Preview_KPA

Buku Saku Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria 2021 - 2025

B

U

S u ak k u

1

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Anggaran Dasar Konsorsium Pembaruan Agraria

Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria

i

i 3 17

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria Garis-Garis Besar Haluan Program Konsorsium Pembaruan Agraria Resolusi Munas VII Konsorsium Pembaruan Agraria

24 34 49

ii

PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh Salam Sejahtera Omm Swastiastu Namo Budayo Salam kebajikan Salam Pembaruan Agraria!

Umur perjuangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sudah menginjak 28 tahun. Sejak dibentuk 1994 silam KPA telah banyak terlibat langsung dalam mendorong perubahan-perubahan sosial, politik dan hukum di panggung nasional dan global, khususnya terkait dengan perjuangan Reforma Agraria (RA).

Dalam pandangan KPA, misi RA yang harus dijalankan tersebut adalah genuine agrarian reform atau reforma agraria sejati untuk memastikan petani kecil, nelayan, masyarakat pedesaan tak bertanah memperoleh keadilan sosial berbasiskan keadilan agraria. Juga memastikan masyarakat adat memperoleh perlindungan dan pengakuan atas wilayah adatnya.

Misi tersebut berdasarkan dasar pemikiran: Pertama, KPA menyadari bahwa telah terjadi ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria di Indonesia. Kedua, persoalan ketimpangan agraria tersebut telah membawa persoalan agraria lainnya, seperti konflik agraria yang diikuti oleh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terjadinya kemiskinan di pedesaan dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, dalam analisa KPA, penyebab utama persoalan tersebut adalah politik pengalokasian tanah dan sumber agraria lainnya yang mengakomodasi lebih banyak kepentingan investasi usaha skala besar.

Menurut KPA, pelaksanaan RA yang genuine (sejati) di Indonesia dapat terlaksana dengan baik sekurang-kurangnya jika prasyarat pokok ini tersedia, yaitu: political will yang kuat dari kekuasaan (negara) yang terindikasi dengan adanya kebijakan afirmatif dan kelembagaan yang memadai untuk menjalankannya; organisasi rakyat (OR) yang kuat atau masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan terorganisir; kesadaran publik yang menguat untuk mendorong pemerintah melaksanakan RA; dan sistem agraria nasional yang transparan dan partisipatif, sehingga menghasilkan data agraria nasional yang terbuka, lengkap, akurat dari level desa hingga nasional untuk menjalankan RA.

1

Pilihan strategi Agrarian Reform by Leverage (ARBL) sebagai sikap perjuangan yang dipilih KPA, salah satunya melalui konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Anggota KPA sebagai titik-titik perjuangan mengakselerasi dan meluruskan RA yang dijalakan oleh rejim adalah tepat. Kemudian dikembangkan juga melalui Desa Maju Reforma Agraria (DaMaRA) sebagai tahap lanjut perjuangan RAS menuju transformasi sosial yang kita cita-citakan.

Untuk melanjutkan perjuangan di periode kepengurusan KPA 2021-2024, strategi perjuangan yang telah disepakati dalam Munas VIII KPA harus dijalankan secara bersama oleh Anggota KPA dan segenap Pengurus KPA. Melalui Buku Saku ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menjalankan mandat Munas VIII KPA, mewujudkan transformasi KPA sebagai pusat gerakan RA sejati di Indonesia, dan terus memperkuat perjuangan RA sejati.

Salam Pembaruan Agraria!

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal

2

ANGGARAN DASAR KONSORSIUM KONSORSIUM PEMBARUAN PEMBARUAN AGRARIA AGRARIA 2021-2025 2021-2025

3

ANGGARAN DASAR KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA 2021-2025 MUKADIMAH Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber- sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, subur dan di dalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebangsaan yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir kelompok sosial yang hari ini terjadi haruslah dihapuskan, karena tidak sesuai dengan nilai- nilai keadilan sosial.

Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini disebabkan oleh peninggalan persekongkolan sistem feodalisme dan kolonialisme yang telah mengakar ratusan tahun di Indonesia, dan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 sesungguhnya merupakan tonggak untuk menghancurkan kekuatan sistem feodalisme dan kolonialisme tersebut. Lahirnya UUPAtahun 1960 adalahkelanjutan dari Revolusi Nasional untuk mewujudkan cita-cita anti-feodalisme dan kolonialisme tersebut.

Namun, cita-cita perjuangan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 tersebut, telah dikhianati oleh kekuatan- kekuatan yang menentang lahirnya keadilan agraria di Indonesia. UUPA 1960 yang memiliki karakter anti- imperialisme dan anti-feodalisme, seharusnya dapat dijadikan tonggak untuk mendorong lahirnya keadilan agraria dan seterusnya di Indonesia. Sebab, keadilan agraria merupakan kunci dari upaya pencapaian kemakmuran dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, lagi-lagi pengkhianatan terhadap UUPA 1960 dilakukan oleh rezim yang berkuasa, dengan membiarkan penguasaan sumber- sumber agraria oleh Tuan-tuan Feodal, dan menyerahkan sumber-sumber agraria kepada kekuatan imperialisme.

Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria oleh kekuatan feodalisme dan imperialisme, dan pengkhianatan aparat negara terhadap pembaruan agraria, telah melahirkan semangat perlawanan rakyat. Sebuah semangat perlawanan yang didasarkan bahwa kemenangan pembaruan agraria sesungguhnya bersandar pada inisiatif dan kekuatan rakyat. Sejarah dan semangat perlawanan tersebut telah mengilhami lahirnya KPA, sebagai bagian dari front perjuangan untuk mewujudkan keadilanagraria, sekaligus memutus rantai praktik feodalisme, kapitalisme dan imperialisme. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada garis perjuangan rakyat. Artinya, hanya dengan kekuatan massa rakyatlah pembaruan agraria dapat terwujud. Pembaruan agraria yang dimaksud adalah sebuah pembaruan agraria yang betujuan;

4

Pertama, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber- sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat adat; Kedua, peningkatan produksi pertanian dan; Ketiga, jaminan pasar yang berkeadilan; dan hanya dengan dijalankan pembaruan agraria sejati, akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU PENDIRIAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat KPA. Pasal 2 Organisasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3 Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 di Bandung, untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II ASAS DAN NILAI Pasal 4 KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat.

Pasal 5 Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan (sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan gender); non sektarian; non-partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi; solidaritas.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN Pasal 6 KPA merupakan gerakan rakyat yang bersifat terbuka dan independen.

Pasal 7 KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber- sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5

BAB IV PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI Pasal 8 Peran KPA KPA berperan memperjuangkan pembaruan agraria sejati, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Pasal 9 Fungsi KPA KPA berfungsi: 1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.

2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.

3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.

BAB V BENTUK ORGANISASI Pasal 10 KPA berbentuk konsorsium.

BAB VI LINGKUP KEGIATAN Pasal 11 Kegiatan KPA meliputi: 1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.

2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.

3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.

4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik yang luas untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati.

5. Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.

6. Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.

7. Mengembangkan Kerjasama, kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi kepada tujuan dan nilai organisasi.

8. Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/aliansi

6

gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 12 Struktur organisasi KPA terdiri dari Musyawarah Nasional, Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal KPA, KPA Wilayah, Majelis Pakar dan Anggota KPA. Pasal 13 Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi yang berwenang untuk menetapkan sekurang-kurangnya: 1. Anggaran Dasar KPA. 2. Anggaran Rumah Tangga KPA. 3. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi KPA. 4. Garis-garis Besar Haluan Program KPA. 5. Keanggotaan KPA. 6. Kepengurusan KPA. 7. Ketetapan Lainnya.

Pasal 14 Kepengurusan KPA terdiri dari Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal, KPA Wilayah, dan Majelis Pakar.

BAB VIII DEWAN NASIONAL Pasal 15 1. Dewan Nasional adalah representasi Anggota KPA yang dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.

2. Dewan Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 16 Kriteria dan syarat menjadi Anggota Dewan Nasional KPA: 1. Diusulkan oleh anggota KPA yang telah menjadi anggota KPA sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat rekomendasi.

2. Memiliki pengalaman dan terlibat dalam bekerja bersama organisasi rakyat sekurangkurangnya 5 (lima) tahun.

3. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

4. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

Pasal 17 Dewan Nasional berwenang dan berhak untuk:

7

1. Mengawasi program dan keuangan serta kekayaan organisasi.

2. Meminta laporan perkembangan terkait program dan keuangan kepada Sekretaris Jenderal dalam Rapat Kerja Nasional KPA. 3. Dapat melakukan tugas perbantuan dalam memperluas kerja Pembaruan Agraria Sejati.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi keorganisasian terkait dengan mandat-mandat Munas.

Pasal 18 Kewajiban Dewan Nasional: 1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional.

2. Bersama Sekretaris Jenderal menyelenggarakan Musyawarah Nasional.

3. Memberikan pertanggungjawaban kerja secara tertulis pada Musyawarah Nasional.

4. Dewan Nasional bersama Sekretaris Jenderal menetapkan hasil rapat kerja nasional.

Pasal 19 Keanggotaan Dewan Nasional: 1. Ketua dan Anggota Dewan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

2. Keanggotaan Dewan Nasional berjumlah 5 orang dengan mempertimbangkan representasi perempuan dan kewilayahan.

3. Keaggotaan sebagaimana dimaksud terdiri dari 1 orang ketua dan anggota yang dipilih dalam Musyawarah Nasional KPA. 4. Masa kepengurusan Dewan Nasional KPA adalah 4 tahun terhitung sejak disahkannya dalam Musyawarah Nasional KPA. 5. Keanggotaan Dewan Nasional KPA dapat dipilih kembali untuk kedua kali secara berturut-turut.

Pasal 20 1. Anggota Dewan Nasional dinyatakan berhenti atau diberhentikan jika: a.Meninggal dunia. b.Mengundurkan diri. c.Berhalangan tetap. d.Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

2. Dalam hal Anggota Dewan Nasional diberhentikan dapat dilakukan Pengangkatan 3. Anggota Dewan Nasional baru melalui pergantian antar waktu.

Dewan Nasional menetapkan Pergantian Antar Waktu Dewan Nasional berdasarkan hasil perolehan suara pada Musyawarah Nasional.

BAB IX SEKRETARIS JENDERAL Pasal 21 Sekretaris Jenderal KPA adalah representasi Organisasi KPA.

8

Pasal 22 Sekretaris Jenderal KPA dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 23 Kriteria dan syarat Sekretaris Jenderal KPA: 1. Berasal dari organisasi Anggota KPA sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun dan/atau Pengurus KPA sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

2. Organisasi Anggota KPA yang berhak mengusulkan calon Sekretaris Jenderal KPA adalah organisasi yang telah menjadi anggota KPA sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

3. Tidak berasal dari ASN, TNI, POLRI, anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. Memiliki pengalaman bekerja bersama organisasi rakyat.

5. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

6. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam membangun jaringan dan menggali sumber pendanaan bagi organisasi.

7. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

Pasal 24 Sekretaris Jenderal KPA berkewajiban untuk: 1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional.

2. Memimpin gerakan dan perjuangan pembaruan agraria.

3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan azas, nilai dan tujuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

4. Menjalankan politik anggaran yang mengalokasikan sumber daya dan dana yang dimiliki organisasi untuk membesarkan gerakan pembaruan agraria.

5. Bersama Dewan Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional KPA. 6. Menyebarluaskan gagasan dan informasi perkembangan gerakan perjuangan pembaruan agraria kepada anggota dan masyarakat luas.

7. Menjaga nama baik KPA. 8. Memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai Sekretaris Jenderal kepada anggota melalui musyawarah nasional/musyawarah nasional luar biasa.

Pasal 25 Sekretaris Jenderal KPA berwenang dan berhak untuk: 1. Membentuk struktur pengurus Sekretariat Nasional KPA. 2. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus di Sekretariat Nasional KPA. 3. Membentuk dan menetapkan Majelis Pakar dengan persetujuan Dewan Nasional.

