Basuki Hadimuljono
Sumber: monitoring.skp-ham.org/ Bangkit Membangun Asa Pascabencana Sulawesi Tengah dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/ Senin,
November
Sumber: monitoring.skp-ham.org/ Bangkit Membangun Asa Pascabencana Sulawesi Tengah dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/ Senin,
November
Bismillahirrohmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya buku yang berjudul PROFIL PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS HUNIAN TETAP PASCA BENCANA SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020-2021 DI DIREKTORAT RUMAH KHUSUS.
Buku ini memaparkan pembangunan rumah khusus hunian tetap pasca bencana di Sub Direktorat Wilayah III, Direktorat Rumah Khusus. Pembangunan Rumah Khusus dilakukan pada Pulau Sulawesi Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat korban tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 Tahun 2022, salah satu penerima manfaat Rumah Khusus yaitu masyarakat korban bencana. Masyarakat korban bencana merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam skala nasional, bencana non alam dan/atau bencana sosial.
Pembangunan Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah akan dilaksanakan sebanyak 6.312 unit oleh Direktorat Rumah Khusus melalui 2 Tahap yaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Pada tahun 2020-2021 sudah terealisasi pembangunan hunian tetap pasca bencana sebanyak 1.679 unit yang dibagi kedalam Tahap 1A sebanyak 630 unit dan Tahap 1B sebanyak 1.049 unit, dan sisanya akan direalisasikan kedalam Tahap 2.
Wassalammualaikum Wr.Wb.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022
Pembangunan Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah
Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia Definisi dan Siklus Penanggulangan Bencana Skematik Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana Direktorat Rumah Khusus Kebencanaan Sulawesi Tengah Arahan Pembangunan Huntap Sulawesi Tengah Skema Penyediaan Huntap Sulawesi Tengah Sumber Pendanaan Huntap Sulawesi Tengah Rencana Pembangunan Huntap Sulawesi Tengah Desain Arsitektural Huntap Sulawesi Tengah
Capaian Pembangunan Rumah Khusus
Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah
Capaian Pembangunan Huntap Tahap 1A
Capaian Pembangunan Huntap Tahap 1B
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu arahan utama presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Adapun strategi pembangunan infrastruktur salah satunya yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, yang meliputi:
Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
Terwujudnya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, responsif, inovatif, dan profesional dalam mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, efisiensi, dan efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR;
Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur PUPR yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
Rumah Khusus Luas Lantai 28m2 - 36m2, berbentuk rumah tunggal, rumah kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.
Mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri Mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan
Mempertimbangkan kearifan lokal
Permohonan Penyediaan Rumah Khusus, berdasarkan K/L, Pemda, Arahan atau kebijakan Menteri Verifikasi, meliputi verifikasi proposal dan verifikasi teknis Penetapan Penerima Penyediaan Rumah Khusus Perencanaan Teknis, terdiri atas dokumen DED tapak perumahan; bangunan rumah; dan PSU Pembangunan Rumah Khusus, meliputi tahap pengadaan dan pelaksanaan pembangunan.
Surat usulan.
Gambaran umum dan latar belakang pengajuan proposal.
Surat pernyataan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Surat pernyataan dari calon penerima Penyediaan Rumah Khusus.
Surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Keputusan penetapan calon penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus.
Salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah oleh penerima penyediaan rumah khusus.
Rencana pengelolaan rumah khusus terbangun.
petugas di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal
masyarakat di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal
masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam skala nasional, bencana non alam dan/atau bencana sosial
masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat.
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc). Kondisi tersebut sangat
berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pada saat terjadi bencana
REKONSiaga
PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Hunian Tetap (huntap) adalah tempat tinggal para korban bencana pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen. Huntap diperuntukkan bagi korban bencana yang sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi dan diperuntukkan bagi meraka yang tempat tinggalnya termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana yang tidak boleh ditinggali lagi menurut aturan
Sumber: http://bencanapedia.id/Hunian_tetap
Direktorat Rumah Khusus
Sumber: Surat Edaran No. 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus
Sertifikat Lahan Hak Milik Pemda
Oleh Bupati / Walikota Pengusul
bahwa lahan berada di area bebas bencana oleh instansi berwenang
Dokumen Serah Terima Aset / Kepemilikan Lahan
Oleh Direktorat Rumah Khusus
Penyusunan Rencana Tapak dan DED Huntap
04a
SK Penetapan Lokasi
Sosialisasi kepada warga terkait relokasi dan huntap oleh Pemda Pengusul
SK Calon Penghuni
Oleh
Bupati / Walikota Pengusul
Warga Terdampak Bencana oleh Pemda Pengusul
Isi: Daftar Calon Penghuni Lahan Relokasi tujuan
Pulau Sulawesi terletak diantara tiga pertemuan lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia serta sejumlah lempeng kecil lainnya yang menyebabkan kondisi tektonik Pulau Sulawesi sangat komplek. Pertemuan dari ketiga lempeng tersebut bersifat konvergen dan ketiganya betumbukan secara relatif yang mengakibatkan daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Pada tanggal 28 September 2018, terjadi bencana gempa bumi 7,4 M di Sulawesi Tengah yang memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter dan likuifaksi (pencairan tanah). Akibat guncangan gempa bumi yang terjadi pada Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan sebagian Kabupaten Parigi Moutong telah merenggut ribuan korban jiwa dan mengakibatkan berbagai kerusakan fisik dan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, 4.042 orang meninggal dunia, lebih dari 100 ribu rumah mengalami kerusakan, dan lebih dari 172 ribu orang harus mengungsi.
