Pengembangan Sumber Daya Laut Berbasiskan Negara Bahari Abstrak Indonesia
sebagai
negara
maritim
memiliki
kekayaan potensial laut yang luar biasa, mulai dari kekuatan administratif wilayah, sumber daya alam laut yang luar biasa, serta kekuatan ekonomi perdagangan jalur laut. Namun permasalahan yang terjadi adalah pengembangan sumber daya laut belum optimal akibat pembangunan yang berorientasi darat. Makalah ini memberikan gambaran bahwa pengembangan wilayah berorientasi laut dapat mengaplikasikan pengembangan wilayah,
aplikasinya
adalah
perencanaan
kawasan
pengairan seperti kawasan pulau SEMEJA dan Kawasan gugus Pulau. Keywords: kawasan, kepulauan dan kelautan
1. Pendahuluan Keadaan Geografis Indonesia sebagai negara bahari (archipelago state) mempunyai luas wilayah yang membentang dari 95’ BT sampai dengan 141’ BT dan diantara 60’ Lu dan 110’ LS. Sedangkan luas wilayah perairan Indonesia mencapai kurang lebih 7,9 juta km2 termasuk didalamnya Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan mempunyai panjang garis pantai lebih kurang 81.000 km, jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau termasuk pulau besar maupun pulau kecil. Posisinya juga sangat strategis, yaitu berada di titik persilangan antara jalur lalu lintas perdagangan dunia (antara samudra pasifik dan samudra hindia) tempat perantara dan persinggahan untuk pelayaran dari Asia Tengah menuju Asia Timur. Jika menengok ke belakang, kejayaan Indonesia sebagai negara maritim dimulai ketika kejayaan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya (638 sampai 1030 M) dan kerajaan Majapahit (1293 sampai dengan 1478 M) dalam mempersatukan Indonesia.
Kerajaan diatas mampu menunjukan kekuatannya sebagai kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara
seperti Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur
perdagangan, mulai dari aktivitas mengawasi wilayah kekuasaan, melindungi kapalkapal dagang dan berlabuh, dan mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatannya. Kerajaan Majapahit juga mengulang prestasi yang sama, saat di pimpin oleh patih Gadjahmada kerajaan majapahit berkembang menjadi kerajaan yang kuat dengan menguasai kerajaan di sekitarnya dan membentuk armada laut yang kuat untuk mempersatukan
wilayah
nusantara
di bawah
sumpah
palapa
oleh
Gadjahmada. Majapahit memperlihatkan kekuatan politik kemaritiman dapat menunjukan kebudayaan bangsa Indonesia sebagai negara bahari yang kuat. Kejayaan negara Indonesia sebagai negara maritim di masa modern bermula pada tahun 1957, saat pendeklarasian Deklarasi Djuanda, oleh presiden Soekarno, dengan perundingan oleh Ir. H. Djuanda, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah kepulauannya dan wilayah lautnya, kedaulatan laut Indonesia sepanjang 12 mil dari bibir pantai. Pengembangan wilayah kelautan menjadi wacana sepanjang perjalanan pemerintahan Indonesia. Kekuatan wilayah laut Indonesia menjadi pilar utama penjalinan kerjasama bilateral antar negara, mulai dari triangulasi kerjasama ekonomi yang melahirkan kawasan
Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth
Triangle,
Indonesia-Malaysia-
Singapore Growth Triangle, Singapore-Johor-Riau triangle (SIJORI), dan Australia – Indonesia Development Area (AIDA). Selain kekuatan ekonomi wilayah secara administratif, secara fungsional kekuatan dan potensi maritim di Indonesia, kekayaan alam wilayah pesisir seperti perikanan,
hutan
mangrove,
dan
terumbu
karang.
Kemudian
kekayaan
keanekaragaman hayati (Biodiversity) laut terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam perikanan yang mempunyai potensi galian sebesar 6,7 juta ton per tahun. Ada beberapa alasan pentingnya sumber daya laut menjadi asset berharga: 1. Menipisnya sumber daya alam didaratan sebagai efek ledakan penduduk dan kegiatan pembangunan, memunculkan sudut pandang pentingnya pergeseran pengelolaan sumber daya darat menuju sumber daya laut.