4. Membentuk badan-badan ad-hoc sesuai dengan kebutuhan dan mandat organisasi.

5. Bertindak dan berwenang untuk dan atas nama organisasi dalam mengeluarkan pernyataan dan/atau pernyataan politik.

6. Bertindak dan berwenang untuk dan atas nama organisasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dan melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

9

7. Membentuk, menetapkan dan memberhentikan struktur pengurus dan program kerja 8. KPA Wilayah.

9. Memberi arahan dan instruksi kepada KPA Wilayah dalam rangka mendukung kerja organisasi.

10.Meminta laporan kegiatan yang dijalankan oleh KPA Wilayah.

Mendapatkan dan menggunakan fasilitas KPA untuk mendukung kerja organisasi.

Pasal 26 Sekretaris Jenderal KPA berhenti atau diberhentikan jika: 1. Meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri.

3. Berhalangan tetap.

4. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPA.

Pasal 27 1. Jika Sekretaris Jenderal KPA berhenti karena alasan sebagaimana dalam pasal 26 poin 1, 2 dan 3 maka Dewan Nasional menjalankan fungsi Sekretaris Jenderal KPA dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambatlambatnya 6 bulan.

2. Jika Sekretaris Jenderal KPA melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPA maka anggota dapat mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memberhentikan dan mengganti Sekretaris Jenderal.

BAB X KPA WILAYAH Pasal 28 1. KPA Wilayah berkedudukan di tingkat provinsi.

2. KPA Wilayah adalah pelaksana program KPA pada tingkat wilayah yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal KPA. 3. KPA Wilayah menjalankan program bersama anggota di wilayah untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan KPA di wilayah.

4. KPA Wilayah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pencapaian tujuan-tujuan KPA di wilayah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPA dan wajib dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal KPA. 5. KPA Wilayah dapat dibentuk oleh inisiatif anggota di wilayah berdasarkan kondisi dan dinamika wilayah yang disampaikan secara resmi kepada Sekretaris Jenderal.

6. KPA Wilayah dapat dibentuk berdasarkan inisiatif Sekretaris Jenderal jika dianggap perlu dan mendapat persetujuan Dewan Nasional.

7. Pengukuhan KPA Wilayah dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan/atau Dewan Nasional.

8. Mekanisme pembentukan dan pengukuhan KPA Wilayah akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

10

Pasal 29 Kriteria dan syarat Koordinator KPA Wilayah: 1. Berasal dari organisasi Anggota KPA sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan/atau Pengurus KPA sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Memiliki pengalaman bekerja bersama organisasi rakyat.

3. Memiliki pengalaman terlibat dalam proses kebijakan agraria.

4. Memiliki kemampuan mengkonsolidasikan gerakan pembaruan agraria di wilayahnya.

5. Memiliki kredibilitas, integritas dan loyalitas terhadap KPA dan gerakan pembaruan agraria di Indonesia.

6. Bukan anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 30 Hak dan Kewajiban KPA Wilayah KPA Wilayah berkewajiban untuk: 1. Melayani anggota dalam hal informasi, pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi.

2. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya front perjuangan pembaruan agraria di wilayah.

3. Mendorong praktik-praktik pelaksanaan pembaruan agraria sejati di wilayah kerjanya.

4. Menjalankan arahan dan instruksi Sekretaris jenderal KPA. 5. Melakukan tindakan cepat dalam membantu masyarakat yang mengalami represi, sebagai resiko perjuangan yang terjadi di dalam perjuangan pembaruan agraria.

Pasal 31 KPA Wilayah berhak untuk: 1. Mencari dan menggalang dana untuk kepentingan organisasi sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan organisasi.

2. Mendapatkan dukungan logistik dalam menjalankan mandat organisasi.

BAB XI MAJELIS PAKAR Pasal 32 1. Majelis Pakar KPA adalah unit khusus yang dibentuk untuk membantu Sekretaris Jenderal KPA. 2. Majelis Pakar KPA terdiri dari para individu yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang agraria atau bidang lainnya.

3. Majelis Pakar KPA dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPA. 4. Keanggotaan Majelis Pakar KPA sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang.

Pasal 33 Fungsi Majelis Pakar meliputi: 1. Memberikan masukan terhadap arah perjuangan KPA.

11

2.Memberikan masukan terkait kebijakan agraria nasional.

3.Memberikan masukan tentang penguatan organisasi rakyat dalam pembaruan agraria.

Pasal 34 Tata Cara Kerja Majelis Pakar 1. Majelis Pakar memberikan masukan melalui Rapat Kerja Nasional dan Rapat Majelis Pakar.

2. Majelis Pakar dapat memberikan masukan, diminta maupun tidak diminta kepada Sekretaris Jenderal.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pakar mendapatkan fasilitas dari Sekretariat Nasional KPA. BAB XII ANGGOTA KPA Pasal 35 Anggota KPA adalah organisasi rakyat dan organisasi non-pemerintah yang mempunyai tujuan yang sama dengan KPA. Pasal 36 Keanggotaan Organisasi Rakyat 1. Keanggotaan organisasi rakyat hanya dapat diberikan kepada organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan dan organisasi rakyat lainnya yang mendukung perjuangan Pembaruan Agraria.

2. Organisasi rakyat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah organisasi rakyat yang berbasis komunitas setidaknya di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA adalah yang memiliki basis massa/anggota yang luas, mengenai jumlah keanggotaan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga, ataupun aturan lain organisasi.

Pasal 37 Keanggotaan Organisasi Non-Pemerintah Organisasi Non-Pemerintah yang bisa menjadi Anggota KPA adalah organisasi yang memiliki tujuan, agenda, dan program yang terkait dengan Pembaruan Agraria.

Pasal 38 Calon Anggota 1. Calon Anggota KPA adalah Organisasi Rakyat atau Organisasi Non-Pemerintah yang telah memenuhi syarat-syarat calon anggota.

2. Syarat-syarat dan tata cara mengenai calon anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga KPA. Pasal 39 Hak dan Kewajiban Anggota KPA

12

Setiap Anggota KPA berhak: 1. Untuk menghadiri Musyawarah Nasional dan memiliki Hak Bicara dan/atau Hak Suara.

2. Mendapatkan layanan informasi dan akses-akses organisasi dari kepengurusan KPA. 3. Menyampaikan pendapat, masukan, usulan, kritik pada Pengurus KPA, baik secara lisan maupun tulisan.

4. Mendapatkan dukungan logistik dari Sekretariat Nasional KPA sesuai kemampuannya untuk menjalankan mandat Musyawarah Nasional KPA. 5. Mendapatkan layanan organisasi untuk kepentingan penguatan pendidikan, kaderisasi dan organisasi.

Pasal 40 Setiap Anggota KPA berkewajiban: 1. Mengkonsolidasikan, mengorganisir, memobilisir, dan mengupayakan perjuanganperjuangan pembaruan agraria.

2. Membayar iuran, mengenai mekanisme dan jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau aturan lain organisasi.

3. Menjaga nama baik organisasi.

4. Melaksanakan nilai-nilai KPA yang terkandung pada Pasal 5.

5. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan program yang dijalankannya yang berkaitan dengan pembaruan agraria.

6. Memberikan dukungan kepada Pengurus dalam menanggapi atau merespon perkembangan tertentu yang terkait dengan agenda-agenda pembaruan agraria.

BAB XIII MASA KEPENGURUSAN Pasal 41 Masa kepengurusan KPA selama 4 (empat) tahun ditetapkan melalui Musyawarah Nasional KPA. Pasal 42 Kepengurusan KPA yang dipilih melalui Musyawarah Nasional hanya berlaku untuk satu periode, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB XIV MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Pasal 43 1. Musyawarah Nasional (Munas) KPA adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi.

2. Musyawarah Nasional KPA dihadiri oleh anggota, calon anggota, pengurus, dan undangan lainnya.

3. Musyawarah Nasional KPA menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar /Ang-

13

/Anggaran RumahTangga.

Tangga. garan Rumah 1. Musyawarah Musyawarah Nasional Nasional KPA menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan 4.

Organisasi (GBHO) (GBHO) dan dan Garis-Garis Garis-Garis Besar Besar Haluan Haluan Program Program (GBHP) (GBHP) KPA. KPA. 5. Organisasi 2. Musyawarah Musyawarah Nasional Nasional KPA menetapkan, mencabut dan mengesahkan keanggotaan 6.

KPA. KPA. 3. Musyawarah Musyawarah Nasional Nasional KPA menetapkan dan mengesahkan Dewan Nasional dan Sekretaris Sekretaris Jenderal Jenderal KPA. KPA. Pasal 44 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa KPA (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi untuk memberhentikan Sekretaris Jenderal KPA dan memilih Sekretaris Jenderal KPA baru.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila: a. Sekretaris Jenderal KPA tidak dapat menjalankan mandat Musyawarah Nasional dikarenakan meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri. b. Sekretaris Jenderal KPA dianggap menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. c. Diusulkan oleh 2/3 Anggota KPA secara tertulis dan diajukan kepada Dewan Nasional.

3. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Nasional.

BAB XV RAPAT KPA Pasal 45 1. Rapat organisasi KPA terdiri dari: a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas); b. Rapat Kerja Nasional Khusus (Rakersus); c. Rapat Dewan Nasional; d. Rapat Koordinasi Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal; e. Rapat Majelis Pakar; f. Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakonwil); dan g. Rapat-rapat lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan SOP Organisasi.

2. Ketentuan mengenai rapat-rapat organisasi KPA akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI KEUANGAN Pasal 46 Keuangan organisasi KPA diperoleh dari: 1. Iuran anggota.

2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Ang-

14

garan Rumah Tangga organisasi. garan Rumah Tangga organisasi.

Hasil usaha yangyang tidaktidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 3.Hasil usaha bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah organisasi.

Tangga organisasi.

Kerjasama dengan pihak lain yanglain tidakyang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran 4.Kerjasama dengan pihak tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 47 Segala sesuatu pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat oleh Pengurus KPA, dan pengaturan yang lebih lanjut akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 48 Sanksi 1. Sanksi organisasi diberikan kepada anggota dan/atau pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lain organisasi.

2. Bentuk-bentuk sanksi: a. Anggota: i. iSurat Peringatan. ii. Status Keanggotaan dibekukan. iii. Dicabut Keanggotaanya dalam Musyawarah Nasional KPA. b. Pengurus: i. Surat Peringatan. ii. Dinonaktifkan. iii. Dipecat dari Kepengurusan.

3. Mekanisme penilaian dan pemberian sanksi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional.

4. Anggota KPA dan/atau Pengurus KPA yang melakukan pelanggaran di atas, berhak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan dalam forum khusus untuk itu, dan/atau dalam Musyawarah Nasional KPA. Pasal 49 Penghargaan 1. Penghargaan organisasi KPA diberikan kepada anggota KPA dan/atau pihak lain yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap kemajuan pembaruan agraria.

2. Usulan pihak-pihak yang akan menerima penghargaan dapat berasal dari Anggota, Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal KPA. 3. Mekanisme penilaian pihak-pihak yang akan menerima penghargaan dilaksanakan oleh tim Ad Hoc yang mewakili berbagai latarbelakang dan dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KPA. 4. KPA berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila di kemudian hari terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan pembaruan agraria.

15

BAB XIX PEMBUBARAN Pasal 50 1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

2. Ketentuan selanjutnya mengenai pembubaran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX PENUTUP Pasal 51 1. Anggaran Dasar ini hanya bisa diubah melalui Musyawarah Nasional.

2. Segala sesuatu yang belum diatur dan belum jelas dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya.

16

ANGGARAN RUMAH Tangga KONSORSIUM KONSORSIUM PEMBARUAN PEMBARUAN AGRARIA AGRARIA 2021-2025 2021-2025

17

ANGGARAN RUMAH TANGGA KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA 2021-2025 BAB I RAPAT–RAPAT ORGANISASI Pasal 1 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah forum musyawarah kerja Pengurus KPA yang dilaksanakan setahun sekali oleh Sekretaris Jenderal KPA. 2. Agenda Rakernas membahas: a. Laporan perkembangan kerja, evaluasi pelaksanaan program kerja, dan kinerja keorganisasian selama satu tahun. b. Analisa situasi dan kondisi agraria global, nasional dan wilayah. c. Perencanaan dan penetapan program kerja tahunan KPA. 3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Dewan Nasional, Sekretaris Jendral, Majelis Pakar, KPA Wilayah, dan anggota atau peserta lain yang diundang apabila dianggap perlu.

