepastian kapan pilgub digelar. “Belanda masih jauh…. Apakah pasti digelar tahun 2013 atau 2015,” ujar Zulkifli. Meski waktunya belum pasti tetapi Zulkifli mengatakan, kesiapan PAN dan menegaskan PAN akan mengusung kadernya sendiri. Terkait itu, nama Ketua DPW PAN Lampung, Ab-
durachman Sarbini, beredar di masyarakat sebagai calon gubernur. Ketua PAN Lampung Abdurachman Sarbini mengatakan partainya terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lain untuk membangun koalisi. Partai Golkar yang selama ini terus menjadi sorotan publik, karena ada dua kadernya yang bersikukuh maju sebagai calon yaitu Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie dan Anggota DPR dari Golkar, Riswan Toni, juga mengatakan belum memutuskan siapa calon yang akan diusungnya. “Tentang calon atau pasangan calon semuanya diputuskan DPP (Dewan Pengurus Pusat). OPINI INDONESIA 014
3
POLITIK
Namun untuk berkoalisi dengan partai lain tetap kami jajaki. Sekarang baru dalam tahap komunikasi politik saja,” Kata Ketua Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie. Dia mengatakan, koalisi memang harus dilakukan jika jumlah suara (kursi) di DPR Lampung) tidak mencukupi. Perkembangan yang sama juga bergerak di PDIP. Partai yang berhasil “menguasai” 10 pimpinan puncak dari 14 kabupaten/kota di Lampung itu mengatakan masih dalam tahap mencermati dan menunggu kepastian kapan pilgub dilaksanakan. Ketua PDIP Lampung Sjachroedin ZP mengatakan PDIP belum membahas masalah pencalonan. “PDIP masih menunggu keputusan (maksudnya jadwal pilgub) Bukan buru-buru seperti sekarang,” katanya menjawab pers. Dia juga mengatakan, PDIP terbuka untuk figur internal dan eksternal. “Semua aspiran yang kini namanya beredar di masyarakat, seperti Herman HN, Amalsyah Tarmizi, Berlian Tihang dan Alzier Dianis Thabranie masih terbuka di PDIP,” tegasnya. Terkait koalisi, Sjachroedin mengatakan bisa saja dilakukan PDIP dengan partai mana saja. “Koalisi dengan siapapun boleh saja. Namanya politik, itu merebut kemenangan,” kata Sjachroedin dikutip pers beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan bahwa jika koalisi dibangun, nama PDIP tidak harus ngotot di posisi pertama (cagub). Sjachroedin memberi gambaran bahwa kecenderungan sekarang ini, PDIP memang tidak mengharamkan posisi wakil gubernur. “Sudah banyak contohnya PDIP menempati posisi wakil gubernur seperti di Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah,” ka-
4
OPINI INDONESIA 014
tanya. Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) yang memposisikan dirinya sebagai partai pendukung dalam koalisi mengatakan akan mensurvei dulu para calon-calon tersebut. Ketua DPW PPP Lampung, MC Iman Santoso mengatakan, survei internal itu perlu untuk mengetahui siapa cagub yang diperkirakan akan menang. “Kami ingin tahu siapa cagub yang terkuat itu. Selanjutnya baru akan menentukan langkah. Kami tak ingin mendukung calon yang kemungkinan menangnya tipis,” ujarnya. Gagasan berkoalisi juga sejak lama telah diwacanakan Partai Hanura Lampung. Plt. Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Albertus Haryono mengatakan Partai Hanura siap berkoalisi dengan parpol lain. “Kami sudah melakukan komunikasi politik dengan yang lain. Tetapi sifatnya baru sebatas komunikasi. Terkait langkah untuk menentukan siapa cagub yang akan diusung, sepenuhnya menunggu petunjuk dari DPP Partai Hanura,”katanya. Untuk diketahui, parpol atau koalisi parpol yang berniat mengajukan calon/pasangan calonm minimal harus memiliki 15 persen suara di DPRD Lampung. Untuk pilgub Lampung dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 75 suara, maka syarat minimalnya adalah 12 kursi (suara). Sekarang ini, gambaran kekuatan di DPRD Lampung tersebut adalah P.Demokrat = 15 kursi, PDIP = 11 kursi, Partai Golkar =10 kursi, PAN=7 kursi, PKS =7 kursi, Hanura =7 kursi, Gerindra =6 kursi, PKPB =4 kursi, PKB=4 kursi, PPP=3 kursi dan PDK=1 kursi. Dari sini terlihat bahwa selain Partai Demokrat, seluruh partai harus membentuk koalisi
jika mau mengusung pasangan calon. Selain melalui jalur parpol, pilgub langsung ini juga memberi ruang bagi kandidat maju melalui jalur independen. Banyak Pengamat Politik berpendapat, peluang calon independen juga tak bisa dianggap remeh. Jalur ini bahkan dinilai terbaik pada saat kepercayaan publik kepada parpol yang menurun drastis sekarang ini. RUU Pilkada Pemerintah mengatakan tetap akan menunggu penyelesaikan RUU Pilkada (baru) menjadi payung hukum bagi pelaksanaan 43 pilkada di Tanah Air, termasuk pilgub Lampung. RUU yang sudah menahun dibahas di Komisi II DPR dan sampai berita ini naik cetak, belum ada tanda-tanda segera rampung. Pemerintah memang menargetkan selesai bulan Maret 2013 ini sehingga bisa disahkan pada 2 April 2013. “Jika RUU Pilkada tidak selesai pada target waktu tersebut maka pemerintah memberi opsi lain yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” kata Mendagri Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu. Tetapi, dia terkesan lebih cenderung menunggu penyelesaikan RUU Pilkada tersebut. Terkait dengan kemajuan pembahasan di DPR, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, mengatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada berupaya keras untuk memenuhi target pemerintah 2 April 2013. Meski demikian, dia mengatakan belum bisa memprediksi bagaimana bentuknya, karena seluruhnya kluster yang sudah dibahaspun masih belum ada rumusan ataupun kesimpulannya. RAYMOND
Mari Selamatkan Indonesia
S
ECARA umum, kuartal pertama tahun 2013 ini –baik secara nasional maupun daerah (Lampung) masih ditandai dengan perkembangan ideology, politi, ekonomi, social, dan pertahanan keamanan yang belum menggembirakan. Situasi ini tentu saja memerlukan pemetaan yang lebih jelas untuk kita mendapatkan prakiraan situasi. Di bidang politik, tahun 2013 ini ditandai dengan serangkaian peristiwa yang berdampak politik besar seperti permasalahan di internal Partai Demokrat, Pembahasan RUU yang masih lamban di DPR (termasuk RUU Pilkada), pelaksanaan otonomi daerah yang belum seperti harapan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, dan sebagainya. Di bidang ekonomi sangat jelas bahwa hidup rakyat makin bertambah berat, pengangguran meningkat, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), pembatasan BBM bersubsidi, pengurangan pupuk bersubsidi dan berbagai kebijakan lainnya yang membuat pendapatan dan pengeluaran rakyat kecil tidak seimbang. Ini terlihat dari masalah perburuhan yang belum menunjukkan perbaikan. Kenaikan upah buruh yang ditetapkan Pemerintah Provinsi tampaknya tidak berjalan mulus. Bahkan perburuhan pun telah dijadikan sebagai salah satu komoditas politik, sementara yang berteriak tentang penangguran relatif tak ada. Di bidang social, konflik masyarakat timbul tenggelam, semangat kebersamaan menipis, rakyat mudah marah, kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin tinggi, narkoba merambah dan masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Di bidang Pertahanan-keamanan (Hankam), terorisme terus mengancam bangsa ini, kondisi di beberapa wilayah seperti di Papua memanas dan ditambah lagi dengan konflik di berbagai daerah yang juga belum selesai. Kondisi secara nasional itu tentu berdampak bagi kita di Lampung. Konflik baik vertical maupun horizontal sering terjadi, krimalitas meningkat, masalah perburuhan, konflik pertanahan yang bisa menjadi cerminan bahwa semangat kebersamaan dan kemajemukan telah memudar. Kondisi yang belum baik itu masih ditambah lagi dengan ketidakpastian jadwal pemilihan gubernur mendatang ini. Semua ini telah mendorong meningkatnya suhu perpolitikan Lampung. Dari kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan para kandidat gubernur itu tercermin bahwa mental elite politik kita masih seperti yang lama juga. Mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas dalam pertarungan politik. Ini semua merupakan kerawanan yang dalam momen tertentu, dapat berumah menjadi polistis, atau semata-mata social namun massal. Dengan karakter dan potensi konflik seperti tersebut di
atas, Lampung juga menampakkan hubungan antara elite politik local dengan massa politik mereka masing-masing. Majalah OPINI INDONESIA ingin membantu menjernihkan analisa kita mencermati situasi yang tidak baik ini. Namun, analisa yang kami sajikan dalam edisi-edisi kami bukanlah ramalan, dan apalagi resep yang bisa diterapkan begitu saja. OPINI INDONESIA berfungsi memberi anda lansekap situasi, sementara keputusan-keputusan strategis yang lebih spesifik berkaitan dengan bidang profesi individual, hanya anda sendirilah yang tahu. Spesifikasi pemberitaan itulah yang membuat berita-berita Opini Indonesia mendapat kunjungan ramai di Website : opiniindonesia.com. Dalam pembuatan berita, kami menghimpun pemikiran dari sejumlah pengamat dan pakar. Kami juga meminta bantuan telaah dari sejumlah pakar peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta. Mereka – yang untuk sementara ini namanya tidak kami sebutkan - memberikan gambaran tentang aneka peristiwa saat ini dan kecenderungannya ke depan. Untuk masalah hukum, teroris, narkoba, dan pertahanan keamanan (Hankam) OPINI Indonesia mendapat arahan Bapak Inspektur Jenderal (Purn) Sudirman Ail, mantan Kapolda Jawa Barat. Setelah pensiun dari Polri, beliau aktif sebagai konsultan di Jakarta. Kemudian, untuk masalah ideology, politik, ekonomi dan khusus untuk otonomi daerah, kami mendapat sumbangan pemikiran dari Dr.Nuril Hakim Yohansyah, seorang Pengamat Politik dan Ekonomi kritis. Kini dia juga aktif sebagai konsultan di Jakarta. Dia adalah alumni Lemhannas tahun 1998 yang lulus dengan cumlaude dan mendapat Piagam Wibawa Nugraha Saroja. Pemikiran pada pendukung penerbitan ini yang kritis selalu diarahkan untuk mengimplementasikan wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga menghubungi pakar psikologi social untuk melengkapi berita kami tentang kondisi masyarakat kita yang rentan konflik. Untuk memperkaya berita analisa tersebut secara rutin kami berdiskusi dengan sejumlah pelaku reformasi 1998 asal Lampung. Mereka itu antara lain, Raymond Sinaga Sinaga, Olisias Olisias, dan lainnya yang bersama ribuan mahasiswa berdemo menurunkan Soeharto pada gerakan reformasi lalu. Kumpulan dari pengamatan itulah yang kemudian dirangkum dan diedit oleh Redaktur Senior Opini Indonesia. Kami akui masih banyak kekurangan. Karena itu, kami selalu mengharapkan sumbangan pemikiran dari para akademisi dan politisi di Lampung. Terima kasih. OPINI INDONESIA 014
5
PEMILU
MUHAMMAD KETUA BAWASLU Bawaslu menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Episode ‘KPU vs Bawaslu’ Jelang Pemilu Perbedaan pendapat terus terjadi antara dua lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU dan Bawaslu, bahkan perang undang-undang dan peraturan pun terjadi, terutama dalam penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu 2014.
