PETA RENCANA POLA TATA GUNA LAHAN DESA KATIMPUN
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
1
PENGANTAR
A
lbum Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang.
Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang. Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Peta-peta yang dimuat dalam album ini telah melalui serangkaian kegiatan partisipatif, seperti: konsultasi, diskusi kelompok, Musyawarah Desa, dan diskusi intensif dengan para pihak, terutama Dewan Adat Dayak Kapuas, LSM (Yayasan Tahanjungan Tarung dan Yayasan Petak Danum), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas, seperti: KPHL Model Kapuas, BAPPEDA, BPMD, Distan TPH, Disbunhut, Dinas PU, BPN, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kapuas, dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas. Album peta ini terbagi atas 4 bagian, yaitu: (1) peta gambaran umum kawasan perdesaan, meliputi Desa Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Lapetan, dan Petak Puti di Kabupaten Kapuas, (2) peta Kondisi saat ini/land existing di wilayah Desa Katimpun (peta penggunaan dan status lahan), (3) peta gabungan (overlay) untuk mengkaji rencana penggunaan lahan oleh warga Desa Katimpun, dan (4) peta perencanaan Desa Katimpun. Album ini diharapkan dapat membantu warga desa, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk mengarahkan sumber dayanya sesuai potensi yang ada di desa. Album ini masih terbuka untuk perubahan dan penyempurnaan ke depan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dinamika, dan proses yang ada di masyarakat desa.
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
3
UCAPAN TERIMA KASIH
A
lbum peta ini dapat diselesaikan dengan kontribusi aktif dari:Tim Pola Tata Guna Lahan Desa KFCP (Febrasius Masal, Elba Tri Juni, M. Husaini, Obrien Tinus), GIS KFCP (Fatkhurohman), Tim Teknis Tata Guna Lahan Desa KFCP (Abdul Hamid, Heri Susanto, Ihwan, Mairaji, Mulyadi, Norhadie Karben, Sahpial, Sarianto), Tim Fasilitator Desa KFCP (Murianson, Marsiano, Yusef F. Hadiwinata, Agustinus Leppe, Aris Yohanes, Dena, M. Nasir, M. Rafi’i, Rano Andino, Seno Senjaya, Yeyet Suryatno), Tim Komunikasi IAFCP (James Maiden, Shinta Nurwulan, Stella Pongsitanan, Nanda Aprilia), dan Tim KFCP (Nick Mawdsley, Benjamin Tular, dan Yuliana Nona Sangbidang). Kelompok Diskusi Tata Ruang di Kabupaten Kapuas (Ardianson – Disbunhut Kapuas, Ari Sasongko – BPN Kapuas, Bayu Nugroho – KPHL Model Kapuas, Indan Thomas, Syamsu – Dewan Adat Dayak Kapuas, Jaya/Vitrianson – Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas, Pauzuddin Noor – BPMD Kapuas, Teguh Setio Utomo – Distan TPH). Sibae (Alm) – Kasie Pemerintahan Kecamatan Mantangai, Yanti – Adpum SETDA Kapuas). Kontribusi yang berharga juga telah diberikan oleh Tim Tata Guna Lahan Desa Katimpun (Satrianto, Dawanto, Adna, Herman, Darmansyah, Norhayati, Abdul Wahid, Asnan U. Rahu, Haminullah, Hendra I. Jaman, Mariati, Mistar, Muliadi, Murni, Simpei, Ulin). Peta dan rencana yang ada di dalam publikasi ini akan diperbaharui sesuai kebutuhan senantiasa kami sempurnakan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Kepala Desa Katimpun.
Pembuatan publikasi ini didukung oleh Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) melalui Program Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Desa Katimpun.
