134 pk pdt sus 2011 by Harian Waspada

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N

No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara antara :

HERRY CHANDRA, bertempat tinggal di Comp. Villa Glugur Mas, No. 24 RT/RW : 003/005, Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat,

ub lik

Medan, Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LANGSIR GINTING, SH. dan kawan, para Advokat pada

Law Office LANGSIR GINTING & PARTNERS, berkantor di Jalan Kumango No. 11 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2011, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

ah k

Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

melawan:

In do ne si

PT. ADI PERKASA BUANA, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji, 2 B, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh direkturnya: HUSIN,

A gu ng

selanjutnya memberi kuasa kepada : Abdurrahman, SH., MHum dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH.

No. 253, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli

2011, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ; PEMERINTAH

dan REPUBLIK

INDONESIA Cq.

DEPARTEMEN

HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK Km. 24, Kota Tangerang, Banten ;

lik

KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan Daan Mogot

Kasasi/Tergugat II ; Mahkamah Agung tersebut ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor:

159 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum

In d

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, dengan posita gugatan sebagai berikut : perlu

kiranya

disampaikan

Bahwa

terlebih

dahulu

bahwasanya

Penggugat adalah suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah

beroperasi sejak lama dalam memproduksi dan memasarkan barang-barang berupa Mesin Diesel (yang termasuk kedalam kelas 07) ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (dalam kapasitasnya selaku

Direktur C.V. H-R-C Diesel Industri), pernah memiliki perjanjian lisensi dimana

Tergugat I diijinkan untuk menggunakan merek milik Penggugat dalam

ub lik

memasarkan barang-barang berupa mesin diesel pada tanggal 14 Maret 2002 sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama

Nomor 8 tertanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Hartanto, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal

ah k

14 Maret 2002 tersebut berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan berakhir tanggal 1 Mei 2007, yang mana

pada saat ini perjanjian tersebut sudah berakhir ;

In do ne si

Bahwa pada sekitar tahun 2006, kenyataan di pasaran ditemukan mesin

A gu ng

diesel atau diesel engine merek Dong Feng dan DF yang telah di-lisensi-kan tersebut juga ditempelkan merek Misaka milik Tergugat I tanpa meminta ijin

ataupun memberitahukan terlebih dulu kepada Penggugat, sehingga terlihat secara jelas bahwasannya terdapat penggunaan 2 (dua) merek yaitu Dong Feng

dan Misaka pada 1 (satu) unit barang berupa mesin diesel merek Dong Feng.

Atas perbuatan Tergugat I tersebut maka Penggugat telah mengambil langkah-

langkah hukum terhadap Tergugat I, baik secara pidana maupun perdata untuk

lik

Bahwa pada kenyataannya, merek Misaka yang ditempelkan oleh Tergugat I pada mesin-mesin diesel tersebut berbeda dengan merek Misaka

yang telah didaftarkan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek Misaka pada Pengadilan Niaga Medan, sebagaimana putusan perkara Nomor 2 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 19 November 2007 jo. 02/Merek/2007/PN.Niaga/Medan tanggal 30 April 2007 dan telah

melindungi hak Penggugat ;

dilaksanakan putusan atas penghapusan merek Misaka tersebut sebagaimana Bahwa disamping penghapusan merek Misaka milik Tergugat I yang

bergambar 3 (tiga) buah huruf A yang tersusun seperti pyramid tersebut,

In d

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Surat Direktur Merek Nomor HKI.4-HC.01.06-11/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I juga telah dihukum sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 844/ Pid.B/2007/PN.Mdn. tanggal 23 Oktober 2007 atas Tindak Pidana Merek ;

Bahwa pada saat ini Tergugat I ternyata kembali mendaftarkan merek

Misaka sebagaimana terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 ;

Bahwa jika diteliti dan dihubungkan dengan perkara sebelumnya, maka

sangat jelas terlihat “unsur itikad tidak baik “ dari Tergugat I dalam mendaftarkan

merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486. Hal ini dikarenakan merek

Misaka dengan gambar seperti itulah yang pernah ditempelkan oleh Tergugat I pada mesin-mesin diesel merek Dong Feng milik Penggugat, sehingga laporan pidana terhadap Tergugat I ;

ub lik

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan juga mengajukan

Bahwa didalam sengketa merek antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya, Tergugat I pernah menyatakan bahwasanya penempelan merek Misaka pada mesin-mesin diesel merek Dong Feng tersebut dilakukan oleh memudahkan

