Tata Ruang untuk Kita by Rujak Center for Urban Studies

DAFTAR ISI

BUKU PANDUAN UNTUK MASYARAKAT

TATA RUANG UNTUK KITA Cetakan Pertama 2012 ISBN 978-979-25-3711-6 ED ITO R :

Ferdiansyah Thajib P EN ULI S :

Elisa Sutanudjaja dan Dian Tri Irawaty RAN CA N G G R A F I S :

Ahmett Salina

PENGANTAR

BAGIAN 1

Apakah Tata Ruang Itu?

26 BAGIAN 2 Peran Warga Dalam Penataan Ruang 42 BAGIAN 3 Panduan Warga Dalam Meminta Informasi Publik Kepada Badan Publik 50 BAGIAN 4 Skema Permintaan Informasi Publik 60 LAMPIRAN

>>PENGANTAR

MARI BERDAYA

Buku ini disusun dengan satu keinginan dasar yaitu mengajak warga Jakarta untuk lebih berdaya. Bahwa menjadi berdaya itu mungkin, dengan bekal pengetahuan yang cukup dan tepat, sehingga warga mampu mengkritisi dirinya dan kotanya. Kota Jakarta ada karena penghuni, terbentuk dari lapisan-lapisan berbagai macam keputusan dan kepentingan. Kemana Jakarta menjadi dan milik siapa, itu ditentukan oleh penghuninya. Apakah ingin terlibat atau tidak? Kota ini menjadi hak dan tanggung jawab bersama. Kota ini menjadi mungkin untuk tempat hidup ketika warganya terus menerus mengkritisi kota, dengan waspada terhadap perubahan di sekelilingnya. Penataan ruang secara kata per kata bukanlah istilah gegap gempita yang populer. Bukan bahasa percakapan sehari-hari para penghuni kota. Tetapi istilah tersebut berhasil mengejawantahkan kepada istilah banjir, macet, sem4 TATA

RUANG UNTUK KITA

rawut, dan lain-lain; dan akhirnya menjadi akrab dalam keseharian kota. Penataan ruang bukan tanggung jawab segelintir orang, tetapi tanggung jawab seluruh penghuni kota. Penataan ruang bukan kewajiban institusi tertentu, tapi masyarakat wajib terlibat. Informasi dan praktek penataan ruang yang adil bukan hak orang-orang itu-itu saja, tetapi adalah hak seluruh orang. Karenanya, mari mulai berdaya, karena kota ini milik bersama. Jakarta adalah kota dimana 98% warganya merasa tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta (berdasarkan survey di tahun 2010 oleh Koalisi Warga untuk Jakarta 2030). Sudah waktunya warga berdaya, menggeser dan berubah, agar 98% warga bisa telibat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta.

Buku ini tidak pernah selesai, karena selalu ada perubahan dan peraturan baru, baik esok atau 20 tahun lagi. Tapi biarlah ini menjadi semacam awal, untuk menggelitik rasa ingin tahu warganya. Untuk menjadi penggerak dan pelumas yang memudahkan warga kota untuk terlibat dalam praktek penataan ruang. Mari Berdaya! ELISA SUTANUDJAJA DIREKTUR PROGRAM RUJAK CENTER FOR URBAN STUDIES

Terima kasih kepada Yayasan Tifa dan Open Society Institute. Terima kasih kepada desainer dan editor - Tita, Irwan dan Ferdi, yang memungkinkan terbitnya buku ini dan menyumbangkan banyak ide agar isu ‘tak keren’ ini bisa menjadi isu ‘keren’ di kalangan masyarakat perkotaan. Terima kasih kepada masyarakat Jakarta, telah menjadi inspirasi terbitnya buku ini. TATA RUANG UNTUK KITA

bagian

APAKAH TATA RUANG ITU?

Manual ini disusun untuk menjadi pegangan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perumusan tata ruang.

6 TATA

RUANG UNTUK KITA

Apakah

TATA RUANG itu

TATA RUANG UNTUK KITA

>>1 PENDAHULUAN Mengapa ada rumah 4 lantai sehingga menutup cahaya matahari?

Hampir seluruh aspek hidup perkotaan diatur oleh tata ruang. Ketika berjalan di trotoar Jalan Kemang, pernahkah anda bertanyatanya, mengapa ukurannya 1 meter? Bukankah kalau lebarnya 3 meter anda bisa lebih nyaman berpindah dari kafe satu ke kafe lain? Atau, ketika misalnya tiba-tiba ada pom bensin baru yang muncul, apakah anda sadar bahwa sebetulnya pom bensin itu menempati

SPBU

Mengapa trotoar ini hanya selebar 1 meter, seharusnya kan 3 meter? 8 TATA

RUANG UNTUK KITA

Mengapa ada pom bensin tiba-tiba dibangun di ruang terbuka hijau?

area yang sebetulnya disediakan untuk ruang hijau? Atau ketika tiba-tiba di bulan Februari tahun depan, banjir kembali melanda Kelapa Gading â&#x20AC;&#x201C; pernahkah anda bertanya, mengapa demikian? Jika masuk ke lingkungan perumahan, pernahkah anda bertanya-tanya mengapa tiba-tiba di samping rumah berdiri satu mini market yang menempel dengan batas jalan? Apakah semua itu memang boleh dilakukan?

i 24jam MinMART

Mengapa gorong-gorong menjadi banjir ketika hujan tiba?

Mengapa di samping rumah ada mini market?

TATA RUANG UNTUK KITA

Tata ruang dalam penerapannya sangat mudah dan praktis namun dalam pelaksanaannya

â&#x20AC;&#x153;Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.â&#x20AC;?

Tata ruang sedikit banyak mengantarkan Jakarta ke arah tertentu. Jika ingin memadatkan Jakarta demi mendapatkan ruang terbuka hijau lebih banyak, maka simbol-simbol dan angka-angka dalam tata ruang dapat diatur sedemikian rupa,

10 TATA

RUANG UNTUK KITA

demi tercapainya tujuan itu. Atau jika ingin seluruh Jakarta menjadi tampak ala Menteng dan Kebayoran, maka angkaangka dan aturan-aturan itu pun bisa diubah. Walaupun dalam praktiknya memang tidak segampang membalikkan telapak tangan.

10m

40m2 40% Lahan terbuka

10m

UU No. 26 Tahun 2007

seringkali dilematis. Berikut salah satu perumpamaan:

10m

FUNGSI TATA RUANG: mengatur ketinggian bangunan mengatur kepadatan rasio ruang hijau peruntukan bangunan tipe trotoar

PERLU DIKETAHUI

60m2 60% Bangunan GSB (Garis Sempadan Bangunan)

BENAR

85m2 85% Bangunan

15m2 15% Lahan terbuka 3m

GSB (Garis Sempadan Bangunan)

SALAH TATA RUANG UNTUK KITA

melebihi ketentuan

Yang tak kalah penting adalah ketinggian bangunan, yang turut diatur dalam Tata Ruang. Jadi jika tetangga tiba-tiba merenovasi rumah menjadi 4 lantai, sementara menurut Tata Ruang hanya diperbolehkan 2 lantai, maka tetangga tersebut sebenarnya telah melakukan suatu pelanggaran. Jika anda memang peduli, maka anda berhak melapor kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang ada di Kecamatan. Sinar matahari dan aliran udara merupakan hal berharga, oleh sebab itu ketinggian bangunan menjadi faktor penting.

RU M A H

Pelangsing Badan US

HAR

AHRI K G ON NYALA N A

GUN

BAN

I N IN

IA ME NA ETINGG DIB E R A K K RAN ATU

INI

LAHI E G ISE NYAL AN

BAN

DRENA MEN BANGUN

ketinggian yang sah

KA TUKA UN PER

Selain itu, keserasian dan keselarasan bangunan dalam mendapatkan akses terhadap sinar matahari, diatur pula oleh apa yang disebut Koefisien Lantai Bangunan (KLB). KLB adalah ukuran total keseluruhan luas lantai yang boleh dibangun. KLB juga berfungsi mengontrol 12 TATA

AN GUN

RUANG UNTUK KITA

kepadatan, dan ia juga sensitif terhadap sumber daya, misalnya air. Jadi misalnya di daerah Selatan Jakarta yang merupakan daerah resapan air, maka ketentuan KLB dan KDB akan lebih rendah dibandingkan daerah Jakarta Pusat yang menjadi pusat aktivitas sehari-hari.