4. Pengambilan keputusan di dalam rapat kerja nasional diambil secara musyawarah mufakat.

Pasal 2 Rapat Kerja Khusus 1. Rapat Kerja Khusus (Rakersus) adalah rapat yang diselenggarakan di luar rapat rutin dengan pertimbangan khusus untuk merespon situasi yang dianggap perlu (darurat/genting).

2. Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Terjadi perubahan situasi nasional yang memerlukan respon cepat; dan b. Adanya kejadian luar biasa yang mempengaruhi sistem kerja organisasi secara nasional.

3. Rapat Kerja Khusus dihadiri oleh Sekretaris Jendral, Dewan Nasional, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

4. Pengambilan keputusan di dalam Rakersus diambil secara musyawarah mufakat.

Pasal 3 Rapat Dewan Nasional 1. Rapat Dewan Nasional adalah forum musyawarah Dewan Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Rapat Dewan Nasional membahas dan menetapkan mandat-mandat organisasi yang diberikan kepada Dewan Nasional.

3. Rapat Dewan Nasional juga dapat diselenggarakan dalam rangka menilai dan mengangkat pergantian antar waktu Anggota Dewan Nasional.

4. Rapat Dewan Nasional dikoordinir oleh Ketua Dewan Nasional dan/atau berdasarkan inisiatif anggota Dewan Nasional.

18

Inisiatif 5. Inisiatif pelaksanaan pelaksanaan rapat rapat DewanDewan Nasional Nasional dapat berasal dapat dari berasal Anggota dari Dewan Anggota Nasional.

Dewan Pengambilan Nasional. keputusan di dalam rapat Dewan Nasional diambil secara musyawarah mufakat 6. Pengambilan yang dihadiri keputusan sekurang-kurangnya di dalam rapat½Dewan +1 jumlah Nasional Anggota diambil Dewan secara Nasional. musyawarah Rapat mufakat Dewan yang Nasional dihadiri sekurang-kurangnya dapat melibatkan ½ Sekretaris +1 jumlahJenderal Anggota Dewan jika terkait Nasional. kinerja keorganisasian 7. Rapat Dewan sesuai Nasional mandat-mandat dapat melibatkan organisasi.

Sekretaris Jenderal jika terkait kinerja keorganisasian sesuai mandat-mandat organisasi.

Pasal 4 Rapat Koordinasi Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal 1. Rapat koordinasi Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal adalah forum koordinasi antara Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal yang diselenggarakan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali.

2. Rapat koordinasi Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal membahas: a. perkembangan pelaksanaan kerja-kerja keorganisasian; dan b. situasi ekonomi politik agraria dan/atau situasi penting lainnya.

Pasal 5 Rapat Majelis Pakar 1. Rapat Majelis Pakar adalah forum musyawarah Majelis Pakar sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk memberikan masukan kepada Sekretaris Jenderal.

2. Inisiatif Rapat Majelis Pakar dapat berasal dari Majelis Pakar dan/atau Sekretaris Jenderal.

3. Pengambilan keputusan di dalam Rapat Majelis Pakar diambil secara musyawarah mufakat.

Pasal 6 Rapat Konsolidasi Wilayah 1. Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakonwil) adalah forum musyawarah anggota KPA di tingkat wilayah yang dilaksanakan setelah Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Rapat Konsolidasi Wilayah membahas antara lain: a. Laporan perkembangan situasi agraria wilayah; b. Penyampaian situasi perkembangan agraria nasional; c. Penyampaian rencana kerja KPA secara nasional; dan d. Evaluasi dan perencanaan program kerja KPA di wilayah.

3. Rapat Konsolidasi Wilayah dihadiri oleh Sekretaris Jenderal atau pengurus KPA yang ditugaskan, Anggota KPA di wilayah, Koordinator KPA Wilayah atau simpul wilayah.

4. Rapat Konsolidasi Wilayah dapat dihadiri oleh Dewan Nasional jika dianggap perlu.

5. Pengambilan keputusan di dalam Rakonwil diambil secara musyawarah mufakat.

Pasal 7 Rapat Lainnya diatur oleh Standart Operational Prosedure (SOP) organisasi.

19

BAB II SEKRETARIAT NASIONAL Pasal 8 Sekretariat Nasional 1. Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jendral.

2. Sekretaris Jenderal memutus dan menetapkan struktur Sekretariat Nasional, Majelis Pakar dan KPA Wilayah dengan mempertimbangkan usulan dari wilayah.

3. Sekretaris Jenderal memutus dan menetapkan struktur Sekretariat Nasional dan KPA Wilayah, keputusan Sekretaris Jendral diketahui oleh Dewan Nasional.

4. Sekretaris Jenderal memutus dan menetapkan anggota Majelis Pakar dengan mengkonsultasikan dengan Dewan Nasional.

5. Sekretaris Jenderal mengangkat dan memberhentikan pengurus Sekretariat Nasional.

6. Pengurus Sekretariat Nasional dapat berasal dari Anggota KPA, KPA Wilayah dan/atau perorangan yang memiliki komitmen dan kapasitas terhadap gerakan pembaruan agraria.

7. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan pengurus Sekretariat Nasional diatur lebih lanjut di dalam SOP organisasi.

8. SOP disusun oleh Sekretaris Jendral dengan dikonsultasikan dan/atau ditetapkan bersama dengan Dewan Nasional.

Pasal 9 Pengusulan Pembentukan KPA Wilayah 1. Mekanisme usulan pembentukan KPA Wilayah atas inisiatif anggota dapat dilakukan pada provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 anggota.

2. Anggota pengusul sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari 3 (tiga) kabupaten/kota berbeda.

3. Usulan pembentukan KPA Wilayah dikirimkan oleh anggota pengusul secara resmi kepada Sekretaris Jenderal.

4. Usulan pembentukan KPA Wilayah dari anggota dibahas dan dipertimbangkan oleh Sekretaris Jenderal.

5. Apabila Sekretaris Jenderal menerima usulan tersebut maka Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Dewan Nasional.

6. Keputusan pembentukan KPA Wilayah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan diketahui oleh Dewan Nasional.

7. Pengukuhan KPA Wilayah dilakukan Sekretaris Jenderal melalui Rapat Konsolidasi Wilayah.

Pasal 10 1. Mekanisme usulan pembentukan KPA Wilayah atas inisiatif Sekretaris Jenderal dapat dibentuk di wilayah yang terdapat Anggota KPA maupun tidak.

2. Bagi wilayah yang sudah memiliki Anggota KPA, Sekretaris Jenderal dapat mengusulkan pembentukan dengan mendapatkan persetujuan Dewan Nasional melalui Rapat Dewan Nasional atau Rapat Koordinasi Dewan Nasional dengan

20

Sekretaris Sekretaris Jenderal Jenderal KPA. KPA. 3. Bagi Bagi wilayah wilayah yang yang tidak tidak memiliki memiliki Anggota AnggotaKPA, KPA,Sekretaris SekretarisJenderal Jenderal dapat dapat melakukan proses proses persiapan persiapan pembentukan pembentukan KPAKPA Wilayah.

Wilayah.

4. Proses Proses persiapan persiapan pembentukan pembentukan KPA Wilayah KPA Wilayah sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (3) dilakukan ayat (3) melalui dilakukan tahapan melalui sebagai tahapan berikut: sebagai berikut: a.

Sekretaris 1. Sekretaris JenderalJenderal melakukan melakukan konsolidasi konsolidasi aktor gerakan aktor gerakan pembaruan pembaruan agraria di agraria wilayah di persiapan. wilayah persiapan. b.

Sekretaris 2. Sekretaris JenderalJenderal menugaskan menugaskan Simpul KPA Simpul di wilayah KPA dipersiapan wilayah untuk persiapan melakukan untuk persiapan melakukan pembentukan persiapan KPA pembentukan Wilayah.

KPA Wilayah.

Tugasc.

3.utama Tugas Simpul utama KPA Simpul di wilayah KPA dipersiapan wilayah persiapan adalah pengorganisasian adalah pengorganisasian untuk perluasan untuk calon Anggota perluasan KPA calon dan Anggota merespon KPA situasi dan agraria merespon di wilayah. situasi agraria di wilayah. d.

Jangka 4. Jangka waktu waktu kerja Simpul kerja Simpul KPA KPA di wilayah di wilayah persiapan persiapan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya selama selama 2 tahun. 2 tahun.

5. Dasar Dasar pertimbangan pertimbanganpembentukan pembentukanKPA KPAWilayah Wilayah yang yang tidak tidak memiliki memiliki anggota sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud ayatayat (3) sekurang-kurangnya (3) sekurang-kurangnya antara antara lain:lain: Krisisa.

1.dan Krisis konflik dan agraria konflik agraria yang kronis; yang kronis; Terdapat 2. Terdapat sumber daya sumber KPA daya yang memadai KPA yang untuk memadai melakukan untuk kerja-kerja melakukan organisasi. kerja-kerja b. organisasi.

Pengesahan pembentukan KPA Wilayah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari 6. Pengesahan Dewan Nasional.pembentukan KPA Wilayah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 11 Mekanisme penerimaan anggota: 1. Setiap calon anggota yang akan menjadi Anggota KPA harus membuat pernyataan secara tertulis, untuk mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan berbagai peraturan organisasi lainnya.

2. Setiap calon anggota harus mendapat dukungan dari 3 anggota aktif KPA yang ada di wilayah dan/atau mendapat rekomendasi dari KPA Wilayah.

3. Apabila klausul pada ayat 2 tidak terpenuhi maka setiap calon anggota dapat mengusulkan diri pada KPA Wilayah terdekat dan/atau Sekretariat Nasional.

4. Surat pernyataan kesediaan dan dukungan diserahkan setiap calon anggota kepada KPA Wilayah dan/atau Sekretariat Nasional yang selanjutnya akan ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional KPA. 5. Setiap calon anggota berhak mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari Sekretariat Nasional.

6. Setiap calon anggota belum memiliki hak suara sampai keanggotaannya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional KPA. Pasal 12 Kriteria dan Syarat Calon Anggota KPA Calon Anggota KPA berbasis Organisasi Rakyat di tingkat kabupaten sebagaimana

21

dimaksud Pasal 36 Anggaran Dasar harus mempunyai anggota minimal 500 orang untuk Jawa dan 100 untuk luar Jawa.

Pasal 13 Verifikasi Anggota 1. Verifikasi anggota merupakan pendataan kembali anggota yang telah terdaftar.

2. Verifikasi anggota dilakukan oleh Sekretariat Nasional dan Dewan Nasional.

3. Hal-hal yang diverifikasi adalah: a. Keberadaan organisasi. b. Rekam jejak dalam gerakan pembaruan agraria.

BAB IV KEUANGAN Pasal 14 Keuangan yang ada diprioritaskan untuk mendukung upaya-upaya penguatan organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA dan organisasi rakyat yang memperjuangkan pembaruan agraria.

Pasal 15 Sumber Keuangan 1. Setiap anggota berkewajiban membayar iuran anggota sebesar Rp 250.000.-/tahun.

2. Tata cara penyetoran iuran anggota sebagai berikut: a. Dikirimkan langsung kepada Manajer Keuangan Sekretariat Nasional KPA. b. Penyetoran iuran anggota dikirimkan satu tahun sekali.

3. Dana iuran anggota dan rekapitulasinya dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional KPA. Pasal 16 Alokasi penggunaan anggaran KPA digunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan pembaruan agraria sejati.

Pasal 17 1. Tata Kelola penggunaan keuangan KPA diatur di dalam SOP Keuangan organisasi.

2. Audit keuangan tahunan organisasi dilakukan oleh akuntan publik berlisensi.

BAB V PEMBUBARAN Pasal 18 1. Dalam hal terjadi pembubaran KPA, maka seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus disumbangkan kepada organisasi rakyat yang menjadi Anggota KPA dan/atau organisasi kaum tani pada umumnya yang memperjuangkan pembaruan agraria sejati.

