Majalah KKL by Ronaldo Dwi Putro

Pengalaman praktik kuliah kerja lapangan kemudian disajikan dalam majalah sebagai pelengkap atas proses penguasaan skill kerja hukum. Adanya majalah juga sekaligus sebagai bukti tentang pelaksanaan kuliah kerja lapan gan oleh para mahasiswa selama Semester An tara Tahun 2022. Apresiasi atas kreativitas para peserta KKL yang mampu membuat narasi ru brik majalah menjadi bacaan yang khas gaya mahasiswa. Terimakasih juga untuk Laborato rium Hukum yang telah membina mahasiswa dan mendorong terwujudnya majalah ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan KKL. Semoga majalah KKL menjadi inovasi yang konsisten dalam produksinya dan menjadi bacaan yang edukatif bagi pembacanya.

Assalamualaikum wr. wb

2 photo by fh.unsri.ac.id

Lembaga pendidikan hukum harus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan lapangan kerja yang berkem-bang di masyarakat. Oleh karena itu kurikulum Fakultas Hukum memuat mata kuliah dengan nama Kuliah Kerja Lapa ngan (KKL) yang dapat membekali kompetensi skill kerja hukum bagi mahasiswa. Lulusan yang memiliki kompetensi skill kerja hukum dapat beradaptasi terhadap tantangan persaingan kerja dan sekaligus penyelesaian masalahnya. Model KKL yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu pada sejumlah instansi menjadi keunggulan penyelenggaraannya. Keunggulan tersebut dibuktikan dengan sebaran kompe tensi skill kerja hukum dalam berbagai profesi yang variatif, sehingga para peserta KKL memili ki kompetensi yang representatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan lapangan kerja.

Assalamualaikum wr. wb. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan mata kuliah praktik yang sangat berpengaruh ter hadap kompetensi psikomotorik (skill) para mahasiswa hukum. Oleh karena itu Laborato rium Hukum selalu mengembangkan metode penguatan skill untuk memastikan kuali tas pelaksanaan KKL. Pengembangan metode mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan KKL, peningkatan potensi mahasiswa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan KKL. Pada masa KKL Semester Antara Tahun 2022 tetap dikembangkan metode pertanggungjawaban pelaksanaan KKL berupa penerbitan majalah Adanya majalah dapat diketahui proses ses ungguhnya dari aktivitas peserta KKL. Hal ini karena kewajiban adanya rubrik yang memuat deskripsi instansi KKL, penguasaan skill ker ja hukum dalam suatu profesi, pengalaman keberhasilan tokoh pada suatu profesi hu kum, dan artikel tentang permasalahan hukum yang relevan dengan instansi KKL. Penerbi tan majalah oleh peserta KKL dibagi berdasar kan klaster profesi hukum. Pembagian klaster tersebut berpengaruh terhadap narasi yang spesifik dari tiap profesi hukum sehingga pe nerbitan majalah memiliki variasi dan ulasan yang lebih mendalam dari tiap profesi hukum. Selain itu penyajian dari tim editor yang kreat if dan variatif menjadikan majalah KKL men jadi bacaan yang menarik bagi pembacanya.

Majalah ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada situ asi pandemi tetap kreatif dan produktif menuju lulusan yang profesional. Hal tersebut selaras dengan nama majalah KKL adalah PROFESIONAL. Semoga majalah KKL menjadi sumber informasi dan edukasi yang berkualitas untuk kepentin gan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3 photo by zLUE4NjEtQkM1MDM0RjlCRjYy/0dosen/detail/NDlGRjBERjEtMkM3MS00QUIhttps://forlap.kemdikbud.go.id/

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4photo by https://fh.unsri.ac.id/2020/07/14/

Kuliah Kerja Lapangan Selayang Pandang

Kerja Praktek terbagi menjadi 3 (tiga) pilihan yaitu Klinik Hukum, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKL ini dijalankan selama kurang lebih dua bulan pada instansi atau perusahaan yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peminatan yang diambil. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKL tersebut diharapkan untuk membuat dalam bentuk laporan terkait dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan.

satu dengan yang lain untuk memajukan diri sendiri dan memajukan negara. Perkembangan potensi diri

Perkembangan

Universitas Sriwijaya turut menyadari bahwa kerja praktek ini menjadi salah satu komponen penting yang dibutuhkan tiap mahasiswa sekaligus sesuai dengan tujuan dari Pen didikan Tinggi yang diuraikan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu berguna untuk berkembangnya potensi mahasiswa, peningkatan daya saing bangsa, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berba sis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

bangan tersebut secara maksimal dengan se tiap potensi dari diri masing-masing. Untuk itu setiap orang pasti berusaha untuk mengembang

ditempuh melalui jalur pendidikan yang memberikan teori untuk mengembangkan diri. Teori yang dimili

ki seseorang kemudian dipraktikkan ke dalam segala aspek Fakultaskehidupan.Hukum

KKL juga merupakan bagian dari pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pela tihan dan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung yang dimana mahasiswa belajar secara langsung pada lembaga yang telah ditun juk, mengamati dan berpartisipasi serta belajar untuk bekerjasama dengan baik dalam aktivitas kerja di bidang profesi hukum.

Melalui Program Kuliah Kerja Lapangan diharapkan mahasiswa dapat memenuhi Capaian Pembelajaran (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak.

kan potensinya dan berinovasi agar dapat bersaing

dunia membuat setiap orang pastinya akan berusaha mengikuti perkem

6 photo by pexels/Sora Shimazaki

2. Mengelola Dokumen Legal In-House Lawyer juga bertanggung jawab untuk mengelola seluruh dokumen legal milik perusahaan. Mereka sering menulis dan mengecek dokumen seperti kontrak kerja, perjanjian partnership, sertifikat saham, dan lain-lain.

In-House

1. Memberikan Nasihat Hukum In-House Lawyer bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada direksi terkait masalah hukum, potensi risiko, dan tindakan apa yang perlu diambil ketika terjadi masalah.

3. Melakukan Riset Regulasi dan peraturan pemerintah seringkali mengalami perubahan. Oleh karena itu, seorang In-House Lawyer diwajibkan untuk aktif meneliti sumber daya hukum seperti artikel, undang-undang, dan putusan pengadilan. Hal ini perlu dilakukan, agar perusahaan tetap bisa mengikuti perkembangan regulasi, sehingga permasalahan hukum dapat dikelola dengan baik.

4. Mengidentifikasi Risiko Idealnya, segala permasalahan hukum bisnis adalah risiko yang harus dihentikan sebelum terjadi. Oleh karena itu, In-House Lawyer diperlukan untuk menganalisis tindakan dan keputusan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang bisa timbul karena permasalahan hukum. Setelah proses identifikasi selesai, In-House Lawyer juga diwajibkan untuk memberi saran agar perusahaan bisa terhindar dari risiko yang ditemukan.

5. Mengadakan Sosialisasi Ketika perusahaan mengalami masalah hukum yang cukup besar, tugas In-House Lawyer adalah mengadakan sosialisasi dan pengarahan. In-House Lawyer perlu memberikan penyuluhan terkait hal-hal yang perlu dihindari agar reputasi perusahaan bisa terjamin. Dengan sosialisasi yang terarah, perusahaan dapat menyelesaikan masalah hukum dengan lebih cepat.

Tugas Lawyer

Tahun 1992 status BRI berubah men jadi Perseroan Terbatas. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini. Pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro. Untuk menunjang proses tersebut, BRI menye 8 photo by CNBC Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Palembang Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaa rbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut ber diri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahi ran BRI. Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mam pu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia. Dengan dukungan pengalaman dan ke mampuan yang matang dalam memberi kan layanan perbankan, terutama pada seg men UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembang kan Produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Un dang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21

lenggarakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada bulan September 2021. Konsisten fokus pada Segmen UMKM melalui lebih dari 10.000 unit kerja yang terintegrasi secara online di seluruh Indo nesia menjadikan BRI sebagai salah satu Bank dengan layanan Micro Banking terbe sar di Indonesia dan dunia. BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consum er banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 10.396 unit kerja termasuk 3 kantor cabang yang berada di luar negeri, yang seluruhnya terhubung secara real time online. Sebagai contoh terdapat kantor wilayah Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 15 Kota Palembang, Sumatera Selatan – 30129. Kantor wilayah Palem bang melakukan kegiatan bisnisnya berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemba li kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbankan ke pada masyarakat di wilayah provinsi Suma tera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

PT. Pegadaian Area Palembang Awalnya Pegadaian didirikan oleh VOC pada tahun 1746 dengan nama Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberi kan kredit dengan sistem gadai. Kemudian, pada 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Adapun tanggal ber dirinya Pegadaian adalah 1 April 1901. Ini diambil dari peristiwa didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan 1905. Kemudian pada 1961, bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke Perusahaan Negara (PN). Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Peng Sekilas mengenai ganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Ta hun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Lantas pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Bentuk badan hu kum berubah lagi dari Perjan ke Perum ber dasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Pera turan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Lalu di tahun 2012, Pegadaian menjadi Per sero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Terakhir, tahun 2021 bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021. 10 photo by ANTARA/Muhammad Adimaja

Kebijakan Pegadaian Kepercayaan dan kepuasan nasabah pe langgan/konsumen merupakan kunci pent ing bagi Pegadaian agar usahanya terus bertahan. Untuk itu, Perusahaan berkomit men untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah. Komitmen Pegadaian untuk memberi kan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui sikap dan respons yang profesionalisme VISI Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital Teknologi infor masi yang handal dan mutakhir Praktek manajemen risiko yang kokoh SDM yang profesional berbudaya kinerja baik MISI 1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder den gan mengembangkan bisnis inti 2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder 3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah dari Perusahaan dan segenap jajaran da lam melayani pelanggan. Pegadaian juga menjamin kualitas pelayanan kepada seti ap pelanggan dengan sigap, responsif dan Melaluiterpercaya.berbagai layanan ini, Pegadaian membantu konsumen menjamin kualitas dan keamanan produknya serta mengu rangi risiko dan memenuhi harapan kon sumen. Penerapan komitmen itu dibukti kan dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penga wasan Ketenagakerjaan dan SUCOFINDO terkait SMK3 dan SNI ISO 9001:2008.

satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak peng hargaan, diantaranya ada lah “Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money, “Top 100 EMayora Indah Tbkporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa, “Top 100 public listed companies” dari majalah Investor Indo nesia, “Best Manufacturer of Halal Products” dari Ma jelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu, “Indonesia’s Corpo rate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dari Warta Ekonomi dan banyak lagi penghar gaan lainnya.

PT. Mayora Indah Tbk (Per seroan) didirikan pada ta hun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tan gerang dengan target mar ket wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Pen awaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; konsumen Asean. Kemudian melebar kan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods Companies, PT. Mayora In dah Tbk telah membukti kan dirinya sebagai salah

Sekilas mengenai

PT. Mayora Indah Tbk

13 photo by lokerja.info

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Sekilas mengenai PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah se buah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen. Pada saat didirikan pada 14 November 1974, Perusahaan lahir dengan nama PT Semen Baturaja (Persero) dengan kepemi likan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebe sar 55%. Lima tahun kemudian, pada tang gal 9 November 1979 Perusahaan berubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh Pemerin tah Republik Indonesia, PT Semen Padang sebesar 7% dan PT Semen Gresik sebesar Beberapa5%.

