KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan berkahserta Rahmat, Nikmat dan Anugrah yang diberikannya kepada Kita semuanya, saya sebagai Kepala Desa Tanjung Harap Kecamatan serba jadi telah dapat melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan selama tahun 2015 yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba jadi tahun 2015.
Terlaksananya
seluruh
kegiatan
Pemerintahan,
Pembangunan
Pembinaan
dan
PemberdayaanKemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kecamatan serba jadi serta seluruh stekeholders dan masyarakat Desa Tanjung Harap . Untuk itu Pemerintah Desa Tanjung Harap mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut berpastisipasi dalam mensukseskan pembangunan di Desa Tanjung Harap .
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan bentuk tanggung jawab Kepala Desa kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Kecamatan Serba Jadi atas penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Tanjung Harap sesuai dengan Rencana Kerja desa yang ditetapkan Pemerintah Desa Tanjung Harap .
Akhirnya, atas segala bentuk dedikasi, bantuan dan partisipasi semua pihak yang telah membantu, Kepala Desa Tanjung Harap mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya, semoga segala yang kita cita-citakan bersama untuk kemajuan Desa Tanjung Harap dapat dicapai dimasa yang akan datang.
Wabillahi Taufik Walhidayah Wasalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KEPALA DESA TANJUNG HARAP
i
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
( LKPJ ) DESA TANJUNG HARAP KECAMATAN SERBA JADI TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Desa
sebagai
tugas-tugas
pemerintahan
desa
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.
ii
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders terkat (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat). Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara insidental atau sewaktu-waktu dan secara periodik (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).
Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah : 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Sebagai sumber informasi resmi bagi : ďƒ˜ Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. ďƒ˜ Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ďƒ˜ Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam
proses
penyelenggaraan
pemerintahan
desa,
termasuk
berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa. ďƒ˜ Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha
atau
perguruan
tinggi)
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
iii
mendukung
peningkatan
kinerja
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jenis-jenis laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
:
a. Laporan Kepala Desa, terdiri dari : ďƒ˜ Laporan
Penyelenggaraan
penyelenggaraan
Pemerintahan
pemerintahan
desa
Desa kepada
(LPPD)
yakni
Bupati
sebagai
Laporan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa, yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama 1 tahun anggaran.
ďƒ˜ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD akhir Masa Jabatan) yakni laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugastugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.
ďƒ˜ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran), yakni laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
oleh
Kepala
Desa
kepada
rakyat
melalui
BPD
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa, yang meliputi seluruh kegiatan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
ďƒ˜ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LKPJ Akhir Masa Jabatan), yakni laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebelum berakhirnya masa jabatan iv
Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugastugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.
ďƒ˜ Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penginformasian LPPD kepada masyarakat) yakni laporan informatif penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, yang meliputi informas pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan desa, yang disampaikan melalui media/pengumuman resmi.
ďƒ˜ Laporan keuangan BPD adalah laporan administratif pengelolaan keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahun anggaran yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
A. GAMBARAN UMUM 1. Kondisi Geografis Desa Tanjung Harap Terdiri dari wilayah dusun, dengan pemukiman mayoritas berorientasi didekat sisi jalan besar dan sisi jalan desa. Desa Tanjung Harap mempunyai luas + 421 Ha. Atau 4,21 KM2. Dengan sebagaian besar wilayahnya diliputi perkebunan.
Desa Tanjung Harap berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serba jadi Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Kuala bali dan Desa karang tengah Sebelah Timur berbatasan dengan Desa sarang Giting Kec, Dolok Masihul Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa manggis.
