F. Sasaran Pengawasan BAB II DESKRIPSI KONDISI SEKOLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudakan hal tersebut Pengawas Satuan Pendidikan mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasannya mengacu pada teori dan regulasi yang mendasari tugas pokok pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, disebutkan bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi tersebut meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan, dan Kompetensi Sosial.

Selanjutnya, Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

1

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka pengawas harus menguasai dan memiliki kompetensi sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan tugas pokok pengawas dalam pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional baik guru dan kepala sekolah maka tupoksi tersebut harus dilaksanakan secara maksimal untuk membantu terwujudnya peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Guru sebagai pendidik profesional memilki tugas utama sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, penilai, serta pengevaluasi peserta didik, guru harus memilki kualifikasi akademik serendah-rendahnya D-IV atau S-1, sehat jasmani dan rohani, menguasai 4 (empat) kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, dan memiliki sertifikat pendidik. Namun, penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh guru masih dibawah rata-rata hal ini terlihat dari hasil UKG rata-rata nasional yaitu 53,02 dengan nilai kompetensi professional rata-rata 54,77 dan kompetensi pedagogic rata-rata 48,94. Hal ini dikarenakan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 20 UndangundangNo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Sedangkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kondisi nyata dilapangan khususnya di sekolah tempat calon pengawas bertugas Guru belum mengunakan metode dan model pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik PTM 50% dan PJJ 50% terlayani semua. 50% peserta didik dalam PJJ tidak terlayani dengan baik. Banyak materi yang tidak tercapai. Karakter sebagain peserta didik menurun. Motivasi belajar peserta didik dalam