HaluanKepri 06Feb13

CMYK Website: www.haluankepri.com

Website: www.haluanmedia.com

Rabu, 6 Februari 2013 25 Rabiul Awal 1434 H TERBIT 24 HALAMAN NO 6/2 TAHUN KE 12

0 8 1 2 7 5 3 3 2 0 0 9

HARGA ECERAN Rp2.000,- HARGA LANGGANAN Rp52.500,- UNTUK LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM

email: haluan_h@rocketmail.com

1.300 Rumah di Bekasi Tenggelam BEKASI (HK) — Sekitar 1.300 rumah di perumahan Pondokgede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, terendam air dengan ketinggian 5 meter. Ban-

jir kali ini merupakan musibah terparah sejak wilayah permukiman di tepi Kali Beka-

1.300 Rumah Hal 7

BBK Boleh Impor

Hortikultura Kemendag Terbitkan Permendag No 06/M-DAG/PER/1/2013

NET

WARGA membantu mengevakuasi korban banjir di Bekasi, Selasa (5/2).

BATAM (HK) — Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akhirnya mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan impor hortikultura dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Bawa 24 'Bong' Sabu dan Timbangan

melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP (Impor Produsen) produk hortikultura atau penetapan sebagai IT (Importir Terdaftar) kepada Ketua BP Kawasan.

"Kita baru tau kemarin (Permendag No 06/M-DAG/PER/1/ 2013). Tapi, belum bisa dilaksanakan, sebab masih menunggu peraturan Dewan Kawasan yang mengatur tata cara selanjutnya mengenai pengurusan pemasukan produk hortikultura. Makanya, kita

PNS Anambas Diamankan Sekuriti Bandara RHF

Taslimahuddin Liputan Batam Pelimpahan tersebut ditandai dengan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2013 yang dikeluarkan pada 30 Januari lalu. Itu artinya, kawasan BBK boleh mengimpor komoditi hortikultura.

"Namun, Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun belum bisa menerbitkan perizinan tersebut, karena aturan dari Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) belum keluar," kata Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Fathullah di Gedung BP Batam di Batam, Selasa (5/2).

Dalam pasal 3 (2), Menteri Perdagangan

TANJUNGPINANG (HK) — Salah seorang calon penumpang maskapai Sky Aviation rute TanjungpinangMatak, Anambas yang juga merupakan seorang pegawai negeri sipil di Pemkab Anambas bernama Rahadiantara (40) dilarang terbang oleh sekuriti Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Selasa (5/2)

BBK Boleh Hal 7

NENENG DITUNTUT 7 TAHUN PENJARA JAKARTA (HK) — Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp200 juta subsider pidana kurungan enam bulan kepada istri mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (5/2), jaksa juga meminta majelis memerintahkan Neneng untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp2,66 miliar akibat korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008.

"Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka

sekitar pukul 12.30 WIB. Garagaranya, mesin X-Ray mentedeteksi di dalam tas Rahadiantara ditemukan benda mencurigakan.

Petugas sekuriti, Rudi Suhaemi yang mengetahui hal itu, langsung meminta Rahadiantara untuk memisahkan diri dari barisan di mesin X-Ray. Kemudian ia diminta membuka barang bawaannya untuk diperiksa.

Saat itulah ditemukan empat unit barang sejenis 'bong' atau alat penghisap narkotika jenis

Bawa 24 Hal 7

Sani: Mimpi Boleh Saja

harta benda akan disita dan dilelang dan bila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana penjara selama dua tahun," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Guntur Ferry Fahtar.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan tuntutan hukuman adalah karena Neneng telah memperoleh sejumlah keuntungan secara tidak sah, berbelit-belit, tidak menunjukkan perasaan

Wacana Pembangunan JSM TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri HM Sani mengaku baru mengetahui soal wacana pembangunan Jembatan Selat Malaka (JSM) yang dilontarkan Bupati Karimun Nurdin Basirun, Selasa (5/2). Soal wacana pembangunan jembatan tersebut, menurut gubernur itu merupakan Sani sebuah impian.

"Pemerintah Kepri tentu mendukung, kalau bisa kenapa tidak," kata Sani usai rapat pencapaian Milenium Development Golds (MDGs)

Neneng Dituntut Hal 7

Sani: Mimpi Hal 7

Neneng

Jelang Irak Vs Indonesia

Tanggung Biaya Berobat...

Hal

9

6 Wanita M’sia Dipaksa...

Hal

16

Tiga Pejabat Terancam...

Hal

17

Hindari Banjir Gol

Master of Alasan

S

ebetulnya, hanya ada dua jenis orang; yang pertama adalah orang yang mencoba, dan yang kedua adalah orang yang melakukan apa pun agar tidak mencoba.

Yang mencoba, akan bertemu dengan kegagalan dan keberhasilan.

Untuk kemudian belajar membesarkan porsi keberhasilannya, di atas kegagalannya. Dia yang tidak mencoba, hanya akan menjadi lebih ahli dalam mengarang alasan untuk tidak mencoba. Dia menyandang gelar Master of Alasan. (mro)

Irfan Bachdim

DUBAI (HK) — Indonesia akan memulai kiprahnya di babak pertama Kualifikasi Piala Asia 2015 Australia, dengan melawan Irak di Al-Rasyid Stadium Dubai, Rabu (6/2) malam ini. Bermaterikan pemain yang minim pengalaman di kancah internasional, Timnas Indonesia diharapkan mampu menahan gempuran pemain Irak dan tidak menjadi lumbung gol.

Asisten manajer tim nasional Indonesia, Nico Dimo, meminta para pemain timnas Indo-

nesia untuk tampil maksimal di pertandingan pertama Pra-Piala Asia 2015. Meski tanpa diperkuat para pemain yang bermain di klub kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan diisi pemain yang minim pengalaman. Namun Nico tetap berharap para pemain timnas mampu meraih poin dan ia optimistis tim asuhan pelatih Nilmaizar itu akan pulang

Laudya Chintya Bella

Doain Raffi Ahmad JAKARTA (HK) — Laudya Chintya Bella belum sempat menjenguk bekas kekasihnya, Raffi Ahmad, di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Namun, Bella tetap berniat menjenguk Raffi.

Sebelumnya diketahui, jika teman-teman satu grupnya di BBB sudah menyempatkan diri menjenguk Raffi. Namun, karena tidak ada komunikasi, dirinya tidak sempat bareng-bareng menjenguknya.

"Waktu itu aku ada di rumah, aku enggak dikabarin saat mereka Doain Raffi Hal 7

Hindari Banjir Hal 7

Akui Terima Duit, Bantah Jadi Gratifikasi Seks Pengakuan Maharani, Perempuan di Kasus Impor Daging

NET

MAHARANI Suciyono, gadis yang ikut ditangkap KPK bersama Ahmad Fathanah, menggelar jumpa pers Selasa (5/2) malam di Hotel Nalendra, Jakarta Timur.

JAKARTA (HK)— Maharani Suciyono, 19 tahun, yang sempat digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat sedang bersama Ahmad Fathanah, kolega mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, pada Selasa malam lalu (29/1), di Hotel Le Meridien, membantah dirinya menjadi gratifikasi seks terkait kasus suap daging sapi.

"Itu tidak benar," kata Maharani dalam konferensi pers di Hotel Nalendra, Jakarta Timur, tadi malam.

Maharani mengaku sangat terpukul pada pemberitaan yang menyatakan dirinya menjadi gratifikasi seks dalam kasus tersebut.

"Saya sangat terpukul, jujur saya tidak kuat," ujarnya.

Akui Terima Hal 7

HALUAN KEPRI SATU-SATUNYA KORAN BACAAN MASYARAKAT KEPRI

CMYK

Editor: Andi, Layouter: Dieky Saputra

Ekonomi

Rabu, 6 Februari 2013

2

Pembinaan Koperasi Tidak Maksimal BATAM (HK) — Lambannya perkembangan koperasi di Kepri karena pembinaan tidak maksimal. Alasannya, sumber daya manusia (SDM) di dinas terkait masih kurang.

Nov Iwandra Liputan Batam Demikian disampaikan Asisten II Pemrov Kepri Amhar Ismail didamping Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Amir Faizal usai Rapat Kerja dengan Komite IV DPD-RI yang dihadiri Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, perwakilan Dinas Koperasi Bintan, Pejabat eselon III dan IV Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Dekopinwil Kepri, dan Dekopinda Batam di kantor DPR REI, di Sekupang, Batam, Selasa (5/2).

“Kita mengalami kendala pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengurus koperasi ini. Di antaranya, SDM yang tidak memadai di Dinas Koperasi dan UKM. Baik tingkat Provinsi Kepri maupun Kabupaten/Kota,” kata Amhar.

Bahkan, tambahnya, Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota tidak hanya membawahi bidang Koperasi dan UKM saja, tetapi membawahi bidang yang lainnya, sehingga pembinaan koperasi tidak maksimal.

Disebutkan Amhar, untuk memajukan koperasi di Batam maupun Kepri, telah ada beberapa program, yaitu melalui pembinaan SDM, permodalan dan pemanfaatan dana CSR ( Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan multinasional dan BUMN yang ada di

Provinsi Kepri.

“Dana CSR ini bisa menjadi salah satu usaha pemupukan dan pengembangan modal untuk perkoperasian yang diprogramkan oleh Provinsi Kepri. Sehingga berpotensi besar untuk menumbuhkembangkan usaha koperasi dan UKM untuk masyarakat,” kata Ahmar.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kepri, Sugito Rusmin mengapresiasi kegiatan yang digelar DPD RI. Dalam rapat kerja tersebut dibahas tentang permasalahan-permasalahan koperasi dan UKM di Kepri yang banyak mati suri.

“Intinya bagaimana kita bisa membangkitkan kembali semangat perkoperasian dan UKM di Kepri,” ujar Sugito.

Dikatakan Sugitu, sarana modal cukup baik, hanya saja pembinaan dari pemerintah kurang. Karena itu, dalam

rapat tersebut pihaknya menyarankan agar pembinaan dianggarkan dalam APBD Kepri.

“Setiap koperasi pasti ada permasalahan. Baik dalam menajemen atau pengurus, anggota, administrasi dan pengembangan modal. Ke depan harus ada kerjasama antara dinas dengan dewan koperasi, harus besinergi. Sehingga mudah dalam pembinaan, pengembangan usaha terhadap anggota dan pengurus koperasi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komite IV DPD-RI Dapil Kepri Zulbahri menyebutkan, rapat kerja tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

“Rapat kerja ini untuk menghimpun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, Dekopinwil, Dekopinda maupun pelaku usaha Koperasi dan UKM. Kita berharap Perkoperasian dan UKM maju di Kepri, karena itu kita mendorong pemerintah agar bisa memberikan bimbingan yang lebih baik,” ujarnya. ***

NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI

ASISTEN II Pemprov Kepri Amhar Ismail (kiri) dan Ketua Komite IV DPD-RI Dapil Kepri Zulbahri (dua kiri) berbincang saat Rapat Kerja DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi di kantor DPD RI, Sekupang, Batam, Selasa (5/2).

NET

BUNGA KUR — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menerapkan sistem bunga baru bagi kredit usaha rakyat (KUR), yaitu pemberian bunga tetap per tahun. Bunga KUR riter turun dari 13-15 persen menjadi 6,8 persen per tahun dan bunga KUR mikro turun dari 22-24 persen menjadi 11,4 persen per tahun.

Bunga KUR Dipangkas JAKARTA (HK) — Pemerintah akhirnya memangkas bunga kredit usaha rakyat.

Hal ini dilakukan agar KUR bisa menjangkau hingga masyarakat pelosok dengan bunga yang ringan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan menjelaskan pemerintah akan menerapkan sistem bunga baru pada kredit usaha rakyat (KUR), yaitu pemberian bunga tetap (flat) dan akan dikenakan per bulan.

“Besarannya 0,95 persen untuk usaha mikro dan 0,57 persen untuk usaha ritel,” kata Syarifuddin selepas rapat koordinasi tentang KUR di kantor Kementerian Pereko-

nomian Jakarta, Selasa (5/2).

Menurut Syarifuddin, bunga KUR tersebut dipangkas setengahnya dibandingkan bunga KUR tahun lalu. Sebelumnya, bunga KUR ritel sebesar 13-15 persen per tahun kini menjadi 6,84 persen setahun.

Sementara bunga KUR mikro dari semula 22-24 persen menjadi hanya 11,4 persen per tahun. “Masyarakat banyak yang meminjam hanya beberapa bulan. Dengan bunga yang kecil ini, masyarakat akan lebih ringan dalam mencicil KUR,” katanya.

Pada tahun 2013, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp36 triliun. Angka ini naik diband-

ingkan realisasi 2012 yang sebesar Rp34 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengingatkan agar terus menggenjot penyaluran KUR tersebut. Tahun ini, KUR tersebut akan dibagi ke bank penyalur KUR yaitu BRI Rp19 triliun, BNI Rp4,7 triliun, Bank Mandiri Rp3,6 triliun, Bank Bukopin Rp450 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp1,5 triliun, BNI Syariah Rp200 miliar, BTN Rp1,2 triliun, dan 26 Bank Pembangunan Daerah Rp5,25 triliun.

Menurut dia, penyerapan KUR sudah tidak lagi terfokus pada sektor hilir. Dia merujuk data 2012 saat penyerapan

KUR di sektor hulu tumbuh cukup pesat dengan berkontribusi sebesar 34 persen dari total KUR. “Sektor hulu, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, sudah meningkat cukup pesat. Ini dibutuhkan agar serapan tenaga kerja hulu lebih besar,” kata Hatta.

Hatta meminta ada linkage perbankan agar KUR di desa semakin tumbuh. Ke depannya, dia berharap KUR dapat mengentaskan kemiskinan, baik di tingkat daerah ataupun wilayah yang lebih kecil agar dapat dikaitkan dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). (kcm)

Aset Batavia Air Diduga Dibawa Kabur JAKARTA (HK) — Pengamat penerbangan, Dudi Sudibyo, mengatakan, praktek pelarian aset Batavia Air bukan tidak mungkin terjadi.

