Buku Saku Permintaan Informasi Publik Bagi Komunitas Buruh Migran by Tifa Foundation

BURUH MIGRAN

MENGGUGAT

KETERBUKAAN

BUKU SAKU: PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI KOMUNITAS BURUH MIGRAN Muhammad irsyadul Ibad | Mujtaba Hamdi | Yossy Suparyo

Penerbit:

Infest

Didukung oleh:

BUKU SAKU

Permintaan Informasi Publik Bagi Komunitas Buruh Migran Infest |Pusat Sumber Daya Buruh Migran

BUKU SAKU: PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI KOMUNITAS BURUH MIGRAN

Penyusun: Muhammad Irsyadul Ibad Mujtaba Hamdi Yossy Suparyo Ilustrasi: Dani Irvan Tata Letak: Akbar Binbachrie (kaf artmedia) ISBN: 978-602-14743-1-0 Diterbitkan oleh: Infest Yogyakarta | Pusat Sumber Daya Buruh Migran Jalan Veteran Gang Janur Kuning 11 A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta Telp/Fax. 0274-372378 office@infest.or.id www.buruhmigran.or.id Didukung oleh: Yayasan Tifa Jl. Jaya Mandala II No. 14E Menteng Dalam South Jakarta, 12870 Indonesia Tel : (62) 021 829 2776 Fax : (62) 021 837 83648 public@tifafoundation.org http://www.tifafoundation.org/

Panduan ini diterbitkan di bawah lisensi:

Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untukkepentingan komersil.

Informasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Seseorang membutuhkan informasi sebagai rujukan untuk mengambil keputusan, baik untuk hal yang sederhana maupun hal yang rumit. Keputusan yang tepat biasanya didasari oleh bahan rujukan yang tepat. Sebaliknya, apabila informasi yang dirujuk salah, maka keputusan yang diambil akan cenderung salah. Informasi bisa diibaratkan seperti air. Air maupun informasi tidak dirasakan penting saat ketersediaannya melimpah dan mudah didapatkan. Keduanya menjadi sangat berharga, ketika sulit untuk diperoleh, terlebih pada situasi yang mendesak. Pada kondisi tersebut semua kalangan sepakat informasi perlu dijaga ketersediaannya.

Keberadaan media komunikasi yang berlimpah, seperti televisi, radio, dan internet, tidak menjamin terpenuhinya hak informasi seseorang. Pandangan yang menyetarakan keberadaan media dan teknologi komunikasi sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan informasi warga tidaklah tepat. Saat ini sebagian besar lembaga negara memiliki website, namun media itu gagal menunjukkan keterbukaan informasi. Akibatnya, masyarakat tetap sulit mendapatkan informasi dari lembaga negara tersebut. Lembaga-lembaga publik, khususnya lembaga negara, masih gagap dalam penyediaan informasi publik. Hal itu terlihat jelas pada lembaga yang menangani sektor penting, seperti tata kelola sumber daya alam, keamanan, dan pelayanan publik. Hal serupa juga terjadi pada sektor yang spesifik, seperti migrasi ketenagakerjaan. Buruh Migran Indonesia (BMI), yang kerap disebut dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjadi kelompok masyarakat yang merasakan kuatnya praktik ketertutupan pada praktik penyelenggaraan negara. Meski mereka telah menyumbang devisa besar, tidak sertamerta BMI memperoleh pemenuhan hak informasi. Ketertutupan informasi, sebagai contoh, tampak jelas pada proses penempatan BMI ke luar negeri. BMI sulit untuk mengakses sejumlah informasi penting, seperti biaya pemberangkatan, hak dan kewajiban BMI, dan jenis perlindungan yang melekat pada kelompok ini. Terlebih, pemerintah justru menyerahkan penempatan buruh migran pada sektor swasta, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pergeseran wewenang penempatan, dari pemerintah ke swasta, semakin mempersulit pemenuhan hak informasi BMI. Calon BMI, misalnya, tidak dapat mengetahui dokumen pemeriksaan dan pengawasan PPTKIS secara terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Akhirnya BMI terperosok dalam lingkaran setan bisnis tenaga kerja, seperti penipuan, penjeratan hutang, ketidakjelasan asuransi, serta potongan gaji yang tidak manusiawi. Singkatnya, kesenjangan akses informasi menempatkan kelompok BMI sebagai pihak yang tidak berdaya. Sebagian besar BMI tak mampu melindungi diri selama mereka bekerja di luar negeri. Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan harapan akan perbaikan tata kelola pelayanan publik, tak terkecuali lembaga publik yang mengurusi kelom-

pok BMI. Kenyataannya, saat ini sebagian besar lembaga publik yang beririsan dengan BMI gagal menyelenggarakan keterbukaan informasi migrasi ketenagakerjaan. BMI belum bisa merasakan berkah dari kebijakan keterbukaan informasi untuk memperkuat hak-haknya. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan layanan keterbukaan informasi berjalan lamban, seperti (1) masih kuatnya rezim ketertutupan dalam lembaga publik, (2) munculnya kecenderungan formalitas keterbukaan informasi yang disederhanakan dengan kepemilikan media komunikasi oleh lembaga publik, dan (3) minimnya partisipasi masyarakat untuk mendesak keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik. Celakanya, urusan sektor migrasi ketenagakerjaan tidak berpusat pada satu lembaga publik. Ada beberapa lembaga publik yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Banyaknya lembaga yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan membutuhkan strategi khusus untuk mendorong keterbukaan informasi. Strategi itu menuntut banyak pihak untuk terlibat aktif dalam proses pemenuhan hak informasi BMI. Lembaga publik harus terbebas dari ego sektoral-nya sehingga tercipta kolaborasi kerja antarlembaga dalam pelayanan informasi yang dibutuhkan BMI.

Buku ini merupakan panduan singkat yang memuat beragam rujukan untuk memperjuangkan hak atas informasi melalui prosedur KIP pada sektor migrasi ketenagakerjaan. Penulis berharap beragam panduan yang ada dalam buku ini mampu memberikan peta jalan bagi pelbagai pihak untuk mendorong pemenuhan hak informasi warga oleh lembaga publik yang mengurusi sektor migrasi ketenagakerjaan.

Bobi AM, Sekjen DPN SBMI Saat Meminta Informasi di PPID Kemenakertrans.

Pada prinsipnya, keterbukaan informasi bukanlah tujuan utama. Tujuan utama dari proses mendorong terpenuhinya hak informasi pada kelompok BMI adalah perbaikan tata layanan dan perlindungan yang diberikan negara kepada mereka. Bagi BMI, kemampuan mengakses informasi diharapkan dapat mendorong mereka untuk bertindak tepat, baik secara individual maupun kelompok. Terbukanya kran hak informasi BMI, diharapkan pula, makin memudahkan proses advokasi kebijakan lain yang tidak berpihak kepada BMI.

â&#x20AC;&#x153;Keterbukaan informasi publik bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Praktik keterbukaan informasi sudah berlangsung di masyarakat meski terkadang tak secara rinci teramati.â&#x20AC;? 5

Keterbukaan informasi mewujud dalam pelaporan pengunaan uang kas masjid sebelum pelaksanaan ibadah shalat Jumat. Setiap Jumat, beberapa menit sebelum azan shalat Jumat dikumandangkan, petugas takmir masjid mengumumkan kegiatan pengelolaan masjid selama seminggu. Petugas mengumumkan nama muazin, khatib, dan imam pada shalat Jumat. Selain itu, mereka juga melaporkan jumlah sumbangan yang diperoleh selama seminggu terakhir, biaya belanja dan operasional masjid, serta jumlah saldo yang masih tersedia. Lazimnya, laporan keuangan masjid dicantumkan pada papan pengumuman yang ditempel di serambi atau di dalam masjid. Contoh di atas merupakan praktik keterbukaan informasi publik dalam bentuk yang sederhana. Ada tiga pembelajaran yang dapat kita ambil dari contoh tersebut, yaitu pertama, petugas takmir menyadari sumbangan yang masuk ke kas masjid berasal dari publik, berasal dari masyarakat luas. Unsur publik melekat pada proses penggalian dana maupun pengelolaan dana tersebut. Kedua, sebagai konsekuensi dari melekatnya unsur publik dari pengelolaan keuangan masjid, petugas takmir melaporkan pengelolaan keuangan tersebut kepada jamaah. Laporan biasanya berisi keterangan mengenai hasil sumbangan dan penggunaannya. Laporan tersebut mengandung informasi yang menyangkut unsur publik sehingga disebut sebagai informasi publik. Ketiga, penyajian informasi tersebut dilakukan secara terbuka. Unsur keterbukaan melekat pada tata kelola masjid sehingga petugas takmir melaporkan kegiatan pengelolaan masjid kepada khalayak luas, bukan terbatas pada pihak-pihak tertentu. Bahkan, bentuk pelaporan petugas takmir dilakukan dalam sejumlah cara, seperti pengumuman lisan maupun papan pengumuman. Keberagaman bentuk pelaporan akan memudahkan dan memperluas akses jamaah untuk mengetahui isi laporan. Praktik keterbukaan di masjid dilakukan secara sadar meski tidak ada peraturan yang mengharuskan takmir melakukan hal itu. Tindakan itu sudah menjadi tradisi yang hidup di masyarakat. Sayang, praktik serupa tidak terjadi di lembaga-lembaga pemerintah yang jelas-jelas menggunakan dana publik. Apakah masyarakat dapat menuntut praktik keterbukaan pada lembaga-lembaga pemerintah?. Tentu, masyarakat bisa menuntut lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan tindakan keterbukaan seperti yang dilakukan oleh takmir masjid. Prinsipnya, karena lembaga negara mengelola dana dan mengelola urusan yang terkait secara langsung dengan kepentingan publik, maka publik pun

perlu dan berhak tahu pelbagai hal pokok yang dikelola oleh lembaga itu. Meminta lembaga pemerintah selaku badan publik untuk terbuka bukanlah pekerjaan mudah. Mereka sering berkilah dengan ungkapan, “kami hanya menjalankan tugas” untuk menolak permintaan keterbukaan. Ungkapan itu sengaja dimunculkan untuk mencipta kesan bahwa petugas atau pengelola lembaga publik tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk terbuka. Selain berkilah, lembaga pemerintah sering menggunakan alasan kerahasiaan. Pelbagai hal yang dikelola oleh lembaga pemerintah merupakan bagian dari rahasia negara yang hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas. Alasan kerahasiaan tidak sepenuhnya tepat karena prosentase jenis dokumen yang termasuk dalam kategori rahasia sangat kecil. Artinya, prosentase dokumen yang bersifat terbuka harusnya lebih banyak. Masyarakat jangan percaya begitu saja saat lembaga pemerintah menyebutkan bahwa dokumen yang diminta bersifat rahasia. Lembaga negara yang konsisten beralasan “menjalankan tugas” jangan serta merta dicap sebagai lembaga yang tertutup. Alasan itu mengisyaratkan pengelola badan publik tunduk kepada undang-undang maupun peraturan terkait. Kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi wajib dilaksanakan oleh badan yang memenuhi kriteria sebagai badan atau lembaga publik.

