RABU 11 OKTOBER 2017 EDISI 0001 RP 4.000
WARTA JOGJA
LANGGANAN RP 75.000/BULAN HOTLINE 0274 385-166
Menkumham Pastikan Hukuman Mati Tetap Ada Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, hukuman mati tetap akan diberlakukan. Aturan tersebut tengah dimatangkan dalam revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, hukuman mati masih relevan untuk saat ini meski sejumlah pihak mempertentangkannya. “Dua arus pikiran yang berbeda dua pandangan tentang hukuman mati tetap ada yang dukung dan tidak, maka kita mengambil posisi tengah,” kata Yasonna, sebelum menghadiri rapat di Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Meski praktik suap terhadap oknum hakim masih terjadi, Yasonna menilai hal itu tak membuat aturan soal hukuman mati perlu ditinjau kembali. Politisi PDI Perjuangan itu meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu pengesahan RKUHP. “Itu kan hukum positif kita masih ada tentang hukuman mati. Tunggu saja sampai kami sahkan kembali. Sudah dekat pengesahan rancangan UU hukum pidana yang baru,” kata dia. Adapun, soal jalan tengah yang diambil adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Hukuman tersebut juga masih bisa ditinjau kembali. Tak menutup kemungkinan vonis hukuman mati seseorang bisa berubah jika terpidana tersebut berkelakuan baik. “Nanti setelah menjalani hukuman 10 tahun misalnya dia berkelakuan baik itu bisa diubah, itu jalan keluar yang kami ambil,” kata dia. Resistensi terhadap aturan hukum mati masih terus disuarakan sejumlah kelompok. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mendesak pemerintah menghapus aturan hukuman mati dalam draf revisi RKUHP. “Kami mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk menggapai ketentuan pidana hukum mati dalam rancangan KUHP,” kata pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana di kantor LBH, Jakarta, Minggu (9/10/2016). Arief mengatakan, dalam pelaksanaan eksekusi mati, ada indikasi kesalahan penghukuman terhadap terpidana. Pemerintah dinilai seolah menutup mata terhadap mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus dalam proses penegakan hukum. Arief menyebutkan, dalam kondisi seperti itu, penetapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kesalahan dalam menghukum terpidana. (ryn)
Sejumlah petugas memperlihatkan barang bukti dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangkap tiga pelaku MFT (43 tahun), JAS (32 tahun) dan SRN (32 tahun) dan puluh. METRO POS/Benedictus Nanda
Polda Jatim Tangkap Penyebar Kebencian terhadap Presiden Jokowi Surabaya - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap Haidar, 21 tahun, warga Bangil, Pasuruan, karena diduga menyebarkan konten negatif. Pelaku juga melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di media sosial. “Kami melakukan penangkapan karena tersangka diduga melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informasi,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera saat rilis di Mapolda Jawa Timur, Senin, 9 Oktober 2017. Polisi menangkap tersangka di rumahnya di Jalan Layur RT 05 RW 01,
Kelompok Kriminal Bersenjata Dinilai Jadi Ancaman Pilkada Papua 2018 Jakarta - Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Papua 2018 rawan akan adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Karena itu, Boy menyatakan, Polda Papua telah melakukan upaya antisipasi pergerakan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Upaya preventif yang dilakukan, antara lain dengan melakukan pemetaan dan dialog dengan tokoh-tokoh kelompok tersebut. “Kami perbantukan Tim BKO ini di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata dan kami kedepankan tindakan preventif, serta pengkondisian masyarakat,” kata Boy di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017). Tak hanya itu, menurut Boy, polisi juga telah memetakan lokasi rawan terjadinya serangan yang dilakukan kelompok kriminal itu. Sebab, beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi
belakangan ini kuat dugaan dilakukan oleh kelompok tertentu. “Mereka sering mengganggu dengan tindakan-tindakan kekerasan baik ke petugas kepolisian maupun warga,” ujar Boy. Boy pun menegaskan bahwa polisi akan menindak tegas kelompok tersebut jika upaya persuasif yang telah dilakukan pihaknya untuk menjaga pilkada tetap kondusif diabaikan. “Kalau cara persuasif tidak mempan, harus ada tindakan hukum tegas tapi terukur pada mereka. Karena mereka tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan, apalagi yang mengganggu keselamatan jiwa,” kata dia. Pada Pilkada Papua 2018 mendatang akan digelar satu pemilihan gubernur dan enam pemilihan Bupati, yakni di Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mimika. (yul)
Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, pada 25 September 2017. Penangkapan itu berkaitan dengan meme yang tersangka posting di akun Instagram-nya, haidar_bsa, pada kurun Juli-September 2017. Dalam belasan meme yang diunggahnya itu, tersangka di antaranya menyamakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N. Aidit. Selain itu, ia menyebut rezim Presiden Joko Widodo sebagai rezim prokomunis. Meme-meme tersebut juga disertai caption provokatif. Kepala Subdirektorat II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Festo Ari Permana mengatakan tersangka mendapatkan gambar tersebut dari
