Soeara massa edisi #39

Soeara Massa Edisi : Sejarah Perlawanan Mahasiswa atas Komersialisasi Pendidikan di Unsoed

WWW.SOEARAMASSA.COM

12 November 2015 Edisi 39

2

-Dari Redaksi Soeara MassaSalam Demokrasi !

S

udah 52 tahun Unsoed berdiri. Komersialisasi pendidikan masih terus berlangsung.

Uang kuliah terus naik seiring bertambahnya waktu. Unsoed yang merupakan institusi Pendidikan Tinggi Negeri sebagai institusi negara tak dapat lepas dari geliat komersialisasi pendidikan yang sudah terlanjur merasuk ke sendi-sendi pendidikan di Indonesia. Hal ini terus berdampak pada semakin tercekiknya rakyat karena tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Pada tahun 1994 Indonesia Indonesia tergabung dalam World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Internasional. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tunduk terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia harus tunduk pada kebijakan General Agreement Trade on Service (GATS) yang dikeluarkan WTO. GATS bertujuan untuk meliberalisasi 12 sektor jasa, salah satunya pendidikan. Pendidikan yang sejatinya merupakan hak dasar rakyat dan merupakan tanggung jawab negara, di mana “Seluruh Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan� diatur pada Pasal 31 (1) UUD 1945, kini pendidikan diperjualbelikan. Indonesia sebagai negara Setengah Jajahan Setengah Feodal (SJSF) sudah tentu akan tunduk pada Imperialisme AS yang akan terus berupaya untuk membuka pasar di negara jajahannya. Melalui WTO dan kebijakan GATS Imperialisme AS menjadikan Indonesia yang sejatinya adalah hak dasar rakyat dan merupakan tanggung jawab negara kini diliberalisasi, diprivatisasi, dan dikomersilkan, dengan tujuan intervensi pasar dapat masuk.

Komersialisasi pendidikan semakin merasuk ke sendi-sendi pendidikan, termasuk Unsoed.

Hal ini menimbulkan berbagai perlawanan oleh pemuda mahasiswa. Pada tahun 2004 mahasiswa menyatukan kekuatan dalam wadah gerakan FA Pungli melawan pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Tahun 2008 terdapat Centra Peduli Unsoed melawan penarikan POM. Tahun 2012 ada Save Soedirman yang melawan sistem pembayaran UKT 2012. Tak berhenti sampai disitu, tahun 2014 mahasiswa juga menyatukan kekuatan dengan menggabungkan kekuatan dalam wadah gerakan Solidaritas Mahasiswa Unsoed (SOMASI UNSOED). Dalam perjuangannya mahasiswa mendapatkan perlawanan dari Rektor yang tentu saja akan melanggengkan komersialisasi pendidikan. Kegagalan hingga kemenangan kecil tentu pernah terjadi dalam proses gerakan mahasiswa yang disebabkan oleh kekuatan persatuan dalam gerakan hingga ketajaman analiasis di dalamnya.

Buletin Soeara Massa Edisi ke3 - 9 diterbitkan oleh FMN Ranting Unsoed bertemakan “Sejarah Gerakan Mahasiswa Unsoed Melawan Komersialisasi Pendidikan� adalah sebagai media propaganda untuk melihat b erbagai p er masalahan kampus dan b ertujuan untuk membangkitkan gelora perjuangan mahasiswa melawan segala bentuk komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi pendidikan di Unsoed. Selain itu buletin kali ini juga akan memaparkan permasalahan ancaman pencabutan bidikmisi yang dialami oleh 38 mahasiswa bidikmisi angkatan 2015 di Unsoed. Besar harapan dari FMN supaya kita sebagai mahasiswa tentu harus tetap gegap gempita menyatukan pandangan, kekuatan dan tindakan yang sama dengan analisis yang tajam, untuk mengambil sikap politik mahasiswa yang independen.

Mari terus belajar, berorganisasi dan berjuang melawan segala bentuk komersialisasi pendidikan di kampus!