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
5
DAFTAR ISI Pengantar 3
6
Ucapan Terima Kasih
5
Daftar Isi
6
Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar
7
GAMBARAN UMUM
9
Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa
10
Peta Sejarah KPHL
12
Peta Elevasi (Ketinggian Lahan)
14
Peta Kedalaman Gambut
16
Peta Tutupan Lahan Tahun 2010
18
Peta Sejarah Kebakaran
20
Peta Titik Panas
22
Peta Perizinan
24
Peta Usulan Hutan Desa
26
DATA DESA KATIMPUN
29
Citra Penginderaan Jauh
30
Peta Penggunaan Lahan
32
Peta Status Pemanfaatan Lahan Masyarakat Berdasarkan Adat
34
Peta Rawan Banjir
36
Peta Bencana Kebakaran
38
ANALISIS
41
Peta Penggunaan Lahan, SK Menteri Kehutanan No 529/2012, dan Status Lahan
42
Peta Penggunaan Lahan dan Hutan Desa
44
Peta Penggunaan Lahan dan Kerawanan
46
RENCANA MASYARAKAT DESA KATIMPUN
49
Perencanaan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) Katimpun
50
Peta Perencanaan PTGLD Katimpun
52
Peta Perencanaan PTGLD Per Bidang: Peta Bidang Kehutanan
54
Peta Perencanaan PTGLD Per Bidang: Peta Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Budidaya
56
Sumber Data dan Referensi
59
Lampiran: Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan dan Status Lahan
60
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014
10
Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan
12
Tabel 3. Kedalaman Gambut
16
Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010
18
Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan
18
Grafik 2. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran
22
Gambar 1. Transek elevasi
14
Gambar 2. Transek Elevasi Gambut
16
Gambar 3. Areal Hutan Desa Katimpun Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 212/Menhut-II/2014
44
Diagram 1. Alur Kerja Pembentukan dan Pengelolaan Hutan Desa
26
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
7
8
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
GAMBARAN UMUM
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
9
PETA ORIENTASI WILAYAH DAN BATAS DESA
Kegiatan program Kalimantan Forests and Carbon Partnership (KFCP) yang dimulai pada tahun 2009 mencakup tujuh desa, enam desa di kecamatan Mantangai (Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Muroi) dan satu desa di kecamatan Timpah (Petak Puti) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tahun 2012 dilakukan pemekaran di dua desa (Tumbang Muroi dan Katunjung) berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 61 Desa di 12 Kecamatan Kabupaten Kapuas. Pemekaran tersebut menghasilkan dua desa baru, Lapetan dan Tumbang Mangkutup. Hingga saat pembuatan album peta ini, penentuan dan penyepakatan batas desa telah disepakati dalam Lokakarya Kecamatan Batas Desa di kecamatan Mantangai. Dalam periode perpanjangan program KFCP bulan Juli 2013 hingga Juni 2014, desa Mantangai Hulu dan Kalumpang tidak lagi terlibat karena tidak tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Desa antara KFCP dan desa-desa tersebut.
Kegiatan KFCP di desa meliputi perjanjian desa, blocking tatas, reforestasi (pembebasan, pemeliharaan, dan penanaman), pengembangan mata pencaharian, kelembagaan desa, perencanaan desa, hutan desa, pengurangan risiko kebakaran, dan pemantauan (vegetasi, hidrologi, dan gambut).
Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014 No
Desa
L
P
Total
1
Katimpun
234
425
429
854
2
Sei Ahas
246
478
403
881
3
Katunjung
195
296
263
559
4
Tumbang Mangkutup
110
155
165
320
5
Tumbang Muroi
338
655
645
1300
6
Lapetan
190
348
314
662
7
Petak Puti
401
645
615
1260
TOTAL
10
Jumlah Jiwa
Jumlah KK
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
1714
3002
2834
5836
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
11
PETA SEJARAH KPHL
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kapuas sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 247/ Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 mengacu antara lain pada Surat Menteri Kehutanan No. S.486/ Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keruangan, wilayah KPHL yang tertera dalam surat tersebut sama dengan wilayah yang tertera dalam SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan SK Menhut No. 529/ Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012.