MK: Alat Bukti Perkara Sebelumnya Bisa untuk Keluarkan Sprindik Baru
Jakarta - Penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam putusan uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Uji materi teregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XV/2017. Namun demikian, menurut MK, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata. Sehingga, dapat dikatakan sebagai alat bukti baru. “Dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat buk-
BNN Ungkap Tiga dari Empat Kasus Narkoba Libatkan Napi di Lapas Jakarta - Badan Narkotika Nasional ( BNN) mengungkap empat kasus peredaran narkoba di berbagai daerah hari ini, Selasa (10/10/2017). Tiga di antaranya diketahui melibatkan narapidana yang masih di berada di lembaga pemasyarakatan. Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan, kasus pertama yang terungkap melibatkan napi di lapas yakni kasus peredaran 1.005 butir ekstasi di Bandung, Jawa Barat. Napi tersebut yakni TKM (39), yang berperan sebagai perantara dalam kasus ini. TKM merupakan napi di LP Narkotika Cipinang. Pada kasus kedua, yakni laboratorium narkoba atau clan lab di Sumatera Utara. Napi yang terlibat yakni R (34), penghuni LP Kelas II Binjai Sumut. Keterlibatan R diketahui dari hasil interogasi dua tersangka lain pada kasus ini yang ditangkap BNN. “Dari keterangan dua pelaku, pengendali jaringan ini R, napi di LP
Klas II A Binjai. Selanjutnya R diamankan,” kata Komjen Budi Waseso, di kantor BNN, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Napi berikutnya yang terlibat kasus peredaran narkoba di luar lapas yakni AB (29). Dia adalah napi LP Klas II A Tarakan, Kalimantan Utara. AB diduga terlibat peredaran total 11,6 kg sabu dari Tawau, Malaysia. Dia diduga berperan sebagai pemodal dalam jaringan ini. Dia telah ditangkap petugas BNN. “Ini kita menemukan fakta hampir keseluruhan melibatkan semua pelaku yang masih di LP,” ujar Buwas. Buwas menduga, para napi tersebut dapat berkomunikasi dengan jaringan mereka masing-masing di luar. Jenderal bintang tiga ini mempertanyakan soal keamanan maksimum dan masalah lapas yang seharusnya steril dari alat komunikasi. “Ada lapas yang dinyatakan steril oleh Dirjen Lapas (Dirjen Pemas-
Instagram yang dia ikuti. “Motif tersangka mem-posting itu karena tidak sependapat dengan pemerintah,” kata Festo. Kepada wartawan, tersangka mengaku menyebarkan meme-meme itu secara spontan. Tujuannya, kata Haidar, tak lain hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Dia menyesal atas tindakan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. “Saya jera dan menyesal,” kata dia. Atas tindakannya itu, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. (lew)
yarakat), (pengamanan) maksimum, tapi terbukti hari ini mereka (napi) bisa menjalankan kegiatan dia dengan alat komunikasi,” ujar Buwas. “Jadi hampir sebagian besar kami membuktikan bahwa lapas masih digunakan jaringan mereka untuk kerja secara aktif,” ujar Buwas. Sebelumnya, BNN mengungkap empat kasus narkoba di berbagai daerah. (Baca: Ungkap 4 Kasus, BNN Sita Lebih dari 37 Kg Sabu dan 26.005 Butir Ekstasi) Total barang bukti yang disita dari empat kasus tersebut kurang lebih 37,25 kg dan ekstasi 26.005 butir. Ada 14 orang tersangka yang diamankan. Adapun ancaman hukumannya, para pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. (ter)
ti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya,” kata hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang putusan uji materi yang digelar di MK, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Manahan mengatakan, praperadilan hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Langkah hukum ini sebagai fungsi checks and balances untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Namun demikian, praperadilan tidak serta-merta menutup peluang bagi penyidik untuk kembali melakukan pendalaman kasus dan menerbitkan sprindik perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru agar orang yang terindikasi kuat terlibat perkara tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka. “Pada prinsipnya, praperadilan bertujuan menempatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum acara pidana dengan cara menegakkan suatu mekanisme
kontrol terhadap adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum...,” kata Manahan. Putusan praperadilan dan tidak diperbolehkannya alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya sempat menjadi polemik dalam perkara gugatan Setya Novanto. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenangkan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto pasca penetapannya sebagai tersangka. KPK menduga Setya terlibat kasus korupsi proyek e-KTP. Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP. Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. (gdb)