S
ejak ditetapkannya parpol peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kebanjiran laporan pengaduan dugaan pelanggaran selama proses verifikasi parpol. Sebanyak 13 dari 24 parpol yang gagal verifikasi mengajukan permohonan gugatan mereka karena tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014. Ke-13 parpol tersebut yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Karya Pakar Republik (Pakar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan Partai Kongres. Namun dari semua parpol tersebut hanya satu yang menurut Bawaslu dapat dikabulkan permohonannya, yaitu Partai Keadi-
6
OPINI INDONESIA 013
lan dan Persatuan Indonesia (PKPI), salah satu parpol peserta Pemilu 2009. “Bawaslu menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam pembacaan sidang keputusan, Selasa (5/2). Dalam keputusan sengketa Bawaslu Nomor Permohonan 012/SP-2/Set. Bawaslu tersebut, KPU dianggap tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam tahap verifikasi di sejumlah daerah terpencil. KPU dinilai tidak melakukan verifikasi factual hingga ke kecamatan yang secara geografis sulit dijangkau, antara lain di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. |Di Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, verifikasi factual tidak dilakukan secara maksimal karena kondisi geografis wilayah tersebut yang melalui perbukitan terjal dan jalan setapak. “Padahal, apabila melakukan verifikasi factual sampai kecamatan tersebut ten-
tu saja dapat memahami permasalahan geografis yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menghadirkan anggota PKP Indonesia yang berada di kecamatan tersebut tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan,” menurut putusan Bawaslu. Selain itu, terkait hal keterwakilan perempuan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah dianggap tidak harus dipenuhi di daerah, karena itu hanya bersifat wajib di tingkat pusat. “Berdasarkan penilaian Bawaslu, ditegaskan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif DPR, DPD, dan DPRD pasal 8 ayat 2 huruf (e), bahwa keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pisat, sedangkan klausa ‘memperhatikan’ keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat wajib,” tegas Bawaslu. Oleh karena itu, dalam Keputusan Sengketa, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. “Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini,” tambah Muhammad. PUTUSAN BAWASLU DITOLAK KPU pun tidak ingin menerima begitu saja menerima putusan Bawaslu, butuh
waktu hingga enam hari sejak pengeluaran putusan Bawaslu untuk mengambil sikap terkait keikutsertaan PKPI. “Kami menyepakati tidak dapat melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/ SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tersebut,” kata ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi sejumlah komisioner di kantor KPU Pusat, Senin 11/2. KPU berdalih bahwa Bawaslu telah melampaui wewenangnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dalam putusan itu. Dalam pasal 259 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa keputusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bawaslu tidak berhak menetapkan parpol sebagai peserta pemilu, karena itu adalah wewenang KPU. “Logika hukumnya peraturan KPU masih berlaku dan belum dibatalkan. Bagaimana mungkin dapat dilakukan koreksi terhadap hasil keputusan verifikasi factual tersebut,” tegas Komisioner KPU Bidang Hukum Ida |Budhiati. Menurut KPU ada beberapa hal yang bermasalah dalam pertimbangan hukum Bawaslu yang meminta KPU mengoreksi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Bawaslu tidak konsisten dalam memberikan penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh KPU selama proses persidangan ajudikasi. Di sejumlah kasus verifikasi daerah, KPU provinsi dijadikan sebagai alat bukti karena dianggap sebagai bagian dari KPU Pusat secara institusional. Namun di sejumlah kasus lain, KPU provinsi justru dinyatakan bersalah karena keterangannya selama persidangan dianggap tidak memiliki nilai pembuktian. Untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, keterangan KPU Provinsi dapat diterima dan menjadi alat bukti di Kabupaten Klaten. Tapi di Kabupaten Grobokan, keterangan KPU Provinsi tidak dapat diterima, dengan alasan KPU tidak mengalami, mendengar dan melihat sendiri proses verifikasi. “Jadi ada inkonsistensi Bawaslu dalam menilai keterangan KPU,” tandas Ida Budhiati. Selain itu, KPU menuding Bawaslu tidak berimbang dalam menggunakan alat bukti sebagai pertimbangan Putusan. Sejumlah alat bukti yang sudah diserahkan KPU tidak digunakan sebagai pertim-
bangan dalam Putusan Bawaslu. Sementara bukti yang tidak pernah dihadirkan PKPI, sebagai penggugat, selama persidangan justru dimasukkan dalam Putusan. “Padahal dalam bekerja Badan Pengawas
Pemilu juga harus transparan dan akuntabel sebagai ukuran profesionalisme yang dituntut oleh undang-undang,” menurut KPU. (*) FRANSISKA NINDITYA/ANT
STOP PERS
Bratasena Lampung Membara TULANGBAWANG TULANGBAWANG- Bentrok fisik dua kelompok petambak dan karyawan di Pertambakan Udang PT Central Pertiwi Bahari (CPB) di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang, Selasa malam lalu (12/3), mengakibatkan tiga orang meninggal, satu kritis dan 24 orang terluka. Informasi yang dihimpun Opini Indonesia menyebutkan korban meninggal: Suwandi alias Wawan (40) Karyawan Coldstorage, Edi Ardiansyah (26) karyawan Cold room, Sumanto (36) petambak plasma. Sementara yang kritis yang saat berita ini dibuat sudah menjalani perawatan di RSUAM Bandarlampung Joko (30) karyawan P2K. Selain itu korban yang luka ringan tercatat lebih 24 orang dan telah mendapat pengobatan di Pusat Kesehatan PT CPB. Saat ini kondisi sudah bisa dikuasai oleh ratusan aparat kemanan Polri dan TNI yang segera diterjunkan ke lokasi. Sebagaimana diberitakan pers, bentrok yang terjadi malam 12/3 itu, dipicu o-
leh sikap Cokro Edy Prayitno dan sejumlah rekannya dari kolompok petambak Forum Silaturahmi (Forsil) yang tidak bersedia diperiksa security perusahaan, ketika memasuki kompleks PT CPB. Saat itu mereka dalam perjalanan pulang dari bersilaturahmi di rumah Mubayin, di Kampung Pasiran, sehingga mereka kembali pulang ke rumah Mubayin. Mendengar berita itu, sejumlah petambak Forsil dari Kampung Adiwarna dan Kampung Mandiri berhimpun untuk menjemput Cokro dkk di Pasiran. Namun, perjalanan mereka dihadang oleh sejumlah petambak lainnya dari kelompok Pro-Kemitraan (P2K) dan sejumlah karyawan PT CPB sehingga terjadi cekcok mulut yang berlanjut bentrok. Tragedi yang memilukan ini sebetulnya merupakan klimaks dari permasalahan antara sejumlah petambak plasma dengan perusahaan inti (PT CPB) yang sudah terjadi sejak beberapa bulan sebelumnya.
Laporan selengkapnya masalah ini, akan kami himpun pada edisi mendatang. Terima kasih. OPINI INDONESIA 013
7
PEMILU
YUSRIL IHZA M K. MAJELIS SYURO PBB Yusril mengingatkan, ayat 11 dari pasal 269 UU Pemilu yang dengan tegas menyatakan bahwa KPU wajib mematuhi Putusan PT TUN atau Putusan MA dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari.
GAWAT, KPU DINILAI TIDAK PROFESIONAL
PT TUN Perintahkan PBB Ikut Pemilu 2014 Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Kamis lalu (8/3) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Keputusan KPU No. 5 tanggal 8 Januari 2013 tentang verifikasi factual dan menggantinya dengan keputusan baru yang memasukkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014 pastilah membuat proses tahapan Pemilu kelabakan.