Jaminan Hak Atas Informasi

Gelombang reformasi 1998 menuntut negara untuk mengadopsi model tata pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu unsur penting dari demokratisasi itu adalah diakuinya akses informasi sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Mengapa jaminan hak atas informasi melekat pada warga negara? Negara merupakan institusi yang menerima mandat, amanat, maupun titipan dari warga negara. Titipan tersebut berupa wewenang untuk mengelola sumber daya dan beragam hajat lain masyarakat dengan tujuan untuk menyejahterakan semua. Masyarakat menitipkan, sebutlah “titipan kekuasaan”, melalui proses Pemilihan Umum, misalnya. Sebagai pihak yang memberikan titipan, masyarakat berhak untuk mengontrol proses aparat negara untuk mengelola

dan menjalankan titipan tersebut. Bagaimana cara masyarakat untuk mengetahui negara telah menjalankan titipan sesuai dengan tujuan? Informasi adalah kuncinya. Setiap proses pengelolaan negara itu direkam dalam berbagai bentuk dokumen. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen tersebut sebagai alat verifikasi pelbagai tindakan maupun keputusan lembaga-lembaga negara. Akhirnya, masyarakat mengetahui kinerja pihak yang mereka titipi wewenang. Praktik keterbukaan informasi publik di lembaga-lembaga negara memang masih jauh dari ideal. Meski demikian, upaya menuntut keterbukaan informasi tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kontrol dan keterlibatan masyarakat secara luas menjadi kunci penting keberlangsungan keterbukaan tersebut. Terlebih, aparatus negara, pada beberapa kasus, cenderung akan belajar untuk mempertahankan ketertutupan informasi. Aparatus negara belajar untuk menemukan celah menutup ruang-ruang keterbukaan sehingga praktik keterbukaan infrmasi menjadi sangat formalistik dan lebih bersifat â&#x20AC;&#x153;seakan-akan terbuka.â&#x20AC;? Masyarakat harus aktif untuk mendorong status dokumen yang dianggap rahasia menjadi terbuka. Demokrasi, secara prinsipil, berangkat dari filosofi bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat berhak mengontrol kinerja dan cara negara dalam menjalankan kekuasaan. Hak atas informasi menjadi prasyarat dasar agar kontrol itu mungkin dilakukan. Terlebih, saat ini ada sejumlah kebijakan atau peraturan yang menjamin hak atas informasi setiap warga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengawasi dan memaksimalkan kinerja negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang. Keterbukaan informasi merupakan hak yang melekat pada individu. Negara, dengan atau tanpa UU Keterbukaan Informasi, berkewajiban memberikan laporan kepada masyarakat selaku pemberi amanat untuk menjalankan pemerintahan. Ketertutupan dengan dalih kerahasiaan sudah tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi. Pada UU No 14 tahun 2008 diatur kerahasiaan hanya diberlakukan pada hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan keamanan, seperti strategi keamanan negara.

Hak Informasi Dijamin oleh UUD 1945

Perubahan atau amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dilakukan untuk menanggapi pelbagai desakan demokratisasi negara.

Hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami perubahan sejumlah empat kali. Pada batang tubuh UUD 1945, tepatnya pasal 28F disebutkan secara jelas mengenai jaminan hak atas informasi bagi seluruh warga negara. Hak atas informasi merupakan hak asasi yang melekat pada warga negara, berikut ini bunyi pasal 28F: â&#x20AC;&#x153;Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersediaâ&#x20AC;?.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Selain tercantum dalam UUD 1945, hak atas informasi juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 UU HAM tersebut menyatakan: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya 2. Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) telah disusun pada awal 2000. RUU itu baru disahkan menjadi UU KIP pada April 2008 dengan masa jeda pemberlakuan selama dua tahun, yaitu Mei 2010. UU KIP merincikan jaminan hak informasi yang dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU HAM. UU KIP menegaskan hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik

UU KIP secara prinsipil memuat beberapa tujuan, meliputi: •

• • • • • •

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Jaminan Hak Informasi pada Undang-Undang Lainnya

Sebagai acuan dasar, hak atas informasi itu memiliki cakupan yang luas. Hak informasi bukan sekadar hak “memperoleh” informasi, tapi mencakup hakhak berikut ini: • Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi • Hak untuk mencari informasi • Hak untuk memiliki informasi • Hak untuk menyimpan informasi • Hak untuk mengelola informasi • Hak untuk menyampaikan informasi • Hak untuk menggunakan segala jenis saluran (informasi) yang tersedia. Jaminan hak atas informasi juga tersebar di sejumlah aturan perundangan lainnya, seperti UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Telekomunikasi. Lebih dari itu, ada perundangan sektoral yang juga mencantumkan hak informasi sebagai hak warga di sektor terkait, seperti UU Lingkungan, UU Penanggulangan Bencana, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, UU Pertanahan, dan UU Penataan Ruang.

Informasi dan Prinsip Keterbukaan

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah informasi? Apakah informasi harus semata berupa tulisan? Pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 UU KIP informasi didefinisikan sebagai berikut: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Berdasar definisi di atas, informasi tidak hanya berbentuk tulisan, melainkan medium apa pun yang dapat diindra (dilihat, didengar, dibaca). Informasi, dengan kata lain, adalah “kandungan” atau “muatan” (keterangan, gagasan), yang dituangkan dalam pelbagai “kemasan” (dokumen, data dijital, foto, audio, video). Selain istilah informasi, istilah “publik” perlu juga diperjelas. Ketika informasi disebut sebagai “informasi publik”, sesungguhnya istilah tersebut mengacu pada jenis informasi tertentu. UU KIP menjelaskan sebagai berikut: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengacu pada klausul di atas, informasi publik terkait dengan dua hal, yaitu badan publik dan kepentingan publik. Kementerian Agama, misalnya, adalah badan publik, sehingga setiap informasi yang dimilikinya merupakan informasi publik. Setiap orang berhak mengakses informasi tersebut. Kementerian Agama dilarang merahasiakan informasi pelayanan haji sebab informasi itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pelayanan warga berkaitan dengan kepentingan publik. Lembaga publik yang terkait dengan Buruh Migran Indonesia (BMI) adalah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Status kementrian tersebut yang mengelola pelayanan untuk masyarakat luas, termasuk BMI, menjadikannya sebagai badan atau lembaga publik. Status tersebut memberikan kewajiban kepada Kemnakertrans untuk menjalankan amanat

UU KIP. Masyarakat, tidak hanya kelompok BMI, memiliki hak yang setara untuk bertanya, meminta dan mendapatkan informasi kegiatan dan layanan di Kemnakertrans. Uraian tentang definisi informasi, informasi publik, dan lembaga publik di atas menjadi dasar penjelasan istilah keterbukaan informasi publik. Kata keterbukaan yang dilekatkan pada istilah informasi publik memiliki makna atau arti baru yang utuh. Keterbukaan informasi dapat dipahami sebagai pemeriksaan sejauh mana publik mampu memperoleh, meminta, dan mendapatkan informasi. Sementara Keterbukaan Informasi Publik dapat diartikan sebagai lawan dari ketertutupan informasi. Pasal 2 UU KIP menjelaskan sejumlah prinsip keterbukaan, yaitu: • Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. • Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. • Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pengakses Informasi dan Hak-Haknya

Akses terhadap informasi pada dasarnya adalah hak setiap manusia. Hak ini telah disandang manusia sejak dia lahir. UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Secara umum, masyarakat berhak mengetahui beberapa hal, seperti: • • • • •

Rencana kebijakan publik Program kebijakan publik Proses pengambilan keputusan publik Alasan pengambilan keputusan publik. Hasil pelaksanaan kebijakan

UU KIP juga mendorong masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keterbukaan informasi mengandaikan adanya keterlibatan luas masyarakat. KIP tidak semata kewajiban lembaga publik, tetapi juga keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat secara aktif mengetahui proses, pelaksanaan, dan perencanaan pembangunan dengan cara mengakses secara langsung informasi terkait. â&#x20AC;&#x153;Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.â&#x20AC;? Pasal 4 ayat 4, UU KIP Warga atau masyarakat yang memiliki hak akses atas informasi publik diberi hak untuk menggugat apabila suatu lembaga publik tidak memenuhi atau menolak permohonan informasi yang diajukan. UU KIP mengatur mekanisme pengajuan gugatan diatur secara rinci. Gugatan tersebut diakomodir dan difasilitasi oleh Komisi Informasi, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Komisi Informasi berhak menentukan apakah sebuah informasi yang diminta oleh masyarakat ke lembaga publik tertentu adalah informasi publik atau informasi rahasia. Jika dinyatakan sebagai informasi publik, maka lembaga publik tergugat berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut.

Badan Publik Penyedia Informasi

UU KIP menyebut istilah badan publik sebagai lembaga yang dikenai kewajiban memberikan informasi publik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan badan publik? Istilah badan publik menunjukkan fungsi dan peran lembaga tersebut. Prinsip pertama, lembaga publik adalah lembaga yang terkait secara langsung mengawal, mengelola, dan menjalankan pelayanan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak (publik). Kedua, lembaga yang memperoleh pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengacu pada sumber anggaran tersebut, definisi lembaga publik tidak terbatas pada lembaga pemerintah, tetapi juga dapat melekat pada lembaga nonpemerintah. Lembaga nonpemerintah yang memperoleh atau menggunakan dana negara, dana yang bersumber dari masyarakat (publik) atau bantuan luar negeri

pun dapat digolongkan sebagai lembaga publik. Status tersebut turut menempatkan lembaga nonpemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban sama untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. UU KIP Pasal 1 poin 3 Mengacu pada ketentuan umum UU KI di atas, maka badan publik dapat digolongkan menjadi: • • • •

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berikut turunannnya, dari pusat hingga daerah. Badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ini seperti partai politik, perguruan tinggi, arsip nasional atau kepolisian. Badan lain yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri, seperti yayasan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri.

Berdasarkan UU KIP, badan-badan publik tersebut diwajibkan membentuk lembaga penyedia informasi, yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Badan-badan publik penyelenggara negara biasanya meletakkan PPID sebagai bagian dari fungsi hubungan masyarakat atau tata usaha sehingga tugas dan fungsi PPID kerap dibebankan kepada pejabat Humas, kesekretariatan, maupun tata usaha. Yang agak berbeda biasanya institusi peradilan, yang meletakkan penanganan informasi kepada Panitera. Karena itu, sebelum mengajukan permohonan informasi, sebaiknya Anda memeriksa terlebih dahulu bagian mana dari badan publik yang berfungsi sebagai PPID.

