Waspada, Kamis 20 Februari 2020

Harga Eceran Rp4.000,-

Demi Kebenaran Dan Keadilan

WASPADA Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017

KAMIS, Legi, 20 Februari 2020/25 Jumadil Akhir 1441 H

No: 26597 Tahun Ke-73

Terbit 16 Halaman

Antara

AFP

RAKYAT Yaman berkumpul di sekitar puing-puing jet Saudi Tornado menyusul serangan udara oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran di AlJawf, Yaman utara.

KERBAU GANGGU LALU LINTAS: Sekawanan ternak liar berada di jalan lintas Nasional Banda Aceh-Tapak Tuan di Desa Suak Timah, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Rabu (19/2/2020).

Pemberontak Houthi Tembak Jatuh Jet Saudi

Jepang Fasilitasi Pemulangan 78 WNI Kru Kapal Pesiar JAKARTA (Waspada): Pemerintah Jepang siap membantu pemulangan 78 warga negara Indonesia (WNI) kru kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di pelabuhanYokohama, apabila Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjemput mereka.

Duta Besar Jepang untuk RI Masafumi Ishii mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapat permintaan tersebut dari pemerintah RI. “Kami belum mendapat informasi mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia soal evakuasi WNI di kapal pesiar. Namun, kami akan siap dan senang untuk bekerja sama,” kata Ishii, di Jakarta.

Dia menegaskan, keputusan mengevakuasi menjadi kewenangan Indonesia. Jika diputuskan penjemputan, Kedubes Jepang akan memfasilitasi komunikasi dengan perusahaan pengelola Diamond Cruise.

Ada 78 WNI yang menjadi kru, namun Ishii belum bisa memberikan angka pasti berapa dari mereka yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) karena perkembangannya berubah setiap menit.

Dalam keterangannya pada Selasa, Menlu Retno Marsudi menyebutkan ada tiga WNI di Diamond Princess yang terinfeksi. Dua dari tigaWNI tersebut dirawat di rumah sakit Prefektur Chiba dan satu lainnya belum diketahui lokasi perawatannya.

Pada Rabu (19/2/2020) pagi, seluruh penumpang tersisa di Diamond Princess dinyatakan negatif Lanjut ke hal A2 kol. 4

AP

RIYADH, Arab Saudi (Waspada): Klaim-klaim yang menyebut pemberontak Houthi Yaman menembak jatuh sebuah jet tempur Saudi menyoroti bahwa persenjataan gerilyawan itu semakin kuat.

Pertempuran antara Saudi dan Houthi meningkat di tengah upaya mengakhiri konflik lima tahun.

Seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2020), pemberontak Houthi, yang berpusat di Iran, mengklaim menjatuhkan jet tempur Tornado pada Jumat lalu.

Nasib kedua kru Saudi yang dikeluarkan dari jet tempur masih belum diketahui.

Pemberontak Houthi menyatakan menembak jet tempur itu dengan rudal darat-ke-udara canggih. Klaim itu mengikuti laporan PBB baru-baru ini bahwa Houthi menerima senjata asal Iran. Iran sejak lama membantah mempersenjatai pemberontak.

Setelah kecelakaan itu, seorang juru bicara Houthi mengatakan, wilayah udaraYaman terlarang dan bukan tempat“piknik” bagi musuh-musuhnya.

“Ini jelas merupakan penyebab kekhawatiran bagi koalisi,” ujar BeccaWasser, seorang analis kebijakan di RAND Corporation yang berbasis di Amerika Serikat (AS), kepada AFP. “Mereka perlu merencanakan seolah ini adalah hal normal baru dan bahwa pemberontak Houthi memiliki kemampuan menembak lebih banyak jet tempur, yang akan mempengaruhi operasi mereka dan bagaimana mereka merencanakan misi udara mereka.” Sementara, koalisi yang dimpin Saudi belum mau memberikan komentar.

Lanjut ke hal A2 kol. 4

Penumpang kapal pesiar Diamond Princess akhirnya diizinkan keluar pada Rabu (19/2/2020), setelah menjalani proses karantina selama 14 hari.

Ratusan Penerbangan Singapura Batal SINGAPURA (Waspada): Dua maskapai penerbangan Singapura, Singapore Airlines (SIA) dan SilkAir, sejak Selasa (18/2/2020), membatalkan lebih dari 100 penerbangan dari Maret sampai Mei 2020 terkait virus corona (Covid-19).

Dalam keterangannya, seperti dilansir The Straits Times, keputusan ini diambil karena menurunnya jumlah penumpang, terutama untuk tujuan kota-kota favorit di Jepang,

Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, maupun Indonesia.

Para calon penumpang yang telah memesan tiket untuk periode tersebut diminta mengecek ke situs web Singapore

Airlines atau akun Facebook untuk mendapat informasi lebih lanjut. Bagi mereka yang memesan tiket melalui agen perjalanan diminta menghubungi agen.

Penerbangan SIA pertama yang dibatalkan adalah SQ968 rute Singapura-Jakarta pada 3 Maret 2020 dan penerbangan terakhir adalah Singapura-London dan Tokyo-Singapura yakni

31 Mei. Menurut SIA, para calon penumpang terdampak akan dialihkan ke penerbangan lain.

Awalnya penerbangan yang terganggu hanya rute Singapura dan kota-kota di China, namun

merambah ke negara lain seiring dengan meningkatnya kasus virus korona dari hari ke hari. SIA akan terus memantau kondisi dan menyesuaikan situasi. (the straits times/And)

PDIP Umumkan Calon Kdh Medan Awal Maret JAKARTA (Waspada): Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan, partainya berencana mengumumkan kandidat calon kepala daerah dari Kota Solo, Kota Medan, dan Kota Makassar di Pilkada 2020 pada gelombang kedua di awal Maret 2020. “(Pengumuman) Tahap dua itu 3 Maret. Kira-kira tahap dua lah, pasti. Makassar, Solo, Bali mungkin tahap dia. Bali udah siap, Solo udah siap, Makassar udah siap, Medan siap, tapi gak kita ikutin sekarang,” kata Bambang di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (19/2).

PDIP sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi bagi kandidat yang akan berlaga di Pilkada Solo dan Pilkada Medan.

Dua wilayah itu terbilang hangat menjadi perbincangan publik karena ada kandidat yang masuk dalam lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo.

Hal itu karena anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Lanjut ke hal A2 kol. 4 Waspada/Ist

Waspada/Ist

KAPAL ikan asing berbendera Malaysia, diamankan di Satrol Lantamal I karena melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia.

DUTAS Besar Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket menerima cinderamata dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar usai berdiskusi terkait MoU Helsinki, Rabu (19/2).

Lantamal I Proses Kapal Asing Curi Ikan BELAWAN (Waspada): Markas Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I memproses Kapal Ikan Asing (KIA) KHF 1960 berbendera Malaysia, yang ditangkap saat melakukan ilegal fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia pekan lalu.

Kapal ikan asing KHF 1960 berbendera Malaysia itu, ditangkap KRI Kerambit-627 yang saat itu sedang berpatroli di perairan Selat Malaka Indonesia.

Komandan Lantamal I Lak-

samana Pertama Abdul Rasyid K SE, MM, yang memberikan keterangan pers di Mako Lantamal I Belawan, Rabu (19/2) mengatakan, Koarmada I saat ini sedang melaksanakan Operasi Benteng Samudera-20 dan Operasi Pamtas RI-Singapura, mendapati aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing di Wilayah Perairan Indonesia. KRI Kerambit-627 yang saat itu sedang berpatroli, melakukan penangkapan terhadap Kapal KIA KHF 1960.

Al Bayan

Jangan Menghasut Oleh: Tgk. H. Ameer Hamzah Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda: Jangan saling menghasut, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan janagn memberi barang yang telah dibeli otang lain. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara.

Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain…(Hr. Muslim).

Bangkai Babi Mengapung Di Sungai Denai

“TNI AL khususnya Lantamal I yang berada di jajaran Koarmada I, berkomitmen untuk memberantas tindak pidana di laut, salah satunya pencurian ikan. Dengan melakukan patroli baik melalui operasi intelijen maupun operasi laut dengan menggunakan KRI ataupun kapal patroli, Lantamal I akan selalu melakukan pengawasan di wilayah Selat Malaka yang disinyalir sampai saat ini masih

MEDAN (Waspada): Teror bangkai babi kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini, warga Jl. Tuba IV Ujung, Kel. Tegal Sari Mandala III, dihebohkan dengan temuan bangkai babi di aliran Sungai Denai tepatnya di bawah tol Belmera, Rabu (19/2).

Salah seorang warga, Zulham Batubara mengatakan, temuan itu berawal saat warga sedang bergotong royong membersihkan rumput di pinggiran sungai. Seketika itu, warga kaget dengan ditemukannya bangkai babi sudah mengambang di sungai tersebut.

“Bangkai babi itu sudah ada sejak 3 hari lalu. Tapi, sampai sekarang masih ada juga,” katanya.

Zulham berharap, agar pihak terkait segera mengambil bangkai babi itu dari aliran sungai. “Warga di sini sudah resah. Bau bangkai babi mulai menyenggat. Kondisi babi sudah mulai membengkak dan diinggapi lalat. Kami minta pihak terkait untuk mengangkatnya dari aliran sungai tersebut,” tuturnya.

Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring ketika dikonfirmasi mengaku, temuan bangkai babi itu bukan urusan mereka. “Hubungi Lurah atau Camatnya. Biar mereka mengurusnya. Kami sudah

Lanjut ke hal A2 kol. 6

Lanjut ke hal A2 kol. 4

Usai Bahas MoU Helsinki

Dubes Uni Eropa Cari Investor Untuk Aceh JAKARTA (Waspada): Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar didampingi Komite Peralihan Aceh (KPA), Rabu (19/ 2), bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket.

Pertemuan membahas tentang MoU Helsinki yang nilai belum sepenuhnya terealisasi.

Dalam pertemuan itu Malik

Mahmud mengatakan, implementasi MoU Helsinki belum sepenuhnya terealisasi hingga saat ini sesuai dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Padahal, sudah masuk 15 tahun pasca perdamaian.

“Ada beberapa poin yang belum terlaksanakan. Saya beberapa waktu lalu berjumpa

lokasi MTQ Jl. Ngumban Surbakti, Kec. Medan Selayang, Rabu (19/2), peserta yang akan masuk final juga hadir, karena akan diumumkan oleh panitia pada Rabu malam.

Adapun cabang lomba yang

akan berlangsung di antaranya, Cabang Tilawah dan Tartil Quran dengan 12 peserta, 1 Juz dan Tilawah diikuti 6 peserta, 5 Juz dan Lanjut ke hal A2 kol. 6

TMZ

RATU Elizabeth II melarang Pangeran Harry menggunakan merek Sussex Royal.

LA TAHASADU, jangan saling menghasut. Rasulullah Lanjut ke hal A2 kol. 1

Waspada/Anum Saskia

PARA pelajar melihat anak buaya di Stand Kecamatan Medan Selayang.

Lanjut ke hal A2 kol. 1

Ada-ada Saja Bayi Anti Mati

Hari Ini Final MTQ Kota Medan MEDAN (Waspada): Persaingan antar peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Kota Medan. Hari ini Kamis (20/2) para peserta memasuki babak final.

Pantauan Waspada di

Presiden RI Joko Widodo membahas tentang MoU Helsinki dan respon Presiden sangat bagus,” ujar Malik Mahmud, di Kedutaan Besar Ini Eropa, Menara Astra, Jakarta, Rabu (19/2).

Presiden Jokowi katanya, juga berharap poin-poin yang belum terselesaikan dapat segera diselesaikan, terutama

SEORANG bayi yang tiga kali dinyatakan meninggal dunia ditemukan masih bernapas saat diletakkan di dalam peti jenazah. Dalam peristiwa yang terjadi di Santa Cruz, Bolivia itu, bayi tersebut diduga meninggal saat dilahirkan pada 8 Februari lalu dalam usia kandungan 27 pekan.

Lanjut ke hal A2 kol. 4

Ratu Larang Harry-Meghan Gunakan Merek ‘Sussex Royal’

Serampang

RATU Elizabedth II melarang keras Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, untuk menggunakan label ‘Sussex Royal’ setelah mereka memutuskan mundur dari anggota aktif kerajaan Inggris.

Setelah pembicaraan panjang dan rumit, Ratu dan pejabat senior diyakini sepakat bahwa pasangan bergelar

- Calon PDIP istimewa

Lanjut ke hal A2 kol. 4

- He...he...he...

Berita Utama

A2

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Jepang Pasilitasi .... virus korona dan diperbolehkan keluar setelah menjalani karantina selama 14 hari.

Otoritas kesehatan Jepang pada Selasa petang mengungkap, ada 542 penumpang dan kru dari total 3.700 yang positif terinfeksi.

Angka ini menempatkan Diamond Princess sebagai kluster penyebaran virus korona terbesar di luar China.

Hingga Rabu, 2.004 orang dinyatakan meninggal dan 74.185 lainnya positif terinfeksi di China. Sebagian besar berada di Hubei, provinsi pusat epidemi virus corona.

Sementara itu di luar China korban meninggal menjadi enam orang, dua di antaranya berada di Hong Kong serta sekitar 1.000 lainnya terinfeksi. (reuters/And)

Pemberontak ....

Waspada/Ist

GUBSU Edy Rahmayadi didampingi Dirut PDAM Tirtanadi dan pejabat lainnya foto bersama anak yatim piatu dalam acara Launching L2T2 dan L2T3, di Gubernuran, Jl. Sudirman Medan.

PDAM Tirtanadi Sudah Layani 20.123 Pelanggan Air Limbah MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meresmikan grand Launching Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) yang diselenggarakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, di Gubernuran Medan, Selasa (18/2).

Direktur Utama PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri menjelaskan, disamping melaksanakan penyediaan air minum, PDAM Tirtanadi juga mengelola air limbah, terutama limbah domestik yang saat ini masih melayani khusus Kota Medan dan sekitarnya serta Kota Parapat, dalam rangka memelihara lingkungan seputar kawasan wisata Danau Toba.

Hingga per Januari 2020, menurut Trisno, jumlah pelanggan air limbah yang dilayani PDAM Tirtanadi sebanyak 20.123 masih sekitar lebih kurang 1% dari jumlah penduduk Kota Medan. Hal ini tentu akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi PDAM Tirtanadi, dalam rangka mengembangkan bisnis dan layanan di bidang limbah

domestik ini sembari memelihara lingkungan sekitar disamping itu PDAM Tirtanadi juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjalin kerjasama melalui instansi2 dan lembaga2 terkait.

Kata Trisno, adapun sistem pengelolaan air limbah di Kota Medan, saat ini menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik, terpusat dengan sistem perpipaan dari rumah penduduk hingga ke Instalasi Pengolahan Air Limbah di Cemara, dengan kapasitas instalasi sebesar 10.000 M3 per hari dan Instalasi Pengolahan Limbah di Parapat dengan kapasitas 2.000 M3 per hari.

“Disamping itu, di Cemara juga terdapat Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dengan kapasitas sebesar 2 X 50 M3 per hari,” sebutnya.

Kemudian, untuk mendukung pengembangan Sistem Pelayanan Air Limbah (SPAL) Kota Medan sampai tahun 2021, dengan proyeksi pertambahan rata-rata sambungan baru 5.000 pelanggan per tahun melalui perjanjian kerja sama

antara Kementerian PUPRPemprov Sumut dan Pemerintah Kota Medan.

Direncanakan akan dibangun 5.000 unit tangki septik hibah, mendorong 450.000 keluarga di Kota Medan merehabilitasi tangki septik mereka, membangun 269 unit IPAL komunal, membangun 2 unit IPAL kawasan, dan membangun sistem L2T2 dan L2T3.

Trisno mengaku, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi PDAM Tirtanadi dalam menambah pelanggan. Antara lain, masih terbatasnya jaringan perpipaan yang ada. Saat ini yang sudah eksis masih di wilayah timur Kota Medan, meliputi Kec. Medan Kota, Medan Area, Sidodadi, dan Pandau Hilir yang dibagi dalam 12 zona pelayanan.

Pada kesempatan itu, atas nama manajemen PDAM Tirtanadi, Trisno Sumantri mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tinggi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang sangat concern dalam memperhatikan layanan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi. (cwan)

Arab Saudi sejak lama menegaskan dominasi serangan udara atas Yaman. Negara kerajaan berulang kali menghadapi kritik internasional atas serangan bom udara di Yaman yang sering mengakibatkan kematian warga sipil.