Semen Baturaja

tahun kemudian yaitu pada ta hun 1991, saham Perseroan diambil alih secara penuh oleh Pemerintah Repub lik Indonesia. Selanjutnya Perseroan ter us mengalami perkembangan sehing ga pada tanggal 14 Maret 2013 PT Semen Baturaja (Persero) mengalami perubahan status menjadi Perseroan terbuka menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Perseroan menjalankan roda usaha secara khusus dalam produksi Terak dengan pu sat produksi terletak di Baturaja, Sumatera Selatan. Sedangkan proses penggilingan dan pengantongan semen dilaksanakan di Pabrik Baturaja, Pabrik Palembang dan Pabrik Panjang yang selanjutnya didistri busikan ke daerah-daerah pemasaran Per seroan. Adapun bahan baku produk semen Perseroan berupa batu kapur dan tanah liat yang didapatkan dari lokasi pertambangan batu kapur dan tanah liat milik Perseroan yang berlokasi sekitar 1,2 km dari pabrik di SelainBaturaja.pabrik utama di Baturaja, perusa haan ini juga memiliki fasilitas penggilingan dan pengantongan semen di Palembang dan Panjang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Kini, Perseroan telah merambah pasar uta ma di sekitar Sumatera Selatan dan Lam pung serta wilayah-wilayah Indonesia yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil. Sasaran wilayah pemasaran ini juga sebagai langkah meningkatkan. penjualan serta mencapai kapasitas terpasang. Sedangkan untuk men yalurkan setiap produk, Perseroan meng gunakan distributor dengan jaringan yang tersebar diseluruh wilayah di Pulau Suma tera. Hadirnya Perseroan di tengah-tengah masyarakat dipercaya mampu memberikan manfaat baik kepada Pemerintah Pusat dan Daerah berupa pajak dan retribusi, juga ke pada pemegang saham melalui pemberian dividen, dividen serta kepada masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lo kal, maupun dalam bentuk kemitraan dan bina Lingkungan bagi masyarakat sekitar

photo by PT.

dokumentasi

memiliki kebijakan untuk pener imaan, penilaian kinerja, remunerasi, pengembangan karier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membe dakan SARA dan kondisi fisik. Untuk menjaga keberagaman dan keharmonisan, Perseroan secara konsisten menerapkan pengelo laan SDM dengan prinsip non-diskrimina si yang ketat. Perseroan berupaya untuk dapat memenuhi hak-hak para karyawan sebagaimana yang telah diatur dalam Un dang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar bagi perseroan dalam menjalankan hubungan industrial dengan tenaga kerja. Perusahaan memberikan per hatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh karyawan.

Divisipabrik.Human Resource (HR) berperan be sar dalam bidang pengelolaan karyawan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan mitra utama Perseroan dalam upaya men capai tujuan, visi dan misinya. Di tengah persaingan bisnis yang dinamis dan mun culnya bisnis sejenis di tanah air, kuali tas SDM yang tidak memihak akan sangat mempengaruhi pencapaian Perseroan dan akan menurunkan daya saingnya. Perd agangan bebas global saat ini menuntut adanya karyawan yang berkualifikasi tinggi yang mampu bersaing. Oleh karena itu, Per seroan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada peningkatan SDM agar memi liki keterampilan dan etos kerja yang luar biasa selain memiliki karakter yang kuat dengan integritas dan semangat yang ting gi. Kualitas ini tidak hanya diberikan kepa da karyawan tetapi juga manajemen Peru sahaan. Untuk mencapai kualitas tersebut, berbagai program pengembangan telah diadakan secara berkesinambungan bagi karyawan untuk memenuhi kualifikasi pen didikan formal dan informal. Perseroan memiliki Sumber Daya Manu sia (SDM) dengan pengalaman kerja, ket erampilan dan inovasi yang kompetitif. Dukungan 595 karyawan tersebut berkon tribusi terhadap produksi semen yang mencapai 2.583,36 ton/tahun. Produktivi tas yang sangat baik ini sangat mendorong operasional Perseroan dalam menjaga pa sokan produk di wilayah pasar Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Sebagai bagian dari target strategis, pelaksanaan kaderisasi dan reorganisasi sejalan dengan pengem bangan Perusahaan dan rencana ekspansi ke depan, Perusahaan menyesuaikan jum lah karyawan untuk memenuhi kebutu han pengembangan. Perbandingan jumlah pegawai yang mengalami perubahan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dari 644 karyawan pada tahun 2014 menjadi 595 karyawan pada tahun 2015. Demografi karyawan ta hun 2015 diklasifikasikan berdasarkan lo Perseroankasi.

Pelindo sebagai perusahaan hasil integrasi ini adalah inisiatif strat egis pemerintah selaku pemegang sa ham untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logis tik yang lebih kuat. Konektivitas maritim -baik keterhubungan antar pelabuhanpelabuhan di dalam negeri, maupun antara pelabuhan di dalam dan luar negeri- akan meningkat. Dengan memiliki kendali strategis yang lebih baik dan didukung oleh kemam puan finansial yang kuat, operasional bisnis Pelindo menjadi lebih terkoor dinasi, terstandar dan efisien sehingga akan memberi keuntungan bagi mas yarakat khususnya pengguna jasa Pe Integrasilindo. Pelindo akan menciptakan sinergi satu BUMN Pelabuhan dengan standarisasi operasional dan proses bisnis yang lebih efisien. Kinerja pela buhan kemudian akan meningkat yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional.

16photo by https://pelindo.co.id

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Sekilas mengenai Berbasis di negara kepulauan terbe sar dengan sejarah panjang pengaruh maritimnya di dunia, Pelabuhan Indo nesia (Pelindo) adalah pelabuhan kelas dunia yang menawarkan anda layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indone sia. Pelindo merupakan perusahaan ha sil integrasi dari empat (4) BUMN pela buhan yaitu PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Per sero) dan PT Pelindo IV (Persero) yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober Berdirinya2021.

Integrasi Pelindo akan membuat efisiensi operasional di seluruh pela buhan nasional, dengan standarisa si teknologi informasi. Integrasi juga membuat kendali strategis yang lebih baik dalam perencanaan keseluruhan untuk jaringan, pengurangan biaya lo gistik, dan meningkatkan infrastruktur dan Pelindokapasitas.senantiasa menempatkan as pek- aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (Good Corporate Gover nance) sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi sebagai perusahaan kepelabuhanan Penerapanterdepan. prinsip-prinsip GCG di lingkungan Pelindo mengacu pada se jumlah aturan yuridis di antaranya mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Mi lik Negara dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terba tas. Selain itu, berlandaskan juga pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Peratur an Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pen erapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang mer upakan penyesuaian dari Surat Keputu san Menteri Negara BUMN No. KEP-117/ MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 ten tang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) merupa kan salah satu entitas perusahaan Subhold ing Upstream Pertamina yang mengelola aset-aset hulu migas yang berada di Region al 3 Kalimantan. PT Pertamina (Persero) itu sendiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam bidang usaha energi dan terus mengembangkan usahanya baik di dalam negeri maupun luar negeri serta terus berkomitmen menjadi lokomotif pembangu nan nasional. PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menjadi pendukung PT Pertamina (Per sero) dalam menyediakan energi penting bagi pembangunan dan perekonomian Indonesia, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam (mi PTgas).Pertamina Hulu Indonesia (PHI) didirikan berdasarkan peraturan dan perundang-un dangan di Indonesia pada tanggal 28 Desem ber 2015 untuk mengelola sejumlah wilayah kerja migas eks-terminasi di wilayah Kali mantan. PHI berada di bawah Subholding Up stream Pertamina – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang bertugas mengelola seluruh aset dan kegiatan usaha hulu migas Pertamina di wilayah Kalimantan yang terdiri dari 3 Zona, yaitu : Zona 8, Zona 9 dan Zona 10. PT HuluPERTAMINAIndonesia (PHI) Sejarah Panjang 18 photobyruangenergi.com

Pengoperasian minyak oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menggunakan be berapa langkah strategis untuk mengem bangkan produksi minyak dengan memak simalkan cadangan minyak yang tersedia melalui optimasi pengembangan lapan gan-lapangan yang meningkatkan produksi minyak dengan biaya yang efisien (unlock resources). Lalu, PHI juga berupaya men emukan cadangan baru (exploration), dan menciptakan nilai melalui efisiensi biaya investasi, operasi, pengelolaan komersial serta kontrak yang komprehensif. Dalam kegiatan operasi dan produksi gas, PHI juga menerapkan langkah-langkah strategis untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dari lapangan yang sudah mature. Strategi tersebut berhasil menahan laju penurunan produksi gas menjadi 12% dari natural gas production decline rate sebesar 49%. Komersialisasi hasil produk si gas bumi tersebut dilaksanakan melalui portofolio penjualan, baik melalui gas pipa domestik, Liquefied Natural Gas (LNG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pemasaran LPG untuk keperluan domestik oleh PHI ini mampu mengurangi impor LPG sehingga dapat menghemat devisa negara selain dari menambah nilai komersial atas produksi gas PHI. Sebagai perusahaan energi, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memiliki tantangan untuk me menuhi permintaan akan min yak dan gas, dan pada saat yang bersamaan PHI juga harus bertanggung jawab dalam aspek social dan lingkungan, termasuk da lam pelestarian serta perlindungan keane karagaman hayati di daerah sekitar operasi perusahaan. Dalam menjalankan operasin ya, PHI mematuhi persyaratan peraturan lingkungan dan juga melaksanakan berb agai program yang tidak hanya memenuhi syarat peraturan saja dalam melestarikan lingkungan. PHI mengintegrasikan penge

lolaan keanekaragaman hayati dengan me mastikan keberlanjutan ekosistem, mence gah dan meminimalkan dampak aktivitas terhadap keanekaragaman hayati, sepan jang siklus hidup fasilitas dan proyek di Selainseluruh.bertanggung

jawab dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati selama proses mencari dan menjaga ketersediaan migas, PHI juga menjalankan bisnis dan op erasi migas dengan menerapkan Tata Kelo la Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance, selanjutnya disebut dengan GCG) sebagai pedoman dalam pengelolaan GCGperusahaan.diPHIdilaksanakan dalam suatu struk tur dan mekanisme yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Se dangkan Organ Pendukung GCG merupakan organ perseroan yang membantu pelaksa naan tugas dan kewajiban.

20 photo

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan se bagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Sela tan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebi jaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangu nan nasional, khususnya di indus tri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor pro dusen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan ke mampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah. PT Pupuk Sriwidjaja by https://www.pusri.co.id/ina/profil-profil-pabrik/

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usa ha perdagangan, pemberi an jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepa da petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Ser vice Obligation (PSO) untuk mendukung program pan gan nasional dengan mem prioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pe menuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun eksport menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggu ng jawab pelaksanaan Pub lic Service Obligation (PSO). Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pu puk nasional, Pusri telah mengalami berbagai peru bahan dalam manajemen dan wewenang yang sangat berkaitan dengan kebija kan-kebijakan pemerintah. Sejak tanggal 18 April 2012, Kementerian BUMN meres mikan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai nama in duk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero). PT Pupuk Indonesia (perse ro) merupakan pemegang saham utama dan pengen dali Pusri dengan kepemi likan sebesar 99,9998%. Sementara entitas pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Repub lik Indonesia yang memiliki seluruh (100,00%) saham Pupuk Indonesia (Persero). Hingga saat ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan tetap meng gunakan brand dan merek dagang Pusri. 21

Reza Topobroto, S.H., LL.M. merupakan seorang Praktisi Hukum yang memiliki pengalaman luas selama 23 tahun bekerja di profesi hukum. Sejak tahun 1997 hingga 2005, Reza bekerja di berbagai firma hukum di Jakarta. Namun sejak tahun 2005 hingga saat ini, Reza menjalani karirnya sebagai In-House Lawyer di berbagai perusahaan multinasional. Reza aktif di dalam asosiasi profesi In-House Lawyer, yakni Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), dimana pada tahun 2004 – 2008 Reza menjabat sebagai Bendahara Umum, kemudian pada tahun 2008 – 2015 menjabat sebagai Ketua Umum, dan sejak 2015 hingga saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas. Di kancah organisasi internasional, Reza duduk sebagai Secretary General sejak tahun 2014 – 2021 dan saat ini menjadi Director of Governance and Administration di Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA).