Penting untuk mengerti soal dasar tata ruang. Dengan pengetahuan tersebut kita bisa menghindari kejadian-kejadian penyegelan, seperti yang menimpa beberapa rumah di kawasan Pondok Indah beberapa waktu lalu, pembongkaran sekolah 5 lantai di Meruya,

atau mencegah berulangnya tragedi Kemang di kawasan perumahan lain. Seandainya saja pemilik properti maupun warga sekitar menyadari pentingnya tata ruang, maka hal-hal diatas dapat dihindari. TATA RUANG UNTUK KITA

KLIPING TEMPO INTERAKTIF

SEMBILAN BANGUNAN DI PONDOK INDAH DISEGEL TEMPO Interaktif, Jakarta

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyegel sembilan bangunan di kawasan Pondok Indah pada Senin (8/6). Penyegelan dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut menyalahi fungsi peruntukan sebagai tempat tinggal. Penyegelan dilakukan oleh aparat gabungan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dan aparat Satpol PP Jakarta Selatan. Hadir dalam penyegelan itu Kasudin P2B Jakarta Selatan Widiyo Dwiyono serta Kepala Satuan Tramtib Jakarta Selatan Jurnalis. Menurut Widiyo, penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Wali Kota Jakarta Selatan Nomor 504/-1.785.3 tertanggal 8 Juni. “Sembilan bangunan di Pondok Indah disegel karena bangunan disalahfungsikan oleh pemilik,” kata Widiyo, Senin (8/6). Dia menjelaskan, dalam izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota, sembilan bangunan itu berfungsi sebagai huniah atau tempat tinggal. “Ternyata malah 14 TATA

RUANG UNTUK KITA

dipakai untuk tempat usaha,” lanjutnya. Menurut dia, penyegelan terpaksa dilakukan karena pemilik membandel dengan tetap menjadikan bangunan sebagai tempat usaha. Padahal, kata Widiyo, pihak P2B Jakarta Selatan telah mengeluarkan tiga kali surat peringatan kepada pemilik. Lebih lanjut Widiyo mengatakan, upaya penyegelan bangunan dilakukan untuk memberi efek jera sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan tata ruang. Sebab, kata dia, bangunan-bangunan yang menyalahi fungsi itu secara terang-terangan menya-lahi Undang Undang Namor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang DKI dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang penataan ruang. Berdasarkan pantauan Tempo, bangunan-bangunan yang disegel digunakan untuk beragam tempat usaha. Di antaranya adalah tempat kursus, bengkel mobil, laundry, studio melukis, butik, serta toko perlengkapan balita. Sasaran pertama penyegelan dilakukan terhadap bangunan di Jalan Sekolah Duta V No. 35. Bangunan di tempat ini digunakan sebagai tempat kursus

dengan nama EF (English First). Saat dilakukan penyegelan, tidak nampak pemilik bangunan. Aparat hanya mendapatkan seorang penjaga keamanan bangunan bernama Wedi, 38 tahun. Penyegelan berlangsng lancar tanpa perlawanan. Kepada wartawan, Wedi mengaku bahwa bangunan seluas 60x80 meter persegi berlantai dua ini sudah tidak digunakan lagi semenjak seminggu lalu. “Sejak pemilik mendapat surat peringatan, tempat kursus dipindahkan ke Plaza 1 Pondok Indah,” kata Wedi. Setelah menyegel EF, aparat gabungan selanjutnya bergerak ke bangunan-bangunan lainnya. Bangunan tersebut adalah Laundry&Dry Cleaning di Jalan Gedung Hijau Raya No. 74, Studio Melukis di Jalan Gedung Hijau Raya No. 36, Baby Shop Suzanna di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Teddy Bear di Jalan Metro Pondok Indah Blok H 13 No. 61, La Citra di Jalan Gedung Hijau Raya No. 37, Montessary di Jalan Metro Pondok Indah, Vivaldi Premium Collection di Jalan Metro Pondok Indah No. 24, serta Arema Steam Wash di Jalan Sekolah Duta V.

MEMAHAMI INTENSITAS BANGUNAN KLB (Koefisien Lantai Bangunan)

KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

Angka diperoleh dari luas total bangunan dibagi luas total lahan

Angka diperoleh dari luas lantai dasar bangunan dibagi dengan luas total lahan

total luas bangunan

total luas lahan

Peraturan tentang luas total bangunan maksimal yang diijinkan dibangun di sebuah lahan.

total luas lahan

luas lantai dasar bangunan

Peraturan luas lantai dasar bangunan maksimal yang diijinkan dibangun di sebuah lahan

TATA RUANG UNTUK KITA

KDH (Koefisien Dasar Hijau)

KTB (Koefisien Tapak Basement)

Angka diperoleh dari luas lahan terbuka hijau dibagi dengan luas total lahan

Angka diperoleh dari luas tapak ruang bawah tanah dibagi dengan luas total lahan

Tampilan situs Peta Interaktif Jakarta di Dinas Tata Ruang http://tatakota-jakartaku.net/

HOTSPOT

40 1.6

JALAN GEDUNG

total luas lahan

LRK

360ยบ VTOUR

lahan terbuka hijau

Peraturan luas ruang terbuka hijau minimal yang harus disediakan di sebuah lahan. Ruang terbuka hijau ini harus berfungsi sebagai area resapan air langsung ke tanah dan tidak diijinkan ditutup dengan bahan yang menghalangi resapan air.

total luas lahan

luas tapak ruang bawah tanah

Peraturan luas ruang bawah tanah (basement) maksimal yang diijinkan di sebuah lahan.

LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)

16 TATA

RUANG UNTUK KITA

TATA RUANG UNTUK KITA

Memahami Gambar Lembar Rencana Kota (LRK) Tipe Massa Bangunan: T: Bangunan Tunggal D: Bangunan Deret

CONTOH CARA PENGHITUNGAN KLB DAN KDB

Ketinggian Bangunan: Jumlah maksimal lantai yang dapat dibangun

Wsn D 4 60 2,4

Peruntukan

KDB: Koefisien Dasar Bangunan 18 TATA

RUANG UNTUK KITA

Ketinggian Bangunan

KLB: Koefisien Lantai Bangunan

Luas Lahan 1000 m2

Luas lahan adalah 1000 m2 Dengan ketentuan LRK seperti di halaman sebelumnya, maka; Luas lantai dasar yang boleh terbangun adalah:

KDB x Luas Lahan 60% x 1000m2 = 600 m2

Luas Lantai Dasar 600 m2 Luas Lahan 1000 m2

Luas total lantai yang boleh terbangun adalah:

KLB x Luas Lahan 2,4 x 1000m2 = 2400m2 Ketinggian bangunan yang diperbolehkan adalah:

4 lantai

RU LK M UL AH A S AN IKA DA N

Tipe Massa Bangunan

Luas Lantai Dasar 600 m2

Peruntukan: Jenis dan Fungsi yang dapat dibangun: Wkt : Wisma Kantor Wsn : Wisma Susun Kkt : Karya Perkantoran Wtm : Wisma Taman Spk : Suka Parkir Wdg : Wisma Dagang Wsd : Wisma Sedang Kkd : Karya Perdagangan Wst : Wisma Susun Taman dan lain-lain.

Luas Total Lantai Dasar 2400 m2

TATA RUANG UNTUK KITA

Garis Sempadan Bangunan, Jalan dan Sungai Garis Sempadan adalah garis pada kapling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan (garis sempadan jalan), tepi sungai (garis sempadan sungai) atau tepi pagar (garis sempadan bangunan) dan merupakan batas antara bagian

kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun. Untuk gambar di bawah, yang boleh terbangun adalah area warna oranye muda.

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai maanfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sungai.

Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan Perkotaan, ditetapkan sekurangkurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Lebih lanjut mengenai macam-macam garis sempadan sungai dapat dilihat di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 tahun 1993.

sungai

Garis Sempadan Bangunan Garis Sempadan Jalan Right of Way (ROW)

20 TATA

RUANG UNTUK KITA

TATA RUANG UNTUK KITA

Penggolongan Bangunan Pelestarian

tampak depan, atap dan warna, serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;

Dalam peta klasifikasi penggolongan bangunan pelestarian tersebut persil bangunan terbagi menjadi golongan pelestarian A, B, C dan D, yang masing masing kriteria harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu:

n Pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama / sejenis atau berkarakter yang sama, dengan memperhatikan detail ornamen bangunan yang telah ada;

> Nilai sejarah; > Keaslian; > Kelangkaan; > Landmark/Tengeran; > Arsitektur; > Umur.

n Dalam upaya revitalisasi, penyesuaian/ perubahan fungsi mungkin dilakukan asalkan sesuai dengan rencana kota yang berlaku dan tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya;

n Dalam persil atau lahan bangunan pelestarian dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama. GOLONGAN PELESTARIAN C DAN D

Berdasarkan kriteria penggolongan pelestarian tersebut, ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dari masing-masing golongan tersebut antara lain;

n Dalam persil atau lahan bangunan pelestarian, dimungkinkan adanya bangunan tambahan. Bangunan ini harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.