Tergugat

ah k

Tergugat I untuk “memunculkan“ merek Misaka dipasaran, agar lebih dalam

memasarkan

mesin

diesel

dengan

menggunakan merek Misaka ;

In do ne si

Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya pihak

A gu ng

Penggugat pernah melakukan pembelian mesin diesel Dong Feng pada toko

milik Tergugat I, yang didalam faktur penjualannya dituliskan “mesin diesel Dong Feng Misaka“, sehingga sangat jelas kiranya bahwa pendaftaran merek Misaka yang dilakukan oleh Tergugat I memang didasari dengan “itikad tidak baik“, yaitu

dengan menempelkan stiker gambar merek Misaka pada mesin diesel dengan

merek lain (merek Dong Feng), untuk mendompleng ketenaran merek pihak

lain ;

lik

Misaka oleh Tergugat I dilakukan dengan “itikad tidak baik“, oleh karenanya patut untuk dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek ;

Bahwa berhubung karena merek Misaka telah didaftarkan dengan

itikad

tidak baik serta dipergunakan dengan itikad curang untuk mendompleng ketenaran merek Dong Feng yang telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1976 maka adalah wajar apabila Penggugat memohon

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya pendaftaran merek

kepada Majelis Hakim agar memutuskan dan memerintahkan kepada Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008 untuk barang

kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya dari Daftar

In d

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek Misaka dengan Sertifikat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Merek karena permohonan pendaftaran merek Misaka tersebut

dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik pada saat sedang

berlangsung persidangan tentang gugatan Penghapusan Merek Misaka

pada Pengadilan Niaga Medan, sebagaimana putusan perkara Nomor 2 K/

Pdt.Sus/2007 tanggal 19 Nopember 2007 jo. Nomor 02/Merek/2007/ PN.Niaga/

Medan tanggal 30 April 2007 dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek Misaka

khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas nama siapapun juga ;

Bahwa dengan demikian telah patut dan wajar jika Tergugat II melakukan

pelaksanaan

pembatalan

pendaftaran

merek

Misaka

milik

Tergugat

ub lik

sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07, atas nama

pemilik merek Tergugat I (Herry Chandra) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan

ah k

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat I telah mengajukan Pendaftaran Merek Misaka

In do ne si

Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, didasari

A gu ng

dengan itikad tidak baik ; 3. Membatalkan

Sertifikat

Merek

Misaka

Nomor

Pendaftaran

IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I) ;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Merek Misaka

Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk

barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya

dari Daftar Umum Merek ;

lik

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan pendafataran merek Misaka khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas

nama siapapun juga ;

6. Membebankan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat I ;

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan berpendapat

lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan:

In d

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

1. Apabila dicermati ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak ketiga

yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, mengacu kepada ketentuan pasal tersebut secara hukum apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan

terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dan mengajukan

gugatan yang bersifat pembatalan secara hukum harus memenuhi legal

formal didalam mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan yakni

pihak yang berkeberatan tersebut harus memiliki merek terdaftar dalam

Daftar Umum Merek yang relevan dijadikan sebagai alasan hukum untuk

ub lik

mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar sehingga dapat dikwalifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati dalil-dalil hukum posita gugatan Penggugat, secara hukum Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek Misaka + MS atas nama Tergugat I yang dijadikan sebagai objek

ah k

sengketa, maka secara hukum alasan hukum yang relevan untuk dijadikan sebagai dasar gugatan adalah Penggugat juga memiliki merek

terdaftar yang menggunakan elemen merek kata Misaka, akan tetapi Penggugat

memiliki

merek

Misaka

A gu ng

bahwasanya

In do ne si

secara hukum Penggugat tidak dapat mendalilkan dalam gugatannya dan

justru

mengkaitkannya dengan penggunaan elemen merek Dong Feng yang

secara hukum tidak relevan dijadikan alasan hukum untuk menggugat

merek Misaka yang dijadikan sebagai objek sengketa sehingga secara

hukum Penggugat dalam sengketa sekarang ini adalah tidak dapat dikwalifikasi sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang

lik

Merek, pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan ke Direktorat Jenderal. Maksud dan tujuan pasal ini

permohonan

secara hukum ditujukan kepada pemilik merek tidak terdaftar yang

khususnya mendalilkan permasalahan hukum berupa keterkenalan suatu

merek atas suatu merek yang sudah didaftar terlebih dahulu oleh pemilik

merek yang dijadikan sebagai objek, permohonan yang dimaksudkan

es on

sengketa.