Selamat Membaca

3

Cerita Mahasiswa Unsoed Melawan Komersialisasi Pendidikan

M

ahasiswa unsoed punya cerita, kali ini tujuannya bukan untuk p enga nt ar t idu r, m ela in ka n untuk bangun dari tidur. Karena cerita yang ada menyangkut persoalan pendidikan yang telah dikomersilkan atau dijadikan dagangan, “siapa punya uang, dia yang dapat� itu jargonnya. Sebab biaya pendidikan tiap tahunnya terlampau mahal dan membuat rakyat tidak bisa mengakses, ora ngt ua ma ha siswa pun terb eba ni s ecara ekonomi. Padahal pendidikan adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Namun sejarah telah mencatat, dimana ada persoalan dan penindasan, disitu perlawanan t u m b u h s u b u r. Ma ha s i s wa u n s o e d t id a k membiarkan komersialisasi pendidikan masuk begitu saja ke kampusnya,. letupan p er jua nga n p u n menggelora di tiap lorong kampus.

Sikap kepala batu yang diambil oleh Unsoed karena tidak mau memenuhi tuntutan massa mahasiswa, mendorong aksi protes menjadi mogok makan sejak Kamis 5 Februari 2004 pukul 00.00 WIB yang diikuti 20 orang mahasiswa. aksi dimaksudkan sebagai penghayatan atas realitas Indonesia utamanya biaya pendidikan yang tak terbayar oleh rakyat.

Centra Peduli Unsoed (CPU) Melawan kebijakan POM (2008-2009) Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) awalnya merupakan perkumpulan orangtua di fa k u l t a s eko n o m i ya ng s e c a ra s u ka r ela memberikan dana bantuan untuk Unsoed, namun kemudian pola tersebut dimanfaatkan Unsoed u nt u k m ela k u ka n p u ng u t a n l ia r d enga n m e wa j i b k a n i u r a n dana POM bagi m a h a s i s wa b a r u .

D enga n b er b a ga i sebab yang tidak jelas d a n b a h ka n t id a k p er nah melalui persetujuan seluruh orang tua mahasiswa yang anaknya kuliah d i U NSOED, p a d a tahun 2006 lahirlah Perhimpunan Organisasi Orang tua Mahasiswa (baca: POOM).

Ma ha sis wa Un s o e d sud a h m encium b ent u k kom er sia lis a si p endidi ka n b er up a pung u t a n liar d a la m skema in i, s ehingga terbentuk aliansi CPU (Centra Peduli Unsoed) sebagai wadah mahasiswa untuk menyelesaikan p er masalahan POM. Selanjutnya ditengarai bahwa POM Ilegal. Dari landasan itulah, kawankawan CPU menggelar diskusi-diskusi hingga aksi ma ssa unt uk menunt ut p embubaran POM. Akhirnya, Januari 2009 organisasi POM dan POOM bubar setelah adanya insp ek si dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

#FAPungli #CentraPeduliUnsoed #SaveSoedirman #SomasiUNSOED

F o r u m A n t i Pungutan Liar (FAP u n g l i ) M e l a wa n kebijakan SPI (2003-2004) Perlawanan terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat telah dimulai pada tahap yang lebih maju, Unsoed sebagai representasi negara dalam penyelenggaraan pendidikan jelas-jelas telah mempraktekan komersialisasi. Diawali dengan penarikan dana pendampingan sejak angkatan 1999 sampai Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa angkatan 2003 yang besarannya 150 ribu/semester. Semua kebijakan tersebut diambil secara sepihak oleh rektorat t a npa p er na h melibat ka n ma ha siswa ya ng merupakan entitas paling banyak di Unsoed. Hal ini menimbulkan reaksi mahasiswa pada Selasa, 3 Februari 2004 yang melibatkan lebih dari 200 mahasiswa dan tergabung dalam Forum Anti Pungutan Liar (FA-Pungli) menuntut dicabutnya kebija ka n SPI ya ng t ida k jela s ara h penggunaannya. Teriakan protes ini ternyata tidak mendapatkan tanggapan jelas dari pihak Unsoed.

Save Soedirman Melawan kebijakan UKT (2012) Skema komersialisasi pendidikan makin hari makin menyempurnakan dirinya. Setelah uang kuliah di Unsoed yang ilegal, di tahun 2012-

4

2013 Pemerintah menerapkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Di tahun ini juga UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disahkan. Skema komersialisa si p endidika n ma kin la nggeng dengan munculnya undang-undang ini.