22

2.

1. Untuk melaksanakan ayat 1 di atas maka ditunjuk kurator.

BAB VI PENUTUP Pasal 19 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KPA. 2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya bisa diubah melalui forum Musyawarah Nasional KPA. 3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini, akan diatur dalam aturan organisasi lainnya sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VIII KPA di Bogor tanggal 25 September 2021 melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria No. 005/SK/Munas-KPA/2021 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria.

23

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA PERIODE 2021-2025

24

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA PERIODE 2021-2025

Transformasi KPA Sebagai Pusat Gerakan Reforma Agraria Sejati di Indonesia BAB I A Pendahuluan

Garis-garis Besar Haluan Organisasi atau disingkat GBHO KPA, adalah panduan bagi seluruh pilar dalam KPA untuk menjelaskan arah strategis organisasi ini ke depan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Garis Besar Haluan Program (GBHP). Keduanya merupakan terjemahan mandat organisasi yang berpedoman pada AD/ART. Atas dasar hal tersebut, maka disusun GBHO ini dengan mengacu kepada Pasal 8 AD/ART KPA, organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan: (a) terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) jaminan penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat; (c) serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

& B Maksud Tujuan

Maksud dan tujuan perumusan GBHO ini adalah payung bagi perumusan dan pelaksanaan kerja-kerja organisasi KPA dalam rangka membangun dan memajukan organisasi.

Waktu C Jangka Berlaku

Jangka waktu GBHO adalah selama periode kepengurusan sejak ditetapkan pada Munas VIII KPA.

BAB II Masalah Agraria dan Tinjauan Historis KPA Agraria A Masalah Indonesia

25

Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber-sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, dan subur, serta di dalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya.

Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah

diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebanggaan, yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia. Namun, penguasaan sumber-sumber agraria hanya dikuasai oleh segelintir kelompok sosial sehingga menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial.

Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumbersumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini telah menjauhkan bangsa kita dari cita-cita kemerdekaan, UUD 1945 khususnya Pasal 33 dan UUPA No.5/1960. Saat ini, ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai puncak ketimpangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya.

Badan usaha swasta, asing dan negara telah menguasai begitu banyak tanah dan kekayaan alam, sementara puluhan juta rumah tangga petani, masyarakat adat, nelayan menguasai tanah dan kekayaan alam secara gurem bahkan banyak yang tidak bertanah.

Situasi serupa juga terjadi di perkotaan dimana sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh konglomerat properti dengan membangun pusat-pusat bisnis dan mengarahkan rencana tata ruang, sehingga mereka memperoleh ruang-ruang dan infrastruktur terbaik. Sementara, rakyat hanya hidup di ruangruang sisa seperti perkampungan kumuh, bantaran kali atau di rumah-rumah sewa dengan harga yang mencekik.

Konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir kelompok yang mengarah kepada monopoli tanah oleh badan usaha swasta dan badan usaha negara didapatkan dari proses perampasan tanah yang mengakibatkan letusan konflik agraria di seluruh pelosok negeri. Konflik agraria yang terjadi adalah bentuk perlawanan rakyat akibat praktik perampasan yang dijalankan badan usaha dan badan negara atas nama hukum yang disetir oleh modal.

Perampasan tanah bukanlah sekedar kejadian konflik atau tumpang tindih klaim hak atas tanah. Perampasan tanah adalah manifestasi dari proses menghubungkan sirkuit produksi kapitalisme. Lebih dari itu, substansi dari perampasan tanah adalah menyatukan wilayah-wilayah ke dalam rezim kapitalisme global yang menjadikan bangsa kita berkedudukan sebagai penyedia bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah bahkan perbudakan bagi pertumbuhan kapitalisme global.

26

Perampasan tanah rakyat yang dirancang dengan regulasi, dilengkapi dengan penggunaan alat keamanan negara seperti kepolisian dan militer yang bertujuan melancarkan akumulasi kapital yang baru. Dengan maksud melipatgandakan akumulasi kapital tersebut, maka pembangunan infrastruktur bagi kawasan ekonomi khusus, industri, pariwisata, food estate, industri perikanan, pertambangan, dan reklamasi pantai gencar dilakukan. Ini adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang agar semakin terhubung ke dalam sistem pasar global. Di atasnya ruang-ruang hidup rakyat dihancurkan sedemikian rupa dan secara paksa rakyat dimasukkan ke dalam sistem pasar tersebut.

Perampasan Tanah rakyat adalah sumber utama hilangnya kedaulatan masyarakat pedesaan, sehingga terlempar dari tanahnya untuk menjadi tenaga kerja murah, pekerja informal, migrasi rakyat ke kota hingga ke luar negara. Perampasan tanah adalah penyebab hilangnya kedaulatan pangan rakyat dan pertanian alami di tengah-tengah masyarakat. Perampasan tanah adalah sumber kekurangan pangan hingga krisis pangan, yang menjadi dalih negara dan pengusaha untuk melakukan importasi pangan berupa beras, gandum, daging, garam, susu dan buah-buahan hasil dari korporasi pangan global.

Perampasan tanah adalah penyebab utama lemahnya kehidupan layak bagi kaum buruh. Sebab, perampasan tanah adalah penyebab begitu banyaknya tenaga kerja produktif dari desa bermigrasi ke kota, sehingga terjadi kelimpahan pencari kerja di perkotaan. Perampasan tanah adalah biang keladi kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia.

Dengan demikian, lemahnya posisi dan kedudukan rakyat Indonesia di bidang agraria dan industri disebabkan syarat yang terus dipertahankan Negara: kemudahan perampasan tanah!

dalam B KPA Perjuangan

Reforma Agraria Sejati

27

Sejak didirikan, KPA adalah organisasi yang melawan komodifikasi dan privatisasi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KPA adalah organisasi yang dilahirkan untuk melawan perampasan tanah, ketimpangan agraria dan keseluruhan akibat-akibat ekonomi, sosial politik dan budaya yang menyertainya.

Dalam menjawab persoalan agraria akibat komodifikasi, privatisasi dan perampasan tanah tersebut, maka KPA memperjuangkan pelaksanaan Reforma Agraria Sejati. Reforma agraria sejati yang dimaksud KPA yakni sebuah penataan kembali struktur agraria nasional yang anti kapitalisme, sebagai dasar pembangunan nasional yang bertujuan: Pertama, mewujudkan keadilan dalam pemilikan, penguasaan, pengusahaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh, nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan dan perlindungan atas sumbersumber agraria kepada masyarakat adat dan nelayan; Kedua, peningkatan produksi rakyat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dalam wadah ekonomi berupa koperasi dan; Ketiga, jaminan kepada permodalan, teknologi dan juga pasar yang berkeadilan sehingga meninggikan jumlah dan kualitas atas produksi rakyat tersebut.

Keseluruhan tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan dijalankan Reforma Agraria Sejati, sehingga pada akhirnya akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan. Bagi KPA, pelaksanaan Reforma Agraria Sejati adalah pelaksanaan UUPA 1960 yang merupakan turunan langsung dari pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33.

Hingga mencapai usianya yang sekarang (27 tahun), KPA sebagai organisasi lokomotif perjuangan reforma agraria sejati telah melakukan kerja-kerja pokok sebagai berikut: Sewaktu awal mula berdiri, KPA bercirikan sebagai organisasi yang membentuk, membangun dan menyebarluaskan argumentasi tentang apa dan mengapa ReformaAgraria itu penting serta wajib dijalankan oleh negara. Strategi organisasi ini penting karena masalah agraria tidak terlihat sebagai masalah bangsa yang fundamental, dan telah lama studi agraria dihilangkan bahkan dilarang. Selanjutnya, KPA semakin berkembang dengan mengerjakan hal-hal lainnya: Pertama, pembangunan identitas kolektif aktivis reforma agraria. Proses ini dilakukan melalui pembentukan kelompok aktivis reforma agraria yang dilakukan melalui sejumlah kursuskursus, pendampingan konflik agraria, pengorganisasian petani dan organisasi rakyat lainnya.

28

Kedua, penguatan organisasi rakyat melalui kerja-kerja konsolidasi dan pembentukan organisasi rakyat ke dalam wadah perjuangan reforma agraria sejati. Sebagaimana diketahui, pada awalnya, KPA banyak berisikan dari organisasi NGO dan organisasi komunitas dampingan NGO, khususnya serikatserikat tani yang tengah mengalami konflik agraria. Kemudian, KPA bekerja mentransformasikan bentuk dan nilai organisasi tersebut, dari organisasi konflik berwatak korban ke dalam perjuangan reforma agraria sejati. KPA juga mendorong penguatan organisasi rakyat agar berjejaring lebih luas dalam organisasi rakyat tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi.

Bahkan, KPA juga mendorong lahirnya organisasi petani dan nelayan di tingkat nasional.

Ketiga, memperluas kampanye reforma agraria dan ekosistem sosial pendukung reforma agraria. Melalui pekerjaan ini, saat ini mulai tumbuh diskursus reforma agraria di kampus, ormas, pemerintah dan media massa. Bahkan saat ini telah banyak tumbuh generasi aktivis yang memiliki minat advokasi kebijakan, kampanye, kajian di bidang agraria sehingga terdapat ekosistem pendukung reforma agraria yang semakin luas dan beragam.

Keempat, menentang berbagai kebijakan yang anti pada reforma agraria, dan melakukan intervensi kebijakan yang mendukung semakin menguatnya prasyarat pelaksanaan reforma agraria.

Kelima, KPA juga mengujicobakan langsung agraria reform by leverage atau Reforma Agraria atas Inisiatif Rakyat dalam model Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) yang ditujukan untuk pembangunan di tingkat tapak dalam level kampung dan/atau desa berbasiskan penataan agraria.

Keenam, membangun koalisi nasional. KPA menyadari bahwa perjuangan Reforma Agraria adalah agenda bangsa yang merupakan jawaban dari aneka persoalan rakyat. Karena itu, koalisi strategis dengan organisasi gerakan lainnya seperti buruh, masyarakat adat, perempuan, pemuda/mahasiswa dan kaum miskin kota adalah keniscayaan yang harus terus dibangun.

KPA menyadari bahwa perjuangan reforma agraria sejati membutuhkan jaringan yang dapat berbagi pengalaman dalam memperjuangkan reforma agraria. Karena itu, KPA membangun jaringan internasional di tingkat regional dan global.

29

Seluruh kerja-kerja KPA di atas, dijalankan secara terus menerus dengan penekanan yang terkadang berbeda karena beragam dinamika sosial politik yang mengitarinya. Semua pekerjaan yang telah dijalankan oleh KPA tersebut menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dan posisi politiknya yang cukup kuat seperti keadaansekarang ini.

BAB II Arah dan Strategi Perjuangan KPA ke Depan dan A Tantangan Ancaman Perjuangan RA Sejati

Komodifikasi tanah dan sumber-sumber agraria yang semakin meluas telah menyebabkan perampasan tanah dan kriminalisasi kepada rakyat yang mempertahankan hak-haknya. Situasi ini merupakan tantangan terbesar ke depan seiring dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja yang telah membabat semua hambatan kelompok pemodal dalam mendapatkan sumbersumber agraria di tanah air.

Selain itu, terdapat tantangan berupa penyelewengan Reforma Agraria melalui program sertifikasi tanah atau redistribusi tanah model TORA yang dilakukan pemerintah. Bahkan, reforma agraria semakin diselewengkan dengan kelahiran Bank Tanah yang menjadikan reforma dijalankan oleh Badan Usaha Bank Tanah. Hal lain, moderasi atas reforma agraria juga dilakukan oleh negara melalui program Perhutanan Sosial. Situasi ini memberikan tantangan dan ancaman tambahan bagi perjuangan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang sebelumnya telah dirampas. Termasuk juga tantangan bagi gerakan reforma agraria dalam mendesakan model-model reforma agraria yang sepenuhnya diinginkan rakyat, pada wilayah-wilayah yang diperjuangkan.