Instruksi Presiden No. 10/2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya menjadi dasar pembagian wewenang dan tanggung jawab Kementerian/ Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah menggunakan prinsip Build Back Better membangun dengan lebih baik, menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat melalui proses sosial budaya, ramah lingkungan, dan berbasis pengurangan risiko bencana sesuai dengan Pergub Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa.
tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya
tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
01 05 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya
tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dari Pemberi Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam Di Sulawesi Tengah.
Hunian tetap adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengadaan rumah bagi pengungsi. Bagi warga penyintas bencana yang kehilangan tempat tinggal, terutama yang berada di pengungsian dan hunian sementara, pemenuhan hak atas perumahan ini menjadi penting untuk diprioritaskan. Sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya, pemerintah menyiapkan skema penyediaan hunian tetap untuk relokasi bagi warga terdampak bencana (WTB).
Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah dibangun dengan struktur konstruksi memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sehingga proses pembangunanya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Teknologi Risha ini memiliki keunggulan diantaranya pengerjaan cepat dan merupakan rumah tumbuh yang dapat dikembangkan dengan menambah ruang baru maupun tingkat bangunan, dan rumah ini juga dirancang kuat dan tahan gempa. Tipe Huntap yang dibangun di Sulawesi Tengah adalah tipe 36 plus dengan dua kamar tidur, kamar mandi dan ruang tamu.
Teknologi Risha (Rumah Instan Sehat Sederhana) merupakan sistem struktur pra-cetak kecil yang dapat dikerjakan oleh masyarakat secara umum.
Struktur
RISHA Non Struktural Atap Komponen Rumah RISHA 1 1 2 3 4 2 3 4 Komponen Pondasi Lubang Angkur untuk setiap simpul Pasangan batu kali, campuran 1:5 A B C D 60 10 70 70 Pas batu belah, Camp 1 : 5. Plat beton bertulang Detail Pondasi Setempat Simpul
Komponen Non-struktural Komponen Atap Pondasi Kombinasi Kolom
Sloof dan Kombinasi Kolom
Struktur panel P3 dipasang di atas Pondasi yang diperkuat dengan mur ke dalam Pondasi
Pengaturan Panel P1 dengan P3, dikunci dengan menggunakan mur dan baut
Setelah struktur panel Pondasi lengkap, dilanjutkan pemasangan panel kolom struktur P2 dan P1, disambung dengan mur, baut dan pelat
Untuk struktur atas, Perakitan dilakukan erat dengan Perakitan struktur Pondasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Khusus telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap tahap 1A sebanyak 630 unit: 230 unit di Duyu, Kota Palu dan 400 unit di Pombewe, Kabupaten Sigi.
Tanggal Kontrak: 15 Januari 2020 Selesai:
November 2020
Kontraktor: PT. WIKA Beton Konsultan MK: PT. Kogas Driyap Konsultan
Dana:
NSUP-CERC Nilai Kontrak: Rp 45.048.276.000,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus HunianTetap Pasca Bencana di Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit yang dibangun pada tahun 2020.
Lahan:
Ha
menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap tahap 1B sebanyak 1.049
Donggala.
Tanggal Kontrak:
Oktober
Selesai:
Juni
Waskita Karya
PT. Yodya Karya
Kontrak:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di Balaroa, Kecamatan Palu Barat sebanyak 52 unit.
Titik Koordinat: 0°54’16.8”S 119°50’32.9”E
Jumlah Unit: 52 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di di lokasi Mandiri, Kecamatan Palu Barat sebanyak 45 unit pada Tahun 2021.
Titik Koordinat: 0°56’35.8”S 119°55’51.5”E
Jumlah Unit: 45 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di Ganti, Kabupaten Donggala sebanyak 58 unit.
Titik Koordinat: 0°42’23.0”S 119°43’46.0”E
Jumlah Unit: 82 unit
Titik Koordinat: 0°12’01.3”S 119°50’05.9”E
Jumlah Unit: 282 unit
Titik Koordinat:
Tj. Padang 1: 0°14’01.1”S 119°48’35.0”E
Tj. Padang 2 & 3: 0°14’05.6”S 119°48’51.7”E
Jumlah Unit: 114 unit
Tj. Padang 1: 64 unit
Tj. Padang 2: 37 unit
Tj. Padang 3: 13 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di lokasi Loli Dondo, Kabupaten Donggala sebanyak 37 unit pada Tahun 2021.
Titik Koordinat: 0°44’53.8”S 119°46’47.2”E
Jumlah Unit:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di lokasi Loli Tasiburi, Kabupaten Donggala sebanyak 59 unit pada Tahun 2021. Huntap Loli Tasiburi terbagi menjadi 2 titik lokasi.
Koordinat:
Jumlah Unit: 59 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di lokasi Wani Lumbupetigo, Kabupaten Donggala sebanyak 48 unit pada Tahun 2021.
Titik Koordinat: 0°44’53.8”S 119°46’47.2”E
Jumlah Unit:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 205 unit yang dibangun pada Tahap 1B.
Koordinat:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di Lambara, Kabupaten Sigi sebanyak 62 unit yang dibangun pada Tahap 1B.
Titik Koordinat: 1°10’05.9”S 119°55’22.4”E
Jumlah Unit: 62 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Khusus telah membangun Rumah Khusus Hunian Tetap Pasca Bencana di Salua Kabupaten Sigi sebanyak 63 unit yang dibangun pada Tahap 1B.
Titik Koordinat: 1°20’46.9”S 119°58’03.0”E