Sebenarnya UKT baru akan diterapkan tahun 2013, namun Unsoed menyatakan telah siap melaksanakannya tahun 2012. Ternyata UKT menunjukkan banyak kecacatan seperti masih b a nya k ke s a la ha n p eng h i t u nga n h i ngga kecacatan hukum. bahkan nominalnya lebih besar disbanding SPP. contohnya adalah di jurusan ilmu p olitik FISIP, Total yang har us dibayarkan mahasiswa 2011 dengan SPP selama masa studi (8 semester) sebesar 15,5 juta. Setelah UKT berlaku, mahasiswa 2012 harus membayar 19,2 juta.

Banyak mahasiswa yang tidak tahu sistem ini karena Unsoed tidak mensosialisasikan.

Beberapa mahasiswa pun mengundurkan diri.

Ada juga kawan-kawan yang ketika mendaftar secara online diwajibkan membayar 15 juta.

Namun, ketika ke bank nominalnya berubah menjadi 215 juta. Selain itu masih ada pungutan la in diluar UKT (pungli) b a h ka n Un s o e d menerapkan uang pangkal berupa “sumbangan murni�.

At a s d a s ar i n i, ma ha sis wa Un s o e d membentuk Save Soedirman yang merupakan kumpulan mahasiswa dari berbagai angkatan dan b er t ujua n m eng ha p u s ka n s ega la b ent u k komersialisasi pendidikan dibalik UKT 2012.

Berbagai kegiatan telah dilakukan, seperti konser musik, diskusi, flashmob, hingga aksi massa yang dilakukan 4000 Mahasiswa Unsoed pada 12 Desemb er 2012 (atau yang dikenal dengan peristiwa Occupy Rektorat 12-12-12). Perjuangan mahasiswa unsoed kali ini merupakan salah satu gerakan mahasiswa terbesar pasca reformasi, dan isu UKT mencuat hingga nasional.

Setelahnya Save Soedirman menghubungi LBH Jogja dn LBH Semarang untuk membahas ulang kasus UKT 2012 yang ternyata cacat secara hukum karena hanya berlandas SE (Surat Edaran) Dikti. Gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) pun dilayangkan di Semarang. Namun kelanjutannya mandek karena daluwarsa-nya SK (lewat 90 hari sejak terbit) untuk digugat, walau begitu, hasil yang diraih dari perjuangan kali ini adalah dihapuskannya “sumbangan murni� bagi ma ha sis wa b ar u d a n juga diha pu ska n nya pungutan liar di beberapa fakultas.

Somasi Unsoed melawan Kebijakan UKT (20142015) Setelah persoalan UKT 2012. Datang lagi bentuk komersialisasi pendidikan yang makin jadi. UKT kembali muncul dalam bentuk yang lebih sistemik, setelah keluar nya kebijakan P e r m e n d i k b u d N o 55 t a h u n 2 013 d a n Permendikbud No 73 tahun 2014 yang keduanya mengatur tentang UKT dengan level dan nominal yang begitu besar.

M a h a s i s wa y a n g m e m b a y a r U K T menumpuk di level 6 dan 7 (dengan nominal paling tinggi) sebanyak 59 persen, sementara di level 1 dan 2 (nominalnya terendah) hanya di isi 1,9 persen mahasiswa, padahal permendikbud mengatur minimal 5 persen mahasiswa di level 1.

Kondisi ini mengakibatkan beban ekonomi mahasiswa dan orangtuanya semakin berat, bahkan ada kawan di fakultas ekonomi tidak melanjutkan kuliah karena UKT yang terlalu mahal.

Selanjutnya diketahui bahwa UKT 2014 cacat hukum karena Permendikbud No 73 tahun 2014 yang mengatur UKT 7 level baru keluar pada tanggal 22 Juli 2014. Padahal penerapan 7 level sudah diterapkan sejak tanggal 4 Juni 2014. Di lain sisi pungutan liar masih gencar dila kukan Unsoed.

Dari banyaknya persoalan itu Somasi Unsoed terbentuk pada 9 Juni 2014, dengan berbagai macam organisasi dan juga kawankawan mahasiswa 2014 yang terhimpun. Akhirnya kegiatan untuk menggalang kekuatan dilakukan lewat Seminar, diskusi-diskusi hingga acara kebudayaan yang dimotori oleh UKM Teater dan musik yang menarik simpati massa sekitar 300 mahasiswa.