Perjalanan panjang dan pengalaman luasnya sebagai In-House Lawyer telah diakui dunia internasional dan mengantarkannya pada prestasi sebagai In-House Law yer of the Year pada tahun 2015 dan In-House Legal Team of the Year pada tahun 2016 dari dari Asian Legal Disamping pekerjaan utamanya sebagai In-House Law yer dan jabatannya di dalam organisasi, Reza juga aktif dalam membagikan ilmunya mengenai Legal Technolo gy, Legal Career, dan Legal Skill kepada masyarakat, uta manya mahasiswa dan profesional hukum, melalui on line course dan webinar. Semua penjelasan di atas membuat Reza Topobroto, S.H., LL.M. layak menjadi sosok role model dalam profesi In-House Lawyer. photo by https://www.linkedin.com/in/reza-topobroto

it dan atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbank an kepada masyarakat di wilayah provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepu lauan Bangka Belitung. Kota Palembang mer upakan salah satu kota yang terkenal sebagai kota in dustri dan kota perdagan gan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbu han penduduk cukup ting gi. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkat nya permintaan terhadap rumah. Menurut BPS Palem bang, pada tahun 2021 jum lah penduduk di kota Palem bang sebanyak 1.668.848 orang, dengan luas wilayah 400.61 KM2.2 Hal ini men dorong pertumbuhan pem bangunan perumahan di kota Palembang.BRIRO Palembang dalam menjawab kebutu han masyarakat terhadap kepemilikan rumah di kota Palembang bekerjasama dengan perusahaan devel oper dalam pembangunan dan penjualan unit-unit ru 2 Badan Pusat Statistik Kota

2022.padakota-palembang-dalam-angkakompas.id/baca/data/dokumen/https://kompaspedia.tanggalpadatanggal27Juni mah

I. Kasus Posisi Bank Rakyat Indone sia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Di dirikan sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Lebih dari 125 tahun memberi pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, BRI turut ambil andil dalam upaya mem bangun negeri. Dengan visi menjadi The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Finan cial Inclusion pada tahun 2025. BRI melakukan kegia tan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang pening katan ekonomi masyarakat.1 Salah satu kantor BRI yaitu Regional Office (RO) Palembang melakukan ke giatan bisnisnya berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalur kan kembali kepada mas yarakat dalam bentuk kred 1 Company Profile BRI. Diakses dari laman JuniBRI_27Juni.pdfments/20123/56789/CP_Bank_pdf-viewer.html?read=/docuwebsite.ebook.reader.web/bri.co.id/o/com.BRI.corporate.https://padatanggal272022. Palembang. 2021. Kota Palem bang dalam Angka 2021. Diakses dari laman melalui fasilitas KPR kepada para konsumen. Bentuk kerjasama ini ditu angkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang isinya adalah hasil dari

kesepaka tan paraDalampihak. pelaksanaan PKS, masing-masing pi hak memiliki hak dan ke wajiban yang sama-sama harus diperhatikan. Pihak perbankan yang menye diakan fasilitas kredit untuk kepemilikan rumah, peru sahaan developer sebagai penyedia jasa perumahan, serta pihak konsumen se bagai pihak yang membu tuhkan rumah serta fasilitas kredit. Semua unsur dalam PKS haruslah sama-sama menjadi pertimbangan agar tidak menimbulkan sengke ta di kemudian hari dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan. II. Isu Hukum Identifikasi PKS an tara BRI RO Palembang den gan Perusahaan Developer mengenai Pemberian Fasili tas KPR Berdasarkan Hukum Perjanjian! ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. REGIONAL OFFICE PALEMBANG DENGAN PERUSAHAAN DEVELOPER MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH 24 Oleh: Ronaldo Dwi Putro

III. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Un dang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Per bankan.

Jenis Perjanjian Perjanjian berdasar kan namanya dibedakan menjadi dua, yaitu perjan jian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat).4 Dalam buku III KUHPerdata tercantum bah wa perjanjian bernama ada lah kontrak sewa menyewa, tukar menukar, jual beli, hi bah, penitipan barang, pin jam pakai, pinjam memin jam, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian.Dapat ditarik kesim pulan bahwa PKS antara BRI RO Palembang dengan Pe rusahaan Developer men genai Pemberian Fasilitas KPR termasuk ke dalam je nis perjanjian tidak berna ma (innominat). Unsur Perjanjian Bagian (unsur) per janjian dibedakan menjadi:5 1. Unsur Essensialia Unsur ini merupakan unsur yang mutlak ha 3 Zakiyah. 2015. Hukum Perjanjian: Teori dan Perkemban gannya. Lentera Kreasindo. Yogya karta. halaman 4. 4 Sonatra, A. I. K. P. N., & Prat ama, N. Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif

IV. Analisis Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur ber dasarkan Pancasila dan UUD 1945. Merujuk Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 bah wa setiap orang berhak hid up sejahtera lahir dan ba tin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayananSalahkesehatan.satu unsur pokok kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan, yang merupa kan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indo nesia disamping sandang dan pangan. Disamping itu pembangunan perumah an merupakan salah satu instrumen terpenting da lam strategi pengembangan wilayah, yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pem bangunan ekonomi dan ke hidupan sosial. Definisi Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer data) memberi pengertian perjanjian sesuai dengan Pasal 1313. Namun perlu disempurnakan menjadi: “perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal”.3

(Menyorot Perjanjian Bernama dengan Per janjian Tidak Bernama). Serambi Hukum, 8(02), 23085 halaman 5138. Abdullah, M. Z. (2017). Ka jian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam suatu Perjanjian. Jurnal LEX SPECIALIS, (11), halaman 25. rus ada dalam suatu perjanjian tanpa adan ya unsur ini, perjanji an tidak mungkin ada, dengan kata lain mer upakan unsur yang menyebabkan perjan Dijian.dalam PKS ini pada bagian pembukaan se cara tegas terdapat per nyataan bahwa PARA PIHAK setuju dan sepa kat untuk LIKANFasilitasMAPERJANJIANmengadakanKERJASAtentangPemberianKREDITPEMIRUMAH. 2. Unsur Naturalia Unsur ini melekat pada perjanjian yang diatur oleh 18501843,1833,al-PasaldicantumkanbatasmasukUndang-Undang,yanginiinitersebutPAYMENTwayangpadasurDipenyerahantukkewajibanKUHPerdatahak.mpingkannamunundang-undangdapatdikesaolehparapiSepertiPasal1476tentangpenjualunmenanggungbiayabarang.dalamPKSiniunnaturaliaterdapatPasal9Ayat(5)menyatakanbahuntukpemberianGUARANTEEdalamPasal9DEVELOPERdenganmelepaskanhakdiberikanolehtertetapitidakterpadaapayangPas1430,1831,1837,1838,1847,1849danKUHPerdata. 3. Unsur Accidentialia Unsur ini melekat pada perjanjian yang dia 25

Syarat subyektif yai tu “kesepakatan” terdapat dalam bagian pembuka PKS dan bagian akhir dengan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Sedangkan syarat “kecakapan” dapat diidenti fikasikan bahwa PARA PIHAK bertindak dalam jabatann ya mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas atau Perseroan Komandit er berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat di hadapan Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Adapun syarat objektif dengan adanya “hal tentu” dalam PKS ini adalah Pem berian Fasilitas KPR. Sedang kan syarat “sebab yang ha lal” diidentifikasikan bahwa isi dari perjanjian tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Den gan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PKS ini memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian. 7 PNH Simanjuntak, S. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.halaman 287-288. 26

adanya Sistem Terbuka dan Asas Kebebasan Berkontrak. Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya perjan jian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:7 1. Sepakat; 2. Cakap; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Sebab yang halal.

V. Kesimpulan Berdasarkan hasil identifikasi bahwa PKS ini merupakan suatu perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian tidak bernama yang lahir dari penerapan Sistem Terbuka dan Asas Kebebasan Berkontrak. PKS ini juga memenuhi segala Unsur Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. VI. Saran Mengingat peran penting dari PKS ini dalam pelaksa naan kerjasama antara BRI RO Palembang dengan Pe rusahaan Developer penulis menyarankan untuk terus dilanjutkan bentuk kerjasa ma ini agar manfaatnya dapat dirasakan bagi BRI RO Palembang, Perusahaan De veloper, dan Masyarakat. Da lam pelaksanaannya harus terus sesuai dengan yang sudah ada saat ini karena sudah sesuai dengan keten tuan hukum perjanjian dan KUHPerdata.

tur secara tegas oleh para pihak, Palembang.PengadilanpenyelesaianjumakatukcaralisihanmenyelesaikanPIHAKayatwaktutakanAyatdapatsurDita.apabilapengadilantuantersebut.mengaturundang-undangsedangkantidaktentanghalSepertiketenmengenaidomisiliyangdipilihterjadisengkedalamPKSiniunaccidentialiaterpadaPasal17(3)yangmenyaapabiladalamsebagaimana2diatasPARAtidakberhasilperseyangtimbulsemusyawarahunmencapaimufakat,PARAPIHAKsetuuntukmenempuhmelaluiNegeri Sistem Terbuka dan Asas Kebebasan Berkontrak Hukum perjanji an diatur di dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka.6 Berarti bah wa hukum perjanjian mem berikan kebebasan kepada masyarakat untuk mem buat perjanjian asalkan ti dak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. PKS antara BRI RO Palembang dengan Perusa haan Developer mengenai Pemberian Fasilitas KPR tim bul merupakan akibat dari 6 Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik peny usunan kontrak. Sinar Grafika. hlm 7.

Nomor 42 Tahun 1999 ten tang Fidusia, pihak lemba ga pemberi kredit banyak mengalami kesulitan da lam melakukan eksekusi, karena pengaturannya tidak jelas. Sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan prosedur gugatan melalui pengadilan, yang biasanya membutuh kan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.1 Masalah yang timbul dalam pelaksanaan usaha pegadaian adalah adanya ingkar janji terhadap perjan jian gadai. Prinsip perjanjian gadai adalah pembayaran 1 Republik Indonesia (UUJF), Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Ja minan Fidusia, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889

I. Kasus Posisi Secara garis besar dikenal adanya 2 (dua) ben tuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah sat unya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jam inan atas benda bergerak dan telah banyak dipergu nakan oleh masyarakat da lam dunia bisnis. Sebelum berlakunya Undang-Undang

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS JAMINAN FIDUSIA DI PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG utang dengan cara cicilan agar dapat menebus barang yang digadaikan. Pelangga ran atas perjanjian gadai ini adalah adanya kredit yang bermasalah. Pelanggaran tersebut tentunya menye babkan risiko bagi Pega daian. Sehingga perlu untuk melakukan tindakan atas barang jaminan. Namun eksekusi terhadap objek fi dusia tidak dapat dilaku kan secara sepihak. Seh ingga memerlukan proses yang panjang untuk dapat melakukan proses eksekusi terhadap jaminan fidusia. Kemudian dicarilah lang kah- langkah untuk dapat melakukan eksekusi terha dap objek jaminan fidusia. Sejak diberlakukannya Un dang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidu sia, maka proses eksekusi terhadap jaminan fidusia menjadi lebih mudah, yai tu dengan adanya beberapa pilihan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara: (1) Secara Flat Ekseku si; (2) Secara Parate Ekseku si; dan (3) Menjual secara dibawah tangan.2 PT Pegadaian cabang UPC Demang Lebar Daun di Palembang, Sumatera Se latan menyediakan berb agai layanan terkait dengan 2 Ibid. produk-produk PT Pega daian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari Investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian dig ital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian sya riah dan lainnya. Nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan ja minan dari surat BPKB kend araan motor atau mobil, su rat tanah dan Pegadaianlainnya.3memili ki sistem gadai yang mu dah dan praktis, untuk me menuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang memberikan jaminan be rupa emas, sertifikat tanah atau rumah serta kendaraan bermotor. Pelunasan kredit dapat diangsur dengan be berap bulan atau dengan cara membayar persepuluh hari. Permasalah yang ter jadi terkait pinjaman den gan jaminan atau gadai yai tu kredit macet (kemacetan pembayaran). Untuk antisi pasi masalah ini pegadaian menyalurkan kredit harus menggunakan kehati-hatian 3 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2010) hal. 51 27 Oleh: M. Iqbal Agusti

12.Benda persediaan (in ventory, stock perdagan gan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Khusus mengenai ha sil dari benda yang menjadi jaminan fidusia, undangun dang mengatur bahwa ja minan fidusia meliputi ha sil benda tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diper janjikan lain. Uraian men genai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fi dusia baik identitas benda tersebut maupun penjelas an surat bukti kepemilikan nya, harus dijelaskan jenis bendanya, merek benda dan kualitasnya.Pemberian kredit ke pada pada debitur tentun ya harus juga dilakukan dengan pemberian jaminan kepada kreditur. Hal ini se bagai upaya meminimalisir terhadap risiko yang mun gkin akan diterima oleh kreditur itu sendiri. Jaminan dalam kredit dapat dilihat 28

untuk memperkecil resiko dalam pemberian kredit, penyaluran kredit terhadap nasabah terkadang menjadi sangat sulit dengan adan ya tunggakan pembayaran oleh nasabah. Maka sangat diperlukan adanya analisis terkait masalah ini. II. Isu Hukum 1. Bagaimanakah kedudu kan fidusia dalam hal se bagai lembaga jaminan kebendaan? 2. Apa sajakah bang?Pegadaiankreditmenyebabkanfaktor-faktorterjadinyabermasalahdiPT.AreaPalem

10.benda.Termasuk hasil dari ben da yang telah menjadi objek fidusia.