juga harus memiliki relevansi hukum dengan merek yang dijadikan objek

In d

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Halaman 5

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

4. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada masa sekarang ini

untuk memenuhi legal formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat

Penggugat tidak memiliki atau tidak dapat menyebutkan telah memiliki

merek Misaka yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, secara

hukum apabila Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek

Misaka atas nama Tergugat I. Penggugat harus terlebih dahulu

mengajukan permintaan pendaftaran Misaka sehingga secara hukum baru dapat dikwalifikasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan.

ub lik

5. Bahwa adalah sudah kurang tepat apabila Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan

terhadap pendaftaran merek Misaka atas nama Tergugat I, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan adalah dapat dianalisa dari alasan hukum •

ah k

pengajuan gugatan pembatalan tersebut yakni :

Apabila alasan hukumnya pengajuan gugatan adalah ketentuan

In do ne si

Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek terkenal atau yang sudah

A gu ng

dikenal.

•

Apabila dasar gugatannya ketentuan Pasal 5 UU No. 15 Tahun

2001 tentang Merek, maka pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan gugatan adalah seperti yang disampaikan oleh Tergugat I karena mewakili kepentingan publik.

•

Apabila alasan hukum pengajuan gugatan adalah ketentuan Pasal 6

ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka

lik

pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek terdaftar yang

merasa dan berkeberatan dengan terdaftarnya merek pihak lain yang secara hukum dianggap mempunyai persamaan pada

•

pokoknya atau keseluruhannya.

Apabila pengajuan gugatan alasan hukumnya adalah ketentuan tentang

Merek,

Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 6 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 maka

pihak

yang

berkepentingan

untuk

Apabila dasar hukum pengajuan gugatan ketentuan Pasal 6 ayat

3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pihak yang

berkepentingan adalah pemilik nama badan hukum, pemilik nama

In d

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

•

mengajukan gugatan pembatalan adalah pemilik merek terkenal.

Halaman 6

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkenal,

pemilik

photo,

negara

orang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional.

atau

organisasi

6. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat pada masa sekarang ini,

Penggugat keberatan terhadap terdaftarnya merek Misaka + MS atas

nama Tergugat I karena perbuatan Tergugat I untuk mendaftarkan merek

Misaka + MS tersebut adalah dilandasi itikad tidak baik, mengingat merek

Misaka + MS atas nama Tergugat I juga sudah pernah dihapuskan dalam

perkara lain, dalil hukum Penggugat tersebut adalah jelas tidak memiliki

relevansi hukum apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan ketentuan

Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

ub lik

7. Perlu kami tegaskan dan sampaikan untuk meluruskan interprestasi pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dengan pihak ketiga yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, eksistensi pihak ketiga yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah jelas berbeda satu sama lainnya, pihak ketiga yang

Merek adalah :

Pemilik merek tidak terdaftar yang ingin secara nyata-nyata ingin

â&#x20AC;˘

In do ne si

ah k

dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 tahun 2001 tentang

menggunakan suatu merek terdaftar, dimana merek terdaftar

A gu ng

tersebut, tidak dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

â&#x20AC;˘

Pemilik merek terdaftar yang berkeberatan dengan perbuatan

pemilik merek terdaftar lainnya, dimana salah satu pihak telah

menggunakan mereknya tidak sesuai dengan terdaftar sehingga menimbulkan konflik.

jadi walaupun Penggugat juga pernah melakukan gugatan yang bersifat

lik

penghapusan atas merek Misaka + MS, dan selanjutnya merek Misaka +

MS atas nama Tergugat I terdaftar lagi dalam Daftar Umum Merek, akan tetapi dalam gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran merek pada

dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan didalam mengajukan

gugatan yang bersifat pembatalan pada masa sekarang ini. Gugatan Penggugat Tidak berlandaskan hukum: 8. Mengingat judul dari gugatan Penggugat secara tegas Penggugat

masa sekarang tidak serta merta secara hukum Penggugat dapat

adalah gugatan yang bersifat pembatalan, dengan demikian apabila

sifatnya gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

In d

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat pada masa sekarang ini

Halaman 7

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka secara hukum

Pasal 68

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan sedemikian adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4,

Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek.