Namun pemberontak Houthi melawan ancaman koalisi Saudi dengan memperkuat kemampuan pertahanan udara mereka, terutama dengan apa yang mereka sebut rudal darat-ke-udara yang dibuat sendiri.

“Sementara Houthi mengklaim rudal yang diproduksi sendiri menembak jatuh Tornado Saudi, masih harus dilihat apakah itu benar-benar terjadi karena ini adalah daerah di mana mereka menerima bantuan Iran,” kata Wasser.

Tahun lalu, pemberontak Houthi mengklaim menumbangkan drone AS dengan rudal buatan mereka. Saat itu, militer AS menyatakan sedang menyelidiki laporan insiden itu, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. (afp/And)

Waspada/Ist

BANGKAI babi mengapung di Sungai Denai.

Bangkai Babi .... banyak mengurus bangkai babi. Sampai ratusan bangkai babi di kawasan Marelan sudah kami atasi,” sebutnya.

Camat Medan Denai Ali Sipahutar mengaku terkejut dengan temuan bangkai babi tersebut. “Terima kasih atas informasinya.

Kita akan turunkan anggota ke lapangan. Bangkai babi akan kita tanam saja,” ujarnya. (m50)

Isi Data Sensus Penduduk Online

PDIP Umumkan ....

Gubsu Imbau Milenial Bantu Orang Tua

Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobby Nasution maju di pilkada dua kota tersebut. Gibran mendaftarkan diri ke PDIP untuk Pilwalkot Solo, sementara itu Bobby mencari peruntungan di Pilkada Kota Medan.

Menurut Bambang, PDIP memiliki empat gelombang untuk mengumumkan kandidat yang diusungnya di Pilkada 2020.

Gelombang pertama sendiri sudah digelar hari ini. Lalu gelombang kedua pada tanggal 3 Maret 2020. Sementara itu gelombang ketiga akan diumumkan tanggal 23 Maret 2020. “Tahap 4 itu yang kans menangnya kecil itu tahap empat,” ujar Bambang.

Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati memang belum memutuskan kandidat yang akan maju di Pilwalkot Solo dan Pilwalkot Medan.

Kata dia, Gibran dan Bobby sampai saat ini memiliki elektabilitas yang terus meningkat. Khusus untuk Bobby, sudah banyak belajar dari para kepala daerah PDIP mengenai kepemimpinan yang efektif.

“Ada antusiasme bagi anak-anak muda untuk bergabung.

Tetapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tutur Hasto. (cnni)

MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengimbau generasi milenial untuk membantu para orang tua melakukan pengisian data Sensus Penduduk 2020. Karena Sensus Penduduk tahun ini dilakukan secara online dan mandiri, dimana mungkin banyak orang tua menemukan kendala.

Hal ini diungkapkan Gubsu Edy Rahmayadi, usai melakukan pengisian data Sensus Penduduk Online di ruang kerjanya Kantor Gubsu, Rabu (18/2). Saat pengisian data, Gubsu didampingi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

Menurut Edy Rahmayadi, kemampuan generasi milenial di bidang teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan Sensus Penduduk 2020. Sementara saat ini, orang tua banyak yang kurang paham soal teknologi. Jadi mungkin mereka akan mengalami kesu-

litan saat melakukan Sensus Penduduk online.

“Saya imbau kepada genera-si milenial, agar membantu para orang tua.

Bukan hanya orang tua sendiri, tetapi juga orang-orang tua di sekeliling-nya,” kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi, juga berharap agar masyarakat jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan Sensus Penduduk 2020. Ini penting karena dengan Sensus Penduduk, pemerintah akan mengetahui kondisi dan situasi masyarakatnya.

“Apabila masyarakat benarbenar melakukan sensus ini, maka akan menjadi pertimbangan pemerintah menentukan kebijakan, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Kita pemerintah juga akan tahu menyalurkan bantuan. Baik bantuan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainlain,” tutur Edy Rahmayadi.

Dubes Uni Eropa .... terkait butir MoU bendera dan lambang Aceh.

“Presiden meminta waktu tiga bulan,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menambahkan, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh terpuruk saat konflik yang berkepanjangan terjadi di Aceh.

Namun setelah damai, pihaknya berkeinginan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah investor bagi siapapun.“Karena kondisi Aceh sekarang sudah aman,” sebutnya.

Pada kesempatan itu pula, Wali Nanggroe mengundang Dubes Uni Eropa untuk berkunjung ke Aceh, guna melihat perkembangan Aceh dan potensi investasi yang ada di sana. “Direncanakan Dubes akan datang pada 2 Maret 2020.

Dubes Uni Eropa Vincent Piket menyambut baik dan berterimakasih atas laporan yang disampaikan kepadanya. Selanjutnya, diskusi yang

Al Bayan ....

SAW melarang umatnya saling menhasut, sebab hasutan itu dapat merugikan saudaranya sesama muslim. Menghasud dapat menghancurkan martabat orang lain, terpecah belah persatuan dan menebalkan kedengkian. Begitu juga larangan keras saling menipu sesama muslim, sebab menipu itu sifat orang=orang munafik.

Larangan keras saling membenci sesama muslim atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan. Jangan saling membutuhkan hubungan silaturrahmi, tidak boleh membohongi sesama muslim dan jangan melecehkannya.

Rasulullah bersabda: Belum beriman seseorang kamu sebelum engkau mencintai saudaramu sesama muslim seperti mencintai dirimu sendiri.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga, dan hendaklah berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. (Hr: Bukhari dan Muslim).

Imam Nawawi Ad-Dimasyqi berkata: Hadits ini adalah pedoman yang sangat tepat dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Seseorang yang mengamalkannya niscaya akan selalu harmonis,

Sementara itu, Ketua BPS Sumut Syech Suhaimi mengatakan, saat ini organisasi yang dia pimpin sedang fokus ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprovsu. Karena pemerintah harus menjadi contoh untuk masyarakatnya, agar melakukan sensus penduduk online.

“Memang Sensus Penduduk kali ini dilakukan secara mandiri.

Tetapi kita harus tetap bisa memastikan masyarakat melakukannya. Karena itu kita akan melakukan beberapa kegiatan untuk menyukseskan Sensus Penduduk 2020, termasuk merekrut sukarelawan dari universitas untuk turun ke masyarakat,” sebut Syech Suhaimi.

Sensus Penduduk sendiri dimulai pada 15 Februari dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. Masyarakat diimbau untuk menyelesaikan Sensus Penduduk secepatnya melalui sensus.bps.go.id. (m12)

berlangsung satu jam itu akan segera dilaporkan ke pimpinan di negaranya.

“Karena saya masih baru sebagai Dubes, saya belum terlalu agresif. Namun saya akan laporkan ke pimpinan di negara saya, apa yang saya dapatkan hari ini. Karena ini sesuatu yang sensitif,” ujarnya didampingi Political Advisor, Ms Laura Beke.

Terkait dengan perekonomian, pihaknya juga akan berusaha mencari investor untuk Aceh supaya dapat berinvestasi di provinsi paling barat Sumatera itu.

Dalam pertemuan Wali Nanggroe didampingi Ketua PA/KPA Muzakir Manaf, Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin,Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Ketua KPA wilayah Bireuen, Darwis Djeunib, Juru Bicara KPA Azhari Cage dan Staf Khusus Wali Nanggroe Muhammad Raviq. (b01) dan setan tak mampu merusak ukhuwah Islamiyah. Alangkah besar dan manfaatnya hadits ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata: Hadits ini termasuk hadis akhlak dan memuat segala hukum pergaulan dan kemasyarakatan.

Selain larangan-larangan di atas, seorang muslim jug harus menjauhkan diri dari khianat, melaknaat, menghibah dan mentajasus. Semua sifat mazmumah adalah dosa. Allah dan rasulNya sangat membenci orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Siapa mereka? Itulah yang suka mencaci maki orang lain di belakangnya.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara (QS. Alhujurat:10). Rasulullah SAW bersabda: Demi dzat yang jiwaku dalam genggaman-Nya. Kalian tidak masu surg kecuali kalian beriman. Dan kalian tidak beriman kecuali saling mengasihi. (Imam Muslim).

Menghasut, menipu, menghina, melecehkan martabat orang lain adalah pekerjaan setan.

Adam dan Hawwa mendapat hasutan dari iblis sehingga keduanya terusir dari surga. Putra Adam mendapat hasutan dari iblis sehingga membunuh saudaranya Habil. Begitu juga seterusnya, peran iblis perlu kita waspadai.

Ratu Larang ....

Duke dan Duchess of Sussex itu tidak lagi dapat mempertahankan kata ‘kerajaan’ untuk brand mereka.

Padahal, Harry dan Meghan telah menghabiskan puluhan ribu poundsterling untuk situs web Sussex Royal baru, melengkapi akun Instagram mereka yang sangat populer. Mereka juga sebelumnya telah berupaya mendaftarkan Sussex Royal sebagai merek dagang global untuk berbagai barang dan kegiatan, termasuk pakaian, alat tulis, buku, dan bahan ajar.

Selain itu, mereka mengambil langkah-langkah mendirikan organisasi amal baru: Sussex Royal, Foundation of Duke dan Duchess of Sussex. Kini sudah jelas bahwa mereka perlu melakukan ‘branding’ ulang.

Sejak usia dini, Harry dibesarkan dengan ‘label’ yang menentukan keberadaannya. Hal itu membuatnya sadar bahwa nama ‘Sussex Royal’ akan mudah melekat di publik.

Kekayaan Intelektual Menurut Daily Mail, Rabu (19/2/2020), terkait definisi apa yang termasuk dan tidak dalam ‘label kerajaan’ tak hanya masalah kemauan Ratu Elizabeth, namun juga diatur beberapa undangundang, termasuk Undang-Undang Merek Dagang 1994 hingga Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri tahun 1883.

Pasangan itu tidak bertarung dengan penguasa Inggris, tetapi dengan hukum negara.

Sejak dulu, orang berusaha mencari keuntungan dengan koneksi kerajaan, itulah sebabnya sejak lama ada aturan ketat yang mengatur segala sesuatu mulai dari penggunaan Royal Arms hingga penggunaan mahkota pada paket sereal. Ini bukan soal monarki tak setuju dengan fasilitas swasta, ini tentang melindungi publik dari penipuan dan kesalahan representasi.

Harry dan Meghan tahu soal pentingnya perlindungan merek, itulah sebabnya mereka sibuk mendaftarkan ‘Sussex Royal’ untuk setiap jenis potensi penggunaan komersial.

Dengan demikian, mereka tidak bisa protes ketika Ratu Elizabeth II dan pejabatnya, mewakili institusi yang melindungi labelnya sendiri selama berabad-abad, menetapkan apa yang merupakan hukum guna melindungi ‘kekayaan intelektual’ mereka sendiri. (daily mail/And)

Ada-ada Saja ....

Namun, kedua orangtua bayi itu amat terkejut saat menemukan anak tersebut masih bernapas beberapa jam setelah dinyatakan meninggal dunia. Kepala rumah sakit setempat menyatakan hal tersebut sebagai “mujizat” karena tiga kali pemeriksaan terhadap bayi itu menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu bayi tersebut sudah meninggal dunia.

Namun, pemerintah Bolivia justru menduga peristiwa ini bukanlah “mujizat” tetapi bukti adanya kelalaian dalam proses medis. “Bayi itu lahir tanpa tanda-tanda kehidupan, jadi itu adalah kematian janin. Para dokter memeriksa ulang dan hasilnya sama,” kata kepala rumah sakit Federico Ugolzo.

“Satu jam kemudian, para dokter memeriksa lagi dan hasilnya masih sama. Dua jam kemudian bayi itu diperiksa lagi dan hasinya tak berubah,” tambah Federico. “Satu-satunya yang bisa kami katakan adalah telah terjadi mujizat,” tambah dia.

Menurut media setempat, komite rumah sakit menyatakan bayi itu sudah meninggal dunia tetapi entah bagaimana kembali hidup dua jam setelah dinyatakan meninggal. Kini, bayi yang dinamai Dhilan Daren masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit itu. (oc/And)

Waspada/Ist

BAKAL Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak perajin batik berkolaborasi, terutama dalam hal bidang UMKM di Kota Medan.

Bobby Nasution Serap Aspirasi Perajin Batik Kota Medan MEDAN (Waspada): Bobby Nasution kembali bergerak untuk menyerap berbagai dinamika yang terjadi di Kota Medan.

Sejumlah tokoh yang sudah berbuat di Kota Medan dikunjungi satu persatu oleh suami Kahiyang Ayu tersebut.

Rabu (19/2) Bobby datang ke Ardhina Batik Medan Jalan Bersama Gang Musyawarah No 2 Medan Tembung.

Bobby langsung ditemui oleh owner Ardhina Batik Medan, Edi Gunawan. Keduanya tampak berbincang kurang lebih 30 menit.

Setelah berbincang mengenai dunia batik, Edi Gunawan lantas membawa Bobby Nasution keliling ke ruangan para perajin batik bekerja.

Bobby tampak serius berbincang dengan mereka. Bahkan Bobby tertarik membeli bakal batik sebanyak enam set dengan motif Melayu dan Batak.

Edi Gunawan mengaku senang dikunjungi sosok seperti Bobby Nasution. Diungkapkannya, kehadiran Bobby merupakan bentuk kepeduliannya akan keberadaan UMKM di Kota Medan.

“Apa yang dilakukan Pak Bobby tentu saja bagus, saya senang beliau silaturahmi ke tempat usaha saya,” kata Edi. Edi pun yakin usaha batik yang digelutinya bakal bertahan.

Dengan catatan ada sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah.

“Konsep kolaborasi yang diusung Pak Bobby bagus. Kalau berjalan pasti cukup membantu pelaku usaha di Medan,” sambung Edi. Edi menceritakan, awal usaha batik yang dilakoninya bermula pada 2010. Sebagai pekerja, Edy merasa gelisah ingin berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang

lain.

Maka Edi memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai sales di perusahaan alat berat.

Langkah awal yang dilakukannya adalah mendatangi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian.

Edi meminta agar dinas tersebut membuat pelatihan membatik bagi warga Medan.

Dan akhirnya dari situ, Edi terus menggeluti dunia membatik hingga belajar ke Jawa, di Tasikmalaya, Pekalongan, Solo hingga Jogja.

Dan kini, Edy berhasil mengenalkan Kota Medan dan Sumatera Utara lewat motif di kain batiknya.

Motif batik yang dikerjakan Edy adalah motif khas Medan dan beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Harga jualnya cukup murah antara 150 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah. (cyn)

FUI Sumut Desak Presiden Copot Kepala BPIP MEDAN (Waspada): Forum Umat Islam Sumut, mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)Yudian Wahyudi, karena pernyataannya yang membenturkan agama dan Pancasila telah melukai perasaan antarumat beragama.

“Kita minta Jokowi selain memecat, Yudian juga harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat untuk tidak membuat statement yang bisa memecahbelah umat,” kata Wakil Ketua FUI Sumut Khairul Fattah SPdi kepada Waspada, di Medan, Rabu (19/2).

Menurut Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan ini, pernyataan Yudian bahwa agama adalah musuh Pancasila telah membenturkan masalah ideologi dan agama.

“Padahal, kehidupan umat beragama selama ini sudah teruji keserasian dan keharmoni-

sannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” sebutnya.

Bahwa agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara juga tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Itu terlihat dari banyaknya ulama, termasuk Proklamator Ir Soekarno-Hatta yang ikut memberikan masukan sebelum Pancasila dideklrasikan 1 Juni 1945.

Lalu kenapa Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim?

Doktrin Salah Kaprah Dijelaskan Khairul Fattah, tersirat bahwa Yudian tampaknya berkaca pada gerakan-gerakan ekstrim dan radikalisme di Indonesia. “Padahal faham radikalisme itu adalah ekses dari sebuah doktrin yang tidak bertanggungjawab, doktrin yang

Lantamal I Proses .... banyak illegal fishing dan juga digunakan untuk penyelundupan narkoba dan komoditi luar ke Indonesia melewati jalur perairan,” ujar Danlantamal I. Dijelaskan Danlantamal, daerah perbatasan sangat rawan dari berbagai macam pencurian dan penyelundupan. Keberhasilan KRI Kerambit627 dalam menangkap kapal berbendera asing, merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam hal ini Koarmada I melalui Lantamal I dalam menegakkan hukum di laut.