B Strategi Perjuangan KPA

Dalam mengatasi tantangan dan ancaman tersebut, KPA harus bekerja secara sungguh-sungguh memperkuat prasyarat bagi pelaksanaan Reforma Agraria Sejati. Dengan cara mendorong penyelesaian konflik melalui berbagai jalur tempuh yang sejatinya untuk memperkuat organisasi-organisasi rakyat dan memulihkan hak-hak mereka yang dirampas.

Sebab prasyarat terwujudnya Reforma Agraria Sejati yang paling utama adalah keberadaan Organisasi Rakyat yang kuat di dalam memperjuangkan Reforma Agraria Sejati. Organisasi Rakyat yang bercirikan: (1) berani memperjuangkan kembalinya tanah

30

dan sumber-sumber agraria yang telah dirampas melalui reklaiming; (2) setia menjaga dan mempertahankan tanahnya; (3) mampu mengelola wilayah yang sudah dikuasai dalam tatanan produksi yang berdaulat dan mensejahterakan.

Karena itu, ciri dari Organisasi Rakyat yang kuat selain berbasis massa dan terus memperluas keanggotaannya, harus memahami bahwa organisasi mereka adalah organisasi perjuangan, bukan sekumpulan korban yang memperjuangkan penyelesaian konflik tanah semata.

Pendekatan perjuangan KPA sebagai organisasi yang mengusung perjuangan reforma agraria sejati, selama ini adalah kombinasi antara kekuatan argumentasi, konsistensi dan mobilisasi dalam mengusung perjuangan reforma agraria. Tiga kombinasi ini harus terus dikembangkan hingga ke wilayahwilayah.

Oleh karena itu untuk semakin mengokohkan pendekatan di atas, KPA harus mendorong perluasan perjuangannya dengan mengutamakan keanggotaan yang berasal dari organisasi rakyat. Hal ini juga akan menjadikan KPA sebagai organisasi gerakan reforma agraria sejati yang semakin mengakar dengan basis konstituen yang jelas dan terukur.

Dengan perluasan keanggotaan berbasis organisasi rakyat yang berideologi organisasi perjuangan, maka dengan pendekatan kombinasi kekuatan argumentasi, konsistensi dan mobilisasi massa, maka KPA akan semakin percaya diri dalam gelanggang perjuangan, baik yang harus bersinggungan, berkolaborasi hingga berkonfrontasi dengan negara/pemerintah dalam kerangka perjuangan reforma agraria sejati.

Selain itu, KPA ke depan harus semakin mengedepankan kerja sama dan pembentukan koalisi strategis bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, dalam kerangka perjuangan reforma agraria sejati. Hal ini sangat penting bagi KPA untuk menumbuhkan jejaring pendukung dan pengusung utama reforma agraria sejati yang semakin meluas hingga di wilayahwilayah.

Kombinasi antara kokohnya argumentasi, konsistensi ideologi perjuangan dan kuatnya barisan perjuangan reforma agraria yang ada di dalam KPA dapat dilaksanakan dengan melakukan

31

langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. KPA melakukan usaha bersama untuk proses pelurusan atas penyelewengan reforma agraria palsu yang dijalankan oleh pemerintah dan melakukan penolakan atas implementasinya di wilayah. KPA memandang bahwa proses sertifikasi umum dan redistribusi tanah yang sedang dilakukan pemerintah dan diklaim sebagai reforma agraria dapat diluruskan dengan mekanisme Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai jalan pelurusan dan akselerasi penyelesaian konflik agraria struktural yang dihadapi anggota KPA dan masyarakat pada umumnya.

2. Pengkaderan aktivis gerakan reforma agraria yang berasal dari organisasi rakyat, pemimpin desa, dan masyarakat sipil lainnya harus semakin dilembagakan ke dalam sistem KPA melalui Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS).

3. KPA mendorong gerakan penguasaan kembali tanah-tanah yang telah dirampas melalui gerakan reklaiming, dan memandang proses tersebut sebagai bagian penting dari proses perjuangan reforma agraria.

4. Membumikan praktik reforma agraria berdasarkan inisiatif rakyat melalui Desa Maju Reforma Agraria (DaMaRA).

Selanjutnya, pada wilayah-wilayah yang sudah cukup kuat dalam membangun Gerakan DaMaRA di tingkat desa, maka akan di dorong pada level yang lebih tinggi seperti antar desa hingga kabupaten.

5. Dalam melawan perampasan tanah, kekerasan agraria dan kriminalisasi, KPA mendorong koalisi pembela hak atas tanah yang berisi advokat pro-bono, paralegal, akademisi, petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan akan dilembagakan ke dalam bantuan hukum agraria yang bersinergi dengan pengorganisasian dan penguatan organisasi rakyat.

6. KPA mengembangkan pembangunan ekonomi solidaritas antar organisasi rakyat seperti petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan komunitas lainnya dalam wadah usaha ekonomi bersama. Termasuk di dalamnya membangun ekonomi solidaritas dalam rangka menghadapi situasi darurat di masyarakat baik karena pandemi, bencana alam, konflik agraria dan persoalan sosial lainnya. Dalam hal ini KPA dapat mengembangkan melalui pengalaman Gerakan Ekonomi Solidaritas Lumbung Agraria (GESLA) yang telah dibangun.

7. KPA semakin dapat menyebarluaskan gagasan, pengalaman, pelajaran yang didapatkan dari seluruh

32

1. perjuangan KPA melalui berbagai media termasuk media sosial. Sehingga semakin tumbuh dan menguat minat untuk mengembangkan studi agraria yang semakin beragam, khususnya pada wilayah-wilayah pesisir kelautan dan pulaupulau kecil, reforma agraria di wilayah adat, reforma agraria perkotaan dan sejumlah model pembangunan ekonomi berbasiskan reforma agraria.

8.

2. KPA sebagai organisasi gerakan, dituntut untuk semakin berkembang wilayah bekerjanya, baik secara geografis maupun dari sisi landscape agraria seperti pesisir, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkotaan. Dalam konteks ini perlu menjadi perhatian khusus perluasan Gerakan reforma agraria di wilayah timur Indonesia.

9.

3. Secara kelembagaan KPA juga penting menjadi organisasi yang semakin demokratis dalam makna yang substantif, bukan demokrasi prosedural dan liberal, serta semakin akuntabel dan kredibel di mata publik.

BAB II Penutup Demikian GBHO ini dirumuskan dan telah ditetapkan sebagai ketetapan Munas KPA melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria No. 006/SK/Munas-KPA/2021 tentang Penetapan Garis Besar Haluan Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria di Bogor Tanggal 26 September 2021.

33

GARIS-GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA PERIODE 2021-2025

34

GARIS-GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA PERIODE 2021-2025 Transformasi KPA Sebagai Pusat Gerakan Reforma Agraria Sejati di Indonesia BAB I

Pendahuluan

Garis-Garis Besar Haluan Program atau disingkat GBHP ditetapkan pada Munas VIII KPA, mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) KPA Pasal 13, Ayat (4), bahwa Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi yang berwenang untuk menetapkan GBHP. Selanjutnya, rumusan-rumusan GBHP merupakan terjemahan AD/ART terkait peran dan fungsi KPA. Atas dasar itu, GBHP dirumuskan dengan mengacu kepada: Pasal 8 AD, bahwa KPA berperan memperjuangkan pembaruan agraria sejati, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Pasal 9 AD, bahwa KPA berfungsi: (1) Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat; (2) Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria; dan (3) Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Jangka Waktu

Sebagai penjabaran lebih lanjut tentang peran dan fungsi KPA, GBHP juga merupakan kebijakan organisasi secara nasional sebagai terjemahan operasional dari Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KPA. Tujuan GBHP adalah menjaga dan memandu arah transformasi yang digariskan GBHO, membumikan kerja-kerja KPA dalam memperjuangkan realisasi reforma agraria sejati. Jangka waktu GBHP adalah selama periode kepengurusan sejak ditetapkan pada Munas VIII KPA.

35

BAB iII

Program Strategis Organisasi

Program Strategis KPA adalah: 1. Internalisasi dan Ideologisasi Politik Perjuangan KPA. 2. Penguatan dan Perluasan Praktik-Praktik Reforma Agraria Sejati di Tingkat Tapak.

3. Advokasi Kebijakan Agraria dan Pelurusan Paradigma Reforma Agraria.

4. Advokasi Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria.

5. Kampanye dan Penyebarluasan Gagasan Reforma Agraria Sejati.

6. Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Bagi Perjuangan Reforma Agraria Sejati.

7. Penguatan Kelembagaan (Institutional Strengthening).

8. Penguatan posisi politik dan pembangunan jaringan strategis.

9. Penggalangan Dana Organisasi dan Resiliensi Organisasi.

Selanjutnya, penjabaran program-program strategis KPA adalah sebagai berikut:

I

Internalisasi dan Ideologisasi Politik Perjuangan KPA Reforma Agraria Atas Inisiatif Rakyat atau Agrarian Reform by Leverage (ARBL) adalah pilihan reforma agraria sejati KPA. Diperlukan usaha-usaha bersama oleh Pengurus dan Anggota KPA untuk mendorong internalisasi dan menjaga ideologi politik perjuangan organisasi KPA, sehingga perjuangan reforma agraria sejati berjalan konsisten, bersifat nasional dan dihayati serta dipraktikkan oleh Pengurus dan Anggota KPA. Program strategis ini akan dicapai melalui program-program pokok sebagai berikut:

I.A

Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS)

1. Langkah pelembagaan sistem pendidikan RA di internal KPA, sekaligus proses pengkaderan yang bersifat utuh, berkesinambungan dan berjenjang untuk melahirkan kader-kader KPA dan Pejuang Reforma Agraria Sejati.

2. Sebagai wadah pendidikan, ARAS dapat terdiri dari berbagai jenis atau tingkatan Pendidikan Kader Reforma Agraria (PKRA), yaitu PKRA yang ditujukan untuk: kader pemula, calon kader, dan/atau pemagang jangka panjang; Organisasi Rakyat Anggota KPA; Aktivis NGO Anggota KPA; Perempuan dan pemuda pejuang reforma agraria; serta PKRA yang

36

1. ditujukan untuk seluruh Pengurus KPA, baik Pengurus Sekretariat Nasional, KPA Wilayah dan Dewan Nasional.

2. Dalam level-level tertentu, PKRA di dalam ARAS akan bersifat wajib 3. diikuti oleh seluruh pengurus inti KPA, sehingga proses internalisasi dan ideologisasi politik perjuangan KPA, serta penguatan semangat ber-KPA dapat berjalan secara sistematis dan reguler.

3. Di dalam ARAS, pasca pendidikan konsep, teori dan pembelajaran di 4. kelas (in-class), selanjutnya kader/calon kader (laki-laki maupun perempuan), akan tinggal di basis (live in) Anggota KPA untuk menempa kader lebih lanjut.

Penguatan Kapasitas Keterampilan dan Pengalaman Para Kader KPA

I.B

1. Pengiriman Kader KPA ke pelatihan/pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh kader dan/atau organisasi sebagai bagian peningkatan kualitas serta keahlian kader.

2. Pengiriman Kader KPA melakukan live in dan praktik pengorganisasian di organisasi rakyat Anggota KPA untuk menempa kader lebih jauh.

3. Mendelegasikan peran atau penugasan khusus sebagai Wakil KPA di forum-forum jaringan nasional, regional atau global.

Konsolidasi dan Mobilisasi Sikap Ideologis dan Sikap Perjuangan

I.C

1. Pertemuan konsolidasi internal gerakan reforma agraria atas nilai-nilai perjuangan ideologis dan sikap politik perjuangan KPA terhadap sistem ekonomi-politik agraria yang bersifat liberal dan kapitalistik, atau antiReforma Agraria.

2. Usaha mobilisasi nilai-nilai perjuangan konstitusionalisme agraria KPA bersama Anggota KPA, sekaligus perlawanan terhadap orientasi politik agraria yang bersifat anti-Reforma Agraria yang mengancam eksistensi rakyat, sehingga secara kolektif dapat tumbuh semangat gotongroyong, solidaritas, dan sikap perjuangan reforma agraria sejati.