9. Bahwa benar dalam dalil-dalil hukum posita gugatan Penggugat,

Penggugat secara tegas menyatakan bahwa alasan hukum pengajuan

gugatan yang bersifat pembatalan ini adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat I didalam mendaftarkan merek Misaka + MS yang dijadikan

sebagai objek sengketa, pada hal secara hukum merek Misaka + MS

atas nama Tergugat I juga sudah pernah dihapuskan dari dalam Daftar

ub lik

Umum Merek.

10.Selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001

tentang Merek ; yang dimaksud dengan perbuatan yang beritikad tidak baik adalah : adanya perbuatan yang ingin mencari keuntungan secara tidak jujur dengan mendaftarkan merek pihak lain sudah terkenal atau

ah k

dikenal, mengacu kepada ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dibandingkan dengan interperetasi dari Penggugat

tentang itikad tidak baik, maka secara hukum interpretasi Penggugat

In do ne si

tentang pendaftaran merek Misaka + MS atas nama Tergugat I,

A gu ng

didaftarkan atas dasar itikad tidak baik adalah jelas merupakan

interpretasi sepihak yang tidak berlandaskan hukum sehingga secara

hukum patut untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara sekarang ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.06/Merek/ 2010/

PN.Niaga.Mdn. tanggal 1 November 2010 yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

lik

â&#x20AC;˘

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

2. Menyatakan Tergugat I telah mengajukan Pendaftaran Merek Misaka dengan itikad tidak baik ;

3. Membatalkan

Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, didasari Sertifikat

Merek

Misaka

Nomor

Pendaftaran

IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07, atas

es on

nama Herry Chandra (Tergugat I) ;

In d

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Halaman 8

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk

barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya

dari Daftar Umum Merek.

5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan

pendaftaran merek Misaka khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas nama siapapun juga ;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

ditaksir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

ub lik

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 159 K/Pdt.Sus/ 2011, tanggal 17 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERRY CHANDRA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara

ah k

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 159 K/Pdt.Sus/

In do ne si

2011 tanggal 17 Maret 2011, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I

A gu ng

pada tanggal 20 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 21 Juni 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

peninjauan kembali No. 01/PK/PM.Merek/2011/PN-Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana

kemudian disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

lik

Medan tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yang pada tanggal

26 Juli 2011 telah diberitahu tentang permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2011;

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa permohonan a quo beserta alasan-alasannya telah waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu

permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

In d

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang

In do ne si a

4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Merek Misaka

Halaman 9

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

Ad.1. Bahwa, dilakukannya pendaftaran Merek MISAKA –MS kelas 07 Nomor Pendaftaran: IDM.000155486 tanggal 25 Februari

2008 (vide bukti

bertanda T.I-5), oleh pemilik Merek/Herry Chandra ic Tergugat-I/

Pemohon PK di Kantor Tergugat-II asal/Turut Termohon PK, yang telah

memenuhi

ketentuan-ketentuan

yang

berlaku,

sebagaimana

yang

dimaksud dalam pasal 1 UU No.15 Tahun 2001, dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku menurut pasal 4, pasal 5, dan

ub lik

pasal 6 UU No.15 Tahun 2001, terlebih-lebih faktanya Merek MISAKA-MS (vide bukti bertanda T.I-5) dan di lain hal Merek Penggugat asal DONG

FENG (DF) (vide bukti P.13.a.b.c. - P.14.a.b.c –P.15.a.b.c.), tidak terbukti mempunyai persamaan dengan Merek MISAKA-MS, namun dikabulkan gugatan Penggugat asal oleh keputusan PN. Niaga.Mdn, dan dikuatkan

ah k

oleh putusan tingkat kasasi MA.RI, nyata-nyata putusan hukum tersebut, tidak mencerminkan keadilan ;

Mohon kiranya hal tersebut di atas menjadi pertimbangan dengan

A gu ng

MISAKA-MS ;