GOLONGAN PELESTARIAN A

GOLONGAN PELESTARIAN B

Pelestarian bangunan golongan A masuk ke dalam upaya preservasi dan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pelestarian bangunan golongan B masuk ke dalam upaya preservasi. Langkah ini diatur dengan ketentuan-ketentuan berikut:

n Bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;

n Bangunan utama dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;

n Apabila kondisi fisik bangunan sedemikian buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, maka pembongkaran dapat dilakukan untuk dibangun kembali (revitalisasi) ke dalam bentuk yang sama seperti semula sesuai dengan aslinya;

22 TATA

RUANG UNTUK KITA

n Pemeliharaan dan perawatan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah pola

n Dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam, dengan syarat ini tidak mengubah struktur utama bangunan;

Pelestarian bangunan golongan C dan D merupakan rekomendasi dan adaptasi bangunan. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut: n Perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak muka, arsitektur utama dan bentuk atap bangunan; n Detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya sesuai dengan keserasian lingkungan; n Penambahan bangunan di dalam perpetakan atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan. Penambahan ini harus sesuai dengan arsitektur bangunan dalam keserasian lingkungan; n Fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

KLIPING RUJAK

LAGI-LAGI “KEAJAIBAN”: BANGUNAN CAGAR BUDAYA EKS P&K (TELEFOONGEBOUW) DI JL. CILACAP/ BANDUNG/SEMARANG, MENTENG, TERANCAM DIBONGKAR oleh Marco Kusumawijaya

Dihimpit oleh Jl. Cilacap – Jl. Bandung – Jl. Semarang berdirilah sebuah gedung besar serta panjang yang bertingkat dua. Bangunan ini menarik perhatian orang yang lewat karena proporsinya baik. Sebagian tingkat kedua baik di luar maupun di dalam dikelilingi balkon kayu. Dibangun sebagai Telefoongebouw Menteng, 1923/24, gedung ini pada tahun 1999 dipugar oleh Yayasan Universitas Bung Karno. ‘Pemilik’ sebelumnya menelantarkannya, supaya keadaannya cepat memburuk dan setelahnya di’ijin’kan pembongkarannya. Sesudahnya ingin digantikan dengan bangunan yang menghasilkan uang yang sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Gedung ini pernah digunakan oleh Departement van Onderwisj en Eredienst, sebagai kantor Badan Pekerja Komite National Indonesia Pusat (1945/46) dan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran (1950), dan kemudian oleh Ditjen. Kebudayaan (Departemen P dan K) sejak 1968. Instansi terakhir ini meninggalkan tempat ini (1996) karena dengan ruilslag yang kurang menguntungkannya mendapat tempat baru di Jl. Sudirman. Rumah di Jl. Cilacap No.4 diklasifikasikan sebagai benda Cagar Budaya dan digolongkan TATA RUANG UNTUK KITA

kategori A sejak tahun lalu. Namun demikian, rupanya sejak tahun 1996 gedung ini dikenakan taktik mempercepat terbitnya izin pembongkaran dengan membiarkan pintu, jendela, dan perlengkapan kayu yang mahal â&#x20AC;&#x2DC;dicuriâ&#x20AC;&#x2122; orang. Taktik seperti ini pernah diterapkan juga pada gedung Kunstkring dan beberapa rumah tinggal yang digolongkan ketegori B, misalnya pada rumah tinggal di

Jl. M. Yamin No. 36. Siasat ini biasanya berhasil. Syukurlah, pada kedua gedung umum permainan tidak berhasil. Gedung Ditjen Kebudayaan diselamatkan oleh Yayasan Bung Karno, yang memugarnya untuk dimanfaatkan sebagai gedung kuliah. Sebenarnya gedung ini dengan mudah dapat dimanfaatkan untuk berbagai tugas Departemen P dan K dan demi

rakyat. Sebab, letaknya strategis dan mudah dicapai oleh orang yang berurusan dengan instansi yang bersangkutan, karena stasiun kereta api Cikini maupun berbagai halte bus umum dekat. Lebih baik menjaga gedung berarsitektur langka dalam lingkungan yang masih agak serasi daripada membangun museum mewah real estate Lippoland, jauh di Jawa Barat.

>>2 PENATAAN RUANG DI JAKARTA

Banda Aceh Padang

Pontianak Banjarmasin Palangkaraya

Manado

Bandar Makassar Lampung Bandung Yogyakarta Surabaya Denpasar

Jayapura

DKI Jakarta

Karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibukota negara akan berbeda dengan kondisi wilayah lain di Indonesia. Kekhususan ini harus dipahami dari berbagai aspek, termasuk ciri kewilayahannya yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, serta mencakup pula ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah harus mampu dikelola sebagai ibukota negara. Oleh karena itu agar pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terus berlangsung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 24 TATA

RUAN G UNTUK KITA

Jakarta merupakan wilayah yang diberikan sifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun suatu Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan terpadu dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan, yang pelaksanaannya dilakukan bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksude dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. TATA RUANG UNTUK KITA

PERAN WARGA

am na dal asi renca p i tis an Par usun y pen ruang tata

bagian

Partisipasi dalam pemanfaatan ruang

Part is pen ipasi da gen lam dal ruan g (p ian pen eng awa ataan san)

PERAN WARGA DALAM PENATAAN RUANG

26 TATA

RUANG UNTUK KITA

Y P KO AN ER N G B AN TR IS A IB A PA US AN IK D AN A ?

Melibatkan peran warga secara aktif dalam proses penataan ruang.

TATA RUANG UNTUK KITA

>>1 HAK AKSES DALAM PENATAAN RUANG

Akses keadilan diatur dalam bentuk: Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat dilaksanakannya penataan ruang.

HAK AKSES adalah hak kita untuk memperoleh akses terhadap informasi, partisipasi dan keadilan.

Informasi hak untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat dan mutakhir.

Partisipasi Jaminan terhadap keikutsertaan dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penetapan kebijakan dan program pembangunan maupun pembentukan peraturan perundangundangan.

Hak pengajuan keberatan pada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

Keadilan Jaminan mendapatkan keadilan sehingga masyarakat memiliki kesempatan menempuh jalur hukum apabila haknya tidak terpenuhi.

Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang ada tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Melalui hak tersebut maka masyarakat juga punya beberapa kewajiban sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam bekerjanya sistem penataan ruang (diatur dalam pasal 61), antara lain: a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kesimpulan: Siapapun yang menjadi warga sebuah provinsi dapat mengakses informasi penataan ruang yang di kuasai oleh instansi yang penyelenggara penataan ruang. Informasi

Hak pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

yang dimaksud harus tersedia setiap saat. Akses informasi ini penting sebagai dasar masyarakat untuk memberikan masukan aktif dalam proses penataan ruang.

b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. d

28 TATA

RUANG UNTUK KITA

memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum dalam ketentuan peraturan perundangundangan. TATA RUANG UNTUK KITA

>>2 JAMINAN HUKUM HAK AKSES DALAM PENATAAN RUANG Hak akses dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah hak konstitusional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

PASAL 28F

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

ke empat tahun 2002 memberi pengakuan yang implisit bahwa hak akses adalah hak asasi manusia.

Hak konstitusional tersebut kemudian diturunkan dan menjadi dasar bagi seluruh proses perumusan kebijakan publik di Indonesia termasuk proses Penataan Ruang. Secara umum jaminan hak terhadap infomasi diatur dalam: 1

Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2 Undang–Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3 Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Undang–Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 Undang–Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6 Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

a) b) c)

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak atas informasi diatur dalam Pasal 14, Pasal 60, dan Pasal 103 Hak partisipasi secara khusus diatur dalam Bab VIII tentang partisipasi masyarakat Hak atas keadilan diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Penataan Ruang ini memberikan jaminan yang sangat kuat akan hak akses informasi, partisipasi dan keadilan dalam proses Penataan Ruang. > Akses Informasi: Salah satu azaz Undang-Undang ini adalah keterbukaan yang berarti proses penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Jaminan ini di atur sebagai berikut:

a) b)

Pasal 60 yang mengatur bahwa dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk mengetahui tentang rencana tata ruang Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mengatur peran serta masyarakat dalam penataan ruang termasuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.

Ketersediaan informasi adalah termasuk penyediaan informasi secara pasif dan penyebarluasan informasi penataan ruang secara aktif. Informasi tersebut termasuk Pengumuman tentang dimulainya proses Perumusan Rencana Tata Ruang dan dimanakah informasi tersebut dapat di peroleh dan dimanakah masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses tersebut. Kemudian Naskah Akademis, Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang, arahan aturan zonasi, dan pedoman penataan ruang. Pemerintah juga wajib mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang. Penyebar luasan informasi harus dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lainnya.

7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 30 TATA

RUANG UNTUK KITA

TATA RUANG UNTUK KITA

Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang yang mengatur secara khusus hak masyarakat pada informasi. UndangUndang ini menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjungjung tinggi kedaulatan kita sebagai masyarakat untuk menwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. a) Pasal 2 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna Informasi Publik kecuali informasi yang di kecualikan. b) Pasal 3 mengatur tujuan Undang-Undang ini antara lain, mendorong partisipasi masya rakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Undang-Undang ini memberikan akses keadilan bagi kita yang dihalangi hak atas informasinya, akses yang berupa penye lesaian sengketa melalui Komisi Informasi Bab (VIII), gugatan Tata Usaha Negara (Bab X) dan melalui hukum pidana (XI).