S
ebabnya, karena keputusan KPU Nomor 5 tersebut juga berkaitan pula dengan sejumlah keputusan lainnya yang mengikut. Praktisi hukum, Jamaluddin Karim, mengatakan dengan keputusan tersebut semakin tampak jelas bahwa KPU tidak cermat dalam membuat aturan penyelenggaraan negara terutama dalam proses Pemilu mendatang. “Saya kira PT TUN dalam keputusan ini kan untuk pejabat negara dalam hal ini KPU. Hakim dalam putusannya ada melihat aspek norma dan azas yang dilakukan KPU dalam bekerja banyak melanggar norma-norma dan peraturan per UU an,” terang Jamaluddin. Dia juga mencatat, selain me-
8
OPINI INDONESIA 014
langgar banyak norma dan azas hukum, KPU juga diduga melanggar proses pemerintahan yang baik meliputi transparansi, profesionalisme, independen, kemandirian dan lainnya. LAKSANAKAN Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, KPU harus segera melaksanakan putusan PT TUN tersebut yakni merevisi Surat Keputusan KPU Nomor 5 tahun 2013 dan mencantumkan PBB sebagai partai yang lolos verifikasi dan berhak ikut Pemilu 2014. Yusril mengingatkan, ayat 11 dari pasal 269 UU Pemilu yang dengan tegas menyatakan bahwa KPU wajib mematuhi Putusan PT TUN atau Putusan MA dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. “Dalam waktu seminggu ini kita tunggu KPU untuk memasukkan perintah PT TUN yang mengabulkan seluruh gugatan PBB dan memerintahkan KPU untuk merevisi Surat Keputusan KPU Nomor 5 tahun 2013 dan mencantumkan PBB sebagai partai yang lolos verifikasi dan berhak ikut Pemilu 2014,” kata Yusril, di Jakarta, Kamis 8/3. Menurut Yusril, pasca putusan PT TUN itu, KPU tidak punya hak lagi mengajukan kasasi, sebab, pada pasal 269 dari UU Pemilu mengatur sengketa tata usaha negara pemilu sebagai sengketa TUN khusus, beda dengan sengketa biasa. “KPU jangan berdalih lagi, mau ajukan banding atau kasasi segala, sebab KPU tak berhak ajukan banding ke PT TUN dan otomatis tak berhak ajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kalau KPU macam-macam dan ajukan kasasi ke MA, pasti ditolah oleh MA. KPU bukan pihak yang dirugikan,” tegasnya. Dia menjelaskan alurnya bahwa bila KPU menyatakan sebuah parpol tak lolos verifikasi dan partai tersebut merasa dirugikan, maka pertama-tama partai itu mengajukan keberatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kalau keputusan Bawaslu menolak keberatan parpol itu, maka boleh mengajukan banding ke PT TUN. Kalau partai itu tidak puas juga, maka partai boleh ajukan kasasi ke MA. “KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu. Kalau parpol itu tidak lolos verifikasi, dibawa ke
Bawaslu dan kalau Bawaslu menolak, parpol itu bisa banding. Tapi kalau Bawaslu nyatakan bahwa parpol itu lolos, tidak mungkin KPU gugat Bawaslu ke Pengadilan. Itu suatu peraturan,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim PT TUN Jakarta, yang diketuai M.Arif Nurdu’a dengan anggota Santer Sitorus, Didik Andy Prastowo, dan panitera Catur Wahyu Widodo, membacakan keputusan perkara Nomor:12/G/2013/PT.TUN/Jkt yang amar keputusannya; ‘ Mewajibkan tergugat (KPU) untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 5 tanggal 8 Januari 2013 tentang verifikasi factual dan meminta KPU untuk menerbitkan Surat Keputusan baru dengan memasukkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014’. Saat pembacaan putusan tersebut hadir juga Ketua Umum PBB MS Kaban, Sekretaris Jenderal PBB BM.Wibowo, dan Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra yang bertindak sebagai pengacara PBB. “Majelis hakim PT TUN memerintahkan KPU membatalkan keputusannya yang tidak meloloskan PBB,” kata Sekretaris DPW PBB Jawa Timur, Rizal Aminuddin usai mengikuti pembacaan keputusan majelis hakim. Dia mengatakan, majelis hakim PT TUN memutuskan membatalkan Keputusan KPU bahwa PBB tidak memenuhi persyaratan dalam verifikasi lapangan di lima provinsi, yakni Keputusan KPU bahwa Pengurus PBB di Sumatera Barat tidak memenuhi 30 persen kuota perempuan di tingkat provinsi adalah tidak tepat, karena kuota itu hanya di tingkat pusat. Kemudian, Keputusan KPU bahwa kepengurusan PBB di Jawa Tengah tidak memenuhi persyaratan di delapan kabupaten, selanjutnya di Daerah Instimewa Yogyakarta tidak me-
menuhi persyaratan di dua kabupaten/kota, di Bali tidak memenuhi persyaratan di dua kabupaten/kota dan di Kalimantan Barat di tiga kabupaten kota adalah tidak benar “Majelis hakim memutuskan PBB memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2014,” katanya. MINTA WAKTU Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, untuk mensosialisasikan keputusan PT TUN tersebut, PBB melakukan silaturahmi dengan pengurus PBB tingkat provinsi, kabupaten/kota serta kader PBB di DPRD seluruh Indonesia. Dalam silaturahmi itu (8/3), kata Yusril Ihza, dijelaskan proses pendaftaran calon legislative sementara (DCS) yang saat ini sudah hampir rampung. “Meski kita berpekara, tapi proses pendaftaran caleg terus berjalan,” katanya. Terkait itu, Yusril meminta KPU
untuk memberi waktu yang cukup bagi PBB. “Tentunya, PBB tidak bisa disamakan dengan partai yang 10, yang sudah lebih dulu lolos. Jadi ada waktu khusus bagi PBB,” tegasnya. Dia juga memprediksi, bahwa menghadapi Pemilu 2014, PBB berpeluang sekali memperoleh suara signifikan. Pasalnya, publik sudah tahu bahwa partai ini adalah partai yang clean. “Sekarang ini, di tengah partaipartai itu mengalami problem internal masing-masing, rakyat sudah pusing. Partaipartai katanya terlibat korupsi. Saya akan sampaikan mana ada orang PBB yang dihukum karena korupsi. Insya Allah PBB mampu meraih suara signifikan. PBB itu betul-betul partai clean, makanya dia kecil terus, karena tak punya duit. Kalau punya duit, korupsi, jadi gede. Saya optimis lewati 3,5 persen,” katanya. RAYMOND
OPINI INDONESIA 014
9
DAERAH
ALZIER DIANIS T KETUA PARTAI GOLKAR
SJACHROEDIN ZP KETUA PARTAI PDI-P
Tidak ada kendala PDIP dan Golkar Berkoalisi Di tengah-tengah pers yang hampir “kehabisan” berita pilgub Lampung, yang sampai saat ini belum juga ada kejelasannya, muncul berita besar yang menggegerkan publik Lampung. Jumat 1 Maret lalu,
K
etua Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie dan Ketua PDIP yang juga Gubernur Lampung Sjachroedin ZP bertemu dan berpelukan. Keduanya tampak akrab dan menebar senyum dihadapan pers. Kalangan Pengamat dan Elite Politik tak bisa berspekulasi banyak tentang makna dari pertemuan mendadak tersebut. Tetapi, hampir semuanya berdecak kagum dan menyambut silaturahmi Alzier Dianis Thabranie (ADT) dan Sjachroedin ZP (SZP) itu sebagai sesuatu yang positif bagi perpolitikan Lampung ke depan. “Politik itu memang tidak harus selalu dengan kata-kata. Tetapi dari “bahasa tu-
10
OPINI INDONESIA 014
buhpun” bisa dimaknai sebagai sinyal rekonsiliasi. Kalau dari sisi keluarga, keduanya memang memiliki ikatan kekeluargaan dekat,” kata Pengamat Politik Nuril Hakim Yohansyah ketika diminta tanggapannya oleh Opini Indonesia. Nuril Hakim yang juga adalah Analis Kepala Majalah Opini Indonesia itu tidak menampik bahwa “aroma” politis dari pertemuan itu memang cukup kuat. “Tetapi, dalam politik itu semua bisa saja terjadi. Dunia politik harus selalu diupdating. Rekonsiliasi ataupun kompromi adalah hal biasa,” katanya. Menjawab pertanyaan apakah ada kemungkinannya Golkar dan PDIP berkoalisi menjelang Pilgub Lampung mendatang?