v
Desa Tanjung Harap
terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 35-75 Meter
diatas
permukaan laut (Sumber BPS Serba Jadi). Masuk dalam wilayah kecamatan Serba Jadi, hasil dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan masuk dalam kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedgai tahun 2004 dan masuk dalam wilayah Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai Pada Tahun 2007, Desa Tanjung Harap berjarak Âą 3 Km arah selatan dari kantor Camat Serba jadi, Parameter iklim meliputi curah hujan dan hari hujan, suhu/temperature udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, dan lama penyinaran matahari. Hal ini berarti bahwa keseluruhan bulan termasuk dalam bulan basah dengan nilai Q berkisar antara 90mm/tahun Curah hujan dan banyaknya hari hujan di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan stasiun pengamatan Sampali, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata
Tahun 2014 Curah Hujan (mm) Hari Hujan 53 7 15 5 121 23 153 13 121 15 62 12 219 19 257 17 247 23 438 20 233 23 194 19 176 16
Sumber : Serbajadi dalam Angka, 2015
Berdasarkan tabel di atas, curah hujan tertinggi di Serdang Bedagai jatuh pada Bulan Oktober yakni sebesar 458 mm, sedangkan hujan bulanan terendah jatuh pada Bulan Februari yakni 15 mm. Sedangkan banyaknya hari hujan jatuh pada Bulan Maret, September, dan Nopember yakni 23 hari, dan hari hujan terendah jatuh pada Bulan Februari yakni sebanyak 6 hari.
vi
Data suhu udara yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015 dari Stasiun Sampali diketahui bahwa fluktuasi temperatur udara tidak terlalu besar. Data suhu udara/temperatur udara selama Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini.
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata
Suhu Rata-Rata (Dari 3 kalipengamatan : Pukul 7.00, 13.00 dan 18.00 ) 26,9 26,6 26,5 27,3 27,5 27,3 26,8 26,9 27,0 26,7 26,7 26,2 26,8
Sumber : Serbajadi dalam Angka, 2015
Untuk suhu udara di kabupaten ini dari pengukuran lapangan tercatat suhu udara pada tahun 2015 dengan suhu tertinggi jatuh pada Bulan Mei yakni sebesar 27,5 0C, dan terendah jatuh pada Bulan Desember yakni sebesar 26,2 0C. Kelembaban udara rata – rata di wilayah studi dari data tahun terakhir berkisar antara 82 %, rata – rata minimum pada bulan Januari dan Maret.Data disajikan pada tabel di bawah. Data kecepatan angin di wilayah studi dari pengamatan Stasiun Sampali tahun 2015 terakhir tergolong rendah, yakni berkisar antara 1.43 m/det. Arah angin pada musim kemarau cenderung bergerak dari arah barat laut ke utara, dan pada musim hujan cenderung dari arah tenggara ke arah selatan.
vii
Lama penyinaran matahari di wilayah studi rata–rata per bulan berkisar antara 48, dimana penyinaran maksimum terjadi pada bulan Mei dan penyinaran minimum terjadi pada bulan Januari, sedangkan besarnya penguapan rat – rata per bulan yakni 3,81 mm / hari. Secara rinci disajikan pada Tabel berikut ini. No
Unsur iklim
Satuan
Hasil pengukuran
1 2 3 4
Kelembaban Udara Penyinaran Matahari Kecepatan Angin Penguapan
% % m/det mm/det
82 48 1,143 3,81
Sumber : Serdang Bedagai dalam Angka, 2015
Kondisi Geografis a. b. c. d.
Ketinggian tanah permukaan laut Banyak curah hujan Tofografi (daratan rendah, tinggi) Suhu udara rata – rata
: : : :
35s/d 75 mtr 80 mm Tinggi 28 c.
Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara (Medan)
:
± 60 Km
Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah)
:
± 40 Km
Ibu Kota Kecamatan (Serba Jadi)
:
± 3 Km
Jarak DesaTanjung Harap dengan :
2. Gambaran Umum Demografis Tahun (2015) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 2.658 Jiwa Laki Laki
= 1,335 jiwa
Perempuan
= 1,323 jiwa
dengan rincian sebagai berikut : NO
DUSUN
JLH KK
1
I
2
JENIS KELAMIN
JUMLAH
LK
PR
184
338
397
735
II
116
255
223
478
3
III
122
227
244
471
4
IV
89
189
178
367
5
V
186
326
281
606
697
1,335
1,323
2,658
Jumlah
viii
Sumber : Data Kependudukan Desa, per Desember 2015
ďƒ˜
Kondisi Ekonomi
Sebagian
besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan
sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang nonpermanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik. Kondisi ekonomi Desa digambarkan dari potensi unggulan daerah. Secara umum potensi andalan di Desa Tanjung Harap adalah pada sektor perkebunan, Pertanian dan peternakan. Secara rinci kondisi ekonomi di Desa Tanjung Harap dapat diuraikan sebagai berikut : Potensi Ungulan yang ada di Desa Tanjung Harap adalahPotensi Sektor pertanian, sektor perkebunan dan peternakan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sektor Industri Kecil Menengah
: Perikanan, Tambak
2. Sektor Perkebunan
: Kelapa Sawit /Karet/Kakao
3. Sektor Peternakan
: Lembu/Sapi : 103 Peternak : Kambing
: 207 Peternak
: Ungga: 502 Peternak VISI DAN MISI DESA 1.1 Visi Desa Tanjung Harap “ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Harap� (Melalui Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang Demokratis bersih dan Transparan yang di dukung Pelayanan Pemerintahan yang baik serta transparan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan.) Visi Pembangunan Desa Tanjung Harap tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan 6 (enam) tahun kedepan menjadikan Desa Tanjung Harap sebagai Desa yang aman , mewujudkan lingkungan masyarakat yang Bersih, Tertip,Aman dan Handal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun bathin dengan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik dan berkeinginan enam tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin yang di rasakan masyarakat Desa Tanjung Harap kedepannya. Untuk mencapai keadaan yang sejahtera maka Visi Pembangunan desa Tanjung Harap tersebut diperlukan kapasitas Pemerintahan Desa dan didukung dan di dukung Pemerintah Republik ix
Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan seluruh satakeholders serta masyarakat Desa Tanjung Harap dan diperlukan adanya pelayanan – pelayanan Pemerintahan yang baik, Demokratis, transparan dan berkepedulian serta berwawasan lingkungan. 1.2 Misi Desa Tanjung Harap 1.
Membangun Tata Pemerintahan yang baik dengan bersendikan pada perinsip keterbukaan, tanggungjawab, saling percaya yang partisipasi masyarakat. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanana Masyarakat yang mudah,tertib dan transparan serta lebih memberdayakan aparatur pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masingn-masing secara maksimal.
2
Meningkatkan kwalitas hidup menuju kesejahtraan masyakat desa secaraberkelanjutan.Mengembangan dan meningkatkan budaya hidup gotong royong sehingga dapatmeningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri bermutu serta memberdayakanmasyarakat dan keluarga di bidang perekonomian.
3
Meningkatkan kesehatan Masyarakat dengan pengadaan sarana kesehatan yangmeliputi penyediaan posyandu holistik integratif serta penyuluhan tentang pola hidup sehat.
Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan
ď ś STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA Mengembangkan pamong desa untuk mengelola pemerintahan : 1. Mengembangkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Mengembangkan kemitraan pemerintah desa BPD,LKMD dan warga masyarakat. Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa prinsipprinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatar belakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut. selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakaan keuangan desa, kebijakan umum dan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka pemerintah desa menempuh strategi sebagai berikut.
x
3. PRIORITAS DESA Program Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan strategi dan kebijakan Pemerintahan Desa. Program pembangunan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana tindakan pembangunan. Kegiatan pembangunan merupakan penjabaran rinci tentang langkah – langkah yang diambil untuk menjabarkan program. Penjabaran kegiatan memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam program. Dalam RPJMDes kegiatan pembangunan masih bersifat indikatif (bersifat perkiraan, sehingga belum operasional dan belum sampai pada perhitungan teknis).di Tahun 2015 pembangunan prioritas Desa adalah membangun Infrasturktur di Desa atau di dusun dusun untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA Pada Tahun 2015, Desa Tanjung Harap belum mengefektifkan sumber-sumber pendapatan asli desa. Direncanakan pada Tahun 2016, sumber-sumber pendapatan desa dapat digali dan ditumbuhkan. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pendapatan desa dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan Ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan desa dengan cara menjaring ataupun menggali potensi untuk pengembangan target pendapatan desa.