32 TATA

RUANG UNTUK KITA

Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini mengatur Hak akses dalam sebuah konsep yang tak terpisahkan dengan konsep sebagai berikut: Pasal 65 â&#x20AC;&#x153;Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Sedangkan dalam pelaksanaannya UndangUndang ini mengaturnya dalam empat bab sebagai berikut: n Bab VIII (Pasal 62) mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi n Bab XI (Pasal 70) mengatur tentang peran serta masyarakat n Bab XIII (Pasal 83-93) mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan n Pasal XV (Pasal 97 - 120) mengatur tentang ketentuan pidana sebagai pemenuhan hak akses keadilan.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Salah satu ruang lingkup dari pelayanan publik adalah ketersediaan informasi dan akses komunikasi masyarakat. Undang-Undang ini memandatkan dalam melakukan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan pada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Undang-Undang ini memandatkan pula ketersediaan sistem informasi pelayanan publik dengan tujuan mempermudah akses masyarakat. Namun pelayanan publik tidak mungkin dilakukan dengan baik tanpa ada partisipasi masyarakat. Dalam proses penataan ruang yang bertujuan mengelola ruang secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas ruang demi mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat sebagai stakeholder utama dari sebuah kota. Penataan Ruang sebagai sebuah kewajiban Pemerintah yang berbasiskan keterbukaan perlu dilengkapi dengan standar pelayanan publik untuk memastikan informasi yang diberikan dapat diakses dengan mudah sebagai bahan masyarakat melakukan partisipasi.

Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sebagai turunan dari Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang bagaimana dan media apa saja yang digunakan dalam sistem informasi dan komunikasi penataan ruang untuk mencapai sistem informasi yang mutakhir, efisien dan terpadu. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui media informasi melalui penyebaran pamphlet/brosur, poster, spanduk, papan reklame, dan atau penyelenggaraan pameran. Peraturan ini juga mewajibkan pemerintah melakukan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

TATA RUANG UNTUK KITA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Peraturan ini secara khusus mengatur tentang bagaimana informasi dalam bidang penataan ruang disebarluaskan secara aktif dan pasif oleh pemerintah. >Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi Prosedur penyusunan RTRW provinsi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW provinsi sampai dengan pembahasan raperda RTRW provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota termasuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW provinsi terdiri atas: a orang perseorangan atau kelompok orang; > > b organisasi masyarakat tingkat provinsi atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu provinsi atau lebih dari provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRW provinsi; c perwakilan organisasi masyarakat tingkat > provinsi dan provinsi yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya; dan

34 TATA

RUAN G UNTUK KITA

d >

perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya.

Prosedur penyusunan RTRW provinsi meliputi: a pembentukan tim penyusun RTRW > provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi yang bersangkutan; b pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi; >

“......” “......”

“........”

“......”

“........”

Pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi melalui: 1 Pada tahap persiapan pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui:

media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);

brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;

kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;

kegiatan kebudayaan (misal: page laran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);

multimedia (video, VCD, DVD);

website;

ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau

pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2 Pada tahap pengumpulan data peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat lebih aktif dalam bentuk: n pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya; n pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan;

n n

pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui: n kotak aduan; n pengisian kuesioner, wawancara; n website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS; n pertemuan terbuka atau public hearings; n kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD); n penyelenggaraan konferensi; dan/atau n ruang pamer atau pusat informasi. 3

Pada tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya.

Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW provinsi dapat memanfaatkan lembaga/ forum yang telah ada seperti: n satuan kerja (task force/technical advisory committee); n steering committee; TATA RUANG UNTUK KITA

n forum delegasi; dan/atau n forum pertemuan antar pemangku kepentingan. Pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahap pembahasan ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap rancangan RTRW provinsi dan naskah raperda RTRW provinsi melalui: n media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Departemen Pekerjaan Umum 55 n website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi; n surat terbuka di media massa ; n kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau n diskusi/temu warga (public hearings/ meetings), konsultasi publik, n workshops, FGD, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

36 TATA

RUANG UNTUK KITA

>Proses dan Prosedur Penetapan RTRW Provinsi Proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW provinsi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi meliputi tahapan sebagai berikut: a pengajuan raperda provinsi tentang a. RTRW provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, atau sebaliknya; b Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama b. pemerintah daerah provinsi; c penyampaian raperda provinsi kepada c. Menteri untuk permohonan persetujuan substansi, sebelum raperda provinsi disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi; d penyampaian raperda provinsi kepada d. Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi; dan e penetapan raperda provinsi tentang RTRW e. provinsi oleh Sekretariat Daerah provinsi.

KLIPING RUJAK

JALAN ANTASARI Leaflet RUJAK

Jalan layang Non Tol AntasariBlok M adalah sebuah jalan layang dua arah dari Jalan Pangeran Antasari menuju Blok M. Proyek ini adalah proyek pengganti bagi kegagalan pembangunan 5 ruas jalan tol pada tahun 2006 dimana kegiatan pembebasan lahan atau penertiban bangunan yang terkena pembangunan Jalan layang Non Tol Antasari-Blok M seluas 3000m2 (0,3 Ha) telah dimulai tahun 2010 hingga tahun 2012 nanti. Pembangunan jalan ini didasarkan pada izin yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.126 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Layang Dari Blok M Sampai Dengan Jalan Antasari yang telah disetujui Kepala Dinas Tata Ruang dimana izinnya dikeluarkan tanpa terlebih dahulu melakukan KLHS sesuai mandat Pasal 15 UU PPLH & PerMen

LH No.27/2009 tentang Pedoman Penyusunan KLHS. Terhadap rencana ini, warga Antasari berkeberatan dikarenakan pembangunan Jalan Layang yang dilakukan tidak sesuai dengan peruntukan wilayah Jalan Antasari, yaitu wilayah resapan air dan secara khusus merupakan wilayah Hunian sesuai dengan Pasal 10 Perda DKI Jakarta No.6 Tahun 1999. Keberatan warga juga didasarkan penilaian warga bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Layang Non Tol, warga akan dirugikan karena tidak saja bahwa proyek ini telah menebang

lebih dari 250 pohon (diluar apa yang ditentukan dalam AMDAL, yaitu 34 pohon) tetapi juga akibat dari operasional jalan tersebut yang diperkirakan nantinya akan menjadikan 8.000 kendaraan melewati jalan setiap pagi dan malam. Akibatnya, selain warga kekurangan pohon, warga juga akan diserbu oleh gas buangan hasil operasi kendaraan yang melewati perumahan tersebut. Saat ini, laporan warga kepada Kementrian Lingkungan Hidup atas pelanggaran pembangunan Jalan Layang Non Tol tersebut sedang diproses.

TATA RUANG UNTUK KITA

Kemang: Perubahan Tanpa Arah Hingga buku ini diterbitkan, rencana kota Kemang, Kecamatan Mampang Prapatan sebagian besar masih hunian. Sepanjang Jalan Kemang Utara, yang saat ini dipadati oleh cafe, restoran, galeri, hingga butik, sesungguhnya masih berupa Wisma/Hunian dengan variannya: Wbs dan Wsd (Wisma Besar dan Wisma Sedang). Bahkan ada beberapa dengan ketentuan sebagai Wtm atau Wisma Taman, dimana bangunan terbangun hanya boleh 20% dari luas lahan. Jika menilik lagi pada Lembar Rencana Kota, maka alokasi bangunan per lot lahan adalah 50% dari luas lahan, jadi setidaknya ada 50% dari lahan tersebut yang bisa dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau untuk resapan air, ataupun ruang terbuka dengan berbagai macam fungsi lainnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah benar 50% dari kebanyakan lahan sepanjang Jalan Kemang Timur, Kemang Utara dan Kemang Selatan didedikasikan untuk ruang terbuka? Tanpa terpungkiri sepanjang Kemang Timur, Kemang Raya dan Kemang Selatan sudah bukan kawasa hunian. Lahan yang seharusnya menjadi lahan hijau berubah menjadi lahan parkir dan perkerasan. Dan apa yang terjadi dengan Kemang sekarang? 38 TATA

RUANG UNTUK KITA

KO M PA S

Opini - Hal 7

Surat Pembaca - Hal 7

Senin, 21 Nov 2011

Jumat, 25 Mei 2012

K L I P I N G KO M PA S . CO M

Selasa, 14 September 2010 20:03 WIB

â&#x20AC;&#x201C; Hujan deras yang mengguyur Jakarta, Selasa (14/9/2010) sore hingga malam, mengakibatkan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Apartemen Kemang Mansion tergenang. Pantauan Kompas.com sekitar pukul 19.45, genangan terjadi sekitar 150 meter dengan tinggi hingga 40 cm di dua arah. Belasan motor yang dipaksakan melintas akhirnya mogok di tengah genangan. Sebagian pengendara motor memilih memutar arah dan mencari jalan lain.

JAKARTA, KOMPAS.COM

BANJIR, BELASAN MOTOR MOGOK DI KEMANG Penulis: Sandro Gatra Editor: Marcus Suprihadi

Catatan Kompas.com, kawasan itu memang kerap tergenang jika hujan deras. Salah satu penyebab

genangan lantaran saluran air yang tidak baik di pinggir-pinggir jalan.