“Saat ini kapal sudah merapat di Dermaga Lantamal I sesuai arahan Panglima Koarmada I, KIA KHF 1960 Berbendera Malaysia akan kita dalami dan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komitmen Pimpinan TNI AL sudah jelas, melalui Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali SE, MM, untuk

Hari Ini ....

Tilawah diikuti 6 peserta, Tilawah Remaja dan Syahr Alquran 12 peserta, Qiraat Alquran Murrotal Dewasa dan Remaja 12 peserta, Tilawah Dewasa dan Qiraat Mujawwad Dewasa 12 peserta.

Ketua Dewan Pengawas H Palid Muda Harahap menyebutkan, untuk Cabang Cacat Netra tidak dilaksanakan final. “Pesertanya tidak lebih dari 6 orang, sehingga dalam babak penyisihan langsung pada penentuan pemenang,” katanya.

Palid berharap, peserta babak final mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar menjadi peserta terbaik. “Menjadi peserta terbaik adalah dambaan setiap peserta,” tuturnya.

Serius Amatan Waspada, para Dewan Hakim yang

salah kaprah,” ujarnya.

“Kita tidak boleh mengeluarkan doktrin, sikap dan pernyataan tentang ekstrim dan radikalisme, karena negara kita tidak terjepit atau dipimpin pemerintah yang zolim,” tuturnya.

Ke depannya, FUI berharap Kepala BPIP Yudian yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jangan lagi memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat, apalagi yang bersangkutan adalah pejabat publik dan akademisi senior, yang tak hanya ternama di Indonesia tetapi juga di Asia.

Kepada elit poltik, Khairul juga meminta agar tidak menjadikan polemik ini sebagai konsumsi membesar-besarkan berita yang justru dapat membingungkan masyarakat. Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat, termasuk umat Islam di Sumut, tetap menjaga kekompakan dan tidak terprovokasi dengan pernyataan yang keblinger itu. (cpb)

menindak tegas segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah Koarmada I khususnya di Wilayah Kerja Lantamal I Belawan” tuturnya.

Menurut Danlantamal, nakhoda dan ABK KIA KHF 1960 yang terbukti tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal/illegal fishing dengan menggunakan jaring diWilayah Perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah telah melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 93 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, selanjutnya diperiksa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Lantamal I Belawan.

Dari hasil pemeriksaan, KIA KHF 1960 Tonage 65 GT, kumlah ABK 5 orang berkewarganegaraan Thailand, memuat ikan campur sekitar 100 Kg melakukan aktifitas pengambilan ikan di Perairan Zona Economy Ekslusif (ZEE) Indonesia, sekitar Timur Laut Belawan.(h04) menjalankan tugas di arena utama MTQ, Rabu sore, tampak sangat serius. Meskipun hujan turun dengan lebat, namun tidak mengganggu konsentrasi dalam memberikan penilaian.

Sedangkan di area tribun, para pengunjung tampak silih berganti duduk di kursi yang disiapkan panitia untuk menyaksikan jalannya lomba.

Pandangan lain di area tribun, Stand Kecamatan Medan Selayang menampilkan stand dekorasi buaya. Bahkan pada sisi atas dekorasi kepala buaya yang dilengkapi dengan sepeda motor, juga dilengkapi dengan anak buaya.

Anak buaya dalam aquarium menjadi tontonan para pengunjung. Sedangkan telur buaya juga diletakkan di Stand Kecamatan Medan Selayang. (m37)

Waspada/Anum Saskia

PARA Dewan Hakim di arena tribun MTQ ke 53 Kota Medan, tampak serius memberikan penilaian.

Ekonomi & Bisnis

WASPADA Kamis, 20 Februari 2020

A3

Keuangan Perusahaan Importir Bawang Putih Diaudit JAKARTA (Waspada) : Kementerian Perdagangan masih belum memberikan izin kepada beberapa importir bawang putih. Hal ini dikarenakan perlunya pengecekan yang baik mengenai perusahaan tersebut.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, yang belum diberikan adalah perusahaan baru yang ikut dalam proses impor bawang putih. Hal ini berbeda jika importir tersebut merupakan perusahaan lama yang selalu ikut dalam proses impor bawang putih ini dengan rekam jejak untuk melakukan impor.

“Kita cek lagi terutama kalau perusahaan baru kita harus cek. Jadi kalau yang sudah pernah itu kan ada referensi, kita lihat juga performanya. Jadi kemarin sebagian kita terbitkan tapi tetap kita akan cek dulu sampai lengkap terutama perusahaan yang baru,” ujarnya, Jakarta, Rabu (19/2).

Salah satu yang akan dilakukan pengecekan adalah bagaimana rekam jejak dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Sebab, pemerintah tidak ingin perusahaan yang menjadi

importir ini memiliki rekam jejak dan kemampuan keuangan yang buruk dan bisa bermasalah di kemudian hari.

“Kita harus cek dulu kita harus hati-hati.

Karena perusahaan baru kan ada perform-nya.

Kan itu mau transaksi kita harus tahu. Kemampuan-kemampuan perusahaan itu dan nanti akan kita cek secara keseluruhan,” kata Agus.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) untuk 103.000 ton bawang putih. Namun, yang baru mendapatkan surat perizinan impor (SIP) hanyalah 62.000 ton.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pemerintah memang tidak langsung menerbitkan SPI bawang putih seluruh.

Pasalnya, pihaknya harus terlebih dahulu memeriksa secara hati-hati berkas SPI yang sudah diajukan oleh importir.

“Jadi baru sebagian dari yang 100 ribu karena beberapa kan kita segera. RIPH kan baru salah satu syarat diterbitkannya impor. Jadi tidak sertamerta,” ujarnya. (okz)

Premi Asuransi Komersial Tumbuh Capai Rp281,2 T JAKARTA (Waspada): Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan industri asuransi hingga 2019 masih positif dengan premi asuransi komersial tumbuh mencapai Rp281,2 triliun atau bertumbuh 8,0 persen (year-on-year/yoy).

“Sementara premi asuransi jiwa sebesar Rp179,1 triliun atau naik 4,1 persen yoy, dan premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp102,1 triliun. Jadi pertumbuhan industri asuransi masih positif,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurutnya, hal tersebut didukung permodalan industri asuransi yang terlihat dari RiskBased Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 345,35 persen dan 789,37 persen, lebih tinggi dari threshold 120 persen.

Demikian pula aset industri asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi dan asuransi wajib) juga tumbuh positif 5,91 persen (yoy) dari Rp862,8 triliun pada 2018 menjadi Rp913,8 triliun pada Desember 2019. Jika ditambah dengan BPJS, maka angkanya menjadi Rp1.370,4 triliun.

Hal ini memperlihatkan industri asuransi masih tumbuh secara positif, di tengah upaya penyehatan dan proses hukum pada Asuransi Jiwasraya yang nemiliki nilai aset sebesar Rp22,03 triliun atau sekitar 1,6 persen dari total aset industri asuransi.

“Jika dibandingkan dengan total aset industri jasa keuangan yang sekitar Rp11.300 triliun, maka nilai aset Asuransi Jiwasraya ini sekitar 0,19 persen,” jelas Anto.

Dia menambahkan, OJK juga menilai industri asuransi masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berperan lebih signifikan bagi perekonomian nasional mengingat dari

sekitar 260 juta penduduk Indonesia, saat ini baru 12,08 persen yang terlayani produk asuransi.

Disamping itu, lanjut Anto, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah reformasi kebijakan seperti meningkatkan standar pengaturan hingga meningkatkan kualitas pengawasan.

“Berbagai kebijakan telah dan akan dilakukan dari reformasi IKNB ini yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi dan reformasi infrastruktur,” tutur Anto.

Reformasi pengaturan dan pengawasan yang akan dijalankan OJK meliputi, prudential regulation, review dan rekomendasi terhadap penyesuaian ketentuan modal minimum berbasis risiko (RBC), lalu review dan rekomendasi penyusunan ketentuan penilaian kualitas aset dan review dan rekomendasi ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.

Regulator juga melakukan review dan rekomendasi penyesuaian ketentuan manajemen risiko dan penerapan GCG bagi industri. Serta review dan rekomendasi penyesuaian ketentuan pengawasan berbasis risiko.

Anto menjelaskan reformasi institusi industri asuransi meliputi penyusunan ketentuan tentang tindakan pengawasan dan pencabutan izin usaha, analisis industri. Review dan rekomendasi penyesuaian ketentuan perizinan dan Kelembagaan.

Selanjutnya, reformasi infrastruktur meliputi penyusunan draft RUU Program Penjaminan Polis (PPP), penyempurnaan sistem informasi pengawasan dan pelaporan. Serta, penyusunan pedoman dan pelatihan.

“OJK meyakinkan bahwa reformasi di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang tengah digulirkan, diyakini dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat,” imbuh Anto. (J03/B)

OPERASI PASAR BAWANG PUTIH Warga membeli bawang putih saat Operasi Pasar di Pasar Induk Rau di Serang, Banten, Rabu (19/2). Kementerian Pertanian dengan menggandeng Pemda setempat menggelar Operasi Pasar bawang putih secara serentak di sejumlah daerah untuk menekan tingginya harga bawang putih yang mencapai Rp80 ribu perkilogram dengan menjual langsung bawang putih kepada warga seharga Rp32 ribu perkilogram.

Ekonomi RI Jangan Hanya Andalkan Ekspor Dan Belanja JAKARTA (Waspada) : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satusatunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya mengandalkan hasil ekspor dan belanja pemerintah saja tidak cukup menopang ekonomi dalam negeri.

Dia mengatakan, ekspor Indonesia itu hanya memberikan kontribusi sebesar 16 persen terhadap ekonomi RI. Sementara, belanja pemerintah yang lebih dari Rp 2.000 triliun itu hanya memberi andil sebesar 15 persen.

Sedangkan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang dari tingkat konsumsi, yakni sekitar 56-57 persen.

Untuk meningkatkan nilai konsumsi, tentu harus ada kepastian pendapatan dari masyarakat. Pendapatan bisa terjadi apabila ada lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan bisa ada karena investasi.

“Mau tidak mau kita harus bangun investasi. Tidak ada cara lain investasi harus kita lakukan,” kata dia di Jakarta, Rabu (19/2).

Mantan Ketua Hipmi itu menambahkan, setiap tahunnya angkatan kerja tumbuh mencapai 2-3 juta orang. Sementara jumlah yang menganggur sebanyak 7 juta orang.

Jika tidak ada investasi, maka

lapangan pekerjaan pun menyempit.

“Satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi nasional kita itu adalah investasi,” tandas dia.

Langsung Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lewat Perpres ini Jokowi resmi mengubah status BKPM menjadi lembaga di bawah pemerintah.

“BKPM itu dulu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) sekarang dengan perpres yang baru, baru tiga minggu keluar sekarang BKPM sudah menjadi LPNK tapi menjadi lembaga pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke presiden,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (19/2).

Bahlil menambahkan, lewat perpres ini dirinya juga berhak memiliki lima orang staf ahli dan lima orang staf khusus. Keduanya akan bertugas membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada dirinya sesuai penugasan.

“Jadi BKPM itu sudah sama dengan BKPM di Singapura, Vietnam, dan Thailand. Karena itu dikasih staf khusus 5 dan staf ahli 5. Dengan kata lain bapak ibu tidak perlu ragu lagi tentang kelembagaan BKPM sudah

Proses Migrasi Kredit BRISPOT Full 100 Persen

Waspada/Ist

Ketua DPRD Sumut, Drs Baskami Ginting didampingi Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi dan dipandu petugas, mengisi data Sensus Penduduk secara online di ruang kerjanya, Rabu (19/2).

Ketua DPRD Sumut Ajak Masyarakat Dukung Sensus Penduduk MEDAN (Waspada): Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Drs Baskami Ginting ajak masyarakat Sumut dukung Sensus Penduduk (SP) 2020.

Masyarakat juga harus memberikan data yang benar baik secara online maupun wawancara langsung.

Hal tersebut dikatakan Baskami Ginting, usai melakukan pengisian data SP secara online di ruang kerjanya, Gedung DPRD Sumut, Rabu (19/2).

Pengisian SP online tersebut didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Syech Suhaimi dan dipandu petugas.

Baskami menjelaskan, dalam kegiatan SP 2020, BPS secara serentak menggunakan dua cara yaitu online dan wawancara langsung. Untuk online dimulai 15 Februari hingga 31 Maret mendatang.

Sedangkan wawancara langsung dilaksanakan pada Juli 2020.

“Terimalah petugas SP 2020 saat mendatangi rumah kita.

Berikan data yang diminta secara jujur dan benar, demi

mewujudkan satu data kependudukan Indonesia dan Sumut Bermartabat,” jelas Baskami.

Jika SP 2020 sukses, lanjut Baskami, kedepan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pemerintah juga tidak susah lagi. Karena data penduduk Indonesia sudah satu.

“Kalau SP 2020 semuanya sudah sukses, kedepannya penyelenggaraan Pemilu bisa jadi juga online. Kita hanya pakai finger print. Sudah sangat canggih. Data kependudukan sudah satu, sehingga tidak ada lagi suara-suara ‘siluman’,” kata Politikus PDI-Perjuangan ini.

Baskami juga mendorong partai politik untuk bersamasama ikut serta mensukseskan SP 2020 dengan mengajak para kadernya melakukan SP secara online.

“Harus dong. Ini kan tugas negara dan kewajiban kita. Kalau ini sukses, ke depan data kependudukan akan bagus. Nanti akhirnya kita punya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa digunakan sebagai paspor, SIM dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Syech Suhaimi mengatakan, respon masyarakat terhadap sensus penduduk secara online di Sumut cukup bagus. Sejak 15 hingga 18 Februari, jumlah KK yang mengisi SP Online sebanyak 10.675 keluarga. Dengan muatan anggota keluarga (penduduk) sebanyak 36.492 jiwa.

“Respon masyarakat cukup bagus. Sampai hari ketiga sudah mencapai 36 ribu jiwa. Kita berharap dengan pengalaman yang sudah mengisi ini dapat ditularkan kepada warga yang lain. Untuk berpartisipasi dalam SP Online atau mengisi mandiri melalui akses ke sensus. bps.go.id,” jelasnya.

Dia mengingatkan, saat mengisi online, ketika isian belum complete jangan dulu di-KIRIM tetapi SIMPAN SEMENTARA. Karena data yang sudah diKIRIM tidak dapat diperbaiki lagi. “Untuk memperbaiki data yang ter-SIMPAN SEMENTARA, login-lah menggunakan password yang digunakan sebelumnya. Silahkan KIRIM jika isian sudah complete,” pungkasnya. (m41)

JAKARTA (Waspada): Proses migrasi kredit mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dari input manual menjadi full digital melalui BRISPOT yang diterapkan sejak tahun 2018, telah terealisasi full 100% pada akhir tahun 2019.

“Tenaga pemasar mikro BRI saat ini jumlahnya lebih dari 28 ribu dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Kami membutuhkan tools yang bisa menciptakan fleksibilitas dan efektifitas sehingga proses kredit bisa dilakukan secara digital dengan lebih cepat meskipun dalam kondisi tidak ada sinyal,” jelas Corporate Secretary Bank BRI, Amam Sukriyanto di Jakarta, Rabu (19/2).

BRISPOT merupakan aplikasi khusus para tenaga pemasar mikro BRI atau Mantri BRI untuk memproses pinjaman mikro.

Aplikasi ini berguna untuk menyederhanakan, mengotomasi dan mendigitalisasi proses pengajuan hingga pencairan pinjaman di BRI. Penyederhanaan proses yang dilakukan melalui BRISPOT diantaranya tidak perlu melakukan input di komputer / laptop, namun cukup melalui smartphone, sehingga lebih fleksibel dan mempersingkat waktu.

Melalui aplikasi ini, tenaga pemasar BRI cukup melengkapi input field data yang jauh lebih ringkas dan seragam dibandingkan sebelumnya sehingga data yang dimasukkan Mantri BRI mempunyai field data yang sama.

“Sementara untuk otomasi, BRISPOT mampu memotong waktu prakarsa pinjaman sampai dengan pencairan secara signifikan, namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian,” jelas Amam.

Dari sisi digitalisasi, BRISPOT mampu mengubah proses bisnis dari semula paper based menjadi paperless sehingga lebih cepat dan efisien. Sejak digunakan pada tahun 2018 hingga tahun 2019, BRISPOT telah dipakai untuk memproses pinjaman mikro sebanyak 12,1 juta debitur dengan plafond pinjaman mencapai Rp 383 triliun.