2. Munculnya kekuatan Asia sebagai kekuatan ekonomi dunia memunculkan pergeseran perdagangan dari Eropa Atlantik menuju Asia Pasifik, diharapkan kekuatan wilayah laut Indonesia menjadi motor penggerak ekonomi dengan dorongan perkembangan perdagangan dunia. 3. Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan laut menjadi prioritas utama untuk mengembangkan pusat kegiatan industri, pariwisata, Agribisnis, agroindustri, permukiman, transportasi dan pelabuhan. Fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa perkotaan yang berada di wilayah pesisir lebih cepat berkembang. 2. Isu-Isu Strategis yang Berkembang Pengembangan hasil laut, gugus kepulauan dan wilayah pesisir menjadi sorotan utama pembangunan di negara Indonesia, potensi-potensi yang belum tergali serta pemanfaatan yang belum maksimal menjadikan isu utama yang berkembang saat ini. Beberapa isu permasalahan yang berkembang mengenai pengelolaan sumber daya laut berdasarkan pembangunan wilayah perairan adalah sebagai berikut: 1. Aspek Sosial a. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut b. Masih
rendahnya
keterlibatan
dan
kemampuan
masyarakat
lokal
berpartisipasi aktif dan diberdayakan dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan serta dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya kelautan 2. Aspek Ekonomi a. Belum
dilaksanakannya
pemanfaatan
dan
secara
pengelolaan
optimal
dan
sumber
daya
berkelanjutan perairan
laut
kegiatan karena
keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta fakor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.
b. Masih perlunya ditingkatkan secara lebih terpadu koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan perairan laut. 3. Aspek Ekologi Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat umum melndungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir dan laut, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun untuk kepentingan jangka pendek. 4. Aspek Administratif Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perairan laut karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terkait. Disamping permasalahan-permasalahan di atas, terdapat isu-isu strategis dalam pengelolaan sumber daya peraira laut ke depan, yaitu: a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama pada masyarakat bahari. b. Lemahnya kemampuan kelembagaan pada sector pemerintah dan masyarakat. c. Belum dikelolanya potensi sumber daya kelautan khususnya perikanan secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. d. Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu sector andalan dalam pembangunan daerah. e. Kurang memadainya pembangunan di wilayah kepulauan baik dalam pembangunan prasarana sosial maupun prasarana fisik. Untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan di atas maka dikenalkan konsep ekonomi archipelago. Pembangunan ekonomi archipelago dimaksudkan sebagai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ekonomi laut dalam kawasan kepulauan secaa efektif dan produktif melalui berbagai
kegiatan pembangunan untuk kebutuhan penduduk dan bertujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Untuk pengembangan wilayah kepulauan diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama, yaitu: 1. Mewujudkan keseimbangan wilayah daratan dan perairan laut antara daerah/pulau terutama dalam tingkat hal kebutuhannya, selain untuk memenuhi tuntutan keadila sosial, juga memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perdagangan antar daerah (pulau) yang berimbang, artinya pembangunan dan perdagangan dilakukan secara efisien dan saling
menguntungkan.
Itu
akan
mendorong
pembangunan
dan
perdagangan antar daerah (pulau) yang semakin intensif. Hal itu mendorong terwujudnya “spesialisasi daerah� yang berarti membuka kesempatan
yang lebih besar bagi masing-masing daeah untuk
berkembang dan bertumbuh lebih maju. 2. Terwujudnya keseimbangan antar daerah (pulau) berarti pula bahwa kesatuan ekonomi dari wilayah kepulauan menjadi lebih kokoh. Konsep pengembangan wilayah kepulauan yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan
(pelayanan)
mengkonsolidasikan
pada
pertumbuhan
dasarnya
pembangunan
ditujukan daerah
(pulau)
untuk dan
perdagangan antar daerah (pulau ) dalam suatu kawasan, artinya tidak terkonsentrasi pada pulau besar saja, atau pada suatu pulau saja, tetapi ke seluruh wilayah kepulauan. Konsep pelayanan wilayah dengan pemusatan pelayanan dijelaskan pada teori Christaller, yaitu teori tempat memusat, (Central place Theory). Teory Christaller menerangkan bahwa system wilayah baik secara fisik dan ekonomi memiliki pola distribusi kegiatan produksi dan pemasaran serta susunan daerah perkotaan secara hierarkis. Model Christaller yang efisien menurut Christaller adalah jaringan heksagonal yang memiliki pusat. Besar kecilnya suatu heksagonal sebanding dengan luas wilayah heksagonalnya. Wilayah heksagonal terbesar memiliki