Ta k cu k u p s a m p a i d i s i t u, p a d a 17 D e s em b er 2014 d ia d a ka n a k s i m enu nt u t diadakannya Audiensi dengan Rektor yang diikuti sekitar 500 mahasiswa Unsoed. Tuntutan yang dibawa adalah, cabut pemberlakuan UKT Unsoed 2014 yang cacat hukum dan kembalikan ke 5 level.

Kedua, Terapkan UKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan ekonomi mahasiswa, ketiga, Hapuskan pungutan liar dan kembalikan seluruh uang mahasiswa yang telah dipungut di luar UKT, dan terakhir Perjelas dan p er mudah p engat uran dan mekanisme keringanan biaya kuliah.

Akan tetapi rektor yang anti demokrasi

5

enggan menemui mahasiswa, Pada tanggal 19 Desember 2014 dilakukan aksi simbolis dengan Shalat Jumat berjamaah di lapangan depan gedung rektorat, dihadiri sekitar 100 mahasiswa..

Kemudian pada tanggal 9 Januari 2015 pihak rektorat mengundang mahasiswa untuk audiensi.

Saat itu secara sepihak rektor mengeluarkan kebijakan menurunkan UKT 2014 menjadi 5 level di semester satu saja, dan yang membayar UKT level 6-7 pada semester satu akan di kembalikan pada level 5, lalu selisih dari penurunan level akan di alokasikan (di oper) ke-semester selanjutnya, namun yang berlaku di semester selanjutnya (semester dua sampai lulus) tetap 7 level.

I t u la h s eja ra h s i ng kat p er jua nga n mahasiswa Unso ed melawan komersialisasi pendidikan, kondisi pendidikan yang begitu carut mar ut ter us memanggil pemuda mahasiswa k hu s u s nya d i Un s o e d u nt u k s ena nt ia s a menggelora kan p er juangan tanpa jeda dan mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.

TIM REDAKSI SOEARA MASSA

Save Soedirman 2012-2013

FA Pungli 2004

Centra Peduli Unsoed 2008-2009

Somasi Unsoed 2014-sekarang

6

Bidik Misi Tahun 2015 Dicabut, Unsoed Kebiri Hak Mahasiswa

sumber : Change.org

P

ada waktu yang lalu, tepatnya sebelum tanggal 18 september 2015 sejumlah 40 orang mahasiswa dikejutkan dengan masuknya SMS ke nomor Handphone mereka. Bukan terkejut karena diputusin pacar atau ditagih hutang. Sontak mereka diberikan kabar oleh Unsoed untuk datang ke gedung rektorat esok harinya, berita pun menyebar ke-banyak mahasiswa bidik m isi ya ng a k hir nya menarik mereka unt uk berbondong-bondong datang ke gedung rektorat.

Setelah semua berkumpul salah satu pejabat Kampus (Kassubag Akademik dan Evaluasi) Unsoed memberikan pengumuman bahwa Mahasiswa yang mendapat SMS pada hari kemarin bidikmisi-nya dicabut, karena Unsoed menerima mahasiswa bidikmisi melebihi kuota yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen dikti).

Jumlah Penerima Bidik Misi Unsoed tahun 2015 adalah 615 orang sedangkan kuota dari Dirjen dikti sebanyak 575 orang, karena alasan tersebut maka Unsoed mencabut bidikmisi pada 40 orang mahasiswa.

Melihat peristiwa tersebut kita tidak bisa membiarkannya karena seringkali Unsoed menjalankan kebijakan yang merugikan mahasiswa, bahkan biaya bidikmisi pun selalu telat-turun dan mengakibatkan mahasiswa penerima bidikmisi harus memutar otak hingga bingung untuk m em enuhi biaya hidupnya, s a at in i ju s t r u permasalahannya lebih parah dengan dicabutnya biaya bidikmisi pada 40 orang mahasiswa, padahal bidikmisi merupakan hak mahasiswa yang harus dipenuhi.