“Dugaan tersebut tidak bisa dikesampingkan,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (5/2).

Dugaan pelarian aset ini, kata Dudi, muncul karena aset yang dimiliki Batavia sebenarnya lebih dari Rp1 miliar. Menurut dia, beberapa fasilitas milik Batavia, seperti simulator serta training center, cukup menjadi bukti bahwa aset Batavia cukup besar. “Pasti lebih dari

Rp1 miliar. Berapa pastinya, sulit diestimasi. Tapi lebih dari itu,” katanya.

Setelah pailit, kata Dudi, kurator yang bertanggung jawab terhadap Batavia kini wajib melacak dugaan pelarian aset tersebut. Pemeriksaan secara menyeluruh, kata Dudi, harus dilakukan

untuk membuktikan dugaan pelarian aset itu.

Dudi sebelumnya mengatakan, Batavia Air tidak memiliki iktikad untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh sikap Batavia Air yang memilih dipailitkan walaupun International Lease Finance Corporation (ILFC) telah menawarkan untuk mencabut gugatannya. “Tapi langkah itu tidak diambil. Kalau diambil, dia bisa cari investor dan menempuh strategi seperti Mandala,” katanya pekan lalu.

Dudi menilai Batavia memilih dipailitkan karena tak sanggup menanggung beban utang.

Dudi menyayangkan pailitnya Batavia karena maskapai tersebut menguasai 11 persen penerbangan domestik.(tmp)

Editor: Nana Marlina, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Meranti

Rabu, 6 Februari 2013

6

Proyek Jembatan Selat Rengit Disetujui SELATPANJANG (HK)- Adanya usulan penundaan proyek multy years jembatan Selat Rengit oleh beberapa anggota DPRD Kepulauan Meranti, ternyata tidak berpengaruh terhadap keputusan Badan Anggaran Dewan.

Ruslan Liputan Meranti Banggar bahkan merekomendasikan agar proyek itu segera dilakukan sebelum habis masa jabatan kepala daerah.

Keputusan Banggar me-

nyetujui dilanjutkanya proyek pembangunan jembatan Selat Rengit dan Pelabuhan Dorak ini diungkapkan juru bicara Banggar DPRD, H Falzan Surahman SSi, pada sidang Paripurna Laporan Banggar dan Pengesahan APBD 2013, Senin (4/2) malam di

Balai Sidang Dewan.

"Banggar memutuskan menyetujui dilanjutkannya program tahun jamak pembangunan jembatan Selat Rengit dan Pelabuhan Kargo di Dorak. Banggar DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembangunan tersebut segera dilaksanakan," ungkap Falzan.

Menurut Falzan, alasan banggar menyetujui dilanjutkannya proyek tahun jamak pembangunan Jemba-tan Selat Rengit dan Pelabuhan Dorak, dengan pertimbangan mengingat paruh waktu pelaksanaan terus berjalan dan tinggal me-

nyisakan beberapa tahun lagi.

Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan program tahun jamak penganggarannya tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012.

"Apalagi pada tahun sebelumnya juga telah dianggarkan pembiayaan proyek tahun jamak pembangunan Pelabuhan Selat Rengit dan Pelabuhan Dorak. Untuk itu, program ini harus dilanjutkan sebagai upaya tindak lanjut pertanggung jawaban program yang telah dilak-

kepala daerah lebih serius untuk melakukan sharing bantuan program anggaran tahun jamak dari Pemerintah Provinsi Riau dan bantuan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Hal ini dimaksudkan, agar beban program pembangunan tahun jamak bisa lebih ringan dan tidak menjadi tanggungan APBD Murni Meranti. Dukungan program ini tentunya sampai selesai kegiatan tahun jamak, yakni tahun 2014," beber Falzan.

Terkait dengan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp67 miliar lebih, Falzan, mengaskan,

sanakan pada tahun sebelumnya," ujar Falzan.

Disamping itu, Falzan mengatakan, banggar juga menyadari sepenuhnya bahwa program kegiatan multy years mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerahdaerah khususnya desa.

Termasuk program tahun jamak pembangunan Jalan Pros di berbagai kecamatan.

Untuk program tahun jamak pembangunan Jembatan Selat Rengit senilai Rp467.360.000.000, dan Pelabuhan kawasan Dorak senilai Rp106.680.000.000.

"Banggar mendesak agar

Banggar DPRD Meranti merekomendasikan agar pencairan dana hibah tersebut segera direalisasikan.

"Ini sangat penting, dengan dicairkannya dana hibah tersebut, tentunya akan menambah pendapatan daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan APBD 2013," jelas Falzan.

Banggar mendorong agar Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti lebih pro-aktif untuk mendapatkan bantuan hibah dimaksud. Ia tidak ingin seperti hibah di tahun 2012 lalu sebesar Rp43 miliar terulang lagi. ***

Tak Hanya Rumah, Kuburan pun Runtuh Dampak dari Abrasi Pulau Rangsang

RUSLAN / HALUAN KEPRI

POHON BAKAU — Remaja menyeret bibit pohon bakau di Pantai Desa Anak Setatah, Kabupaten Kepulauan Meranti. Aktifitas penanaman bibit bakau di kawasan itu tidak mempengaruhi dampak abrasi air laut yang menerjang dataran pantai.

SELATPANJANG (HK) — Abrasi yang menerjang wilayah pantai Pulau Rangsang kian mencemaskan. Pulau yang menjadi perisai hijau kota Selatpanjang, kini terur tergerus ombak. Akibatnya, luas daratan pulau yang berhadapan dengan Selat Malaka tersebut, semakin menyusut hingga 16 titik lokasi.

Kondisi paling parah terjadi di Tanjung Motong dan Teluk Anak Setatah. Di dua titik ini, abarsi benar-benar menguras luas daratan wilayah Desa Anak Setatah dan Bantar.

Dua desa yang bertetangga yang terletak satu hamparan itu, kini nyaris terpisah. Soalnya, abrasi nyaris memutus Pulau Ransang di titik rawan abrasi antara Teluk Anak Setatah dan Bantar yang kini tinggal 1,5 kilo meter lagi.

"Letih sudah kami bercakap soal abarasi ini pak.

Sampai hari ini, tak ada upaya dari Pemerintah Pusat untuk

menyikapi abrasi yang terus menerus menerjang pantai desa kami. Tak hanya kebun warga, rumah, masjid, kuburan pun sudah ikut runtuh ke bibir pantai. Hilang sudah halaman tempat anak-anak kami bermain," tutur Atan warga Rangsang, Selasa (5/2).

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, luas daratan Desa Teluk Anak Setatah terus menyusut. Abrasi yang menghantam bibir pantai, tak pernah berhenti. Terutama pada tiga bulan pada akhir tahun lalu.

Tiupan angin yang kencang dan derasnya deburan ombak pada musim utara, menyebabkan bibir tebing pantai tak kuat dan bergetar.

"Bongkahan besar tanah terburai dan hanyut turun ke laut. Kalau soal berapa luas daratan desa kami yang sudah runtuh ke laut, sulit untuk dipaparkan. Yang jelas, daratan desa ini sudah jauh ke arah laut sana," ungkap Atan

sambil menunjuk satu titik bekas tunggul batang kelapa ke arah laut lepas.

Kepala Desa Anak Setatah Zulhadi, Selasa (5/2) mengakui abrasi yang menghantam pantai desanya sulit untuk dibendung. Upaya pencegahan dengan penanaman bakau, juga tak mampu menahan laju ombak.

Bahkan ribuan bibit bakau yang ditanam kelompok TEGAS yang konsisetn menanamai pantai Teluk Anak Setatah, tak bisa berbuat banyak.

"Kalau tak ada upaya pembangunan batu bronjong pemecah ombak, abrasi tetap akan menghantam pantai ini.

Jujur, kita sudah berupaya untuk menanami kembali kawasan pantai ini dengan bibit bakau, tapi terus hanyut diterjang ombak. Apalagi yang bisa kami lakukan," kata Zulhadi degana nada setengah bertanya.

Abrasi yang menghantam bagian barat Pulau Rangsang ini, memang sudah sangat memperihatinkan. (rus)

Sumbar-Riau Wakil Ketua DPRD Divonis 4 Tahun Kasus Korupsi PON Riau PEKANBARU (HK)- Hakim Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada terdakwa korupsi PON yang juga Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso. Selain hukuman penjara, politikus PAN ini juga didenda Rp200 juta.

RTK

RUMAH TERBAKAR — Sebuah rumah mewah milik seorang pejabat Kantor Kemenag Pekanbaru di Jalan Cipta Karya ludes terbakar, Selasa (5/2) dinihari.

Ketua majelis hakim, Ida Ketut Suarta menyatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Bersama sejumlah orang, terdakwa me-

minta uang Rp1,8 miliar untuk meloloskan revisi perda PON, terutama terkait penambahan anggaran venue menembak.

Terdakwa dijerat pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP. "Kepada terdakwa dikenakan membayar denda sebesar Rp200 juta atau subsider selama 3 bulan," kata Ida Ketut Suarta dalam sidang di PN Pekanbaru, Jl Teratai, Selasa (5/2).

Menurut Ida, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang tengah giatgiatnya memberantas korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, berlaku sopan selama

persidangan dan mengakui kesalahannya serta mempunyai tanggungan keluarga.

Usai persidangan, Taufan enggan berkomentar banyak.

Sementara pengacaranya, Aziun Azhari, mengaku masih pikir-pikir atas putusan itu.

"Kan masih ada waktu 7 hari untuk banding apa tidak.

Tapi saya menilai putusan tersebut sudah cukup maksimal," kata Aziun.

Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Ini artinya vonis lebih ringan setahun dan denda juga lebih ringan Rp50 juta. (dtc)

Pesawat TNI AU Gagal Take Off Kasus Hutan Riau Naik ke Penyidikan PEKANBARU (HK) — TNI AU membenarkan salah satu pesawatnya mengalami gangguan di Bandara Sultan Syarif Karim (SSK) II Pekanbaru.

Mereka menyebut ada masalah di rem, sehingga latihan urung dilakukan.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Pekanbaru Mayor Filfadri mengatakan, awalnya pesawat jenis Hawk 100 tidak ada masalah. Bahkan sebelum dioperasikan, pesawat su-

dah dicek secara keseluruhan. Semuanya normal.

"Belum sempat terbang.

Saat di landasan, mendadak ada peringatan terjadi gangguan sistem pengereman," kata Mayor Filfadri kepada detikcom melalui telepon, Selasa (5/2).

Pesawat tempur itu akhirnya ditarik ke apron. Setelah dicek, tidak ada kerusakan fatal di pesawat. Butuh waktu 15 menit untuk mengevakuasi.

Sebelumnya, seorang petugas Bandara SSK II Pekanbaru menginformasikan pesawat TNI AU mengalami gangguan teknis di landasan.

Pesawat siap berangkat pada pukul 13.30 WIB. Di landasan pesawat berhenti dan akhirnya ditarik ke apron.

Akibat kejadian ini, dua pesawat komersial mengalami penundaan keberangkatan. Dua pesawat dari Jakarta dan Batam baru bisa mendarat setelah evakuasi. (dtc)

PELALAWAN (HK) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi atas pengeluaran izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Kasus tersebut sebentar lagi akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK sudah mematangkan berkas-berkas di tahap penyelidikan.

Lembaga ini segera mener-

bitkan surat dimulainya penyidikan.

Dengan dimulainya penyidikan, maka KPK akan menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Kabarnya, penyelidikan KPK ini mengarah kepada pejabat eksekutif di Riau.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Jubir KPK Johan Budi menyatakan memang pihaknya melakukan gelar perkara terkait kasus hutan Riau pada pekan lalu.

Namun dia tidak mengetahui, apa hasil gelar perkara tersebut.

"Memang gelar perkara berkaitan dengan penyelidikan kasus alih fungsi areal hutan Pelalawan, Riau.

Tapi saya belum diinformasikan mengenai hasilnya," kata Johan.

Terkait kasus hutan ini, beberapa pejabat setempat telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau. Gubernur Riau,

Rusli Zainal, juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengeluaran izin hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tersebut.

Pada pemeriksaan Oktober 2012 lalu di KPK itu, Rusli juga dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi suap Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII yang bertempat di Provinsi yang dipimpinnya. (dtc)

Nelayan Resah, Karang Dibom, Ikan Diracun PARIAMAN (HK) — Penangkapan ikan di perairan Pariaman, dengan cara tangkap mengebom karang dan peracunan, sudah berlangsung lama. Sudah banyak karang yang hancur dan hasil tangkap nelayan setempat kian memprihatinkan.

Namun tindakan lebih nyata dari pihak terkait belum dirasakan sepenuhnya oleh sebahagian besar nelayan, agar pelaku illegal fishing perusak karang dan penghancur

habitat ikan, ditangkap dan dijatuhi hukuman.

Demikian informasi yang dihimpun dari kawasan pangkalan nelayan sepanjang Pantai Kota Pariaman.

Sebahagian besar disebutkan nelayan bahwa kegiatan pengebom dan peracunan ikan itu sudah lama berlangsung. Hanya akhir-akhir ini kian meresahkan, karena lokasi tangkap mereka sudah banyak hancur karang-

karangnya. Sehingga sulit untuk mendapatkan hasil tangkap yang memadai.

"Kalau penangkapan dengan pukat harimau dan pukat cincin, ditambah lagi dengan cara bom dan peracunan, ikan apa lagi yang mudah ditemukan jika kami melaut.

Ikan habis, karang hancur.

Tempat ikan berkembang biak itu sendiri yang punah," kata Rul salah seorang nelayan biduk bercadik, menjelas-

CMYK

kan praktek tersebut.

Diakui Rul, semua nelayan di Pariaman tidak sekadar hanya mengetahui, tapi sering melihat kegiatan itu saat mereka melaut.