Nuril Hakim menilai peluang itu tetap ada. Pasalnya, katanya, antara Golkar dan PDIP banyak kesamaan platform, seperti partai yang terbuka bagi siapa saja yang berkomitmen kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, serta menghormati kemajemukan. “Banyaklah kesamaan. Jadi peluang koalisi cukup terbuka. Sepengetahuan saya, komunikasi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan petinggi PDIP berjalan bagus. Kita berharap yang bagus itu segera pula muncul pada tampilan Oedin dan Alzier,” katanya. Sinyal koalisi juga telah dikatakan Ketua PDIP Lampung Sjachroedin ZP dalam berbagai kesempatan. SZP mengatakan bahwa koalisi memang harus dilakukan, karena jumlah suara PDIP dan juga Golkar di DPRD Lampung tidak mencukupi untuk mengajukan calon sendiri. PDIP punya 11 kursi sementara Golkar 10 kursi. Padahal persyaratan mengajukan pasangan calon adalah 12 kursi. “Kalau partai tidak mau koalisi itu namanya bodoh. Semua bisa terjadi dalam politik. Tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Buktinya, di Banten, PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar. Jadi selama tujuannya untuk menang, bisa saja itu terjadi,” katanya. Ketua Golkar Lampung ADT juga bersuara serupa. Dia membenarkan bahwa Golkar terus melakukan komunikasi dengan partai lainnya termasuk dengan PDIP. “Memang masih dalam tahapan komunikasi. Jadi belum bisa dipastikan,” kata ADT menjawab Opini Indonesia. Terkait dengan figure yang akan dicalonkan, kedua pemimpin partai besar itu mengatakan sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. ADT sendiri yang sudah ditetapkan Rapimda Golkar Lampung sebagai calon gubernur (cagub) dari Golkar mengakui masih menunggu finalisasi dari DPP Partai Golkar. “Aspirasi daerah sudah ada. Saya percaya DPP Golkar tidak mempermainkan harapan ini,” katanya. ADT juga menyambut baik dorongan Keluarga besar NU Lampung agar dia mencalon gubernur. “Usaha kita lakukan, tetapi semua itu tergantung kepada keputusan YANG DI ATAS,” katanya. Kini publik menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Pertanyaan, apakah senyum kedua Ketua Partai Besar itu akan mengalami eskalasi signifikan dan menjadi kekuatan politik riil menghadapi Pilgub mendatang memang belum terjawab. Tetapi, rekonsilasi kedua tokoh semakin menggairahkan masyarakat Lampung dan menempatkan Pilgub mendatang sebagai suatu prioritas. RIMSON
Aburizal Bakrie
MENUJU RI 1
Pendukung ARB di Lampung Masih Labil Pengamat Politik di Lampung mencemati supporter (pendukung) Capres Aburizal Bakrie (ARB) di Lampung masih labil. Untuk mencapai target meraih 30 persen suara atau sekitar 1,7 juta pemilih, partai berlambang pohon beringin ini masih memerlukan kerja keras.
P
endapat sejumlah Pengamat Politik yang dirangkum Opini Indonesia mengatakan, peningkatan suara Golkar memang tidak harus identik dengan peningkatan dukungan kepada ARB. Penjelasannya, katanya, dapat ditemukan pada dua jenis dukungan politik, yaitu yang berasal dari pendukung (supporter) dan pemilih (vo-
ters). Dengan perkataan lain, masa pemilih tidak berarti selalu harus pendukung. Mereka hanya “mendukung” pada saat pemilu legislative (pileg), tetapi tidak semuanya menjadi pendukung ARB pada pemilu presiden (pilpres). “Saya kira ini juga sudah dipahami Tim Pemenangan Pemilu Golkar Lampung,” katanya. Dia menyebutkan stagnasi yang
terjadi pada penyelesaian Musdalub Golkar Lamsel 24/1 lalu bisa diambil sebagai contoh bahwa ternyata di Golkar jua ada “lubang” yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Bisa saja DPP Golkar menilai masalah ini sebagai masalah kecil. Namun, masalah kecil itu sudah memicu sepekulasi di masyarakat bahwa di Golkar ada konflik internal yang berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk memecah soliditas Golkar. Para fungsionaris DPP yang seharusnya meredam kemelut ini, nyatanya sebagiannya bahkan ikut memanasi. Meskipun, untuk Lampung, lembaga survei belum melakukan survei khusus terkait elektaOPINI INDONESIA 014
11
MENUJU RI 1 bilitas partai dan capresnya pada 2014, namun gambaran di publik mencerminkan bahwa secara umum dapat dikatakan dengan adanya “konflik” di internal Golkar tersebut cukup mempengaruhi juga soliditas pendukung (supporter) ARB di akar rumput. GOLKAR DAN ARB ? Di atas kertas, hasil survei sejumlah lembaga selalu menempatkan posisi Golkar sebagai yang terbesar. LEMBAGA survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) yang melakukan survei bulan Februari lalu, misalnya, menunjukkan elekatibilitas Golkar tetap tinggi mencapai 21 persen lebih. Untuk lengkapnya hasil survei SMRC itu adalah : Partai Golkar 21,3 persen, PDIP 18,2 persen, Demokrat 8,3 persen, Gerindra 7,2 persen dan PKB 5,6 persen. Sedangkan partai baru NasDem memperoleh 5,2 persen, PPP 4,1 persen, PKS 2,7 persen, PAN 1,5 persen dan partai lain 3,1 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan 21,4 persen. Demikian pula survei yang LSJ (Lembaga Survey Jakarta) pada 9-15 Februari yang dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sample 1.225 responden dengan margin error kurang lebih 2,8 persen, Partai Golkar 18,5%, PDI Perjuangan 16,5%, Gerindra 10,3%, Partai Demokrat 6,9%, Partai Hanura 5,8%, Partai NasDem 4,5%, PKS 2,6%, PAN 2,5%, PPP 2,4%,.PKB 1,8%, Tidak menentukan pilihan 28,2% Sementara itu, tingkat keterpilihan capres Golkar ARB ternyata tetap saja di bawah capaian Partai Golkar tersebut. Dalam beberapa survei ARB selalu di posisi ke empat di bawah Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri dan juga Jusuf Kalla. Bahkan ada juga survei posisi ARB di bawah Raja Dangdut Rhoma Irama. Gambaran inilah yang membuat galau Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar. “Apa lagi? Kok nggak naik, kenapa? Naik sebetulnya, cuma nggak signifikan. Maunya kita kan dari nomor 3 naik ke nomor 1, tapi ini masih di nomor 3 terus,” kata Akbar Tanjung, Ketua Wantim Golkar kepada DPP PG. Dia mengusulkan agar ada pemantauan perkembangan elektabilitas tersebut satu tahun setelah deklarasi pencapresan Ical 1 Juli 2012. “Dewan Pertimbangan menyarankan, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana kenaikan elektabilitas Partai Golkar dan calon presiden yang akan diusungnya .” katanya. Menurut Akbar, kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2014 seharusnya juga nanti akan menjadi kemenangan bagi calon yang diusung. “Kemenangan Partai Golkar mem-
12
OPINI INDONESIA 014
siko politik dengan mengubah sikap.
buat kita semakin yakin dan percaya diri bahwa capres Golkar dalam hal ini Aburizal Bakrie juga memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Jika elektabilitas tinggi, maka peluang untuk menang juga akan lebih tinggi,” katanya lagi. Pernyataan Wantim Golkar itu juga yang memancing sepekulasi publik bahwa jika tidak ada perbaikan elektabilitas ARB, bukan tidak mungkin pada menit-menit terakhir, Golkar bisa saja mengambil re-
KOMBINASI PASANGAN Para Pengamat Politik berpendapat, dalam Pemilu Eksekutif secara langsung seperti sudah dilakukan dua kali oleh bangsa ini, memang paling menentukan adalah citra atau image calon. Namun, demikian, kekuataan riil masih akan ditentukan oleh kombinas pasangan capres dan cawapres, Kombinasi ini, katanya, menentukan perolehan suara. Karena itu, isu tentang pasangan Presiden dan Wapres akan tetap menjadi pembicaraan yang menarik. Banyak yang percaya bahwa kombinasi pasangan yang ideal adalah berdasarkan basis etnis yakni etnis Jawa dan luar Jawa. Ini berarti bahwa jika figur calon RI-1 nya etnis luar Jawa maka sebaiknya Wapresnya etnis Jawa ataupun sebaliknya. Keyakinan akan kombinasi seperti itu memang bisa saja tidak tepat. Pada Pemilu eksekutif tahun 2009, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono (keduanya dari Jawa) meraih suara terbesar dalam satu putaran, setelah pada Pilpres 2004, Pasangan SBY – JK (Jusuf Kalla) yang merupakan kombinasi Jawa dan luar Jawa berhasil menang dalam dua putaran. DAVE
Surfing I Rekor Muri
OPINI INDONESIA 014
13
SURFING
W
alaupun kurang populer – dan ini mungkin karena kurang dipromosikan- pantai ini memiliki ombak yang sudah dikenal di kalangan peselancar. Bahkan ombak di Pantai Tanjung Setia tak jarang disejajarkan dengan ombak yang ada di Hawaii. Untuk berselancar, ada baiknya wisatawan datang pada bulan Juni hingga Agustus. Tak tanggung-tanggung ombak disini tingginya bisa mencapai tujuhmeter dengan panjang mencapai 200 meter. Sejumlah peselancar yang telah menjajal ‘gulungan’ ombak di sini mengatakan, tingkat ketinggian ombaknya masuk dalam nominasi ke-4 dunia.dimana gelombang ombaknya yang susul menyusul sampai 6 gelombang di belakangnya . Pantai berpasir putih Tanjung Setia akan menyapa turis dalam suasana ketenangan dan jauh dari hiruk pikuk suasana hiburan serta wisatawan. Berjalan menyelusuri pantai dengan turis-turis yang berselancar anda dibawa seakan menyatu dengan alam. Selain suasana alamnya yang masih alami, kesibukan di pantai ini pun belumlah seberapa. Demikian pula keramahan penduduknya membuat wisatawan mancanegara itu be-
14
OPINI INDONESIA 014
tah berlama-lama. Untuk saat ini beselancar di Tanjung Setia sudah menjadi favorit wisatawan mancanegara. Mereka datang dari berbagai negara seperti, Australia, Amerika, Inggris, Jerman dan lain-lainnya. Hampir rata rata dari peselancar itu pernah berselancar di Bali dan tempat lainnya. Dan, setelah mereka berselancar di pantai Tanjung Setia, mereka pun merasakan pengalaman tersendiri. “This is a good beach. Realy, I like surfing here. I see, this is beach, with the big wave, and I like stay here. Realy I never imagine, if the beach here is very beautiful, and than
Lampung people is very friendly.”he said that with giving his nice smile.” Setelah merasakan surfing di Tanjung Setia ini, sangat nyaman, dan merasa asyik, karena bila dibandingkan dengan surfing di Bali yang sudah mulai crowded, maka Nicky, yang berasal dari Australia ini merasa lebih suka berselancar di sini. Dia berjanji akan mengajak teman teman peselancarnya untuk berselancar di tempat yang indah ini, “This is The Hidden Paradise in West of Lampung, Lampung Province. They have to come and surfing here next time,” Nicky Said. Di tempat ini juga anda dapat bersampan sambil memancing Bagi yang suka memancing, Pantai Tanjung Setia pun dapat dijadikan tujuan. Pasalnya di lepas pantai ini terdapat berbagai jenis ikan yang dapat dipancing. Transportasi menuju Pantai Tanjung Setia yang terletak dipesisir Pantai Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung itu, tidaklah sulit. Dari Bandarlampung, ibukota Provinsi Lampung, pantai ini dapat ditempuh dalam 6-7 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan anda akan dimanjakan dengan pemandangan berupa keindahan Pegunungan Bukit Barisan. RIMSON/SUTARMAN
REKOR MURI
DII Gelorakan Semangat Kebersamaan ‘DAMAI ITU INDAH’ atau DII kembali tampak pada kegiatan Parade Budaya Nusantara Tahun 2013 yang digagas Komando Resimen (Korem) 43 Garuda Hitam (Gatam) bersama Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (Fokmal), Minggu 10 Maret lalu.