Surat Menhut No. S.486/2010
SK Menhut No. 247/2011
SK Menhut No. 529/2012
SK Menhut No. 292/2011
KETERANGAN: Kawasan Konservasi
Hutan Lindung
Areal Penggunaan Lain
Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan Alokasi/Fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) Perairan (Badan Air) Hutan Lindung (HL) Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) Total
12
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Blok A (ha)
Blok E (ha)
11.980
1.151
108
305
28.797
64.253
3.542
9.601
44.427
75.310
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
13
PETA ELEVASI (KETINGGIAN LAHAN)
Perbedaan ketinggian permukaan tanah/gambut mempengaruhi aliran air (dari hulu ke hilir) dan berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA). Permukaan tanah/gambut yang tertinggi terletak di wilayah Desa Petak Puti (Eks PLG Blok E), sekitar 20,5 meter dari rata-rata permukaan air laut. Sementara di bagian hilir mulai dari Saluran Primer Induk (SPI) atau di Eks PLG Blok A memiliki ketingian di bawah 11 meter dari rata-rata permukaan air laut.
Gambar 1. Transek elevasi
Kondisi tutupan lahan dari Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung ke arah hulu relatif masih lebih baik dibandingkan tutupan lahan dari SPI ke arah hilir.
14
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
15
PETA KEDALAMAN GAMBUT
Kedalaman gambut di wilayah kerja KFCP bervariasi antara kurang dari 0,5 meter hingga lebih dari 8 meter. Dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. Kedalaman Gambut Kedalaman Gambut ( meter )
Blok A ( ha )
Blok E ( ha )
KFCP ( ha )
< 0,5
4.059
11.623
15.682
0,5 - 1,0
1.780
2.274
4.055
1,0 - 2,0
1.805
4.128
5.932
2,0 - 3,0
1.559
2.249
3.807
3,0 - 4,0
2.010
3.046
5.056
4,0 - 6,0
6.888
11.222
18.110
6,0 - 8,0
23.026
13.791
36.817
3.301
26.977
30.278
44.427
75.310
119.737
> 8,0 Grand Total
Gambar 2. Transek elevasi gambut
Kondisi permukaan gambut dari hulu di wilayah Desa Petak Putih sampai ke Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung relatif masih utuh, sedangkan dari SPI ke arah hilir terbentuk mini kubah gambut akibat adanya kanal-kanal.
16
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
17
PETA TUTUPAN LAHAN TAHUN 2010
Peta tutupan lahan tahun 2010 menunjukkan tutupan lahan hutan di Blok E jauh lebih besar dibandingkan Blok A. Tutupan lahan hutan terbesar berada di desa Tumbang Muroi, mencapai hampir 30.000 ha.
Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan
Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010 Tutupan Lahan 2010
Blok E
2.927
31.188
Hutan lahan basah sekunder
2.155
32.361
Hutan lahan kering sekunder
1.746
2.554
Lahan terbuka Padang rumput, alang-alang Permukiman Semak dan belukar
66
152
19.546
6.581
34
23
17.205
2.274
Rumput rawa
437
37
Perairan
289
161
44.406
75.331
Jumlah
18
Blok A
Hutan lahan basah primer
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
19
PETA SEJARAH KEBAKARAN
Berdasarkan citra satelit Landsat tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009, kebakaran banyak terjadi di Blok A eks PLG, khususnya yang berada di sekitar kanal. Di Blok E, kebakaran banyak terjadi di sekitar jalan trans (rencana jalan dari Mantangai Hulu ke Tanjung Kalanis).