Bank BRI akan terus mengembangkan aplikasi BRISPOT untuk dapat mengakselerasi penyaluran kredit mikro secara efisien.

Dengan begitu sektor UMKM, terutama di pelosok, terus mendapat peningkatan layanan bank.

Bagi Deviden Tahun ini BRI menebar pembagian deviden sebesar Rp 20,6 Triliun atau 60 persen dari laba bersih 2019 yang sebesar Rp 34,4 triliun. Pembagian deviden ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2020.

Dari deviden yang dibagikan senilai Rp20,6 triliun atau sekitar Rp 168,1 per saham mengalami kenaikan 27,2 persen, dibandingkan dengan dividen yang dibagikan pada tahun lalu senilai Rp16,2 triliun atau sekitar Rp132,2 per saham.

“Adapun, earning per share (EPS) perseroan pada tahun lalu sebesar Rp 279, naik 6,1 persen dibandingkan EPS pada 2018 sebesar Rp263,” kata Direktur Utama BRI Sunarso usai RUPST di Jakarta, Selasa (18/2) Sore.

Dari hasil RUPST ini, terjadi perombakan pengurus bank dengan diangkatnya KartikaWirjoatmodjo sebagai komisaris utama menggantikan Andrinof A. Chaniago.

Tiko, panggilan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ari Kuncoro ditunjuk sebagai wakil komisaris utama/komisaris independen. Di jajaran direksi, terdapat perubahan yaitu penggantian direktur kepatuhan dari Azizatun Azhimah ke Wisto Prihadi. (J03/B)

sama ini barang, tinggal bagaimana kalian bisa bekerja baik untuk memberikan penguatan terbaik bagi bangsa dan negara.”

Jelas Bahlil.

Mengutip perpres tersebut, imbauan untuk memperboleh-

kan Kepala BKPM memiliki 5 staf ahli tertuang dalam pasal 27 B. Kelima jabatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, kemudian Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, lalu

ada Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, setelah itu ada Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, dan terakhir Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem. (mc)

Tingkatkan Kepastian Takaran, Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU MEDAN (Waspada): Dalam rangka meningkatkan kepastian takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), PT Pertamina (Persero) genjot penerapan digitalisasi SPBU. Digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM ke masyarakat.

“Saat ini tidak ada operator BBM yang penguasaan pasar sampai 50 persen. Pertamina mampu melayani sampai 80 persen pangsa pasar di Indonesia. Ke depan, persaingan adalah di pelayanan dan kemudahan, termasuk digital,” ujar Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid.

Hal itu disampaikannya pada peresmian SPBU Tol Medan-Tebingtinggi KM 65 di Serdang Bedagai, Sumatera

Utara, Senin (17/2). Hadir pada peresmian, Dirut PT Pertamina Retail Sofyan Yusuf, SVP Retail Marketing Business, Jumali, GM Pertamina MOR I Gema Iriandus.

Untuk itu, Mas’ud menegaskan, pihaknya terus menggenjot penerapan digitalisasi SPBU. Dari total lebih dari 5.000 SPBU yang akan digitalisasi, saat ini sekitar 3.000 sudah terlaksana.

Sisanya akan dikebut hingga 2020 ini.

Dia menjelaskan, melalui digitalisasi SPBU, penyaluran BBM dari tiap nozzle dapat tercatat secara akurat dan mendekati waktu faktual. Sehingga konsumen mendapat manfaat peningkatan kepastian takaran.

Selain itu, lanjutnya, Pertamina juga dapat meningkatkan

pengawasan atas penyaluran BBM. Sistem ini terintegrasi secara nasional hinga dapat dimonitor di pusat.

“Termasuk SPBU KM 65 A dan B diTol Medan-Tebingtinggi yang kita resmikan. Jumlah penyaluran serta kondisi stok bisa saya monitor dari ruang kerja. Dan sudah bisa transaksi non tunai menggunakan aplikasi MyPertamina yang didukung LinkAja. Konsumen juga bisa langsung ikut program Berbagi Berkah MyPertamina,” kata Mas’ud.

Program Berbagi Berkah MyPertamina (BBM) memberi apresiasi kepada pelanggan setia produk-produk berkualitas Pertamina. Seperti Perta Series, Dex Series, Elpiji 12kg, serta Bright Gas. (m41)

Kemenkop Formulasikan Skema Pembiayaan Murah UMKM JAKARTA (Waspada) : Dalam upaya mewujudkan pembiayaan yang adil dan merata, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengaku tengah menggodok skema pembiayaan baru yang tak hanya murah, tapi juga mudah diakses bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) terutama usaha mikro.

Penyaluran pembiayaan lewat program pemerintah selama ini melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit Ultra Mikro (UMi), dinilai belum mampu memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha. Pasalnya selama ini, masih banyak UMKM yang mengeluhkan beratnya persyaratan serta waktu yang cukup lama dalam pencairan modal.

“Pembiayaan KUR hanya terkesan murah saja, belum menjangkau kategori mudahnya.

Karena peminjam mesti harus memberikan kolateral (jaminan) dan mesti datang ke bank,” kata Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop, Hanung Harimba Rachman, saat mendampingi Menkop dan UKM Teten Masduki usai bertemu dengan direksi PT Permodalan BMT Ventura Syariah di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, seperti ditulis Rabu (19/2).

Hanung menjelaskan, bahwa Kemenkop mencoba mengembangkan dengan memberi dukungan kepada industri-industri keuangan lain, yang bisa memberikan kemudahan dengan sistem yang bakal diformulasikan.

“Apakah nanti lewat intervensi pemerintah dengan subsidi ke modal operasinya atau model lain, masih akan kita formulasikan dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maupun pihak lain yang terkait. Diharapkan segera mungkin skema pembiayaan baru ini diterapkan,” ujarnya.

Namun sekali lagi Hanung menegaskan, untuk bisa membuat kebijakan, harus dilakukan dengan kajian dan riset. Pihaknya ingin menciptakan pemerataan pembiayaan bagi semua skala bisnis yang ada.

Selain itu ia juga mengatakan, salah satu model atau skema yang mungkin dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dinilai memiliki banyak model yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh Kemenkop dalam skema pembiayaan nantinya.

“Pola BMT kolektivitas nya itu mereka yang datang untuk

jemput bola. Karena biasanya UMKM kesulitan datang ke bank, pelaku mikro kita ini ya pemilik juga merangkap pekerja, pengelola bahkan kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun,” jelasnya.

Dengan menciptakan pembiayaan yang mudah, penggodokan skema pembiayaan baru ini juga menjadi salah satu upaya, menghilangkan praktik rentenir yang banyak menjerat pelaku usaha mikro di lapangan.

Terkait bentuk skema pembiayaannya akan seperti apa, Hanung bilang bisa saja BMT spesifik atau lebih khusus untuk diterapkan oleh koperasi sendiri. “Misalnya petani kentang punya pola kolektivitas berbeda dengan nelayan, karena kentang panen baru per tiga bulan sekali.

Sementara nelayan butuh pendanaan hampir tiap hari. Nanti bisa saja BMT di daerah jadi lebih spesifik,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama President Commisioner PT Permodalan BMT Ventura Syariah Saat Suharto menjelaskan, pihaknya diminta Menteri Teten untuk memberikan masukan skema pembiayaan yang mudah untuk diterapkan ke pelaku usaha mikro.

“Arahannya ada suatu skema pembiayaan yang lebih ramah kepada usaha mikro. Untuk itu kita bersepakat gerakan koperasi yang lesson learn ini untuk dicoba diramu supaya menghasilkan suatu pola pendekatan skema pembiayaan,” ujanya. (lptn6)

Kamis, 20 Februari 2020

A4

ASPADA Iklan MiniW AUTOMOTIVE

Ukuran

Terbit 1

5 Free 1 = 6

10 Free 4 = 14 20 Free 10 = 30

1cm (1-4 Baris)

22.000

Rp. 110.000

Rp.

220.000

Rp.

440.000

2 cm (4-7 Baris)

33.000

Rp. 165.000

Rp.

330.000

Rp.

660.000

LEBIH EKONOMIS

3 cm (7-10 Baris)

44.000

Rp. 220.000

Rp.

440.000

JIKA SEBULAN

4 cm (10-13 Baris)

55.000

Rp. 275.000

Rp.

550.000

Rp. 880.000 Rp. 1.* 220.000 FREE koran 1 bln

6 cm

121.000

Rp. 605.000

Rp. 1.210.000

Rp. 2. *540.000 FREE koran 1 Bln

8 cm

137.500

Rp. 687.500

Rp. 1.375.000

Rp. 2.* 870.000 FREE koran 1 bln

6x 8,5 cm

165.000

Rp. 825.000

Rp. 1.650.000

Rp. 3. *420.000 FREE koran 1 bln

GA PAKET HAR HARGA

PENERBITAN AN PENERBIT

TRAVEL

TAZAM KBIHU - MUL MULT AN BI M BI N GAN H AJ I M AN ASI K D DAN ARI 25THN DARI BERPENGALAMAN LEBIH D

UNTUK MENDAPATKAN HAJI MABRUR HAJI PERLU BIMBINGAN MANASIK MULAI DARI TANAH AIR SAMPAI KE TANAH SUCI SEGERA DAFTAR DAN BERGABUNG DENGAN KBIHU MULTAZAM “TIDAK TERBATAS KARENA ZONASI KECAMATAN” AN TAHAN AN / PER AP AHANAN PERT APAN PAP KANTOR PUSAT : JL. TITI P NO. 10 SEI SIKAMBING D MEDAN TELP : 061 – 4576116 / 061 – 4512319 Hp : 0812.6495.8456 / 0813.9722.3734

PENGOBATAN

KESEMPATAN BERKARIR Kami Perusahaan Swasta Nasional membutuhkan SDM muda yang terampil untuk posisi sbb:

SI T E EN GI N EER Dengan kualifikasi sbb: - Pria - Pendidikan min D3 Teknik Sipil / Bangunan / Mekanikal - Menguasai Autocad 2D/ 3D - Mampu membuat RAB & perencanaan kerja - Menguasai gambar kerja - Menguasai MS Office - Memiliki SIM C & sepeda motor pribadi - Diutamakan yang berpengalaman dibidangnya 3 Tahun - Rajin, Jujur, Teliti, Disiplin, Loyalitas dan Bertanggungjawab - Memiliki motivasi tinggi untuk bekerja Surat lamaran kerja ditujukan bisa di email ke jobhrd8 8 @gm a il.c om paling lambat tgl 29 Februari 2020 191215

PENGOBATAN PERABOT

TERCECER TERCECER/HILANG 1 Surat Tanah Hak Milik No. 330 Jln. Wajir, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru atas nama Eddy Darwan.

Hubungi Rosalyn 085261715394 191209 TELAH HILANG 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Hak Garapan Karang Rejo Polonia V Medan Atas nama Alm. Ngadimin. Ukuran Tanah 1200 m² (3 rantai) 191204 TERCECER/HILANG 1 Surat Tanah Hak milik No. 984 Jln Tembakau Deli, Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat atas nama Eddy Darwan.

Hubungi Rosa lyn 0 8 5 2 6 1 7 1 5 3 9 4

191210

TERCECER Surat Tanah SK. BPN Melaporkan Bahwa Telah Kehilangan Barang/Surat Berharga Berupa 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Nomor = 1246/HM/BPN. 12.07/X/2019 Atas Nama = SUYATI Alamat Jl. Tirta Deli Gg. Sakura No. 122A Dsn II Desa Tg Morawa. A Kel. Tg Morawa 191205

HILANG/ TERCECER 1 (satu) berkas Surat Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami’.

No.02.01.01.05.1.00260.

Disekitar Jl.Karya. Kel.Sei Agul. Kec. Medan Barat. Bagi yang menemukan, tolong hubungi kami. H.Thantawi Nasution. HP 081376068915.

Jerih payah saudara akan kami hargai 191213

HILANG TERCECER BPKB Atas Nama Honghua. BK 1697 IK Mobil Granmax MBS Tahun 2013 HILANG/TERCECER 191208

1 Buah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 209.

An. PT. Aneka Niaga (Ltd) Cabang Medan. Tgl. 21 - 12 - 1977. Alamat Jl. Prof. HM. Yamin No. 3 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan. Sumatera Utara.

191217

TERCECER / HILANG 1 (Satu) buah BPKB Mobil Mitsubishi Outlander a/n Dompak Bastian Caesar Simangunsong, Alamat Jl. Seser No. 32, Medan No. Pol : BK 845 EK No. Rangka : MHMGAW P2TEK 009947 No. Mesin : 4B11-ND2483 Hilang / Tercecer antara Jl. Rakyat – Jl. Seser Medan.

Bagi yang menemukan mohon Hub. 082274349877 (D. Simangunsong) akan diberi imbalan secukupnya.

PROPERTY DI J U AL RU M AH Jalan Sembada XVII No.8 Komplek Koserna Medan, 1 1/2 Lantai, Luas tanah 259 m2, 4 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi (SHM) Hubungi : WA : 0 8 1 3 6 1 4 5 6 5 7 5 HP P.. : 0 8 5 2 7 6 9 1 4 3 4 9 082167551019

DI J U AL RU M AH Jalan Sembada XVII No.2, 1 Lantai, Luas tanah 237 m2, 3 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi Hubungi : WA : 081361456575 HP P.. : 0 8 5 2 7 6 9 1 4 3 4 9 082167551019

DIJUAL RUMAH Annisa Residence, Jl Tuba III No 3 Type 50, SHM. KT 2, KM 1 Harga Rp 250 jt/Nego.

Hub : 0 8 5 2 .7 6 4 7 .0 6 5 7

DIOVERKONTRAKAN CEPAT DAN MURAH

191198

DIJUAL Kilang Padi luas ¼ Ha. Lokasi strategis pinggir jalan Panyabungan Madina. JL. Gunung Baringin. Surat tanah Sertifikat. Harga nego.

Hub: 0821 6690 8336

1 Toko aksesoris beserta isimua 65Jt. Gratis 1 toko baju juga beserta isinya. Kedua toko siap jualan (dapat moment bulan puasa). Bagi yang berminat bisa langsung ke lokasi Jalan Thamrin, Pasar Rame. Atau Hubungi: 0812 8529 5758/ 0812 6313 5 5 6 9 / 0 8 2 3 9 2 9 1 3 8 8 8 191216

MINYAK URUT BOXING Sangat efektif untuk pegal linu, kesemutan, otot tegang akibat olahraga, masuk angin, perut kembung.

Sangat cocok untuk pijat dan kerok.

Dpt diperoleh di Sumatera - Aceh

Hub: (061) 7364920 - 7323590 0816301172

191214

191203

TERCECER Asli Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Tertanggal 24 Juni 2005 A/N Rohaya Tercecer : Sekitar 191208 Bulan Desember 2019

MINI & EFEKTIF IKLANKAN PRODUK ANDA

BUTUH DANA

SERVICE KONSTRUKSI

BUTUH DANA CEPAT

PRIMA SERVICE

PT PRS Multi Finance Solusinya Jaminan Hanya BPKB Kendaraan Anda Sekarang Juga!

Proses cepat,cair 1 hari.Untuk Info lebih lanjut. Hp 0 8 1 2 .6 2 0 7 .7 3 7 1 0 8 1 3 .6 1 7 8 .0 3 4 8 Jl Nibung Raya No 237 Medan 191118

SENIN - JUMAT: 08.00 - 16.30 SABTU: 09.00 - 16.00 *Minggu & Hari Libur Nasional (Tutup)

061 - 457 6602

W C T U M PPA A T -SEDO -SEDOTT W C

0811600965 085370978888 Dijamin lancar – bergaransi 191181

Opini

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

TAJUK RENCANA

Cabut Pasal 87 Omnibus Law

T

idak hanya kalangan buruh yang bereaksi keras atas draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka), tapi juga kalangan pers dengan beredarnya aturan baru di Pasal Pasal 87 dalam RUU Sapu Jagat itu karena bakal merevisi Pasal 11 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal tersebut mengatur terkait sanksi administratif bagi pers yang ketentuannya bakal diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 87 dalam RUU Omnibus Law nyata mengancam kebebasan pers sehingga kondisinya nanti sudah terbayang kembali seperti masa Orde Baru, di mana kebebasan pers terpasung oleh rezim berikut kelangsungan hidup media massa dengan besarnya ancaman denda mencapai Rp2 miliar dan aturan lainnya yang bertentangan dengan UU Pers. Padahal, ruh UU Pers memberi kebebasan penuh pada insan pers (media) menjalankan kebebasannya tanpa takut dipidana.