Nisrina saat menyerahkan surat KIP kepada PPID BP3TKI Yogyakarta

Pengecualian Informasi

Selain mengatur jenis informasi yang diwajibkan untuk dibuka oleh lembaga publik, UU KIP juga mengatur jenis informasi yang tertutup atau dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Pada UU KIP, ada sejumlah batasan mengenai informasi publik yang dapat dikecualikan agar pengecualian informasi tidak sewenang-wenang. Penolakan atas permintaan informasi dengan dalih “kerahasiaan”, dengan demikian, wajib mengacu pada definisi yang diatur undang-undang tersebut. Jenis-jenis informasi dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU KIP, adalah informasi yang jika dibuka dapat: • Menghambat proses penegakan hukum; • Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; • Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • Merugikan ketahanan ekonomi nasional; • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; • Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; • Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

Tambahan lainnya, informasi dikecualikan juga mencakup: (1) memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan (2) informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Batasan-batasan di atas tampak longgar, sehingga badan publik dapat menggunakan satu atau lebih kriteria itu sebagai tameng untuk menghambat akses informasi publik. Masyarakat harus mampu menganalisis keputusan-keputusan badan publik yang mengecualikan satu jenis informasi. Berikut ini adalah panduan yang perlu dicermati oleh masyarakat dalam menganalisis hal-hal terkait jenis informasi dikecualikan, yaitu: â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Yang dikecualikan adalah materi informasinya, bukan dokumennya. Artinya, jika alasan pengecualian, sebutlah, melindungi rahasia pribadi, maka informasi yang dikecualikan dapat ditutup, dihitamkan atau dikaburkan, tapi dokumennya tetap dibuka. Publik tetap dapat mengakses dokumen tersebut. Badan publik juga berkewajiban memberikan alasan tertulis terhadap pengecualian materi informasi yang spesifik tersebut. Pertimbangan kepentingan lebih besar. Pengecualian informasi harus didasarkan pada pertimbangan secara saksama bahwa ditutupinya satu jenis informasi itu memiliki manfaat lebih besar dan dapat melindungi kepentingan publik lebih luas dibanding jika dibuka. Artinya, jika pertimbangannya hanya untuk manfaat atau perlindungan satu individu atau sekelompok orang, sementara yang dirugikan adalah masyarakat luas, maka pengecualian informasi itu harus dikritisi dan pantas digugat. Pengecualian informasi harus sudah melalui proses pengujian. Ada dua bentuk pengujian yang harus dilakukan badan publik jika hendak melakukan pengecualian informasi. Pertama, uji konsekuensi (consequential harm test); badan publik sudah melakukan telaah seksama bahwa jika informasi dibuka akan membawa konsekuensi membahayakan publik. Kedua, uji kepentingan publik (balancing public interest test); badan publik sudah melakukan telaah saksama bahwa menutup informasi akan melindungi kepentingan publik lebih besar daripada membukanya. Penting kita catat, hasil pengujian itu harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang dibuka kepada publik. Informasi mengenai pengecualian itu tidak termasuk dirahasiakan.

Di Indonesia, banyak warga yang memilih bekerja di luar negeri. Jumlah lapangan kerja di dalam negeri sangat terbatas. Negara juga gagal memperkuat sektor-sektor produksi, terutama di wilayah perdesaan. Dua kondisi itu menjadi motor penggerak keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Acapkali, keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukan semata-mata karena keinginan si pekerja. Akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruh, banyak warga yang melakukan migrasi menjadi buruh migran.

Keberhasilan dan kegagalan seseorang saat bermigrasi untuk bekerja ditentukan oleh banyak faktor. Ada faktor yang melekat pada individu buruh migran, ada pula faktor yang terkait dengan situasi dan aktor lain. Peran keluarga, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta yang memperoleh wewenang pengerahan tenaga kerja juga turut memengaruhi capaian proses migrasi yang dilakukan oleh buruh migran Indonesia (BMI). Kegagalan migrasi tidak semata disebabkan oleh individu buruh migran. Ketercapaian target keuangan, sebagai contoh, turut dipengaruhi oleh model konsumsi keluarga, biaya dan beban migrasi, serta biaya keperluan sehari-hari dikeluarkan oleh BMI selama di luar negeri. Pendapatan akumulatif selama bekerja di luar negeri juga ditentukan oleh faktor keamanan dan terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak yang diterima BMI. Acapkali BMI terjebak dalam lingkaran setan migrasi, seperti pemotongan gaji yang tidak wajar, terjerat utang, dan beban pungutan liar lainnya. Akses atas informasi menjadi isu penting dalam tata kelola migrasi ketenagakerjaan. Ketersediaan informasi yang tepat dan memadai akan membantu BMI untuk dapat berdaya menentukan pilihan dan mengambil tindakan secara tepat. Informasi yang salah, sebaliknya, menyebabkan buruh migran berpotensi bertindak tidak tepat. Akses informasi berkaitan erat dengan kewajiban penyediaan informasi pada lembaga-lembaga publik berwenang yang terkait.

Buruh Migran dan Akses Informasi

Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam tata kelola migrasi ketenagakerjaan. Informasi migrasi dan ketenagakerjaan dibutuhkan oleh buruh migran maupun pihak-pihak lain yang terkait. Penyelenggaraan keterbukaan informasi memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk memperoleh informasi karena hak atas informasi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (UUD 1945 Pasal 28 F)

Informasi migrasi ketenagakerjaan bersifat multisektoral. UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan PPTKIS wajib memberikan informasi dasar kepada calon buruh migran mengenai proses migrasi. BMI pun memiliki hak untuk mengetahui pelbagai informasi dasar yang terletak di lembaga publik negara yang secara langsung atau tidak langsung mengurusi buruh migran, seperti BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Selain itu, lembaga-lembaga negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk lembaga-lembaga publik yang menangani migrasi ketenagakerjaan, terikat dengan standar operasional penyelenggaraan pelayanan melalui Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut mengatur standar pelayanan, termasuk standar pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Perbincangan tentang informasi di sektor pelayanan publik akan mengarah pada diskusi tentang dua aspek, yaitu ketersediaan dan keteraksesan. Ketersediaan informasi pada lembaga publik adalah situasi di mana informasi disusun atau diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat maupun kebijakan yang mengaturnya. Kewajiban untuk menyediakan informasi tak hanya berlaku pada lembaga publik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan lembaga swasta penyedia layanan jasa/barang untuk menyediakan informasi secara spesifik. Akses publik atas informasi menunjukkan kemampuan dan kesempatan pencari informasi untuk memperoleh, menerima, mengerti, dan mengolah jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dari lembaga publik terkait. Akses atas informasi yang dimiliki oleh publik sangat tergantung dengan ketersediaan informasi itu sendiri. UU No 14 tahun 2008 mewajibkan lembaga-lembaga pubik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan publik yang menyangkut kewenangan maupun bidang di lembaga publik itu. Buruh migran, selaku warga negara, memiliki hak untuk memperoleh akses seluas-luasnya atas tata kelola dan pelayanan migrasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh lembaga publik, terutama lembaga pemerintah yang secara langsung menangani. UU No 14 tahun 2008 menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh informasi sesuai dengan aturan dalam un-

dang-undang tersebut (Pasal 4 Ayat 1 butir a). Tidak semata mengajukan permohonan permintaan informasi, buruh migran pun dapat menggugat lembaga-lembaga publik bila tidak memenuhi permintaan informasi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di sisi lain, badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kewajiban tersebut dibarengi dengan kewajiban lanjutan, yaitu mengembangkan sistem dan pelayanan informasi yang memungkinkan masyarakat secara luas meminta, mengakses, dan memperoleh informasi (UU No 14 2008 Pasal 7 ayat 2-3). Pelbagai pengambilan keputusan yag dilakukan oleh lembaga publik pun harus tercatat secara tertulis. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menelusuri dan mengontrol kinerja, proses pembuatan, dan implementasi kebijakan secara mudah. Masyarakat berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi oleh lembaga publik. Mereka harus aktif mengakses dan menggunakan informasi yang disediakan oleh lembaga publik. Peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendesak lembaga publik menjadi terbuka menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran masyarakat, pada sejumlah kasus, justru mempercepat keterbukaan informasi pada lembaga-lembaga publik. Akses atas informasi bagi buruh migran menjadi hal penting. Akses tersebut dapat mengarahkan buruh migran pada pengambilan keputusan yang tepat, advokasi secara individual maupun kolektif, dan pengembangan kapasitas kelompok buruh migran sendiri. Akses atas informasi, pada sebagian aspek, menentukan ketepatan proses, keamanan buruh migran, dan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang yang merugikan buruh migran. Untuk memastikan ketersediaan informasi di lembaga publik, buruh migran bisa melakukan pencarian informasi dengan menggunakan fasilitas mesin pencari, seperti Google dan Yahoo di internet. Ketiklah kata kunci yang identik dengan jenis informasi yang dicari, BMI dapat melihat sejauh mana informasi tersebut tersedia atau disiapkan oleh lembaga-lembaga publik. Melalui metode ini, buruh migran juga dapat memeriksa apakah informasi yang telah tersedia bersifat benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Hingga saat ini, ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh buruh migran sangat minim. Beragam informasi pokok yang menentukan proses migrasi juga sulit diakses secara terbuka melalui sistem informasi pada lembaga-lembaga terkait. Situasi ini merugikan kelompok buruh migran. Oleh karena itu, peran aktif buruh migran untuk mendorong keterbukaan informasi publik sangat penting. Buruh migran, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat melakukan permintaan informasi untuk memperjelas proses dan pelbagai aspek yang melingkupi penyelenggaraan proses migrasi. Jenis-jenis informasi yang tepat dapat digunakan secara kolektif. Informasi salah yang disediakan oleh lembaga pemerintah dapat dikritisi untuk diperbaiki.