TATA RUANG UNTUK KITA

KLIPING RUJAK

BANGUN SPBU WAJIB MINTA IJIN WARGA & PENUHI KAJIAN AMDAL Leaflet RUJAK

Penolakan warga terhadap pembangunan dan pengoperasionalan didasarkan pada argumentasi sosial. hukum maupun lingkungan dan kesehatan publik, sebagai berikut:

1. Menimbulkan pencemaran air dan udara.

4. Berpotensi menimbulkan penyakit leukemia akut bagi orang yang tinggal dekat SPBU.

K L I P I N G KO M PA S . CO M

Senin, 25 Oktober 2010 20:36 WIB

– Hujan deras yang mengguyur Jakarta, Senin (25/10/2010) sore hingga malam, mengakibatkan banjir di daerah Kemang, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Apartemen The Mansion of Kemang. Kedalaman genangan mencapai 50 sentimeter. Pantauan Kompas.com, banjir sepanjang 200 meter itu mengakibatkan kemacetan panjang. Antrean kendaraan ke arah Blok

JAKARTA, KOMPAS.COM

40 TATA

RUANG UNTUK KITA

Menimbulkan gangguan kebisingan dan gangguan suara baik pada saat proses pembangunan maupun ketika SPBU tersebut telah beroperasi.

Berpotensi menghambat akses jalan masuk dan keluar dari dan ke pemukiman warga, sehingga kemacetan yang sudah ada akan bertambah lagi.

5. Berpotensi menurunkan harga rumah khususnya yang berada di sekitar SPBU.

BANJIR SETENGAH METER DI KEMANG Penulis: Sandro Gatra Editor: Marcus Suprihadi

M hingga mencapai dua kilometer. Puluhan sepeda motor yang memaksa melintas akhirnya mogok. Ratusan sepeda motor yang tak berani melintas menambah parah kemacetan. Pasalnya, mereka memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menghalangi mobil. Seorang warga tampak terus memarahi pengendara pengendara motor yang berhenti di tengah jalan. “Yang

enggak berani minggir, jangan di tengah,” kata dia. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Sudirman juga dilaporkan terjadi kemacetan parah, khususnya ke arah menuju Semanggi. “Sudah satu jam lebih macet parah. Stuck ke arah Semanggi. Enggak tau ada apa. Busway juga enggak ada,” kata Fallintika (21), salah satu karyawan di sekitar Bundaran HI, ketika dihubungi Kompas.com. TATA RUANG UNTUK KITA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kita bisa meminta informasi dari badan publik. KEPADA SIAPA KITA BISA MEMINTA INFORMASI

bagian

PANDUAN WARGA DALAM MEMINTA INFORMASI PUBLIK KEPADA BADAN PUBLIK

Panduan ini memuat tata cara meminta informasi dan apa yang bisa dilakukan jika kita tidak puas atas tanggapan badan publik terhadap permohonan informasi yang kita ajukan.

Kita dapat meminta informasi kepada seluruh badan publik, yaitu: • Kementerian; • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); • Pengadilan; • Kejaksaan; • Kepolisian; • Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; • Perusahaan milik pemerintah atau biasa disebut badan usaha milik pemerintah (BUMN); • Organisasi-organisasi yang mendapat bantu an dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau sumbangan luar negeri. INFORMASI APA YANG BISA DIMINTA?

Seluruh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pemerintah, yang tidak bersifat rahasia, seperti:

42 TATA

RUAN G UNTUK KITA

salinan dokumen

rekaman suara/video

SIAPA YANG BISA MEMINTA INFORMASI?

Setiap warga negara Indonesia, bisa perorangan ataupun organisasi yang berbadan hukum. BAGAIMANA CARA MEMINTA INFORMASI?

Dapat dilakukan dengan telepon atau datang langsung ke badan publik dan menanyakan informasi yang dibutuhkan. Meminta informasi tidak harus dengan surat, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lisan. Jika informasi yang diminta tidak bisa langsung diberikan, sebaiknya anda memintanya secara TATA RUANG UNTUK KITA

tertulis, baik dengan surat atau mengisi formulir permintaan informasi yang disediakan badan publik atau meminta badan publik untuk mencatat permintaan anda dan memberikan bukti tanda terima permintaan informasi tersebut kepada anda. >BAGAIMANA MEMBUAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI? Pemintaan informasi secara tertulis bisa dilakukan, baik dengan surat maupun mengisi formulir permintaan informasi yang disediakan badan publik.

APA YANG HARUS DITULIS DALAM SURAT ATAU FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI? • • • • • • • •

Nama (lengkap sesuai KTP); Alamat (lengkap sesuai KTP); Pekerjaan; Nomor telepon atau email (yang dapat dihubungi); Rincian informasi yang diminta (harus jelas dan terperinci); Alasan permintaan informasi; Cara memperoleh informasi (membaca/ melihat/mendengar atau mendapatkan salinan); Cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, pos, kurir, fax, atau email);

44 TATA

RUANG UNTUK KITA

>INFORMASI YANG DIMINTA HARUS JELAS DAN TERPERINCI Anda harus memastikan informasi yang anda minta adalah jelas dan mudah dimengerti oleh Badan Publik di mana anda meminta informasi. Permintaan yang tidak jelas, tidak rinci atau dalam jumlah besar akan menyebabkan tertundanya pemenuhan permintaan yang anda ajukan. Dalam beberapa kasus tersebut, informasi ini bisa dikenakan biaya yang mahal, atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, sebelum meminta informasi, pastikan anda mengetahui informasi yang anda butuhkan, dengan cara: • mengetahui terlebih dahulu masalah anda; • mengetahui apa yang anda inginkan untuk mengatasi masalah anda; • menentukan informasi yang anda butuhkan untuk menyelesaikan masalah anda. >BADAN PUBLIK YANG DIMINTA HARUS TEPAT Anda harus memastikan permintaan informasi anda ditujukan ke badan publik yang tepat. Artinya, informasi yang anda minta dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh badan publik yang anda tuju. Permintaan yang ditujukan ke badan publik yang tidak memiliki, menyimpan, atau menguasai informasi akan menyebabkan ditolaknya permintaan anda. Permintaan informasi ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Akan tetapi, apabila tidak diketahui PPID-nya, maka

permintaan tetap dapat disampaikan kepada instansi yang memiliki, menyimpan, dan menguasai informasi yang dibutuhkan. >SYARAT-SYARAT MEMINTA INFORMASI Permintaan informasi tidak mensyaratkan apapun, kecuali permintaan itu sendiri (diatur dalam butir tentang formulir permintaan informasi). KAPAN PERMINTAAN ANDA HARUS DITANGGAPI?

Permintaan anda harus ditanggapi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Akan tetapi, batas waktu menanggapi permintaan informasi dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja jika: • permintaan dalam jumlah besar; • informasi yang diminta belum didokumentasikan; • belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta adalah rahasia. Perpanjangan waktu hanya dilakukan satu kali dan badan publik yang bersangkutan wajib memberitahu anda tentang perpanjangan waktu tersebut. Jika anda tidak menerima tanggapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, anda dapat langsung menyampaikan keberatan kepada atasan PPID.

APAKAH ANDA HARUS MEMBAYAR INFORMASI YANG DIMINTA?

Badan publik dapat mengenakan biaya untuk membayar informasi yang anda minta, dan sifatnya terbatas hanya pada biaya penyalinan, pengiriman, dan pengurusan izin pemberian informasi yang mengandung informasi pihak ketiga. Badan publik yang mengenakan biaya informasi (didasarkan pada standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat) harus memberitahukan kepada anda berapa biaya yang harus anda bayar beserta rinciannya. Jika badan publik mengenakan biaya yang tidak wajar, anda dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENYEDIAKAN INFORMASI?

Jika anda menginginkan informasi disediakan kepada anda dengan cara tertentu, anda harus menyatakannya dalam permintaan anda, misalnya: • anda meminta salinan informasi; • anda ingin mendengarkan rekaman; • anda ingin melihat video; • anda ingin meminta transkrip rekaman atau video; • anda ingin meminta informasi dalam format digital. TATA RUANG UNTUK KITA

APAKAH INFORMASI ANDA DAPAT DITOLAK?

Ya. Permintaan informasi dapat ditolak, tetapi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU KIP, dan undang-undang yang berlaku. Alasan penolakan informasi menurut UU KIP: Informasi yang diminta rahasia; yang dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas intelektual dan perlindungan dari per saingan usaha tidak sehat; c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. mengungkap rahasia pribadi; i. mengungkapkan isi memorandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan; j. permintaan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permintaan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: 46 TATA

RUAN G UNTUK KITA

a. b.

permintaan tidak disertai alasan; permintaan tidak disertai dengan salinan bukti identitas diri (KTP). UU KIP dan Perki 1/2010 tidak secara jelas menyebut tidak adanya KTP sebagai alasan penolakan, tetapi penolakan karena alasan tersebut dapat dilakukan, karena syarat peminta informasi harus warga negara Indonesia.

APAKAH ANDA DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN?

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, apabila terpenuhi beberapa hal sebagai berikut: • penolakan atas dasar kerahasiaan informasi; • badan publik tidak menyediakan informasi berkala; • permintaan informasi tidak ditanggapi; • permintaan informasi tidak ditanggapi sesuai yang diminta; • permintaan informasi tidak dipenuhi; • biaya permintaan informasi yang tidak wajar atau mahal; • informasi diberikan melebihi jangka waktu. KE MANA KEBERATAN DIAJUKAN?

Keberatan diajukan kepada atasan PPID. Apabila badan publik belum menunjuk PPID sehingga tidak diketahui siapa atasan PPID, maka keberatan ditujukan kepada pimpinan

KAPAN ANDA DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN?

