Menyoal ‘Adat adalah Adat, Agama adalah Agama’ Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Wiendu Nuryanti, pernah meminta supaya Malaysia tahu diri karena telah memajang gambar identitas Dayak di stannya pada pameran buku Frankfurt, Jerman, Oktober 2014. Katanya, “Orang yang melihat mungkin ketawa, ‘lho itu kan punya Indonesia’”. Lalu, Joko Widodo, saat menjadi calon presiden, menguraikan alasan penentuan Papua sebagai tempat pertama dalam kampanye Pemilihan Presiden pada Juni 2014. Katanya, “Kenapa pertama kampanye di sini? Karena saya tahu matahari selalu terbit dari timur, terbit dari Papua”. Tapi Joko bukanlah orang pertama yang mengatakan matahari terbit di Papua. Pemikiran bahwa entitas Dayak adalah asli dan hanya ada di Indonesia, juga matahari yang terbit di Papua, tentu saja tak perlu lagi diulas kebenarannya. Meski diucapkan oleh orang dan waktu berbeda, sesungguhnya keduanya hanyalah dua aliran sungai dari hulu yang sama. Hulu itu adalah model pendidikan yang dibangun oleh pemerintah pusat Indonesia dan menciptakan satu cara berpikir yang khas. Model pendidikan itu adalah menempatkan sejarah dan kebudayaan sesuai batas-‐batas administrasi hari ini (kemudian hari). Ia adalah pendidikan yang menutup wilayah Indonesia dari segala macam persinggungannya dengan dunia luar. Perlakuan terhadap narasi kebudayaan dan sejarah ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan isolasi kesadaran terhadap warganya dari dunia. Upaya menghapus peran yang-‐lain, karena ingin menampakkan diri sebagai entitas yang lain-‐ sendiri di dunia, adalah tindakan isolasi terhadap cara berpikir warganya. Dampaknya baru terasa di kemudian hari, seperti silang sengketa kebudayaan yang menggelikan itu, yang menyeruak sejak periode 2000-‐an, antara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, atau Thailand. Tindakan pengisolasian itu nampak di banyak hal. Sebut saja soal pembentukan Negara Republik Indonesia (NRI) yang meminggirkan peran Jepang dalam konteks Perang Dunia II atau pelupaan atas Konferensi Inter Indonesia (KII 1 dan 2), juga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, yang melibatkan dunia. Upaya pelupaan saling silang politik dan kebudayaan juga nampak pada kaburnya duduk perkara tentang, misalnya, bagaimana proses Indiaisasi/Hinduisasi atau proses pengubahan/klaim atas nama sebuah bahasa berdasarkan wilayah dimana Belanda pernah ada. Yang tak kalah unik barangkali adalah upaya menukar proses Islamisasi secara kultural dan fisik/administrasi, termasuk menimpa “kerja keras” Kerajaan Belanda, Inggris, Spanyol, dan Jepang, dengan Kerajaan Hindu Majapahit sebagai entitas pemersatu. Seturut dalam penghilangan Islamisasi itu adalah peran Kekhalifahan Turki serta panji-‐panji bulan bintang yang digunakan oleh banyak entitas politik dan kebudayaan secara luas dan nyaris merata di Asia Tenggara. Pengenyampingan atas macam-‐macam penanda tersebut, secara otomatis, membuat wawasan atas diaspora manusia dan (politik) kebudayaannya turut melenyap. Hanya karena ingin menjunjung prinsip “lain-‐sendiri”, bumi rupanya tak hendak lagi dipijak. Semua yang