Kata Rul, nelayan sebenarnya sejak lama melaporkan kondisi itu kepada pihak terkait, sampai kemudian pernah ada pertemuan bersama nelayan dan Pemko dulunya, dengan Komandan Lantamal II Kolonel Arnold. Dibuat pos

marinir dan sekarang juga di tempatkan Polisi Air. "Bukankah tujuannya juga untuk mengamankan perairan dari pelaku pengebom dan peracun ikan? Kami nelayan tidak mungkin menangkap saat melihat ada kapal dari luar. Kalau mereka nekad melemparkan bom ke biduk nelayan, resikonya tinggi," timpal Aciak Mus, Ketua Kelompok Nelayan Putra Bahari, Pantai Gandoriah. (smo)

NET

Nelayan menarik perahu usai melaut.

Editor: Afrizal , Layouter: Muhammad Fahrullazi

Sambungan Dari Halaman 1

BBK Boleh belum bisa menerima pengajuan impor," ungkap Fathullah.

Disebutkan Fathullah, keluarnya aturan baru ini sangat ditunggu-tunggu, mengingat DK, BP Batam dan Pemko Batam sudah memperjuangkannya sejak November tahun lalu.

Fathullah mengatakan, dalam pasal 8 Permendag tersebut mengatur tata cara permohonan, persyaratan dan penerbitan pengakuan sebagai IP, penetapan IT dan persetujuan impor, pelaporan realisasi impor produk dan sanksi diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan. DK mengeluarkan sanksi setelah melakukan koordinasi dengan Dirjend dan mengacu pada Permendag tersebut.

Dengan demikian, kata Fathullah, saat ini tinggal menunggu aturan dari DK bagaimana aturan selanjutnya mengimpor produk hortikultura. Kalau turunan aturan DK sudah ada, maka importir bisa segera melakukan permohonan impor ke BP Batam.

"DK yang akan mengatur semua, mulai dari jumlah kemudian jenis apa saja yang bisa di impor.

Karena ini sudah lama ya, dari November tahun lalu, sudah ada dua importir yang mengurus IT di pusat sesuai peraturan sebelumnya, mereka tetap boleh mengimpor," ujar Fathullah.

Dijelaskannya, di Batam sedikitnya terdapat tujuh perusahaan impor produk hortikultura. Dua sudah mengurus IT di pusat.

Perkasa.

Pada Agustus 2008 Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara bersama Nazaruddin, M Nasir, M Hasyim, Mindo Rosalina Manulang, Marisi Matondang dan Unang Sudjrajat membicarakan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS tahun anggaran 2008 dengan anggaran Rp8,93 miliar.

Neneng melalui Marisi Matondang dan Mindor Rosalina Manullang meminta panitia pengadaan memenuhi persayaratan teknis yang sudah dibuat sebelumnya sesuai dengan pabrikan PT Sundaya Indonesia agar memenangkan perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Neneng.

Nilai kontrak seluruh proyek pengadaan itu mencapai Rp8,91

miliar namun pekerjaan tersebut kemudian diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak mencapai Rp5,27 miliar.

Atas tuntutan tersebut pengacara Neneng, Firman, Chandra mengatakan akan mengajukan pledoi pada Kamis (14/2). Seusai sidang Firman mengatakan akan membantah mengenai aliran dana dan intervensi yang dituduhkan melalui pledoi.

"Kami akan siapkan pledoi semuanya bahwa tidak ada aliran dana, tidak ada intervensi kepada pejabat pembuat komitmen, mereka juga tidak pernah bertemu atau kenal jadi bagaimana bisa mengintervensi? Dan tidak betul uang 50 ribu dolar AS itu untuk melicinkan pekerjaan," kata Firman. (ant/dtc)

diamankan sekuriti bandara dan telah dilakukan pemeriksaan.

Hasilnya tidak ditemukan adanya narkoba," ujar Wisnu.

Sedangkan mengenai alat-alat yang dibawa Rahadiantara, lanjut Wisnu, bukan untuk digunakan mengkonsumsi narkoba.

"Karena tidak ada barang bukti yang kuat untuk menjeratnya, orang tersebut diperbolehkan pulang," katanya.

Wisnu menjelaskan, dari keterangan Rahadiantara dan pihak keluarga, yang bersangkutan mengidap penyakit stroke. Sehingga memang perlu perawatan khusus yang selalu dipantau setiap hari. Karena jika tidak, dapat membahayakan Rahadiantara.

"Meskipun kita perbolehkan pulang, dia (Rahadiantara, red) tetap dalam pengawasan Polresta Tanjungpinang," tutup Wisnu.

Bupati Siap Beri Sanksi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Tengku Mukhtaruddin mengaku kaget mendapat kabar Sekretaris Camat Air Rasuk Rahadiantara diduga membawa alat penghisap narkoba saat hendak terbang dari Tanjungpinang menuju Matak. Ia menyatakan siap memberi sanksi tegas jika terbukti.

"Kita belum tahu informasi tersebut. Namun jika memang terbukti, pasti akan kita tindak tegas sesuai proses dan mekanisme tentang disiplin kepegawaian yang berlaku," kata Mukhtaruddin, kemarin.

Dikatakan, proses tentang penegakkan disiplin bagi PNS Pemkab Anambas yang diduga terbukti melakukan tindak pidana, sudah ada aturan yang mengaturnya. Inspektorat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah pihak pertama yang akan menindak PNS nakal.

"Nanti kita lihat saja bagaimana hasilnya," ucap Tengku Mukhtaruddin.

Hal sama juga disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris. Katanya, Pemkab Anambas tidak mentolerir jika menemukan ada PNS terlibat kasus narkoba.

"Jika memang faktanya yang bersangkutan (Rahadiantara, red) terlibat narkotika, maka pasti akan kita proses sesuai aturan tentang disiplin PNS yang berlaku.

Kita senantiasa berusaha meneggakkan tentang disiplin seluruh kepegawaian di Anambas," ungkap Haris.

Agar kinerja PNS Anambas semakin baik, Haris mengimbau warga ikut mengawasi tindaktanduk PNS. Jika melihat ada oknum PNS yang dicurigai terlibat kasus narkoba, warga diminta segera melapor kepada dirinya.

"Kita juga tidak ingin generasi muda kita di daerah ini, yang juga sebagai generasi penerus bangsa terlibat dalam penggunaan narkoba. Karena pengaruh narkoba tersebut, juga akan sangat merugikan semua pihak nantinya," ucap Haris. (cw70/nel)

Dari Halaman 1

Bawa 24 sabu-sabu berukuran kecil dan 20 unit berukuran sedang. Selain itu petugas juga menemukan timbangan berukuran kecil dan plastik berukuran kecil.

Atas temuan itu, Rudi segera melapor ke Bea dan Cukai dan Kepolisian Bandara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pantauan di lapangan, raut wajah Rahadiantara yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Camat Air Rasuk di Kabupaten Anambas, tampak pucat saat digiring ke Mapolsek Bandara. Hampir sekitar 1 jam lebih ia diperiksa petugas.

Setelah itu, ia diperbolehkan pulang bersama keluarganya yang menjemput di Polsek Bandara RHF. Sementara itu, para Wartawan yang melihat Rahadiantara keluar dari Mapolsek Bandara langsung meminta konfirmasi ke Rahadiantara. Saat ditanya, ia justru bungkam lalu berlalu menuju mobil yang sudah menunggunya.

Serupa juga ditunjukkan polisi.

Tidak ada seorang pun petugas polisi yang mau berkomentar terkait pemeriksaan dan temuan barang yang diduga 'bong' sabu milik Rahadiantara itu.

Kasubbag Humas Polres Tanjungpinang AKP Wisnu Edhi saat dikonfirmasi via telepon membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan Polsek Bandara terkait ditemukannya beberapa alat yang diduga untuk mengkonsumsi narkoba.

"Memang benar ada orang yang

Dari Halaman 1

Akui Terima Saat melakukan konferensi pers, Maharani mengenakan pasmina berwarna oranye yang dibalutkan di kepala. Tidak tampak sang ibu menemani Maharani. Ia hanya di dampingi ayahnya dan kuasa hukumnya, Wisnu Wardana.

Sebelumnya, Maharani yang merupakan mahasiswi Universitas Moestopo Beragama, digelandang ke KPK bersama Ahmad setelah kepergok berduaan di Hotel Le Meridien. Pada Kamis dinihari, 31 Januari, KPK membebaskan Maharani karena dianggap tidak terkait dengan kasus dugaan suap impor daging sapi.

Perempuan yang ikut tercokok KPK bersama Ahmad Fathanah bicara soal uang Rp10 juta. Uang yang sempat mampir sejenak di tangan Rani itu sudah disita KPK. "Nggak munafiklah. Siapa sih enggak mau dikasih uang," ujarnya.

Selebihnya Rani kembali berkisah mengapa dirinya bersedia bertemu dengan Ahmad Fathanah.

"Saya tidak ingin dikatakan sombong jika menolak diajak berkenalan," kata mahasiwi Universitas Moestopo itu.

"Ya saya berpikir positif saja.

Dia mau berkenalan, masak berkenalan saja nggak boleh," terangnya.

Pada kesempatan itu, Rani juga berterima kasih kepada pihak kampusnya yang memberikan dukungan moral selama namanya terus mendapat sorotan dan pemberitaan media massa.

"Saya amat bersyukur kampus memberi dukungan moral yang di-

Dalam aturan Permendag tersebut, juga menyebutkan bahwa kewajiban BP Batam menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan IT dan IP dan persetujuan impor yang telah dikeluarkan BP Batam, serta realisasi impor produk hortikultura setiap tanggal 15 kepada Dirjen dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.

Dengan penertiban ini, BP Batam memiliki 20 kewenangan dalam menerbitkan izin produk tertentu, di antaranya impor mainan anak-anak, minuman beralkohol, kendaraan bermotor, sepatu, garam, alas kaki, dan terbaru hortikultura. Izin impor yang akan menyusul yakni impor handphone. (mnb)

Dari Halaman 1

Neneng Dituntut bersalah, tidak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan pernah melarikan diri keluar negeri.

Sedangkan hal yang meringankan tuntutan hukumannya, menurut jaksa, Neneng seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan tiga orang anak kecil yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang serta belum pernah dihukum.

Jaksa menilai perbuatan Neneng dimulai saat suaminya, Nazaruddin, memberikan uang 50 ribu dolar AS kepada pejabat Kemenakertrans untuk memenangkan penawaran Neneng dan Nazaruddin dalam proyek PLTS 2008 dengan meminjam bendera perusahaan PT Alfindo Nuratama

Rabu, 6 Februari 2013

wakili Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Usman Ismail," kata Rani.

Maharani menjelaskan, sehari sebelumnya atau tepatnya Senin (28/1), ia bersama teman-temannya sedang berada di sebuah kafe di kawasan Senayan City. Di kafe itu juga ada Ahmad Fathanah, tapi mereka belum saling kenal.

Saat hendak ke toilet, ia diberikan secarik kertas yang bertuliskan nama dan nomor telepon Fathanah dari seorang pelayan.

"Saya tanya ini buat saya atau teman saya, kata pelayan itu buat saya, dari bapak yang duduk di sana (sambil menunjukkan posisi duduk Ahmad Fathanah)," ujar Maharani. Namun, ketika pelayan memberikan kertas tersebut, Ahmad Fatanah sudah tidak berada di tempat duduknya. Kemudian, karena merasa penasaran Maharani mencoba mengirimkan pesan singkat kepada nomor yang ada di kertas tersebut.

"Dia bilang mau kenalan tapi enggak berani karena ada temanteman," ujarnya.

Dalam pesan singkat tersebut akhirnya Ahmad Fathanah mengajak Maharani bertemu pada Selasa malam. Ahmad Fathanah, kata Maharani, hanya mengajak makan malam di Hotel Le Meridien.

"Karena saya berpikir positif biar enggak dibilang sombong, saya temuin. Masa kenalan saja tidak boleh. Tapi saya tidak memiliki niat sedikitpun untuk mencari keuntungan dalam perkenalan itu," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus impor daging Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Keduanya, diduga menerima pemberian uang dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Perusahaan yang bergerak di bidang impor daging.

Peristiwa berawal dari penangkapan terhadap empat orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/1) malam. Mereka yang ditangkap adalah Ahmad, Arya Effendi, Juard Effendi, dan seorang wanita bernama Maharani. Dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp980 juta dimobil Ahmad, Rp10 juta di kantong Ahmad dan Rp10 juta di Maharani.

Setelah memeriksa keempat orang itu seharian, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk melihat keterlibatan Luthfi.

Sementara Maharani, perempuan yang berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta tidak ditetapkan sebagai tersangka dan dilepaskan KPK. Berdasarkan informasi yang diperoleh, uang ini merupakan bagian dari uang sebesar Rp40 miliar yang dijanjikan kepada Luthfi terkait kuota impor daging sapi. Sedangkan, uang Rp980 juta yang ditemukan saat penggeledahan di mobil Ahmad adalah uang muka untuk Luthfi. (tmp/dtc/vvn/rol)

Dari Halaman 1

1.300 Rumah si itu rutin dihampiri banjir sejak 2002.

Hingga Selasa siang (5/2), petugas SAR masih melakukan evakuasi menggunakan perahu karet. Air memang mulai menyusut, namun ketinggian masih mencapai 3 meter pada pukul 10.30 WIB. Menurut Usman, warga RT 05 RW 10, perumahan Pondokgede Permai, banjir terjadi karena air Kali Bekasi meluap sejak Senin malam. Pada pukul 20.00 WIB, ketinggian air di pintu Kali Bekasi naik 450 sentimeter, dan pukul 24.00 WIB menjadi 600 sentimeter.

"Padahal normalnya 250-300 sentimeter," kata Usman kepada wartawan di lokasi banjir, kemarin.

Sejak air Kali Bekasi mulai naik, pengurus masjid Pondokgede Permai mengumumkan agar warga waspada banjir.