xi
2. Target dan Realisasi Pendapatan Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Jumlah wajib pajak
=
807 WP
PBB Target
=
35,947,876,- (100%)
Realisasi
=
28,422,101,- (79,06%)
Jumlah KK Penerima Raskin
=
97 KK
Jumlah Raskin
=
20,370 KG
Harga raskin yang dijual /Kg
=
Rp,1,600,-
b.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
c.Penerimaan Dana Raskin
3. Permasalahan dan Penyelesaian Dikarenakan, sebagaian besar mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Harap adalah petani dan Buruh tani maka permasalahan yang selalu dijumpai pada saat melakukan pemungutanpendapatan desa, adalah keberatan masyarakat untuk memebayar pajak dikarenakan tidaksesuainya pendapatan masyarakat desadengan pengeluaran belanja masyarakat, dikarenakan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari –hari di Desa tidak setabil dan harga bahan pokok keperluan masyarakat yang terlalu tinggi , sehinggga swaktu pemungutan PBB, masyarakat akan mengeluhkan tentang penghasilan dan pengeluaran yang tidak sebanding. Sehingga kami menghimbau pada Pemerintah pusat untuk menstabilkan harga –harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga masyarakat dapat hidup kenyang ,tentram ,aman dan damai.
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA I. Pendapatan
Rp. 456,717,000,-
II.Pengeluaran
Rp. 456,717,000,-
1.
Kebijakan Umum Keuangan Desa Tahun 2015.
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
`
Rp. 144,598,000,-
- Penghasilan tetap dan Tunjangan
Rp.
88,548,000,-
- Oprasional Perkantoran
Rp.
54,550,000,-
- Oprasional BPD
Rp.
1,500,000,-
b.Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
Rp. 280,109,000,-
xii
- Pembangunan renofasi kantor Desa
Rp.
10,000,000,-
- Pembangunan Rabat Beton di jalan dusun III 3 m x 860 m
Rp. 270,109,000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d.Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa
Rp.
15,000,000,-
Rp.
17,010,000,-
Keterangan : Pendapatan Transfer
Rp.
459,388,000,Realisasi Pendapatan Transfer
Rp.
456,717,000,Terjadi selisih pendapatan transfer disebabkan oleh karena tidak tercapainya Target PBB di Desa Tanjung Harap dari : Target PBB
Rp.
35,947,876
Rp.
28,422,101,-
(100% ) Realisasi PBB (79,06%) 2.
Permasalahan dan Penyelesaian i.
Kapasitas sumber daya manusia belum memadai b. Penyelesaian i. Untuk meningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan pelatihan bagi aparat pemerintah desa.
ii. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya. iii. Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal
perencanaan
dalam
menggali
potensi-potensi
pendapatan bagi desa.
xiii
yang
dapat
memberikan
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahun 2015, Desa Tanjung Harap
melaksanakan kegiatan yang bersumber dari
ADD,BHP dan DD, Tahun 2015 sebagai berikut : I.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa II.Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa III.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa IV.Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: a.Administrasi Kependudukan b.Perizinan dan Pajak PBB Target
= Rp. 35,947,876,- (100%)
Realisasi
= Rp. 28,422,101,- (79,06%)
(Tingkat Pencapaian Realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Persentase NO
Uraian Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Capaian
A
Sumber Dana Transfer
Rp.459,388,000,-
Rp.456,717,000,-
98%
1
Belanja Penyelengaraan
Rp.147,269,000,-
Rp.144,598,000,-
98%
Rp.280,109,000,-
Rp.280,109,000,-
100%
Pemerintahan Desa 2
Belanja Penyelenggaraan Pembangunana Desa
xiv
3
Belanja
Pembinaan Rp.15,000,000,-
Rp.15,000,000,-
100%
Rp.17,010,000,-
100%
Kemasyarakatan Desa 4
Belanja
Rp.17,010,000,-
Pemberdayaanmasyara kat Desa B
Adm. Kependudukan Pembuatan KTP