3. Bagaimanakah me kanisme pelaksanaan penjualan di bawah tan gan atas jaminan fidu sia di PT. Pegadaian Area Palembang? IV. Analisis Pengertian jami nan fidusia ada dalam Un dang-Undang Jaminan Fi dusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) adalah hak jaminan atas benda berger ak baik yang berwujud mau pun tidak berwujud dan ben da tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud da lam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Pasal 1 Undang-Un dang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi batasan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu ben da atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemi likannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemi lik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang ti dak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud da lam Undang-undang No mor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudu kan yang diutamakan kepa da kreditur terhadap kredi tur lainnya.Adapun yang dimak sud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jam inan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia. An tara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jami nan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu:4 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialih kan secara hukum 2. Dapat atas benda berwu jud. 3. Dapat juga atas benda ti dak berwujud, termasuk piutang 4. Benda bergerak 5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia 6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hiopotek 7. Baik atas benda yang su dah ada, maupun terh 4 Munir Fuady, Hukum Ja minan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 117 adap benda yang akan diperoleh kemudian. Da lam hal benda yang akan diperoleh kemudian, ti dak diperlukan suatu akta pembebanan fidu sia tersendiri.

8. Dapat atas satuan jenis benda. 9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan

11.Termasuk juga hasil klaim asuransi dari ben da yang menjadi objek jaminan fidusia.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari pihak kredi tur tidak seluruhnya dapat dikembalikan utangnya dengan lancar sesuai den gan waktu yang telah diper janjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian debitur yang tidak dapat mengembalikan kred it kepada kreditur yang telah meminjamkannya. Apabila debitur tidak dapat mem bayar lunas utangnya, maka tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau mac et. Seiring dengan sema kin meningkatnya pertum buhan kredit pada Pega daian (penyaluran kredit), biasanya disertai dengan meningkatnya kredit ma cet. Dalam menjalank an kegiatannya di bidang usaha penyaluran kred it, Pegadaian dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu an tara pencairan kredit den gan pembayaran kembali. Kemungkinan bagi nasabah debitur untuk melakukan wanprestasi masih terbuka. Bentuk wanprestasi terse but seperti kondisi dimana kredit yang telah disalur kan kepada nasabah debi tur ternyata tidak dapat di bayarkan kembali kepada pihak Pegadaian oleh na sabah debitur tepat pada waktu yang telah diperjan jikan meliputi pinjaman pokok beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wanpresta si yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur yang melakukan perjanjian den 29

seperti berikut:5 1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata; 2. Hipotek, yang diatur di dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata; 3. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; 4. Hak tanggungan, se bagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 4 ta hun 1996; 5. Jaminan fidusia, se bagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 ta hunBerdasarkan1999.

hal di atas maka dapat kita lihat bahwa jaminan fidusia mer upakan salah satu jaminan dalam melakukan kred it. Maka dapat ditarik juga kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan kredit, jaminan fidusia juga menja di salah satu syarat agar se buah perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Pega daian terhadap debiturnya. Tanpa adanya jaminan fidu sia dalam perjanjian kredit, maka kredit akan sulit untuk dilaksanakan.Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan ker ugnian. Sebaik apapun anal isis kredit yang dilakukan dalam 5alahtetapmasalahgkinanpermohonanmempertimbangkankredit,kemunterjadinyakreditberdanbermasalahada.KreditbermasadalahkreditdimanaIbid,hal.24-25

S. Mantay borbir: suatu kredit dika takan bermasalah kare na debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajiban ya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang Suatupokok.7 kredit dika takan bermasalah sejak ti dak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam per janjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali ber turut-turut tidak memba yar angsuran dan bungan ya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut: a. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menun jukkan mutasi debet dan kredit; b. Kredit mengalami over draft secara terus me nerus; c. Adanya tanda-tan da bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak kreditur. 6 Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta; Pus taka Sinar Harapan, 2002), hal. 2 7 Ibid, hal. 4

debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan men genai pembayaran bunga, pengambilan pokok pin jaman, peningkatan mar gin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.6Menurut

1. Tidak melakukan apaapa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak se bagaimana dijanjikan.

3. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat.

gan Pegadaian ada empat macam yaitu:8

V. Kesimpulan Kedudukan jami nan fidusia dalam pelak sanaan kredit adalah se bagai syarat jaminan. Jadi apabila kredit telah diluna si oleh debitur, maka deb itur wajib mengembalikan benda yang menjadi jami nan fidusia kepada debitur. Dengan kata lain apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya sesuai

dengan yang diperjanjik an oleh kedua belah pihak, maka hak kreditur akan ha bis atau hapus akibat telah terpenuhinya semua isi dari perjanjian kredit kedua be lah pihak. Maka dengen be gitu tidak ada lagi hubungan hak antara kreditur atas ja minan fidusia dan hak atas jaminan fidusia akan kem bali kepada debitur yang da lam hak ini adalah menjadi pemilik benda yang menjadi objek dalam jaminan fidu sia. Penyebab terjadinya kredit bermasalah ternyata bukan hanya berasal dari kreditur, tetapi ada juga dipengaruhi faktor intern debitur. Faktor intern debi tur sebagai penyebab kred it bermasalah, yaitu: Dalam perjanjian kredit, debitur dapat dikelompokkan men jadi 2, yaitu debitur peroran gan dan debitur perusahaan atau korporasi. Pada debitur perorangan, penyebab kred it bermasalah berkaitan erat dengan penerimaan peng hasilan tetap mereka karena sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar berasal dari penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, hon orarium dan sebagainya, 30

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bolehSecaradilakukan.hukum

bahwa eksekusi objek jaminan ke bendaan, kecuali gadai yang melaksanakan eksekusin ya secara parate eksekusi yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan ditariknya objek jaminan gadai dari penguasaan deb itur, lalu ditaruh dalam pen guasaan kreditur, dengan maksud apabila di belakang hari nanti ternyata debi tur wanprestasi, maka akan sangat mudah bagi kreditur menjual secara lelang objek gadai berdasarkan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 1155 BW yang kelahi rannya tidak perlu diperjan jikan karena sudah ditetap kan oleh undang-undang. Parate eksekusi dalam hi potek didasarkan pada Pas al 1178 BW, di mana parate eksekusi itu baru ada kalau diperjanjikan. Inilah per bedaan yang umum dike nal bahwa parate eksekusi dalam gadai lahir dari un dang-undang, sedang pa rate eksekusi dalam hipotek lahir dari perjanjian, dan ini dalam praktek dikenal den gan istilah kuasa menjual. Eksekusi dalam Hak Tang gungan didasarkan pada 8 R. Subekti, Hukum Perjan jian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979) hal. 45 Pasal 6, 14, dan 20 UUHT dan eksekusi dalam fidu sia tercantum dalam Pasal 15 dan 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena itu eksekusi pada hipotek, hak tanggungan dan fidu sia wajib didaftarkan guna mendapatkan title ekseku torial guna melaksanakan eksekusi objek jaminan manakala debitur wan prestasi.Eksekusi di bawah tangan dilakukan pada per janjian jaminan fidusia yang dibuat dalam akta notariil dan dilakukan pendaftaran atau perjanjian jaminan fi dusia yang dibuat di bawah tangan, eksekusi dibawah tangan dilakukan atas per setujuan antara debitur dan kreditur yang secara bersa ma-sama mencari pembeli untuk objek jaminan yang dieksekusi tersebut, yang telah ditarik dari kekua saan debitur dan disimpan di kantor pegadaian untuk ditawarkan kepada pembeli yang berminat baik melalui iklan, pengumuman di se tiap cabang pegadaian atau melalui pihak ketiga, dealer kendaraan bermotor, bro ker dan orang pribadi yang berminat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan harga jual yang paling tinggi yang menguntungkan kedua be lah pihak. Beberapa bentuk penawaran objek jaminan yang tersita bertujuan un tuk mudahnya cara ekseku si dan mendapatkan harga yang tinggi guna pelunasan hutang debitur.

sehingga apabila terjadi gangguan terhadap kes inambungan penerimaan penghasilan tetap mereka, hal ini akan sekusirial,denganalahgunamemberikansebabmusyawarahutangkatdebituringiansalahnandanahagalamannyya(mismanagement),torkorporasiitSedangkanperceraiankecelakaan,diguanberhubungandebiturkanmereka.ketidaklancaranmenyebabkankeuanganHalinimenyebabkreditbermasalahpadaperoranganjugadengangangterhadapdiripribadebitursepertimisalnyasakit,kematian,dansebagainya.penyebabkredbermasalahpadadebiturada3(tiga)fakutamayaitusalahuruskurangpengetahuandanpendalambidangusyangmerekajalankan,penipuan.Penjualanobjekjamidibawahtanganadalahsatucarapenyelesakreditmacetyangpalefektifyangmanaantaradankreditursepauntukmenyelesaikanpiutangnyasecaramufakat.Olehituundang-undangjalankeluarpenyelesaianmaseksekusiobjekjaminanjalantitleeksekutoparateeksekusi,danekdibawahtangan. 31 VI. Saran Berdasarkan uraian di atas maka penulis member ikan saran bahwa sebaikn ya pihak PT. Pegadaian Area Palembang harus secara te gas melaksanakan ekseku si terhadap jaminan fidu sia apabila terdapat debitur yang tidak memiliki itikad baik. Faktor penyebab kred it bermasalah pada umum nya berasal dari debitur itu sendiri, sehingga akan ber pengaruh terhadap kinerja PT. Pegadaian Area Palem bang. Di samping itu juga pemerintah hendaknya leb

Kerjasama Tripartit Pengolahan Limbah B3 pada PT. Mayora Indah Tbk

PT. Mayora Indah Tbk yang merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang makanan dan minu man juga telah menerapkan revolusi industri 4.0 dengan penerapan sistem automasi menggunakan robot-robot dan mesin dengan teknolo gi terbaru untuk memban tu proses produksi. Dengan digunakannya robot dan mesin tersebut ada bebera pa dampak yang dihasilkan yang akan mempengaruhi lingkungan sekitar jika tidak dikendalikan dengan baik. Salah satunya adalah lim bah. Sisa hasil dari kegiatan produksi atau yang disebut limbah tersebut harus dike lola dengan baik. Pengelo laan limbah hasil produksi tentunya memerlukan ker jasama dengan para ven dor, khususnya pada limbah bahan berbahaya beracun (B3).1 Limbah B3 merupakan sisa hasil produksi industri yang mengandung B3. Apa bila limbah B3 ini tidak dike lola sesuai ketentuan da lam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolahan Limbah B3, maka limbah B3 beresiko merusak lingkungan. Apa bila mengacu pada regulasi 1 Terry Irwansyah. Jurnal “Identifikasi Jensi dan Pengelo laan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Keseluruhan Pasar Tais Ke camatan Seluma Kabupaten Selu ma.” 2019.

Bahan Berba haya dan Beracun (B3) ada lah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang men gandung Bahan Berbahaya dan Beracun. B3 sendiri bisa berupa zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau membahayakan lingkungan hidup manusia dan makh luk hidup lain. Jenis limbah B3 sendiri terdapat tiga, yai 1.tu:2Limbah B3 sumber spe sifik, limbah ini berasal dari proses kegiatan uta ma 2. Limbah B3 sumber tidak spesifik, biasanya lim bah jenis ini berasal dari hasil pemeliharaan alat atau diluar dari proses kegiatan utama 3. Limbah B3 dari sumber lain berasal dari produk yangPT.MayorakadaluwarsaIndah Tbk merupakan sebuah peru sahaan yang menghasil kan hasil produksi berupa makanan dan minuman, Industri yang dijalank an PT.Mayora Indah Tbk ini juga biasa disebut sebagai fast-moving consumer goods atau merupakan ba rang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari kon sumen. Karena PT. Mayo ra Indah Tbk menghasilkan produk berupa makanan dan minuman, maka ban yak alat ataupun mes in yang membantu dalam proses produksi dan karena PT.Mayora Indah Tbk juga menghasilkan hasil pro duksi secara massif, maka sesuai Pasal 59 ayat (1) Un 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup 32 Oleh: Almira Vashti Kirana

tersebut, maka dalam pen gelolahan limbah B3 dibu tuhkan tempat penampung sementara (TPS), transport er, dan juga pengelola dan/ atau pemusnah limbah B3 tersebut sehingga dibutuh kannya perjanjian kerjasa ma tripartit oleh para pihak untuk mengolah limbah B3 tersebut. Berdasarkan reg ulasi PP No. 22 Tahun 2021 dalam pengelolahan lim bah B3 diwajibkan harus dikelola oleh vendor yang memiliki izin resmi dari ke mentrian lingkungan hidup. Dalam pengelolaan limbah B3 harus melibatkan vendor pengangkut (transporter), pengola akhir (pemanfaat, pemusnah, penimbun), se hingga dibutuhkan adanya bentuk perjanjian tripartite. Hal ini juga yang diterap kan oleh PT. Mayora Indah Tbk, dimana dalam instansi tersebut telah menerapkan perjanjian tripartite sesuai syarat sahnya perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPer.Limbah

mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wa likota sesuai dengan we wenangnya, dimana kepu tusan pemberian izin ini wajib diumumkan.4PadaPT.Mayora In dah Tbk sendiri penerapan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan izin dan pe rundang-undangan yang berlaku adalah, PT. Mayo ra Indah Tbk bekerjasama dengan dua vendor untuk ikut membantu mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari sisa produksi mereka. Dua vendor tersebut ada lah vendor transporter dan juga vendor pengolah akhir limbah B3. PT.Mayora Indah Tbk melakukan sebuah per janjian tripartite dengan dua vendor tersebut dan dalam perjanjian

dang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan Limbah 83 wajib melaku kan Pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkannya.” maka PT.Mayora Indah Tbk harus mengelola limbah B3 den gan baik karena ketiga je nis limbah B3 tersebut ter dapat pada PT.Mayora Indah Tbk. Sifat limbah B3 sendiri terdapat mudah meledak (eMayora Indah Tbkplosive), mudah menyala (flamma ble), beracun (moderately to Mayora Indah Tbkic), ber bahaya (harmful), korosif (corrosive), iritasi (irritant), berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environ ment), dan karsinogenik.3 Pada PT.Mayora Indah Tbk sendiri kebanyakan limbah B3 yang dihasilkan bersifat beracun.Di negara berkem bang seperti Indonesia permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran. “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ener gi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia seh ingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang tel ah ditetapkan.” Merupakan pengertian dari pencemaran menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Penge lolaan Lingkungan Hidup. Segala bentuk pencemaran lingkungan hidup termasuk yang disebabkan oleh lim 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup bah B3 sangat merugikan kepentingan rakyat, kare na pada dasarnya di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bah wa setiap orang berhak un tuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkun gan hidup yang baik dan sehat serta berhak mem peroleh pelayanan Keseha tan”. Apalagi pada zaman industri 4.0 ini sudah ban yak industri-industri yang menggunakan mesin/robot sebagai bentuk dari artificial intelligent yang pastinya akan berdampak terhadap lingkungan. Apabila semua industri yang ada di Indone sia cenderung mengabaikan pengelolaan limbah B3 ini maka dampaknya akan terasa secara akut ataupun kronis.Dalam Pasal 1 Un dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Per lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan yang diartikan sebagai pen gelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pen guarangan, padagelolaannyalaanmelakukanB3yangayatdilanjutkankanlimbahorangdikatakanmorDalamhan,tan,pengumpulan,penyimpanan,pengangkupemanfaatan,pengoladan/ataupenimbunan.Undang-UndangNo11Tahun2020jugabahwasetiapyangmengasilkanB3wajibmelakupengelolaanlimbahB3,kembalipada3bahwaapabilaorangmenghasilkanlimbahtersebuttidakmampusendiripengelolimbahB3,makapendiserahkankepihaklainyangsudah tripartite ini PT. Mayora Indah Tbk berperan sebagai penghasil limbah B3. Dalam mengelola lim bah B3 diperbolehkan untuk bekerjasama dengan ven dor lain seperti transporter dan pengelola akhir apabila pihak yang menghasilkan limbah B3 dianggap belum mampu untuk mengelola sendiri limbah B3 dan juga belum memperoleh izin un tuk mengelola limbah B3 tersebut. Maka, ketiga pi hak tersebut menjadi subjek perikatan dimana PT.Mayora Indah Tbk sebagai kreditur, sedangkan transporter dan pengelola sebagai debitur. Dalam hal ini meski ter dapat lebih dari dua pihak yang melakukan perikatan, 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup 33

namun di dalam perikatan nya tetap dua, yaitu sebagai debitur dan kreditur. Dalam menjalankan perikatann ya tersebut masing-masing pihak harus melaksanakan prestasi yang merupakan sebuah essentialia dari se buah perikatan dan prestasi ini sudah disebutkan di da lam kontrak dang-Undang5berikut:janjian,keempatIndahperjanjiandapatPasalmasing-masing.kerjasamanyaDidalam1320KUHPerdataterempatsyaratsahnyadanPT.MayoraTbktelahmemenuhisyaratsahnyaperyangadalahsebagai51.AdanyakesepakatanantarpihakKesepakatanantarapihakdalamperjanjiantripartiteinisudahtertuangdalamkontrakkerjasamaantarpihak.2.Masing-masingpihakharuscakapKetigapihakdalamhalinimasing-masingtelahmemilikiizinuntukmenjalankanperan-perannya.Carapembuktiannyaadalahsebelumdiadakannyaperjanjiantripartiteini,keduavendordiharuskanuntukmelampirkanperizinanmerekauntukberperansebagaitransporterdanjugavendorlainnyasebagaipengelola.3.TerdapatobjekperjanjianObjekperjanjiandalamperjanjiantripartiteiniterdapatdidalamprestasiyangadadipasal-pasalkontrakperjanjianyangtelahPasal1320KitabUnHukumPerdata dibuat. 4. Adanya kausa yang ha Perjanjianlal tripartite ini memiliki kausa yang halal karena untuk mengindahkan pera turan perundang-un dangan yang ada yang mengatur pengelolaan limbah dengan baik danDenganbenar. kompleksn ya persyaratan pengelolaan limbah B3, maka semua perizinan dan hasil manifes dari masing-masing pros es harus lengkap dan rinci. Di dalam hukum perdata sanksi terdapat pelanggaran hukum lingkungan dapat dilakukan melalui sanksi perdata berupa diharuskan nya membayar ganti rugi untuk masyarakat. Apabila telah dilakukan sanksi ad ministrasi, sanksi perdata, negoisasi, mediasi, dan/atau musyawarah di luar pen gadilan, kesalahan pelaku dan akibatnya relative berat maka pelanggaran tersebut dapat dibawa ke pengadilan pidana, hal ini merupakan penerapan ultimum reme dium atau yang dapat dika takan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir bagi tindak pidana formil. Beberapa pelanggaran yang mengenai pengelolaan lim bah B3 diatur dalam UUPPLH seperti sebagai berikut: 1. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin diatur dalam Pasal 102 UUPPLH 2. Melakukan perbuatan yang menghasilkan dil ampauinya baku mutu diatur 3. Menghasilkan limbah B3 namun tidak dikelola diatur dalam pasal 518 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 34

perjan

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 35

Kerja Ber sama tidak lepas dari Pas al 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yakni sepa kat mereka yang mengikat kan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang Konsephalal.PKB berdasar kan Undang-Undang No mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari aspek kebebasasan berkontrak, sangat jelas perjanjian kerja bersama ini menganut paham individu al yang sangat kental, dapat dilihat pada saat perundin gan atau musyawarah an tara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha tidak ada penekanan dan intervensi dari pemerintah. Masing-masing memiliki kepentingan dan melakukan daya tawar dengan batasan asas itikadDilihatbaik.dari kekuatan mengikatnya, asas pacta sun servanda menegaskan kedudukan perjanjian kerja bersama bagi pekerja dan serikat pekerja dengan pen gusaha adalah aturan yang berlaku dan mengikat sep erti undang-undang. Seh ingga perjanjian kerja ber sama tersebut dianalogikan sebagai undang-undang yang mengikat khusus bagi pekerja dan serikat pekerja denganWalaupunpengusaha. jian kerja bersama bu kanlah produk perundangundangan bagaimana dalam ketentu Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peratur an Perundang- undangan akan tetapi perjanjian kerja bersama sendiri berlandas kan pada peraturan perun dang-undangan khususn ya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.DalamPasal Un dang-Undang Nomor 13 Ta hun 2003 tentang Ketenaga kerjaan jelas menyatakan perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perun dang-undangan. Namun tak jarang terdapat aturan da lam PKB yang kontradiktif terhadap UU yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu dalam PKB PT. Semen Batu raja terkait dengan pembe rian Surat Peringatan bisa langsung diberikan tidak berdasarkan urutan- uru Oleh: Salsabila Ramadianti

peraturan

TAHUN 2021 DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DA LAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN BUMN

menargetkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM yang tertuang dengan PKB. Hal ini akan tercapain ya lingkungan kerja nyaman dan kondusif serta mampu menumbuhkan keberlanju tan perseroan.Perjanjian

I. Kasus Posisi Sebagai salah satu perusa haan milik Negara, Perse roan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentu an-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Hak Asa si Manusia (HAM) karena Karyawan merupakan salah satu stakeholder utama bagi Perusahaan. Hak Asasi Manusia adalah seperang kat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijun jung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pe merintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Peng hormatan dan perlindun gan terhadap HAM menjadi bagian yang tidak terpisah kan dari operasional Peru sahaan dalam saling berin teraksi antar insan Semen Baturaja, stakeholder mau pun dengan para pemangku kepentingan lainnya. Secara teknis penerapan tanggu ng jawab sosial perusahaan terkait dengan HAM sangat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pega wai, seperti manajemen sumber daya manusia, kes ehatan, dan keselamatan kerja. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan den gan Pegawainya. Perseroan

124

tannya tetapi dinilai dari berat ringannya kategori pelanggaran yang dilaku kan karyawan. Hal ini me nimbulkan kontradiksi an tara PKB PT. Semen Baturaja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dimana dalam Peraturan Pemerin tah No. 35 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa peru sahaan memberikan Surat Peringatan secara berturut turut (SP I, SP II, SP III) dalam waktu enam bulan. Apakah PKB yang ada di PT Semen Baturaja bertentangan den gan PP No. 35 Tahun 2021 dan apakah dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahn ya perjanjian dalam Pasal 1320 (sebab yang halal) dan Bagaimana impelementasi pemberian surat peringatan di PT Semen Baturaja? II. Isu Hukum Tinjauan yuridis antara Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap PKB PT Semen Baturaja da lam bidang ketenagakerjaan terkait Surat Peringatan III. Dasar Hukum • Kitab Undang- Undang Hukum Perdata • Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ten tang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja • Perjanjian Kerja Bersama PT. Semen Baturaja dan Serikat Karyawan Semen Baturaja • UU No. 11 Tahu 2020 ten tang Cipta Kerja • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan IV. Analisis Dalam Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker jaan mewajibkan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- un dangan yang berlaku dan PKB yang demikian batal demi hukum dan yang ber laku adalah ketentuaan da lam peraturan perundangundangan.Menurut

3. Jika pekerja masih melakukan pelangga ran ketentuan dalam perjanjian kerja, Pera turan Perusahaan atau PKB, pengusaha dapat menerbitkan SP ke-III (terakhir) yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya SP keIII. 4. Jika dalam kurun waktu SP ke- III pekerja Kem bali melakukan pe langgaran, pengusaha dapat melakukan PHK Pada dasarnya sebe lum melakukan PHK, peru sahaan harus memberikan SP ke- I, II, dan III secara berturut- turut kepada karyawan tersebut. Namun dalam Penjelasan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerin tah No. 35 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa per janjian kerja, PP, atau PKB dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan ter akhir sehingga jika pekerja melakukan pelanggaran da lam tenggang waktu masa berlakunya peringatan per tama dan terakhir tersebut, perusahaan dapat melaku kan PHK.Pengaturan pembe rian surat peringatan se belumnya diatur dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker jaan. Penjelasan Pasal 161 menyatakan bahwa “Mas ing-masing surat peringa tan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang dia tur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersa ma.” Namun Pasal 81 ang ka 50 UU No. 11 tentang Cip ta Kerja menghapus Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003. Dengan Demikian, ketentu an Pasal 161 UU Ketenaga kerjaan sudah tidak dapat dijadikan dasar pemberian surat Dalamperingatan.Pasal67angka I, Hu kuman disiplin yang diber ikan perusahaan terhadap karyawan yaitu: a. Teguran lisan b. Surat Peringatan I 36

Penjelasan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Surat Peringatan di terbitkan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut:1.SP

2. Jika pekerja kembali melakukan pelangga ran ketentuan dalam perjanjian kerja, Pera turan Kerja Bersama (PKB) masih dalam tenggang waktu 6 bu lan, maka pengusaha dapat menerbitkan SP ke- II yang juga berlaku untuk jangka waktu 6 bulan sejak diterbit kannya SP ke- II.