Buruh Migran, Pengambilan Keputusan dan Informasi Sesat

Sejauh mana informasi digunakan dalam pengambilan keputusan? Informasi tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dapat menjadi ilustrasi yang menggambarkan betapa pentingnya akses atas informasi yang tepat. Kisah KTKLN menunjukkan informasi yang tersedia di lembaga publik tidak memenuhi aspek ketepatan. Buruh migran dapat mengklarifikasi maupun menggugat informasi yang tidak tepat. Pemerintah, melalui Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak 2010 diduga telah menyebarkan informasi sesat terkait dengan kewajiban kepemilikan KTKLN di kalangan buruh migran. Melalui beberapa pemberitaan media, BNP2TKI menegaskan sejumlah sanksi akan diberikan kepada BMI atau TKI tanpa KTKLN. Selain ancaman pidana penjara 1 tahun, ada sanksi berupa denda sebesar 1 milyar rupiah. Selain media massa, informasi itu juga disebarluaskan melalui brosur yang didistribusikan oleh BNP2TKI. Melalui selebaran tersebut, BNP2TKI menyebutkan pidana penjara satu bulan atau maksimal 1 tahun dan/atau denda sebesar 100 juta Rupiah hingga 1 Milyar Rupiah akan dijatuhkan kepada BMI yang bekerja di luar negeri tanpa KTKLN. Mengutip pasal 104 UU 39 Tahun 2004, BNP2TKI menjadikan TKI atau BMI sebagai subjek hukum yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran kepemilikan KTKLN. Padahal UU No 39 Tahun 2004 justru mengatur sanksi tersebut berlaku atas Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Penjara 5 Tahun Bagi TKI Tak Miliki KTKLN

JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia diwajibkan memegang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Djumhur Hidayat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban kepemilikan KTKLN oleh TKI. Kewajiban tersebut bersifat mengikat karena dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dalam pasal 51 disebutkan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang diantaranya KTKLN. Sementara pada pasal 103, lanjutnya, setiap TKI yang melanggar pasal 51 atau tidak memiliki KTKLN dapat dipidana dengan ancaman minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. “Mengapa wajib, karena KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri,” jelas Jumhur di Jakarta kemarin. Djumhur menegaskan, kewajiban ini juga dikenakan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS, tandasnya, tidak boleh menempatkan calon TKI di negara manapun jiika belum ada KTKLN. Item mengenai larangan itu sendiri tertulis di pasal 64 UU 39/2004. Bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran maka sesuai dengan pasal 104 dapat dikenakan sanksi kurungan badan antara satu bulan hingga satu tahun. Sementara denda yang wajib dibayar mencapai Rp100 juta hingga paling banyak Rp1 miliar. “Penerapan dari surat edaran kewajiban kepemilikan KTKLN ini akan mulai diterapkan pada 11 Januari mendatang,” tegasnya. Penerbitan kartu tersebut akan dilakukan diseluruh kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di seluruh Indonesia. Djumhur mengklaim, proses penerbitan tidak memakan waktu lama, cukup satu hari saja. Dirinya juga menjamin, setiap TKI yang memegang KTKLN akan bebas fiscal. KTKLN sendiri dianggap Djumhur dapat mencegah human trafficking dan buruh migrant illegal. (Neneng Zubaidah/ Koran SI/ram) Dikutip dari okezone 7 Januari 2010 http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/large

Informasi yang dikemas oleh BNP2TKI membuat BMI merasa tidak memiliki kepastian status hukum bekerja ketika di luar negeri dan berstatus tidak memiliki KTKLN. Ancaman sanksi yang cukup besar membuat tidak sedikit BMI takut pulang ke Indonesia. Pemberlakuan sanksi yang lebih menekankan pada TKI, bukan kepada PPTKIS seperti yang diatur dalam UU 39 Tahun 2004, menyebabkan BMI berada dalam posisi yang terpojok. Di lain sisi, BMI yang berangkat ke luar negeri banyak yang memang tidak dibekali KTKLN oleh PPTKIS yang memberangkatkan.

Tanpa KTKLN, TKI Bisa Kena Sanksi Rp 5 Miliar

JAKARTA. Setiap tenaga kerja Indonesia (TKI) akan diwajibkan memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Bila tidak, akan terkena sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Djumhur Hidayat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban kepemilikan KTKLN oleh TKI. Kewajiban tersebut bersifat mengikat karena dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dalam pasal 51 disebutkan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang diantaranya KTKLN. “Wajib karena KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri,” kata Jumhur. Ia menegaskan, kewajiban ini juga dikenakan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS tidak boleh menempatkan calon TKI di negara mana pun jiika belum ada KTKLN. Bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi kurungan badan antara satu bulan hingga satu tahun. Adapun denda yang wajib dibayar mencapai Rp 100 juta hingga paling banyak Rp 1 miliar. Penerapan surat edaran kewajiban kepemilikan KTKLN ini akan berlaku pada 11 Januari mendatang. Dikutip dari Kontan.co.id 8 Januari 2010 http://nasional.kontan.co.id/news/tanpaktkln-tki-bisa-kena-sanksi-rp-5-miliar

Informasi “sesat” dari BNP2TKI di atas membuat BMI yang tengah bekerja di luar negeri maupun BMI tanpa KTKLN berada dalam posisi yang terpojok. Mereka diancam oleh sederet hukuman yang sebenarnya mengatur subjek hukum lain, yaitu PPTKIS. Informasi ini menempatkan TKI dalam situasi yang sulit.

Informasi sesat lainnya terkait dengan hak dan wewenang pencekalan yang dimiliki oleh Imigrasi kepada BMI tanpa KTKLN. Lebih jauh, maskapai penerbangan pun turut serta dalam pencekalan ini dengan mekanisme menolak penerbitan boarding pass untuk TKI tanpa KTKLN. Mekanisme ini membuat posisi BMI kian terpojok akibat ketidakpastian hukum. Pencekalan BMI tanpa KTKLN pun terjadi di beberapa kantor imigrasi bandara. Mengacu pada catatan laporan pengaduan yang masuk ke Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM), dari 98 kasus penolakan TKI tanpa KTKLN, 73 di antaranya mengalami pembatalan keberangkatan (PSDBM, 2013). Ironisnya, beberapa kantor imigrasi yang mencegah tangkal (cekal) BMI tanpa KTKLN tidak pernah menerbitkan surat resmi pencekalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 94. Pencekalan BMI tanpa KTKLN kian menunjukkan ketidakpastian hukum terkait dengan penempatan BMI. Imigrasi dan maskapai penerbangan, keduanya tidak memiliki wewenang untuk menolak keberangkatan TKI dengan cara mengarahkan TKI membuat KTKLN atau menolak menerbitkan boarding pass. Pada situasi-situasi tersebut, tanpa informasi yang memadai perihal aturan hukum yang benar, BMI sulit menunjukkan kesalahan prosedur tersebut. Akibat ketidaktahuan maupun keterbatasan informasi, buruh migran terpaksa patuh pada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dan prosedur. Kasus KTKLN di atas menunjukkan keterbatasan informasi yang diterima buruh migran akan menimbulkan kesulitan. Angka 73 kasus pembatalan keberangkatan akibat kesalahan prosedur imigrasi dan maskapai ini tentu merugikan BMI. BMI, di lain sisi, tanpa informasi yang mencukupi tak bisa membela diri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Persoalan ketidakjelasan informasi wewenang pencekalan oleh Imigrasi dan Maskapai penerbangan tersebut dapat digugat oleh BMI melalui upaya meminta informasi yang tepat. UU 14 Tahun 2008 membuka celah kepada BMI untuk menanyakan kejelasan wewenang; prosedur pencekalan, dan sumber-sumber acuan terkait. Keterangan atau informasi tersebut dapat digunakan untuk advokasi secara lebih luas maupun bahan untuk membela diri saat BMI menghadapi penyalahgunaan wewenang.

Uji Informasi yang dilakukan oleh beberapa pegiat buruh migran akhirnya membuka kotak hitam penyalahgunaan wewenang tersebut. Melalui penjelasan kepada Kantor Imigrasi Yogyakarta, kejelasan informasi diperoleh bahwa pencekalan BMI tanpa KTKLN bukanlah wewenang Kantor imigrasi dan maskapai. Kejelasan informasi tersebut dapat diperoleh untuk memperoleh kepastian hukum dan pelayanan kepada buruh migran.

Akses Informasi BMI dalam UU 39 Tahun 2004

Pada umumnya, hak publik untuk mendapatkan informasi tercantum pada setiap peraturan yang secara spesifik mengatur sektor tertentu. Hal itu menunjukkan akses informasi telah dipandang penting dalam tata kelola pemerintahan. Pada urusan migrasi dan ketenagakerjaan, melalui UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menempatkan akses informasi sebagai bagian tidak terpisahkan. Informasi disebut sebagai hak yang melekat pada buruh migran, sekaligus kewajiban bagi negara dan perusahaan swasta yang melakukan penempatan buruh migran untuk memberikan layanan akses informasi. Hak informasi diatur dalam pasal 8 butir b yang secara spesifik dan eksplisit menyebutkan hak buruh migran untuk memperoleh informasi terkait dengan pasar kerja dan prosedur penempatan buruh migran di luar negeri. Penyediaan informasi tersebut juga mensyaratkan kebenaran isi dan metode penyampaian informasi. Hak informasi yang melekat pada buruh migran secara langsung berkonsekuensi adanya kewajiban penyediaan informasi oleh pihak-pihak yang mengelola penyelenggaraan pengerahan buruh migran, yaitu pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. (UU 39 tahun 2004 Pasal 8 butir b) Pada pasal 34 juga mengatur ambang informasi minimal yang diterima oleh calon buruh migran yang mencakup (1) tata cara prekrutan; (2) dokumen yang diperlukan; (3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI; (4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan (4) tata cara perlindungan bagi TKI. Butir kedua juga mensyaratkan kebenaran informasi yang disampaikan kepada buruh migran. Kewajiban ini melekat pada PPTKIS dengan pengawasan langsung dari lembaga pemerintah yang menangani bidang ketenagaker-

jaan. Rincian jenis informasi tersebut wajib telah disampaikan oleh PPTKIS sebelum proses perekrutan secara benar. Kewajiban PPTKIS untuk menyediakan informasi yang memadai, secara eksplisit, disebutkan dalam Pasal 22 Butir a yang mengatur wewenang perwakilan PPTKIS di daerah. Perwakilan disebut berwenang dan berkewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada calon TKI. PPTKIS turut berkewajiban untuk mencari informasi sebab dan penyebab kematian buruh migran di luar negeri dari pihak perwakilan negara Indonesia di luar negeri. Kewajiban tersebut juga diikuti dengan kewajiban untuk memberitahukan kepada keluarga buruh migran terkait dengan keadaan buruh migran. Pemerintah turut berkewajiban untuk menyediakan menyediakan informasi dan mengembangkan metode serta sistem informasi yang memadai untuk membantu buruh migran memperoleh informasi secara tepat dan benar (pasal 7). Kewajiban penyediaan informasi dan pengembangan sistem informasi yang diamanatkan kepada pemerintah sebagai salah satu aspek perlindungan buruh migran di luar negeri (pasal 5 dan 6). Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada aktor-aktor terkait dengan pengerahan buruh migran, termasuk pada aspek penyediaan informasi (Pasal 86 dan 87). Kewajiban pembinaan yang dilakukan pemerintah mencakup penyiapan jaringan dan sistem informasi terpadu yang memuat pasar kerja luar negeri. Pembinaan juga memuat aspek keseluruhan proses dan prosedur penempatan buruh migran di luar negeri beserta risiko yang mungkin bisa terjadi pada proses migrasi. Badan Penempatan dan Perlindungan yang dibentuk melalui undang-undang secara spesifik turut mengatur gugus kerja badan tersebut dalam bidang informasi. Badan penempatan berkewajiban untuk memberikan pelayanan, mengkoordinasi. dan melakukan pengawasan pada aspek ini selain beberapa aspek lain, seperti dokumen, penyelesaian masalah, peningkatan kualitas buruh migran, dan lembaga pengerah.