60 orang
Pembuatan Akte
52 lembar
Kelahiran Pembuatan Sertifikat
6 lembar
Tanah (SK Camat) Surat Pindah
C
8 lembar
Surat Keterangan
120 lembar
Surat Surat Lainnya
100 lembar
Perizinan dan Pajak PBB
Rp.35,947,876,-
Rp.28,422,101,-
79,06 %
*) 100% realisasi ADD BHPdan DD 2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Urusan Hak Asal Usul Desa Tanjung Harap dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Harap 3. Data Perangkat Desa NO
Nama Perangkat
Jabatan
Tingkat Pendidikan
1
AHMAD ZAIN NASUTION
Kepala Desa
2
ROHMAT
Sekretaris Desa
STM
3
SUPARMAN
Kaur Umum
SMP
4
SRI BANUN
Kaur Pemerintahan
SMP
5
AHMAD TAUFIK RAY
Kaur Pembangunan
D3
6
SUGENG PURNOMO
Kepala Dusun I
SD
xv
SMEA
7
REBO
Kepala Dusun II
SD
8
SUKADI
Kepala Dusun III
S1
9
ABDUL RAHMAN
Kepala Dusun IV
SD
10
EDY SURYA
Kepala Dusun V
SMP
4. Proses Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanjung Harap , sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa. a. Sarana dan Prasarana iv. Sarana jalan dan Transportasi Di desa Tanjung Harap ini telah terhubung dengan desa / daerah lain melalui jalan desa dan perkebunan. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik, begitu juga jalan menuju perkebunan, namun apabila musin hujan tiba dibeberapa tempat mengalami kerusakan jalan, karena sebahagian jalan belum beraspal alias masih jalan tanah. Jalan desa sudah beraspal tetapi sebahagian sudah mulai rusak karena tidak ada tempat pembuangan airnya (lening Parit). Tabel 7. Prasarana Perhubungan No
Jenis Prasarana
Kuantitas/Panjang
Keterangan
1
Jalan Kabupaten
3 Km
Jalan Bagus
2
Jalan Perladangan
2 Km
Sebahagian Rusak
3
Jalan Dusun/Kampung
2 Km
Sebahagian Rusak
xvi
4
Jembatan
2
1.Bagus 1.Rusak
Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor dan sebagian kecil menggunakan mobil. Di Desa Tanjung Harap ini ada juga sarana transportasi umum, seperti bus, angkot atau sejenisnya. Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik PLN untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti menanak nasi, merebus air minum, Tv ,dan lain sebagainya. Beberapa rumah tangga banyak yang menggunakan Pompa air/ air untuk mengambil air sumur .Kebanyakan sumur yang digunakan didesa ini adalah sumur bor. tetapi belakangan ini Listrik PLN sering mati alias pemadaman bergilir entah apa sebabnya masyarakat kurang tau. Cuma masyarakat berharap agar kiranya Listrik PLN tersebut jangan sering mati- mati, karena sebagian dari masyarakat telah terbiasa dan sudah bergantung kepada Listrik terutama untuk pengadaan air bersih, hampir semua masyarakat didesa ini menggunakan sumur bor dan airnya disedot menggunakan mesin pompa air yang tenaga motor pompanya menggunakan tenaga listrik. Untuk sarana peribadatan, Desa Tanjung Harap memiliki 5 (lima) unit mesjid, dan 1 (satu) unit Gereja. Untuk sarana kesehatan, Desa Tanjung Harap memiliki 1 (satu) unit puskesmas pembantu. Dan 3 buah posyandu Adapun untuk sarana pendidikan, Desa Tanjung Harap memiliki 1 (Satu) unit gedung paud 2 (dua) unit gedung TK, 1 (satu) unit sekolah dasar, 2 (dua) unit madrasah ibtidaiyah, 1 (satu) unit sekolah lanjutan pertama,dan 1 (satu) unit Pesantren.
xvii
v. Sarana pendidikan Sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjung Harap kecamatan serbajadi adalh sebagai mana tabel berikut Tabel 8. Sarana pendidikan NO
Jenis prasarana
Lokasi
Status
Keterangan
1
Paud
Dusun I
-
Baik
2
TK
Dusun III
-
baik
Dusun V
-
baik
Dusun II
Negeri
Baik
Dusun II
Swasta
Baik
-
-
-
Dusun V
Swasta
Baik
Dusun IV
Negeri
Baik
-
-
-
Dusun I
Negeri
Baik
Salman alfarisi
Dusun II
Swasta
Baik
SMA / MAN
-
-
-
MAN Pesantren
Dusun II
Swasta
Baik
3
SD / MI a. M.I.N b. M.I.S.Pesantren Salman alfarisi c. M.I.S. d. SD Negri 101978 SMP / MTS
4
5
a.