Namun, tak lama berselang, air dari badan sungai tumpah ke rumah warga sehingga mereka tak sempat menyelamatkan barangbarang berharga.

"Kami ini belum sembuh sakit lagi," katanya. Sebab, baru dua pekan Pondokgede Permai dilanda banjir dan warga belum kelar membersihkan rumah. Kini, mereka kembali dilanda musibah

serupa.

Ketua Tanggap Bencana Kota Bekasi, Engkus Kustara, mengatakan, rumah yang terendam tersebar dengan perincian 10 RT di RW 09, sembilan RT di RW 08, dan 10 RT di RW 10 Pondokgede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi. "Ini banjir terparah mencapai 5 meter lebih," kata dia.

Kepada Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi, Momon Sulaeman, mengatakan, air meluap karena Kali Bekasi tak lagi mampu menampung air kiriman dari Kali Cikeas-Cileungsi, Bogor.

Masalah lain, menurut Momon, air Kali Bekasi tak pernah dikeruk. "Sedimentasi lumpur sangat tinggi," kata dia. Momon menyalahkan pemerintah pusat yang tak pernah melakukan normalisasi kali sehingga dampaknya berulang kali merugikan warga.

Ke depan, dia menambahkan, pemerintah pusat, provinsi, dan kota harus serius mencari solusi tanggap banjir di Kota Bekasi. Termasuk menyelesaikan soal area permukiman Pondokgede Permai yang menempel di tepi Kali Bekasi. "Idealnya, garis sepadan sungai minimal 100 meter jaraknya dengan rumah," kata Momon.

Bekasi Butuh Bantuan Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengaku pemerintahannya

pat untuk kelancaran transportasi saya rasa lebih efektif jika ingin memacu kemajuan daerah," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil Karimun ini menjelaskan, paradigma semua harus dihubungkan daratan harus diubah. Karena sebagai negara kepulauan ini merupakan sebuah kekuatan yang harus dimaksimalkan dan dipertahankan.

Menurut dia, wacana pembangunan JSM harus dikaji dengan matang karena akan berdampak pada banyak sektor, terutama lingkungan yang juga bisa merusak habitat lingkungan hidup.

"Di Eropa saja kondisi serupa disiasati dengan kapal roro yang cepat. Seperti hubungan laut antara Perancis dan Inggris yang dihubungkan dengan kapal roro yang cepat," Iskandarsyah memberi contoh.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kepri yang juga berasal dari Dapil Karimun, Jusrizal mengatakan, saat ini sebenarnya belumlah layak dilakukan pembangunan jembatan tersebut. Karena masih banyak sisi lain yang membutuhkan sentuhan, seperti ruang kelas yang masih kurang dan berbagai sarana lainnya.

"Rasanya sayang jika anggaran sebesar itu dikucurkan untuk membangun jembatan yang belum tentu memberi efek yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau 20 tahun lagi saya rasa bolehlah diwacanakan hal tersebut," ujarnya.

Namun ia menolak disebut tidak mendukung gagasan Bupati Karimun Nurdin Basirun itu. "Kalau ada investor yang mau saya rasa tidak masalah, asal jangan

Maitimo Terancam Absen Indonesia terancam tidak diperkuat pemain naturalisasi, Raphael Maitimo. Pemain Indonesia keturunan Belanda itu kembali terkendala soal administrasi yang diurus PSSI. Karena ada dokumen yang tertinggal di Jakarta.

Penanggung Jawab Timnas Bernhard Limbong mengungkapkan bahwa ada masalah dengan Maitimo, yang bersama rombongan skuat "Garuda" akan menghadapi Irak di Dubai.

Dalam verifikasi skuat, ternyata dokumentasi Maitimo berupa surat keterangan dari asosiasi sepakbola Belanda (KNVB), yang menerangkan bahwa pemain yang bersangkutan tidak pernah bermain untuk timnas senior Belanda, tidak ada.

Limbong mengatakan, surat itu sudah ada karena sudah dikirimkan oleh KNVB sebelum Maitimo memperkuat Indonesia di

ajang Piala AFF 2012.

"Sebenarnya, urusan surat-surat Maitimo sudah lengkap. Tapi kami masih menunggu keputusan FIFA nanti sore jam 6. Kalau belum ada klarifikasi, terpaksa kami tidak bisa memainkan Raphael besok," ujar Limbong, Selasa (5/2).

Informasi yang beredar, surat yang dimaksud tidak terbawa oleh manajemen timnas saat meninggalkan ibukota sejak seminggu lalu. Kabarnya pula, surat itu baru akan dikirimkan ke Dubai hari ini (Selasa, red).

Maitimo juga pernah nyaris tidak tampil di Piala AFF 2012 karena urusan administrasi yang menjadi tanggung jawab PSSI. Paspor WNI-nya baru kelar dua hari sebelum turnamen dimulai.

"Saya sudah komunikasi dengan tim pelatih, Nil Maizar. Posisi Rafa bisa diganti oleh pemain lain.

Yang jelas, kami akan membawa 23 pemain ke Dubai," lanjut Limbong.(glc/dtc)

Dari Halaman 1

Doain Raffi berkunjung ke BNN, dan kebetulan aku malamnya ketemu sama Dimas Beck. Itu semua sangat mendadak mereka ke BNN jadi aku sangat mengerti, mereka berhubungan satu sama lain, mereka akhirnya ke BNN

dari anggaran pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menggagas rencana bersama untuk membangun jembatan yang nantinya terhubung dengan Kukup, Malaysia. Pelaksanaan proyek prestisius ini kini tinggal menunggu sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencana besar tersebut dibahas oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun dengan Bupati Pelalawan M Harris di Gedung Bappeda Kabupaten Pelalawan, Kamis (31/ 1) lalu. Nurdin mengatakan, rencana besar ini sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat. Jika jembatan tersebut jadi dibangun, kata dia, maka Kabupaten Karimun akan menjadi gerbang ekonomi baru wilayah Sumatera di Indonesia.

"Secara ekonomi global banyak pengaruh positif yang dapat diperoleh dari planning pembangunan jembatan Selat Malaka Trace Pelalawan-Karimun-Kukup. Ini merupakan bagian yang penting, karena kemajuan sains dan teknologi saat ini tidak dapat kita bendung lagi.

Untuk itu pengembangan akses infrastruktur menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ini secara bersinergi untuk mewujudkan secara baik," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, ada sembilan pulau nantinya yang akan dirangkai dan dibuat jembatan penghubung, yakni dimulai dari Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelawan melewati Pulau Mendong Penyalai. (sut/rul)

Dari Halaman 1

Hindari Banjir dengan kepala tegak.

Jelang laga perdana kualifikasi ini, kedua tim benar-benar memanfaatkan ujicoba di laga terakhir. dengan sama-sama melawan tim yang tipikalnya sama, Irak menjajal Malasyia dan berhasil mengalahkannya dengan skor 3-0 sementara Indonesia berujicoba melawan Yordania, di akhir laga Timnas kalah dengan skor 0-5.

Federasi Sepak Bola Irak (IFA), percaya timnya mampu menundukkan Indonesia. Demikian disampaikan oleh Kepala Deputi IFA, Abdul Khaliq Massoud. Menurut Abdul Khaliq Massoud, keyakinan itu bukan tanpa sebab. Berdasarkan pengamatannya di laga uji coba melawan Malaysia di Stadion Al-Rashid (Al-Ahli), Dubai, UEA, Jumat (1/2), anak asuh dari Hakeem Shaker bermain cukup baik. Di laga itu, Singa Mesopotamia sukses menerkam Harimau Malaya dengan skor 3-0.

tidak bisa mengatasi sendiri bencana banjir yang melanda sebagian wilayah setempat. "Harus ada keterlibatan pemerintah provinsi (Jawa Barat) dan pusat," kata Rahmat seusai memantau lokasi banjir di Perumahan Pondokgede Permai.

Menurut dia, banjir yang melanda kawasan penyangga Ibu Kota itu terjadi sejak Senin malam akibat air kiriman dari Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang lantas menyatu di Kali Bekasi. Luapan air semakin meninggi karena tanggul Kali Bekasi yang melintasi kawasan perumahan setempat jebol.

Rahmat mengatakan, tanggul jebol akibat tidak diperbaiki secara permanen. Namun, untuk membangunnya secara permanen, Pemerintah Kota Bekasi memerlukan biaya sekitar Rp50 miliar untuk satu lokasi. Anggaran itu juga untuk pengerukan dan penurapan aliran kali serta mengoperasikan rumah pompa air.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya mengupayakan perbaikan yang bersifat sementara. Penanganan antisipasi banjir juga butuh sinergi antara pemerintah kota dan kabupaten, mengingat aliran kali tidak hanya melintasi satu wilayah. (tmp/ant/rol)

Dari Halaman 1

Sani: Mimpi Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/2).

Katanya, rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka Trace-Palelawan-Karimun-Kukup (Malaysia) merupakan sebuah mimpi besar. Untuk pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak aspek yang mesti diperhitungkan, termasuk pendanaannya.

Menurut Sani, beberapa hal teknis yang cukup rumit terkait rencana pembangunan jembatan tersebut, dua di antaranya adalah jarak antara Karimun dan Kukup, Malaysia yang cukup jauh. Kemudian melewati laut dalam.

"Mesti dikaji hal-hal lainnya.

Menurut saya wacana ini bolehboleh saja. Mimpi boleh saja, tapi sebaiknya yang visible, harus ke arah menjadi kenyataan," ucapnya.

Sani juga menegaskan, rencana ini tidak cukup oleh bupati atau gubernur saja, melainkan harus dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Karena ini menyangkut hbungan dua negara.

Lanjut Sani, mimpi yang sangat vible di Provinsi Kepri ini adalah pembangunan jembatan Batam-Bintan. Ini sangat memungkinkan bisa terwujud.

"Yang visible itu adalah jembatan Babin (Batam-Bintan, red)," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kepri Iskandarsyah menilai wacana pembangunan Jembatan Selat Malaka (JSM) tidak perlu dipaksakan. Ia justru berpendapat, menjangkau antarpulau tidak harus membangun jembatan.

"Laut bukan halangan, tidak harus ada jembatan yang menjadi penghubung. Pengadaan kapal ce-

7

untuk mensupport," kata Bella di Gandaria City, Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (5/2).

Mengetahui mantan kekasihnya harus menjalani proses hukum, Bella tetap berdoa agar Raffi tetap

diberi kesehatan. "Kita doain saja, namanya orang sedang tertimpa musibah kita harus prihatin, bukan tugas kita buat menghakimi. Kita doakan saja yang terbaik, dia sehat, Amin," harap Bella. (okz)

CMYK

Iklan

Rabu, 6 Februari 2013

CMYK

8

Editor: Eddy Supriatna, Layouter: M Fahrullazi

CMYK

Hukum & Kriminal

Rabu, 6 Februari 2013

11

Jaksa 'Bidik' PNS Disospem Dugaan Korupsi Pengadaan Sembako Panti Asuhan BATAM (HK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, mulai membidik pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman (Disospem) Kota Batam, terkait kasus dugaan pengadaan sembako di panti asuhan. Dalam kasus ini, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang pegawai Disospem.

Tengku Bayu dan Ali Mahmud Liputan Batam

Udin P Sihaloho Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Nuni Triyana mengatakan, dari 15 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, diantaranya ada tujuh orang pegawai Disospem. Ketujuh orang ini, kata Nuni, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sembako ke panti asuhan.

"Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap kadisospem Kamalruzaman, dan saat ini juga kami masih melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi,"katanya, Senin (5/2) lalu.

Nuni mengatakan, selain pemeriksaan saksi baik dari Kadisospem, staf disospem,

penyidik kejari juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak CV Tiga Pilar Abadi (TPA) selaku pemenang tender proyek.

"Sampai saat ini, kami sudah memeriksa lebih kurang 15 orang sebagai saksi. Kemungkinan dari saksi itu, kita bisa menetapkan sebagai tersangka,"kata Nuni.

Nuni mengungkapkan, pemeriksaan semua saksi ini, kemungkinan paling l a m b a t minggu depan sudah selesai dilakukan. Dan nantinya akan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

"Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi tersangka, kita lihat saja dari hasil pemeriksaan nanti,"pungkasnya.

Dewan Mendukung Terkait proses hukum yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sembako di panti asuhan tersebut, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Batam. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial, Udin P Sihaloho, SH. "Pada dasarnya kita mendukung penuh atas

langkah hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kejari Batam. Hati kita terasa miris, ketika hak-hak anak panti asuhan justru disunat ataupun diamputasi. Sementara anak-anak yang haknya telah dirampas oleh oknum-oknum, mereka tidak bisa berbicara apa-apa.

Mereka (anak-anak) tak berdaya untuk mengatakan tidak! ketika melihat praktek busuk yang dilakukan oleh oknum Disos serta pihak terkait lainnya," tegas legislator dari PDI Perjuangan ini kepada Haluan Kepri, Selasa (5/2).

Langkah aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari saat ini, kata Udin, maka ke depannya akan menjadi sebuah pelajaran. Baik di Disospem itu sendiri bahkan termasuk pemenang tender ataupun pihak distributor yang mendistribusikan bantuan ke setiap panti asuhan.

Sehingga praktek busuk seperti ini, mudah-mudahan tidak lagi terulang kembali.

"Kita berharap, langkah Kejari Batam ini dapat memberikan efek jerah bagi pihakpihak yang ingin menari-nari di atas penderitaan anak yatim piatu maupun orang miskin. Dan ini akan menjadi pengalaman untuk ke depannya,"cetus Udin.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bengkong dan Batuampar ini mengatakan, langkah ke depan yang harus diperbaiki oleh pihak Disospem yakni, perlu melakukan pendataan dan verivikasi ulang, terkait berapa sesungguhnya pantia asuhan yang ada di kota Batam dan yang layak menerimanya.