Bidikmisi merupakan hak mahasiswa “Menggapai asa, memutus mata rantai kemiskinan�

begitulah kira-kira jargon yang diusung oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam program bidikmisi. Program itu mulai digalakkan sejak era Kementrian Pendidikan Nasional pada tahun 2 010 d a n d i l a n j u t k a n h i n g g a s a a t i n i o l e h Kemenristekdikti dibawah Dirjend Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Landasan dari program bidikmisi berdasar pada asumsi bahwa masyarakat yang secara ekonom i k ura ng ma mpu juga da pat m enga k s es pendidikan tinggi dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya[1]. Karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Selain dari asumsi yang dibangun oleh Kemenristekdikti diatas, hak atas biaya Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat kurang mampu juga diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) yang menyatakan bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai.

Bahkan yang diatur UU Sisdiknas dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) khususnya dalam pasal 74 mewajibkan setiap PTN mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi, hal ini jelas menjadi kewajiban bagi

7

Unsoed dan hak bagi Mahasiswa. Jika Unsoed pada tahun 2015 ini paling tidak menerima Mahasiswa sebanyak 4.542 orang maka 20% nya adalah 909 Mahasiswa, itu paling sedikit, jadi bisa lebih banyak jika Unsoed benar-benar Kampus rakyat. Bukan justru mengkebiri hak Mahasiswa yang sudah Menerima bidikmisi seperti yang terjadi sekarang.

Pencabutan Bidikmisi dilakukan secara asal oleh Unsoed Unso ed telah mela kukan kekelir uan b esar ketika mela kukan p encabutan atau menghentikan biaya bidikmisi bagi mahasiswa 2015. Pencabutan dilakukan bahkan secara asal pada awal semester mahasiswa menjalani masa akademik dan belum genap satu semester, lebih parah lagi ketika 40 orang mahasiswa yang dicabut bidikmisinya ini belum sama sekali mendapatkan biaya bidikmisi, padahal mahasiswa tersebut telah diterima di Unsoed sebagai “mahasiswa penerima bidikmisi”[2]. Dalam Pedoman Penyelengaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi disebut bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Perguruan Tinggi adalah Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi setiap akhir semester. Artinya jika diawal saja sudah ada penetapan perubahan atau dengan bahasa lain adalah pencabutan bidikmisi maka Unsoed tela h mela k uka n p ela nggara n terhadap pros edur pelaksanaan program bidikmisi seperti yang tercantum dalam Pedoman tersebut.

Penetapan atas penghentian atau pencabutan pemberian bidik m isi kepada ma ha siswa p enerima bidik m isi dilakukan seharusnya melalui SK Rektor (beshicking), namun sampai saat ini belum ditemui SK Rektor yang menetapkan hal itu. Bahkan pencabutan bidikmisi itu dilakukan jika mahasiswa bersangkutan secara umum menjalani cuti, drop out, non-aktif atau ketentuan khusus yang membuat bidikmisi dihentikan adalah ketika m a ha s i s wa b er s a ng k u t a n t er b u kt i m em b er i ka n keterangan data diri yang tidak benar, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan.[3] Jadi pencabutan bidikmisi bukan dilakukan secara asal sebagaimana yang dilakukan Unsoed.

Kekeliruan lain yang dilakukan oleh Unsoed adalah menyelenggarakan program bidikmisi tidak sesuai amanat UU Dikti bahwa jumlah minimal mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan paling sedikit sejumlah 20% dari selur uh mahasiswa bar u yang diterima, jika melihat jumlah penerima bidikmisi pada tahun 2015 bahkan tidak menyentuh angka tersebut.

Padahal itu termasuk tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya[4].

Pengkebirian hak mahasiswa lewat pencabutan bidikmisi Jika melihat bagaimana Unsoed melakukan penghentian atau pencabutan bidikmisi kepada mahasiswa angkatan 2015 maka dapat dikatakan hal ini adalah bentuk pengkebirian bahkan perampasan hak mahasiswa.