In do ne si

membandingkan antara tulisan DONG FENG (DF) dengan tulisan Ad.2. Memperhatikan secara seksama tentang dalil gugatan Penggugat asal,

kenyataannya bahwa sama sekali tidak merujuk terhadap bunyi Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 UU No.15 tahun 2001, namun

didalam dalil replik Penggugat asal, mempergunakan alasan gugatannya kepada bunyi Pasal 68 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001, yang artinya

Penggugat asal sebagai pihak ketiga dapat mengajukan gugatan

lik

oleh Direktorat Merek Ditjen. HAKI, Departemen Kehakimam dan HAM RI ic. Tergugat-II asal PT. ADI

mendudukkan

PERKASA BUANA ic.

dirinya

selaku

Penggugat

Ad.3. Bahwa,

“pihak

ketiga”,

yang

asal,

yang

memohonkan

penghapusan pendaftaran Merek Tergugat-I asal (HERRY CAHNDRA)

terhadap keberadaan satu Merek yang telah terdaftar, yang dilakukan

yaitu MISAKA-MS dari daftar umum Merek, dengan merujuk kepada

bunyi pasal 63 UU No.15 Tahun 2001, dengan alasan sebagaimama ternyata Penggugat asal selaku pihak ketiga tidak dapat membuktikan

secara sah dalil gugatannya tersebut, namun baik Mahkamah Agung

In d

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b UU No.15 Tahun 2001, bahwa

Halaman 10

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kasasi

maupun

Pengadilan

dalam tingkat

perkara a quo, telah membenarkan dalil

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Medan didalam

Penggugat

asal tersebut,

namun kenyataannya, bahwa Merek MISAKA-MS kelas 07 Nomor

Pendaftaran. IDM.000155486 tanggal bertanda

T.I-5),

secara

jelas

25 Februari

diterangkan

2008 (vide bukti

didalam

penguraian

“barang”/“jasa” (510), bahwa Tergugat-I asal/Pemohon PK (Herry

Chandra) berhak memakai dan atau mempergunakan Merek MISAKA –

MS tersebut, di antaranya untuk produk-produk barang seperti “Mesin-

Mesin Diesel Engine”, berdasarkan fakta tersebut tidaklah benar Tergugat-I asal/Pemohon PK telah melakukan pelanggaran didalam

ub lik

memakai dan mempergunakan Merek MISAKA-MS ;

Bahwa, terhadap fakta yang dikemukakan tersebut, sama sekali tidak

dipertimbangkan, baik oleh Pengadilan Niaga Medan (Judex Facti) maupun oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ; oleh

karena

itu

Pemohon

ah k

Ad.4. Bahwa,

PK/Tergugat-I

asal,

dengan

beranggapan penuh, bahwa keputusan hukum yang dimohonkan PK

ini, terdapat dan/atau terjadi kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata

In do ne si

dari Hakim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f UU No.14

A gu ng

Tahun 1985, yang telah direvisi berdasarkan UU No.4 Tahun 2004 dan No.5 Tahun 2004, dan UU No.3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung

RI, sebab tidak memperhatikan “seluruh isi surat bukti bertanda T.1-5” (Merek MISAKA-MS), yang dapat diproduk barang/jasa kelas (07) oleh Pemohon PK/Tergugat-I asal, sehingga telah terjadi salah didalam

menerapkan hukum maupun hukum pembuktian didalam memberi putusan perkara a quo ;

Ad.5. Bahwa, pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, Tentang Merek,

lik

Mengatur/berbunyi :

“gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 ;

Berkaitan dengan bunyi pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, Tentang

Merek, dan dikaitkan dengan fakta/bukti Merek yang dimohonkan

Herry Chandra, sedangkan

gugatan

permohonan untuk pembatalan

merek tersebut, dari jawaban Turut Termohon PK (Direktorat Merek Ditjen

HAKI Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI), dengan tegas

In d

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

dibatalkan oleh Penggugat/Termohon PK, yaitu Merek MISAKA-MS milik

Halaman 11

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dalil Penggugat asal, karena dalil gugatan Penggugat asal tidak

mempunyai dasar hukum, sebab adapun Merek MISAKA – MS berhak dipakai terhadap produk-produk milik Herry Chandra antara lain untuk

produk atau barang “Mesin Diesel Engine”, memperhatikan pertimbangan Judex Facti yang dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung,

karena Merek MISAKA-MS terdaftar, “mempunyai persamaan” dengan Merek MISAKA-AAA, dimana telah dibatalkan pendaftarannya dengan