20
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
21
PETA TITIK PANAS
Berdasarkan data harian titik panas tahun 2004-2013, terlihat bahwa indikasi kebakaran terjadi secara berulang di lokasi dan bulan yang relatif sama. Dengan demikian, upaya pengurangan risiko kebakaran sebaiknya dilakukan secara terpadu dalam suatu perencanaan yang menyeluruh. Perencanaan tersebut memperhatikan grafik titik panas dan siklus pengelolaan kebakaran. Grafik 2. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran Analisis
Penanggulangan
Rehabilitasi
Kesiapsiagaan
Pencegahan
Bloking tatas sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran
22
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
23
PETA PERIZINAN
Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang melanjutkan Inpres No. 10/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres tersebut antara lain menginstruksikan: 1. Penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). 2. Penundaan tersebut berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: i. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; ii. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bersifat vital (geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu); iii. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; iv. Restorasi ekosistem. Di Kecamatan Mantangai, terdapat perizinan antara lain untuk Perusahaan Besar Sawit (PBS): 1. 2. 3. 4.
24
PT UHP (Usaha Handalan Perkasa) PT GAL (Globalindo Agung Lestari) PT GIJ (Graha Inti Jaya) PT RAS (Rejeki Alam Semesta)
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
25
PETA USULAN HUTAN DESA
Diagram 1. Alur Kerja Pembentukan dan Pengelolaan Hutan Desa
Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat secara resmi melalui izin hak kelola yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan SK Gubernur. Warga dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu, melakukan penanaman dan beje, serta jasa lingkungan seperti wisata. Warga harus melindungi hutan dan tidak boleh menebang pohon. Pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui serangkaian kegiatan persiapan yang melibatkan masyarakat desa (sosialisasi, pelatihan, inventarisasi dan identifikasi areal hutan desa, dan lokakarya). Hutan Desa di Katimpun dan Petak Puti sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan: â&#x20AC;˘ Katimpun: + 3.230 ha (SK Menhut No. 212/Menhut-II/2014) â&#x20AC;˘ Petak Puti: + 7.855 ha (SK Menhut No. 213/Menhut-II/2014) Penetapan Areal Hutan Desa Katunjung masih dalam proses di Kementerian Kehutanan.
Identifikasi lokasi calon Hutan Desa di desa Katimpun
26
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
27
28
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
DATA DESA KATIMPUN
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
29
CITRA PENGINDERAAN JAUH
Peta citra penginderaan jauh (peta resolusi tinggi) yang digunakan adalah Quickbird High resolution (Multispectral 0.5-0.6m) image. Peta resolusi tinggi ini diperkenalkan ke desa agar warga bisa melihat penggunaan lahan di wilayah desa. Berdasarkan peta tersebut, warga melakukan deliniasi untuk identifikasi penggunaan dan status lahan, serta rawan bencana. Proses deliniasi oleh warga menggunakan skala 1:10.000.
Warga Desa Katimpun sedang melakukan deliniasi
30
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
31
PETA PENGGUNAAN LAHAN
Terdapat 13 klasifikasi penggunaan lahan di Desa Katimpun (lihat legenda peta). Sisi Barat Sungai Kapuas dimanfaatkan warga untuk lokasi budidaya, karena tanahnya lebih subur. Beragam aktivitas dilakukan di sini, seperti berladang, kebun karet, sengon, dan kebun buah. Lahan di bagian barat ini juga banyak dijual kepada investor untuk perkebunan kelapa sawit. Sisi Timur banyak digunakan untuk kebun karet, kebun campuran (karet dan rotan), dan ladang. Aktivitas di bagian ini hanya sampai batas jalan lintas Kalimantan (Mantangai-Timpah).
Kebun campuran di Desa Katimpun
32
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
33
PETA STATUS PEMANFAATAN LAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN ADAT
Terdapat 1 klasifikasi status pemanfaatan lahan di Desa Katimpun (lihat legenda peta) Sandung dan petak kubur/umbuh yang terletak di permukiman berada di sisi barat, begitu pula tajahan. Baruh berada di sisi timur dan barat.
34
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
35
PETA RAWAN BANJIR
Wilayah rawan banjir di desa Katimpun umumnya di sisi timur, dan biasanya berlangsung tidak lebih dari 2 minggu. Banjir umumnya terjadi di bulan Desember hingga Maret. Dampak banjir bagi masyarakat umumnya adalah penurunan produksi padi.