Sebab, tambah Udin, pihaknya tidak mau ada temuan lagi mengenai pantipanti fiktif. Selain itu, pendistribusiannya sembako juga sebaiknya dilakukan beberapa tahap. Solusi ini, menurut Udin, untuk menghindari terjadinya barang-barang atau makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Misalnya dibagi tiga 3 tahap, jadi satu bulan empat kali dilakukan pembagian. Dengan begitu,

beras yang masuk dengan spesifikasi yang sama dan kualitas yang sama.

"Dalam pendistribusian itu nanti, Disospem juga harus proporsional. Artinya, jumlah anak di panti asuhan yang hanya berjumlah belasan orang, maka pendistribusiannya jangan sama dengan jumlah anak di panti asuhan yang berjumlah puluhan orang. Namun sebaiknya pihak Disospem juga melakukan komuniksi yang baik, antara Asosiasi Panti Asuhan (Aspan) dengan pihak-pihak panti. Agar nantinya tidak terjadi permainan 'kecurangan' dalam saat pendistribusian. Seperti harusnya didistribusi 2 ton, tapi ternyata hanya 1 ton saja yang didistribusikan. Ini yang harus kita awasi," pungkas Udin.

Udin mengatakan, di tahun anggaran 2013 untuk bantuan permakanan dan kebutuhan peralatan sekolah anak panti asuhan (program pengentasan kemiskinan) untuk 2529 anak atau orang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kota Batam senilai Rp4,505,455,000,00. Anggaran tersebut, nantinya akan disalurkan ke masing-masing panti asuhan yang ada di 12 Kecamatan.

Sementara anggaran untuk pakaian berupa baju, celana atau rok, sepatu, topi untuk anak-anak SD dan SMP. Selain itu, buku tulis sebanyak 5000 lusin dengan total anggaran Rp250 juta.

Belanja tas sekolah untuk anak SD dan SMP. Masingmasing, tas anak SD sebanyak 1686 unit, masing-masing seharga Rp150 ribu total Rp252.900. Tas SMP sebanyak 843 unit dikali 200 ribu, dengan total anggaran Rp168.600.

"Diharapkan bantuan berupa peralatan sekolah ini biasanya diberikan berupa tas, topi n dasi agar lebih diperhatikkan kualitasnya dan mutunya. Karena itu untuk anak-anak, maka biarlah mereka pakai pakaian itu bisa mencapai 1 tahun," himbuh Udin. ***

CECEP/HALUAN KEPRI

GELAR TEATRIKAL — Granat Kepri menggelar teatrikal persidangan kasus narkoba di Simpang Jam Baloi, Selasa (5/1). Kegiatan tersebut dalam bentuk pemberantasan terhadap narkoba di Indonesia, khususnya di Batam dan Kepri.

Granat Nilai Penegakkan Hukum Kasus Narkoba Lemah BATAM (HK) — Kota Batam tidak hanya menjadi kota transit narkoba dari luar negeri ke berbagai kota di Indonesia, tapi ternyata sudah menjadi tujuan utama peredaran. Tapi anehnya, tidak ada langkah tegas dari penegak hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaku narkoba.

Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kepri pun menuding bahwa, sejumlah kasus Narkoba yang masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN), telah menjadi lingkaran persekongkolan antara Hakim, Jaksa dan Pengacara.

"Penegakan hukum kasus narkoba lemah, ada indikasi terjadi suap hingga miliaran rupiah," ujar Ketua DPD Granat Kepri, Samsul Paloh kepada Haluan Kepri, Selasa (5/2).

Dalam rangka pemberantasan terhadap narkoba di Indonesia, khususnya di Batam dan Kepri, Granat Kepri menggelar teatrikal persidangan kasus narkoba di Simpang Jam Baloi, Selasa (5/2/2013) pagi.

Lebih lanjut disampaikan Samsul Paloh, bahwa adanya konspirasi dari penegak hukum untuk memberikan hukuman ringan dan bahkan hukuman bebas kepada pelaku narkoba. Sehingga telah menyuburkan peredaran narkoba, karena tidak ada efek jera bagi pelaku.

"Di teatrikal ini kita mempertunjukkan jalannya persidangan kasus narkoba di Batam yang sarat konspirasi," kata Samsul.

Dalam tereatrikal tersebut, mereka memperlihatkan bagaimana nominal uang sebesar Rp1 milyar yang disiapkan tersangka narkoba melalui pengacaranya,

akhirnya jaksa dan hakim bisa membebaskan tersangka bandar narkoba pemilik seribu butir ekstasi.

"Ini gambaran kehancuran, dan nyatanyata telah merusak generasi penerus bangsa," tandasnya.

Dalam tereatrikal kedua, para aktivis juga memperlihatkan, bagaimana penangkapan terhadap kasus narkoba hingga proses persidangan di pengadilan, dimana akhirnya tersangka narkoba divonis mati atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebagai aktivis anti narkoba, Samsul dan rekan-rekannya terpanggil dan peduli terhadap maraknya peredaran narkoba.

Terlebih lagi setelah narkoba telah menjadi wabah yang setiap saat mengancam cita-cita generasi muda.

Untuk itu, masyarakat berharap kepada hakim dan jaksa berani menjatuhkan hukuman mati, sehingga bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan pengguna narkoba lainnya.

Sementara itu Humas PN Batam, Ranto Indra Karta, SH,MH secara tegas membantah tudingan tersebut, dan mengatakan bahwa setiap orang bisa saja membuat tudingan terkait kinerja orang atau instansi, namun semua itu dikembalikan pada pribadi masing-masing.

"Sah-sah saja tudingan itu, tapi ini masalah pembuktian dan intropeksi diri masing-masing," katanya.

Apalagi menurutnya, semua kasus narkoba yang masuk dan disidangkan di PN Batam, juga dipantau oleh media cetak, sehingga tidak mungkin ada permainan. (ays)

WNA Malaysia Bawa Sabu Seberat 3 Kg Mulai Disidangkan BATAM(HK) — Terdakwa kasus narkoba jenis sabusabu seberat 3 kilo gram (kg) lebih, melibatkan seorang warga negara Malaysia, Ng Peng Chong (53) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (5/2).

Sidang yang dipimpinan majelis hakim, Merywati dan Cahyo ini, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yakni, dari pihak Imigrasi dan Ditpam pelabuhan Fery Internasional Batam Centre.

Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umu (JPU) Aji Satrio disebutkan, terdakwa pada 12 November 2012 lalu, membawa sabu-sabu dari Malaysia Ke Batam

CMYK

melalui pelabuhan internasional Batam Centre sekitar pukul 8.30 wib. Setibanya di pelabuhan, petugas dari Ditpam merasa curiga dan memeriksa NG Peng Chong.

Kata dia, terdakwa membawa sabu-sabu atas suruhan da-

ri Acuan warga negara Malaysia untuk diantarkan ke Batam.

Namun, terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Sabu-Sabu itu akan diberikan di Batam.

Aji mengungkapkan, modus yang dipakai Ng Peng Chong untuk membawa Sabu-

BAYU/HALUAN KEPRI

SEORANG warga negara Malaysia, Ng Peng Chong (53) mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (5/2).

Sabu ke Batam, dengan cara melilitkan dipinggangnya sebanyak 7 bungkus dengan menggunakan lakban, dan juga 2 bungkus dililitkan di kedua paha kiri dan kanannya.

Pihak Ditpam dan Imigrasi tidak hanya menemukan Sabu-Sabu seberat 3 kilogram saja, tetapi juga menemukan uang sebesar 3000 ringgit dari saku terdakwa.

Dari keterangan terdakwa dihadapan majelis hakim, Ng Peng Chong mengakui semua perbuatannya. Bahwa terdakwa, disuruh Acuan dari Malaysia dan akan diberikan ke seseorang yang ada di Batam. Ng Peng Chong juga mengakui bahwa nantinya ia akan dibayar pada saat hari raya Imlek nantinya. (byu)

Editor: Ali Mahmud, Layouter: Ricoh Polda Nababan

Natuna

Selasa, 5 Februari 2013

13

Alokasi Raskin Dialihkan RANAI (HK) — Anggota Komisi I DPRD Natuna, Mustamin Bakri mengatakan, alokasi beras miskin (raskin) sebaiknya dialihkan bagi kesejahteraan jompo. Sebab warga telah banyak mendapat bantuan dari program pengentasan kemiskinan, dan angka kemiskinan sudah berkurang.

Fatturrahman Liputan Natuna

Mustamin mengatakan, masyarakat Natuna sudah banyak tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan yang diadakan pemerintah. “Kita dapat melihat sendiri bagaimana masyarakat kita banyak sekali menerima bantuan dari pemerintah, baik itu dari program Taskin, RTLH, PLTS belum lagi dari dana-dana lainya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, warga miskin di Kabupaten Natuna sudah berkurang. Kalo untuk warga yang benar-benar miskin mungkin sudah jarang sekali, mereka tidak lagi pada tahap kebutuhan sandangnya, tapi mereka sudah masuk pada

tahan pangan dan papan,” ujarnya.

“Contoh, baru-baru ini di Kecamatan Bunguran Barat, hampir seluruh RT dan RW mengaku kesulitan mendata warganya yang miskin sebab hampir di seluruh rumah mereka terdapat barang mewah seperti televisi, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masayarakat kita sudah memiliki kemampuan lebih dalam menjalani kehidupannya lebih dari sekedar mencari kebutuhan sandangnya,” imbuhnya.

Oleh Karena itu katanya lagi, untuk alokasi raskin itu sebaiknya dirubah dan dialokasikan bagi kesejahteraan para lansia. Di samping itu pemerintah perlu mendorong gerakan ekonomi kerakya-

Jadi Prioritas PU Rumah Dinas Dewan RANAI (HK) — Rumah Dinas Anggota DPRD hingga saat ini belum dialiri air dan listrik.

Oleh karena itu pada tahun 2013 menjadi prioritas utama yang akan diselesaikan Dinas

Pekerjaan umum, Kabupaten Natuna. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PU Minwardi, Senin (4/2) di Ranai.

“Ya rumah dinas dewan salah satu yang akan kita prioritaskan untuk diselesaikan. Disana masih belum di-

tan, ketimbang bantuan tunai seperti selama ini.

Terpisah, Kabag Ekonomi Pemkab Natuna Beni Suparta mengatakan, pemerintah bisa saja mengalihkan alokasi beras miskin tersebut seperti yang disamapaikan anggoata dewan tersebut, “hal itu bisa saja kita lakukan, akan tetapi apa ya masyarakat bisa menerimanya, dan pemerintah juga mesti mempertimbangkan gejolak sosialnya jika terjadi pengalihan alokasi raskin ini, kita bagikan aja masih ada gejolak apa lagi sampai tidak dibagikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini data BPS juga masih menunjukkan bahwa warga miskin di Kabupaten Natuna masih ada. Dan hingga saat ini pedoman utama dalam pembagian raskin ini ‘kan data BPS, demikian juga dengan pemerintah pusat data acuannya kan BPS, masak kita mau ingkari itu, oke lah kalo dikecamatan Bunguran Barat mungkin kita bisa terima, tapi di kecamatan lain ‘kan belum tentu, tapi bagaimanapun kita tetap berharap agar rakyat sejahtera. ***

siapkan s air, listrik dan jalan aspal, serta fasilitas lainnya,” terang Minwardi.

Minwardi mengatakan, selain rumah dinas DPRD, PU juga memprioritaskan penyelesaian lahan jalan menuju mess warga Natuna yang ada di Tanjung Pinang. Dan satu lagi penyelesaian gedung pertemuan di samping Kantor DPRD. (cw 61)

SOLEH/HALUAN KEPRI

SAKSIKAN PILKADES — Bupati Natuna, Ilyas Sabli (dua dari kiri) bersama jajaran SKPD menyaksikan proses pemilihan Kepala Desa Air Lengit.

Nelayan Desa Selading Belum Berani Melaut RANAI (HK) — Puluhan nelayan di desa Selading, Kecamatan Pulau Tiga hingga kini belum berani pergi melaut. Pasalnya selain cuaca belum stabil, gelombang air laut masih tinggi. Demikian disampaikan Kepala Desa Selading, Sulaiman kepada Haluan Kepri, Selasa (5/2).

Sulaiman mengatakan, hampir dua bulan lamanya para nelayan tidak pergi melaut. Meskipun melaut, itu pun dilakukan secara terpaksa mengingat banyak kebutuhan

yang harus dipenuhi. Akan tetapi belakangan ini nelayan mengambil alternatif lain untuk mencari nafkah hidup.

“Jadi sudah hampir dua bulan nelayan di desa kami tidak pergi melaut. Soalnya sampai saat ini musim utara di daerah kita masih berlangsung, sehingga cuaca di laut belum stabil. Sedangkan alternatif mata pencaharian nelayan selama tidak melaut yakni dengan menjadi buruh harian lepas,” katanya.

Selain bekerja sebagai

buruh harian lepas, ada juga nelayan yang memanfaatkan hasil perkebunan seperti kelapa sebagai alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Caranya sebelum dijual kepada tengkulak, kelapa diolah terlebih dahulu menjadi kopra.

“Jadi ada juga yang beralih menjual kopra, ini demi sesuap nasi selama musim utara,” ujarnya.

Selanjutnya, ada juga nelayan yang berhutang kebutuhan sembako kepada toko

selama musim utara berlangsung. Kemudian ada lagi nelayan yang berhutang uang kepada toke (bos ikan), nanti dibayar setelah nelayan kembali pergi melaut.

“Jadi dari 109 kepala keluarga yang tinggal di Desa Selading, mayoritas pelaut sehingga ketika musim utara tiba, mereka mencari pekerjaan lain seperti bekerja menjadi buruh bangunan dan menjual kopra. Dengan cara inilah warga kami bertahan hidup,” ujarnya.(leh)

Demokrat Targetkan 6 Kursi RANAI (HK) — Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kabupaten Natuna, Imalko Ismail mengatakan, pengurus PD Natuna telah melakukan tahap penyeleksian bakal calon (Balon) Anggota Legislatif (DPRD), yang akan dipersiapkan untuk Pemilu 2014.