II

Internalisasi dan Ideologisasi Politik Perjuangan KPA Reforma agraria atas inisiatif rakyat sebagai pilihan perjuangan KPA memerlukan pijakan kokoh untuk mengakar di organisasi-organisasi rakyat Anggota KPA, atau di kelompok kaum tani, komunitas adat, nelayan, perempuan dampingan NGO Anggota KPA. Oleh sebab itu, penguatan organisasi rakyat dan wilayah-wilayah reklaiming Anggota KPA sebagai fondasi praktik reforma agraria oleh rakyat akan ditempuh melalui program-program pokok sebagai berikut:

II.A

37

Penguatan Kapasitas Organisasi Rakyat dan Pembangunan Karakter Perjuangan

1. Pendidikan, pelatihan atau kursus reforma agraria bagi Organisasi Rakyat Anggota KPA. 2. Pelayanan KPA kepada anggota, khususnya pendidikan dan penanganan kasus-kasus konflik agraria di tingkat nasional dan wilayah lebih diorientasikan pada terjadinya transformasi gerakan, dari organisasi berbasis penyelesaian kasus menjadi organisasi gerakan reforma agraria.

3. Pelayanan KPA kepada masyarakat korban konflik agraria struktural, akan dimuarakan pada dorongan perubahan watak perjuangan, dari kumpulan korban konflik agraria menjadi pejuang reforma agraria sejati, yang terhimpun dan terorganisir ke dalam bentuk organisasiorganisasi rakyat; 4. Penguatan organisasi rakyat dilakukan juga melalui usaha revitalisasi organisasi rakyat Anggota KPA yang mengalami penurunan kapasitas organisasi atau penurunan semangat perjuangan.

5. Penguatan organisasi rakyat menjamin penguatan peran-peran strategis dan keterlibatan perempuan serta generasi muda di organisasi rakyat dan basis-basis Anggota KPA. 6. Penguatan kerja sama dan peran strategis NGO Anggota KPA untuk turut mendukung penguatan misi-misi perjuangan KPA, baik dalam mempromosikan secara aktif perjuangan reforma agraria sejati, memperkuat kapasitas organisasi rakyat Anggota KPA, dan memberikan dukungan yang sejalan dengan mandat reforma agraria sejati.

II.B

Transformasi Wilayah Reklaiming Rakyat Melalui Strategi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

1. Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) adalah kantong-kantong perjuangan Reforma Agraria Sejati di Indonesia, yang merupakan manifestasi dari hasil-hasil reklaiming dan perjuangan panjang Anggota KPA. 2. Penguatan organisasi rakyat, akan dimuarakan pada usaha sistematis pendataan dan pendaftaran wilayah reklaiming Anggota KPA, sehingga akan terhimpun peta situasi agraria di tingkat tapak berdasarkan tipologi masalah agraria, luasan penguasaan tanah, penggunaan tanah dan jumlah basis Anggota KPA. 3. Data LPRA diarahkan menjadi data tandingan gerakan reforma agraria, sehingga prisip data agraria yang kredibel, lengkap, akurat, faktual dan up-to date menjadi konsentrasi kerja LPRA di lapangan.

Mempertimbangkan pula agregasi data berdasarkan gender, sehingga representasi perempuan sebagai kepala keluarga dan subyek prioritas reforma agraria terafirmasi.

4. Sebagai langkah transformatif, maka pada setiap LPRA dilakukan

38

1. usaha bersama menata-ulang penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pengusahaan bersama di lapangan agraria yang sesuai kaidahkaidah Reforma Agraria sejati.

5.

2. Sistem LPRA akan diperkuat melalui kerja-kerja pengorganisasian, penguatan hak konstitusional, analisa hukum, dukungan sistem informasi dan data agraria anggota, pendidikan Reforma Agraria bagi organisasi rakyat Anggota KPA. 6.

3. Selanjutnya, kasus-kasus konflik agraria yang telah terhimpun di KPA akan diperkuat dan diorientasikan menjadi LPRA, sepanjang memenuhi kriteria konflik agraria struktural, memiliki potensi pengorganisasian, dan bersedia untuk berserikat.

7.

4. KPA Nasional dan Wilayah atau Simpul KPA mengorganisasikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang tepat untuk menjadi pengorganisasian LPRA bersama masyarakat setempat, termasuk dalam rangka upaya antisipasi para penumpang gelap reforma agraria.

II.C

Transformasi reforma agraria atas inisiatif rakyat (by leverage) melalui Desa Maju Reforma Agraria (DaMaRA) dan peningkatannya di tingkat kabupaten/kota.

1. Desa Maju Reforma Agraria (DaMaRA) adalah usaha kolektif rakyat mengorganisasikan kampungnya atau desanya sebagai satu kesatuan landscape agraria yang utuh, ke dalam prinsip dan praktik Reforma Agraria Sejati.

2. Pengembangan DaMaRA adalah penguatan lebih jauh dari LPRA Anggota KPA dan/atau wilayah dampingan NGO Anggota KPA. 3. Pengembangan DaMaRA diorientasikan untuk memperkuat praktik RA dari hulu ke hilir oleh organisasi rakyat Anggota KPA, yakni melalui 6 (lima) pilar DaMaRA yang bersifat transformatif dan inovatif; perbaikan tata-kuasa, tata-guna, tata-kelola, tata-produksi, tata distribusi dan tatakonsumsi, sehingga transformasi sosial dapat terwujud.

4. Fokus perhatian dan penguatan dalam pelaksanaan DaMaRA adalah petani, nelayan, masyarakat adat, generasi muda, perempuan, anakanak, dan pemerintahan desa di lokasi DaMaRA. 5. Transfer dan pertukaran pengetahuan, keterampilan, keahlian, teknologi tepat-guna, penataan produksi, konsep dan praktik dari inovasi-inovasi pertanian integratif dan alami, yang dibutuhkan dalam mengembangkan model RA sejati akan menjadi proses penguatan di dalam DaMaRA, yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan situasi agraria yang berlangsung.

6. Pendidikan dan pelatihan bagi Kader KPA dalam rangka mengoperasionalisasikan konsep dan prinsip DaMaRA. 7. Pendidikan dan pelatihan DaMaRA yang mencukupi bagi Anggota KPA untuk mengembangkan DaMaRA di tingkatan basis masing-masing.

Selanjutnya, pelatihan DaMaRA bagi kader-kader DaMaRA di tingkat

39

1. desa/kampung/organisasi tingkat lokal/basis akan didorong bersamasama Anggota KPA. 8.2. Praktik dan pembelajaran DaMaRA di tingkat desa/kampung akan menjadi fondasi untuk membangun dan mendorong wilayah percontohan pelaksanaan reforma agraria atas inisiatif rakyat di tingkat kabupaten/kota, sebagai Kabupaten/Kota Maju Reforma Agraria.

9.3. Organisasi Rakyat Anggota KPA yang telah berhasil mendorong praktik-praktik DaMaRA di banyak desa dan titik-titik LPRA dalam satu kabupaten/kota akan ditingkatkan perjuangannya di tingkat kabupaten/kota.

4. Wilayah DaMaRA sebagai inisiatif Anggota KPA akan terintegrasi 10. dalam Sistem LPRA secara nasional untuk mendapatkan penguatan dari sisi advokasi kebijakan, dalam konteks perlindungan dan penguatan hak atas tanah, atau dalam pengembangan ekonomi dan pelembagaannya.

II.d

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (EkoRA) Melalui Lumbung Agraria dan Gerakan Ekonomi-Solidaritas

1. Lumbung Agraria merupakan proses hilirisasi dari hasil perjuangan reforma agraria, dimana produksi, distribusi dan tata niaga hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dari wilayah-wilayah DaMaRA Anggota KPA akan diperkuat dari sisi kapasitas dan manajemen, selanjutnya dihubungkan dengan jaringan pasar yang tersedia.

2. Pemetaan potensi ekonomi-produksi melalui komoditas unggulan yang ditanam dan dikembangkan secara alami oleh petani, nelayan, dan masyarakat adat Anggota KPA akan diarahkan untuk memperkuat lahirnya corak baru ekonomi-produksi-distribusi dan konsumsi di/dari Wilayah DaMaRA. 3. Pelatihan manajemen produksi dan promosi produk unggulan akan didorong sesuai konteks lokal dan kebutuhan Anggota KPA. 4. Penguatan sistem lumbung pangan dan diversifikasi pangan di tingkatan basis Anggota KPA dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga pasar yang merugikan, tekanan orientasi pasar global dan sistem monokultur, potensi wabah, bencana alam, dan/atau krisis pangan.

5. Pengembangan lumbung agraria dan gerakan ekonomi-solidaritas sebagai model ekonomi kerakyatan adalah langkah tandingan terhadap sistem ekonomi-produksi yang kapitalistik dan liberal, selanjutnya ditempatkan sebagai kerja utuh Reforma Agraria Atas Inisiatif Rakyat.

6. Pengembangan lebih lanjut dari lumbung-lumbung DaMaRA berupa bentuk-bentuk solidaritas pangan akan diabdikan untuk; mendukung gerakan kemanusiaan, membangun solidaritas antar gerakan, memberi

40

1. kontribusi Gerakan Reforma Agraria Sejati dalam relasi sosial desakota yang saling memperkuat dan saling terhubung secara konkret.

III

Advokasi Kebijakan Agraria Untuk Perjuangan Reforma Agraria Sejati Advokasi kebijakan agraria KPA diorientasikan untuk memperkuat prasyarat-prasyarat reforma agraria sejati, dan memperkuat misi-misi perjuangan organisasi secara lebih luas. Program Pokok dari agenda strategis ini adalah sebagai berikut:

III.a

Penguatan Kebijakan Agraria dan Landasan Hukum Reforma Agraria Sejati

1. Penguatan kerja-kerja advokasi kebijakan agraria untuk mendorong kebijakan pro-Reforma Agraria Sejati, yang memperbesar ruang gerak organisasi rakyat, serta perlindungan dan penguatan hak petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, yang menjadi basis konstituen utama KPA, termasuk kelompok rentan lainnya di pedesaan dan perkotaan.

2. Penguatan landasan hukum operasional untuk menjalankan reforma agraria melalui Revisi Perpres Reforma Agraria atau Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria, dan regulasi lainnya yang memperkuat misi KPA. 3. Advokasi penyelamatan dan penguatan UUPA 1960 melalui RUU terkait Pembaruan Agraria/Reforma Agraria, RUU Penyelesaian Konflik Agraria Struktural, RUU Pertanahan pro rakyat, yang sesuai mandat UUPA 1960 dan Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA 4. Advokasi RUU terkait agraria lainnya yang senafas dengan cita-cita reforma agraria sejati dan ideologi politik perjuangan KPA, serta bertujuan memperkuat posisi petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, masyarakat rentan di pedesaan dan perkotaan, seperti RUU Masyarakat Adat.

5. Penyusunan dokumen pembelajaran praktik reforma agraria melalui LPRA dan DaMaRA dari berbagai landscape agraria untuk perbaikan kebijakan RA. 6. Kerja advokasi dan kerja sama kritis dengan kementerian, lembaga, parlemen (fraksi/komisi) dan partai politik untuk kemajuan dan perbaikan kebijakan agraria serta landasan hukum pelaksanaan reforma agraria yang sistematis dan utuh.

7. Usaha-usaha advokasi perlawanan terhadap berbagai kebijakan agraria dan program pembangunan yang akan membahayakan keberadaan LPRA Anggota KPA dan rakyat kecil pada umumnya, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau langkah hukum lainnya yang

41

dipandang perlu oleh KPA. Kombinasi strategi tekanan politik dan/atau mobilisasi massa untuk mendorong perubahan politik agraria nasional, membangun konsensus nasional atas reforma agraria sejati, dan mengantisipasi orientasi politik agraria global berbasiskan hutang yang akan menjauhkan/membelokkan cita-cita reforma agraria sejati.