B
ertemakan ‘Dengan Semangat Bhineka Tunggal Ika Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia’ parade budaya itu diikuti oleh sejumlah kesenian Nusantara yang hidup dan berkembang di Provinsi Lampung. Yang juga menarik dari kegiatan Parade Budaya Nusantara Tahun 2013 itu adalah keberhasilan Korem 43 Gatam memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) terkait keberhasilan mereka membuat lontong terpanjang hingga saat ini. Lontong yang dibuat prajurit Korem 43 Gatam selama 3 hari 3 malam itu, panjangnya 240 meter, jauh lebih panjang dari yang pernah dibuat sebelumnya di Jakarta sepanjang 151 meter. “Lontong panjang ini diberi nama Cap Go Meh. Dibuat dari bahan beras sebanyak 1,5 ton dan kerosene 700 kilogram,” ujar Danrem 43 Gatam. Kolonel Alamsyah Tarmizi selaku inisiator kegiatan. Makanan Lontong panjang 240 meter tersebut, kemudian disantap bersama oleh masyarakat
yang hadir dalam acara di Lapangan Saburai, Bandarlampung itu. Pihak MURI mengatakan, lontong Korem 43 Gatam Lampung berhasil memecahkan rekor dan untuk saat ini, tercatat sebagai lontong terpanjang di Indonesia. Kolonel Amalsyah Tarmizi mengatakan, acara yang digelar itu sekaligus juga untuk memperingati Hari Raya Imlek dan menyambut Hari Raya Nyepi. “Semangat kebersamaan dan kegotongroyongan itu terus
kita gelorakan. Kita masyarakatkan slogan damai itu indah. Dan ini, bermakna bahwa dalam kehidupan ino kita perlu berbuat baik dan tulus. Ketulusan dan berbuat baik itulah yang menjadi modal kita membangun bangsa dan daerah ini,” ujar Danrem 43 Gatam, Kolonel Amalsyah Tarmizi saat berbincang dengan Opini Indonesia. DAMAI ITU INDAH Slogan ‘damai itu indah’ yang digelorakan pihak Korem 43 Gatam Lampung sejak tahun lalu, khususnya pasca terjadinya konflik social tahun lalu. kini semakin meresap di masyarakat luas. Masyarakat sepertinya disadarkan kembali bahwa dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, akan tercipta kehamonisan kehidupan masyarakat yang majemuk, dan selanjutnya menjadi penggerak membangun daerah. Sifat-sifat itu mulai menguat sebagaimana direkam Opini Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah dan Kecamatan Palas, Lampung Selatan, minggu lalu. “Kami tergugah dengan semboyan pak Danrem ‘DII’ dan memicu kami untuk menguatkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan kami,” ujar Ismail (45), Kepala Kampung Kotagajah Timur, Lampung Tengah, kepada Opini Indonesia. Ismail mengatakan, kini masyarakat di kampungnya di Dusun Sidorahayu I, Kampung Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah sedang bergotongroyong merehabilitasi Masjid A; Amin di dusun setempat. Menurut taksasi panitia pembangunan, kata Ismail, biaya untuk rehabilitasi dan perluasan masjid memerlukan sekitar Rp600 juta, dan semua itu ditanggung bersama oleh masyarakat (swadaya). Dia menjelaskan kampungnya Kotagajah Timur, terdiri dari 9 dusun, 36 RT dan berpenduduk 6.925 jiwa (1700 KK lebih). “Kami gembira dan berniat mengundang Bapak Amalsyah Tarmizi meninjau kam RUDI/RIM pung ini,” katanya.
Kepala Kampung Kotagajah Timur, Ismail, beserta istri. OPINI INDONESIA 014
15
Pramono Edi Wibowo
Bentrok I Korupsi I Narkoba
Bentrok TNI dan POLRI Kembali Terjadi Bentrok antara aparat TNI dan Polri pada Kamis pagi lalu (7/3) di Baturaja, Sumatera Selatan, adalah bagian dari rentetan panjang yang telah lama terjadi antara kedua lembaga tersebut.
S
ejak pemisahan Polri dari TNI/ABRI pada era Gus Dur 2001, konflik keduanya sudah sering terjadi baik dalam skala kecil ataupun besar. Yang seperti ini pulalah yang terjadi di Mapolres (Markas Polisi Resor) Ogan Komering Ulu (OKU), di Baturaja, Sumatera Selatan kamis lalu itu. Pagi itu, ketika anggota Polres OKU sedang apel pagi,
sekitar 95 anggota Batalyon Artleri Medan (Armed) 15 yang bermarkas di Martapura (dekat Baturaja) mendatangi Mapolres yang terletak di Jalan S.Parman Nomor 1 Baturaja. Mereka datang menggunakan puluhan sepeda motor dan beberapa truk.. Mulanya, mereka datang berunjuk rasa meminta penjelasan atas proses hukum terhadap Brigadir Wija-
ya, anggota Satlantas Polres OKU yang menembak tewas Pratu Heru Oktavianus anggota Yon Armed tanggal 27 Januari. Ternyata, penjelasan yang diberikan Pejabat Polres OKU tidak bisa menenangkan “kemarahan� rombongan ini. Rombongan ini kemudian, melakukan perusakan kantor Mapolres itu. Delapan puluh persen bangunan megah itu luluh lantak dilalap si jago merah. Ikut terbakar sekitar 70 kenderaan sepeda motor dan 4 buah mobil. Usai dari Mapolres, rombongan ini kemudian melanjutkan aksinya ke Mapolsek Martapura. Setidaknya ada 9 orang dirawat di rumah sakit akibat kejadian itu. Mereka OPINI INDONESIA 014
19
BENTROK
JEND. P. EDHIE W KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo, sangat menyesalkan peristiwa itu dan mengatakan akan memperbaiki Gedung Mapolres OKU yang terbakar tersebut. Hal ini dia sampaikan ketika bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyambut kedatangan Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusum
adalah 4 anggota Polres OKU, yakni Aiptu Barmawi, Briptu Berlin Mandela, Aipda M. Solahuddin dan Aiptu Hasibuan. Selanjutnya, Kapolsek Martapura Kompol Ridwan. Tiga anggota TNI yaitu Praka Hendra (35), anggota POM Koptu Kurniawan dan Kapten CPM Martin Nuri, Dansub Denpom Baturaja, mengalami leba,-leban dan seorang pegawai sipil, Edi Maryono (72) menderita luka bakar serius. Menurut salah seorang warga Baturaja, Fajar, puluhan anggota TNI itu mendatangi Mapolres sekitar pukul 8.00 pagi. Sempat terjadi keributan antara satu batalyon itu dengan petugas jaga. Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo, sangat menyesalkan peristiwa itu dan mengatakan akan memperbaiki Gedung Mapolres OKU yang terbakar tersebut. Hal ini dia sampaikan ketika bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyambut kedatangan Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu pagi (9/3). Timur Pradopo mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, karena itu dengan bantuan KASAD dan Gubernur Sumsel, Gedung Mapolres baru akan segera dibangun. Menurut dia, peristiwa itu karena kesalahpahaman dan pihaknya berjanji akan menyelidiki secepatnya. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Aliyus mengatakan, tin-
20
OPINI INDONESIA 014 013
dakan anarskis anggota Yon Armed itu masih terkait dengan peristiwa 27 Januari lalu. Persitiwa itu menurut versi polisi: Kala itu, sekitar pukul 00.30 Pratu Heru melanggar lalu lintas, Tetapi saat dihentikan, Pratu Heru yang saat itu tidak menggunakan seragam dinas malah kabur. Terjadilah kejarkejaran hingga akhirnya Brigadir Wijaya menembakkan senjatanya. “Saat ini yang bersangkutan (Brigadir Wijaya) ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses pidana. Berkas perkaranya juga telah rampung dan masuk tahap penyerahan tahap pertama ke Kejaksaan,” kata Suhardi kepada pers di Jakarta. BUDAYA KEKERASAN Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tamagola berpendapat bentrok yang melibatkan anggota Polri dan TNI seperti yang terjadi di OKU, Kamis lalu itu, akan terus berulang. Sebabnya, kata dia, sifat dasar TNI dan Polri memang bertempur, dimana masing-masing prajurit akan terus adu jago lapangan. “Dan masing-masing dari TNI dan Polri yaitu terutama dari Brimob itu mengklaim bahwa pihaknyalah yang paling jago,” ungkap Tamrin dalam: Polemik Sindo Radio Bertajuk : ‘Cerita lama Polisi dan Tentera’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 9/3. Thamrin mencontohkan, saat pembe-