Pemerintah berkewajiban membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri. (Pasal 7 UU 39 Tahun 2004)

UU 39 tahun 2004 secara implisit menetapkan kewajiban kepada pemerintah untuk menyediakan informasi-informasi penting lain yang terkait migrasi. Pemerintah berkewajiban untuk mengumumkan daftar Mitra Usaha (PPTKIS) dan pengguna jasa di luar negeri yang bermasalah atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 25 butir 4 dan Pasal 90 butir c). Penerbitan informasi tersebut harus dilakukan secara berkala akan menghindarkan buruh migran dari kesalahan memilih PPTKIS dan pengguna jasa yang bermasalah. Kewajiban tersebut melekat pada lembaga perwakilan negara Indonesia di luar negeri. Mandat Undang-undang 39 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban pemerintah untuk penyediaan informasi pokok selanjutnya diperkuat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur secara spesifik tata kelola penyediaan informasi publik oleh lembaga-lembaga publik.

Akses Informasi dalam Undang-undang Konsumen dan Pelayanan Publik

Tata kelola pelayanan migrasi ketenagakerjaan akan bersentuhan dengan tiga jenis lembaga secara langsung, yaitu (1) Lembaga Publik negara berupa lembaga-lembaga negara berwenang yang memperoleh mandat Undang-undang atau peraturan lainnya; (2) Lembaga swasta yang berfungsi menjadi Pelaksana Penempatan atau pengerah; (3) lembaga non-pemerintah atau organisasi masyarakat lain yang bergerak untuk turut menangani isu migrasi ketenagakerjaan. Kategori pertama secara otomatis memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini diatur secara mengikat dengan terbitnya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-Undang No 14 Tahun 2008. Kategori kedua, selaku lembaga swasta yang menyelenggarakan sektor pelayanan atau jasa tidak bebas dari kewajiban untuk menyediakan informasi. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal secara spesifik mengatur kewajiban lembaga swasta penyedia layanan tersebut, termasuk PPTKIS, untuk menyediakan informasi secara tepat dan memadai seputar jenis layanan kepada

pengguna jasa. Pengguna jasa PPTKIS, dalam konteks ini, adalah perseorangan buruh migran.

Tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen: Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. (UU Nomor 8 Tahun 1999: Pasal 3 Butir d) Kategori ketiga, memiliki kewajiban yang sama dengan lembaga publik pemerintah untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain; (1) sebagian atau keseluruhan dana berasal dari APBN atau APBD; memperoleh atau mengelola bantuan dana dari luar negeri, dan; (3) menggalang dana dari masyarakat. Ketika persyaratan tersebut terpenuhi, maka lembaga tersebut tergolong sebagai lembaga publik yang turut wajib menyediakan jenis-jenis informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61 Tahun 2010. Kewajiban menyediakan informasi akurat dan memadai bagi lembaga negara yang terkait dengan pelayanan publik pun secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU tersebut memuat informasi sebagai bagian dari standar pelayanan publik yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pemerintah (Pasal 8). Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian keglatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik (UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: Pasal 1)

Pegiat DPN SBMI Saat Meminta Informasi ke PPID BNP2TKI

Pasal 33 UU Pelayanan Publik mengatur secara spesifik definisi dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Selain mengatur bahwa pelayanan informasi harus bersifat terbuka dan mudah diakses, UU tersebut turut mengatur rincian jenis informasi. Informasi yang harus tersedia dalam pelayanan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Profil penyelenggara ; Profil pelaksana; Standar pelayanan; Maklumat pelayanan; Pengelolaan pengaduan; dan Penilaian kinerja

Pelaksana Pelayanan Publik diatur agar: tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat (UU 25 Tahun 2009 Pasal 34) PPTKIS sebagai lembaga swasta penyelenggara layanan jasa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna jasa, yaitu buruh migran. PPTKIS, dengan demikian, terikat UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut diatur jenis infor-

masi, definisi media, dan pola penginformasian pada sektor yang bersentuhan dengan konsumen, baik barang maupun jasa. Kebenaran dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik atau calon pengguna jasa/barang harus jelas dan benar mulai dari proses pengenalan kepada calon pengguna. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4) Sebagai pemanfaat jasa PPTKIS, buruh migran berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang layanan secara tepat, rinci, dan mudah. Asas kejujuran dalam penyampaian informasi menjadi kewajiban yang melekat kepada PPTKIS selaku penyedia layanan jasa. PPTKIS pun dilarang menyampaikan atau membuat informasi yang memuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa. Pelbagai resiko yang dihadapi oleh BMI saat bermigrasi pun harus secara gamblang, benar dan rinci disampaikan sebagai salah satu hak calon BMI (Pasal 17). Undang-undang perlindungan konsumen menjadi salah satu acuan penting lain BMI untuk menuntut hak informasi selama proses perekrutan, penempatan, dan kepulangan yang diorganisasikan oleh PPTKIS. Status PPTKIS sebagai penyedia layanan jasa mengharuskannya tunduk secara rinci pada undang-undang ini, selain UU 39 Tahun 2004 yang memperinci aspek informasi yang menjadi hak BMI. Dengan demikian, BMI berhak untuk tahu beberapa aspek penting secara mudah dan benar, seperti biaya penempatan (cost structure), hak dan kewajiban BMI kepada PPTKIS, maupun proses pelaksanaan dan implementasi fungsi PPTKIS yang diatur dalam Undang-undang terkait.

Masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui dua cara, yaitu prosedural dan non-prosedural. Metode prosedural mengacu pada tahaptahap memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang merupakan peraturan turunan dari UU KIP.

Metode non-prosedural mengacu pada cara-cara di luar tahapan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Metode non-prosedural tidak senantiasa identik dengan tindakan ilegal. Prinsip dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi penting terkait dengan hajat hidup publik. Jurnalis pada lembaga pers tertentu atau jurnalis warga, seringkali mengakses informasi di badan publik tanpa melalui prosedur KIP sebagaimana ditetapkan Perki, melainkan melalui metode jurnalistik yang dijamin keabsahannya oleh Konstitusi dan UU Pers. Secara prinsipil hak atas informasi melekat pada setiap individu. Hak tersebut memungkinkan seorang warga untuk bertanya, mengumpulkan, dan mencari informasi publik yang dianggap perlu. Masyarakat atau individu dapat meminta informasi publik kepada lembaga publik hanya dengan alasan untuk mengetahui informasi tersebut.

A. Identifikasi Informasi

Identifikasi atau pemetaan perlu dilakukan agar langkah permintaan informasi tidak sia-sia dan sesuai dengan kebutuhan individu/kelompok peminta. Asumsinya, permintaan informasi dilakukan karena seseorang memiliki tujuan spesifik. Tujuan tersebut menjadi landasan selanjutnya untuk menentukan jenis informasi yang diperlukan, bagaimana meminta, dan tindakan apa perlu dilakukan jika permintaan informasi mengalami kebutuan. Individu/masyarakat selaku aktor peminta informasi tentu tidak dengan tiba-tiba meminta informasi. Sekelompok masyarakat, misalnya, sedang menghadapi masalah tingginya biaya sekolah anak-anak karena diduga dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dikorupsi. Sayangnya, informasi yang diminta adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cakupannya sangat luas dan tidak spesifik. Tentu sah bagi peminta untuk meminta dokumen tersebut. Pertanyaannya, apakah dokumen tersebut dapat menjawab persoalan dugaan penyalahgunaan dana BOS? Akan lebih baik tentu jika beberapa jenis informasi, seperti (1) besaran dana BOS yang dikelola sekolah; (2) dokumen laporan pemanfaatan dana BOS; (3) bukti-bukti pemanfaatan dana bos; diutamakan diminta dari sekolah atau lembaga publik terkait. Dokumen APBD dapat saja diminta sebagai dokumen pendukung guna kepentingan analisis persoalan BOS.

Ilustrasi lainnya yang dapat menjelaskan pentingnya pemetaan jenis informasi coba kita munculkan dari persoalan yang menimpa buruh migran (BMI), seperti kesimpangsiuran biaya penempatan BMI ke luar negeri. Upaya mendapatkan informasi terkait dengan biaya penempatan (cost structure) tentu perlu langsung merujuk pada aturan spesifik yang mengaturnya. Peminta informasi perlu memetakan dokumen yang menjelaskan biaya penempatan serta lembaga publik yang berwenang menetapkannya. Pemetaan jenis informasi juga melingkupi informasi pokok dan informasi tambahan yang dibutuhkan. Pemetaan yang baik akan menghasilkan upaya sistematis selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa catatan penting agar informasi yang akan kita mintakan jelas dan sesuai kebutuhan kita: 1. Petakan dan Pertegas bentuk masalah yang Anda hadapi. Kejelasan masalah yang dihadapi akan membantu menentukan jenis informasi apa yang dibutuhkan dan diminta dari lembaga publik yang terkait atau menangani masalah tersebut. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dapat kita jadikan ilustrasi dalam pembahasan ini. Pencekalan Buruh Migran Indonesia (BMI) tanpa KTKLN di beberapa bandara yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan maskapai penerbangan (melalui penolakan untuk menerbitkan boarding pass) adalah salah satu persoalan yang mengemuka. Otoritas Kantor Imigrasi menyatakan diri berhak untuk mencekal buruh migran yang tidak memiliki KTKLN, begitu pula maskapai penerbangan. Persoalan tersebut perlu dipetakan sejak akar penyebabnya, seperti aturan berbentuk Undang-undang (UU) dan peraturan di bawahnya yang turut memperinci UU tersebut. Saat hendak melakukan advokasi, BMI secara tegas perlu mengerti duduk persoalan pencekalan dan posisi KTKLN sebagai alat pencekalan. Pemetaan tersebut dapat membantu BMI peminta informasi untuk menentukan dokumen informasi pokok yang hendak diminta, sekaligus dokumen pendukung lainnya. 2. Lakukan diskusi dengan sesama anggota komunitas Hak informasi, seperti diutarakan sebelumnya, melekat pada setiap individu. Upaya meminta informasi dengan demikian dapat dilakukan oleh siapa pun, secara perorangan maupun bersama-sama atau kolektif. Guna memperkuat