Intisari: Intisari: Kalaupun ada denda dendanya propor‘ ’ U n d a n g U n d a n g sional sesuai kesalahan.

Hemat kita, jika RUU Omnibus Law Nomor 40 tahun 1999 digolkan oleh DPR RI dan pemerintah ikut campur mengatur dunia tentang Pers menjaga kembali pers maka nasib pers Indonesia bakal dan melindungi kebe- semakin runyam. Kebebasan pers yang tokoh-tokoh idealis bisa basan pers, tak boleh diperjuangkan mundur kembali seperti era Orde Baru. campur tangan peme- Hal itulah yang membuat insan pers menolak keras RUU Omnibus Law. rintah’’ Namun begitu tetap saja penolakan orang-orang media akan masuk kuping kanan dan keluar lagi lewat kuping kiri, seperti nasib penolakan RUU KPK yang baru. Ditolak masyarakat, ditolak mahasiswa, bahkan kalangan pelajar ikut turun ke jalan, namun DPR RI tetap mengesahkannya sehingga pelemahan KPK pun terjadi.

Nasib KPK akan sama dengan nasib insan pers (media massa) jika upaya penolakannya tidak dilakukan secara masiv.

Untuk itulah kita harapkan Dewan Pers sebagai lembaga negara yang memperjuangkan dan menjaga kebebasan pers harus proaktif melakukan penolakan sehingga Pasal 87 dalam RUU Omnibus Law dicabut karena tidak sejalan dengan kebebasan pers. Pemerintah tidak boleh campur tangan maupun intervensi dalam urusan pers, seperti diatur dalam UU Pers No 40/1999. Itu sebabnya mengapa UU Pers tersebut tidak melibatkan Peraturan Pemerintah (PP) karena kalau sampai dibuat PP-nya maka dikhawatirkan bakal termaktub sanksi administratif terkait pelanggaran pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers, idealisme pers menjadi luntur maupun independensi pers kian hancur.

Tak pelak lagi, para tokoh pers berkeyakinan sejumlah Pasal dalam draf RUU Omnibus Law memungkinan pemerintah ikut campur secara langsung terhadap kebebasan pers. Di sinilah Dewan Pers harus berani melawannya, jangan tinggal diam karena Pasal 87 bisa mencelakakan pers karena nyata merevisi Pasal 11 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut mengatur sanksi administratif bagi pers yang ketentuannya bakal diatur melalui PP. Pada Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalsel, tepatnya 8 Februari 2020, Presiden Jokowi mengakui peranan pers buat kemajuan bangsa dan negara. Jokowi terus terang menyatakan tidak bisa dipisahkan dan ‘’angkat topi’’ atas kinerja pers yang terus-menerus mengikuti langkahnya ke mana saja. Padahal, para pembantunya (menteri) saja kadang kala tidak bisa mengikuti perjalanan Presiden, tapi pers selalu ada di mana dan kapan saja Presiden beraktivitas.

Harapan kita, Dewan Pers dipimpin Prof M. Nuh proaktif menentang keras atas munculnya Pasal 87 dalam Omnibus Law. Pertama, karena tidak dilibatkannya Dewan Pers dan tokoh-tokoh pers yang punya komitmen menjaga kebebasan pers, idealisme pers dan independensi pers. Kedua, Dewan Pers merupakan lembaga pers (negara) yang mengawal kebebasan pers. Adanya Pasal 87 merupakan ujian berat buat Dewan Pers. Jika Dewan Pers gagal menolak dan mencabut Pasal 876 sama saja meruntuhkan harkat dan martabat media massa (pers) karena salah satu tugas Dewan Pers sudah diambil alih pemerintah lewat PP yang mengebiri media massa agar tidak lagi melakukan peran dan fungsi sosial kontrolnya.

Jadi, Pasal tersebut menjadi momok bagi media massa. Lewat PP pemerintah bisa ikut campur tangan terkait mekanisme yang sudah diatur dalam UU No 40/ 99. Dalam UU Pers itu sengaja tidak ada PP-nya karena khawatir pemerintah campur tangan dalam mengebiri pers. Adapun pelaksanaan UU Pers itu diatur pada Pasal 15 bahwa Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers menyusun peraturan di bidang pers sebagai pilar keempat demokrasi sehingga pilar lainnya, termasuk pemerintah (eksekutif) dan legislatif tidak boleh ikut campur tangan, apalagi ‘’menggerogoti’’ kewenangan pers maupun Dewan Pers. Terkait denda administratif dalam RUU Omnibus Law Cilaka yang nilainya menjadi Rp2 miliar sama saja hal itu membredel media massa yang terkena sanksi. Mereka bakal gulung tikar karena denda kelewat besar, konsekuensinya kebebasan pers benar-benar terancam. Takkan ada media yang mampu membayar denda. Tegasnya, melalui PP kemerdekaan pers terpasung.+

APA KOMENTAR ANDA SMS 08116141934

Faks 061 4510025

Facebook Smswaspada

+628126556377 Menempelkan rincian penggunaan dana BOS di Mading sekolah mrpkn tindakan sulit dan akan byk Kasek masuk RS serta gaya hidup kembali ke Laptop. haha-ha. +6281396327911 Kalau Pancasila dilaksanakan. Indonesia sudah jadi Negara Kaya Raya.

Tapi kalau hanya digembar-gemborkan, makin banyak Rakyat yang hidup di bawah garis Kemiskinan. Memalukan ! +6282166617775 As’salamualaikum’ Waspada.” Yg salah dn paling bertanggung jawab itu ya org2 di BPIP itu sendiri”... Knpa kelas rendahan dan org bodoh tak berakal di sn. +6285262723003 Kalau eks ISIS ditolak gimana koruptor yg jelas hancurkan republik ini. +6285262836627 Mesin mobil sedan Honda Jazz di bikin jadi baling-baling pesawat JABIRU adalah salah satu contoh putra Indonesia membuat pesawat PEPESAN KOSOONG INDONESIA!!! Pesawat angkut C-130 Hercules buatan Lockheed Marthin Amerika pun ikut mengejek baling-baling pesawat buatan PTDI yang merupakan produk gagal karena sertifikat terbang komersialnya. Kenapa penerbang pesawat tempur Golden Eagle buatan Korea Selatan pada acaraAir Show di Jog jakarta tahun 2016 itu tewas seketika kare-na tidakbisa EJECK melontarkan diri ??? Di musibah kecelakaan itu pasti ada unsur kesengajaan!!! SIAPAA ORANG DI BALIK MUSIBAH ITU??? +628126501779 Ada yg menghimbau jangan sangsi makanan kemasan dari tiongkok komunis. Maaf klo awak jelas sangsi! Kemasan tsb sdh ber hari2 melewati ribuan km sampe ke negeri kita. Sedangkan kita tdk tahu apa yg terjadi di jalan! Virus maut itu tak ketahuan caranya tiba2 saja tersebar ke seluruh dunia menjangkiti ribuan orang! Makanya harus tetap WASPADA! Jangan pake jurus coba2! +6282161218411 Klw klen mendukung Anies silahkan saja, tapi kami masih ingat dan tak akan melupakan Pidato Pembukanya : “PRIBUMI”, yg menjadi Sumber dari segala sumber SARA, ha..ha..ha.. By (‘Yung Lapuik) di Medan Denai +628126501779 Viral! Ada ’penghuni’ istana yg mulutnya nrocos asal jeplak! Orang ini bilang: Agama musuh terbesar ideologi kita! Kira2 orang ini waras nggak ya?! Apa nggak ada kerjaan laen dgn gaji sebesar itu! Kenapa nggak ditangkap aparat karena sdh me resahkan Rakyat? Diklarifi kasi spt apapun tetap tak nyambung!! +6281269912923 Penyelesaianperkarapembakarancanangdangudang.Belawan.Deli.Indonesia.Penangan pembayaran kerugian angin kencang. Belawan. Deli. Indonesia. +6282370870343 Aceh Utara masih termiskin di Aceh...tls berita. *gGg* Tak bisa kerja kali atau mungkin Korupsi subur di situ... pdhal bupatinya dari KPA / eks gam lhooo... +6285260088842 Bubarkan BPIP jika benturkan Agama dengan Pancasila. -(J@ULTOP’$) Awas, Menuju Pemerintahan Komunis Indonesia (PKI) +628163181749 Ass Wrwb, Yth Bpk.GUBSU & WAGUBSU Lagu ”Mars SUMUT BANGKIT” Cipt. Bp.Gatot & Ibu Jennie S,S.Pd pernah diperlombakan antar SKPD/Dinas di Sumut, dpt sbg pe nam bah semangat, pemersatu serta silaturahmi ma syarakat, tahun ini hendak nya lanjut terus diadakan sampai ke tingkat masyarakat di Sumut, trm ksh Bapak.

A5 Kemana Kiblat PAN Pasca Kongres ?

Oleh Dr Anang Anas Azhar MA Politik itu cair dan dinamikanya juga berjalan serba mengejutkan. Parpol yang ngotot di luar pemerintahan, bisa jadi berubah dan masuk ke dalam pemerintahan. Prediksi PAN masuk pemerintahan Jokowi justru sangat besar iruk pikuk politik PAN pasca kongres ke-V di Kota Kendari, Propinsi SulawesiTenggara tanggal 10-12 Pebruari 2020 kembali mendingin. Peserta kongres secara berangsur kembali ke daerahnya masing-masing.

Zulkifli Hasan sukses full mendulang 331 suara dan mengalahkan rival kuatnya Mulfachri Harahap yang hanya meraih 225 suara dari 562 suara yang membubuhkan pilihannya kepada tiga kandidat. Zulkifli akhirnya memimpin PAN untuk kedua kalinya periode 2020-2025.

Pasar politik PAN saat menjelang kongres, memprediksi jagoan pendiri PAN Amien Rais bakal memimpin PAN. Faktanya sejak kongres II, Amien Rais memplot Soetrisno Bachir menang dalam kongres, begitu juga pada kongres III Amien mendapuk Hatta Rajasa terpilih sebagai ketua umum.

Hal yang sama pada kongres ke-IV, Amien kembali menguasai panggung politik PAN dan memberikan dukungan full kepada Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Intervensi politik Amien Rais mengusung calon setiap kongres PAN terbilang sukses. Tapi, KongresV PAN di Kendari, pengaruh politik Amien Rais ternyata tidak setajam kongres II, III dan IV. Jagoan Amien justru keok dan pengaruh politik Zulkifli Hasan lebih dominan bagi peserta kongres PAN di Kendari, dan akhirnya Zulkifli pun tampil sebagai pemenang dan didapuk menjadi ketua umum PAN untuk lima tahun ke depan.

Lantas pertanyaannya, mengapa jagoan Amien Rais kalah dalam kongres ke-V PAN ? Beberapa analisis komunikasi politik yang penulis sampaikan dalam uraian tulisan ini setidaknya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertama, sesepuh PAN Amien Rais habis-habisan dikeroyok kader PAN yang “dendam politik” kepada Amien Rais. Sebut saja Soetrisno Bachir, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Persepsi politik yang muncul selama ini, bahwa ajang kongres PAN berjalan seperti demokrasi yang “beku”. Regenerasi kepemimpinan berjalan, tetapi siapa ketua umumnya, maka penentu pengganti generasi itu berasal dari dukungan Amien Rais. Kongres yang digelar terkesan hanya melegalkan seremoni politik PAN untuk mengganti kepemimpinan yang disukai Amien Rais.

Fakta-fakta yang dapat diuraikan setiap perhelatan kongres, Soetrisno Bachir merasa disingkirkan ketika ia ingin kembali memimpin PAN tahun 2010. Tetapi, ternyata jagoan Amien Rais saat itu Hatta Rajasa.

H

Nasib yang sama juga dialami Hatta Rajasa.

Hatta tahun 2015 sebenarnya ingin kembali memimpin PAN, tetapi lagi-lagi calon Amien Rais pada kongres PAN di Bali tahun 2015 itu Zulkifli Hasan. Zulhas pun terpilih sebagai ketua umum. Nah, tradisi politik kepemimpinan pada Kongres V PAN di Kendari tidak terulang kembali. Kongres Kendari dianggap sebagai kongres “air mata” bagi Amien Rais.

Kongres ini meluluhlantakkan pengaruh politik Amien Rais dalam kongres. Amien nyata-nyata memberikan dukungan politiknya untuk ketua umum PAN kepada Mulfachri Harahap-Hanafi Rais.

Kekuatan politik Amien Rais untuk memplot Mulfachri Harahap-Hanafi Rais, akhirnya benar-benar kandas di tengah jalan. Suasana riuh di kongres hingga lempar melempar kursi antara kubu kandidat sebenarnya biasa dalam kongres partai politik. Tetapi, riuh kongres ke-V PAN itu justru disusupi pihak ketiga yang menginginkan suasan kongres rusuh dan deadlock. Khawatir kongres deadlock, ntah kenapa muncul manuver politik kader PAN yang kalah dalam kongres bergabung mendukung Zulkifli Hasan. Bayangkan saja, gajahnya PAN Soetrisno Bachir menyatakan dukungan kepada Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa juga demikian, bahkan salah satu kandidat Asman Abnur juga menyatakan mundur dalam mengarahkan dukungan suaranya kepada Zulkifli Hasan. Dari sinilah, titik klimaks politik dan pengaruh Amien Rais tidak sekuat kongres sebelumnya. Kalau boleh saya sebut, istilah ini adalah “dendam politik” kader PAN kepada Amien.

Kedua, dukungan Amien Rais kepada Mulfachri secara politik untuk memperkuat status quo Amien Rais kepada pemerintahan Joko Widodo. Jika Mulfachri-Hanafi memimpin PAN, maka tertutup rapat kemungkinan PAN berkoalisi dengan pemerintah.

Ini artinya, PAN tetap pada posisi di luar pemerintahan. PAN tidak berada dalam pemerintahan dan senantiasa mengawal pemerintahan yang kritis dan konstruktif.

Ketiga, terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN pasca kongres Kendari, haluan politik PAN dipastikan berubah.

Berubah 360 derajat dari kondisi politik PAN sebelumnya. Gerbong Zulkifli Hasan dan pendukungnya dalam beberapa waktu ke depan ini akan menentukan sikapnya.

Munculnya dua kubu besar dalam kongres PAN di Kendari sekaligus memetakan bahwa PAN sesungguhnya terbelah dua kubu.

Ada pendukung pemerintahan ada juga

tidak mendukung pemerintahan.

Kiblat PAN Pasca Kongres Sejarah panjang PAN untuk mendukung pemerintah secara nyata dan full, baru terjadi di masa kepemimpinan Presiden SBY. Saat itu nakhoda kapal di bawah kepemimpinan Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Dalam dua periode kepemimpinan SBY, PAN menyatakan dukungan full kepada pemerintahan. Di sinilah PAN memperoleh keuntungan berkoalisi, PAN dapat jatah menteri-menteri strategis, PAN memperoleh jabatan strategis lainnya di luar jabatan menteri.

Beralih kepemimpinan, ketika Jokowi memimpin pada periode pertama. PAN sempat berkoalisi dengan pemerintah. PAN akhirnya diberi jatah menteri. Tetapi, koalisi ini tidak berjalan lama seiring peta politik menjelang Pilpres 2019 sangat dinamis.

Koalisi PAN dengan pemerintahan Jokowi pun bubar, dan PAN menyatakan dukungan pilpresnya tahun 2019 kepada Prabowo Subianto. Kisah tragis politik ini terulang kembali, Prabowo kalah dalam pilpres, nasib politik PAN pun berada di persimpangan.

Apakah masuk dalam kolisi pemerintahan atau tetap berada di luar pemerintahan.

Tak bermaksud menggiring opini politik dalam tulisan ini, tetapi fakta politik pasca kongres PAN di Kendari, kiblat politik PAN nampaknya bakal merapat ke Istana. PAN diprediksi bergabung dengan koalisi pemerintahan. Indikasi itu sudah terlihat nyata ketika Soetrisno Bachir, Hatta Rajasa mendukung full Zulkifli Hasan. Untuk saat ini, tiga tokoh PAN ini sedang memiliki kepentingan dengan Istana, ketiganya memiliki kasus hukum dengan KPK. Maka, tak salah jika penulis memprediksi bahwa PAN pasca kongres Kendari akan mengubah kiblat politiknya dari luar pemerintahan masuk ke dalam pemerintahan. Memang tidak secepat yang diinginkan banyak stakeholder politik. Ini berjalan perlahan dan pasti, yakinlah.