36
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
37
PETA BENCANA KEBAKARAN
Umumnya bencana kebakaran terjadi di sisi Timur dan Barat. Berdasarkan sejarah kebakaran dalam periode tahun 2007 - 2013, kebakaran biasanya terjadi di bulan Juli - September. Kebakaran terbesar terjadi tahun 2011. Kebakaran biasanya terjadi di semak, kebun karet, hutan campuran, dan kebun campuran.
38
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
39
40
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
ANALISIS
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
41
PETA PENGGUNAAN LAHAN, SK MENTERI KEHUTANAN NO 529/2012, DAN STATUS LAHAN
Umumnya warga tidak mengenal istilah kawasan lindung secara konsep, tapi mereka memahami kawasan itu berfungsi lindung (menyediakan sumber daya alam). Untuk itu, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam (SDA) agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Warga sejak dahulu sudah menggunakan lahan di kawasan lindung untuk kebun karet, hutan campuran, dan mencari ikan. Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan juga masih terdapat di kawasan lindung.
42
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
43
PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN HUTAN DESA
Pemilihan lokasi Hutan Desa di Katimpun disepakati berada di luar kawasan budidaya, perorangan, komunal, hak adat, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian konflik lahan dalam internal desa dapat dihindari. Lokasi tersebut umumnya berada di lahan yang kritis dan rawan kebakaran. Oleh karena itu, bentuk pengelolaan lahan Hutan Desa yang tepat adalah reforestasi. Areal Hutan Desa di Katimpun sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 212/ Menhut-II/2014 seluas +3.230 ha.
Gambar 3. Areal Hutan Desa Katimpun berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 212/Menhut-II/2014
Sebagian areal Hutan Desa Katimpun masuk ke wilayah desa lain karena pada saat pengusulan Hutan Desa belum ada kesepakatan antardesa untuk posisi batas desa di lapangan.
44
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
45
PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN KERAWANAN
Jenis lahan yang rawan kebakaran di Katimpun: bahu rambung (ladang), kebun karet, perkebunan kelapa sawit (perusahaan), hutan campuran, kebun campuran, dan semak. Kebakaran terjadi karena adanya aktivitas masyarakat seperti mencari ikan, berburu, dan aktivitas lainnya yang menggunakan api seperti pembukaan dan pengolahan lahan untuk kegiatan pertanian. Untuk mengatasi rawan kebakaran, dibuat aturan, optimalisasi lahan, pertanian menetap (intensifikasi), penguatan kapasitas regu pengendali kebakaran dan peralatannya. Untuk menyesuaikan dengan kerawanan banjir, umumnya dilakukan pemilihan komoditas, kondisi lahan, dan penyesuaian dengan musim tanam.
46
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
47
48
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
RENCANA MASYARAKAT DESA KATIMPUN
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
49
PERENCANAAN POLA TATA GUNA LAHAN DESA (PTGLD) KATIMPUN
Perencanaan penggunaan lahan Desa Katimpun diperoleh dari hasil penggabungan (overlay) peta penggunaan lahan dengan: 1. Peta kerawanan 2. Peta penunjukan kawasan lindung (SK 529) Perencanaan tersebut juga mempertimbangkan skenario perubahan ke depan terkait dengan RPJMD dan infrastruktur, penunjukan KPH, pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, kebijakan global, dan wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan. Perencanaan penggunaan lahan ini mendapat masukan teknis dari SKPD dan berbagai pihak dalam lokakarya desa. Hasil tersebut kemudian disepakati dalam musyawarah desa (Musdes) yang berlangsung tanggal 26 Maret 2014. â&#x20AC;&#x153;Dengan peta penggunaan lahan, kita jadi tahu batas-batas hutan dan ladang. Lahan yang cocok untuk ditanam juga bisa dilihat di peta.â&#x20AC;? (Ibu Murni, petani ladang padi)
50
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
â&#x20AC;&#x153;Diskusi antara masyarakat dan SKPD dalam lokakarya desa membahas rencana penggunaan lahan desaâ&#x20AC;?