Terhadap pertimbangan dari putusan perkara a quo, perlu menjadi kajian ditingkat PK ini, baik secara Yuridis maupun secara fakta, dalam hal

sebagai berikut : a. Merek

MISAKA-AAA

ub lik

putusan tetap Mahkamah Agung (vide bukti P.8-P.9) ;

(dengan

huruf

3A/berbentuk

No.:000014060, untuk barang/jasa, tidak termasuk untuk

pyramid) produk

Mesin Diesel Engine, karena pemilik Merek tersebut, “menempelkan stiker MISAKA-AAA pada produk Mesin Diesel bermerek DONG

ah k

FENG (DF)”, yang pada waktu itu lisensi DONG FENG tersebut, keberadaannya dipegang oleh Tergugat-I asal berdasarkan perjanjian

yang sah ;

In do ne si

b. Tentang Merek MISAKA-MS (dengan huruf MS) No. IDM.000155486,

A gu ng

dipakai untuk barang/jasa (07), untuk produk barang “Mesin Diesel Engine” milik Pemohon PK / Tergugat-I asal;

Bahwa, pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, dimana Tergugat-I asal

mengajukan pendaftaran Merek MISAKA-MS kepada Tergugat-II

(Direktorat Merek), tidaklah bertentangan dengan ketentuan pada pasal 4, 5 dan 6 UU No.15 Tahun 2001, dengan memperhatikan pasal 68 ayat

(2) UU No.15 Tahun 2001, dihubungkan dengan jawaban Tergugat-II asal, bahwa pendaftarannya Merek MISAKA-MS tidak bertentangan

lik

dengan peraturan perundang-undangan, terlebih-lebih Merek MISAKAMS dengan Merek MISAKA-AAA, tidak sama produk barang untuk

pakai, dalam arti kata berbeda pemakaian produknya, oleh karena itu pertimbangan dalam perkara a quo, pasal 61 UU No.15 Tahun 2001

adalah tidak tepat ;

Bahwa, karena baik Judex Facti maupun Mahkamah Agung, yang

faktanya tidak dipertimbangkan secara seksama hal-hal yang diperoleh

a quo yang dimohonkan PK ini, tidak mencerminkan keadilan, dan oleh

karena itu maka patut putusan perkara a quo dibatalkan, sebab dengan

In d

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

dari persidangan berkaitan dengan surat bukti, sehingga keputusan

Halaman 12

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, sudah barang tentu produk-produk Pemohon PK yaitu Mesin Diesel Engine, yang selama ini memakai Merek MISAKA-MS,

bukan Merek DONG FENG (DF), menjadi tidak dapat dipasarkan, yang

seharus produk Pemohon PK tersebut, patut mendapat perlindungan ;

Ad.6. Bahwa, timbul satu pertanyaan, dan pertanyaan ini patut direnungkan

serta mendapat jawaban menurut hukum, melalui satu putusan hukum

yang adil dan benar, dalam hal :

Apakah Merek “MISAKA-MS Nomor Pendaftaran. IDM.000155486

tanggal 25 Februari 2008 Kelas barang/jasa 07” dengan merek “DONG

FENG

(DF)”,

termasukkah

kedalam

ketentuan

untuk

ub lik

pendaftaran merek “mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya antara Merek terdaftar MISAKA-MS

milik Pemohon

PK dengan Merek terdaftar DONG FENG milik

Termohon PK ? ;

Ad.7. Bahwa, untuk pertanyaan tersebut diatas, siapa saja akan memberikan

ah k

jawaban:”MISAKA-MS jelas berbeda dengan “DONG FENG (DF)”, baik

tulisan maupun arti kata;

In do ne si

Ad.8. Bahwa, sebagai fakta Merek MISAKA-MS sama sekali tidak dinyatakan

A gu ng

sebagai milik Termohon PK/Penggugat asal, sewaktu maupun sesudah Pemohon PK/Tergugat-I asal mendaftarkannya pada Kantor Tergugat-II