Padahal jelas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mesti didasari oleh prinsip keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi[5], dan keberpihakan itu semestinya dapat dilaksanakan lewat p r o g ra m bid i k m i s i. Na mu n Un s o e d engga n melaksanakan prinsip tersebut dengan mencabut hak mahasiswa atas bidikmisi, dan dapat dikatakan Unsoed tidak berpihak pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Ditengah kondisi rakyat Indonesia yang sulit mengakses pendidikan tinggi, tercermin dari tingkat partisipasi rakyat dalam pendidikan tinggi hanya sekitar 19,97% dari seluruh jumlah pemuda di Indonesia usia 19-24 tahun[6], Unsoed justru membuat semakin ruwet kondisi ini dengan menambah persoalan pencabutan bidikmisi bahkan ditambah biaya Uang Kuliah Tunggal yang semakin melangit. Bukan tidak mungkin pendidikan kedepan hanya menjadi angan dan mimpi bagi rakyat.

Bahkan jika begini keadaannya, jargon program bidikmisi bisa diusulkan untuk diubah dari yang sebelumnya “Menggapai asa, memutus mata rantai kemiskinan” m enja di “Memupu s a s a, m em p er p a nja ng ra nt a i kemiskinan”. *Penulis : Adhi Bangkit Saputra KA Dept. Dikprop FMN Ranting Unsoed

[1] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pedoman Penyelenggraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015, hal 1.

[2] Penetapan mahasiswa penerima bidikmisi dilakukan oleh Perguruan Tinggi menggunakan SK pada saat Mahasiswa telah menlakukan daftar ulang di Perguruan Tinggi dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ditjen Pem b elajara n da n Kema ha sis wa a n, s ebaga ima na tercantum dalam BAB V tentang Mekanisme Seleksi dala m ,Pedoman Penyelenggraan Bant uan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015, hal 19.

[3] Ibid, Hal 12.

[4] Pasal 76 ayat (1) UU Dikti.

[5] Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Dikti.

[6] Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014

8

JIKA HARI LEKAS BERGANTI, AKU MAU SEKOLAH TINGGI

Puisi

Pagi ini aku dilibas kabar, Buruh dikota upahnya dicekik secara bar-bar, Oleh tuan besar dan kaki tangannya yang beringas, Hingga buruh dibuat tak sempat hela nafas, Siang tadi aku dihujani berita, Tani di desa tanahnya makin diperkosa, Oleh tuan besar dan kaki tangannya yang bertahta, Aku memekik ingatan atas kata : ”siapa yang menguasa atas tanah, maka ia menguasa hidup banyak manusia.”

Siang tadi aku dengar jerit dari kerongkongan orang, api dan asap dihutan, Ia tak kunjung padam dan terus menelan, Hidup sekaligus harapan, Turut bersamanya.

Sore-senja mataku bermuara ke seorang muda, Ingin sekolah tapi orangtuanya diselimut derita, Ooh ada negara yang janji beri peluang, Katanya bisa sekolah tinggi tanpa pakai uang, Awalnya aku curiga : ”apa di negara ini masih ada harapan ?”

Maka disusun-lah sebuah program bantuan, untuk orang yang mau sekolah tapi tak punya uang.

Seorang muda itu ikut antrean, Sambil sumeringah raut mukanya, Ibunya membekali do’a, Agar kelak setelah tinggi sekolahnya, Bisa berhasil didunia, Antreannya jebol !

Seorang muda itu bisa ikut sekolah, Dijanjikan akan dapat uang saku bahkan, Girangnya bukan kepalang.

Namun kegirangan itu usai, Ia didepak karena antreannya terlalu banyak, Dan kebetulan ia tergolong antre dibelakang, Aah muramnya dunia, terpaksa pulang jadi buruh yang dibayar murah.

Harapannya putus, asa-nya patah!

Beberapa waktu lama kemudian ia menikah dan diberkahi anak, Anaknya bilang : “jika hari lekas berganti, aku mau sekolah tinggi,” Seorang muda yang kini menjadi ayah lantas tersenyum menengok masa lalunya, Sambil membalas ocehan anaknya : ”lekas-lah menjemput hari depan nak! Dan tentukan pergantiannya!, Lekas-lah dan jangan seorang diri, ajak kawan sebayamu bersama sebanyak mungkin.”