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
51
PETA PERENCANAAN PTGLD KATIMPUN
Peta perencanaan masyarakat ini disusun berdasarkan visi dan misi desa, serta program utama yang disepakati: 1. Melestarikan kebudayaan Dayak melalui kelembagaan adat. 2. Penekanan potensi daerah rawan kebakaran dengan melakukan pengelolaan secara maksimal. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan dari semua aspek, baik perkebunan, pertanian, perikanan, dan perusahaan kecil menengah. 4. Kawasan lingkungan yang mengedepankan pengelolaan SDA berbasis adat istiadat, yang mengarah pada pengembangan daerah ekowisata. 5. Mengedepankan pola intensifikasi untuk kawasan budidaya yang sudah ada.
52
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
53
PETA PERENCANAAN PTGLD PER BIDANG: PETA BIDANG KEHUTANAN Kawasan lindung versi masyarakat adalah kawasan yang dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi dari kerusakan. Mencakup kawasan hutan, sungai, danau dan pahewan. Komoditi yang dilindungi adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: karet, buah-buahan, obat-obatan tradisional, berbagai jenis tanaman pohon dan satwa di hutan. Wilayah hutan adat di Blok B direncanakan menjadi tempat ekowisata. Di Blok A, wilayah hutan desa sudah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 212/2014.
54
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
55
PETA PERENCANAAN PTGLD PER BIDANG: PETA BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN BUDIDAYA •
•
•
56
Peruntukan tanaman padi berada di bagian barat dan timur dengan pola intensifikasi. Wilayah perencanaan perkebunan desa masuk ke dalam kawasan lindung. Pengembangan perencanaan ini disebabkan karena terbatasnya lokasi budidaya. Perikanan tangkap masih dilakukan di daerah tatas, kanal dan sungai.
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
57
SUMBER DATA DAN REFERENSI
Citra Inderaja RapidEye (No. #3) dan Landsat (#4) (Peta Citra Penginderaan Jauh) Citra RapidEye, 21 Juni 2010 (Grafik Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan; Tabel Tutupan Lahan Tahun 2010) Hasil Pemetaan Partisipatif/Musyawarah Desa Katimpun (Peta Data, Analisis, Rencana Masyarakat, dan Usulan Hutan Desa) Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 dan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut Landsat â&#x20AC;&#x201C; RSS untuk KFCP, tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009 (Peta Sejarah Kebakaran) LiDAR (Light Detection And Ranging) Surtech untuk KFCP, 15.8.2011 to 15.10.2011 (Peta Elevasi/Ketinggian Lahan; Transek Elevasi; Transek Elevasi Gambut) Malingreau, J.P. Rosalia Christiani, 1981 dalam Suharyadi (2001) (Klasifikasi Penggunaan Lahan) Masterplan Eks-PLG, Inpres No. 6 tahun 2013, PIPIB Ver. 5.0 (Peta Perizinan) Satelit RapidEye RSS untuk KFCP, 22 Mei 2009 dan 21 Juni 2010 (Peta Tutupan Lahan Tahun 2010) Perda Kabupaten Kapuas No. 6 tahun 2012 tentang Pembentukan 61 Desa di 12 Kecamatan Kabupaten Kapuas. Satelit Terra/Aqua (MODIS), unduh dari http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/data/firms/active-firedata (Peta Titik Panas) SK Menteri Kehutanan No. 247/Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL) SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL, Peta Penggunaan Lahan, dan Peta Status Lahan) SK Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 (Peta Sejarah KPHL) Surat Menteri Kehutanan No. S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 (Peta Sejarah KPHL) SK Menteri Kehutanan No.212/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Katimpun Seluas + 3.230 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah SK Menteri Kehutanan No. 213/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Petak Puti Seluas + 7.855 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Survei KFCP mengenai Kedalaman Gambut, tahun 2010 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa; Peta Kedalaman Gambut; Tabel Kedalaman Gambut) Survei KFCP mengenai Pelacakan dan Penegasan Batas Desa, Mei 2012 dan April 2014 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa; Grafik Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan)
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
59
LAMPIRAN: TABEL KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN
60
NO
JENJANG I
JENJANG II
JENJANG III
Singkatan
1
DAERAH PERTANIAN
LADANG
Ladang
Ln
Lahan pematang (tanah tinggi) berupa tanah mineral atau gambut tipis yang ditanami padi ladang dan palawija.