SMP N1 Serbajadi
b.
MTS Pesantren
a.
Salman alfarisi
xviii
Sarana pendidikan di Desa Tanjung Harap sampai dengan saat ini baru mencapai SMP Yang Negeri, sehingga bagi masyarakat Desa Yang hendak melanjutkan sekolah Negeri, adalah melalui sekolah tingkat lanjutan yang berada di Desa Tetangga.di Kecamatan serbajadi dan sebagian ada yang sekolah di kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dan Sekolah di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. - Sarana Kesehatan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Tanjung Harap kecamatan sebajai adalah seperti tabel berikut ini. Tabel.9.Sarana Kesehatan NO
Jenis Prasarana
Lokasi
Keadaan
1
Puskesmas pembantu
Dusun III
Baik
2
Posyandu Holistik
Dusun I,
Baik
II,V
Baik
Keterangan
Integratif Melati. 3
Posyandu
Sarana kesehatan yang ada di Desa Tanjung Harap adalah Puskesmas Pembantu yang berada di dusun III. Desa Tanjung Harap,Posyandu dan biasanya warga desa yang sedang sakit akan berobat ke Puskesmas kecamatan yang berada di Desa Kuala Bali atau pun berobat ke pada bidan desa di desa Tanjung Harap. jika penyakitnya berbahaya maka akan dirujuk ke Rumah sakit umum . vi.
Sarana Ibadah
Sarana Ibadah yang ada di Desa Tanjung Harap Kecamatan serbajai adalah sebagai mana tabel berikut ini. Tabel.10 Sarana Ibadah
N
Jenis Prasarana
Lokasi
Keadaan
Ket
Baik
-
O 1
Mesjid Arrahman
Dusun I
xix
2
Mesjid Alamin
Dusun II
Sedang
-
3
Mesjid Pesantren
Dusun II
Baik
-
4
Mesjid Alhidayah
Dusun III
Baik
-
5
Mesjid Almukminin
Dusun IV
Baik
-
6
Mesjid Nurulhuda
Dusun V
Baik
-
7
Gereja GKPI
Dusun I
Baik
-
Sarana Ibadah yang ada di wilayah desa Tanjung Harap di dominasi oleh Mesjid, akan tetapi keadaan masyarakat di desa Tanjung harap sangat harmonis dan bertoleransi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang ada di desa Tanjung Harap
6. Permasalahan dan Penyelesaian c. Permasalahan i.
Sarana transportasi jalan yang masih belum memadai
ii.
Kapasitas sumber daya manusia belum memadai d. Penyelesaian i. Untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung dilaksanakan secara bertahap melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ii. Untuk meningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan pelatihan bagi aparat pemerintah desa. iii. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya. iv. Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa. v. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada. vi. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
xx
4. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA Pada tahun 2015, Desa Tanjung Haraptelah
melaksanakan tugas pemerintahan yang
diserahkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2009 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12);
xxi
f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); h. Peraturan Daerah Kabupaten serdang Bedagai nomor 16 Tahun 2011 tentang anggaran Pendapatan Belanja Desa Serdang Bedagai tahun 2014. i. Peraturan Daerah kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2015 tentang anggaran Pedoman Pelaksanan Alokasi Dana Desa dan Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015. j.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2015;
k. Peraturan Desa Tanjung Harap nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Tanjung Harap Tahun Anggaran 2015; 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan
dilaksanakan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten.Secara khusus instansi pemberi tugas pembantuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Serdang Bedagai. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Desa Tanjung Harap pada tahun 2015 telah melakukan pemberian tugas pembantuan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran xxii
4. Sarana dan Prasarana 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 7. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA Desa Tanjung Harap pada tahun 2015 telah melakukan hubungan kerjasama dengan Desa lainnya. 1. Desa yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 6. Data Perangkat Desa 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil Kerjasama 10. Permasalahan dan Penyelesaian
xxiii