PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENYUSUNAN RPJMD 2013-2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 1 DKI JAKARTA
© hp
OUTLINE • LANDASAN HUKUM • SKEMA PENYUSUNAN RPJMD • OUTLINE BUKU RPJMD
• MATRIKS SANDINGAN RPJMD • JADWAL PELAKSANAAN
LANDASAN HUKUM UU 25/2004
UU 32/2004
Pasal 17 : (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Pasal 18 : (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Pasal 150 ayat (3) huruf e RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
PP 8/2008 Pasal 15 (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
Permendagri 54/2010 Pasal 61 (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik Pasal 76 Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
3
SKEMA PENYUSUNAN RPJMD Agustus Penyusunan Draft Ranc. Awal RPJMD
Sept - Okt Matriks Sandingan Ranc. Awal RPJMD
12-14 Nov FGD utk setiap Topik
Nov
Nov
Konsultasi Dengan Gubernur Terpilih
Pengajuan Kebijakan umum dan program jangka menengah beserta kebutuhan pendanaan ke DPRD
Perda RPJMD hasil klarifikasi Apr DDN Maret
Des
Klarifikasi Perda oleh : DDN, Gubernur, Bappeda
Rancangan RPJMD
Feb
Des
Raperda RPJMD
Maret
Musrenbang RPJMD
PERDA RPJMD 2013-2017
Nota Kesepakatan tentang Kebijakan umum dan program jangka menengah beserta kebutuhan pendanaan
Des
Saran penyempurnaan dari DDN
Konsultasi dengan DDN
Pembahasan dengan SKPD
Rancangan Akhir RPJMD
Jan
Jan
Des
Des
OUTLINE BUKU Rancangan Awal RPJMD Bab I Bab II Bab III
Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah
Rancangan RPJMD Bab I Bab II Bab III
Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Rancangan Akhir RPJMD Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V
Bab VI Bab VII
Bab VIII
Bab IX Bab X
Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Matriks Sandingan & Usulan Fokus Kebijakan RPJMD MATRIKS SANDINGAN VISI DAN MISI RANCANGAN RPJMD GUBERNUR RPJPD 2025 RPJPD 2025 RTRW TERPILIH (JanjiKODE ASAL RPJPD PERIODE III PERIODE IV RPJMN RAD GRK MDG’s MP3EI USULAN (+ 6 Wilayah) janji (2013-2017) (2018-2022) RANC. Kampanye RTRW RPJPD VISI MISI NASIONAL RPJMD Gub Terpilih MISI RPJPD MISI GUB TERPILIH SASARAN POKOK RPJPD
Pasal 54 Permendagri No. 54/2011 RPJMD : a. Memuat Visi, Misi, dan Program Gubernur b. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW c. Memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya
Matriks Fokus Kebijakan RPJMD & Target IKU Provinsi IKU PROVINSI (KINERJA GUBERNUR)
Kebijakan Top Down (diambil dari matriks tahap 1 1) urusan…...
Operasional/Pelayanan (diambil dari Draft Ranc. Renstra) 1) urusan……
TOPIK FGD
Catatan : Bahan FGD + Perkiraan Pendanaannya. Selain forum diskusi apakah perlu di launching di Media Massa, untuk masukan dari masyarakat? Atau organisasi profesi ?
SANDINGAN
TARGET SASARAN TIAP PENJABARAN TARGET SASARAN FOKUS KEBIJAKAN (TAHUNAN) KEBUTUHAN PENDANAAN (5 TAHUN) EVALUASI TARGET 5 2013 2014 2015 2016 2017 2007 - 2012 TAHUN
RENSTRA
USULAN RANC. RPJMD PER URUSAN
INDIKATOR SASARAN (KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)
MATRIKS INDIKATOR PROGRAM
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
FOKUS KEBIJKAN IKU PROVINSI
Catatan : Disusun secara paralel dengan pelaksanaan FGD
PROGRAM
INDIKATOR OUTCOME
MATRIKS TARGET IKU SKPD IKU SKPD (KINERJA SKPD) CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET PROGRAM (OUTCOME)
KEBUTUHAN PENDANAAN (5 TAHUN)
2013 TARGET
2014 RP
TARGET
2015 RP
TARGET
2016 RP
TARGET
2017 RP
TARGET
RP
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Catatan : a. SKPD Penanggung Jawab tidak bersifat mengikat, sebagai masukan Perda SOTK b. Ada evaluasi di tahun kedua (n+2) c. Pada saatnya akan ditentukan juga sumber pendanaan (APBD + Non APBD)
JADWAL KERJA NOVEMBER No
Aktivitas
Tgl
pelaksana
1
Persiapan FGD dll
‌.s/d 2 nov
P3+Sekretariat
2
Pelaksanaan FGD per Topik (termasuk kerangka pendanaan) + target IKU Provinsi
7-14
P3+Bidang Perencanaan
3
Penyusunan Tujuan,sasaran,strategi,kebijakan umum,program dan indikator program
1-14
P3 + P2 + Bidang Perencanaan
4
Pengumpulan target IKU SKPD
5-14
Bidang Perencanaan + P3
5
Penyusunan target IKU SKPD
19-30
Bidang Perencanaan + P3
6
Laporan + penyampaian Kebijakan Umum, program Prioritas & kerangka pendanaan kpd Gub+Wagub
19-23
Pimpinan Bappeda + P3 + Bidang
7
Surat Gub kpd DPRD ttg penyampaian Kebijakan Umum,Program Prioritas & Kerangka pendanaan
26-30
Pimpinan Bappeda + P3
PROGRES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD 2013-2017 BAB
URAIAN
PROGRES
KETERANGAN
I
PENDAHULUAN
100 %
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
95 %
Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012
III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
5%
Template dan format tabel telah disiapkan
IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
95 %
Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012
V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5%
Visi dan Misi belum dijabarkan template dan format tabel telah disiapkan
VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5%
Template dan format tabel telah disiapkan
VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
5%
Template dan format tabel telah disiapkan
VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
5%
Template dan format tabel telah disiapkan
IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
5%
Template dan format tabel telah disiapkan
VISI MISI JAKARTA BARU (dapat disesuaikan pada saat penyusunan Rancangan RPJMD) VISI Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
MISI 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
RPJMD 2007-2012 Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Visi
Misi
Tujuan
Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Tujuan 1
Tujuan 2
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalahmasalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
Tujuan 1
Tujuan 2
Membangun budaya Menjamin ketersediaan masyarakat perkotaan hunian dan ruang publik yang toleran, tetapi yang layak serta juga sekaligus memiliki terjangkau bagi warga kesadaran dalam kota. memelihara kota.
Tujuan 1
Tujuan 2
Tujuan 1
Tujuan 2
Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
Tujuan 1
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program
Indikator • ) Susunan draft Program Misi P3
1 • ) Editing Program Misi, 9
Tujuan 2
TERIMA KASIH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tahun 2012