2
PERKEBUNAN
Kebun Karet
Kr
Lahan yang dominan ditanami dan ditumbuhi oleh tanaman karet.
3
Kelapa Sawit
KS
Lahan yang ditanami tanaman sawit.
4
Kebun Sengon
Sg
Lahan pematang (tanah tinggi) yang ditanami tanaman sengon dan biasanya ditanam di tanah mineral dan gambut tipis.
5
KEBUN CAMPURAN
Kebun Campuran
KC
Lahan yang ditanami dan ditumbuhi oleh berbagai macam jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi (seperti: rumbia, pisang, nanas, singkong, rotan, karet,sengon, buah-buahan).
6
HUTAN
HUTAN LAHAN BASAH
Hutan Galam
HG
Lahan yang dominan ditumbuhi tanaman galam dan biasanya berada di lahan basah dengan sifat tanah asam.
7
Hutan Campuran
HC
Lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman kelas pohon dan tanaman keras lainnya.
8
Hutan Mahang
HM
Hutan sekunder yang dominan ditumbuhi tanaman mahang (Macaranga pruinisa).
9
Hutan Belangiran
HB
10
Hutan Pantung
HP
11
Hutan Rangas
HR
Lahan di tepi sungai besar yang dominan ditumbuhi oleh tanaman Rangas.
12
Hutan Prupuk
HPk
Lahan di tepi sungai dan rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman prupuk (Lophopetalum multinervium).
13
Hutan Mipa
HMp
Lahan gambut dan pasir yang dominan ditumbuhi tanaman Mipa.
14
BELUKAR/BAHU
Bahu
BH
Lahan bekas lokasi berladang.
15
Bahu Rambung
BR
Hutan atau lahan bekas berladang kemudian yang ditinggalkan/diistirahatkan sementara 3-7 tahun (masa bera) untuk dibuka dan dikelola kembali.
16
SEMAK
Semak
Sm
Lahan yang ditumbuhi oleh tanaman perdu (sangkuwuk, kalakai) dan rumputrumputan.
17
PADANG ALANGALANG
Padang Alang-Alang
PA
Lahan berupa tanah mineral yang dominan ditumbuhi alang-alang (imperata cylindrica).
18
RUMPUT RAWA
Purun
Pr
Rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman purun.
19
Kumpai
Kp
20
Rasau
Ru
21
Gerising
Gr
22
Apu-Apu
AA
23
DAERAH TAK BERVEGETASI
LAHAN TERBUKA
LT
Lahan terbuka yang sangat sedikit ditumbuhi tanaman karena terbakar, kegiatan lain atau sulit untuk ditumbuhi tanaman.
24
GOSONG SUNGAI
GS
Daerah berpasir di pinggiran sungai yang terlihat pada musim kemarau.
25
GUMUK PASIR
GP
Gundukan atau hamparan pasir sisa limbah penambangan pasir dan emas.
26
PEMUKIMAN DAN LAHAN BUKAN PERTANIAN
PERMUKIMAN
Permukiman teratur
PT
Permukiman yang sudah memiliki perencanaan terkait dengan pola tata ruang permukiman.