dan memperluas dukungan, peminta informasi dapat mengajak orang lain untuk turut mendiskusikan persoalan. Pengalaman pencekalan akibat KTKLN tentu tidak dialami oleh satu orang, karena itu BMI yang hendak meminta informasi publik dapat mengajak sesama BMI untuk memetakan persoalan dan merencanakan tindakan bersama. Upaya mendiskusikan permasalahan dan perencanaan bersama komunitas dapat memerkaya bahan acuan dalam meminta informasi. Metode ini dapat membantu BMI menemukan perseorangan lain yang mengalami persoalan serupa dan memiliki kesamaan misi untuk melakukan hal serupa. Diskusi mendalam mengenai persoalan yang dihadapi bersama komunitas memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, Anda mendapat kekuatan baru untuk mengajukan permintaan informasi. Kedua, jenis informasi yang akan diakses semakin tajam. Misalnya, dengan mendiskusikan persoalan KTKLN BMI akhirnya mengetahui bahwa KTKLN tidak saja terkait dengan Kantor Imigrasi dan Maskapai, tetapi juga terkait erat dengan kebijakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 3. Rumuskan jenis informasi dalam satu kalimat yang jelas. Saran terpenting pertama untuk merumuskan jenis informasi adalah: hindari kalimat tertutup. Misalnya, apakah BMI wajib memiliki KTKLN? Pertanyaan “apakah” memungkinkan adanya jawaban “Ya” dan “Tidak”. Badan Publik, dengan menjawab “Ya”, sering kali merasa sudah memenuhi kewajibannya, sementara pemohon informasi tidak memperoleh apa-apa. Kedua, mintalah dokumen kebijakan terkait, seperti undang-undang, peraturan, standar prosedur operasional, rekam hasil rapat, dan salinan data. Peminta perlu awas untuk tidak sekadar meminta keterangan atau penjelasan dari lembaga publik terkait. Tegaskan bahwa yang diminta adalah dokumen atau kemasan informasi lainnya, seperti foto, rekaman video/audio, dan sejenisnya. Jika Anda tidak menegaskan bentuk informasinya, badan publik dapat sekadar memberi keterangan (lisan atau tertulis). Ketiga, tegaskan rentang waktu dan lokasi. Contoh kalimat, terkait dengan informasi jembatan rusak di atas, seperti berikut: • Dokumen anggaran perbaikan infrastruktur Desa A 2012. • Dokumen penetapan pihak kontraktor pelaksana perbaikan infrastruktur Desa A 2012. • Dokumen pencatatan BMI yang ditolak imigrasi akibat KTKLN • Dokumen peraturan yang mengatur pencekalan BMI tanpa KTKLN oleh Kantor Imigrasi

B. Identifikasi Badan Publik

Setelah jenis informasi yang akan diminta sudah jelas dan terumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah menetapkan badan publik mana yang akan dituju. Sasaran badan publik yang jelas juga akan memperbesar kemungkinan diperolehnya informasi. Satu jenis informasi, terkadang, hanya dikuasai oleh satu lembaga publik. Hal ini menyebabkan kegagalan permintaan informasi apabila peminta meminta kepada lembaga lain yang terkait. Terkadang pula, satu jenis informasi dimiliki oleh beberapa lembaga publik, sehingga diperlukan pengajuan informasi secara serentak ke beberapa lembaga tersebut agar informasi yang utuh dan memiliki tingkat kebenaran yang konsisten bisa diperoleh. Berikut ini sejumlah catatan pemandu untuk mengidentifikasi badan publik yang menguasai informasi yang diminta: 1. Lakukan riset kecil bersama Riset kecil ini bentuknya sederhana. Peminta informasi bisa memanfaatkan mesin pencari di internet untuk menggali informasi dasar badan-badan publik yang menguasai informasi yang Anda minta. Peminta informasi dapat dengan mudah mengumpulkan mencari informasi dasar tentang dokumen yang hendak ditanyakan atau diminta kepada lembaga publik melalui mesin pencari (seperti Google dan Yahoo). Misalnya, peminta dapat mencari informasi dasar dengan menggunakan kata kunci pada mesin “anggaran perbaikan infrastruktur Desa A pada 2012” atau “biaya penempatan TKI” di mesin pencari. Lewat menggunakan metode di atas, pengguna dapat menggali informasi atau dokumen dasar untuk ditindaklanjuti dengan meminta informasi terkait ke lembaga-lembaga publik. Selain mencari informasi dasar, pemetaan ini juga berguna untuk menemukan lembaga-lembaga publik yang secara langsung terkait dengan persoalan Anda. Misalnya, pencekalan BMI oleh maskapai penerbangan –melalui penolakan untuk menerbitkan boarding pass –bersumber dari surat edaran kepala BNP2TKI. Contoh lainnya, peminta informasi dapat mengetahui bahwa asuransi TKI dikelola oleh konsorsium asuransi yang diatur oleh aturan yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penggalian informasi melalui internet, tak jarang, mengantar seseorang untuk menemukan dokumen informasi yang diinginkan. Beberapa informasi terkadang sudah dipublikasikan secara terbuka. Namun, mempertanyakan kembali sesuatu yang telah dipublikasikan secara luas tidaklah salah. Lembaga Publik, acapkali, hanya mengumumkan atau mempublikasikan dokumen berupa Undang-undang atau peraturan lainnya tanpa menyertakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Juklak dan Juknis tersebut dirasa perlu untuk memperoleh informasi yang tepat secara menyeluruh, tidak sebatas dokumen UU. Upaya bertanya atau meminta informasi publik ke badan publik, selain itu, juga bertujuan untuk mengingatkan lembaga publik tentang adanya pengawasan yang dilkukan oleh masyarakat luas. 2. Konsultasi dengan organisasi nonpemerintah atau pihak lain yang dapat membantu Organisasi nonpemerintah atau Ornop, yang kadang disebut juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (non-governmental organization), kerap memiliki informasi berharga. Anda bisa berkonsultasi dengan Ornop mengenai badan publik mana yang menguasai informasi yang ingin Anda peroleh. Tak jarang, Ornop tersebut bukan hanya akan memberikan pandangan bermanfaat mengenai badan publik sasaran, tetapi juga telah memiliki informasi yang Anda butuhkan. Tak jarang pula, Ornop justru dapat membantuk Anda lebih dari sekadar menginformasikan badan publik mana yang perlu dituju, melainkan juga bagaimana berhadapan secara efektif dengan badan publik tersebut. 3. Pelajari struktur lembaga publik terkait. Setiap badan publik berkewajiban memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, pada kenyataannya, banyak badan publik yang belum menyiapkan PPID. Karena itu, menjadi perlu untuk mempelajari struktur badan publik terkait. Jika tidak tersedia PPID, Anda bisa cari bagian yang biasanya melayani informasi, seperti bagian hubungan masyarakat (Humas), bagian komunikasi dan sosialisasi, maupun kesekretariatan. Selain terhadap struktur, penting juga mempelajari apakah lembaga tersebut sudah memiliki panduan permintaan informasi. Jika sudah, itu akan mempermudah pencarian informasi yang Anda butuhkan.

Perumusan Surat Permintaan Informasi

Tidak ada acuan baku dalam penulisan surat permintaan informasi. Terpenting, maksud dan isi surat dituangkan secara jelas dan dengan tata bahasa standar sehingga mudah dipahami. Namun demikian, ada beberapa hal yang penting diperhatikan: 1. Isi formulir permohonan informasi (jika ada) secara lengkap dan jelas. Badan publik yang memiliki PPID biasanya sudah menyediakan formulir khusus bagi pemohon informasi. Pada formulir itu, peminta informasi perlu mengisi identitas lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email (jika ada), informasi yang dibutuhkan, cara pemberian informasi (apakah via pos, diambil langsung, lewat email, faks, dst), format informasi dan seterusnya. Silakan isi formulir tersebut secara jelas dan lengkap. Jangan lupa tanda tangani. Biasanya, untuk memohon informasi, Anda cukup mengisi formulir ini tanpa perlu membuat surat pengantar tambahan lainnya. Permintaan informasi secara prosedural, tidak sepenuhnya terpaku secara kaku, harus merujuk pada formulir tersebut. Hal terpenting yang dipenuhi adalah persyaratan permintaan informasi dan kejelasan aspek informasi yang ditanyakan. Individu atau kelompok yang tidak memiliki formulir permintaan informasi tidak serta merta kehilangan hak informasi. Jika permintaan informasi dilakukan pada lembaga yang secara spesifik tidak menyediakan formulir, peminta informasi dapat membuat sebuah surat yang memuat pokok-pokok informasi yang dibutuhkan dalam proses permintaan informasi. 2. Tegaskan pentingnya informasi yang anda butuhkan untuk dibuka. Meskipun telah mengisi formulir permohonan informasi, peminta juga dapat menyertainya dengan surat pengantar. Hal pertama yang perlu peminta informasi jelaskan pada surat tersebut adalah pentingnya informasi yang diminta untuk dibuka. Argumen tersebut dapat berdasarkan pada mendesaknya kebutuhan warga, dengan sedikit menunjukkan permasalahan di lapangan. Di samping itu, peminta informasi juga dapat memperkuat argumen dengan mengutip aturan perundang-undangan yang relevan, sehingga badan publik mau tak mau harus membuka atau memberikan informasi yang anda minta. Selain mengutip UU KIP, Anda juga dapat mengutip berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan informasi yang Anda mohonkan. Sebagai

contoh, peraturan khusus kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mengatur tentang tata laksana keterbukaan informasi di lingkungan BNP2TKI, dapat disebutkan atau dirujuk sebagai salah satu aturan yang mempertegas. 3. Utamakan kata-kata persuasif dibanding intimidatif Badan publik memiliki kecenderungan untuk merespon surat yang â&#x20AC;&#x153;bersahabatâ&#x20AC;?. Ada baiknya peminta memilih kata-kata yang persuasif dalam surat permintaan informasi. Meski disertai argumen-argumen yang tegas, peminta informasi perlu yakinkan bahwa semua didasari pada niat baik untuk kemaslahatan masyarakat. Yakinkan bahwa Anda tidak menyerang badan publik terkait, melainkan ingin bersama-sama meningkatkan perbaikan layanan demi tercapainya kebutuhan bersama. 4. Lampirkan kartu identitas. Secara prosedural, peminta informasi diharuskan untuk melampirkan fotokopi kartu identitas, bisa berupa KTP, SIM atau Paspor. Penting diingat, lembar fotokopi kartu indentitas perlu Anda tuliskan â&#x20AC;&#x153;Untuk Permohonan Informasiâ&#x20AC;? agar tercegah dari penyalahgunaan untuk keperluan lain yang anda tidak maksudkan. Contoh identitas yang sudah dikaburkan rinciannya dan ditulisi untuk permintaan informasi 5. Perhatikan detil penting lainnya. Ketika surat sudah dibuat, peminta perlu memeriksa sejumlah detil lain, misalnya, apakah penulisan nama, tanggal, alamat, nomor telepon sudah benar. Meski terkesan sepele, namun hal tersebut penting untuk diperhatikan. Ketepatan dalam penyediaan informasi tersebut dibutuhkan dalam proses sengketa informasi jika dibutuhkan. Penulisan nama atau tanggal yang salah dapat berakibat disangkalnya permintaan informasi Anda oleh badan publik.