Keberatan dapat diajukan setelah: • 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima badan publik, tetapi anda belum juga mendapat tanggapan; • Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja anda mendapat tanggapan atas permintaan informasi anda, tetapi informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan anda atau anda berkeberatan dengan tanggapan tersebut. KAPAN KEBERATAN ANDA HARUS DITANGGAPI?

Badan publik atau atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan anda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan anda diterima badan publik.

APAKAH ANDA DAPAT BERKEBERATAN TERHADAP TANGGAPAN ATASAN PPID?

SIAPA KOMISI INFORMASI?

badan publik atau pimpinan instansi di mana permintaan informasi dilakukan.

Ya. Jika anda tetap berkeberatan atas tanggapan atasan PPID, anda dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara peminta informasi dengan badan publik. BAGAIMANA ANDA MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK?

Sengketa informasi ke Komisi Informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Sengketa informasi dapat diajukan melalui : • surat atau formulir yang dikirim secara langsung, melalui pos, kurir, fax, atau email. • formulir pengaduan online di internet. Ketika mengajukan sengketa informasi, lampirkan: • salinan permintaan informasi anda; • salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi anda (jika ada); • salinan surat keberatan anda kepada atasan PPID; • salinan jawaban atas keberatan anda (jika ada); • bukti identitas (KTP) jika anda mengajukan nya secara pribadi atau anggaran dasar jika yang mengajukan adalah organisasi.

TATA RUANG UNTUK KITA

>KE KOMISI INFORMASI MANA ANDA HARUS MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI? • jika anda meminta informasi ke badan publik tingkat pusat, maka sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi Pusat; • jika anda meminta informasi ke badan publik tingkat provinsi, maka sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi Provinsi; • jika anda meminta informasi ke badan publik tingkat kabupaten/kota, maka jika sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

e. apakah jangka waktu bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan telah terlampaui; dan f. apakah sengketa informasi tersebut menjadi kewenangan Komisi Informasi tempat sengketa diajukan. Jika poin a – f terpenuhi, Komisi Informasi akan menyatakan PERMOHONAN DITERIMA dan menyelesaikan sengketa informasi tersebut sesuai prosedur yang ditetapkan. Jika poin a – c tidak terpenuhi, Komisi Informasi akan menyatakan PERMOHONAN DITOLAK.

>BAGAIMANA JIKA KOMISI INFORMASI PROVINSI BELUM TERBENTUK? Jika terjadi demikian, maka sengketa diajukan ke Komisi Informasi Pusat.

BAGAIMANA KOMISI INFORMASI MENYELESAIKAN SENGKETA ANDA?

APAKAH KOMISI INFORMASI AKAN SELALU MENYELESAIKAN SENGKETA ANDA?

Hal ini sangat tergantung dengan kelengkapan prosedural sengketa. Ketika menerima sengketa, Komisi Informasi akan memeriksa: a. apakah pengaju sengketa adalah warga negara Indonesia; b. apakah sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi; c. apakah sengketa telah melampaui jangka waktu pengajuan sengketa (daluarsa); d. apakah pengaju sengketa sebelumnya telah melakukan permohonan informasi dan keberatan kepada atasan PPID; 48 TATA

RUAN G UNTUK KITA

Penyelesaian sengketa informasi memiliki beberapa tahap: • pemeriksaan kelengkapan berkas sengketa; • pemeriksaan pendahuluan; • mediasi atau ajudikasi; • putusan. Sengketa informasi wajib diselesaikan atau diputus dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak permohonan sengketa didaftarkan. Jika Komisi Informasi memutuskan badan publik yang bersangkutan wajib memberikan infomasi yang diminta namun ia lalai dalam memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon, maka pemohon dapat melaporkan ke Polisi.

KLIPING TEMPO INTERAKTIF

BANGUNAN SEKOLAH LIMA LANTAI DI MERUYA DIBONGKAR TEMPO Interaktif, Jakarta

Bangunan lima lantai seluas 1.289 meter persegi yang akan difungsikan sebagai playgroup dan SD Holy Angels Schools di Jalan Taman Aries RT 03/03 Meruya Utara, Jakarta Barat, dibongkar paksa oleh Pemerintah Jakarta Barat karena izin mendirikan bangunan gedung tidak sesuai ketentuan. Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat, Febriana Tambunan, mengatakan izin yang diter-

bitkan pemerintah dibuat untuk bangunan berlantai empat. “Izin pembangunan kantor, faktanya untuk bangunan sekolah juga,” katanya Rabu (10/6) siang ini. Sehingga, lanjut dia, dilakukan bongkar paksa. Menurut Febriana, pemerintah telah berulang kali melakukan peringatan dan penyegelan, namun tidak pernah digubris dan kegiatan pembangunan gedung tersebut tetap dilaksanakan. Bahkan, warga di sekitar bangunan merasa terganggu oleh kehadiran gedung yang total luasnya sekitar 2.800 meter persegi ini. Tim gabungan dari Suku Dinas Pengawas dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat, Suku Dinas Trantib, dan aparat polisi

>GUGATAN KE PENGADILAN Gugatan ke pengadilan dilakukan apabila tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah badan

dikerahkan untuk melakukan eksekusi pembongkaran gedung. Warga sekitar pun turut serta membongkar gedung. Sampai pukul 12.00 WIB sebagian bangunan di lantai lima masih terus dirobohkan. Ketua RW 03 Muslim Franki setuju dengan pembongkaran gedung. “Kami minta dibongkar karena menyalahi aturan,” katanya. Dalam surat pemberitahuan ke warga, kata dia, pembangunan gedung diperuntukkan bagi perkantoran. Tetapi, terdapat juga surat kepada SD 12,13,15 yang menyatakan bangunan itu untuk playgroup dan SD Holy Angels Schools.

publik negara. Sedangkan gugatan ke Pengadilan Negeri dilakukan jika yang digugat adalah badan publik non negara.

TATA RUANG UNTUK KITA

>>1 PROSES PERMOHONAN INFORMASI

PENGAJUAN PERMOHONAN

SELESAI

bagian

SKEMA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

(10 + 7) HARI KERJA

PUAS? TIDAK

PENGAJUAN KEBERATAN KE ATASAN

Panduan ini memuat tata cara meminta informasi dan apa yang bisa dilakukan jika kita tidak puas atas tanggapan badan publik terhadap permohonan informasi yang kita ajukan.

30 HARI KERJA SELESAI

PUAS? 14 HARI KERJA

TIDAK

PENGADUAN SENGKETA KE KOMISI

50 TATA

RUANG UNTUK KITA

TATA RUANG UNTUK KITA

>>2 ALAMAT KECAMATAN & SUKU DINAS P2B DI DKI JAKARTA

JAKARTA

PUSAT

_______________________ Kecamatan Cempaka Putih Jl.Rawa Kerbau III, Rawa Sari Jakarta Pusat 10520 Telp: 021-4211583 Kecamatan Gambir Jl. Tanah Abang 1/10 Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10130 Telp: 021-3457373 Kecamatan Johar Baru Jl. Johar Baru Utara 1 Johar Baru Jakarta Pusat 10560 Telp: 021-4211592 Kecamatan Kemayoran Jl. Serdang III Serdang, Kemayoran Jakarta Pusat 10650 Telp: 021-4203642, 4245017

52 TATA

RUANG UNTUK KITA

Kecamatan Menteng Jl. Pegangsaan Barat No.14 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3101738

Kecamatan Kelapa Gading Jl. Boulevard Timur No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp: 021-4520928

Kecamatan Sawah Besar Jl. Karang Anyar Raya No. 12 Jakarta Pusat 10710 Telp: 021-6280659

Kecamatan Koja Jl. Mangga No.1, Lagoa Lagoa, Koja Jakarta Utara 14270 Telp: 021-43930778, 43935423 • Sub Dinas Tata Ruang Telp: 021-495428

Kecamatan Senen Jl. Stasiun Senen No.4 Jakarta Pusat 10410 Telp: 021-4210088

JAKARTA

UTARA

_______________________ Kecamatan Cilincing Jl. Sungai Landak No.7 Cilincing Jakarta Utara 14120 Telp: 021-44031791 • Sub Dinas Tata Ruang Telp: 021-44834306

Kecamatan Pademangan Jl. Budi Mulya raya No 1, Pademangan Jakarta Utara Telp: 021-6459956 Kecamatan Penjaringan Jl. Pluit Raya No.5 Penjaringan Jakarta Utara 14440 Telp: 021-6692051 • Sub Dinas Tata Ruang Telp: 021-6616650

Kecamatan Tanjung Priok Jl. Laksamana Muda Yos Sudarso No.22 Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 Telp: 021-43935429 • Sub Dinas Tata Ruang Telp: 021-43935429

JAKARTA

BARAT

_______________________ Kecamatan Cengkareng Jl. Kamal Raya No. 1, Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat 11730 Telp: 021-6193590 Kecamatan Grogol Petamburan Jalan Tanjung Duren Barat IV No. 2, Tanjung Duren Utara Jakarta Barat 11470 Telp: 021-5604330 Fax: 021-56970715 Kecamatan Palmerah Jl. H. Tasir No.2, Palmerah Jakarta Barat 11480 Telp: 021-5480739

Kecamatan Taman Sari Jln. Kemukus No.2 Pinangsia, Taman Sari Jakarta Barat 11110 Telp: 021-6904400