27
Permukiman tidak teratur
PTT
Permukiman yang tidak memiliki perencanaan terkait dengan pola tata ruang permukiman.
28
Permukiman padat
PP
Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya sangat rapat.
29
Permukiman tidak padat
PTP
Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya tidak rapat.
30
JARINGAN JALAN
JJ
| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
Pengertian
Lahan yang dominan ditumbuhi tanaman belangiran (Shorea Blangeran sp.) Lahan gambut yang dominan ditumbuhi tanaman jenis pantung/jelutung.
Adalah tanaman air yang biasanya tumbuh secara alami di daerah rawa atau lahan berair.
Jalan adalah jaringan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.
31
INDUSTRI
Id
Lokasi Industri beroperasi seperti sawmill dan bandsaw.
32
TUBUH PERAIRAN
SUNGAI
Si
Tubuh perairan yang terbentuk secara alami dan tidak beraturan.
33
KANAL
Kn
Saluran air buatan yang berukuran cukup besar dan dibuat secara mekanis. Berfungsi sebagai pengairan dan transportasi.
34
IRIGASI PERTANIAN
IP
Saluran air untuk pertanian yang dibuat secara mekanis.
35
ANDEL/HANDEL
Ad
Saluran air yang dibuat secara manual/tenaga manusia untuk pertanian dan transportasi.
36
TATAS
Ts
Galian saluran air yang berukuran relatif kecil dan rata-rata memliki panjang kurang lebih 5 km. Dipergunakan untuk akses mendapatkan dan mengangkut hasil hutan kayu dan non kayu.
37
SAKA
Sk
Sungai kecil/anak sungai yang tidak terlalu panjang dan berada di tepi sungai besar.
38
RAWA
Rw
Tanah gambut yang selalu tergenang air (dalam bahasa setempat dikenal dengan “napu dan tayap”).
39
Danau
Dn
Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air dan dikelilingi oleh tanah pematang/tanah tinggi.
KLASIFIKASI STATUS TANAH ADAT 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Tanggiran
Tanggiran
Jakatan
Jakatan
Tajahan
Tajahan
Baruh
Baruh
Jalan Manjarat
Jalan Manjarat
Beje
Beje
Lutu
Luto
Kaleka
Kaleka
Sepan
Sepan
Petak Kubur/ Umbuh
Petak Kubur/ Umbuh
Sandung
Sandung
Tempat Keramat
Tempat Keramat
Pahewan
Pahewan
Tgr
Pohon besar yang dipelihara untuk bersarangnya lebah madu (bajanyi).
Jkt
Tempat di pinggir sungai yang berfungsi sebagai pelabuhan dan tempat bertambat sementara.
Tjh
Tempat yang digunakan untuk ritual mendapatkan petunjuk dengan kepentingan tertentu (seperti membuka ladang, pemukiman, perang, dll)
Brh
Tempat mencari ikan yang merupakan bekas lahan terbakar atau kayu tumbang.
JMt
Jalur perlintasan binatang buruan ( babi hutan, rusa, dan binatang lainnya) tempat memasang jerat/perangkap.
Bje
Kolam buatan untuk jebakan ikan di daerah yang sering tergenang/banjir.
Ltu
Lokasi untuk mencari ikan yang berbentuk lubang besar bekas kayu tumbang di dalam hutan yang masih baik.
Klk
Bekas permukiman atau kebun yang ditinggalkan dan masih terdapat tanaman budidaya dan situs lainnya.
Spn
Sumber mata air yang mengandung garam dan mineral tempat berkumpulnya binatang liar.
PKr
Lokasi pekuburan
Sdg
Bangunan tempat menyimpan tulang belulang setelah upacara Tiwah (upacara mengantar roh orang meninggal menuju Lewu Tatau/Surga).
Krm
Tempat yang dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat tinggal roh halus.
PHn
Hutan yang dikeramatkan dan dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal mahluk gaib serta dilindungi secara adat.
Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun
|
61