Mitha berkelahi Ahmad dhani turun tangan
DIGITAL NE WS PA PER
hal
2
Spirit Baru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
| KAMIS, 3
edisi pagi
jANUARI 2013 | Terbit 2 halaman
Ribuan Warga Hongkong
SURABAYA, SURYA-Puluhanribu orang turun ke jalan di Hongkong, menyerukan pengunduran diri pemimpin Leung Chun-ying. Kelompok-kelompok propemerintah juga melancarkan demo terpisah yang lebih kecil mendukung pemimpin yang didukung Beijing itu. Sejak mulai memangku jabatan pada bulan Juli, popularitas Leung merosot dan ia telah menghadapi mosi tidak percaya dalam Parlemen ditengah kehebohan soal bangunan ilegal di rumahnya yang mewah. Pemimpin Hong Kong itu mengakui dan meminta maaf atas bangunan itu, yang dibuat tanpa ijin. Leung menjadi pemimpin setelah saingannya untuk jabatan itu, Henry Tang, tersingkir oleh sengketa soal bangungan ilegal di rumahnya. Para demonstran menggunakan skandal itu untuk mendesakkan hak memilih dalam pemilihan pemimpin Hongkong. Analis Cina, Willy Lam, dari University of Hongkong, mengatakan kepada Radio Australia, pemerintah dianggap sebagai “boneka Beijing”.
Demo Anti Pemerintah
Menurutnya, demonstrasi antipemerintah ini merupakan suara lantang bagi perubahan di Hongkong dan untuk menekan Beijing agar mempercepat laju demokrasi di Hongkong,” katanya. Dalam upaya untuk meredam ketidak-puasan, Leung melarang wanita dari China untuk melahirkan anak di Hong Kong dengan tujuan memperoleh hak untuk menetap bagi anak itu. Ia juga menerapkan kebijakan yang memprioritaskan perumahan bagi warga lokal, langkah yang menurut analis merupakan reaksi terhadap para pembeli dari China, yang menyebabkan harga rumah
join facebook.com/suryaonline
melonjak. Kami menuntut Leung mundur untuk membuka jalan bagi dijalankannya sistem demokrasi di Hong Kong. Saat ini pemimpin Hongkong tidak dipilih langsung oleh rakyat sehingga kebijakan yang mereka buat tidak sesuai dengan aspirasi rakyat,” ujar Jackie Hung, juru bicara dalam aksi demo tersebut, seperti dikutip AFP, Rabu (2/1/2013). Walaupun tidak menjalankan demokrasi secara penuh, Hong Kong sendiri memiliki status otonom yang membuat warganya memiliki beberapa hak politik yang tidak dimiliki wilayah China yang lainnya, seperti hak untuk melakukan
demo. Pemerintah China sendiri menjanjikan warga Hong Kong dapat memilih langsung pemimpinnya pada tahun 2017 mendatang. Bulan September lalu warga Hongkong juga memprotes soal `cuci otak` gaya Beijing di sekolah-sekolah Hongkong. Namun pemerintah Hong Kong melunakkan sikap dan tidak akan mewajibkan mata pelajaran kewarganegaraan China di berbagai sekolah di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil setelah berlangsung aksi protes dalam pekan-pekan terakhir, beberapa di antaranya bahkan melakukan mogok makan. Kepala eksekutif Hong Kong,
Leung Chun-ying mengatakan kebijakan mata pelajaran tersebut telah diubah dan sekolah sekarang memiliki pilihan apakah akan mengajarkan mata pelajaran tersebut atau tidak. Kami tidak ingin kontroversi ini berdampak terhadap operasional sekolah. Kami juga tidak ingin kelangsungan pendidikan terganggu,” kata Leung, seperti dikutip kantor berita Reuters saat itu. Pemerintah di Beijing mengatakan mata pelajaran ini ditujukan untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas China. Pemerintah juga mengatakan pelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti ini ada di berbagai negara. Sementara para pengecam mengatakan pelajaraan kewarganegaraan ini penuh dengan sejarah Partai Komunis dan berisi pujian yang terlalu besar terhadap manfaat sistem satu partai. Wartawan BBC di Hong Kong, Juliana Liu, mengatakan aksi protes besar-besaran di bekas koloni Inggris ini menunjukkan makin besarnya sentimen antiChina. (bbc/abcaustralia)
follow @portalsurya