Kecamatan Kramat Jati Jl. Raya Bogor Km. 20 Kramat Jati Jakarta Timur 13510 Telp: 021-8093182, 8092783

Kecamatan Tambora Jl. Pangeran Tubagus Angke, Jembatan Dua, Tambora Jakarta Barat 11330 Telp: 021-632 0557

Kecamatan Makasar Jl. Lembur No. 1 Makasar Jakarta Timur 13570 Telp: 021-8009605, 8096939

JAKARTA

Kecamatan Pasar Rebo Jl. Raya Bogor Km. 27 Pasar Rebo Jakarta Timur 13710 Telp: 021-8711217

TIMUR

_______________________ Kecamatan Cipayung Jl. Raya Bina Marga No. 2 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 13840 Telp: 021-8444636, 8444659 Kecamatan Ciracas Jl. Penganten Ali No. 9, Ciracas Jakarta Timur 13740 Telp: 021-8401308, 8404061

Kecamatan Pulo Gadung Jl. Raya Jatinegara Kaum Pulo Gadung Jakarta Timur 13210 Telp: 021-47881648, 47882495

JAKARTA

SELATAN

_______________________ Kecamatan Jatinegara Jl. TPU Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Jakarta Timur 13410 Telp: 021-8198756, 8505277

Kecamatan Cilandak Jl. K.H. Muhasim Raya No.1 Jakarta Selatan 12430 Telp: 021-7507450, 7694407 TATA RUANG UNTUK KITA

Kecamatan Jagakarsa Jl. Sirsak No. 2, Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Telp: 021-7270912, 7867686 Kecamatan Kebayoran Baru Drs. Mahludin, M.Si (Plt) Jl. Kerinci Raya IX Blok E/1, Kelurahan Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp: 021-7208761, 7207341 Kecamatan Mampang Prapatan Jalan Mampang Prapatan 13 Tegal Parang Jakarta Selatan 12790 Telp: 021- 79191442 Kecamatan Pancoran Jl. Pengadengan Timur II/2 Pancoran Jakarta Selatan 12770 Telp: 021-7971180, 7971186 Kecamatan Pesanggrahan Jl. Pesanggrahan Raya No. 2. Pesanggrahan Jakarta Selatan 12320 Telp: 021-7360821, 7360822

54 TATA

RUAN G UNTUK KITA

Kecamatan Setia Budi Jl. Setiabudi Barat No.8 K Setiabudi Jakarta Selatan 12910 Telp: 021-5250156, 5254109 Kecamatan Tebet Jl. Prof. Dr. Soepomo SH Tebet Barat Jakarta Selatan 12810 Telp: 021- 8303260

SUKU DINAS P2B

KOTAMADYA

_______________________ Suku Dinas P2B Jakarta Utara Jl. Laksda Yos Sudarso 27-29 Tanjung Priuk Jakarta Utara Telp: 021-4390581 Suku Dinas P2B Jakarta Barat Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat Telp: 021-5821720

Suku Dinas P2B Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Pulo Gebang Jakarta Timur Telp: 021-48702407, 48702159 Suku Dinas P2B Jakarta Pusat Jl . Tanah Abang I No. 1 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat http://pusat.jakarta.go.id Telp: 021-3447466 pusat@jakarta.go.id Suku Dinas P2B Jakarta Selatan Jl. Pranca Raya No. 9 Blok F, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp: 021-72786652 Suku Dinas P2B Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Gedung Mitra Praja Sunter Tanjung Priok Telp. 021-6408452

>>3 CONTOH FORMAT SURAT PENGADUAN & PERMOHONAN SURAT PENGADUAN Jakarta, ................................. Kepada Yth. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Dengan hormat, Melalui surat ini saya, [Nama Pelapor] melaporkan dugaan pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dugaan pelanggaran zonasi di alamat: [Alamat Pelanggaran]. Terdapat indikasi akan digunakannya bangunan untuk kepentingan komersial dan bisnis, sementara ijin terpampang adalah untuk bangunan rumah tinggal. Saya sebagai warga merasa khawatir dengan gangguan yang akan muncul akibat pelanggaran tersebut di kemudian hari. Mohon tindak lanjut segera dari pihak Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan terkait dengan laporan ini. Terlampir adalah foto pembangunan sebagai pendamping surat pelaporan ini. Hormat saya, [Nama Pelapor] No. KTP : ........... Tembusan 1. Kasudin P2B Jakarta Barat 2. .............................................

TATA RUANG UNTUK KITA

SURAT PERMOHONAN INFORMASI KE PEMPROV DKI Jakarta, ................................. No Hal Lamp

: : :

Kepada Yth. [Nama Divisi] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................... No. KTP : ............................................... Alamat : ............................................... Pekerjaan : ............................................... Telp/Fax : ............................................... atas nama warga DKI Jakarta dengan ini bermaksud mengajukan permohonan informasi terkait: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

>>4 ALAMAT WEBSITE PENTING Sehubungan dengan seringnya terjadi perubahan peraturan. Untuk mendapatkan informasiinformasi yang lebih akurat dan terbaru, silakan kunjungi alamat-alamat website di bawah ini; 1

Website DKI jakarta: www.jakarta.go.id

Website Dinas Tata Kota DKI jakarta: http://www.tatakota-jakartaku.net/

Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum: www.penataanruang.net

http://menteng-dppb.jakarta.go.id/penggolongan.html 5

Demikian permohonan informasi ini Saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Saya mengucapkan terimakasih.

Produk Undang Undang: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&Itemid=42

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan: http://dppb.jakarta.go.id/

Salinan dokumen tersebut diperlukan dalam rangka [Tujuan Membuat Permohonan]. Saya berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan salinan informasi tersebut dan mohon pemberitahuannya apabila ada penggantian biaya yang harus saya penuhi dan bagaimana salinan tersebut dapat saya peroleh.

Website Pedoman Perencanaan Bangunan Kawasan Pelestarian menteng:

Website Rujak: www.rujak.org

Ingin melapor via website: www.klikjkt.or.id

Hormat saya, [Nama Pemohon]

56 TATA

RUANG UNTUK KITA

TATA RUANG UNTUK KITA

>>5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN P2B

DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

DINAS TATA RUANG

Melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung.

TUGAS Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang serta penyelenggaraan urusan pertanahan.

FUNGSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas tata ruang; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas perencanaan, Pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota serta penyelenggaraan urusan pertanahan; Perencanaan tata ruang kota; Pemanfaatan tata ruang kota; Pengawasan dan pengendalian tata ruang kota; Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan; Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; Pelayanan di bidang tata ruang kota dan pertanahan; Penyelenggaraan sistem informasi tata ruang kota dan pertanahan; Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan Pertanggungjawaban penerimaan retribusi tata ruang dan pertanahan; Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang tata ruang dan pertanahan; Pengembangan kawasan sentra primer; Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang kota dan Pertanahan; Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan Prasarana dan sarana tata ruang dan pertanahan; Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas Tata ruang; dan Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

58 TATA

RUANG UNTUK KITA

TUGAS FUNGSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas; Pengawasan dan penertiban bangunan; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan; Pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan bangunan termasuk bangunan gedung pelestarian; Pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan gedung termasuk bangunan gedung pelestarian dan kesesuaian pelaksanaannya; Pemeriksaan, penelitian, dan penilaian dokumen pemeliharaan, pengkajian teknis dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk bangunan gedung pelestarian; Pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis bangunan gedung pada tahap pemanfaatan termasuk bangunan gedung pelestarian; Pemberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan gedung menjadi bangunan gedung pelestarian; Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan dan pembongkaran bangunan gedung; Penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan gedung; Penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan bongkar bangunan gedung; Pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bangunan gedung; Pembinaan dan pengembangan tenaga teknis di bidang bangunan gedung; Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan bangunan gedung; Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bangunan gedung; Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan; Prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban bangunan; Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan dinas; Pengawasan dan penertiban bangunan; dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. TATA RUANG UNTUK KITA

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

________________________________________ UNTUK BANGUNAN GEDUNG RUMAH TINGGAL

LAMPIRAN Panduan ini berisikan persyaratan permohonan perizinan bangunan gedung dan/atau bangunan.

60 TATA

RUANG UNTUK KITA

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar); 2 Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut: a Sertifikat tanah; b Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut; c Surat kavling dari Pemerintah Provinsi c.q. Walikota Administrasi atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur; d Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat ; e Surat Keputusan Walikota Administrasi untuk penampungan sementara; f Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah ; g Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah; h Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat

Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikua sai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat ; i Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat ; j Surat Kohir Verponding Indonesia, diser tai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah Verponding tersebut selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. 3 Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada bagian I huruf a angka 2 a) sampai dengan 2 g) diatas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon; 4 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; 5 Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Ruang sebanyak minimal 6 lembar; 6 Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal 6 set; TATA RUANG UNTUK KITA

7 8 9 10

Fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, kecuali untuk bangunan WKc dan WSd bukan merupakan kompleks perumahan (real estate) dan bukan termasuk bangunan pelestarian (1 lembar); Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung harus dilengkapi persetujuan teknis dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan gedung rumah tinggal di daerah pelestarian golongan A dan B; Perhitungan dan gambar struktur untuk bangunan gedung rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari 6 (enam) meter serta fotokopi IPTB penanggungjawab Perencana Struktur (1 lembar); Hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set).