dapat menjadi ilmu ini nyatanya dihapus. Alhasil, Indonesia hadir sebagai suatu negara terisolir yang tak ada kaitannya dengan dunia. Jejak Snouck Hurgronje Darimanakah ajaran mengisolasi itu hadir? Di sini, Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven adalah nama yang tak dapat dikesampingkan. Keduanya merupakan orang Belanda yang menjadi perumus adat di tanah orang. Dan dari pengertian adat itulah model pendidikan Indonesia dibangun, sadar atau tak sadar. Di kalangan kulit cokelat, Soepomo adalah pengeras suara melalui konsep negara integralistiknya. Kedua pemikir Belanda beserta ahli warisnya ini merumuskan bahwa adat adalah suatu entitas yang bersifat murni, asli, dan berada di balik “semak-‐semak”. Karenanya, daya yang ada perlu diarahkan untuk mencari juga menjaga kemurnian tersebut. Sebelum itu, kita perlu sedikit meraba darimana pemikiran mengenai adanya kemurnian itu berasal. Dalam esainya “The Myth of Adat” (1989), Peter Burns, ahli Indonesia kelahiran Australia, menyebutkan bahwa orang-‐orang Belanda itu berpijak pada pemikiran orientalisme dan dipengaruhi oleh mazhab hukum romantis humanis Eropa-‐Jerman. Pemikiran ini mengandaikan bahwa masyarakat bumiputera Eropa memiliki jiwa asali, esensial, volksgeist (semangat kebangsaan), dan ist und wird mit dem volk (senyawa atau bagian dari bangsa) sebelum era kekuasaan Roma. Betapapun tertulis ataupun tak tertulisnya tatanan asali itu, jiwa ini diyakini ada, bersebati, mewujud, dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-‐hari. Akan tetapi, Burns mencatat bahwa upaya ini gagal. Para ahli tak menemukan apa yang disebut jiwa-‐jiwa murni Eropa yang menjadi landasan sistem-‐sistem hukumnya. Kemudian, hasrat pencarian itu, seiring telah tumbuhnya Barat dalam dunia dunia intelektual, kompas, dan mesiu, diarahkan ke India Timur, khususnya dimana Belanda ada, atau yang dalam perspektif Belanda disebut sebagai ‘India Belanda’. (Di banyak literatur memang disebutkan bahwa di masa itu orang-‐orang Barat memiliki hasrat “pergi ke negeri-‐negeri liar dan menuliskan kembali atas suatu kesederhanaan dan kemurnian yang mereka lihat”. Kadang-‐ kadang, mereka juga membawa sejumlah spesimen untuk dipamerkan sebagai hiburan publik atau daya tarik yang menegangkan bagi kaumnya. Kelak, orang-‐orang cokelat meneruskan perilaku ini dengan brutal, salah satunya dilakukan oleh orang-‐orang PT. Televisi Transformasi Indonesia, Jakarta, melalui produk acara Ethnic Runaway, yang dahulu bernama Primitive Runaway.) Kendati orang luar, Snouck agaknya merasa memiliki “kewenangan moral”, yang bersumber dari psikologi kaum berkuasa atas kaum yang lemah, untuk mengelaborasi dan memberi dikte dalam menentukan mana adat dan mana bukan di kepulauan ini. Dari penelitiannya di Aceh, yang pengandaiannya telah diketahui terlebih dahulu, Snouck menarik kesimpulan bahwa kemurnian itu ada. Dan itulah adat. Adapun Islam beserta hukumnya yang diberlakukan di Aceh bukanlah hukum Islam murni. Ia adalah hukum Islam yang telah dimasak oleh adat. Karena adanya pemasakan, atau yang dikenal sebagai teori receptie, artinya benarlah andaian akan adanya jiwa yang asali. Dengan ditemukannya yang asali itu, Snouck kemudian memperkenalkan istilah adatrecht (adatrecht) pada 1893. Ia memisahkan secara tegas antara adat dan Islam. Di sinilah bermula pembelahan adat dan Islam sebagai dua entitas yang terbedakan dan terpisahkan secara
tajam. Snouck mendudukkan bahwa adat adalah adat dan Islam adalah Islam. Dan inilah sekulerisme itu, memisahkan adat dengan keyakinan religiusnya. Dengan memahami bahwa adat adalah sesuatu yang asli dari penduduk tempatan, maka secara linear logika akan menempatkan Islam sebagai sesuatu yang asing, yang dapat atau harus terpisah dari adat. Teori adatrecht ini selanjutnya dikembangkan oleh Vollenhoven. Murid-‐murid Vollenhoven dari Leiden, Belanda, kemudian bekerja dengan administratur Belanda di India Timur untuk merumuskan konsepsi tentang adat dan hukum-‐hukumnya. Mereka mencari dan menetapkan kategori siapa itu masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan, di tanah yang mereka tak berasal. Pengertian adat ini kemudian dilanjutkan oleh Soepomo melalui konsepsi