ke I berlaku untuk jangka waktu 6 bulan

habis masa hukumannya, maka Division Human Resource & Gener al Affair harus memberikan surat pemberitahuan be rakhirnya masa hukuman kepada karyawan tersebut di unit kerjanya. Perbedaan implementasi di dalam PKB PT. Semen Baturaja disebab kan karena perusahaan yang belum memperbarui per janjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanji an kerja bersama menye suaikan dengan UU Cipta Kerja. Salah satunya terkait pemberian surat peringa tan. Ketika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan soal pemberian SP, maka aturan yang dipa kai tetap mengacu pada UU Cipta Kerja. 37

c. Surat Peringatan II d. Surat Peringatan III e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) f. Hukuman disiplin se bagaimana dimaksud pasal ini dapat diberi kan tidak berdasarkan urutan- urutannya teta pi dinilai dari berat rin gannya kategori pelang garan yang dilakukan karyawan.Halini

Dari penjelasan pas al di atas, tidak ditemukan dasar bahwa pemberian su rat peringatan dapat diberi kan tidak berurutan. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Menurut KUH Perdata, syarat sah perjanji an menurut Pasal 1320 yai 1.tu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirin ya; 2. kecakapan untuk mem buat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang halal Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Semen Baturaja dan Serikat Karyawan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena terdapat kontradiksi terhadap Pera

turan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sehingga PKB dapat batal demi hukum. PKB dibuat berdasakan ha sil perundingan antara satu atau lebih serikat peker ja dengan beberapa pen gusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban kepada kedua be lah pihak. Hal ini ada kaitan nya dengan asas kebebasan berkontrak dalam pembua tan PKB dimana perusahaan bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum. Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak dalam perjan jian kerja dibatasi dengan perjanjian kerja bersama dan Undang- Undang No mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta turunannya. Dalam hal ini, PKB tidak boleh bertentan gan terhadap peraturan pe rundang- undangan yang berlaku.Berbeda dalam im plementasinya, PT. Semen Baturaja tetap menerapkan pemberian Surat Peringatan (SP) secara berurutan sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Menurut Pasal 67 angka 3 PKB PT. Se men Baturaja, Masing- mas ing Surat Peringatan I, II, dan III masa berlaku: Surat Peringatan I: 3 (tiga) bulan 2. Surat Perungatan II: 6 (enam) bulan 3. Surat Peringatan III: 6 (enam)Apabilabulan seorang karyawan telah

sangat kon tradiktif terhadap Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dimana diatur suatu perusahaan dapat mem berikan SP tidak secara ber urutan. Perusahaan dapat memberikan SP III secara langsung tanpa diberikan SP I dan SP II sebelumnya. Hal itu biasanya diatur da lam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di masing-masing perusa haan. Pasal 36 huruf K PP No. 35/2021 menyatakan bahwa: “Pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur da lam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersa ma dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut mas ing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bu lan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama.”

I. Kasus Posisi Sebagai perseroan yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan, PT Semen Baturaja (Persero), Tbk melaksanakan berbagai jenis kegiatan usaha baik utama maupun penunjang, di bidang persemenan dan industri kimia dasar lain nya. Dalam penyelengga raan kegiatan usaha PT Se men Baturaja (Persero), Tbk melakukan berbagai kolab orasi dengan pihak lain da lam berbagai bentuk, seper ti jual beli, sewa-menyewa, jasa.

IMPLIKASI

PERUBAHAN KATEGORISASI LIMBAH FLY ASH DALAM PP NO. 22 TAHUN 2021 TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN FLY ASH DI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk.

oleh pembangkit listrik ber bahan bakar batubara (Loke shappa dan Dikshit, 2012). Oleh karenanya bukan mer upakan hal yang berlebihan apabila Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 101/2014 PLB3) menetapkan FABA sebagai Limbah kate gori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun den gan terbitnya Undang-Un dang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengusung konsep Omnibus Law, Pemerintah melalui Peraturan Pemerin tah No. 22 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Per lindungan dan Pengelolaan 38 Oleh: Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya

Guna memastikan ter penuhinya hak dan kepent ingan PT Semen Baturaja (Persero), Tbk terselengga ra, kolaborasi dengan pihak lain akan diakomodir dalam bentuk pembuatan surat perjanjian sesuai dengan je nis kerja sama yang disepa kati, seperti Perjanjian Kerja Sama antara PT Semen Ba turaja (Persero), Tbk dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Ba gian Selatan Unit Pelaksana Pembangkitan Tarahan ten tang Pemanfaatan Fly Ash Sisa Pembakaran Batubara PLTU Tarahan yang dibuat pada tahun 2020 lalu. Pada perjanjian ini PT Semen Baturaja (Persero), Tbk berkedudukan sebagai pemanfaat limbah, dimana pemanfataan dilakukan ke pada limbah jenis Fly Ash sebagai bahan baku sub stitusi produksi semen. Ditengah penyelenggaraan

Perjanjian oleh PT Semen Baturaja (Persero), Tbk, Pe merintah menerbitkan Pera turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penye lenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) yang mengubah jenis limbah fly ash yang sebel umnya merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Be racun (B3) menjadi Limbah nonB3. Perubahan peng golongan atas limbah jenis fly ash berdampak kepada dipertanyakan keabsahan perjanjian terkait peman faatan fly ash dalam golon gan B3 yang telah dibuat sebelum diterbikannya PP No. 22 Tahun 2021. Apa kah perjanjian yang telah ada masih dapat diteruskan atau perlu dilakukan aman demen demi penyesuaian atas ketentuan PP No. 22 Ta hun 2021 ataukah perjajian tersebut tidak dapat dilan jutkan. II. Isu Hukum Dampak perubah an Fly Ash menjadi Limbah NonB3 terhadap Perjanjian Pemanfaatan Fly Ash yang telah ada III. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Neg ara. b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengga raan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun IV. Analisis Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai abu sisa hasil pembakaran batubara pada proses pembangkitan PLTU Batubara merupakan satu diantara beberapa sumber yang berpotensi menim bulkan dampak negatif ter hadap lingkungan. Limbah FABA mengandung logam beracun dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi apabi la dilepaskan ke lingkungan

Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana klaster lingkungan hidup UUCK, ter jadi perubahan status FABA menjadi Limbah kategori bukan Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3). Hal ini tentu mengundang sejum lah konsekuensi terhadap kegiatan penyimpanan dan pemanfaatan yang telah se lama ini telah berjalan.1 Pada pokok penga turan penyimpanan terja di perubahan yang sangat mendasar, di mana peny impanan Limbah FABA yang semula hanya diperboleh kan selama maksimal 365 hari sejak dihasilkan, be rubah menjadi maksimal 3 tahun sejak dihasilkan. Hal ini sangat memungkingkan proses penyimpanan Lim bah FABA berlangsung da lam waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Pada pokok pengaturan peman faatannya, pemanfaatan Limbah FABA dapat dilaku kan oleh Penghasil atau Pe manfaat Langsung (Pemer intah, Pemerintah Daerah, Kelompok Orang, dan Badan Usaha yang memiliki Per izinan Berusaha). Penga turan tersebut memberikan kebebasan pemanfaatan Limbah FABA yang selama ini menjadi kewajiban yang dibebankan kepada Peng hasil (wajib dilakukan Peng hasil atau diserahkan ke Pemanfaat bila tak mampu dilaksanakan sendiri).

Mengenai keabsahan perjanjian tersebut kede pannya maka apabila ditin jau dari Kitab Undang-Un dang Hukum Perdata perlu dipahami terlebih dahulu mengenai syarat sah suatu perjanjian. Perjanjian memiliki 4 (empat) syarat sah, diantaranya : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu gelolaan Fly Ash Dan Bottom Ash Pltu Tarahan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jour nal Transformation Of Mandalika (JTM) e-ISSN 2745-5882, 2(1), 174-176. sebab yang halal.3 Syarat pertama mengenai “sepa kat mereka yang mengikat kan dirinya”, berarti para pihak memiliki kemauan untuk mengikatkan diri dan kemauan tersebut harus dinyatakan baik dengan pernyataan yang dilakukan secara tegas maupun diamdiam. Syarat kedua yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian”, arti ke cakapan adalah kewenan gan untuk melakukan tinda kan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang ditentu kan tidak cakap berdasar kan undang-undang. Kual ifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu per janjian adalah orang-orang yang belum dewasa, dan yang ditaruh dibawah pen gampuan. Dibuatnya per janjian oleh persoon yang tidak cakap berakibat pada dapat dibatalkannya per janjian tersebut. Pembat alan ini kemudian mem bawa dampak para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang tel ah diperjanjikan atau diser ahkan harus dikembalikan. Syarat ketiga “suatu hal ter tentu” berarti dalam perjan jian yang diperjanjikan atau menjadi objek merupakan suatu hal atau suatu ba rang yang cukup jelas atau minimal dapat ditentukan jenisnya. Syarat keempat yang berbunyi “suatu sebab yang halal” dimaksudkan apa yang menjadi tujuan para pihak dalam suatu Pasal 1320 Kitab Un dang-Undang Hukum Perdata.

2 1 Aditama, R., Akib, M., Des pa, D., & Setiawan, A. (2022). Pen gelolaan Fly Ash Dan Bottom Ash Pltu Tarahan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jour nal Transformation of Mandalika (JTM) e-ISSN 2745-5882, 2(1), 173. 2 Aditama, R., Akib, M., Des pa, D., & Setiawan, A. (2022). Pen Pengaruh atas pe rubahan ini juga menim bulkan potensi kendala dalam pelaksanaan perjan jian pada PT Semen Batu raja (Persero), Tbk, dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Unit Pelak sana Pembangkitan Tarah an tentang Pemanfaatan Fly Ash Sisa Pembakaran Ba tubara PLTU Tarahan yang dibuat pada tahun 2020 lalu. Dalam perjanjian a quo PT Semen Baturaja (Persero), Tbk berkedudukan sebagai pemanfaat limbah sebagai bahan baku substitusi pro duksi semen. Pemanfaatan ini dilaksanakan dengan berpegang pada perjanjian yang telah dibuat sebelum kegiatan pemanfaatan lim bah berlangsung. Perjanji an dibuat pada tahun 2020 sehingga masih bertumpu pada pengaturan dan kebi jakan yang ada pada PP No. 101 Tahun 2014, dimana je nis fly ash masih terunifika si sebagai limbah B3.

yaran; b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau pen itipan; c. Pembaharuan utang; d. Kompensasi; e. Percampuran utang; f. Pembebasan utang; g. Musnahnya barang yang terutang; h. Pembatalan; i. Berlakunya syarat batal; j. LampauSelainwaktu.daripada hal diatas perjanjian yang tel ah dibuat masih dapat ter us berjalan kecuali apabi la dalam pembuatannya diliputi dengan kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan maka perjanjian tersebut ti daklah memiliki kekuatan hukum atau dianggap batal demi hukum. Korelasi den gan perjanjian yang terjadi dalam PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, semestinya masih dapat terus berjalan dan apabila didasarkan pada klausula dalam per janjian pemanfaatan limbah B3 jenis fly ash yang masih belum terkategorisasi maka secara eksplisit pada PP No. 22 Tahun 2021 tidak men gatur kebijakan yang dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pada saat dibuat nya perjanjian tersebut pun tidak terdapat penyimpan gan dari peraturan yang berlaku saat itu dan atas PP yang baru merupakan lang kah pembaharuan pemer intah yang terbit setelahn ya. Sehingga langkah yang tepat adalah melakukan harmonisasi pada klausu la perjanjian tersebut. Pada kenyataannya berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu staff bagian legal di PT Se men Baturaja (Persero) Tbk, menyatakan bahwa perjan jian mengenai Pemanfaatan Fly Ash Sisa Pembakaran Batubara PLTU Tarahan den gan PT PLN Indonesia masih dapat terus berjalan sampai pada jangka waktu habis se bagaimana yang ditentukan oleh perjanjian. V. Kesimpulan Berdasarkan pada klau sula dalam perjanjian pe manfaatan limbah B3 jenis fly ash yang masih belum terkategorisasi maka se cara eksplisit pada PP No. 22 Tahun 2021 tidak men gatur kebijakan yang dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pada saat dibuat nya perjanjian tersebut pun tidak terdapat penyimpan gan dari peraturan yang berlaku saat itu (PP No. 101 Tahun 2014) dan atas PP yang baru dipandang se bagai langkah pembaha ruan kebijakan pemerintah yang terbit setelahnya. Se hingga langkah yang tepat adalah melakukan harmon isasi pada klausula perjanji an tersebut. Secara aplikatif pun perjanjian mengenai Pemanfaatan Fly Ash Sisa Pembakaran Batubara PLTU Tarahan dengan PT PLN In donesia masih dapat terus berjalan sampai pada jang ka waktu habis sebagaima na yang ditentukan oleh perjanjian.