“Sudah kita mulai pentahapannya dari tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sekarang sudah ditutup, tanggal 27 Januari,” ujar Imalko.

Dikatakan Imalko, dalam penjaringan yang dilaksana-

kan bagi Balon DPRD. PD memberikan persyaratan yang cukup berat yang wajib diikuti Balon. Salah satu syarat yang cukup berat diantaranya wajib mengumpulkan 250 KTP, yang bersedia menjadi kader PD. “ syaratnya harus bisa merekrut Anggota baru minimal 250 orang. Biar nga fiktif, nga hanya KTA nya aja yang ditunjukan, tapi orangnya juga harus diperlihatkan ke Kantor Demokrat, bahwa orang tersebut Anggota (kad-

er) baru PD,” terangnya Disingung terkait isu negatif yang sedang melanda PD di tingkat pusat, Imalko menyatakan tidak berpengaruh besar dampaknya di Natuna. Bahkan Imalko mengungkapkan rasa optimisnya PD Natuna akan meraih sukses pada Pemilu 2014.

Selain itu PD juga sudah menargetkan 6 kursi untuk menduduki kursi di DPRD Kabupaten Natuna. “ Pemilih sekarang sudah cerdas. Sekarang kalo yang

dipusat baik, didaerah bobrok sama aja. Pemilih sekarang lebih memilih pigurnya. Makanya kita selektif dalam menentukan kader yang akan maju,” ujar Imalko. “ Kita juga menargetkan 6 kursi untuk DPRD Kabupaten Natuna. Dari sosialisasi yang kita laksanakan, saat ini kita sangat optimis.

Respon di masyarakat kinerja partai kita di Natuna cukup baik dan bisa dirasakan masyarakat, “ pungkas Imalko. (cw61)

Warga Subi akan Bangun Sekolah MTs RANAI (HK) — Seluruh masyarakat Kecamatan Subi sepakat membuka sekolah Madrasyah Tsanawiyah (MTs) di daerahnya. Keberadaan sekolah berbasis Islam ini akan membantu memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap agama Islam.

Menurut Camat Subi, Eri-

ansyah seluruh masyarakat

mulai dari tokoh agama, kepala sekolah dasar, pemuka agama serta para guru sudah sepakat untuk membuka sekolah baru berbasis islam yakni sekolah MTs. Berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan, Selasa (5/2) sepakat bahwa sekolah MTs dibangun dibawah naungan sebuah Yayasan.

“Jadi melalui rapat forum, kami akan membangun sekolah MTs dibawah naungan yayasan. Namun sebelum sekolah ini dibangun, kita sepakat untuk mengurus administrasi pembentukan yayasan Syeh Abdurahman dengan cara dibuatkan akta notaris,” ujar Eriansyah kepada Haluan Kepri, Selasa (5/2) melalui telefon seluler.

Disamping akan membuatkan akta notaris, pihakpihak yang tergabung dalam kepengurusan Yayasan juga akan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Agama dan Departemen Pendidikan untuk mendapatkan surat izin.

“Jika tidak halangan, ditahun ajaran baru 2013, sekolah MTs sudah menerima pendaftaran calon siswa,” katanya.

Eriansyah menjelaskan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna terdapat sekolah berbasis Agama Islam seperti MTs. Tetapi untuk Kecamatan Subi, belum ada sekolah MTs, sehingga masyarakat bersama seluruh tokoh agama, pemuka agama serta para guru sepakat membentuk sekolah berbasis Agama Islam.

“Sudah ada tenaga pendidik tamatan D3, S1, dan S2 yang siap membimbing dan mendidikan anak didik kita di MTs nanti. Untuk gedung akan menempati bekas bangunan sekolah dasar yang saat ini sudah tidak lagi difungsikan, dan bangunannya masih layak untuk dipakai.

Jadi sekarang kita menunggu proses kelengkapan administrasinya saja” Pungkasnya.(leh)

Editor: Niko, Layouter: Mulia Aditya

CMYK

Rabu, 6 Februari 2013

17

Tiga Pejabat Terancam Dicopot Terkait Aktivitas Penambangan Ilegal

Mohammad Idha Pengurus Garda Nasdem Bintan

TANJUNGPINANG (HK) — Tiga pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang terancam dicopot dari jabatannya.

Hal itu terkait masih adanya aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan perusahaan pertambangan di daerah ini.

Bela yang Lemah PRIA ini mengaku akan selalu konsisten untuk menyuarakan aspirasi atau pendapat warga. Walaupun resiko yang didapatnya seringkali getir, bahkan terkadang menyakitkan.

“Walaupun resiko dari menyuarakan pendapat warga itu kadang menyakitkan. Namun kita mesti sampaikan. Karena kita harus menyatu dan hidup di tengah-tengah warga,” kata Idha.

Prinsip hidupnya membela masyarakat kecil. Membela masyarakat yang lemah. Ia yakin, selama bersama masyarakat kecil dan masyarakat lemah, maka ia tidak akan pernah merasa kekurangan.

“Selama kita menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah kesulitan. Itu prinsip hidup saya. Barang siapa menyatu dengan warga yang berkekurangan dan lemah, maka kita tidak akan pernah kekurangan,” ujarnya.

Bela yang Hal 18

CMYK

Rudi Yandri Liputan Tanjungpinang “Yang jelas, kalau masalah ini tidak bisa dilakukan oleh aparat hukum yakni Satpol PP dan intasi terkait (Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) dan Dinas Perhubungan (Dishub), serta tidak bisa SUTANA/HALUAN KEPRI

DRAINASE TERSUMBAT —Banjir yang terjadi di sejumlah jalan di Tanjungpinang banyak disebabkan drainase atau goronggorong yang tersumbat. Salah satunya terlihat di depan Toko Karya Mandiri di Jalan DI Panjaitan KM 8 Tanjungpinang, Selasa (5/2).

Atasi Banjir, Perhatikan Drainase TANJUNGPINANG (HK) — Daerah resapan air di sejumlah titik, khususnya di daerah-daerah rawan banjir di Tanjungpinang sudah hilang. Hal itu tidak terlepas dari pesatnya aktivitas pembangunan fisik di daerah ini.

Karena itu, jika pemerintah daerah ingin mengatasi banjir, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memperlancar, memperluas atau memperdalam saluran air (drainase). Hal itu penting mengingat daerah re-

sapan air sudah banyak yang ditutup secara permanen.

"Saya kira, pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap sistem drainase di kota ini jika ingin mengatasi banjir," ujar Gunawan, warga Sei Jang, Tanjungpinang, kemarin.

Gunawan mengaku risau dengan selalu banjirnya kawasan Jalan Pemuda bila hujan turun. Pasalnya, hampir setiap saat, dia melalui kawasan tersebut.

“Dulu rawa-rawa di sam-

ping SMA itu menjadi daerah resapan air bila hujan.

Tapi sekarang setelah banyak pembangunan di situ banjir pun semakin parah saja," katanya.

Menurut sejumlah pemilik toko di kawasan Jalan Pemuda, mengatasi banjir di kawasan ini memang butuh kerja sedikit keras. Pasalnya, kondisi di sini termasuk dataran rendah dan menjadi tempat aliran air.

Atasi Banjir Hal 18

Tiga Pejabat Hal 18

2014, Kepri Harus Capai MDGs TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Sani berharap semua indikator MDGs (Milenium Development Golds) bisa tercapai tahun 2014 nanti.

Saat ini, dari 48 indikator pencapaian MDGs, 24 di antaranya sudah tercapai, 14 akan tercapai dan 10 lagi 2014, Kepri Hal 18

Editor: Yuri, Layouter: Mulia Aditya

Tanjungpinang

Rabu, 6 Februari 2013

Interkoneksi Listrik Batam-Bintan Segera Dimulai TANJUNGPINANG (HK) — Rencana interkoneksi listrik dari Pulau Batam ke Pulau Bintan (Batam-Bintan) segera dimulai. Paling lambat, akhir tahun ini masyarakat di Pulau Bintan sudah bisa merasakan pasokan listrik dari Batam.

“Tak lama lagi, pengerjaan pemasangan kabel bawah laut sudah akan dimulai oleh perusahaan Jepang.

Akhir tahun ini, sudah akan rampung. Secara teknis kemampuan kabelnya saya tidak tahu, tapi ukurannya besar,” kata Isdianto, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri ditemui di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/2).

Disebutkan, penyambungan kabel bawah laut ini dilakukan dari Telaga Punggur ke Pulau Bintan dengan jarak sekitar 8,4 kilometer. Sedangkan daya yang akan dipasok berasal dari Pembang-

kit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungkasam, Telaga Punggur, Batam.

“Perusahaan asal Cina ini akan menghasilkan daya 75x2 MW. Saat ini yang sudah dihasilkan baru separuh. Sisanya sedang dalam pembangunan. Namun, daya listrik ini akan dipakai untuk Batam dan Bintan. Jadi, saya tidak tahu persis berapa yang akan disalurkan ke Batam, berapa ke Pulau Bintan,” katanya.

Sedangkan perusahaan asal Jepang, kata Isdianto, tugasnya hanya menyediakan kabel listrik bawah laut saja. Setelah itu, daya yang tersebut akan terhubung dengan bank daya untuk selanjutnya disalurkan ke Tanjungpinang melalui jaringan transmisi (daya dengan dalam jumlah besar).

“Sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan untuk mendirikan tower jaringan transmisi itu. Sekitar 70

kilometer akan dibebaskan dalam mendukung penyaluran energi yang besar tersebut,” terangnya.

Di tempat yang sama, Manajer Area PLN Tanjungpinang Kepri, Agustian mengatakan, penyambungan kabel bawah laut sepanjang 4,8 kilometer masih terkendala izin dari Dirjen Perhubungan Laut.

“Masih terbentur kendala di administrasi. Masih ada dokumen yang perlu dilengkapi untuk melakukan pengerjaan kabel bawah laut, dan mudah-mudahan dalam dua minggu ini pengurusan perizinan sudah bisa selesai,” katanya.

Nantinya, lanjut Agustian, penyambungan kabel bawah laut akan menggunakan sistem aliran daya yang terkoneksi dari PLTD Suka Berenang dan PLTU Galang Batang di Bintan.

“Nantinya di Pulau Penyengat akan teraliri listrik

dengan daya sebesar 400 kilo watt (0.4 mega watt). Untuk itu besaran daya yang dialiri sebesar daya tersebut jika kabel ini sudah tersambung.

Meskipun yang dialiri hanya 0,4 MW, PLN mampu mengaliri daya sebesar 10 MW. jika ada permintaan daya lebih dari 0,4 MW bisa kami layani,” katanya.

Agustian menambahakan, bila sudah mendapatkan izin pemasangan kabel bawah laut, maka waktu pengerjaan yang diperlukan tidak terlalu lama, hanya sekitar tiga mingguan.

“Koneksi kabel bawah laut ini juga memberikan penghematan bagi PLN. Karena PLN akan mengurangi pemakaian BBM sekitar 80 ribu kilo liter (KL) per bulannya. Jumlah itu merupakan volume BBM yang dihabiskan untuk menghidupkan mesin pembangkit di Penyengat untuk menyediakan daya 0,4 MW, “ katanya. (sut)

18

Imlek, Momen Pererat Persaudaraan TANJUNGPINANG — Perayaan Tahun Baru Imlek, sepatutnya dijadikan sebagai momen mempererat persaudaraan. Bukan hanya di lingkungan keluarga namun antar sesama umat. Oleh karena itu, tak heran jika banyak warga Tionghoa di perantauan banyak yang pulang kampung.

“Imlek sebagai momen untuk berkumpul bersama keluarga dan seluruh etnis Tionghoa yang ada di Kota Tanjungpinang,” Lina Tan, warga Tionghoa di Tanjungpinang, kemarin.

Semarak perayaan Imlek, kata dia, setiap tahun diusahakan terus ditingkatkan baik dari kuantitas maupun dari kualitas kegiatan. Tujuannya agar tradisi tahunan ini tidak lekang oleh waktu, melainkan terus tumbuh seiring perkembangan zaman.

Untuk itulah, menurut Lina, sangat diperlukan adanya peran serta dari setiap warga Tionghoa di berbagai tempat untuk kembali ke kampung halaman masingmasing saat Imlek datang.

Perayaan Imlek di Tanjungpinang tahun 2013 ini, kata Lina, panitia sudah menyiapkan beberapa kegiatan.

Panitia juga menyemarakkan Imlek dengan memasang lampion di jalanjalan. (yan)

Dari Halaman 17

2014, Kepri

Kapal Baruna Mulia Isi BBM di Laut TANJUNGPINANG (HK) — Kapal MV Baruna Mulia, rute Tanjungpinang-Batam diketahui melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di tengah laut dalam kondisi mesin hidup, Senin (4/2) sekitar pukul 14.15 WIB. Kondisi itu padahal dilarang karena bisa membahayakan keselamatan penumpang.

Menurut aturan tentang pelayaran, kapal semestinya mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditunjuk oleh instansi terkait. Dalam

aksinya, Kapal MV Baruna Mulia tersebut, sebelumnya mengantre untuk mengisi calon penumpang tujuan Batam di dermaga domestik Pelabuhan SBP. Usai penumpang terisi, kapal itu kemudian bergerak menjauh dari dermaga ke tengah laut. Kemudian, satu unit kapal pompong ukuran kecil datang menghampiri kapal tersebut dengan membawa drum BBM yang selanjutnya diisi dengan cepat ke dalam tangki minyak kapal.

Setelah selesai mengisi

solar, kapal kemudian pergi sesuai tujuan rute pelayaran dan pompong yang membawa BBM itu kemudian hilang entah kemana. Aksi yang mereka lakukan berlangsung dalam hitungan menit. Cepatnya aksi itu diduga membuat pengawas pelabuhan tidak bisa memantaunya.