negara integralistiknya. Teori negara integralistik, yang dibangun oleh Hegel, Spinoza, dan lain-‐lain itu, yang dipandang mewujud sempurna pada Nazi Jerman dan Jepang, adalah suatu susunan masyarakat dimana segala golongan, segala bagian, segala anggota, berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organik. Ia memiliki spirit kebangsaan yang menyeluruh adanya. Pijakan Soepomo akan negara integralistik ini jelas teraba baunya dalam pemikiran orientalisme yang dipengaruhi oleh mazhab hukum romantis humanis Eropa-‐Jerman, sebagaimana telah tertulis di atas: asali, esensial, volksgeist, ist und wird mit dem volk, dan pra-‐ Roma. Dia pun mengandaikan bahwa bangunan dasar untuk Indonesia haruslah berpijak pada yang asali, tak terpengaruh asing, dan bersumber dari masa pra-‐Eropa hadir. Di tengah bayang-‐bayang Jepang, hasil pencariannya pun jatuh pada Jawa, sukunya sendiri. Menurutnya, asas integralistik itu sebangun dengan tatanan pedesaan di tanah Jawa, yang memiliki kesatuan sebagaimana teori darah-‐dan-‐tanah. Konsepsi adat yang diasumsikan murni itu, yang bulat dan tak terpengaruh unsur asing, adalah “… semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-‐cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-‐pemimpinnya”. Di titik inilah pemikiran Soepomo mengandung dua persoalan serius, yang sebetulnya juga menjadi kritik Burns terhadap guru-‐guru Soepomo itu (Snouck dan Vollenhoven). Pertama, apakah betul ada yang disebut adat Jawa yang asli tak terpengaruh asing itu? Apakah Soepomo, dan waris-‐warisnya, tak ingat lagi pada India? Pada 1933, sebagai contoh, toh sudah terbit buku karya Bijam Raj Chatterjee berjudul India and Java. Jawaban atasnya sudah sepantasnya dilakukan oleh penulis-‐penulis Jawa itu sendiri. Kedua, Soepomo telah menginjak keberagaman adat-‐adat lain yang memiliki kosmologinya sendiri. Dalam bukunya Demokrasi Konstitusional (2011), Adnan Buyung Nasution, ahli tata negara, mengatakan, “… ia (Soepomo) menyamakan karakter berbagai suku yang hidup di Indonesia dengan karakter suku Jawa, sukunya sendiri. Bukan itu saja. Soepomo juga mengabaikan keanekaragaman yang hidup di dalam masyarakat Jawa itu sendiri, yang dalam kenyataannya terbagi ke dalam sejumlah besar daerah, masing-‐masing dengan ciri-‐cirinya sendiri”. Dengan tafsir atas prinsip kemurnian dan generalisasi ini, yang asali dan tak ada unsur asing itu, maka teranglah duduk perkara mengapa seorang petinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dapat mengatakan Dayak adalah suku asli Indonesia. Pun, dapatlah dipahami mengapa calon presiden, dan orang-‐orang lain, dapat mengejek segala macam ilmu dengan kata-‐kata bercorak nasionalistik bahwa matahari itu terbit di Papua. Karena kemurniannya, yang diandaikan sudah ada dan tersedia sebelum Eropa berkuasa di Pulau Jawa, maka Indonesia tak punya hubungan apa-‐apa dengan dunia. Dan ini merembes pada model pendidikan di sekolah-‐sekolah, yang penanda-‐penandanya telah ditulis di atas. Adat dan Islam Cara berpikir kemurnian yang diambil atau diandaikan ada di Pulau Jawa ini kemudian merembes ke sebagian pesisir Alam Melayu (Malay World atau Malay Arhipelago) yang masuk menjadi bagian Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Snouck, Vollenhoven, atau Soepomo melalui konsep hukum adat atau adatrecht ini pada kenyataannya adalah sesuatu yang baru, mengejutkan, dan bersifat destruktif. Peter Burns memandang bahwa kristalisasi hukum adat sebetulnya merupakan upaya mengalihkan perhatian dari hukum Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk. Pengandaian, dan kemudian pembakuan, akan jiwa asali di Eropa dan India Timur ini agaknya