Bangkit, 1 November 2015. (ditulis ditengah kondisi beberapa kawan mahasiswa Unsoed yang biaya bantuan bidikmisi-nya dicabut ditambah kondisi nasional kelihat makin genting, rupiah anjlok tak henti, petani dibunuh, demonstran buruh dan mahasiswa ditangkapi, presiden sibuk keluar negeri karena ada beberapa janji dengan korporasi atau pemodal besar, disamping asap menyelimuti beberapa daerah karena hutan yang dibakar korporasi, telah timbul korban banyak dari semuanya itu)

9

i

si Peti

is M k i Bid

SOEARAMASSA.COM, Unsoed - (10/31/2015) Permasalahan Bidikmisi Unsoed 2015 yang sampai saat ini belum terdapat kejelasan dan kepastian memaksa mencuatnya Petisi online ''Jangan cabut Bidikmisi Bagi 40 Mahasiswa Unsoed 2015 !,sampai saat ini pendukung petisi sudah sebanyak 296 orang dari berbagai kalangan dan daerah, bahkan beberapa mahasiswa yang mendukung berasal dari luar Unsoed, seperti komentar “wah, di Universitas Negeri Makassar juga 160 mahasiswa angkatan 2015 bidikmisinya dicabut, ngeriku.. oh negeri..” Ujar Akram sekitar 8 hari yang lalu lewat komentar Petisi.

Beda hal dengan yang disampaikan oleh pendukung petisi lainnya, “saya merasa tidak akan sanggup jika jadi mereka, jika saya ada diposisi mereka saya pasti memilih untuk tidak kuliah lagi.” Ujar Tyas 7 hari lalu.

Permasalahan dicabutnya bidikmisi ini berawal dari informasi yang disampaikan pada tanggal 18 September lalu. Pada hari itu pihak rektorat Unsoed lewat Eko Sumanto sebagai Kassubag Akademik dan Evaluasi (baca juga : 'Bidikmisi Tahun 2015 Dicabut, Unsoed Kebiri Hak Mahasiswa') menyampaikan bahwasanya sejumlah 40 mahasiswa penerima bidikmisi akan dicabut hak-nya.

Sampai berita ini dimuat, belum ada kabar terkait kejelasan status mahasiswa yang bidikmisinya dicabut. Terakhir 40 mahasiswa ini dikumpulkan digedung Soemardjito beserta mahasiswa penerima bidikmisi lainnya pada jum'at tanggal 9 oktober 2015 untuk membuat rekening Bank.

“Petisi ini harus terus meluas dan penting bagi kita sebagai mahasiswa membangun solidaritas atas permasalahan dicabutnya bidikmisi di Unsoed, dan kuota sebanyak 20% dari seluruh jumlah mahasiswa baru 2015 harus dipenuhi Unsoed !.”Pekik F.Nugraha, mahasiswa FH Unsoed angkatan 2014 (sebagai salah satu pendukung petisi) saat diwawancarai tim Soearamassa.

Mari Tanda Tangan ‘Bidik Misi’! https://www.change.org/p/rektor-universitasjenderal-soedirman-menteri-riset-teknologi-danpendidikan-tinggi-jangan-cabut-bidikmisi-bagi-40mahasiswa-unsoed-2015

10

MARI SUKSESKAN! RAPAT UMUM ANGGOTA Balai Benih Ikan (BBI) Singasari Karanglewas Purwokerto

13-15 November 2015 FRONT MAHASISWA NASIONAL

Ranting Unsoed

11

Pantoen Massa : Kutu kupret nyangkut di rambut digaruk tanggan terjemput maut Bidik Misi jangan dicabut Sebab nasib akan terenggut!

Bertemu kawan berjabat tangan Saling tersenyum secerah perak Kalau pendidikan jadi dagangan Jangan diam ayo bergerak!

12

Diterbitkan oleh : Dept. Pendidikan & Propaganda Front Mahasiswa Nasional Ranting Unsoed Penanggung Jawab :

Marsha Azka Pimpinan Redaksi :

Adhi Bangkit S. Logistik :

Chendikia Nur Cholik Layout Designer :

Naufal Halim Distributor :

Seto Dwi Anggoro Contact Person :

0822-3261-5320 Our Contact : @hzr4457t @Fmn_Purwokerto fmn.pwt@gmail.com

Alamat Redaksi : Jl. Rogojembangan Rt03/06 Kel. Bancarkembar Purwokerto Utara Kode pos 53121

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Ranting Unsoed