pusat yang paling besar, sementara wilayah heksagonal terkecil memiliki pusat terkecil. Teori tempat Kristal mencoba menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa dan untuk sebagian lagi bersifat normative karena mencoba menentukan pola optimal distribusi tempat-tempat sentral. Kedua-duanya mempunya kontribusi pada pemahaman interkoneksitas mengenai system kota kecil dengan system kota pusat. Teori sentral sangat relevan dengan perencanaan wilayah daerah dengan gugus pulau yang berdekatan. Dengan menggunakan arus distribusi barang sebagai dasar pertimbangan, penyusunan system gugus pulau dirancang dengan penentuan pulau yang berperan sebagai simpul besar yang berciri sebagai tempat pertemuan angkutan berbagai jenis moda angkutan darat dan laut, penduduk yang paling banyak dan paling pada dibanding wilayah (Pulau) sekitarnya, simpul besar mempunyai simpul bawahan yang secara hirarkis berada di bawahnya. Hirarkis gugus kepulauan di Indonesia disusun oredenya berdasarkan administratif wilayah, ada orde satu (ibukota Provinsi) sebagai simpul besar, orde kedua (Ibukota Kabupaten) dan orde ketiga wilayah kepulauan yang berada dibawahnya
yang tersusun dalam
konfigurasi pusat-pusat. Strategi pengembangan wilayah Archipelago yang ditetapkan harus sesuai dengan sasaran pengembangan wilayah archipelago tersebut, yang terinci dari berbagai strategi, yaitu: 1. Strategi pembangunan ekonomi archipelago 2. Strategi pusat pertumbuhan (simpul-simpul) besar dan kecil untuk menunjang terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antar daerah (pulau). 3. Strategi pembangunan infrastruktur untuk menunjang aksesibilitas dan kelancaran transportasi, terutama komoditas antar pulau dan ekspor dari daerah penghasil ke luar negeri. 4. Strategi pengembangan perindustrian 5. Strategi pengembangan pertambangan
6. Strategi
pengembangan
perdagangan
dan
bisnis
termasuk
pengembangan sector wisata. 7. Strategi pengembangan perhubungan dan komunikasi 8. Strategi pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan). 9. Strategi pengembangan kepariwisataan 10. Strategi pengembangan permukiman 11. Strategi pengembangan lingkungan hidup/alam 12. Strategi pengembangan berkelanjutan 13. Dan strategi pendukung lainnya. Dengan konsep pelayanan pusat memusat maka pengembangan gugus kepulauan berdasarkan konsep ekonomi archipelago prasyarat sebagai berikut: 1. Identifikasi simpul-simpul dalam wilayah secara keseluruhan 2. Mengidentifikasi
wilayah
sub-pusat
dan
menentukan
sector
unggulan yang dapat dikembangkan di keseluruhan wilayah tersebut. 3. Perencanaan Kawasan Perairan Pengembangan potensi kelautan dengan konsep kemaritiman sangat penting mengingat sumber daya darat yang mulai terbatas, oleh karena itu pembangunan kelautan (kemaritiman) dipandang dengan konsep spatial-regional wilayah. Dalam makalah ini penulis ingin memperkenalkan metode pengembangan kelautan secara konsep spasial regional dengan menghubungkan dengan ekonomi archipelago. 1. Kawasan pembangunan “SEMEJA” Keterkaitan laut-daratan merupakan eterkaitan dimana berbagai kegiatanpembangunan dilaksanakan atau dapat dikatakan sebagai “arena pembangunan”
(Field
of
Development)
atau
dapat
dianggap
“meja
pembangunan”, suatu gugus kepulauan dengan perkotaan utama, kota menengah dan kota hinterland berinteraksi melewati lautan, selat ataupun teluk. Ibaratkan orang-orang yang duduk di sekeliling meja makan, keberadaan kota-kota yang terpisah lautan bersimbiosis memajukan ekonomi.
Oleh karena itu, diperkenalkan konsep kawasan pembangunan “SEMEJA” atau “satu meja”. Sama dengan konsep kerjasama regional antar perkotaan di daratan yang dihubungkan dengan transportasi jalan, maka pengembangan kawasan pembangunan Semeja mengandalkan kerjasama pulau-pulau. Contoh dari implemenrasi kawasan semeja adalah kepulauan Riau, dengan pusat kota Orde 1 adalah Tanjung Pinang, kota orde 2 adalah Tanjung Balai Karimun, Batam, Daik Lingga, dan Dabo Singkep. Sementara kota orde 3 adalah pulau penyengat, penuba, pulau Galang, dan lain-lain. Interaksi antar pulau di kepulauan Riau dihubungkan dengan transportasi laut, seperti kapal Ferry antar pulau, kapal ‘Tongkang’ dan berbagai jenis moda transportasi lainnya. Peran antar pulau diibaratkan seperti ‘kakak adik’ yang saling mendukung pertumbuhan ekonomi. Kawasan kepulauan yang sudah dewasa (perkembangan menjadi kota orde 1) memicu pertumbuhan kawasan yang masih muda. Pengembangan kabupaten baru seperti Daik Lingga membutuhkan stimulus dari Tanjung Pinang untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perkotaan di Kepulauan Daik lingga. Parameter pertumbuhan pembangunan di daerah kepulauan di tunjukan dengan interaksi (transportasi) antar kepulauan, pengembangan suatu pulau tertinggal dipicu dengan memudahkan transportasi ke pulau tersebut. Peran pemerintah daerah dituntut disini.