bersetubuh dengan agenda terselubung Belanda yang berkumpul di diri Snouck. Apa yang disampaikan oleh Burns agaknya dapat dibenarkan. Dalam kosmologi Melayu, Islam adalah sesuatu yang senyawa dalam peradatannya. Adalah mustahil mencari adat Melayu yang sebenar-‐benar adat Melayu. Sesiapa yang mempelajari Melayu akan menjumpai Islam di jantungnya. Dan sesiapa yang mempelajari Islam di Asia Tenggara, akan menjumpai Melayu di dalam nadinya. Hal ini dapat terlihat dari etimologi ‘adat’ itu sendiri, yang membuat Burns merasa konsepsi Snouck mengandung paradoks. Adat berasal dari bahasa Arab, ‘al-‐‘addah’ atau ‘hukm al-‐ a’ddah” atau ‘rulling of the tradition’, yang kemudian dimelayukan menjadi ‘adat’. Dalam istilah yang lazim, ia disebut ‘al-‐‘urf’ atau ‘custom’ atau ‘tradition’. Adat ini pun dipandang sebagai salah satu sumber komplementer hukum Islam. Artinya, hukum adat sebetulnya merujuk pada hukum Islam itu sendiri. Istilah ‘adat’ sendiri pun sudah lama digunakan dan membatin di masyarakat sebelum Snouck. Berbagai kesusasteraan atau ungkapan yang menggunakan istilah adat atau yang termaknai serupa amat mudah untuk ditemukan. Sebut saja Raja Ali Haji (1808 – 1873) yang telah menampakkan persenyawaan adat dan Islam melalui tulisan, yakni “Gurindam 12”. Di pasal pertama beliau langsung menyatakan: “Barang siapa memegang agama/sekali-‐kali tiada boleh dibilangkan nama// Barang siapa mengenal yang empat/maka ia itulah orang ma’rifat// Barang siapa mengenal Allah/suruh dan tegahnya tiada ia menyalah// Barang siapa mengenal diri/maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari// Barang siapa mengenal dunia/tahulah ia barang yang terperdaya// Barang siapa mengenal akhirat/tahulah ia dunia mudarat.” Demikian pula dengan ikrar “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah” yang terdapat di hampir seluruh negeri di Kepulauan Melayu ini, terutama pesisir, dengan bahasa atau logat masing-‐masing. Ia adalah puncak dari ungkapan persebatian orang Melayu dengan Islam. Di sini, bagaimanapun juga, Islam telah menempati posisi sebagai keyakinan orang adat.
Persenyawaan serupa yang kasatmata juga dapat dirujukkan pada aksara yang digunakan orang Melayu, yakni Arab-‐Melayu. Melayu melakukan modifikasi terhadap aksara Arab hingga menjadi Arab-‐Melayu, atau yang di sejumlah wilayah disebut aksara Jawi. Aksara ini juga disempurnakan dengan menambahkan lima huruf yang tak ada dalam bunyi-‐bunyian orang Arab, yakni ‘ca’ ()ﭺچ, ‘nga’ ()ﻍغ, ‘pa’ ()ﻑف, ‘ga’ ()ﮎک, dan ‘nya’ ( )ﻥن (al-‐Attas, 1990). Konsepsi Islam berbahasa Arab juga mewarnai penyempurnaan cara berpikir orang Melayu. Sebut saja kosa kata macam ‘adab’, ‘akhlak’, ‘ilmu’, ‘ahli’, ‘adil’, ‘insan’, ‘alam’, ‘wujud’, ‘makhluk’, ‘akal’, ‘gaib’, ‘nafas/napas’, ‘faham/paham’, ‘yakin’, ‘jahil’, ‘sebab’, ‘musabab’, ‘akibat’, ‘roh/ruh’, atau ‘sadar’. Proses resapnya perkataan-‐perkataan ini adalah suatu peristiwa kebudayaan. Ia masuk ke dalam batin hingga bersenyawa laksana zat dan bendanya. Ia bukan sekadar menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain kala memesan makanan di negeri yang berbeda bahasa, misalnya. Rapatnya hubungan Islam dan komunitas Melayu yang dapat ditelusuri dari bahasa ini juga diakui oleh James T. Collins. Ahli lingustik kelahiran Chicago, Amerika Serikat, itu memberikan contohnya pada sebuah karangan bernuansa Islam berbahasa Melayu yang disalin di Aceh pada 1604 Masehi: Hikayat Nabi Yusuf. Identifikasi bahasa Melayu sebagai bahasa utama setelah Arab bagi komunitas Islam Asia Tenggara juga dapat dilihat dari surat menyurat yang dilakukan berbagai negeri, yang juga dipergunakan untuk kepentingan bisnis atau