asal/Turut Termohon PK, dengan demikian apakah pantas dan wajar

Termohon PK/Penggugat asal, memohonkan untuk menghapuskan

pendaftaran hak Merek Pemohon PK/Tergugat-I asal yaitu “MISAKA-MS”,

kalau pendapat Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan

putusan Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang

dimohonkan PK ini, sudah barang tentu akan membawa akibat dan dapat

lik

sebagai alasan Pemohon PK, bahwa telah terjadi kekhilafan dan

kekeliruan yang nyata, didalam memberikan putusan perkara a quo ; Ad.9. Bahwa, Penggugat asal/Termohon PK mengajukan gugatan perkara a quo, atas dasar bunyi pasal 61 ayat (2) huruf b UU No.15 Tahun 2001

menimbulkan kekacauan terhadap pendaftaran Merek, oleh karena itulah

Tentang Merek, sedangkan alasan yang dipakai tersebut, merupakan

alasan yang tidak benar, sebab dilakukannya pendaftaran Merek sebagai tanda pengenal terhadap barang/jasa sesuai dengan Merek

MISAKA terhadap barang-barang yang diproduk oleh Pemohon PK,

In d

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

MISAKA-MS oleh Pemohon PK/Tergugat-I asal, ialah untuk dipakai

Halaman 13

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon PK didalam persidangan sama sekali tidak dapat

membuktikan alasan dalil/positanya, oleh karena itulah kekhilafan dan

kekeliruan Hakim yang nyata itu telah terbukti, oleh karena itu

permohonan PK Pemohon PK/Tergugat-I asal, patut diterima dan dikabulkan ;

Ad.10. Bahwa, Merek DONG FENG (DF) yang telah terlebih dahulu terdaftar dari pada Merek MISAKA-MS, kalaulah memang Termohon PK menaruh

keberatan untuk pendaftaran Merek MISAKA-MS milik Pemohon PK, bagi Termohon

PK/Penggugat

asal

mempunyai

kesempatan

mengajukan keberatannya terhadap permohonan

untuk

Pemohon PK untuk

ub lik

Merek MISAKA-MS, sebagaimana diatur menurut Pasal 22 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun menurut Pasal 24 UU No.15 Tahun

2001 untuk mengajukan keberatannya, bahwa ternyata fakta tersebut, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi maupun Pengadilan Niaga Medan ;

ah k

Ad.11. Bahwa, ada indikasi yang mendorong Penggugat asal/Termohon PK selaku pihak ketiga, menggugat pendaftaran Merek MISAKA-MS,

karena produk Merek MISAKA-MS di pasaran lebih diminati konsumen

In do ne si

kalau dibandingkan dengan Merek DONG FENG (DF) yang diproduk

A gu ng

Termohon PK/Penggugat asal, tentang hal tersebut, menurut hukum tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar dan/atau alasan untuk

menggugat Merek Pemohon PK/Tergugat-I asal â&#x20AC;&#x153;MISAKA-MSâ&#x20AC;? untuk

dibatalkan pendaftarannya ;

Ad.12. Bahwa, tentang keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon PK, yang menyangkut tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

serta yang memberikan putusan perkara a quo dalam tingkat pertama / Pengadilan Niaga Medan, telah terjadi penyimpangan prosedur dana

lik

atau pelanggaran terhadap Yuridis Formil berkaitan dengan pergantian Hakim Ketua Majelis, namun terhadap keberatan tersebut, ternyata di

tingkat kasasi, tidak dipertimbangan secara benar dan patut, sebab yang menjadi pertimbangan Hakim Majelis Hakim Kasasi, yaitu: karena

demi terlaksananya peradilan cepat dan biaya ringan, dan melihat

waktu persidangan yang terbatas serta harus putus dalam jangka 50

(lima puluh) hari, maka Ketua Majelis diganti, dengan

mengemukakan

a. Bahwa, Pasal 80 ayat (6) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemeriksaan

atas

gugatan

pembatalan

â&#x20AC;&#x153;Sidang

berbunyi

In d

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

keberatan Yuridis Formil sebagai berikut :

Halaman 14

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)

hari setelah gugatan didaftarkanâ&#x20AC;? (jadi bukan 50 hari, seperti

pertimbangan Mahkamah Agung), yang artinya gugatan perkara

Merek harus final ditingkat PN. Niaga dalam jangka waktu 60 (enam

puluh) hari, dan yang dimaksud hari dalam Undang-Undang Merek

adalah hari kerja Pasal 1 ayat (15) UU No.15 Tahun 2001 ;

b. Bahwa, Pasal 80 ayat (8) UU No.15 Tahun 2001, menerangkan bahwa putusan gugatan perkara Merek, dapat diperpanjang

waktunya menjadi 90 (sembilan pupuh) hari, dengan kata lain

perpanjangan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari atas

ub lik

persetujuan Ketua Mahkamah Agung, yang artinya walaupun Hakim Ketua Majelis yang diketuai oleh H. PANUSUNAN HARAHAP, SH,