basan Irian Barat 1960-an banyak anggota TNI-AD yang berkumpul di Morotai dan justru terlibat adu kuat dengan anggota Brimob di sana. Menarik dari semua pelajaran sejarah itu, sambung dia, komunitas macho yang mementingkan bahasa kejantanan itu berkembang di lapangan. Tamrin menilai bahasa macho memiliki arti merusak. Dan sayangnya budaya kekerasan tersebut justru dilembagakan. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy di Yogyakarta Jumat lalu (8/3) mengatakan, insiden penyerangan kantor Mapolres OKU itu disebabkan kurangnya komunikasi antara aparat negara tersebut. Dia menyatakan sangat menyayangkan peristiwa itu, karena insiden serupa sudah terjadi untuk kesekian kalinya dan penyebabnya hanya urusan lalu lintas. “Ini menandakan kurang terjadi komunikasi antara polisi sebagai penjaga keamanan dan TNI sebagai penjaga pertahanan di level bawah. Untuk level atas, kami yakin sudah tidak terjadi. Sebab Komisi III sudah sering melakukan rapat koordinasi dengan dua institusi ini, tapi di lapangan tidak dapat berjalan mulus,” kata Tjatur dikutip Antara. Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta hubungan TNI dan Polri segera diperbaiki. “Jika mencemati proses penyerangan, kita membandingkan insiden sebelum dan sesudahnya maka ada peningkatan kuantintas bentrokan hampir 300 persen. Ini harus segera diperbaiki,” katanya. Dia memperkirakan salah satu pemicu bentrokan adalah ketimpangan antara kedua institusi itu. Pada era Orde Baru menurut dia, TNI begitu dominan menangani keamanan masyarakat, namun pada era reformasi dominasinya beralih ke polisi. “Dominasi polisi ini ada efek negatifnya, seperti terungkapnya kasus korupsi pada simulator SIM di Polri,” katanya. Dia mengatakan polisi harus mengkoreksi dampak negatif yang dapat menimbulkan kecemburuan, lalu menimbulkan gesekan di lapangan. Namun pimpinan TNI juga harus menghukum berat anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan. POLRI MANDIRI DAN SIPIL Opini Indonesia merekam, berbagai problem dan konsekwensi menghadang kepolisian yang mandiri. Hubungan yang lebih harmonis pada tingkat perwira ke atas, tidak terjadi bagi tingkat di bawahnya. Publik melihat dengan pemisahan Polri dari TNI, anggaran kepolisian bertambah cukup besar. Demikian pula, untuk pembanguan polisi yang sipil, Polri juga mendapat bantuan luar negeri. Diakui atau tidak, kondisi ini menimbulkan rasa iri sebagian kalangan
TNI. Belum lagi pembatasan sumber-sumber di luar anggaran. Politik juga setidaknya telah membatasi peran militer dalam bidang-bidang keamanan, sehingga menyulitkan personal TNI terlibat langsung dalam aktivitas bisnis, seperti hiburan malam. Sumber ekstra ini kemudian bergeser semakin dikuasai polisi. Akbatnya banyak kasus bentrokan di lapangan yang melibatkan anggota TNI dan Polri yang asalnya dari perebutan sumber-sumber ekonomi seperti itu. “Ladang basah” militer diambil Polri. Dimensi publik yang penting lainnya adalah karena banyak juga polisi yang belum siap dengan peran baru mereka, dan bahkan memanfaatkan peran baru itu mencari keuntungan. Berbagai kasus yang melibatkan kebrutalan polisi, mulai dari penanganan unjuk rasa secara koersif P. ANUNG sampai kasus penembakan terha- WAKIL KETUA DPR dap pelanggar lalulintas seperti yang terjadi 27 Januari lalu di Baturaja (OKU) dinilai publik sebagai “polisi yang belum berubah”. Masyarakat umum memang menyoroti apakah perilaku polisi sudah berubah.
Tetapi sesungguhnya yang paling menyoroti itu justru TNI. Semakin banyak kasus yang menunjukkan ketidaksiapan Polri yang mandiri dan sipil, maka semakin terbukti pula keyakinan TNI bahwa polisi memang “belum siap” untuk memainkan peran keamanan secara sendirian. Secara bersamaan, batas kewenangan yang masing tumpah tindih (overlapping) antara TNI dan Polri. Contoh konkrit adalah apa yang dinamakan BKO (Bawah Kendali Operasi), yaitu tugas-tugas kepolisian yang masih memerlukan tentara. BKO berada pada wilayah abu-abu (grey areas) dari kedua institusi tersebut. Masalahnya kemu-
dian semakin bertambah, karena Polri menjadi sebuah institusi baru, tetapi masih didekati dengan persoalan lama. Polisi, masih terbiasa dengan struktur dan kultur komando. Di dalam militer mata rantai komando itu membuat tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan atasan atau komandan. Dengan demikian “tidak ada anak buah yang salah”. Sebaliknya, polisi memegang prinsip diskresi. Setiap polisi memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan sendiri, dan baru kemudian dia harus mempertanggungjawabkan keputusan itu kepada atasannya. REDAKSI OI
OPINI INDONESIA 014
21
KORUPSI STRATEGIC REVIEW
YENTI G. AHLI HUKUM PIDANA Jika KPK professional, maka KPK memeriksa Anas Urbaningrum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menunda-nundanya
Publik Minta KPK Segera Periksa Anas Ahli Hukum Pidana, Yenti Ganarsih, mendesak KPK segera memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
S
ikap KPK menunda-nunda pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum akan mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK,” kata Ganarsih pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu lalu |(6/3|). Dia juga menilai Anas dan orang-orang sekitarnya yang terus membuat pernyataan-pernyataan di media massa sehingga mempengaruhi opini publik, membuat persoalan dugaan korupsi yang dihadapinya menjadi bias. “Jika KPK professional, maka KPK memeriksa Anas Urbaningrum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menunda-nundanya,” katanya. “Jika proses hokum terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terus ditunda-tunda, dikhawatirkan barang bukti dugaan korupsi bisa dihilangkan atau dipindahnamakan,” tambah dia. Wakil Ketua DPD La Ode Ida menghimbau Presiden SBY mendesak KPK segera memproses hukum terhadap orang-orang di lingkungan pemerintahan dan elite Partai demokrat yang terindikasi korupsi. Semen-
22
OPINI INDONESIA 014
tara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhi M. Massardi, mengatakan setelah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan kasus Hambalang, KPK menghadapi badai opini publik . Hasil sementara pemeriksaan saksi-saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada dugaan bahwa Anas Urbaningrum- mantan Ketua Umum Partai Demokrat- itu telah terlibat dalam proyek Sport Centre Hambalang sejak awal. Tanggal 27 Feberuari lalu, misalnya, KPK memeriksa Ignatius Mulyono, legislator dari Fraksi PD di DPR RI. Usai pemeriksaan Ignatius mengatakan, pada akhir 2009 lalu, dirinya pernah diminta Anas untuk menanyakan sertifikat tanah Hambalang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterangan Ignatius ini sangat berbeda dengan pernyataan Anas yang terus-terusan membantah turut campur dalam proyek itu. “Pak Anas yang menyuruh. Soal masalah tanggapan yang disampaikan Pak Anas itu, ya silahkan saja. Saya memang tidak diperintah, saya dimintai tolong,” kata anggota
Komisi II DPR itu kepada pers usai menjalani pemeriksaan KPK. Ignatius mengatakan, atas permintaan Anas itulah maka dia mencoba menghubungi Kepala BPN saat itu, Joyo Winoto. Namun, karena tidak berhasil, kemudian dia menelepon Sekretaris Utama (Sestama) BPN Managam Manurung. “Setelah masalah lahan Hambalang selesai, selang beberapa waktu, ia ditelepon Managam untuk mengambil surat,” jelasnya. Ignatius lantas menyerahkan surat itu ke Bendahara Partai Demokrat kala itu, M.Nazaruddin. Dia mengatakan, saat mengambil surat ke BPN itu, dia tidak mendapatkan surat kuasa dari Kemenpora. “Kan saya hanya disuruh mengambil oleh Sestama. Bagaimana saya mendapatkan surat kuasa?” ujar Ignatius menjawab pers. Selain Ignatius, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya untuk Anas. Mereka adalah Nurachmad Rusdam, sopir Anas dan Frans Guna Wijaya dari swasta. KPK menduga Anas terseret dugaan penerimaan gratifikasi berupa Toyota Harier yang dananya diduga terkait dengan proyek Hambalang. Mobil itu dibeli atas perintah bos Permai Grup M. Nazaruddin dengan membebankan pembelian kepada salah satu anak usahanya PT Pacific Putra Metropolitan. Dana pembelian mobil itu diduga berasal dari sejumlah sumber, terma-
suk PT Adikarya Tbk, perusahaan negara yang memenangi tender proyek Hambalang. Mobil itu dibeli dari diler PT Duta Motor, Pecenongan, Jakarta Pusat, pada 12 September 2009, dengan nilai pembelian Rp670 juta. Pembelian dilakukan dengan cek Bank Mandiri senilai Rp520 juta dan sisanya dilunasi dengan tunai. Anas menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2009-26 Juli 2010. Meskipun pembelian mobil dilakukan sebelum dia menjadi anggota DPR, tetapi KPK yakin penyerahan mobil dilakukan ketika Anas sudah menjadi legislator di Senayan. “Konstruksinya, dia penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian atau janji terkait dengan kewenangannya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, beberapa waktu lalu. KPK juga menegaskan tak hanya mengusut gratifi-
kasi berupa mobil itu saja, tetapi juga tengah menelisik dugaan pemberian hadiah dalam bentuk lain. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Anas diduga telah melanggar tindak pidana korupsi dalam kaitannya sebagai anggota DPR RI. Anas dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang itu, menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak. Sementara ini indikasi kerugian negara per 30 Oktober 2012 mencapai Rp243,66 miliar.