Salah seorang penumpang kapal itu yang meminta namanya tidak disebut mengatakan, aksi tersebut sudah membuat para penumpang resah. Para penumpang khawatir, mesin kapal dapat ter-

UDI YANDRI/HALUAN EKEPRI

ISI BBM — Petugas MV Baruna Mulia, rute Tanjungpinang-Batam melakukan pengisian BBM jenis solar di tengah laut, Senin (4/2). Hal itu tidak dibenarkan karena bisa mengancam keselamatan penumpang.

Dari Halaman 17

Tiga Pejabat menghentikan itu, berarti mereka tidak layak untuk duduk di SKPD terkait, itu saja,” kata Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat ditanya tentang masih adanya penambangan tanpa izin di daerah ini, Selasa (5/2).

Lis yang ditemui usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur Kepri HM Sani di Dompak mengatakan, siapapun boleh mencari nafkah di daerah ini. Asal, memenuhi aturan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak melarang aktivitas penambangan bauksit sepanjang mengantongi izin secara

bakar sewaktu solar dimasukkan ke tangki kapal yang sedang hidup.

“Kami takut. Seharusnya mereka mengisi bahan bakar minyak di SPBU bukan di tengah laut kayak gitu. Saya berharap, masalah ini dapat segera ditertibkan guna keamanan, kenyamanan dan ketertiban khususnya bagi calon penumpang dan pelayaran juga. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali,” kata penumpang itu.

Informasi di lapangan, pengisian BBM jenis solar yang dilakukan Kapal MV Baruna Mulia itu sudah sering terjadi. Namun belum ada tindakan tegas dari petugas pelayaran di Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Terpisah, Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjungpinang, Aan Anwar saat dikonfirmasi mengatakan, akan mengambil tindakan tegas terhadap operator pelayaran dimaksud, apabila terbukti melakukan kesalahan.

“Ini semua demi kepentingan keselamatan pelayaranan. Apalagi mengisi BBM kayak gitu tidak boleh dan dilarang. Di luar jangkauan tidak boleh nanti bisa celaka. Kan ada kios (tongkang) yang di ujung sana. Kita akan layangkan surat teguran dan mmebuat edaran tentang masalah ini. Kita idak main-main dan terima kasih atas informasinya,” kata Aan. (yan)

resmi dan terdaftar. Jika tidak, tentu hal itu akan berakibat fatal dan bakal dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

“Saya juga meminta Dinas KP2KE menginventarisir jumlah perusahaan serta mana titik lokasi orang-orang yang memang benar-benar melakukan aktivitas tambang sesuai pada tempatnya. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, akan saya evaluasi dan mengambil tindakan tegas,” sebut Lis. Menurut informasi yang diperolehnya, masih ada lima izin pertambangan yang bakal diberikan ke sejumlah perusahaan tambang di Tan-

jungpinang. Sementara, ada sejumlah izin cut and fill (pemotongan bukit/pematangan lahan) yang telah dikeluarkan oleh instasi terkait.

“Saya sama sekali belum ada memeberikan izin pertambangan kepada perusahaan apapun. Akan tetapi, masalah ini menjadi atensi saya dengan meminta instasi terkait segera menindaklanjutinya,” kata Lis. Terpisah, Kepala Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang, Irianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang, Zul Hidayat mengaku telah menerima intruksi dari Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah tersebut. Dikatakan, melalui perintah itu, jajaran KP2KE (Irianto) langsung turun ke lapangan berkeliling memantau seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang dilaporkan masyarakat.

Hasil pantauan di lapangan, kata Zul Hidayat, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Total semua perusahaan tambang resmi berjumlah lima perusahaan. Hasil dari pantauan kita hari ini tidak ada ditemukan tambang ilegal. Hanya ada beberapa aktivitas cut and fill yang dilakukan sejumlah pihak pertambangan dan langsung kami tegur dan menyetop aktivitas itu sekaligus mengecek dokumen surat izin. Apabila tidak ada, kami minta segera diurus izinnya nanti,” ungkapnya.

Zul menambahkan, mulai

besok (hari ini), Kepala Dinas KP2KE, Irianto akan memberikan hasil laporan dan data resmi terkait data perusahaan tambang serta data pendukung penting lainnya kepada Walikota Tanjungpinang secara kongkrit.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan secara terus menerus. Apabila ditemukan perusahaan tambang bauksit ilegal, maka akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku dan sanksi terberatnya adalah dicabut izin perusahaannya,” katanya.

Mengenai pemberitaan di Haluan Kepri menyangkut PT Tertira Pratiwi Development (TPD) yang saat ini sudah berubah nama menjadi PT Kemayan Bintan yang diduga melakukan aktivitas penambangan bauksit secara ilegal selama dua tahun ini di kawasan Dompak, Zul membantahnya. Menurutnya, perusahaan resmi yang melakukan aktivitas tambang di sana adalah PT Lobindo dengan luas lahan 500 hektar sesuai izin IUP pertambangan.

“Nah, lahan seluas 500 hektar pertambangan bauksit PT Lobindo itu sebagian sekitar 200 hektar milik PT TPD. Tapi yang melakukan penambangan bukan PT TPD melainkan PT Lobindo dan resmi sesuai IUP. Yang jelas, PT TPD sudah mengizinkan PT Lobindo melakukan aktivitas tambang bauksit di lahannya itu. Jadi tidak pernah PT TPD melakukan tambang ilegal,” ujarnya.***

SUTANA/HALUAN KEPRI

GUBERNUR Kepri, HM Sani saat memimpin rapat terkait pencapaian MDGs dengan jajaran pemrintah kabupaten/kota di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/2). perlu perhatian khusus.

Harapan Sani itu disampaikan dalam rapat pencapaian MDGs Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (5/2). Hadir dalam rapat itu Walikota Batam Ahmad Dahlan, Walikota Tanjungpinang Lis Darmasyah, Wakil Bupati Bintan Khazalik, Wakil Bupati Anambas Amat Yani, Sekretaris Daerah Lingga dan sejumlah pimpinan SKPD pemerintah daerah seKepri. Bupati Karimun atau yang mewakilinya tidak tampak dalam pertemuan itu.

Kata Sani, ke-10 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus itu adalah, pertama, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 kkal/kapita/hari. Kedua, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 kkal/kapita/hari. Ketiga, rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA. “Indikator keempat yakni angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara).

Kelima, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (cara modern) dan keenam cakupan pelayanan antenatal (empat kali kunjungan),” kata HM Sani.

Indikator ketujuh, lanjut Sani, adalah prevalensi HIV/ AIDS (persen) dari total populasi. Yang kedelapan, proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Kesembilan, angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria. Dan indikator terakhir yakni proporsi rumah tangga dengana kses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan.

Sementara untuk indikator yang tercapai, kata HM Sani, rata-rata di Kepri sudah melebihi persentase nasional. Seperti tingkat kemiski-

nan berdasarkan garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, prevalensi balita dengan berat badan lahir rendah/kekurangan gizi, prevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang.

“Indikator lainnya yang tercapai adalah proporsi murid kelas satu yang berhasil menamatkan SD/MI, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Lalu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, angka kematian balita (AKBA) per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal per seribu kelahiran hidup,” ujar Sani.

Selanjutnya, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 1549 cara tradisional, cakupan pelayanan antenatal (K1), unmeet need, penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir, proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS. Selain itu, ada juga indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga dengan akses brkelanjutan terhadap sanitasi layak, perdesaan.

Untuk indikator yang akan tercapai, beber Sani, yaitu tingkat kemiskinan

Dari Halaman 17

Atasi Banjir "Sudah susah mengatasi banjir di Jalan Pemuda ini.

Kalau hujan terus laut pasang tak sampai satu jam pasti sudah banjir. Jadi memang paritnya harus bagus biar jalan airnya lancar," kata salah seorang pemilik toko.

Terkait gerakan Pemko Tanjungpinang yang meng-

galakkan gotong royong, sebagaimana dilakukan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang turun langsung membersihkan drainase, warga di Jalan Pemuda memberikan apresiasinya.

"Tentu saja kita berharap pimpinan yang seperti

itu, turun langsung ke lapangan. Itu bisa membangkitkan kesadaran masyarakat juga untuk sama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan drainase," kata Gunawan.

"Ya, semoga saja, ke depan tidak ada lagi banjir di sini.

Kalaupun ada, tidak sampai parah," kata dia lagi. (mg1)

“Barang siapa yang selalu menyambung silaturahmi kepada antar sesama, maka In-

sya Allah akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezkinya,” katanya. (cw64)

Dari Halaman 17

Bela yang Pria yang selalu menjaga silaturahmi ini, dikenal rendah hati di dalam bergaul.

berdasarkan indikator kemiskinan (kemiskinan mikro, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki-laki dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan.

Indikator lainnya yang akan tercapai, yaitu rasio APM perempuan/laki-laki di SD, rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, proporsi anak aalita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Pada rapat itu, Walikota Batam, Ahmad Dahlan menyebutkan, ada delapan indikator yang perlu mendapat perhatian khusus. dari kedelapan indikator itu, yang utama adalah masalah ketenagakerjaan.

Kata Dahlan, pertumbuhan tenaga kerja cukup laju di daerah ini. Meski lapangan kerja cukup terbuka, namun banyak yang datang adalah warga yang unskillable (kurang berkemampuan). Contohnya, saat diadakan bursa kerja dengan 5.000 lowongan kerja, hanya lebih 3000-an saja yang terisi.

Untuk masalah tenaga kerga, Gubernur Kepri mengaku kalau di Kota Batam memang sangat tinggi. Untuk itu, Kepri harus punya BLK (balai latihan kerja) yang dapat membuat anakanak Kepri bisa bertambah kemampuannya sehingga bisa mengisi kesempatan kerja yang ada. (rul)

Anambas

Selasa, 5 Februari 2013

RUTINITAS BLH — Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai rutinitas membersihkan sampah di wilayah Anambas. Tampak sejumlah pegawai BLH melakukan bersih-bersih di kawasan pantai Tarempa, Selasa (5/2).

20

HALUAN KEPRI/ASFANEL

Kajati Serahkan Dua Kapal Hibah Hasil Rampasan Negara ANAMBAS (HK) — Untuk pertama kalinya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, menghibahkan dua kapal yang berasal dari rampasan negara ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kapal tersebut diamnakan dari nelayan Vietnam yang melakukan ilegal fishing di sekitar perairan Anmbas beberapa waktu lalu.

Asfanel Liputan Anambas Dua unit kapal tersebut, rencananya diserahkan langsung (secara simbolis) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri), Elvis Jonny SH MH ke Bupati Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Drs Tengku Mukhtaruddin di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa, Rabu (hari ini, red).

Kepala Cabang Kejari Ranai di Tarempa, Erwin Iskandar mengatakan, kapal hasil

rampasan yang akan dihibahkan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Anambas.

"Kapal tersebut merupakan hasil tangkapan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) beberapa waktu lalu, dan sudah di putus (vonis) oleh Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ranai pada 16 Agustus 2012. Sehingga kapal tersebut sudah merupakan sudah milik negara," kata Erwin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/2).

Namun ketika proses tersebut sudah di serahkan ke negara, lanjut Erwin, Pemkab Anambas melihat kapal tersebut sangat potensial sebagai kapal transportasi untuk masyarakat di Tarempa.

Akhirnya, pemkab menyurati dan meminta ke Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ditembuskan ke Kejati Kepri agar kapal tersebut di hibahkan ke Anambas.

"Proses penghibahan dua unit kapal tersebut cukup memakan waktu. Setelah diproses, akhirnya kapal tersebut disetujui oleh Kejagung dan langsung meminta Kajati dan kami disni untuk menyerahkan dua kapal tersebut ke KKA," terangnya.

Kedua kapal motor (KM) yang di hibahkan ke Pemkab Anambas tersebut diketahui memiliki nomor lambung KM KG 1196 TS berukuran 68 Gross Ton (GT). Kapal yang terbuat dari bahan kayu tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp207.250.000.

Sedangkan KM KG 91991 TS berukuran 125 GT, berbahan dasar kayu memiliki nilai perolehan Rp262.250.000.

Dalam persidangan kasus tersebut, Pengadilan Perikanan pada Pangadilan Negeri Ranai menjatuhkan vonis kepada Mr Danh Hoang (34) warga negara Vietnam, sebagai nakhoda KM BV 1196 TS dan Mr Nguyen Van Hanh (32), Nakhoda KM KG 91991 TS warga negera Vietnam, masing-masing selama selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp1 juta, dengan ketentuaan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Selain itu, hakim juga menyatakan barang bukti berupa 1 unit KM BV 1196 TS terbuat dari kayu, isi kotor 68 GT, isi bersih 41 NT, mesin Cummins 12 CYL No seri H382634 beserta perlengkapannya 1 buah alat komunikasi Super Star 2400, satu unit Kompas Express. Sementara, satu helai bendera Indonesia dirampas untuk negara.

Hal yang sama juga dilakukan kepada 1 unit KM KG 91991 TS terbuat dari kayu isi kotor 125 GT, isi bersih 75 NT, mesin Mitsubishi 6 CYL, No Seri 17510 beserta perlengkapannya. Diantara-

nya, 1 buah alat komunikasi SSB Icom Ic 707 dan Super Star Sea Eagle 6900, 1 unit GPS Haiyang HGP- 320, 2 buah papan plang tulisan KM Mangga 124, 1 unit Kompas saturn, 1 bendera Indonesia, 1 unit Navigation Sounder Suzuki ES-633.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 85 Jo 104 jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004, tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Hakim juga menyatakan terdakwa kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal yang membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Sebagaimana diketahui, beberapa wakatu lalu, Kapal Hiu Macan milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KKA menangkap empat ka-

pal nelayan Vietnam yang sedang melakukan ilegal fishing di perairan Anambas pada 17 Mei 2011 lalu.