VI. Saran Menanggapi isu hu kum yang terjadi selain dari harmonisasi perjanjian den gan pembaharuan peratur an sebagai langkah represif 40

perjanjian itu tidaklah ber tentangan dengan peratur an Tahkim,kumkhirnya676.ung:aman,5vasiSyaratPasalE-Commercean4a.hapusnyaBerdasarkanhapusmakakontrakyangbentuk-bentukir.kontrakkontrakdanganyangtusnyatanamunpunyangtumpudalamrealitarundang-undangan.gansatunyalalmaksudHaltuganmemilikimakaketentuanumum.kesusilaanperundang-undangan,danketertiban4MenganalisisdariKUHPerdata,perjanjianyangadakontradiksidensyaratsahkeempatyai“suatusebabyanghalal”.iniberkorelasidengandarisebabyanghaitusendiridimanasalahtidakbertentandenganperaturanpeSecaraklausulyangdiaturperjanjianmasihberpadaperaturanlamatelahdicabut.Meskiterdapatkontradiksiperjanjiantidaksermertadikatakanputus.Umumnyasebabpusuatuperjanjiandiaturdalamperunnormalnya,suatuakanhapussetelahtersebutberakhArtinya,ketikaseluruhperikatantelahdisepakatidalamtelahdilaksanakan,kontrakberakhirdandengansendirinya.5pasal1381BWperikatankarena:6PembayaranPembaSyamsiah,D.(2021).KajiTerkaitKeabsahanPerjanjianBilaDitinjauDari1320KUHPerdataTentangSahPerjanjian.JurnalInoPenelitian,2(1),327-332.MiriamDarusBadrulzAnekaHukumBisnis(BandCitraAdityaBakti:1994),hlm.Wahidah,Z.(2020).BeraPerjanjianPerspektifHuIslamdanHukumPerdata.3(2),21-37.

I. Kasus Posisi Rencana Jangka Pan jang Perusahaan PT Pela buhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang akan membangun Pelabuhan di Daerah Sungai Lais. Demi mendukung Realisasi Jang ka Panjang Pelabuhan, Pada Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang akan melaku kan Pekerjaan Pematangan Berikut Perkerasan Jalan Sungai Lais Tahap I, yang mana lokasi pelaksanaan terletak di lahan yang ber sertifikat Hak Pengelolaan Tahun 2012 yang berfungsi sebagai akses jalan menu ju Sungai Lais. Pekerjaan Pematangan berikut terdi ri Perkerasan Jalan Sungai Lais Tahap I ini terdiri dari Pekerjaan Jalan Lapis Pon dasi, Jalan Tanah dan Jalan Rawa dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.497.161.800,(empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa kegiatan pematan gan perkerasan Jalan Sun gai Lais Tahap I telah ditan datangai oleh PT Flamboyant Cipta Pratama selaku pelak sana konstruksi dan PT Trias Gegas Cipta selaku konsul tan pengawas dan perjan jian tambahan (addendum) dengan pekerjaan tambah kurang yang meliputi peker jaan saluran dan pekerjaan jalan beton utama yaitu Penambahan Jalan kea rah PT. Lonsum (Ramp-Mitra) dan Penambahan jalan ke arah Pelabuhan (Ramp- Mi tra PT. Trimitra dan jalan warga serta arah pelabuhan) serta pekerjaan kurang yaitu pengurangan lebar gate.

II. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2003 Tentang BUMN 4. Undang-Undang Nomor 40 TAHUN 2007 Tentang Perseroan Terbatas 5. Undang-Undang No mor17 TAHUN 2003 Ten tang Keuangan Negara 6. Undang-Undang No mor17 TAHUN 2008 Ten tang Pelayaran 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyeleng garaan Bidang Pelayaran 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik In donesia. 9. Peraturan Presiden Re publik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peratu ran Presiden Republik In donesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 10.Peraturan Menteri Per hubungan Nomor 50 Ta hun 2021 Tentang Peny elennggaraan Pelabuhan 11.Laut.Peraturan Menteri TentangdanPedomanMBU/08/2017garadanPeraturanPerubahanPER-07/MBU/04/2021BUMNKeduaAtasMenteriBaUsahaMilikNeNomorPER-03/TentangKerjaSamaBaUsahaMilikNegaraPerbankan. III. PendampinganAnalisis Jaksa Pengacara Negara PT Pelabuhan Indone sia Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk menghindari terjadinya Per buatan Melawan Hukum (PMH) dapat melakukan ker jasama dengan Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penn gacara Negara. Kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara ini meliputi Penega kan Hukum, Bantuan Hu kum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain nya. Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan ANALISIS PENCEGAHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMATANGAN PERKERASAN JALAN SUNGAI LAIS TAHAP I PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PALEMBANG 41 Oleh: Anam Maulana

Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Per sero) Regional 2 Palembang terdapat bidang Kepatuhan Bisnis. Bidang Kepatuhan Bisnis memiliki 4 (empat) Unit Fungsional yang terdiri dari Unit Hukum dan Klaim, Unit Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE), Unit Manajemen Resiko dan Pengendalian Mutu, dan Unit Pengadaan dan Pen gendalian Internal. Bidang Kepatuhan Bisnis ini bertu gas menaungi dan menga wasi tiap-tiap pelaksanaan dari operasional perusa haan untuk mencegah ke lalaian maupun kesalahan/ pelanggaran yang terjadi. Dalam hal Kasus Per janjian kerjasama PT Pela buhan Indonesia (Persero) dengan PT Flamboyant Cip ta Pratama, Dalam melaku kan pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum yang nantinya akan terjadi setelah 07/MBU/04/2021turanDraftberlakuuaiDokumendalampadahanHukumyangHukumPemeriksaanBidangdahulukepatuhanakandisusundraftperjanjianpenandatangananolehperusahaan,PerjanjianyangtelaholehbidanglaindilakukanpemeriksaanhukumterlebihmelaluiUnitHukumKepatuhanBisnis.KEpatuhanadalahpemeriksaandilakukanolehBagianterhadappemenuasep-aspekhukumDokumenPerusahaanrangkamemastikanPerusahaansesdenganketentuanyangsepertiKesesuaiantersebutdenganPeraMenteriBUMNPER-Peruba 42

Tugas dan Wewenang Ke jaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yai tu: “Kejaksaan dengan Kua sa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pe merintah sebagaimana ter maktub dalam Pasal 30 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejak saan Republik Indonesia.1 Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) dalam Peraturan Presiden Republik Indone sia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Pera turan Presiden Republik In donesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia2, yang selanjutnya sebagaima na diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik In donesia Nomor PER-006/A/ JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisa si dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 444 ayat (2) yang masing-masing telah men egaskan bahwa ruang lingk up Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hu 1 Undang-undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2 Peraturan Presiden Re publik Indonesia Nomor 29 Ta hun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia kum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada Negara dan Pemerintah meliputi Lem baga/Badan Negara, Lem baga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daer ah dengan tujuan untuk menyelamatkan, memulih kan kekayaan negara, me negakkan kewibawaan Pe merintah dan Negara serta memberikan Pelayanan Hu kum kepadaBerdasarkanmasyarakat.Lampi ran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelakasanaan Pen egakan Hukum, Bantuan Hu kum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menerangkan Jaksa Pengacara Negara member ikan Bantuan Hukum kepa da Lembaga/ Badan Negara, Lembaga / Instansi Pemer intah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/. Daerah dan Badan Hukum Lain yang di dalamnya Neg ara atau Pemerintah mem punyai kepentingan terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain Badan Layanan Umum (BLU), Badam Layanan Umum Daerah (BLUD), Anak Perusa haan BUMN/BUMD, Perusa haan Patungan, Konsorsium dengan BUMN/BUMD atau dengan anak perusahaan 3BUMN/BUMD.3Mengenal Jaksa Penge cara Negara. Diakses pada 15 Juli 2022. ara.pdfMengenal-Jaksa-Pengacara-Negwp-content/uploads/2014/06/https://babel.bpk.go.id/ Peran Fungsional Bidang Kepatuhan Bisnis Struktural

IV. Kesimpulan PT Pelabuhan Indo nesia (Persero) Regional 2 Palembang pada tang gal 5 November 2020 tel ah melakukan Permohonan Pendapat Hukum dan Pen dampingan Pekerjaan kepa da Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Permohonan yang dilakukan oleh Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang telah dilaku kan dimulai dari sebelum sampai proses perkemban gan kegiatan. Hasil telaahan dari terkait Proses Perkem bangan 52,8% Pelaksanaan Kegiatan Perkerasan Jalan Sungai Lais Tahap I PT Pela buhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang di jelaskan bahwa Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan agar tetap terus memperhatikan prin sip kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalah an dikemudian hari. V. Saran Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian baik se belum, proses, dan sesudah perlu adanya Pendampin gan Hukum secara berkala 43

lapor.tindakanmaupunhalperlindungan,melaporkanlindoternasional.dimempunyaiseroanPelindosertadipertanggung-jawabkandenganniatbaik.Melaluisistemini,dapatmenjadiperyanglebihbaikdandayasaingbaiktingkatnasionaldaninBagiinsanPeataustakeholderyangakandiberikanbaikdalamkerahasiaanidentitasdarikemungkinanbalasanolehsiter

Whistleblowing System PT Pelabuhan Indone sia (Persero) memiliki sistem laporan yang disebut den gan Pelindo Bersih sebagai salah satu cara mencegah terjadinya Perbuatan Mela wan Hukum. Whistleblow ing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk mem perkuat penerapan dalam rangka memberikan kesem patan kepada seluruh insan Pelindo5 dan stakeholders lainnya untuvk dapat men yampaikan laporan men genai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat 5 Whistleblowing system. Diakses pada 15 Juli 2022. tleblowing-systemwww.pelindo.co.id/page/whishttps://

han Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Mi lik Negara Nomor PER-03/ MBU/08/2017 Tentang Pe doman Kerja Sama Badan Usaha Milik BerdasarkanNegara.4 Pera turan Direksi MilikdomanPER-03/MBU/08/2017BadananPER-07/MBU/04/20214diperiksaPerjanjian,Kepatuhan13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.padadariKepatuhanjibmeniksaaanPLND-22HK.01/1/4/1/KPTN/UTMA/NomorTentangPemerKepatuhandokuperusahaanyangwamelaluiPemeriksaanHukumterdirinamuntidakterbatasdokumen:AnggaranDasarRapatUmumPemegangSahamPerjanjianNotaKesepahamanSuratKuasaDokumenLigiasi/MasalahHukumPeraturanPerusahaanDokumenRencanaJangkaPanjangPerusahaandanRencanaKerjaAnggaranPerusahaanDokumenPemberhentiandanPengangkatanJabatanDireksiKomisarisDokumenAksiKorporasiDokumenPerizinanDokumenPengalihanPenghapusanAsetDokumenRencanaPengembanganSttrategisPerusahaanDalamPemeriksaanHukumsebuahMateriyangperluantaralain:PeraturanMenteriBUMNPerubahKeduaAtasPeraturanMenteriUsahaMilikNegaraNomorTentangPeKerjaSamaBadanUsahaNegara 1. Kewenangan Penan datanganan 2. Pemenuhan terhadap Ketentuan Hukum 3. Kesesuaian Prosedur 4. Pemeriksaan Kepatuhan 5. Kesepakatan Tertulis Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perjanjian akan dilaksanakan monitoring lapangan oleh Unit HSSE untuk melihat kesesuaian kondisi kerja dilapangan. Kesesuaian kondisi ker ja dilapangan ini harus di dasarkan dengan Sistem Manajemen Kesehatan, Ke selamatan, dan Keamanan Lingkungan (SMK3). Pelaksa naan kondisi kerja berdasar kan Sistem Manajemen Kes ehatan, Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan ini tidak hanya bagi para perk erja, tetapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada disekitar area kerja tersebut.