Untuk memperluas jangkauan penyidikan, KPK mengembangkan kasus Anas Urbanigrum tersebut dengan pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). |Johan Budi, beberapa waktu lalu mengatakan, pengenaan TPPU bisa dilakukan apabila KPK menemukan bukti awal yang bisa disimpulkan mengenai pasal tersebut. “Saat ini KPK sedang mendalami dan mengembangkan proses penyidikan kasus tersebut.Hal itu termasuk penelusuran asset yang dimiliki Anas. Penelusuran Aset sedang dilakukan, dan rekening AU belum diblokir,” ujarnya. Johan mengatakan KPK sudah mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri apakah ada aliran dana yang mencurigakan di rekening Anas. DAVE/DBS
Nasib Jembatan Selat Sunda Belum Jelas
M
eskipun Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan sudah bertemu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan membicarakan program Jembatan Selat Sunda (JSS) tetapi kejelasan nasib jembatan tepanjang di dunia itu menjadi semakin tak jelas. Dikutip pers, Minggu lalu, Djoko hanya mengatakan sudah membicarakan masalah ini dengan Hatta, tetapi, katanya, mereka berdua bersepakat bahwa hasil pertemuan itu belum bisa diungkapkan ke publik. “Jadi masih rahasia.. saya tidak akan bicara apapun,” katanya. Meski demikian, sebagai Ketua Harian Dewan Pengawas Program JSS dia menjelaskan telah menyiapkan tiga rekomendasi kepada Menko Prekonomian. Ketiga rekomendasi itu adalah: pertama, studi
kelayakan dikerjakan pihak swasta sebagaimana amanat Perpres. Jika opsi ini dipilih maka studi kelayakan akan digarap oleh PT Graha Banten Lampung Persada (PT GBLS). Kedua, studi kelayakan dilakukan oleh pihak pemerintah, sesuai saran Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Opsi ini demi mencegah penyelewengan proyek semenjak masa perencanaan. Ketiga, studi kelayakan dikerjakan bersama antara pemerintah dan swasta. Opsi ketiga ini adalah gabungan dari opsi pertama dan kedua. Untuk disegarkan kembali bahwa nasib JSS semakin tidak jelas setelah pemerintah pada 2 Desember 2011 menerbitkan Peraturan Peresiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangkan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat
Sunda (KSISS). Pada Perpres Nomor 86 itu, PT GBLS diberikan kepercayaan sebagai pemrakarsa yang harus menyelesaikan dan membiayai penyiapan proyek, yakni feasibility study dan basic design. Perpres itu terbit sebagai respons pemerintah atas hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda terhadap pra-studi kelayakan yang dilakukan PT GBLS. Tim ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009. Tidak main-main, untuk mendorong pembangunan Jembatan Selat Sunda yang estimasi awalnya menelan skitar Rp100 triliun tetapi terus membengkak menjadi sekitar Rp200 triliun, Presiden telah membentuk tim tujuh yang terdiri dari tujuh menteri yaitu: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Bappenas Armida S. Alisyahbana, Menkumham Amir Syamsuddin, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun, semenjak dibentuk pada awal Juli 2012 lalu, tim tujuh belum juga menyatakan secara resmi kesepakatan yang mereka buat. Awal Februari lalu, Chairman Grup Artha Graha, Tommy Winata, minta pemerintah jangan mengambangkan proyek JSS dan segera membuat keputusan. Tommy khawatir dengan berlarut-larutnya permasalahan ini, investor yang semula berminat bisa mengundur DAVE kan diri. OPINI INDONESIA 014
23
NARKOBA
A. YUSUF WAKIL KETUA KOMISI III Dia juga meminta BNN menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai kasus Raffi
Jumlah Konsumen Narkoba Terus Meningkat Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf memandang anggaran pencegahan dan penindakan penggunaan narkoba perlu diperbesar. “Bahaya narkoba ini sangat besar. Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5 juta orang, mayoritas anak-anak.
J
umlah kerugian secara material mencapai Rp48 trliun per tahun. Jadi, wajar jika anggaran pemberantasannya dinaikkan,” ujar Almmuzamil kepada pers di Jakarta, Rabu (6/3) lalu. Untuk itu, dia meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerakkan lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi memberantas penyalahgunaan narkoba, baik di lembaga eksekutif, legislative maupun judikatif. “BNN harusnya melibatkan organisasi masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, dan elemen masyarakat lainnya,” katanya. Menurut Almmuzamil ekskalasi ancaman bahaya narkoba ini harus menjadi gerakan pemberantasan secara nasional dan massif. Dia juga mengatakan bahwa Komisi III DPR dalam waktu dekat akan memanggil
24
OPINI INDONESIA 014
BNN terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh Pengacara Raffi Ahmad, Hotma Sitompul, yang menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Raffi Ahmad melanggar hukum dan telah merugikan kliennya. “Kami sudah mendengarkan pengaduan dari pengacara dan keluarga Raffi. Agar berimbang, kami merasa perlu meminta klarifikasi pihak BNN,” katanya. Dia juga meminta BNN menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai kasus Raffi tersebut. Sementara itu, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), Sambudiyono, memperkirakaan pengguna narkoba di Indonesia bakal mencapai 5,1 juta orang pada tahun 2015, apabila tidak ada kesungguhan dari semua pihak untuk mencegahnya. “Narkoba lebih jahat dari terorisme, karena korban ini berkelanjutan
dan jarang diketahui,” kata Sambudiyono pada Raker Pemberdayaan Alternatif untuk Memerangi Narkoba, di Pekan Baru, Riau sehari sebelumnya (Selasa 5/1) Dia mengatakan, hasil penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) periode 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,2 persen atau setara dengan 3,8-4,2 juta orang. Angka tersebut di bawah proyeksi angka prevalensi internasional sebesar 2,32 persen, namun naik dibandingkan angka prevalensi di Indonesia tahun 2008 yang mencapai 0,21 persen. Dalam penelitian itu bisa diketahui bahwa tingkat prevalensi pada 2015 akan mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,1 juta orang, apabila tidak dilakukan upaya kuat dari semua pihak untuk memerangi narkoba di Tanah Air. “Kalau kita bersatu, saya yakin tidak akan mencapai 2,8 persen itu,” katanya. Ia mengatakan peredaran narkoba kini makin canggih dan melibatkan banyak uang yang juga melibatkan jaringan lintas negara. Jaringan narkoba tersebut bahkan secara intensif terus melakukan propaganda untuk memuluskan kejahatan mereka di tengah masyarakat. Sedangkan ia menilai kepedulian masyarakat terhadap narkoba relatif rendah sehingga peran pemerintah bersama penegak hukum tidak sebanding dengan laju penyebaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional. “Orang kaya, miskin, hakim sampai artis bisa terkena narkoba,” katanya. SANTI / DBS
Uang
CPO I Perkebunan
Perdagangan Lampung Surplus 112,5 juta Dolar Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, transaksi perdagangan luar negeri Lampung selama bulan Januari 2013 mencatat surplus sebesar 112,5 juta dolar AS.
B
an diharapkan ke depan ini surplus tersebut akan meningkat lagi, bersamaan dengan meningkatnya volume dan jenis komoditas yang masuk ke pasar mencanegara. Angka-angka yang dihimpun BPS menunjukkan selama Januari 2013 tersebut nilai ekspor Lampung sebesar 355,4 juta dolar AS, sementara impor sebesar 242,9 juta dolar AS. Negara-negara tujuan ekspor antara lain India (55,2 juta dolar),
Belanda (52 juta dolar), Italia (46,8 juta dolar), Cina (38,4 juta dolar), dan Taiwan (31,7 juta dolar). Sementara untuk impor tercatat negara-negara pemasok produk ke Lampung adalah Uni Emirat Arab (69,7 juta dolar), Qatar (45 juta dolar), Singapura (41,3 juta dolar), Brasil (24,2 juta dolar), dan Cina (14,8 juta dolar). Dari data-data yang dirilis BPS Lampung, menunjukkan bahwa ekspor CPO
masih tetap memberikan kontribusi terbesar. Pada Januari 2013 tersebut, nilai ekspor CPO mencapai 50,9 persen dari total ekspor Lampung yaitu sebesar 181,2 juta dolar AS. Dibandingkan dengan bulan Desember 2012 sebesar 90,5 juta dolar AS, maka nilai ekspor CPO pada bulan Januari 2013 mengalami peningkatan dua kali lipat. Selain CPO empat komoditas lainnya yang tetap menjadi andalan ekspor adalah golongan kopi dan rempah-rempah yang menyumbang 13,96 persen (49,6 juta dolar), bubur kayu (pulp) sebesar 4,1 persen (17,2 juta dolar), golongan ikan dan udang 3,94 persen (14 juta dolar), dan karet/barang dari karet sebesar 3,02 persen (10,7 juta dolar). Sementara itu untuk impor, tercatat lima golongan utama, yaitu: gula dan kembang gula 10,06 persen ( 24,4 juta dolar), pupuk 4,88 persen (11,9 juta) mesin dan pesawat mekanik 4,81 persen (11,7 dolar), gandum-ganduman 3,37 persen (8,2 juta dolar), dan ampas industri makanan 2,46 persen (5 juta dolar). „ RIMSON OPINI INDONESIA 014
25
CPO
Bea Keluar CPO Indonesia Terlalu Tinggi Kalangan persawitan nasional menilai bea keluar CPO Indnesia masih sangat terlalu tinggi, sehingga tidak mampu bersaing di pasar global. Terkait kondisi itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kepada pemerintah agar bea keluar diturunkan seperti di Malaysia.