2. Kawasan Gugus Pulau Gugus pulau adalah susunan kepulauan yang kecil
yang
memiliki
karakteristik
dan
meliputi pulau-pulau
permasalahan
masing-masing,
permasalahan pengembangan kepulauan adalah persebaran penduduk yang tidak merata dan hambatan geografis seperti sulitnya transportasi antar wilayah, keterpencilan suatu pulau, belum maksimalnya pemberdayaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat, dam lain-lain. Penanganan dan pembangunan di gugus kepulauan mempunyai focus yang berbeda. Oleh karena itu, untuk pengembangan strategis di gugus kepulauan yang perlu mendapat perhatian adalah:
1. Pengembangan
wilayah
seyogyanya
lebih
difokuskan
pada
penanganan kawasan tertinggal, terisolasi dan perbatasan guna mengurangi tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kawasan. 2. Penanganan pembangunan agar mengutamakan kepada upaya peningkatan penguatan
pemberdayaan kelembagaan
dan
partisipasi
masyarakat
masyarakat
dalam
dan
pemanfaatan
pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan yang dimilikinya. 3. Agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai keberhasilan yang optimal sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penyusunan rencana aksi pembangunan (Development Action Plan) termasuk pula rencana aksi
komunitas
(Community
Action
Plan)
sebagai
realisasi
pendekatan pembangunan dan perencanaan yang bersifat “Bottom up� dan gross action plan.
3. Transportasi Gugus Pulau Peran transportasi menentukan sebagai fasilitas penunjang dan pengembangan tehadap pembangunan di daerah-daerah (pulau-pulau). Oleh karena itu, perkembangan transportasi menentukan pengembangan wilayah kepulauan, transportasi dibagi menjadi 2, yaitu transportasi antara kawasan gugus kepulauan, dan transportasi dalam kawasan kepulauan. Perdagangan barang dan jasa antar wilayah memicu perkembangan wilayah, oleh karena itu pengembangan transportasi anatar kepulauan yang baik akan memajukan perkembangan wilayah. Kesempatan pengembangan pulau-pulau bahari membutuhkan peran dan keaktifan pemerintah untuk mengembangkan daerah kepulauan, di Indonesia hal ini diterapkan untuk memajukan kawasan timur kepulauan seperti Maluku dan sekitarnya, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan lain-lain. Dengan diberikannnya kesempatan kepada otonomi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan pengembangan daerah kepulauan, diharapkan pemajuan daerah pulau terpencil dilakukan oleh pemerintah daerah disebabkan keterbatasan jangkauan pemerintah pusat (Desentralisasi).
4. Kesimpulan Negara Indonesia merupakan negara Maritim atau negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang meliputi wilayah daratan (40%) dan wilayah lautan sebanyak 60%. Namun, sampai sekarang pengembangan kawasan di Indonesia masih berorientasi ke daratan, sehingga perlu dikembangkan pemahaman pengembangan kawasan yang berorientasi menuju lautan. Potensi Indonesia sebagai negara maritim sangat besar, mulai dari kekayaan alam (natural resources) laut yang sangat besar serta kondisi geografis wilayah yang sangat menguntungkan untuk dikembangkan dalam perdagangan. Namun pengembangan potensi laut terhambat bermacam masalah, salah satunya adalah kurang memadainya pengembangan wilayah kepulauan di Indonesia. Penulis berusaha memberikan pandangan baru bahwa pengembangan kelautan dapat dilakukan dengan perencanaan pengembangan wilayah sebagaimana diaplikasikan didarat. Hal ini diaplikasikan dengan konsep ekonomi archipelago, mulai dari perencanaan kawasan Semeja, perencanaan kawasan gugus pulau, serta pengambangan transportasi antar pulau. Pengembangan kepulauan di Indonesia terpulang kepada pemerintah selaku pemimpin dan pengambil kebijakan, pengembangan kepulauan terpencil harus menjadi prioritas untuk pemerataan pembangunan di Negeri ini.
Daftar Pustaka: Adisasmita, Rahardjo.2006. “Pembangunan Kelautan dan Kelautan”. Graha Ilmu, Yogyakarta Pramono, Djoko. 2005. “Budaya Bahari”. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Djojodipura, Marsudi. 1992. “Teori Lokasi”. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.Jakarta
BIODATA PENULIS
Alamat
:
Asal Universitas :
Nama
: Tengku Munawar Chalil
TTL
: Dumai, 21 Oktober 1989
Suku
: Melayu
Pendidikan
: SDN 005 Karang Anyer, Dumai, Riau
(1995-2001)
SMPN 2 Dumai, Riau
(2001-2004)
SMAN 2 Dumai, Riau
(2004-2007)
Institut Teknologi Bandung
(2007- ‌.. )
Jalan Pelesiran 41A, kelurahan Tamansari, kecamatan Coblong, Bandung Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca 10, Bandung
Alamat
:
Jalan Pelesiran 41 A, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Coblong. Bandung.
No.HP
:
085721220898