III.B

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (EkoRA) Melalui Lumbung Agraria dan Gerakan Ekonomi-Solidaritas

1. Pelurusan paradigma dan tafsir reforma agraria oleh Negara melalui strategi advokasi LPRA secara utuh dan nasional berdasarkan tipologi konflik struktural dan landscape agraria yang dihadapi Anggota KPA. 2. Strategi LPRA sebagai antitesa dari Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), adalah jawaban atas aspirasi keadilan agraria rakyat yang didorong dari bawah (bottom up), dan merupakan usaha pelurusan KPA terhadap kebijakan serta skema TORA (top-down, tidak memenuhi kaidah RA) yang dijalankan oleh pemerintah.

3. Penunjukan penyimpangan paradigma dan tafsir negara atas reforma agraria melalui analisa hukum, hasil kajian dan pengalaman advokasi penyelesaian LPRA, serta pembelajaran atas kegagalan praktik reforma agraria yang disetir oleh pasar (market-led agrarian reform) pada setiap lintas pemerintahan.

4. Pengembangan nilai, konsep dan pembelajaran empirik KPA atas apa yang disebut sebagai reforma agraria sejati, yang sejalan dengan keragaman situasi agraria yang dihadapi Anggota KPA, yang berbasiskan petani, masyarakat adat, dan nelayan.

5. Analisa politik-hukum agraria, kesejarahan ideologi perjuangan organisasi dan fakta empirik dari LPRA Anggota KPA, untuk menjelaskan sikap utuh KPA terhadap kebijakan perhutanan sosial atau model-model kemitraan lainnya (inti-plasma, proletarisasi petani) yang kerap ditawarkan, bahkan dipaksakan kepada Anggota KPA; reforma agraria atas klaim tanah/hutan negara dan monopoli tanah oleh PTPN, Perhutani, perusahaan HTI, perkebunan swasta dan wilayah transmigrasi yang dialami mayoritas Anggota KPA. 6. Analisa kebijakan oleh KPA melalui kertas kebijakan, kertas posisi dan/atau panduan praktis analisa kebijakan bagi organisasi rakyat agar memahami tafsir kebijakan dan praktik reforma agraria Negara secara kritis.

7. Konsolidasi gerakan reforma agraria di tingkat nasional dan region untuk merespon atau menyikapi kebijakan politik agraria yang tengah berlangsung, sehingga terdapat kesamaan pemahaman, pandangan dan sikap perjuangan di antara komponen Pengurus KPA dan Anggota KPA.

42

IV II

V

Advokasi Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria 1. Penggunaan peluang hukum untuk penanganan dan penyelesaian konflik agraria.

2. Penguatan organisasi bantuan hukum agraria sebagai sistem pendukung penyelesaian konflik agraria berbasis reforma agraria sejati.

3. Penguatan Sistem Respon Cepat Darurat Agraria untuk memberikan jaminan perlindungan hak dan keamanan bagi pejuang hak atas tanah, khususnya Anggota dan Aktivis KPA, yang menghadapi ancaman perampasan tanah, penggusuran, represifitas aparat, intimidasi dan kriminalisasi.

4. Sistem Respon Cepat Darurat Agraria yang dikembangkan KPA bersifat inklusif, dapat terbuka aksesnya bagi korban konflik agraria struktural secara umum.

5. Penguatan dan perluasan jaringan advokat dan paralegal melalui pembentukan koalisi pejuang hak atas tanah (land rights defenders coalition) yang lebih luas secara geografis mempertimbangkan persebaran Anggota KPA. 6. Penguatan dan perluasan jaringan saksi ahli dari kalangan akademisi dan praktisi untuk memberikan pembelaan hak bagi Anggota KPA. 7. Pendidikan paralegal dan reforma agraria untuk memperkuat koalisi pejuang hak atas tanah sebagai sistem pendukung bagi respon darurat agraria KPA dan perjuangan reforma agraria.

Pengembangan Kampanye dan Penyebarluasan Gagasan Reforma Agraria 1. Menjaga dan memantapkan kepemimpinan organisasi atas gagasan dan praktik reforma agraria sejati di tingkat nasional dan global 2. Produksi dan mobilisasi narasi/argumentasi tandingan atas pembentukan opini pemerintah terkait reforma agraria dan pelemahan posisi rakyat.

3. Pengembangan data base konflik agraria, merilisnya dalam ragam bentuk seperti laporan Catatan Akhir Tahun KPA dan media kampanye lainnya secara reguler.

4. Dukungan pembentukan opini publik yang sejalan dengan sikap perjuangan KPA melalui ragam bentuk kampanye dan publikasi, seperti: pernyataan sikap organisasi, siaran pers, petisi online, media briefing, konferensi pers, penulisan opini dan narasumber berita/artikel media massa.

5. Produksi buku, buletin, poster, infrografis, film dokumenter, siaran live, radio/TV popular, dan event khusus yang dibuat dalam rangka

43

penyebarluasan informasi, pendidikan publik, memperoleh dukungan politik hingga pendanaan organisasi (crowd funding).

6. Penguatan Agrarian Reform Media Award sebagai peran strategis KPA dalam memberikan penghargaan kepada insan jurnalis dan media massa yang berkontribusi pada misi-misi perjuangan reforma agraria dan pembentukan opini publik sesuai sikap perjuangan KPA. 7. Kerja sama diskusi reforma agraria secara reguler dengan lembaga media, universitas/kampus, ormas keagamaan, tokoh nasional, gerakan mahasiswa dan pemuda untuk memperkuat kampanye reforma agraria dan pemahaman publik lebih luas terhadap perjuangan reforma agraria.

8. Penguatan jaminan perlindungan sistem dan strategi komunikasi yang dikembangkan KPA dari upaya-upaya intimidatif dan diskriminatif terhadap kebebasan KPA dan Aktivis untuk berpendapat, berorganisasi dan berjuang sesuai mandate organidsasi.

VI

Pengembangan Kajian Agraria dan Pengelolaan Pengetahuan Rakyat

1. Pengembangan kajian agraria untuk memperkuat misi perjuangan KPA dan legitimasi rakyat memperjuangkan reforma agraria; mendorong perbaikan atau perubahan kebijakan agraria; memperkuat literasi agraria untuk pendidikan publik; eksistensi pengetahuan lokal agraria yang dijalankan dan dikembangkan basis-basis Anggota KPA. 2. Penguatan dan Pengembangan Pusat Data Agraria dan Pengumpulan Kekayaan Pengetahuan KPA. 3. Pembelajaran atas sejarah organisasi, praktik advokasi, pengembangan DaMaRA, LPRA, penyelesaian konflik, redistribusi tanah dan inovasi ekonomi-produksi yang telah dilakukan KPA bersama Anggota KPA. 4. Pembentukan lingkar belajar dan pertukaran pengetahuan gerakan reforma agraria di nasional dan wilayah.

5. Pendokumentasian model-model reforma agraria atas inisiatif rakyat yang telah dilakukan KPA bersama Anggota KPA.

VII Penguatan Kelembagaan (Institutional Strengthening) Sebagai organisasi gerakan reforma agraria yang berbasiskan keanggotaan di berbagai provinsi, dengan tanggung jawab ideologis menjadi lokomotif perjuangan reforma agraria sejati, sekaligus pusat gerakan reforma agraria di Indonesia, maka penguatan kelembagaan KPA menjadi kunci. Keberhasilan KPA dalam menjalankan misi-misinya secara konsisten dan setia pada mandatnya menuntut kapasitas keorganisasian yang semakin menguat dan adequate.

44

Penguatan kelembagaan KPA akan dicapai melalui program-program pokok sebagai berikut: 1. Roda organisasi dapat berjalan sesuai mandat melalui pertemuan resmi organisasi yang bersifat reguler sesuai AD/ART dan/atau rapatrapat khusus, yang lebih memadai dari sisi proses dan partisipasi, semakin demokratis secara substantif, bukan semata-mata prosedural, serta semakin terjamin dari sisi pendanaannya.

2. Pelembagaan mekanisme organisasi yang semakin baik melalui penyusunan SOP dan panduan teknis yang dibutuhkan bagi kemajuan KPA di berbagai aspek kelembagaan, 3. Penguatan KPA sebagai organisasi yang inklusif dan pluralistik, dimana representasi etnis, kewilayahan, agama, suku dan gender yang semakin menguat di dalam kepengurusan KPA. 4. Penguatan struktur KPA di Nasional sesuai kemampuan organisasi, yang ditandai dengan semakin memadainya fungsi dan pembagian kerja sesuai kebutuhan organisasi dalam menjalankan mandat dan misi-misinya.

5. Penguatan struktur KPA di wilayah sesuai kemampuan organisasi, yang ditandai dengan pembentukan KPA Wilayah dan/atau Simpul KPA sebagai wilayah persiapan kerja KPA. 6. Pembangunan sekretariat permanen KPA di nasional yang akan diorientasikan sebagai rumah bersama bagi gerakan reforma agraria.

7. Penguatan kapasitas KPA Wilayah dari sisi manajemen organisasi, dukungan pengetahuan, keterampilan dan fasilitas kerja disesuaikan dengan kemampuan organisasi, ranah pelayanan kepada anggota dan sejarah tumbuh kembang KPA Wilayah.

8. Penguatan dan perluasan keanggotaan KPA lebih berorientasi pada organisasi rakyat, dengan mempertimbangkan situasi keanggotaan yang telah ada, dan perluasan didasarkan pada prioritas geografis dan tipologi masalah agraria.

9. Kebijakan dan aksi afirmatif bagi penguatan dan pelembagaan perempuan pejuang reforma agraria serta generasi muda kader reforma agraria.

10. Sistem Tanggap Darurat KPA ke depan yang lebih terstruktur dan sistematis untuk pelayanan dan sistem pendukung kepada organisasi rakyat, komunitas rentan, aktivis KPA, baik dalam konteks darurat agraria, bencana alam dan pandemi penyakit.

11. Penguatan KPA sebagai organisasi yang kredibel dan akuntabel dari aspek manajemen keuangan.

12. Penguatan manajemen keuangan yang berpusar pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga KPA secara kelembagaan menjadi organisasi yang semakin dinilai kredibel dan terpercaya.

13. Penataan, perawatan dan penjagaan aset-aset organisasi melalui

45

1. daftar inventaris aset organisasi KPA di nasional dan wilayah, sistem monitoring keberadaan dan kondisi aset.

2. Penguatan dukungan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan 14.

Pengurus KPA (Pengurus Seknas, KPA Wilayah, DN dan Simpul KPA) dalam menjalankan kerja-kerja organisasi.

3. Penguatan sistem rekrutmen kader dan pengurus KPA serta 15. pemagangan di KPA Nasional dan Wilayah.

4. Penguatan kapasitas keahlian, keterampilan dan pengalaman pengurus 16. dan Kader KPA.

VIII Penguatan posisi politik dan pembangunan jaringan strategis

untuk memajukan perjuangan reforma agraria sejati

Pembangunan dan pengembangan jaringan kerja sama yang strategis dan kritis dengan berbagai kelompok akan diarahkan pada: penguatan posisi dan peran politik KPA sebagai barometer Gerakan Reforma Agraria di tingkat global, nasional, dan wilayah bagi kemajuan perjuangan reforma agraria sejati.

VIII. A

Kerjasama Strategis KPA dengan Lingkaran Gerakan Sosial dan Akademisi

1. Penguatan posisi dan peran politik KPA di nasional dan wilayah sebagai konsolidator gerakan reforma agraria dan kepemimpinan gagasan reforma agraria sejati.

2. Perluasan dan penguatan aliansi KPA di nasional dan wilayah lebih diorientasikan pada pembangunan aliansi perjuangan yang bersifat strategis, jangka panjang dan transformatif untuk kemajuan agenda perjuangan reforma agraria sejati yang diusung oleh KPA bersama jaringan utamanya, seperti kerja sama transformatif gerakan reforma agraria dengan gerakan buruh dari front-front aksi solidaritas dan politik, menjadi usaha ekonomi bersama berbasiskan kerakyatan dalam GESLA. 3. Perluasan dukungan dan kerja sama perjuangan reforma agraria sejati dengan ormas-ormas keagamaan dan/atau sayap organisasinya.