Karir Zulkifli Hasan sebagai ketua umum terpilih pada Kongres Kendari me-

mang terbilang baik di PAN dan pemerintahan. Zulkifli mengawali kariernya di PAN sebagai ketua Departemen Logistik pada periode 2000-2005. Tak lama berselang, karirnya menanjak pesat. Ia langsung dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Jendral PAN periode 2005-2010 di bawah Ketua Umum Soetrisno Bachir. Kongres PAN ke-IV tahun 2015, Zulkifli berhasil menjabat sebagai Ketum PAN dengan mengalahkan pesaingnya kala itu Hatta Rajasa.

Jabatan yang sama pun kini berhasil ia rengkuh untuk kedua kalinya. Sosok Zulkifli ini tidak telepas dari pelbagai kontroversi.

Zulkifli Hasan pernah memberikan izin untuk pelepasan hutan 1,64 juta hektare atau 25 kali lipat luas Jakarta saat masih menjabat sebagai Menhut era SBY. Tak hanya itu pula, beliau pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus alih fungsi hutan Riau. Zulkifli dipanggil KPK diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan alih fungsi hutan Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Agenda pemeriksaan itu untuk tersangka PT Palma.

Penutup Mengakhiri tulisan singkat ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam politik perubahan itu selalu dinamis. Politik itu cair dan dinamikanya juga berjalan serba mengejutkan. Parpol yang ngotot di luar pemerintahan, bisa jadi berubah dan masuk ke dalam pemerintahan. Prediksi PAN masuk pemerintahan Jokowi justru sangat besar.Tradisi PAN saat Pemilu sering menjadi oposisi, tetapi pasca Pemilu berkoalisi dengan pemerintah. Dan inilah yang bakal dilakukan Zulkifli Hasan dengan pendukungnya. Meski demikian, kubu yang Amien dan pendukungnya tidak perlu diam seribu bahasa. Tetapi tetap memberikan masukan dan kritikan konstruktif untuk kemajuan PAN. Penulis adalah Dosen Pascasarjana UINSU, UMSU Medan, Penulis Buku Pencitraan Politik Elektoral PAN.

Mandat Konservasi Sawit & Tuduhan Perusak Oleh Defriansyah Manik Tanpa disadari, kita termakan isu, membabibuta menuduh dan mendiskreditkan industri sawit. Sama artinya memperburuk iklim usaha maupun rantai distribusi produk sawit

S

awit adalah tanaman budidaya perkebunan yang luas paling besar, dibandingkan tanaman lainnya. Release KPK 2016 kebun sawit mencapai 16,3 juta hektar, tersebar di 26 provinsi pada 200 kab/kota. Sedangkan menurut penelitian non government organization (NGO) Sawit Watch 2018, bahkan lebih luas lagi, menembus angka 22,2 juta hektar.

Angka 22,2 juta hektar itu, melampaui luas 3 provinsi besar di pulau Sumatera; Aceh, Sumut dan Riau. Data google luas Aceh 5,8377 juta hektar, Sumut 7,2981 juta hektar, Riau 8,7024 juta hektar, dijumlahkan 21.8382 juta hektar. Dengan begitu luas tiga provinsi itu masih kalah dengan luas perkebunan sawit yang ada di Indonesia.

GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) tahun 2016 di satu artikelnya menjelaskan, sedikitnya ada tiga fungsi ekologis utama diperankan perkebunan sawit, meliputi penyerapan CO2 (karbondioksida), penghasil O2 (oksigen) dan juga memiliki peranan stategis bagi konservasi tanah dan air. Kontributor terbesar memproduksi CO2 adalah manusia yang jumlahnya lebih 7 miliar. Sehingga sebagai penyeimbangnya Tuhan YME menciptakan tumbuhan menyerap CO2 dan mengolahnya menjadi O2 (Oksigen), dan siklus ini telah berlangsung jutaan tahun lamanya.

Laporan penelitian Henson (1999) dan PPKS (2004, 2005), kebun sawit lebih unggul dari hutan dalam kemampuan menyerap CO2 dan sebagai penghasil oksigen. Setiap hektar kebun sawit secara netto dalam setahun menyerap 64 ton CO2 dari atmosfir bumi, dan menghasilkan O2 sekitar 18 ton.

Sedangkan hutan alam mampu menyerap CO2 sekitar 42 ton dan hanya menghasilkan O2 sekitar 7 ton. Dalam peranan konservasi tanah dan air; kebun sawit memiliki tiga mekanisme, secara sinergi berfungsi melindungi alam; mekanisme struktur tanaman dan naungan kanopi (canopy land cover), mekanisme tata kelola lahan perkebunan terbaik (good agricultural practices) dan mekanisme sistem perakaran (rooting system mechanism).

Mekanisme struktur tanaman dan naungan kanopi, yaitu pelepah dan daun sawit memiliki karakater berlapis dan dinamis sehingga berfungsi menaungi lahan atau tanah di bawahnya (land cover). Namun tetap memberikan celah cahaya serta sirkulasi udara yang baik. Fungsi daun tersebut sejatinya adalah dapur masakan berfotosintesis, kemudian menjaga dan melindungi tanah dari cucuran air hujan. Sehingga mengurangi terjadinya pengikisan lapisan permukaan tanah (topsoil), erosi dan longsor. Mekanisme tata kelola lahan perkebunan terbaik, yaitu sawit yang baru ditanam, biasanya bersamaan pula dengan penanaman cover corp sejenis tumbuhan

kacangan merambat berdaun lebar, berkarakter perkembangan tumbuh amat pesat, ditanam antara gawangan kebun sawit belum menghasilkan (TBM) rentang usia 048 bulan.

Kemudian pada lahan miring atau berbukit dibuatkan terasering dan benteng rorak air, ada pula pembuatan timbunan khusus (tapak kuda) pada lahan tergenang, termasuk pembuatan parit sanitasi maupun alur isolasi yang berfungsi sebagai konservasi air. Kemudian pelepah sawit yang telah dipotong akan disusun rapi di gawangan antar tanaman dan dibiarkan secara alami, sehingga akan terjadi proses pelapukan yang menjadi bahan organik nutrisi penyubur tanah.

Selanjutnya pada beberapa perusahaan ada pula pengaplikasian tandan kosong sawit (tangkos) dan solid yang merupakan limbah padat hasil pengolahan, serta limbah cair sisa produksi pabrik, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, konservasi dan pengawetan tanah. Mekanisme sistem perakaran, yaitu pohon sawit adalah jenis tumbuhan berakar serabut, memiliki karakater kuat, lebat dan dalam. Sawit usia 8 tahun panjang akar dari pangkal batang dapat mencapai 4-8 meter keliling, dengan jumlah mencapai belasan hingga puluhan ribu, selaras panjang tajuk daun, dengan kedalaman mencapai 3-5 meter di bawah permukaan tanah.

Dengan teknis perlakukan dan perakaran itu, mampu membuat batang sawit sangat kuat sekaligus menjaga tanah dari erosi maupun ancaman degradasi unsur hara, termasuk kemampuan akar menyerap dan menyimpan cadangan air dalam jumlah cukup besar. Kebijakan konservasi adalah mandatori (kewajiban diatur dalam Perundang-undangan) yang harus dipatuhi semua pihak dan menjadi perhatian serius bagi setiap perusahaan (pengusaha) perkebunan sawit yaitu terkait perlindungan tanah/lahan tempat budidaya, sumber daya air dan tata kelolanya, lingkungan hidup, minimalisir segala bentuk pencemaran juga mempertahankan HCV (high conservation value) termasuk juga konservasi situs/ budaya jika ada ditemukan di lokasi tersebut.

Sebagai payung hukum, Konstitusi UUD RI 1945 pasal 28 dan 33, diturunkan ke UU No. 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA), UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya air, UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang Nasional. Terhubung dengan UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, PP No. 101/ 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya, Permentan No. 98/2013 tentang Izin

Usaha Perkebunan, Permentan No. 11/ 2015 tentang ISPO, dan Permen ATR No. 7/2017 tentang Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Perda Lingkungan, Juklak-juknis satuan kerja perangkat pengawasan, dan seterusnya.

Karena itu, apabila sawit atau perkebunan kelapa sawit dituduh sebagai perusak alam, tidak ramah lingkungan, serta menjadi penyebab kekeringan dan defisit unsur hara pada tanah, serta disebut juga biang penyebab bencana bahkan malapetaka. Sesungguhnya tuduhan itu sangat tidak tepat, sebab industri dan budidaya tanaman tropis bernama latin elais guinensi ini diawasi dan diatur dengan peraturan yang ketat, berlapis dan update dengan kewajiban laporan berkala.

Pengawasan lintas instansi serta sesekali kunjungan lapangan (Sidak) oleh pejabat serta dinas terkait termasuk Legislatif, LSM/ NGO dan media massa. Sehingga tuduhan selama ini adalah bentuk diskriminasi dan sentimen negative. Dapat dibuktikan logika sederhana, apabila benar sawit perusak alam, penghancur tata air dan penyebab utama defisit unsur hara, maka sesungguhnya Sumatera Utara dan Aceh-lah yang paling dulu mengalami kehancuran. Sebab dua provinsi ini pertama kali dibudidayakan tanaman sawit secara komersil bersekala besar hingga ribuan hektar, sekaligus di sini pulalah tonggak sejarah dimulainya perkelapasawitan Indonesia.

Mari lihat kondisi Sumut dan Aceh. Apa yang dituduhkan tidak terbukti. Justru Sumut dan Aceh ditambah Riau barometer nasional produksi CPO (crude palm oil) dan devisa negara maupun kontribusinya terhadap pajak, pendapatan asli daerah (PAD) serta berperan pula sebagai tulang punggung penggerak roda ekonomi bagi banyak daerah hingga nasional. Kemudian, mari lihat kondisi lahan yang ditanami pertama kali pada 1911 di Sei Liput, Aceh dan Pulo Raja serta Tanah Itam Ulu, Sumut, budidaya tanaman sawit masih berlangsung, bahkan sudah memasuki generasi keempat dan kelima, namun tanaman sawitnya dapat disaksikan dalam kondisi baik dan dengan produksi baik pula—karena itu dapat dipastikan bahwa tanahnya terpelihara serta subur.

Kemudian apabila memang tanaman sawit ini adalah jenis tumbuhan yang mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan serius, tidak akan mungkin pemerintah daerah notabene memiliki perangkat, pengetahuan dan informasi cukup, secara kompak diseluruh wilayah nusantara keliru memberikan izin legalitas pembukaan lahan, izin budidaya dan izin kesesuaian lingkungan hingga luasnya telah mencapai belasan juta hektar.

Bangsa Indonesia telah dianugerahi tumbuhan pendatang yang luar biasa produktif, bahkan jauh lebih produktif dibandingkan negeri asalnya Afrika, yang akan menjadi solusi moncer mengatasi defisit bahan bakar dunia pada masa datang. Karena itu jangan latah menuduh serta mendiskreditkan sawit tanpa dasar dan pengetahuan ilmiah yang komprehensif. Tentu kita sadari, bila ditemukan beberapa praktik perusahaan perkebunan maupun petani swadaya yang melakukan kegiatan tidak

selaras mandat konservasi, tidaklah dapat mengeneralisir seluruhnya bermasalah.

Dapat dipastikan, segelintir yang melakukan pelanggaran, namun seolah menjadi cerminan seluruhnya, ibarat kata pepatah “karena nila setitik rusak susu sebelanga”.

Kita sepakat, pengusaha maupun pekebun yang melakukan perusakan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Seperti merambah hutan lindung, pembakaran lahan, menggunakan sumberdaya air dan lahan tidak memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan (sustainable). Bila perlu yang membahayakan masyarakat luas, selain pidana agar dirancang aspek perdata (hukuman berlapis). Selain kurungan badan, juga harus membayar sejumlah uang kepada negara untuk digunakan sebagai biaya pemulihan kondisi.

Karena tanpa disadari, kita termakan isu, membabibuta menuduh dan mendiskreditkan industri sawit. Sama artinya memperburuk iklim usaha maupun rantai distribusi produk sawit kita. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung maka akan menjadi ancaman nyata bagi belasan juta orang di sektor ini, sekaligus kehancuran petani sawit yang turun-temurun menggantungkan hidupnya pada tumbuhan yang berjuluk si-emas hijau ini. Termasuk juga hilangnya potensi ekonomi, pajak, infrastruktur dan multifel efek positif yang selama ini diperankannya.

Penulis adalah Alumnus Fak. Hukum USU, Bekerja Di Perusahaan Perkebunan Swasta Di Medan.

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH * Ketua BPIP janji tak bikin kontroversi lagi - Nanti cuma manis di bibir * Ijeck dikabarkan sangat pantas pimpin Partai Golkar - Jadikanlah, he...he...he * Pemko diminta tidak sembarangan tata kawasan Heritage - Iyalah, supaya tak malu-malu-in! l Doe Wak

A6

WASPADA Kamis

20 Februari 2020

Siswa SMKN 3 Medan Raih Juara Karate

Wasada/ist

KEPALA SMA Dharma Pancasila bersama pemain teater yang berhasil meraih juara.

Dharma Teta SMA Dharma Pancasila Juara I Lomba Teater MEDAN(Waspada): Kelompok Teater Dharma Teta SMA Dharma Pancasila Jln Dr.Mansur Medan, berhasil meraih juara I, Lomba Teater Sekota Medan yang di laksanakan oleh SMK Sandy Putra Telkom Medan,belum lama ini.

Kepada Waspada, Kepala SMA Dharma Pancasila, H.Ibrahim Daulay MPd bersama guru teater, Tri Utari Ismayuni, menyebutkan, berhasilnya siswa meraih juara, berkat kegigihan mereka dalam berlatih.

Saat lomba berlangsung kata Tri Utari, judul cerita yang dibawakan, ‘Maka nya baca !!!

Dijelaskanya, ceritanya mengisahkan,3 anak muda yang hobi nya main aja, gak suka literasi atau membaca. Ketika masa

ujian mereka bukannya belajar malah sibuk putar otak buat ujian secara curang biar bisa main dan gak perlu capek belajar dengan cara meman-faatkan teman yang pintar untuk membuatkan kopean dengan imbalan tentunya ( istilahnya gak mau capeklah).

“Nah ternyata jadwal ujiannya diubah dan sudah diinfokan digrup kelas, namun karena mereka malas membaca jadi gak dilihat mereka infonya. Waktu

gurunyamasukternyataujiannnya tidaksesuaidenganyangdiharapkan mereka ( karena mereka sudah menyedikan kopean ) Jadi waktu dirubah mereka malah menyalahkan orang lain, padahal kesalahnnya dimereka yang gak mau baca. Akhir cerita setelah menyalahi sana sini teman-temannya akhirnya komplain sama mereka sambil bilang “maka nya baca!!”

Ceritanya sederhana,kata Tri Utari, tetapi maknanya cukup

dalam bhi siswa dan hendaknya bisa jadi cemeti bagi pelajar untuk giat membaca.

“Seperti menceritakan kondisi sekarang ini yang bukan memanfaat tegnologi untuk literasi, padahal sekarang semua gampang diakses mulai dari cara belajar info dan yang lainnya.

Tapi kebanyakan dari mereka malah sibuk untuk main games Sampek kecanduan dan tidak bijak memakai teknologi yang ada,”ujarnya.(m37)

GPMB Sumut Akan Buka Seribu Pojok Baca MEDAN(Waspada): Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Sumatera Utara, membuat program Seribu Pojok Baca di berbagai tempat umum.

Senin(17/2) bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut, telah diresmikan Cafe Baca di Roemah Kopi Wak Noer.

Hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut, Ir. Halen Purba,MM serta undangan lainnya.

Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Sumut periode 2019-2023, Nawal Lubis menyebutkan, tempat ini diharapkan semakin mendekatkan buku kepada warga, dengan harapan mampu meningkatkan minat warga terhadap buku.

“Kita semua tahu, buku adalah jendela dunia. Maka, GPMB akan mengajak sejumlah tempat nongkrong di Medan menjadi mitra dalam mendekatkan buku kepada masyarakat.

Kita berharap, keluarga atau warga yang datang ke Kafe Baca , bisa memanfaatkan buku yang disediakan untuk dibaca selama pemesanan makanan.Baca buku sebelum pesanan tiba, daripada bermain HP,” ujarnya.