P
asalnya, dengan bea keluar yang cukup tinggi sekarang ini, katanya, CPO Indonesia sulit bersaing dengan CPO Malaysia karena harganya lebih murah. “Tetapi permintaan kami itu tidak direspons. Pemerintah tetap menggunakan sistim bea keluar progresif berdasarkan harga acuan,” katanya. Untuk diketahui, kenaikan harga CPO sekarang ini dilandasi perkiraan bahwa datangnya musim penghujan bisa menyebabkan banjir di sejumlah sentra perkebunan sawit di Malaysia yang berdampak akan berkurangmya produksi CPO dan harga naik. Selain itu kebijakan Pemerintah Malaysia menurunkan bea keluar CPO hingga nol persen pada bulan Januari dan Febrauri 2013 juga mendongkrak harga sawit di sana. Pada bulan Maret ini, Pemerintah Malaysia mulai menerapkan bea keluar CPO sebesar 4 persen. Berbeda dengan Malaysia yang menetapkan bea keluat dengan angka kecil, Pemerintah Indonesia di bulan Maret menetapkan bea keluar sebesar 10,5 per-
26
OPINI INDONESIA 014 013
sen. Angka itu lebih tinggi dari bulan Februari sebesar 9 persen. Terkait dengan masalah bea keluar ini, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemerintah tetap akan konsisten dengan kebijakannya dan tidak akan mencontoh Malaysia. Dia mengatakan, penetapan bea keluar sebesar itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir CPO. “Hilirisasi CPO di dalam negeri terus mengalami peningkatan, dan itu tergambar dari perubahan komposisi ekspor,” katanya. Dia menjelaskan dalam kurun Januari-Oktober 2012 pangsa volume ekspor CPO mencapai 33,8 persen dan produk turunan CPO sebesar 66,22 persen. Sementara pangsa nilai ekspor CPO sebesar 33,2 persen dan pangsa nilai produk turunan CPO 66,8 persen. HARGA TBS MULAI NAIK Di Lampung kenaikan harga tandan buah segar kelapa sawit (TBS) disambut penuh harapan. Bulan Maret 2013 ini harga TBS
sudah mencapai Rp1.300 per kilogram, naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Kenaikan harga TBS membuat pekebun sawit bersemangat kembali. Edhi Purwanto misalnya, salah seorang pekebun sawit di Tulangbawang Barat mengatakan keadaan harga sudah jauh lebih baik dibandingkan November tahun lalu yang sempat anjlok habis-habisan ke tingkat Rp350-Rp400 per kilogram. Bulan Januari 2013 harga bergerak di sekitar Rp650 per kilogram dan itu terus menaik dan bulan Maret ini sudah mencatat Rp1.300 per kilogram. Edhi Purwanto mengakui dengan tingkat harga sekarang ini, para petani wait sudah bisa sedikit bernafas. “Masih ada sisa sesudah dikurangi biaya pembelian pupuk (pupuk kima), upah petik sampai ongkos angkut,” katanya. Hal serupa juga dikatakan oleh Narsim, pekebun sawit dari Lampung Tengah. Dengan perhitungan produksi per bulannya sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar, petani masih mengantongi sekitar Rp800 ribu rupiah. “Bisalah untuk Bantu-bantu kehidupan sehari-hari,” kata Narsim yang mengaku memiliki tanaman sawit dua hektar. Tetapi, katanya, harga sebesar itu belumlah boleh disebutkan untung, sebab jika biaya pemeliharaan tanaman dan pengadaan pupuk kandang dimasukkan dalam komponen biaya produksi, maka perolehannya bahkan bisa minus. “Sekarang ini, hampir semua pekebun mengerjakan sendiri pemeliharaan kebunnya dan demikian pula pengadaan pupuk kandang yang memang sangat dibutuhkan,” katanya. Menurut dia, harga yang ideal itu adalah berkisar di Rp1.500 per kilogram sehingga para pekebun bisa mendapatkan penghasilan lebih (untung). Meskipun usaha tanaman sawit sering tersanjung fluktuasi harga, namun minat masyarakat menanam sawit tetap cukup tinggi. Saat ini, luas kebun sawit di Provinsi Lampung mencapai 105 ribu hectare. Dari luasan itu, sekitar 80 ribu hektar lebih merupakan perkebunan rakyat dengan produksi mencapai 162.953 ton per tahun. Produksi sebesar itu diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil) oleh sejumlah pabrik di Lampung dan di Sumatera Selatan. Pada musim panen raya (panen baik) hasil perkebunan rakyat itu kerap mengalami kesulitan pemasaran karena keterbatasan kapasitas pabrik CPO yang ada. Akibatnya, harga turun. Pemerintah Provinsi Lampung memang memang berencana menambah pabrik baru di sentra produksi sawit di Lampung, tetapi sampai saat ini belum terlihat ada investor yang berminat. FAJROEL
PERKEBUNAN
PERKEMBANGAN LADA LAMPUNG
Hidup Segan Mati Tak Mau Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan Prov. Lampung untuk yang kesekian kalinya memaparkan lagi rencananya meningkatkan produksi lada Lampung yang keadaanya belum menggembirakan.
T
ahun ini, tingkat produktivitas lada Lampung masih berkutat di angka 500 kilogram per hektare. Dengan areal tanaman pada tahun 2011 seluas 63 ribu hectare lebih, produksi lada hanya mencapai sekitar 29 ribu ton lebih. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan tanaman rempah yang telah mempopulerkan nama Lampung ke pasar mancanegara sejak zaman kolonial dulu (disebut Lampung Blacpepper) bisa diibaratkan sebagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Pasalnya, produksi dan produktivitas tanaman lada terus turun, baik itu karena serangan hama dan penyakit, banyak tanaman yang tidak menghasilkan karena sudah tua, pengaruh perubahan iklim, serta keterbatasan petani melaksanakan teknis budidaya dan panen yang baik. Sebetulnya, kondisi perladaan yang kurang menggembirakan itu tidak hanya dialami Lampung, tetapi juga terjadi di daerah lain yang selama ini menjadi sentra tanaman lada seperti Bangka dan Kalimantan.
Secara nasional untuk tahun 2011 lalu produksi lada Indonesia diperkirakan hanya sekitar 30 ribu ton, turun 40 persen dari produksi 2010 yang mencapai 59 ribu ton. Jumlah sebesar itu pun sebagian besar dihasilkan dari Provinsi Lampung. Karena itu, sedikit saja ada pergerakan produksi di Lampung, maka dampaknya segera terasa secara nasional. Gambaran perladaan yang belum menggembirakan itulah yang disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Sutono, kepada pers 27 Februari lalu di Ruang Pers Dinas Kominfo Provinsi Lampung Telukbetung. Sutono mengatakan, sejak tahun 1970-an produksi lada dari Lampung terus mengalami kemerosotan. “Pada tahun 70-an, produksi mencapai 50 ribu ton, tapi sesudah itu terus menurun dan tahun 2011 lalu tercatat hanya sekitar 29 ribu ton lebih,” katanya. Penurunan produksi lada itu, kata Sutono, disebabkan sejumlah factor, antara lain jumlah tanaman yang menghasilkan per setiap hektarenya saat ini hanya sekitar 400
batang saja. Padahal idealnya, setiap hectare bisa diisi dengan 1.500 batang. Kemudian, sebagian dari tanaman yang ada itu juga sudah berumur tua sehingga produksinya sedikit. Permasalahan lainnya yang juga belum bisa diatasi adalah serangan penyakit busuk pangkal batang. “Masalah-masalah tersebutlah yang membuat produksi lada kita terus menurun,” kata Kepala Dinas Perkebunan Lampung lagi memberi gambaran bahwa ternyata masalah klasik itu sampai saat ini belum bisa dituntaskan Dinas Perkebunan. Menurut perkiraan Dinas Perkebunan, tingkat produktivitas tanaman lada Lampung saat ini hanya sekitar 466 kg perhektarenya. Jauh lebih rendah dari produktivitas negara tetangga seperti Vietnam, yang sudah mencapai di atas 2.000 kilogram per hectare. Dia mengatakan, langkah-langkah untuk perbaikan memang terus dilakukan. Namun diakuinya, kemampuan daerah untuk menanganinya sangat terbatas. “Perlu bantuan pemerintah pusat sehingga program revitalisasi, peremajaan dan pengendalian hama dapat berjalan baik,” tambahnya. Menurut Sutono, kunci semua itu adalah adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sentra lada. . Sementara itu, sejumlah pedagang dan eksportir lada di Telukbetung mengatakan belum bisa memprediksi nasib perkebunan lada Lampung ke depan. .”Belum ada perkembangan yang menggembirakan. Semua masih berjalan tertatih-tatih,” ujar Supriyono salah seorang petugas pembelian sebuah perusahaan eksportir lada di Telukbetung yang ditemui di Kantor AELI Lampung (Asosiasi Eksportir Lada Indonesia ) kemarin. Dia mengatakan sepengetahuannya belum ada terlihat terobosan signifikan untuk kembali menggairahkan pekebun lada seperti masa dulu.” Kalau beritanya mah, rencananya terus ada. Tapi implementasinya di lapangan tak banyak perubahan,” katanya. Sentra tanaman lada di Lampung terdapat di Kabupaten di Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Barat. RIMSON
OPINI INDONESIA 014
27
30
OPINI INDONESIA 013