pemerintahan. Sebut saja Sultan Kaicil Patra Muhammad Yasin dari Ternate yang menulis surat dengan bahasa Melayu dan aksara Arab-‐ Melayu kepada Komisioner Inggris di Ambon pada 26 Zulhijah 1216 H atau 19 April 1802 M. Atau surat dari Sultan Paku Nata Ningrat dari Sumenep/Madura kepada Residen Sumenep, James Clark, pada 19 Jumadilawal 1230 H atau 29 April 1815 M. Melekat dan tersebar luasnya Islam di kepulauan ini jugalah yang membuat Max L. Gross menerbitkan sebuah buku pada 2007 dengan judul A Muslim Archipelago. Jika diibaratkan sebagai gelombang, maka entitas Melayu dan Islam ini telah menciptakan air bah yang membuat tepian selamanya berubah. Dan ini jugalah yang membuat pidato Anis Matta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, pada 28 November 2013 lalu di Universitas Indonesia, Depok, menjadi tampak aneh. Pimpinan tertinggi partai Islam itu berucap bahwa etnis-‐etnis dan kerajaan-‐kerajaan kecil tak lagi bisa dipertahankan kecuali bisa menemukan ikatan politik baru. Katanya, kita harus mencari ikatan sosial dan politik yang lebih besar, yang melampaui ikatan-‐ikatan primordial. Di sinilah agaknya Anis Matta menyusul keserupaannya dengan Windu dan Joko. Mereka tak mampu melihat apa yang membuat semua orang pesisir bisa berbahasa sebagaimana yang sedang ditulis ini; mengapa hampir seluruh pesisir adalah muslim; mengapa pakaian yang digunakan saat salat Jumat, mengaji, hari raya, atau pernikahan, bisa serupa; dan seterusnya. Pimpinan tertinggi itu agaknya juga lupa sedang berdiri dimana, datang darimana, dan kemana kapalnya akan dilabuhkan. Ruh yang menjadi substansi partai yang beliau pimpin nyatanya sudah meluaskan ikatan-‐ikatan politik tanpa memandang etnisitas, teritori, bangsa, atau negara. Ia telah menghadirkan satu zaman dimana ikatan-‐ikatan yang ada telah diperluas.
Pandangan-‐pandangan yang mengecilkan proses penyebaran Islam itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentu tak lahir dari batu. Ada proses dan maksud tertentu yang membuat orang dapat berpikir serupa. Dengan mencabut narasi kesejarahan keislaman dan kemelayuan yang telah tertancap berabad-‐abad, maka dengan sendirinya telah dilakukan suatu praktik isolasi terhadap Indonesia sebagai sebuah entitas negara baru dari dunia luas. Syed Muhammad Naquib Al-‐Attas dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1990) mengatakan, “Banyak sarjana yang telah memperkatakan bahwa Islam itu tiada meresap ke struktur masyarakat Melayu-‐Indonesia; hanya tipis kesannya di atas jasad Melayu, laksana pelitur di atas kayu, yang andaikata dikorek sedikit akan terkupas menonjolkan kehinduannya dahulu, kebuddhaannya dahulu, animismenya dahulu. Namun pada pendapat saya, faham demikian itu tiada benar dan hanya berdasarkan pandangan sempit yang kurang teliti lagi angan-‐angan belaka”. Jikalah model pendidikan isolasi yang dicangkokkan kepada warganya itu benar, bagaimana ia dapat menjelaskan atas keserupaan yang ada di mana-‐mana itu, yang bagaikan ledakan gunung berapi dan abunya terberikan rata ke seluruh wilayah? Di sisi lain, kembali pada Snouck dan ahli-‐ahli warisnya, jika adat itu terpisah dengan keyakinan/agama, bagaimana mengidentifikasi suatu kaum sebagaimana kaum itu sendiri? Hal ini patut dipikirkan bagi mereka yang melakukan upaya redefinisi Melayu hari ini, yang membuatnya berposisi sebagai pengganti Snouck di masa silam. Kebudayaan tidaklah pernah berdiri sendiri. Ia bersaling silang dengan macam-‐macam anasir. Orang bilang bahwa kebudayaan dibentuk oleh tujuh unsur. Dan satu di antaranya adalah sistem kepercayaan (religi). TM. Dhani Iqbal Telah dipublikasikan di LenteraTimur.com, 8 Januari 2015