4. Kerja sama perjuangan reforma agraria sejati dengan: Universitas dan akademisi, seperti pendidikan Reforma Agraria, kuliah umum agraria, analisis kebijakan, dan sebagainya; Lembaga kajian/riset yang sejalan dengan misi perjuangan KPA, untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman masalah agraria secara spesifik dengan landscape agraria yang beragam (desa pertanian, desa kebun, pertambangan, kehutanan, desa pesisir-kelautan, pulau-pulau kecil).

VIII. B

Kerjasama Kritis KPA dengan Pemerintah dan Lembaga Negara

1. Penguatan posisi politik dan daya tawar KPA di nasional dan wilayah dalam memperjuangkan reforma agraria sebagai agenda politik

46

1. bangsa dan fondasi pembangunan nasional.

2. Kerja sama dalam memajukan kebijakan yang sejalan dengan misi KPA dalam memajukan reforma agraria, seperti pelurusan dan perbaikan kebijakan reforma agraria, langkah percepatan percepatan penyelesaian konflik dan terobosan hukum untuk LPRA, dan/atau pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna melalui DaMaRA. 3. Dorongan sistem respon cepat dengan kementerian/lembaga atas situasi-situasi darurat agraria yang dihadapi Anggota KPA, aktivis KPA, 4. dan aktivis agraria secara luas.

4. Pendidikan Reforma Agraria bagi kementerian, lembaga negara, 5. pemerintah daerah dan aparat negara untuk meluruskan paradigma dan tafsir reforma agraria pemerintah.

5. Di titik tertentu KPA akan mendorong perlawanan dan garis demarkasi 6. yang tegas pada orientasi ekonomi-politik yang liberal dan kapitalistik.

VIII. c

Kerja sama Strategi dan Kritis KPA di Tingkat Regional dan Global

1. Penguatan posisi dan peran organisasi KPA di tingkat global dan regional sebagai pengusung gagasan dan praktik perjuangan reforma agraria di Indonesia.

2. Pembangunan kerja sama strategis dan pembelajaran dengan organisasi-organisasi gerakan sosial di berbagai negara yang samasama memperjuangkan reforma agraria dan pemenuhan hak atas tanah.

3. Memanfaatkan potensi kerja sama KPA dengan lembaga multinasional seperti ILC, FAO, NHRCR-ASEAN, UN-HABITAT, dan lain-lain.

4. Di titik tertentu KPA akan mendorong perlawanan dan garis demarkasi yang tegas pada orientasi ekonomi-politik global, baik dalam bentuk kebijakan, program, hingga dukungan pendanaan hutang, yang memperkuat kapitalisme agraria di Indonesia dan/atau menyelewengkan agenda reforma agraria, yang dijalankan oleh organisasi multilateral, seperti WB, IMF, ADB, dan lain-lain.

IX

Penggalangan Dana Organisasi dan Resiliensi Organisasi Mobilisasi pendanaan organisasi ke depan diorientasikan sepenuhnya agar memiliki: resiliensi yang kuat, matang dan lebih siap dalam menghadapi krisis ekonomi; diversifikasi sumber pendanaan organisasi, baik dari optimalisasi Iuran Anggota, dana publik (crowd funding); pendekatan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga donor; dan usaha mandiri organisasi yang sejalan dengan AD/ART. Oleh karena itu program pokok yang dilakukan adalah: 1. Pencarian potensi sumber pendanaan dari lembaga donor, yang memahami dan mendukung misi-misi perjuangan KPA, serta lebih

47

1. bersifat jangka panjang.

2.Menggali potensi sumber pendanaan dari usaha mandiri KPA, dan dari 2. kerja sama ekonomi-solidaritas yang bersifat lintas lembaga/gerakan, yang tidak bertentangan dengan AD/ART. 3.Mendorong upaya kerja sama pendanaan kegiatan (co-sharing) dan 3. optimalisasi semangat kemandirian dan keswadayaan Anggota KPA. 4.Optimalisasi Iuran Anggota KPA, yang besarannya sesuai dengan 4.

AD/ART. 5.Sumber pendanaan organisasi yang berasal dari Iuran Anggota, 5. mempertimbangkan kemampuan yang berbeda dari Anggota KPA, maka untuk kemudahan anggota, setiap tahun akan dikeluarkan surat pemberitahuan terkait kewajiban Iuran Anggota.

6.Strategi alternatif pendanaan melalui penggalangan dana publik (crowd 6. fungding).

7.Rumusan satu peta jalan tentang tentang strategi pendanaan 7. organisasi yang berkelanjutan dan penguatan resiliensi KPA agar antisipatif terhadap kemungkinan krisis ke depan.

8.Penguatan kerja sama dan relasi yang baik antara KPA dengan jaringan 8. lembaga donor yang strategis dan setia mendukung kerja-kerja KPA selama ini.

9.Pengalokasian dana organisasi secara khusus untuk mendukung peran 9. dan fungsi KPA dalam menjalankan pelayanan publik dan sistem respon cepat atas situasi darurat yang berlangsung di nasional dan wilayah.

Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan

BAB IV Selanjutnya GBHP akan dirumuskan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Nasional KPA secara tahunan, yang akan dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPA. Rencana Kerja Nasional KPA tersebut akan dibawa ke dalam Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakonwil) KPA untuk dibahas bersama Anggota KPA. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian pelaksanaan kerja-kerja KPA berdasarkan Rencana Kerja Nasional dan GBHP KPA.

Penutup

BAB V Demikian GBHO ini dirumuskan dan telah ditetapkan sebagai ketetapan Munas KPA melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria No. 007/SK/Munas-KPA/2021 tentang Penetapan Garis Besar Haluan Program Konsorsium Pembaruan Agraria di Bogor Tanggal 26 September 2021.

48

RESOLUSI MUSYAWARAH NASIONAL VIII KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA “REFORMA AGRARIA UNTUK KESELAMATAN RAKYAT”

49

RESOLUSI MUSYAWARAH NASIONAL VIII KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA “REFORMA AGRARIA UNTUK KESELAMATAN RAKYAT” Kami, anggota Konsorsium Pembaruan Agraria yang terdiri dari Organisasi Rakyat Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, Perempuan, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang selama dua hari ini berkumpul dalam acara Musyawarah Nasional VIII KPA dari seluruh wilayah Indonesia secara langsung ataupun online.

Kami berkumpul atas dasar pemikiran: Bahwa ketimpangan struktur agraria yang selama ini terjadi berupa banyaknya rakyat tidak bertanah ataupun bertanah gurem akan masih terjadi dan semakin tinggi ke depan.

Demikian pula pada wilayah pesisir dan kelautan, nelayan tradisional dan nelayan kecil lainnya, akan semakin kehilangan wilayah dan ruang-ruang penunjang penghidupannya.

Bukan hanya petani, nelayan dan masyarakat adat sebagai korban. Di dalamnya kaum perempuan dan anak mengalami penindasan berlapis.

Bahwa ketimpangan tersebut terjadi melalui perampasan sumber-sumber agraria rakyat mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI/Polri, Satpol PP hingga kelompok preman.

Kami melihat bahwa pemerintah melalui UU Cipta Kerja semakin mengedepankan tanah, sumber agraria lainnya, jumlah penduduk yang besar sebagai potensi buruh murah sekaligus pasar sebagai titik paling penting dalam menarik investasi, sehingga menghasilkan: Pada sektor perkebunan, pemerintah terus membuka investasi untuk ekspansi perusahaan perkebunan, khususnya komoditas tebu, sawit, dan karet yang menghasilkan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan. Pada pertambangan, pada perambangan mineral (sebagian besar bauksit, nikel, emas) dan batubara semakin dipermudah mendapatkan tanah dengan cara menjamin wilayah rencana operasional mereka di dalam tata ruang. Bahkan, negara juga mengutip royalti yang rendah hingga nol persen kepada perusahaan tambang batubara.

Pertanian Pangan, konsep pertanian skala luas berbasis korporasi yang disebut food estate ini akan semakin banyak dibangun ke depan, akan menggantikan struktur produsen pangan dari berbasis rumah tangga menjadi berbasis korporasi pangan.

Ironisnya, wilayah pembangunan food estate ini berada pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya membahayakan lingkungan hidup, bahkan menggusur wilayah adat dan desa-desa pertanian.

Pesisir Kelautan, wilayah pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil semakin dipermudah

50

menjadi tempat investasi langsung dengan persyaratan administrasi dan lingkungan yang semakin ramah kepada investor. Sehingga proyek reklamasi pantai, pembukaan wilayah pesisir untuk tambak skala raksasa, pemberian izin tangkap kepada perusahaan penangkapan ikan yang kesemuanya mengancam nelayan tradisional dan komunitas pesisir lainnya semakin mudah diberikan. Selain itu, privatasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata berbasis korporasi besar juga semakin dimudahkan.

Kehutanan, pemerintah masih terus izin penebangan kayu hutan alam di kawasan hutan dan pemberian izin hutan tanaman industri sebagai bisnis utama kehutanan Indonesia.

Bahkan tanah-tanah rakyat diklaim sepihak oleh kehutanan tidak juga dikembalikan kepada rakyat.

Kemudian seluruh investasi tanah dan sumber-sumber agraria tersebut diwadahi dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk mempercepatnya, jejaring infrastruktur seperti jalan, rel kereta, pelabuhan, pembangkit listrik, dan bandara dibangun dengan menggunakan judul Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, proyek ini dapat dengan mudah mendapatkan tanah dengan menggunakan dalih kepentingan umum.

Bahkan ke depan akan semakin mudah mendapatkan tanah dengan dibentuknya lembaga Bank Tanah. Modal pembangunan aneka mega proyek ini didapatkan dari hutang luar negeri termasuk dukungan Bank Dunia.

Kami menilai bahwa pemerintah tidak memiliki agenda utama untuk mengatasi ketimpangan sumber sumber agraria, perampasan tanah yang telah terjadi. Sebab klaim pemerintah menjalankan agenda reforma agraria tidak lebih dari sertifikasi tanah.

Sementara operasi koreksi atas ketimpangan tanah dan penyelesaian konflik agraria tidak dilakukan.

Oleh sebab itu, kami mencita-citakan keadilan, kedaulatan dan keselamatan rakyat atas agrarianya. Sudah saatnya kehidupan manusia beserta bumi, air dan kekayaan alam berada dalam tatanan agraria yang adil dan beradab. Transformasi agraria, di pedesaan dan perkotaan ini diupayakan secara bersama bersama oleh seluruh elemen gerakan rakyat, akademisi pro-reforma agraria, para negarawan dan pemimpin bangsa.

Berdasarkan kondisi dan pandangan organisasi KPA maka SIKAP POLITIK KPA adalah sebagai berikut: 1. Menuntut pertanggungjawaban negara untuk segera menjalankan kewajibannya melaksanakan reforma agraria sejati sesuai dengan UUD 1945, UUPA 1960 dengan membentuk Badan Otorita Reforma Agraria, menyelesaikan konflik agraria lintas sektor yang berpihak kepada masyarakat korban; dan mewujudkan kedaulatan nasional kedaulatan rakyat atas sumber sumber agraria.

51

2.

1. Pemerintah harus segera meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria yang diklaim tengah dilakukan, cara melakukan percepatan redistribusi tanah rakyat penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan pemulihan hak-hak rakyat atas tanah sumbersumber agraria lainnya.

3.

2. DPR wajib wajibmencabut mencabut perundangan-undangan perundangan-undangan yangyang mempermudah mempermudah perampasan perampasan tanah dan tanah kriminalisasi dan kriminalisasi rakyat seperti rakyat UU seperti CiptaUU Kerja, Cipta UUKerja, Minerba, UU UU Minerba, P3H, dan UU peraturan P3H, dan turunannya. peraturan turunannya.

4.

3. Mengajak seluruh elemen gerakan sosial memperkuat konsolidasi dan kerjasama untuk perjuangan reforma agraria sejati.

Bogor, 25 September 2021 Peserta Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria

52

Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Komplek Liga Mas Indah Jl. Pancoran Indah I, E3/1, Pancoran Jakarta Selatan, 12760 Telp. (021) 7984540 Fax. (021) 7993834 e-mail: kpa@kpa.or.id website: www.kpa.or.id