Pengajuan Surat Permintaan Informasi

Setelah surat selesai dibuat, langkah berikutnya tentu adalah mengajukan surat tersebut ke badan publik terkait. Ada sejumlah catatan pemandu yang perlu diperhatikan pada tahapan ini: 1. Pengajuan langsung ke kantor lembaga Peminta informasi dapat mengantar surat permohonan informasi secara langsung ke kantor lembaga tertuju. Jika sudah tersedia PPID di kantor tersebut, peminta informasi bisa langsung menuju bagian tersebut. Jika tidak, pe-

minta informasi dapat menuju bagian humas atau sekretariat. Pastikan Anda memperoleh tanda terima surat. Tanda terima menjadi salah satu bukti yang dibutuhkan apabila dilakukan sengketa informasi. 2. Pengajuan melalui pos Peminta informasi juga dapat mengajukan surat permohonana informasi melalui pos. Pastikan alamat dan bagian yang dituju sudah benar dan jelas. Jika peminta informasi mengirimkan surat permintaan informasi menggunakan cara ini, perlu dipastikan pengirim mendapatkan tanda terima pos yang ditandatangani oleh petugas pada kantor lembaga publik terkait. 3. Simpan dan gandakan tanda terima Tanda terima yang sudah diperoleh merupakan bukti penting bahwa surat Anda sudah sampai pada badan publik tersebut. Badan publik tidak bisa secara semena-mena menyangkal keberadaan surat jika terdapat bukti pengiriman atau penerimaan. Simpan baik-baik tanda terima tersebut. Jangan lupa, untuk antisipasi di kemudian hari, buat salinan bukti tersebut lalu simpan di tempat terpisah. Peminta informasi akan memerlukan tanda terima ini sebagai barang bukti jika suatu saat terjadi sengketa informasi. 4. Catat informasi-informasi penting Selama tahap pengajuan ini, peminta informasi perlu mencatat hal-hal penting, seperti nama pejabat yang melayani penerimaan surat dan NIP-nya, nomor telepon lembaga tersebut, tanggal penerimaan surat dan nomor penerimaan surat. Peminta informasi akan memerlukan informasi-informasi ini untuk pemantauan nantinya.

Proses dan Pemantauan

Badan publik diberi waktu untuk memberi tanggapan untuk setiap permohonan informasi yang diterima. Peraturan yang bersandar pada UU KIP menetapkan waktu pemrosesan surat permohonan informasi, sebagai berikut: â&#x20AC;˘ 10 hari kerja. Badan publik harus memberikan jawaban tertulis atas tiap surat permohonan dalam jangka waktu 10 hari kerja. â&#x20AC;˘ 7 hari kerja tambahan. Jika dalam 10 hari kerja belum ditanggapi, badan publik diberi kesempatan lagi hingga paling lama 7 hari kerja.

Jika dalam jangka waktu 10 hari kerja plus 7 hari kerja tersebut Anda belum memperoleh tanggapan tertulis, Anda dapat mengajukan surat keberatan terhadap atasan PPID, atau atasan bagian humas dan sekretariat yang Anda tuju. Karena membutuhkan proses yang tidak singkat, untuk memastikan bahwa surat Anda diproses dengan sebenar-benarnya, maka perlu dilakukan pemantauan. Anda dapat melakukan pemantauan sendiri atau dengan melibatkan anggota komunitas lainnya. Berikut catatan pemandu yang dapat dimanfaatkan: 1. Periksa melalui telepon Pencatatan informasi lain, seperti nomor telepon dan petugas yang berwenang bermanfaat pada fase ini. Pada fase ini peminta informasi dapat memeriksa secara berkala status dan proses permintaan informasi yang disampaikan. Peminta informasi berhak untuk menanyakan sejauh mana surat yang telah disampaikan diproses di lembaga publik tertuju. Pemeriksaan secara berkala bertujuan untuk mendorong keseriusan lembaga publik untuk menindaklanjuti permintaan informasi. Ada baiknya peminta informasi secara berkala memeriksa status surat. Peminta perlu mengingatkan badan publik tentang tenggat waktu yang mereka miliki untuk memenui kewajiban menjawab permintaan informasi. 2. Sebarkan melalui media sosial Jaringan media sosial, seperti twitter, facebook dan path di era teknologi informasi ini penting untuk dimanfaatkan secara optimal. Peminta informasi dapat melakukan pemantauan surat permintaan informasi anda melalui media ini, misalnya dengan menyebut (mention) badan publik terkait melalui jaringan media sosial Twitter. Peminta juga dapat mempromosikan ke publik luas bahwa anda sedang meminta informasi penting pada satu badan publik. Sampaikan bahwa informasi yang diminta tersebut penting nilainya bagi peminta, warga, dan penting pula bagi publik luas. Penyebaran informasi surat permintaan Anda di jejaring media sosial dapat memberi efek tekanan pada badan publik terkait. Badan publik merasa terawasi, sehingga terdesak untuk menanggapi surat Anda secara memadai. 3. Libatkan pewarta dan media Selain memanfaatkan jaringan media sosial, peminta informasi juga dapat melibatkan pewarta (jurnalis) dan media. Peminta informasi dapat membuat keterangan pers tertulis (press release) yang berisi tentang surat permintaan informasi dan keterangannya. Sampaikan rincian aspek penting secara

Suasana Konferensi Pers Tim KIP Buruh Migran tampak dari kiri Muhammad Irsyadul Ibad dari Infest, Ahmad Alamsyah Saragih Komisioner Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan,Abdul Rahim Sitorus, dan Bobi AM dari SB.

jelas dan lengkap mengenai pentingnya informasi yang diminta bagi publik luas. Beri penjelasan konteks yang memadai, misalnya dengan menyertakan keterangan mengenai kasus konkrit yang anda dan anggota komunitas lain hadapi, atau dengan memberikan kutipan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebarkan keterangan pers tersebut ke media melalui saluran redaksi mereka, misalnya melalui surat elektronik, faks atau pertemuan langsung dengan jurnalis. Saluran Surat pembaca pada beberapa media pun dapat dimanfaatkan secara optimal. Publikasi media mengenai surat permintaan informasi anda akan memperkuat tekanan pada badan publik yang ada sasar, sehingga badan publik merasa terawasi dan tidak main-main dalam memberikan tanggapan.

Pengajuan permintaan informasi melalui prosedur permintaan formal tidak selalu berjalan mulus. Anda bisa memperoleh informasi sesuai yang diminta dalam waktu singkat, namun Anda juga bisa mengalami hambatan seperti berikut: • • • • • •

Badan publik menolak memberikan informasi dengan alasan informasi tersebut dikecualikan, Badan publik tidak menanggapi permohonan informasi hingga batas waktu yang diatur UU KIP, Badan publik memberikan informasi asal-asalan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan, Badan publik mengenakan biaya tidak wajar, Badan publik memberikan informasi dengan melebihi batas waktu yang diatur UU KIP; Badan publik tidak menyediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Jika satu atau lebih dari situasi tersebut Anda alami, Anda berhak mengajukan sengketa informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyediakan tiga bentuk mekanisme yang dapat digunakan menghadapi situasi tersebut. Pertama, mekanisme keberatan kepada atasan PPID. Kedua, mekanisme sengketa informasi di Komisi Informasi. Ketiga, gugatan pengadilan. Ketiga mekanisme itu bersifat urut dan bertahap. Artinya, mekanisme pertama harus ditempuh lebih dahulu, dan jika tidak berhasil, baru melangkah ke mekanisme berikutnya. Pendekatan dan Lobi Alasan sesungguhnya di balik penolakan informasi dapat bermacam-macam. Alasan formal terkadang tidak mencerminkan kenyataan dinamika sesungguhnya di dalam instansi publik terkait. Barangkali alasan penolakan memang keengganan dan buruknya kinerja pejabat publik, namun bisa jadi alasan sesungguhnya adalah ketidakpahaman pejabat publik. Karena itu, ada baiknya, sebelum melayangkan surat keberatan, peminta informasi melakukan pendekatan informal kepada pejabat PPID terkait. Pendekatan informal atau juga disebut lobi untuk menyelaraskan pemahaman antara pemohon informasi dan pejabat publik. Ada kemungkinan ketika pejabat publik memahami jenis informasi seperti apa yang diminta; dan dapat mengerti niat dan tujuan upaya memperoleh informasi tersebut, informasi akan diberikan. Pemberian informasi tersebut berarti peminta informasi tidak perlu menggugat atau melayangkan keberatan kepada lembaga publik terkait. Pengajuan Keberatan Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika usaha-usaha lobi informal tidak berhasil. Keberatan disampaikan dengan mengirimkan surat kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagai catatan, sebelum itu dilakukan Anda perlu memeriksa beberapa hal terlebih dahulu: â&#x20AC;˘

Surat dan bukti penolakan. Siapkan surat penolakan dari badan publik terkait sebagai bukti yang akan dilampirkan pada surat keberatan. Sesuai aturan, badan publik diwajibkan menyampaikan tanggapan tertulis terhadap surat permintaan informasi Anda. Tetapi jika Anda tidak diberikan surat penolakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: (1) buat berita acara sendiri mengenai penolakan permohonan informasi tersebut dan minta petugas PPID membubuhkan tanda tangan di situ; (2) catat baik-

baik identitas lengkap pejabat PPID terkait yang melakukan penolakan, minimal nama dan jabatannya Anda catat, (3) lakukan dokumentasi terhadap proses permintaan informasi yang Anda lakukan, baik dokumentasi foto, perekaman maupun video. â&#x20AC;˘

Waktu permintaan informasi. UU KIP mengatur, surat keberatan dapat dilayangkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah terjadinya hambatan-hambatan di atas. Gambarannya begini. Kasus pertama: surat permintaan informasi Anda, misalnya, tidak mendapatkan tanggapan apapun dari PPID, bahkan setelah waktu 10 hari kerja plus 7 hari kerja berlalu. Dihitung dari situ, Anda berhak mengajukan keberatan hingga paling lambat 30 hari kerja kemudian. Jika lewat, surat keberatan tidak bisa lagi diajukan. Kasus kedua: Anda menerima informasi dari badan publik di dalam jangka waktu 17 hari kerja. Sebutlah, Anda menerima informasi yang Anda minta itu pada hari ke-9. Namun, Anda tidak puas, lantaran informasi tersebut tidak sesuai dengan yang Anda mintakan. Maka, dihitung dari tanggal diterimanya surat tanggapan tersebut, Anda punya waktu 30 hari kerja ke depan untuk mengajukan keberatan. Kasus ketiga: Anda menerima surat penolakan dari badan publik di dalam jangka waktu 17 hari kerja. Maka, dihitung dari diterimanya surat penolakan tersebut, Anda punya waktu 30 hari kerja ke depan untuk mengajukan keberatan.