44 Oleh:

Polemik Undang-Undang Migas Terhadap UUD NRI

Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai strate gis dan merupakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan adanya Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuang Untuk sebesar-besar Kemakmuran MassaNamunRakyat.1 di dalam prakteknya telah hilang kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat atas per tambangan minyak dan gas yang justru disebabkan oleh Undang-Undang Minyak dan Gas sehingga merugikan hak-hak konstitusional war ga negara. 2 Bahwa pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan:3 (2) Cabang-cabang produk si yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikua sai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang ter kandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan 1 Gde Pradnyana, 2014. “Nasionalisme Migas Mengelo la Kedaulatan Membangun Ke mandirian Menumbuhkan Jati Diri Bangsa.” Cetakan Pertama, Ja karta : Nayottama Press Holdings, Hlm 5. 2 Ibid. 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia.

dipergunakan untuk sebe sar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Inkonstitusionalitas Undang-Undang Migas4 Bahwa terkait degan Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 serta Hak Menguasai Negara yang terkandung didalamnya, maka: Bahwa Pasal 1 ayat (23) dan (24) UU Migas jo. Pasal 44 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3), karena adanya badan-badan yang melaksanakan dan menga tur Minyak dan Gas Bumi se cara terpisah dan membuka kesempatan kepada inves tor dan pemodal asing untuk mengelola dan menguras kekayaan alam Indonesia yang vital bagi masyarakat. Bahwa dalam melaksanakan dan mengatur perminyakan dan gas Indonesia dari usa ha hulu ke usaha hilir ada lah kewajiban Negara yang dilaksanakan oleh BUMN (Pertamina) sebagai pelak sana dari Hak Menguasai Negara bidang pengelolaan. Bahwa Pasal 1 ayat (19) jo. Pasal 6 UU Migas inkonsti tusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 karena adanya sistem Kontrak Kerja Sama 4 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia. yang terbuka kepada badan usaha swasta terlebih pi hak asing, untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari kekayaan alam bangsa Indonesia, sehingga berpo tensi terlanggarnya kedau latan negara, kedaulatan rakyat dan tujuan untuk se besar-besarnya kemakmu ran Bahwarakyat.Pasal 3 poin b UU Mi gas konstitusional sejauh dilakukan terlebih dahulu pemenuhan untuk kebu tuhan masyarakat Indone sia, bukan mendahulukan kepentingan Minyak dan gas tersebut untuk diperjualbe Bahwalikan. Pasal 9 ayat (1) UU Migas konstitusional sejauh secara jelas menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hil ir harus diilaksanakan dan dijamin oleh Negara apa bila dengan tegas menya takan bahwa BUMN diberi kan monopoli pengelolaan migas. Apabila ada Badan usaha swasta diberikan ru ang yang sangat besar maka bisa disebut UU Migas ini inkonstitusional dan ber tentangan dengan pasal 33 (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 10 UU Migas bertentangan dengan pas al 33 (2) dan (3) UUD 1945 karena untuk mewujudkan 1945 Astri Elma Setiadien Putri

28 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 (3) UUD 1945, karena harga min yak diserahkan pada me kanisme pasar maka yang bermain disini adalah as pek ekonomi tanpa melihat kemakmuran rakyat akan tetapi lebih memperhati kan laba tertinggi dan aku mulasi kapital dari perusa haan pertambangan yang bermain dalam bisnis min yak dan gas bumi ini. Bah wa harus ada kedaulatan Negara dalam menentukan harga demi kesejahteraan masyarakat. Bahwa harga untuk masyarakat adalah 5 Pratama Guitarra. 2022. “Ini Dia Masalah Laten Produksi Minyak Ri Gak Naik- Naik.” Dalam News CNBC Indonesia. harga yang benar-benar bi aya yang dikeluarkan Neg ara dari hulu ke hilir dibagi besaran produksi, sehingga tercapai harga ekonomis dalam negeri. Pasal ini su dah dibatalkan oleh Mah kamah konstitusi tapi tetap ada pelanggaran dalam UU APBNP khususnya pasal 7 ayat 6 A maka perlu ditegas kan kalau UU Migas lex spe cialis terhadap UU APBNP terkait pengaturan anggaran terkaitBahwamigas.6pasal 63 poin c dan Pasal 64 bertentan gan dengan asal 33 (3) UUD 1945, pemberlakuan kon trak-kontrak yang sedang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi ha ruslah batal demi hukum tanpa harus habis jangka waktunya, dengan adanya pasal ini maka membaha yakan cadangan kekayaan alam Indonesia yang vital sementara kekayaan alam itu sendiri tetap disedot dan diambil oleh pihak luar dan tanpa sebesar-besarnya ke makmuran rakyat. Kami sebagai Maha siswa melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebanyak 32 kali per temuan sejak 6 Juni 2022 hingga 19 Juli 2022 ditun tut untuk dapat memahami secara jelas bagaimana per an PHI dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Perusahaan Migas Nasional milik BUMN yang tidak lep as dari adanya penegakan hukum terkait Undang-Un dang No.40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terba 6 Ibid. tas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ser ta peraturan terkait lainn ya seperti PERMEN ESDM yang selalu berkembang untuk memenuhi kebutu han masyarakat terhadap migas. Dalam divisi Com pliance dan Boardsupport, kami diikutsertakan secara langsung untuk berdisku si dan menyelesaikan tu gas-tugas yang berhubun gan erat dengan perjalanan bisnis perusahaan PT Per tamina Hulu Indonesia (PHI) khususnya dalam hal su rat-menyurat dan juga mel atih kemampuan hukum kami untuk nyatandalamhathouseberperanTerbatas.dangperkembanganmenganalisisundang-unMigasdanPerseroanDisini,kamilebihsepertiseorangincounselataupenasihukumbagiperusahaanmenjalankankegiausahadanoperasionalsehari-hari. 45

penguasaan Negara terh adap kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka penge lolaannya haruslah terpadu dan tidak membuka kes empatan kepada pihak luar dari negara untuk menge lolanya demi kepentingan masyarakat. Bahwa kegiatan hulu ke hilir adalah proses yang tak dapat dipisahkan demi mencapai tujuan un tuk sebesar-besar kemak muranBahkanrakyat; keberadaan BP Migas dan BPH Migas perlu ditinjau ulang karena terbukti tidak mampu untuk melakukan pengawasan dan pengeloaan migas di Indo nesia dan telah melakukan pelanggaran terhadap pas al 33 yang tidak memberi kan hak pengelolaan utama terhadap BUMN (Pertamina) untuk mengelola Migas di BahwaIndonesia;5Pasal

Bentuk Kerjasamanya ada lah PT. Pupuk Sriwidjaja se bagai produsen pupuk di In donesia, PT. Pupuk Indonesia Logistik sebagai pendistri busi produk-produk PT. Pu puk Sriwidjaja seperti Urea dan Amonia,selain mendis tribusikan juga ada jasa pengantongan pupuk urea. Selain itu juga ada PT. Srijaya Brikasa sebagai penyedia jasa untuk peme liharaan pabrik-pabrik di PT. Pupuk Sriwidjaja,juga se bagai penyedia tenaga ker ja. PT. Sri Aneka Utama (SAK), sebagai penyedia tenaga kerja dan khusus pekerjaan di bidang sipil serta PT. Pus ri Agro Lestari(PAL) sebagai penyediaBanyaknyapestisida. peluang dan kebutuhan akan pen gadaan membuat penulis berusaha mengulik lebih lanjut strategi dan upaya yang dilakukan oleh Tim Le gal dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai mitigasi resiko daripada pengadaan barang/jasa. II. Isu Hukum 1. Bagaimana prosedur pengaadaan barang/ jasa di PT. Pupuk Sriw idjaja Palembang? 2. Bagaimana upaya pre ventif Inhouse coun sel PT. Pupuk Sriwidja ja Palembang dalam mencegah penyim pangan dalam pros es pengadaan jasa? III. Analisis Dalam memperlan car jalinan kerjasama yang dijalani oleh PT. Pupuk Sri widjaja Palembang dengan pihak lain atau pihak ek sternal, PT. Pupuk Sriwidja ja Palembang mempunyai landasan hukum yang ber laku untuk menunjang ke lancaran pengadaan jasa, aturan terkait pelaksanaan pengadaan jasa di PT. Pu puk Sriwidjaja Palembang yaitu, diatur dalam

Metriko Utamawidjaja merupakan perusahaan yang berger ak dibidang konstruksi lis trik, PT. Pupuk Sriwidjaja membutuhkan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi listrik proyek upgrade synbus dan interkoneksi jaringan. Selain itu juga pe rusahaan PT. Pupuk Indo nesia Logistik,dimana PT. Pupuk Sriwidjaja memiliki saham 44 %, PT. Pupuk In donesia Logistik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayaran dan Jasa Angku tan Laut, PT. Pupuk Indonesia Logistik menjalankan bisnis komersial jasa angkutan laut untuk pupuk (fertilizer), bahan baku pupuk (fertilizer raw materials), cairan, amo nia, batu bara, gypsum dan kebutuhan lain dari perusa haan-perusahaan khusus nya yang tergabung dalam Group PT. Pupuk Indonesia.

Peratur an Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Peru bahan Atas Peraturan Men teri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 Tentang Pe doman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Ment eri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 sam pai 6 berisi tentang keten tuan umum mengenai pen gadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaku kan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaann ya tidak menggunakan dana dari APBN/APBD.1 Penggu 1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 Tentang Pedoman Tinjauan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang 47 Oleh: Muhammad Fernando Afiliandi

I. Kasus Posisi Dalam melakukan ke giatan usahanya PT. Pupuk Sriwidjaja banyak melaku kan kerjasama dengan pihak lain atau pihak eksternal tak terkecuali dalam hal pen gadaan jasa, hal ini dapat terlihat dari salah satu ben tuk kerjasama pengadaan jasa antara PT. Pupuk Sriw idjaja dengan PT. Sri Metriko Utamawidjaja.PT.Sri

Prinsip-prinsip yang wa jib diterapkan dalam pen gadaan jasa dilihat dari

Pasal 2

sehat di antara penyedia jasa yang setara dan me menuhi syarat/kriteria ter tentu berdasarkan ketentu an dan prosedur yang jelas dan transparan. Transpar an, berarti semua ketentu an dan informasi mengenai pengadaan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evalu asi, penetapan calon penye dia jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia jasa yang berminat. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi peserta peyedia jasa yang memenuhi syarat. Akunta bel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat diper tanggung jawabkan sehing ga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan peny impangan.Terkait upaya pre ventif penyimpangan dari proses pengadaan barang/ jasa ini, selaku Corporate Lawyer memiliki tanggung jawab untuk melakukan pe meriksaan/evaluasi keleng kapan dan kebenaran surat permohonan User beserta Dokumen Pendukung yang diperlukan dan apabila ma sih terdapat Dokumen Pen dukungnya belum lengkap/ benar,maka surat permo honan berikut lampirannya dikembalikan ke User untuk dilengkapi dan diperbaiki. Jika penyimpangan berasal dari para penyedia barang dan/ atau jasa maka yang dapat dilakukan yaitu den gan pengenaan sanksi ad ministratif atau pencatatan dalam Daftar Hitam.2 2 PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.2020.Surat keputusan PT. Pupuk Sriwidjaja nomor:SK/DIR/435/2020.Palembang

na barang dan jasa adalah BUMN pemilik pekerjaan. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha, terma suk BUMN, badan hukum, atau orang/perseorangan/ subyek hukum, yang kegia tan usahanya menyediakan barang dan jasa. Barang dan jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh peng guna barang dan jasa.

Inhouse

Peraturan

V. Kesimpulan 1. Prosedur Penyeleng garan pengadaan ba rang/jasa di PT. Pupuk Sriwijaja Palembang telah dilakukan ber dasarkan prosedur operasional baku. Da lam melakukan pemi lihan penyedia barang/ jasa telah dilakukan dengan cara pelelan gan terbuka,lelang rat-surattireviewcarabangpukbarang/jasalenggaraancounseldilakukanyaPER-05/MBU/2008haterian2012BUMNlamgalamipasalnyabagaimanaPER-05/MBU/2008hateripasalinilangsunglangsung,penunjukanbatas,pemilihanteryangmanatelahsesuaidalam5peraturanMenNegaraBadanUsaMilikNegaraNomorsebeberapatelahmenperubahandaperaturanMenterinomor15tahuntentangPerubahAtasPeraturanMenNegaraBadanUsaMilikNegaraNomorUpaPreventifyangdapatolehinhousedalampenyepengadaandiPT.PuSriwidjajaPalemadalahdenganmelakukanlegalkembali,seperkontrak-kontak,superjanjian. Saran Sebaiknya dalam ter proses pengadaan barang/jasa di PT. Pupuk Sri widjaja Palembang hendak nya dalam prosesnya harus melibatkan/di awasi oleh Counsel PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan mematuhi prosedur PT. Pu puk Sriwidjaja Palembang

Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Peru bahan Atas Peruturan Men teri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 Tentang Pe doman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, antara lain efisien berarti pengadaan jasa harus diu sahakan untuk mendapat kan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Efek tif, berarti pengadaan jasa harus sesuai dengan kebu tuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya se suai dengan sasaran yang ditetapkan.Kompetitif, berar ti pengadaan jasa ha rus terbuka bagi penyedia jasa yang memenuhi per syaratan dan dilakukan melalui persaingan yang Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Mi lik Negara.

jadinya