UNTUK BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH TINGGAL

RUANG UNTUK KITA

d Surat Keputusan Walikota Administrasi untuk penampungan sementara; e Surat Persetujuan/ Penunjukan Gubernur untuk bangunan gedung bersifat semen tara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus; f Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah; g Surat pernyataan dari instansi Pemerin tah atau Pemimpin Proyek/Tim Pembe basan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah; 3 Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud bagian I huruf b angka 2 a) sampai dengan 2 g) diatas, harus dilampirkan surat pernya taan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon; 4 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; 5 Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Ruang sebanyak minimal 6 set; 6 Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung minimal 6 set dan fotokopi IPTB Perancang Arsitektur (1 lembar); 7 Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung harus dilengkapi persetujuan teknis dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), bagi yang disyaratkan; 8 Perhitungan, gambar struktur bangunan gedung dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal 3 set serta fotokopi IPTB

9 10

Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan (1 lembar); Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimal 3 set serta fotokopi IPTB Perencana Instalasi dan perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar); Untuk bangunan gedung tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut diatas, harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Gubernur.

UNTUK BANGUNAN

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar); 2 Fotokopi surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut : a Sertifikat tanah; b Surat Keputusan Pemberian Hak Peng gunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut; c Surat kavling dari Pemerintah Provinsi c.q. Walikota Administrasi atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur; d Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat; e Surat Keputusan Walikota Administrasi untuk penampungan sementara; f Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara di atas taman, prasarana atau di atas air;

g Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah; h Surat Pernyataan dari Instansi Pemerin tah atau Pemimpin Proyek Tim Pembe basan Tanah, khusus untuk tanah milik Pemerintah. 3 Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada bagian I huruf c. angka 2 a) sampai dengan 2 g) diatas, harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemohon serta untuk kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus diketahui oleh Lurah; 4 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; 5 Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Ruang sebanyak minimal 4 lembar; 6 Gambar rancangan Arsitektur minimal 4 set dan fotokopi IPTB Perencana Arsitektur (1 lembar); 7 Perhitungan, gambar rencana struktur dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal 3 set serta fotokopi IPTB Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan (1 lembar); 8 Perhitungan, gambar instalasi dan perleng kapannya sebanyak minimal 3 set serta foto kopi IPTB Perencana Instalasi dan Perleng kapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar);

TATA RUANG UNTUK KITA

Fotokopi IMB bangunan gedung (1 set) bagi yang disyaratkan, untuk bangunan yang didirikan baik di halaman, di atas bangunan gedung atau menempel pada bangunan gedung.

Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF1)

________________________________________ UNTUK BANGUNAN GEDUNG RUMAH TINGGAL

1 Hasil Pemeriksaan Pengawasan Lapangan dari Kepala Seksi Dinas P2B Kecamatan yang menyatakan bahwa bangunan gedung telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB ; 2 Tembusan IMB atau foto copy IMB (1 set) yang terdiri dari : a Surat keputusan IMB ; b Keterangan dan Peta Rencana kota lampiran IMB ; c Gambar arsitektur lampiran IMB. UNTUK BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH TINGGAL

1 Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan gedung dan sesuai IMB (1 set); 2 Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari : a Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut Koordina tor Direksi Pengawasnya ; b Fotokopi TDR Pemborong dan IPTB Direksi Pengawas ; 64 TATA

RUAN G UNTUK KITA

c Laporan Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ; d Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan gedung telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB. 3 Tembusan IMB atau fotokopi IMB (1 set) yang terdiri dari : 1) Surat Keputusan IMB; 2) Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ; 3) Gambar arsitektur lampiran IMB. 4 Untuk bangunan gedung dengan kriteria ke tinggian dan penggunaan tertentu, selain di lengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, harus dilengkapi dengan berita acara uji coba instalasi dan perlengkapannya yang diawasi Petugas Dinas/Suku Dinas. 5 Bangunan gedung dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 8 lantai; b Bangunan gedung dengan ketinggian antara 5 lantai sampai dengan 8 lantai; c Bangunan gedung dengan ketinggian 4 lantai ke bawah dengan penggunaan untuk fasilitas umum / industri seperti: pasar swalayan, pusat pertokoan, hotel, rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan atau sejenisnya, dengan instalasi dan perleng kapannya yang cukup kompleks.

Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) Atau Sertifikat Laik Fungsi (SLFn+1) ________________________________________

UNTUK BANGUNAN GEDUNG RUMAH TINGGAL

1 Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar); 2 Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan (1 set); 3 Fotokopi IMB dan IPB dan/atau KMB yang telah diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari : a Surat Keputusan IMB dan IPB dan/atau KMB; b Peta Rencana Kota lampiran IMB ; c Gambar arsitektur bangunan gedung lampiran IMB ; d Gambar hasil pelaksanaan bangunan ge dung (as built drawing) yang telah disahkan e Surat Keterangan Membangun dari Suku Dinas beserta lampirannya (bila ada ). 4 Gambar hasil pelaksanaan bangunan gedung (as built drawing) yang telah disahkan (3 set); 5 Foto bangunan gedung sesuai keadaan lapangan. UNTUK BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH TINGGAL

1 2 3

Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar) ; Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan (1 set); Fotokopi IMB dan IPB dan/atau KMB yang telah diterbitkan (1 set) yang terdiri dari :

a Surat Keputusan IMB dan IPB dan/atau KMB ; b Peta Rencana Kota dan/atau Rencana Tata Letak Bangunan lampiran IMB ; c Gambar arsitektur bangunan gedung lampiran IMB ; d Surat Keterangan Membangun dari Suku Dinas beserta lampirannya (bila ada). 4 Gambar hasil pelaksanaan bangunan gedung (as built drawing) yang telah disahkan sesuai keadaan di lapangan (3 set); 5 Gambar instalasi dan perlengkapannya berupa diagram satu garis sesuai keadaan di lapangan (3 set); 6 Foto bangunan gedung sesuai keadaan lapangan; 7 Laporan hasil pemeliharaan bangunan ge dung oleh tenaga ahli dari unit/divisi pemeli haraan bangunan bersangkutan yang memi liki IPTB (3 set) atau; 8 Laporan pengkajian teknis bangunan gedung oleh tenaga ahli yang memiliki IPTB yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola bangunan (3 set). 9 Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada bagian III huruf b. 7) diatas harus memuat : a Data administrasi dan teknis bangunan gedung; b Jadwal pemeliharaan yang telah dilaksa nakan terhadap fisik bangunan gedung, instalasi dan perlengkapannya;

TATA RUANG UNTUK KITA

c d e f

Hasil pemeliharaan terhadap fisik bangunan gedung, instalasi dan perlengkapannya; Hasil perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan gedung, instalasi dan perlengkapannya (bila ada); Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya bagi instalasi dan perlengkapan tertentu yang disyaratkan; Kesimpulan tingkat kelayakan menggunakan bangunan gedung.

10 Laporan pengkajian teknis bangunan seba gaimana pada bagian III huruf b. 8) diatas harus memuat : a Data administrasi dan teknis bangunan gedung; b Kelayakan bangunan gedung di bidang arsitektur dan/atau struktur dan/atau instalasi dan perlengkapannya; c Hasil uji coba instalasi dan perlengkap annya bagi instalasi dan perlengkapan tertentu yang disyaratkan; d Kesimpulan tentang tingkat kelayakan menggunakan bangunan gedung; e Usul perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.

66 TATA

RUANG UNTUK KITA

Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

________________________________________ UNTUK PERMOHONAN BARU IPTB

1 2 3 4

Formulir permohonan Fotokopi KTP. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi, dan Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

UNTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IPTB

1 2 3 4 5 6 7

Formulir permohonan. Fotokopi KTP. IPTB asli periode sebelumnya. Fotokopi KTA Asosiasi profesi, dengan menunjukkan KTA Asli. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Permohonan perpanjangan IPTB dapat diajukan oleh pemegang IPTB atau dapat diwakilkan, apabila dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dengan ketentuan tetap menyerahkan IPTB yang Asli. IPTB yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dinyatakan sebagai permohonan baru.

UNTUK PERMOHONAN KENAIKAN GOLONGAN IPTB

1 2 3 4 5

Formulir permohonan. Fotokopi KTP. Rekomendasi dari Asosiasi profesi. IPTB golongan sebelumnya. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

UNTUK PERMOHONAN IPTB OLEH TENAGA AHLI WARGA NEGARA ASING

3 4 5 6 7 8

Fotokopi bukti keanggotaan asosiasi profesi di negara asalnya. Fotokopi izin bekerja dari negara asalnya. Rekomendasi dari asosiasi profesi. Rekomendasi izin bekerja di Indonesia. Surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

1 Formulir permohonan. 2 Fotokopi Identitas.

TATA RUANG UNTUK KITA

“Libatkan diri dan ambil tindakan dalam benahi Jakarta Kita”

68 TATA

RUANG UNTUK KITA

Kontak kami di: Graha Ranuza lt.2 Jl. Timor no 10, Jakarta 10350 telp/fax 021 31906809 info@rujak.org