â&#x20AC;˘

Lembaga sasaran. UU KIP menyebut bahwa surat keberatan harus dilayangkan kepada pihak Atasan PPID. Masalahnya, setiap lembaga publik dapat menentukan tersendiri Atasan PPID yang dimaksud. Biasanya, masing-masing lembaga menerbitkan surat keputusan yang menetapkan tiga jenis lembaga penting terkait akses informasi publik: PPID, PPID Pembantu dan Atasan PPID. Di Sidoarjo, misalnya, ketika sejumlah warga korban lumpur Lapindo tidak puas dengan Dinas Kesehatan, mereka harus mengalamatkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Atasan PPID. Anda perlu memeriksa lembaga Atasan PPID yang membawahi PPID tempat Anda melakukan permohonan informasi.

Setelah siap, Anda dapat mulai menuliskan surat keberatan Anda. Badan publik biasanya sudah memiliki formulir terkait. Namun jika tidak ada, Anda dapat menuliskan surat keberatan Anda sendiri. Formatnya seperti surat formal pada umumnya. Terpenting, surat tersebut mengandung unsur-unsur: (1) lembaga yang disasar, (2) identitas pemohon, (3) penjelasan tujuan pengajuan surat keberatan, (4) kronologi permintaan informasi, (5) penegasan kembali jenis informasi yang diminta, dan (6) tempat dan tanggal pengiriman surat. Di luar itu, Anda dapat melampirkan bukti-bukti penolakan informasi yang Anda alami. Jangan lupa untuk selalu menyimpan salinan bukti-bukti tersebut. Begitu surat keberatan Anda layangkan ke Atasan PPID, pihak Atasan PPID wajib memberikan tanda terima. Simpan tanda terima tersebut. Penting untuk diingat, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, Anda perlu rajin mengecek apakah keputusan atas surat keberatan Anda sudah dikeluarkan. Komisi Informasi Surat keberatan menemui jalan buntu? Anda masih punya jalan lain, yakni melayangkan surat sengketa informasi ke Komisi Informasi. Berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang mengembang tiga fungsi: (1) menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, (2) menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan (3) menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Lebih lanjut, berkaitan dengan fungsi-fungsi itu, Komisi Informasi memiliki sejumlah tugas demi tercapainya keterbukaan informasi publik: â&#x20AC;˘ Tugas mengadili. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. â&#x20AC;˘ Tugas regulatif. Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik. â&#x20AC;˘ Tugas akuntabilitas. Komisi Informasi bertugas memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu kalau diminta. Laporan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Secara organisasi, Komisi Informasi dibentuk di pusat dan di provinsi. Jika diperlukan, Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Anggota Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 orang, sedangkan Komisi Informasi di daerah 5 orang. Baik di tingkat pusat maupun daerah, Komisi Informasi berwenang memutuskan sengketa informasi yang diajukan pemohon di wilayahnya. Karena itu, pengaju sengketa informasi di Sidoarjo, misalnya, dapat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, jika badan publik yang disengketakan berada di tingkat pusat, pengaju sengketa informasi dapat langsung mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi Anda dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi melalui berbagai cara. Selain bisa mendatangi secara langsung kantor Komisi Informasi (Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, sesuai relevansi), Anda juga boleh mengirimkan berkas permohonan lewat pos, surat elektronik (email), faksimili atau metode pengiriman berkas lainnya. Apa yang harus Anda cantumkan dalam surat permohonan tersebut? Jangan khawatir, Anda akan dibantu petugas panitera Komisi Informasi jika datang langsung. Anda juga bisa menghubungi kantor Komisi jika menghendaki bantuan menuliskan permohonan sengketa lewat cara pengiriman lain. Biasanya, Komisi Informasi sudah menyediakan formulir lengkap. Silakan Anda isi formulir-formulir tersebut. Begitu surat diterima pihak Komisi, Anda akan memperoleh nomor registrasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sengketa informasi yang Anda ajukan berhasil. â&#x20AC;˘ Waktu. Pastikan bahwa waktu anda mendaftarkan sengketa ke Komisi tidak lebih dari 14 hari kerja sejak surat penolakan dari Atasan PPID Anda terima. Atau, jika Atasan PPID sama sekali tidak menanggapi, pastikan tidak lebih dari 30 hari kerja sejak surat permohonan ke Atasan PPID Anda kirimkan. â&#x20AC;˘ Bukti. Cantumkan seluruh bukti permohonan informasi Anda, sejak dari awal mengajukan ke badan publik terkait. Buatlah kronologi yang jelas dan meyakinkan. Jika perlu, tambahkan bukti-bukti rekaman audio, foto, video atau lainnya yang Anda miliki.

Mediasi dan Ajudikasi Proses selanjutnya yang akan Anda lalui adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator yang dipercaya netral oleh masing-masing puhak. Menurut UU KIP, mediator yang dimaksud adalah mediator dari Komisi Informasi. Jadi, Anda harus pastikan bahwa mediator yang Anda pilih adalah yang benar-benar memiliki jejak rekam yang baik. Penting diingat, perkara-perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi adalah: • Tidak disediakannya informasi secara berkala. • Tidak ditanggapinya permintaan informasi. • Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. • Tidak dipenuhinya permintaan informasi. • Pengenaan biaya yang tidak wajar. • Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang. Namun, mediasi tidak dapat dilakukan jika perkara yang disengketakan adalah penolakan badan publik terhadap permohonan informasi yang didasarkan pada alasan informasi dikecualikan. Jika mediasi menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak, Komisi Informasi akan mengeluarkan putusan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, dan Komisi Informasi sudah menuangkannya dalam putusan, Anda dapat menempuh proses selanjutnya, yakni ajudikasi non-litigasi. Dalam ajudikasi non-litigasi, beberapa tahap proses biasanya akan ditempuh. Pertama, pemeriksaan. Pemohon dan termohon (badan publik yang dimintai informasi) akan dipanggil dan didengar keterangannya oleh Komisi. Kedua, pembuktian. Termohon atau badan publik yang dimintai informasi harus membuktikan bahwa penolakannya memiliki dasar-dasar yang sah. Ketiga, putusan. Komisi Informasi mengambil keputusan apakan informasi yang diminta pemohon merupakan informasi terbuka atau tidak. Dalam hal, misalnya, ada anggota Komisi yang berbeda pendapat, pendapat tersebut dilampirkan dalam surat putusan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan tersebut.

Suasana saat redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran berdiskusi soal KIP bersama BMI Hong Kong

Gugatan Pengadilan Jika putusan Komisi Informasi tidak memuaskan, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila yang Anda gugat itu badan publik negara, Anda harus mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Adapun jika yang Anda gugat badan publik non-negara, Anda mengajukannya ke pengadilan negeri.

Jangan lupa, seperti halnya proses-proses sengketa sebelumnya, pengajuan gugatan ke pengadilan juga memiliki batas waktu. Pastikan, Anda mengajukannya dalam waktu tidak lebih dari 14 hari serja setelah diterimanya putusan ajudikasi Komisi Informasi. Selain itu, cantum bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN • Contoh Daftar Permintaan Informasi Publik (Tim KIP Indonesia) • Contoh Surat Permintaan Informasi KTKLN • Contoh Jawaban Permintaan Informasi

M. IRSYADUL IBAD. Aktif mengelola pengetahuan di portal http://buruhmigran.or.id dan http:// desamembangun.or.id. Aktif menulis esai, cerpen, puisi dan berita komunitas. Riwayat pendidikan, Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri, Psikologi Universitas Islam Negeri (2005). Pengalaman organisasi yang dimiliki antara lain; Direktur Infest (2009-sekarang), Gerakan Desa Membangun (2012-sekarang), Pengelola sistem informasi Yayasan LkiS (2009-2011), Direktur Cemara Institute (2006-2008), Terlibat sebagai Program Manager dalam joint program Peace Tech. Inc dan AMAN Indonesia (2008), Program Manager Rumah Singgah Diponegoro (2006), Kepala Madrasah diniyyah Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro (2002-2003).

YOSSY SUPARYO, Aktif menulis karya jurnalistik, sinema, korespondensi, dan pengembangan perangkat lunak yang berbasis sumber terbuka (open source). Riwayat pendidikan (1) Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002); (2) Jurusan Teknik Mesin-Universitas Negeri Yogyakarta (1997). Pengalaman organisasi yang dimiliki antara lain: Direktur Gedhe Foundation (2013-sekarang); Gerakan Desa Membangun (2012-sekarang); Staf Manajemen Pengetahuan CRI (2007-2012); Dewan Pengarah Infest Yogyakarta (2009-sekarang) ; Koordinator Pokja Migran Worker Resource Center of Indonesia (2009-sekarang); Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2002-2004); Litbang Presidium Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (2001-2002); Pimpinan PSDM Majalah Ekspresi (1999-2001); Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNY (1998-1999).

MUJTABA HAMDI, adalah pekerja sosial yang menekuni isu kemerdekaan informasi, media dan budaya. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, ini terlibat aktif dalam berbagai advokasi dan kampanye kesetaraan akses informasi dan media bagi kelompok masyarakat terpinggirkan. Sejak 2008, bersama sejumlah pegiat lain, ia mendirikan Kanal News Room yang berbasis di Porong, Sidoarjo, sebagai usaha untuk menyuarakan kasus dan korban lumpur Lapindo dari sudut pandang yang berbeda dari pemberitaan media arusutama. Sebelumnya, pada 2001, bersama sejumlah koleganya di Jakarta, ia mendirikan majalah Syiâ&#x20AC;&#x2122;rah yang mengusung isu keanekaragaman Islam dan budaya di Indonesia. Di majalah tersebut, alumnus pondok pesantren Manbaul Maarif Jombang ini dipercaya menjadi pemimpin redaksi hingga 2006. Ia sempat memenangkan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Journalism Fellowship 2006 untuk karya mengenai dinamika pendidikan Islam di Malaysia. Ketertarikannya pada isu kebudayaan membuatnya turut terlibat dalam berbagai organisasi: Desantara Institute for Cultural Studies (2001-2, 2006-8), Tankinaya Institute (2008-11) dan Yayasan Interseksi (2004-5). Kini, selain aktif di MediaLink Jakarta, ia tengah berjibaku menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Indonesia, Depok.

BURUH MIGRAN

MENGGUGAT

KETERBUKAAN

Buku ini merupakan panduan singkat yang memuat beragam rujukan untuk memperjuangkan hak atas informasi melalui prosedur KIP pada sektor migrasi ketenagakerjaan. Beragam panduan yang ada dalam buku ini diharapkan mampu memberikan peta jalan bagi pelbagai pihak untuk mendorong pemenuhan hak informasi warga oleh lembaga publik yang mengurusi sektor migrasi ketenagakerjaan.

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI KOMUNITAS BURUH MIGRAN

Diterbitkan oleh: Infest Yogyakarta | Pusat Sumber Daya Buruh Migran Jalan Veteran Gang Janur Kuning 11 A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta Telp/Fax. 0274-372378 office@infest.or.id