Kapal ikan tersebut menggunakan modus baru dalam penangkapan ikan. Dimana menggunakan bendera Indonesia, agar bisa mengelabuhi petugas. Namun petugas merasa curiga dan langsung melakukan pemeriksaan. Dan benar saja meski berbendara Indonesia, namun seluruh

HALUAN KEPRI/ASFANEL

BUPATI Kepulauan Anambas Drs Tengku Mukhtaruddin mencoba motor Patrek yang menggunakan energi baterai di jalan Semen Panjang (SP), Tarempa, Selasa (5/2).

FPTI Anambas Targetkan Prestasi Tingkat Pelajar ANAMBAS (HK) — Melihat banyaknya potensial dan sarana yang ada di Kabupatem Kepulauan Anambas (KKA) yang telah ada secara alami, membuat Federasi Panjat Tinggi Indonesia (FPTI) cabang KKA terbentuk.

Pembentukan itu sendiri, nantinya akan di lakukan di Hotel Amir, Batam, Kepri pada 9 Februari mendatang, yang

akan di lantik secara langsung oleh Ketua FPTI Pusat, DR H Akil Mochtar SH, MH. "Saya melihat minat dan

potensi dari masyarakat sendiri akan olahraga ini sudah ada, bahkan sejak usia pelajar dan remaja mereka sudah melakukan aktifitas sehari-hari yang tak lepas dari olahraga panjat tinggi di Anambas, seperti memanjat pohon duren hingga mendaki puncak bukit secara alami. Namun demikian mereka sendiri belum begitu mengenal olah raga tersebut," kata Anton Harseno selaku Ketua Pengurus Daerah (Pengcab) FPTI Anambas, Selasa (5/2).

Olehkarena itu, lanjutnya, setelah dilantik menjadi pengu-

Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Hilang di Laut ANAMBAS (HK) — Pencarian terhadap seorang nelayan dari desa Mengkait, Toni Yusup (25) akhirnya dihentikan karena tidak memungkinkan lagi untuk dicari.

"Pencarian terhadap Toni terpaksa kita hentikan karena sudah melampaui batas waktu.

Kita telah berupaya sebaik mungkin namun tidak membuahkan hasil," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggu-

langan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Rita Hayati, Selasa(5/2).

Rita menambahkan, Tim SAR yang terdiri dari Bakesbangpol, DKP, Dishub, beberapa personil satuan polisi Pamong Praja, Dinsos dan dibantu beberapa kerabat dan tetangga nelayan tersebut.

"Kita tetap memantau perkembangan, jika ada kabar dari nelayan yang melaut akan tetap kita tindaklanjuti. Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan keluarga nelayan hingga saat ini masih mencari Toni," katanya.

Sebelumnya, Toni dilapor-

kan hilang saat sedang mencari ikan di laut lepas, tepatnya kira-kira 40 mil dari Pulau Bawah Siantan Selatan, Minggu (27/1) lalu.

Saat kejadian, Toni ditemani empat temannya yang belum diketahui namanya pergi mencari ikan ke perairan Pulau Bawah pada Minggu siang. Namun ketika di tengah laut keempat temannya tidak melihat keberadaan Tony di atas jongkong (sampan,red).

"Karena tidak memiliki umpan, kelima nelayan berusaha mencari umpan dengan menggunakan jongkong. Sebenarnya

rus cabang anambas oleh FPTI Kepri, pihaknya akan melakukan beberapa program kerja antara lain mulai mengenalkan dan menimbulkan minat kepada para remaja dia anambas akan olahraga yang satu ini.

"Istilahnya kita akan melakukan rangsangan minat terlebih dahulu, hingga ke hobi dan pada akhirnya prestasi di beberapa tingkat, baik daerah maupun nasional dan mancanegara," terangnya.

Selain itu, selaku Pengcab Anambas, pihaknya akan memberikan apresiasi kepada anak didiknya nanti jika berprestasi

dan mengharumkan nama KKA di berbagai event nantinya.

"Kalau nanti ada prestasinya, kita akan apresiasikan dengan memasang baliho dan poster atas keberhasilannya di beberapa titik di kota Tarempa," ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai tenaga ahli atau pelatih yang akan membimbing para remaja, pihaknya akan mendatangkan para pelatihnya dari Tanjungpinang secara langsung.

"Intinya, saya akan bekerja keras dan akan menargetkan prestasi untuk para pelajar pada awalnya," tukasnya. (nel)

mereka berada di atas kapal besar namun karena hanya untuk mencari umpan kelima nelayan tersebut menggunakan jongkong," katanya.

Saat memancing ikan untuk umpan tersebut nelayan tidak memperhatikan satu sama lain

hingga satu dari kelima nelayan tidak berada dalam jongkong dan mereka berusaha mencari di lokasi pemancingan karena tidak ketemu akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Alam. (btd)

LUSTRASI nelayan tenggelam.

kapten kapal dan Anak buah kapal (ABK) tidak bisa berbicara Indonesia saat ditanyai petugas.

Kedua kapal tersebut diketahui tidak memiliki dokumen yang lengkap dalam penangkapan di peraian Indonesia.

Kapal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Bersama awak kapal disita radio komunikasi satelit sebagai barang bukti. ***

Kuota BBM Tetap 720 KL ANAMBAS (HK) — Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina untuk Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada tahun 2013, masih sama dengan tahun 2012 lalu, sebanyak 720 Kilo Liter (KL) setiap bulanya. Jumlah tersebut diperkirakan masih mencukupi untuk kebutuhan penggunaan BBM oleh masyarakat di wilayah ini.

"Hingga saat ini, secara pasti dari perhitungan kita masih belum diketahui berapa jumlah kendaraan di Anambas, karena sampai belum ada perhitungan ulang yang kita terima, berapa jumlah kuota BBM yang ada. Namun hasil pantauan kita secara umum, kebutuhan BBM di Anambas masih mencukupi," Kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkab Anambas, Eka Saputra pada wartawan, Selasa(5/2).

Eka menjelaskan untuk kouta BBM se Kabupaten Anambas untuk tiga jenis premium dan solar (PMS) dalam sebulannya mencapai 720 kilo liter (KL), dengan perincian jumlah tersebut dibagi untuk Dua Agen PMS (APMS). Yaitu 122 KL untuk Minyak tanah, 140 KL dan 458 KL untuk Premium dan Solar.

"Dari jumlah tersebut, kita masih belum tahu apakah ada peningkatan atau tidak mengingat kita belum mendapatkan informasi yang jelas dari Pertamina Natuna dan menunggu adanya ketuk palu dari DPR RI di Jakarta," ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai apakah cukup jatah tersebut untuk wialayah Anambas, dengan jelas Eka eka mengatakan masih mencukupi dan tercover untuk wilayah Anambas kepulauan. (nel) Editor: Didik, Layouter: Ricoh Polda Nababan

Iklan

Rabu, 6 Februari 2013

23

CMYK

Sportainment

Rabu, 6 Februari 2013

Single Baru Ayu Ting Ting JAKARTA (HK) — Banyak cara dilakukan penyanyi untuk mempromosikan single atau album mereka. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting yang menggelar meet and greet bersama penggemarnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (5/2).

Kali ini Ayu mempromosikan single terbarunya berjudul single Happy dari album kompilasi berjudul Ayu Ting Ting And Friends yang telah dipasarkan sejak dua bulan lalu di sebuah perbelanjaan ternama di seluruh Indonesia seharga 25 ribu rupiah.

"Ayu lagi promo dekat rumah di Depok, ini adalah single terbaru saya, single Happy jadi. Awalnya bertahap memang di Depok dan dekat rumah, jadi enggak terlalu jauh. Seneng bisa ketemu bareng fans," ujar Ayu saat ditemui dalam acara meet and greet di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (5/2).

Nur Rachman selaku Corporate Communication General Manager Alfamart, mengatakan acara ini merupakan salah satu komitmen Alfamart untuk mendekatkan fans dengan idolanya.

"Ini merupakan bukti komitmen Alfamart dalam hal consumer service kepada pelanggan setianya bahwa Alfamart tak hanya sebatas menjual CD Ayu Ting Ting and Friends, namun juga memfasilitasi mereka untuk bertemu idolanya," jelas Nur. Tidak hanya Ayu, album kompilasi ini diisi oleh lagu dari penyanyi-penyanyi lain seperti Latinka dan Citra Scholastika. Ayu pun berharap single terbarunya bisa meledak seperti single sebelumnya.

"Ya semoga singlenya bisa diterima oleh masyarakat. Terus bisa booming juga seperti Alamat Palsu dan Sik Asik," harap Ayu (kpl)

24

Bugar Tanpa Suplemen JAKARTA (HK) — Kesibukan Jessica Iskandar di dunia hiburan memang tidak bisa dipungkiri lagi. Selain sebagai presenter acara musik Dahsyat, dia juga mengisi beberapa acara televisi dan membintangi berbagai iklan Padatnya aktifitas mengharuskan dirinya menjaga stamina tubuh. Artis yang pernah membintangi film Dealova ini mengaku tak pernah mengonsumsi suplemen.

"Aku sih dari dulu jarang banget minum suplemen, meskipun kegiatan aku banyak. Biasanya aku hindari itu," akunya usai memandu acara Dahsyat di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (5/2).

Agar tubuhnya tetap bugar dalam menjalankan sederet aktifitasnya, Jessica lebih percaya kepada hal-hal alami, seperti mengonsumsi buahbuahan, banyak minum air putih dan istirahat yang cukup.

"Karena kegiatan aku banyak, kadang susah makan.

Kalau gak minum dan banyak istirahat pasti cepet sakit. kondisi tubuh harus dijaga banget. Dengan pengalaman itu, sekarang aku banyak minum air putih, makan buahJessica Iskandar buahan, tidur cukup," pungkasnya.(kpl)

Pedroza Unggul Latihan Pertama SEPANG (HK) — Menyudahi tes hari pertama di Sepang sebagai pebalap tercepat, Dani Pedrosa tak langsung berpuas diri karena ini memang baru sekadar tes awal dan masih banyak yang mesti dilakukan.

Pebalap Repsol Honda itu menyudahi tes hari pertama di Sepang, Selasa (5/2/2013), sebagai yang tercepat dengan torehan waktu 2 menit 01,157 detik.

Pedrosa berhasil mengungguli pebalap Yamaha yang musim lalu mengalahkannya dalam perebutan gelar juara, Jorge Lorenzo,yang mana menyudahi tes hari ini di posisi dua dengan selisih 0,008 detik.

"Pada dasarnya ini motor yang sama seperti di Valencia. Perbedaannya dari tahun lalu adalah beratnya dan hari ini lebih kepada berusaha mengubah berat dari motornya dan itu berlangsung baik," kata Pedrosa di Crash.

"Kami juga melakukan tes menyangkut ketahanan mesin. Saya sedikit lelah tapi hari ini tidak terlalu panas. Masih ada banyak hal yang harus dites seperti shock, suspensi, sesuatu dengan remnya."

"Hari ini lebih kepada tes fungsi saja. Besok kami akan lebih mendalami suspensi, kecepatan, dan hal lainnya. Treknya lumayan enak dan hari ini berawan; di sini jika kondisi terlalu panas maka daya cengkeram akan berkurang," paparnya.

Tes resmi di Sepang berlangsung selama tiga hari sampai dengan Kamis (7/2).(dtc)

Pedroza

Rabu 6 Februari 2013

Walikota Tpi dan Bupati Bintan Bahas Aset BINTAN (HK) — WalikotaTanjungpinang, Lis Darmasyah mengunjungi Kantor Bupati Bintan dan diterima langsung oleh Bupati Bintan, Ansar Ahmad di kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu Bintan, Senin (5/2). Walikota Tanjungpinang didampingi oleh Asisten I, Staf Ahli, Kepala Bappeda dan Kepala DPPKAD dalam rangka membicarakan permasalahan Aset yang sudah tidak ditempati lagi oleh SKPD dilingkungan Pemkab Bintan.

Lis Darmansyah dalam pertemuan tersebut mengatakan, perkantoran yang merupakan aset Pemkab Bintan

yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang, untuk sementara ini dapat dipinjam pakai oleh Pemko Tanjungpinang untuk beberapa SKPD yang selama ini menyewa rumah toko (Ruko). Namun ini membutuhkan beberapa tahapan proses untuk mengurusi permasalahan ini. Karena pelaksanaan ini tidak lepas dari pelaksanaan otonomi daerah.

“SKPD dilingkungan Pemko Tanjungpinang yang masih menyewa perkantorannya akan berakhir pada tahun ini dan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2013 ini. Dan ini juga merupakan penghematan APBD karena tidak menyewa ruko lagi ke depannya,” tutur Lis Darmansyah.

Sementara Bupati Bintan, Ansar Ahmad merespon dengan baik kunjungan tersebut dan memberikan apresiasi atas kedatangan Walikota Tanjungpinang ke kantornya untuk menjalin sinegritas kerjasama antar wilayah demi pembangun bersama ke depannya.

“Pemko Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan adalah dua kawasan yang tidak terpisahkan, yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dan, kami akan membangun dua wilayah ini bersama-sama guna mewujudkan sinegritas di bawah payung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” jelas Ansar Ahmad.*** Narasi dan Foto : Sutana

BUPATI Bintan, Ansar Ahmad dan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah salam komando usai membicarakan aset Bintan.

LIS Dharmansyah dan Ansar Ahmad foto bersama di depan kantor Bupati Bintan usai pembahasan aset-aset.

LIS Darmansyah saat memberikan penjelasan kepada Bupati Bintan Ansar Ahmad terkait aset Bintan di Tanjungpinang.

LIS Darmansyah saat memperkenalkan tim dari Pemko Tanjungpinang terkait aset-aset Bintan.

LIS Darmansyah dan Ansar Ahmad saat membicarakan aset Bintan yang berada di Tanjungpinang.

LIS Darmansyah berbicara serius dengan Ansar Ahmad usai acara pertemuan.

CMYK

Editor: Apsek, Layouter: Muhammad Fahrullazi