Disebutkan, selain sejumlah Kafe yang akan diajak kerjasama, pihaknya juga akan men-

Waspada/ist

PARA Kepala SMPN berada di Stand Disdik di area MTQ Kota Medan ke 53.

Kepala UPT SMPN Dukungan MTQ Kota Medan MEDAN (Waspada): Kepala UPT SMPN di Kota Medan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran(MTQ) ke 53 tingkat Kota Medan, di Jln Ngumban Surbakti.

Dukungan diberikan dengan membawa siswa berkunjung ke area MTQ dan mengisi stand Dinas Pendidikan Kota Medan dengan berbagai hasil kerajinan tangan.

Hal itu disampaikan Kepala UPT SMPN 3 Medan, Hj.Nurhalimah Sibuea,Rabu(192).

Disebutkan,kehadiran para siswa bergantin setiap harinya,sesuai dengan himbauan Plt Kadisdik Kota Medan,Masrul Badri. Bah-

wa,semua Ketua Subrayon agar membagi dengan baik daftar kunjungan sekolah pada kegia-tan MTQ Kota Medan di lingkungan subrayon masingmasing. Kemudian Ketua Subrayon se-gera buat daftar kunjungan siswa sesuai jadwal kunjungan.

“Maka, kepala sekolah membawa serta anak didik untuk meninjau pelaksanaan MTQ,”katanya bersama Kepala sekolqh SMPN 2,SMPN 7,SMPN 10,SMP 5.SMPN 9 dan SMPN. Nurhalimah menambahkan dengan menghadiri kegiatan MTQ bagi siswa dan guru sekaligus meningkatkan, pemahaman, penghayatan tentang Alquran dan belanja di produk UKM yang ada di bazar.(m37)

Kunjungan MTQ Bermanfaat Bagi Siswa

Waspada/ist

KADIS Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut Ir Alen Purba, berpoto bersama Pengurus GPMB Sumut dengan Ketua, Hj. Nawal Lubis. coba kerjasama dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, stasiun kereta api, stasiun bus dan yang lainnya.

Sementara Owner Roemah Kopi Wak Noer, Pheny Stephen berterima kasih atas dipilihnya tempat usahanya sebagai upaya peningkatan minat baca bagi masyarakat. “Kita berharap, masyarakat kembali ke buku.

Jangan hanya gadged. Kita sepakat untuk mengurangi radiasi dan juga peningkatan minat baca,” ujarnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut Ir Alen Purba, MM sangat mengapresiasi langkah awal yang dilakukan oleh GPMB. Dengan mendekatkan buku kepada masyarakat, melalui hadirnya kafe

baca.

Pihaknya akan terus berkordinasi untuk berlangsungnya kafe baca ini. Bahkan ada evaluasi jenis buku yang diminati pengunjung setiap tempat. Jika ada buku yang tidak dimanfaatkan warga, maka akan kita tarik dan diganti sesuai jenis bacaan yang diminati.

Disebutkan, data BPS, seti-

daknya, 7.100.000 warga Sumut yang masuk angka kerja dengan kata lain melek baca. Namun minat baca warga sangat jauh dari angka ideal yaitu 10-20 persen pertahun, Sumut tidak sampai 0.5 persen.

Diapun berharap dengan Pojok Baca di berbagai tempat akan menambah minat baca masyarakat.(m37)

Pokjawas PAI Kemenag Medan Simulasi Manasik Haji MEDAN(Waspada): Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kementerian Agsama Kota

MEDAN(Waspada): Semangat olah raga bela diri siswa SMKN 3 Medan mendapat apresiasi khusus oleh Kepala Sekolah,H.Maraguna Nasution. Seorang siswa atas nama Riska Handayani Nasution,kelas XI APL 4 yang meraih juara Karate Piala Kapoldasu.

Rabu(19/2), Maraguna memberi apresiasi untuk siswanya yang berhasil meraih juara karate belum lama ini.

“Banyak siswa berpotensi jadi juara di berbagai kegiatan ekskul di sekolah ini. Sangat perlu memberi apresiasi,”katanya.

Disebutkan, untuk kegiatan karate, banyak memberi manfaat pada siswa mengetahui teknik bela diri.

“Dengan teknik pertahanan diri dari karate ini, akan menjadikan anak baik perempuan ataupun laki-laki tahu bagaimana seharusnya bereaksi bila bahaya menyeWaspada/ist rang dirinya. Hal ini tentu menjadi keterampilan yang RISKA Handayani yang berhasil meraih juara karate piala berharga sepanjang hidup- Kapoldasu. nya. Maka sangat kita dukung siswa yang hobi kan otot lengan dan kaki. Dengan gerakan dasar olahraga karate maupun bela diri laindari karate memukul dan menendang.Selain nya,”kata Maraguna. itu mengajarkan bagaimana mempertahankan Riska Handayani Nasution, mengaku diri. Di dalam olahraga ini tidak hanya diajari sangat senang bisa juara di ajang lomba ini. untuk menyerang saja tapi bertahan. Selain itu orang yang belajar bela diri memiliki konsentrasi Baginya, karate bukan sekadar ilmu bela diri yang tinggi. Sehingga mudah juga menghafal yang mengandalkan teknik memukul dan pelajaran.(m37) menendang.Tapi bermanfaat untuk menguat-

Medan bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kota Medan menggelar kegiatan Simulasi

Waspada/ist

Kasi PAKIS Kemenag Medan, H. Ahmad Faisal Nasution, S.Ag, M.HI dan Ketua Panitia Awaluddin Rangkuti melepas siswa peserta Simulasi Manasik Haji Tingkat SMP di Asrama Haji Medan.

Manasik Haji Tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) se Kota Medan di Asrama Haji Medan, Rabu (19/2).

Kegiata Simulasi Manasik Haji tersebut dibuka secara resmi oleh Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) H. Ahmad Faisal Nasution, S.Ag, M.HI didampingi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kemenag Medan Muhammad Yusuf, Ketua Panitia Awaluddin Rangkuti, Kepala SMP se Kota Medan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kemenag Kota Medan.

Kasi Pakis Ahmad Faisal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah menyelenggarakan kegiatan Simulasi Manasik Haji Tingkat SMP yang baru pertama kali dilaksanakan ini dan berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan semoga siswa yang mengikuti kegiatan ini lebih meningkat di tahun depan.

“Acara ini sangat besar manfaatnya bagi siswa untuk mem-

berikan pengetahuan dan pendidikan agama kepada anakanak usia dini tentang pelaksanaan ibadah haji,” ungkapnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh siswa dan pendamping yang sangat antusias untuk mengikuti pelaksanaan simulasi manasik haji, dan berharap kepada siswa untuk benar-benar menghayati setiap rukun dalam pelaksanaan manasik haji tersebut.

Ketua Panitia Awaluddin Rangkuti menyampaikan, kegiatan manasik ini dilaksanakan menyerupai rangkaian ibadah haji yang sebenarnya, baik rukun maupun wajib haji.

Awaluddin menambahkan, kegiatan Simulasi Manasik Haji ini diikuti oleh 2.013 siswa yang berasal dari 34 SMP negeri dan swasta se Kota Medan.

Pada kesempatan itu juga diberikan hadiah bagi sekolah yang terbanyak mengirim siswa yang diraih SMP Negeri 12 Medan dan sekolah yang siswanya memakai pakaian ihram terlengkap yang diraih SMP Negeri 9 Medan.(m37)

MEDAN( Waspada): Anggota Pengawas Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan, Adlan MPd, yang juga Kabag Agama Pemko Medan, Rabu(19/2) menyambut baik kehadiran siswa di kegiatan MTQ Kota Medan ke 53 di Jln Ngumban Surbakti.

Kata dia, dengan mengjadiri kegiatan ini,diharapkan bisa menciptakan generasi Qurani. Sebab, siswa melihat qari dan qariah yang membaca Alquran dengan mengikuti kaidah-kaidah melafalkannya, apalagi dilantunkan dengan suara yang merdu dan penuh irama keindahan, bisa menyejukkan hati pendengarnya. ”Mudah-mudahan lewat MTQ bisa

menciptakan generasi yang Qurani, katanya.

Adlan menambahkan, dengan membaca Alqsekaligus memahami makna dari apa yang terkandung di dalamnya, akan memberikan pencerahan batin dan sekaligus membuka wawasan pemikiran tentang hakekat, makna dan tujuan kehidupan manusia di dunia ini. Kecintaan pada Alquran perlu terus ditanamkan pada genersi muda, karena mampu menjadi penyeimbang kecintaan mereka pada sains, teknologi maupun kemajuan duniawi lainnya.

“Saya apresiasi siswa yang hadir setiap hari untuk melihat MTQ dan melihat berbagai stand yang ada dan hasil kerajinan dari berbagai kecamatan,”katanya.(m37)

Siswa SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe Tes Toefl Di Umuslim BIREUEN (Waspada): Sebanyak 87 siswasiswi dari SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe, ikuti test TOEFL digelar di laboratorium bahasa Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen,belum lama ini.

Ketua prodi bahasa Inggris FKIP Umuslim Dr Silvi Listia Dewi, M.Pd program tes toefl ini merupakan salah satu perwujudan dari MoU prodi bahasa Inggris FKIP Umuslim dengan SMA Sukma Bangsa dan sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu.

“Ini program ini ke dua kali bagi siswa SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe ikuti test TOEFL di Umuslim,” ujar Dr Silvi Listia Dewi, M.Pd didampingi Misnar, M.A salah seorang dosen Umuslim pernah mendapat training di Jepang.

Kepala Laboratorium bahasa Chalil Asari , S.Pd.i, M.Pd disela-sela pematauan tes me-

ngatakan, siap membantu siswa ingin menggunakan laboratorium tersebut dan akan terus melakukan berbagai program untuk mengimplementasikan beberapa hal demi membantu siswa meningkatkan pemahaman dan keunggulan dalam berbahasa khususnya Inggris.

Kabag Humas Umuslim, Zulkifli, MKom juga menyampaikan, sebelum ikuti tes toefl siswa didampingi guru pembimbing Ihsan Umraity, SPd.i, MPd turut berkeliling melihat beberapa laboratorium dan suasana kampus Umuslim.

Ihsan Umraity, S.Pd.i, M.Pd mengucapkan apresiasi dan terimakasih terhadap pelaksanaan program ini, hal ini sangat membantu siswanya untuk meningkatakan pemahaman Toefl.

Pihaknya berharap kerjasama ini perlu dilakukan berkelanjutan, sehingga upaya peningkatan pemahaman khususnya bahasa inggris bagi siswa anak didiknya, ujarnya. (cb02/B)

Waspada/Ist

SISWA-siswi dari SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe ikuti tes Toefl di Umuslim Peusangan Bireuen.

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Dua Sponsor Sepakat Dukung PSMS MEDAN (Waspada): Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2020, manajemen PSMS Medan sudah menjalin kesepakatan dengan dua sponsor, yakni PT Pelindo I (Persero) dan PT Bank Sumut.

Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang, mengatakan sejauh ini pihaknya sudah sepakat menjalin kerjasama dengan Pelindo I dan Bank Sumut. Bahkan se-

bentar lagi akan menyusul beberapa perusahaan daerah yang ada di Sumatera Utara.

“Saat ini yang sudah pasti jadi sponsor PSMS itu Pelindo

dan Bank Sumut. Sedangkan PDAM Tirtanadi mendekati kesepakatan kerjasama. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk mengarungi kompetisi musim ini,” ujar Mulyadi, Rabu (19/2).

Tak hanya itu, Mulyadi juga mengatakan manajemen tidak menutup kesempatan kepada pihak swasta untuk ambil bagian menjadi pendukung skuad

Ayam Kinantan musim ini.

“PSMS ini tim kebabanggaan orang Medan dan Sumut, sehingga sudah seharusnya didukung bersama, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini,” katanya.

Bank Sumut sebagai sponsor tidak lain memperpanjang proyek kerjasamanya yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

Sedangkan Pelindo I merupa-

Kalah Penalti, Sumut Gagal Tembus 8 Besar Piala Soeratin U17 Nasional MEDAN (Waspada): Sumatera Utara yang diwakili PSDS Junior gagal melaju ke babak delapan besar Piala Soeratin U17 Nasional musim 2019/2020.

Langkah Sumut terhenti di babak 16 Besar setelah kalah adu penalti dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 4-5 di Lapangan Paskhas Malang, Rabu (19/2).

Adu penalti terpaksa dilakukan setelah dalam laga waktu normal 2x40 menit kedua tim bermain sama kuat 1-1. DIY unggul lebih dulu lewat golWidi Aryanto di menit 62. Sumut menyamakan skor berkat gol tendangan penalti Arif Nurul

Hakim di menit 72.

Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir, bahkan setelah dilakukan babak tambahan waktu. Untuk menentukan pemenang akhirnya dilakukan adu penalti yang dimenangkan DIY. Walau gagal melaju ke delapan besar, Pelatih PSDS Junior Syahrial Effendi tetap mengapresiasi perjuangan maksimal para pemainnya. “Anak-anak sudah berjuang maksimal, tapi belum rezeki mereka memenangkan pertandingan,” ujar Syahrial.

Untuk itu, Syahrial didampingi Sekretaris Tim Muhammad Ridwan meminta para

Waspada/ist

TIM Sumut yang diwakili PSDS Junior gagal melaju ke delapan besar Piala Soeratin U17 Nasional. pemain untuk tidak larut dalam kesedihan. “Saya minta anakanak tetap semangat. Kalah

menang itu masalah biasa dalam pertandingan,” ucap Syahrial. (m42)

kan sponsor baru yang diharapkan bisa membantu manajemen dari segi finansial.

Seperti diketahui, PSMS musim ini telah mengikat kontrak 25 pemain, termasuk di antaranya merupakan pemainpemain dengan kualitas bagus berlabel Liga 1 seperti Sutanto Tan, Rahmad Hidayat, Agung Prasetyo dan lainnya.

Manajemen PSMS pun diperkirakan membutuhkan anggaran lumayan besar untuk memenuhi hak-hak para pemain, sehingga dibutuhkan para sponsor untuk mendukung finansial manajemen tim dalam mengarungi kompetisi musim ini.

“Ada juga beberapa perusahaan swasta yang turut mendukung, namun masih sebatas bentuk dukungan di e-board.

Tentu kita akan terus menjalin komunikasi dengan banyak pihak untuk sama-sama membangun PSMS hingga dapat kembali berprestasi,” ungkapnya.

Pemain PSMS, Legimin Rahardjo, optimis musim ini PSMS dapat berbicara lebih banyak dengan hadirnya sejumlah pemain berkualitas di tim.

“Untuk itu, tim pastinya membutuhkan dukungan dan doa dari masyarakat agar PSMS bisa kembali ke kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia musim depan,” katanya. (cat)

Waspada/ist

KAPOLDA Sumut Irjen Pol Martuani Sormin pose bersama Ketua Harian Perbakin Sumut Musa Idishah dan pengurus lainnya usai kunjungan silaturahim di Mapoldasu.

Kapoldasu Bangga 3 Atlet Tembak Sumut Lolos PON MEDAN (Waspada): Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, menegaskan senjata api harus digunakan sesuai kebutuhannya, bukan untuk gagahgagahan.

Hal itu dikatakan Kapoldasu saat menerima kunjungan silaturahim Pengprov Perbakin Sumut di Mapoldasu, Selasa (18/2) sore.

“Kalau senjata untuk olahraga, ya harus digunakan untuk olahraga,” kata Kapolda didampingi Wakapoldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Dansat Brimob Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, dan Dir Intelkam Poldasu Kombes Pol Ruslan Efendi.

Kapoldasu sendiri bangga dengan adanya tiga atlet Perbakin Sumut yang akan berlaga

di PON 2020 Papua. Apalagi dua di antaranya adalah anggota Polri dan TNI. Dia berpesan persiapan dan latihan atlet dengan baik sehingga nantinya bisa merebut hasil maksimal.

Seperti diketahui, tiga atlek tembak Sumut yang lolos ke PON Papua adalah Iptu Pol Masmur Sitepu (Air Pistol Putra), ShivaAwalluNissa(AirPistolPutri), dan Mayor Kav Ahmad Fitrahudinsyah Lubis (Tembak Reaksi).

Dalam kunjungan yang berlangsung penuh kekeluargaan, Ketua Harian Perbakin Sumut Musa Idishah didampingi Sekum Juliana Situmorang SH CN, Wasekum M Ilham, pengurus Bidang OrganisasiWilson Haryanto dan Cipto Soenaryo serta dua atlet yang lolos PON. Selain menyampaikan per-

siapan atlet menuju PON Papua, pengurus Perbakin Sumut juga melaporkan rencana pelaksanaan Kejurda Menembak Sumatera Utara yang akan digelar pada 3 hingga 5 April 2020 di Lapangan Tembak Perbakin Sumut.