MH (Ketua Pengadilan Negeri Medan), walaupun pada

waktu

pengucapan putusan perkara a quo, beliau harus berangkat ke Luar Negeri dalam tugas, bukan dengan serta merta melakukan

ah k

pergantian Hakim Ketua Majelis kepada MAYAWATI R, SH, dan kalaupun pergantian Hakim Ketua Majelis sangat diperlukan, Hakim

Ketua Majelis perkara a quo, dapat memohon perpanjangan waktu,

In do ne si

dengan demikian Hakim Ketua Majelis dapat menanyakan kepada

A gu ng

pihak-pihak apakah ada perubahan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan

atau

sebelumnya,

hal

tetap ini

kepada

adalah

yang

sangat

telah

perlu

dikemukakan

dilakukan

untuk

memperlihatkan kedudukan Hakim Ketua Majelis, bahwa ianya telah menguasai perkara yang diputus ;

c. Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang diikuti oleh Mahkamah Agung RI, membenarkan keadaan yang mendesak untuk diputus perkara a quo, karena masa waktu 50

hari

harus

mendapat

lik

putusan, pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan peraturan

perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan UndangUndang Merek, oleh karena itu putusan tingkat kasasi tersebut,

penuh dengan kekhilafan dan kekeliruan, oleh karenanya putusan

tersebut, haruslah dibatalkan oleh tingkat PK ;

d. Bahwa, karena hal-hal tersebut diatas dilanggar serta diabaikan oleh mencerminkan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

189 RBg â&#x20AC;&#x201C;HIR, setelahnya pemeriksaan perkara selesai, maka

In d

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Judex Facti, maka membuktikan keputusan perkara a quo, tidaklah

Halaman 15

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim karena jabatannya melakukan mengambil putusan yang akan dijatuhkan,

musyawarah untuk

karena pertukaran

Hakim Ketua Majelis tersebut, kenyataannya adalah mengikuti

kemauan dan jalan pikiran Hakim Ketua Majelis yang diganti,

dengan demikian ada diindikasi putusan tersebut cacat hukum,

karena hak Tergugat-I asal/Pemohon PK untuk mengetahui adanya pertukaran susunan Majelis Hakim, tidak pernah diberitahukan

secara resmi sebelum adanya putusan Judex Facti, hal tersebut

membuktikan patut diduga telah terjadi perbuatan putusan bersifat

unprovosional conduct, dan oleh karena itu agar putusan kasasi

ub lik

Mahkamah Agung RI jo putusan Judex Facti yang dimohonkan PK ini, patut dan harus dibatalkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah

ah k

Majelis Peninjauan Kembali memeriksa dan meneliti dengan saksama putusan a quo ternyata baik alasan peninjauan kembali, yaitu apabila setelah perkara

diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu

In do ne si

perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, maupun tentang adanya suatu

A gu ng

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam

Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, ternyata hal itu tidak

terbukti oleh karena hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon

Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim baik pada tingkat Judex Facti maupun pada tingkat Judex Juris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan

lik

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: HERRY CHANDRA, tersebut harus

ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

Judex Juris yang menguatkan putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak

kembali ini ;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,

In d

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali: HERRY CHANDRA, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

ub lik

Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, oleh Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Muhammad Taufik, SH., MH, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

ah k

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH.,

A gu ng

Ttd./

Ketua :

In do ne si

Hakim Anggota :

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Abdul Kadir Mappong, SH.

Ttd./

Muhammad

Taufik,

SH.,

lik

Ttd./ Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya : 1. M a t e r a i …………….Rp 6.000,2. R e d a k s i ………….. Rp 5.000,3. Administrasi peninjauan kembali……................. Rp 9.989.000,- + Jumlah Rp 10.000.000,-

Panitera Pengganti :

MH.

es on

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

In d

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Halaman 17

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

es on

lik

A gu ng

In do ne si

ah k

ub lik

RAHMI MULYATI, SH., MH NIP. 040 049 629

In d

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 134 PK/Pdt.Sus/2011

Halaman 18