Pria akrab disapa Doddy ini menjelaskan, Kejurda kegiatan tetap Perbakin Sumut. Nantinya akan mempertandingkan nomor Tembak Reaksi Non IPSC, PCP, Air Pistol Putra Putri, Air Rifle Match Putra, AA IPSC Non Sertifikasi Pistol dan Pcc serta Tembak Eksekutif.

“Kejurda digelar Perbakin Sumut setiap tahun. Event ini juga merupakan ajang seleksi atlet menembak yang nantinya akan dibina Perbakin Sumut,” ucap Doddy. (m47/B)

PSPS Riau Pakai Jasa 4 Pemain Aceh

Waspada/Dedi Riono/B

BANDA ACEH (Waspada): Klub Liga 2 asal Riau, PSPS sedang mempersiapkan tim untuk mengarungi kompetisi musim ini. Askar Bertuah mengincar empat pemain Aceh.

Dua dari empat pemain Aceh yang bakal bergabung de-

ngan PSPS Riau sudah tiba Pekanbaru, Rabu (19/2). Mereka akan latihan di bawah arahan pelatih Raja Isa. Untuk persiapan menyongsong Liga 2 musim 2020, PSPS sudah mulai latihan sejak Minggu (17/2) lalu. Manajemen

memutuskan memanggil 25 pemain tanpa melalui seleksi, sebab separuh dari mereka adalah pemain lama dan baru yang sudah diakui kualitasnya.

Dari nama-nama tersebut, setidaknya ada tiga pemain asal Aceh yang sudah positif berga-

PESERTA identifikasi bakat pose bersama Sekretaris Dispora Medan, Drs H A’zam Nasution MAP didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Khairul Buhari dan panitia.

Dispora Medan Identifikasi Bakat 300 Siswa MEDAN (Waspada): Pemko Medan mendukung pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi 300 pelajar Kota Medan oleh Dispora Medan di Kompleks PPLP Sumut pada 19-20 Februari 2020. Ini merupakan langkah awal untuk melahirkan atlet berbakat.

Hal itu dikatakan Wali Kota Medan diwakili Sekretaris Dispora Medan, Drs H A’zam Nasution MAP saat membuka kegiatan identifikasi bakat pelajar Kota Medan, Rabu (19/2).

“Identifikasi bakat ini sangat bagus, karena akan membuat

pembinaan atlet muda lebih terarah. Dengan demikian, maka akan lahir atlet berbakat,” ujar A’zam.

Dijelaskan, Medan merupakan salah satu daerah yang melakukan identifikasi bakat.

Dominasi olahraga Kota Medan di Sumut juga sangat terlihat.

Terbukti, sekira 70 persen atlet yang akan membela Sumut di PON 2020 berasal dari Kota Medan.

“Jumlah tersebut harus lebih banyak di masa mendatang.

Kalianlah yang diharapkan menjadi atlet berprestasi meng-

harumkan nama Medan dan Sumut di berbagai ajang, khususnya PON 2024 di SumutAceh,” pesanya kepada peserta.

Pada kesempatan ini, wali kota juga berpasan agar Dispora Medan terus melakukan koreksi, sehingga pelaksanaan identifikasi bakat ini berhasil. “Kita harus tetap termotivasi untuk melahirkan atlet berbakat,” paparnya.

Ketua Panitia,Yon Alferi melaporkan identifikasi bakat ini diikuti 300 siswa dari SMP dan MTs di Kota Medan. Identifikasi ini berlangsung di PPLP Sumut

pada 19-20 Februari.

“Identifikasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pembinaan atlet. Kemudian memberi kesempatan kepada atlet muda untuk mengembangkan diri,” jelasnya.

Identifikasi bakat ini digelar bekerjasama Unimed. Perwakilan Unimed, Mesnan MKes menjelaskan identifikasi bakat ini akan melalui 11 tahapan.

“Hasilnya akan kita laporkan ke Dispora Medan guna direkomenfasikan ke cabang olahraga,” ucap Mesnan. (m42)

Waspada/Munawardi/B

MURSAL dan Fani Aulia bergabung dengan PSPS Riau.

bung. Ketiganya adalah Mursal Zulfikar, Faumi Syahreza, dan Fani Aulia. Satu lagi masih terkendala izin kantor, sehingga belum bisa diumumkan.

“Alhamdulillah, kami sudah tiba di Riau,” ujar Mursal kepada Waspada, Rabu (19/2). Dia berangkat ke Pekanbaru bersama Fani Aulia.

Fani adalah pemain baru PSPS yang musim lalu bersama Bandung United setengah musim. Sebelumnya, dia gabung Aceh United dan Persiraja Banda Aceh.

Sedangkan Faumi Syahreza masih di kampung karena masalah keluarga. “Insya Allah hari Jumat saya berangkat,” katanya ketika dihubungi terpisah.

Media Officer PSPS, M Teza Taufik menyebutkan timnya musim ini akan dilatih duet duo raja, Raja Isa dan Raja Faisal.

Raja Isa adalah pelatih dengan segudang pengalaman. Ia pernah melatih Persipura, PSM Makassar dan beberapa klub besar lainnya. (b07/C)

Juli Sawitma Ketua PBVSI Kota Binjai

West Coast Aceh 250 Km Digelar April

BINJAI (Waspada): Musyawarah Kota PBVSI Binjai di Gedung PGRI, Rabu (19/2), menetapkan aklamasi H Juli Sawitma Nst sebagai Ketua PBVSI Binjai periode 2020-2024.

Mantan Ketua KONI Binjai dua priode yang kini menjadi Anggota DPRD Kota Binjai ini mengaku menerima jabatan Ketua Pengkot PBVSI Binjai sebagai bentuk kecintaan dan pengabdiannya terhadap olahraga voli.

“Saya masuk kancah olahraga di Kota Binjai dari organisasi bola voli. Kemudian terpilih menjadi Ketua KONI Binjai. Saya belum sempat mengabdi di PBVSI secara utuh,” ujarnya.

Juli Sawitma Nst juga menyatakan tidak sungkan menjadi Ketua PBVSI Binjai walau dulu-

BANDA ACEH (Waspada): Untuk pertama kalinya kejuaraan lari jarak jauh atau ultra marahon bertajuk West Coast Aceh 250 Km akan digelar di Aceh pada 4-6 April 2020.

“Lomba ini akan menjadi pembuktian bagi Provinsi Aceh untuk menjadi daerah pariwisata yang lebih dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan

Waspada/Riswan Rika/B

SEKRETARIS Pengprov PBVSI Sumut, Ir Abdullah pose bersama Ketua PBVSI Binjai terpilih H Juli Sawitma Nst dan pengurus klub voli di Kota Binjai. nya Ketua KONI Binjai dan berjanji akan menyusun kepengurusan PBVSI dengan orangorang yang mau berkorban untuk kemajuan bola voli di Kota Binjai.

Musyawarah Pengkot PBVSI Binjai dibuka Sekertaris Pengprov PBVSI Sumut, Ir Abdulah. Hadir Plt Ketua Umum

KONI Binjai Panco Arimona dan Wakil Sekertaris Yusdi Ghazali, Sekertaris Dispora Binjai Nizwansyah, dan pengurus klub.

Sekretaris Pengprov PBVSI Sumut, Ir Abdullah mengingatkan kepada pengurus baru PBVSI Binjai bahwa di Yogyakarta ada empat atlet bola voli asal Binjai

yang kuliah. Mereka punya prestasi baik dan mereka harus terus dibina agat tidak pindah ke daerah lain.

“PBVSI Sumut akan menggelar kejuaraan kelompok umur, remaja, junior dan senior.

Untuk ikut, ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi PBVSI di daerah,” katanya. (a04/C)

Senin, Medan Soccer Gelar Seleksi Pemain MEDAN (Waspada): Tim Liga 3 Sumut, Medan Soccer FC mulai mempersiapkan tim menyambut kompetisi musim ini dengan menggelar seleksi terbuka di Lapangan Portis PTP II Saentis, Senin (24/2) mulai pukul 14.30 WIB. Ketua Umum Medan Soccer, Drs H A’zam Nasution MAP mengatakan musim ini Medan Soccer akan mempersiapkan tim lebih awal. Ini dilakukan agar nantinya para pemain lebih siap untuk bertanding di kompetisi.

“Kami tidak ingin meraih hasil seperti musim lalu yang gugur di penyisihan. Tahun ini

kami ingin lebih siap, baik materi pemain maupun waktu persiapan yang dilakukan,” ujar A’zam, Rabu (19/2).

Ditanya target, A’zam mengaku mematok target maksimal musim ini. Paling tidak di tiga besar atau diharapkan bisa lolos hingga ke babak final.

“Kita tahu persaingan ke depan di Liga 3 Sumut semakin sengit, tapi kami juga optimis dan berharap tim bisa meraih hasil terbaik. Tiga besarlah atau final,” tegasnya.

Pelatih Medan Soccer FC, Legirin didampingi Asisten Pelatih Nasip Iwan mengatakan seleksi

untuk memilih pemain terbaik.

Instruksi dari manajemen, para pemain yang terpilih nantinya harus benar-benar sesuai kriteria yang sudah dise-pakati.

“Makanya kita lakukan terbuka, karena memang siapapun bisa mencoba mengikuti seleksi ini, baik dari dalam maupun luar Sumut. Untuk seleksi ini pemain yang dicari berusia di bawah 23 tahun,” ucap Legirin.

Dikatakan, seleksi nantinya dilakukan beberapa tahapan.

Mulai dari melihat fisik serta stamina pemain, skill, visi misi bermain, dan lainnya.

“Untuk pertama mungkin

Dok.Waspada

kita akan jari 50 hingga 40 pemain, lalu menjadi 30 pemain dan dilakukan seleksi berjalan.

Musim ini kita hanya butuh 25 pemain saja,” ucap Legirin. (cat)

domestik maupun luar negeri,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, Rabu (19/2).

Dikatakan,West Coast Aceh 250 Km sejalan dengan program Pemerintah Aceh. “Pada program Gubernur Irwandi-Nova sampai 2022, marathon jadi salah satu unggulan dalam rangka menarikpariwisatadidalamrencana

jangka menengahnya,” ucapnya.

West Coast Aceh 250 Km sendiri akan dimulai dari Meulaboh, Calang, Lamno, dan berakhir di Kota Banda Aceh.

Jamaluddin mengatakan event olahraga lari resmi ini menjadi yang pertama di Provinsi Aceh. Sebelumnya sempat hendak diadakan perlombaan sejenis bernama Sabang Ma-

rathon pada 2017, namun kegiatan tersebut urung digelar.

Dijelaskan, dalam trek lintasan sejauh 250 Km tersebut, sekira 80 persen berada di pinggir pantai dengan panorama yang sangat menarik perhatian.

“Selain itu, trek lintasan juga melalui alam pedesaan, sawah, perkebunan hingga gunung,” jelasnya. (b04/C)

Peningkatan Prestasi Prioritas KONI DS LUBUKPAKAM (Waspada): Ketua Umum KONI Deliserdang, Khairullah Siregar, mengatakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet menjadi prioritas KONI Deliserdang dalam melaksanakan program kerja.

“Untuk memaksimalkan program kerja dimaksud, khususnya dalam pembinaan dan pemantaun perkembangan para atlet, KONI Deliserdang telah membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) di 22 kecamatan se-Kabupaten Deliserdang,” ujar Khairullah.

Hal itu disampaikan Khairullah Siregar didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Iwan Nugroho ketika mengunjungi Sekretariat Pengkab PRSI Deliserdang di Kompleks Kolam Renang Deliserdang di Lubukpakam, baru-baru ini.

Kunjungan Khairullah diterima Ketua PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) Deliserdang Wildan Deapari Hasibuan dan Dirut PT Binneka Perkasa Jaya (BPJ) Deliserdang H

Waspada/ist

KETUM KONI Deliserdang, Khairullah Siregar (kiri) diterima Dirut PT BPJ H Syafrullah (dua kiri) dan Ketua PRSI Deliserdang saat berkunjung di Kantor PRSI di Lubukpakam.

Syafrullah selaku pengelola Kolam Renang Deliserdang.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab itu,Kharullah menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan para atlet sekaligus melakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan serta kelemahan atlet sehingga titik temu ketinggalan bisa ditingkatkan.

Pada pertemuan itu, Khai-

rullah juga mengusulkan agar pengelola kolam renang membangun wahana permainan funland mengingat lahan di seputaran kolam masih luas.

“Lubukpakam sebagai Ibu Kota Kabupaten Deliserdang sudah selayaknya menyediakan kebutuhan wisata bagi warga Deliserdang. Sehingga warga Lubukpakam yang hendak mengisi liburan funland tidak ha-

rus ke Medan atau Berastagi,” katanya.

Dirut PT Bhinneka Perkasa Jaya, H Syafrullah menyampaikan terima kasih atas ide yang disampaikan Ketua KONI DS. Pihaknya akan mengusulkan namun realisasinya tergantung pengambil keputusan untuk pengembangan objek wisata terlebih wahana funland. (a06/B)

Honda Adakan Lomba Foto Bersama ADV150

Waspada/ist

PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di Sumut mengadakan lomba foto seru bertajuk “ADV150 Photo Contest”.

MEDAN (Waspada): Mewabahnya pesona ADV150 di kalangan pacinta skutik premium di Sumatera Utara menginspirasi PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda untuk menghadirkan lomba foto seru bertajuk “ADV150 Photo Contest”.

Melalui lomba foto yang digelar melalui media sosial Instagram (IG) ini, Honda mengajak masyarakat untuk bergaya dan tampil keren bersama tampilan futuristic dan manly yang diusung Honda ADV150.

Kreativitas menjadi hal paling penting lomba foto yang berlangsung sejak 17 Februari hingga 17 Maret 2020. Honda menantang pengguna IG untuk menunjukkan gaya kerennya bersama Honda ADV150.

Tidak hanya memberi kesempatan pada para pengguna Honda ADV150, Honda juga membuka kesempatan pada mereka yang belum memiliki dengan mempersilakan untuk berkunjung ke dealer Honda terdekat guna dapat jeprat jepret bersama ADV. Langkah selanjutnya, foto keren bersama ADV150 dapat

langsung di-upload ke IG untuk follow dan tag ke IG @indako_hondasumut serta 5 orang sahabat. Lalu menambahkan caption menarik pada foto yang di-upload dan menyebutkan fitur yang paling disukai dari Honda ADV150 dengan menyertakan hastag #ADV150PhotoContestIndako#IndakoHonda.

Nantinya tepat di tanggal 24 Maret 2020, 3 foto yang paling keren dengan caption paling menarik juga akan diumumkan melalui IG @indako_hondasumut. Total hadiah sejumlah 1 juta juga dipastikan akan memanjakan para juara foto nantinya.

Bagi juara 1 akan mendapatkan uang tunai senilai 500 ribu rupiah, juara kedua mendapatkan 300 ribu rupiah, serta juara ketiga akan mendapatkan 200 ribu rupiah.

Gunarko Hartoyo, Corporate and Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan kompetisi foto ini merupakan cara Honda memberikan apresiasi kepada para pecinta matik premium khususnya Honda ADV150.

Menurutnya, respon positif masyarakat pada Honda ADV150

telah memacu semangat Honda menghadirkan produk berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bersama Honda ADV150 tentunya akan ada banyak moment menarik dan istimewa yang bisa diabadikan. Karena itu, jangan tunda lagi, langsung kirimkan foto paling keren kamu bersama ADV150 ke IG Honda dan ikuti arahan yang diberikan,” ujar Gunarko, Rabu (19/2).

Hadir dengan desain bodi yang futuristik dan manly, Honda ADV150 sendiri sangat sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif untuk penggunaan harian maupun beraktivitas menyenangkan dalam mengeksplorasi pengalaman baru setiap saat.

Berbagai fitur canggih yang disematkan pun menjadikan Honda ADV150 sebagai partner berkendara yang terbaik dalam penyaluran hobi dan aktualisasi diri di jalan raya. (adv)

WASPADA

A8

Kamis 20 Februari 2020

Klopp Gemas Gestur Simeone MADRID (Waspada): Manajer Liverpool Jurgen Klopp (foto kanan), gemas melihat gestur tubuh yang diperlihatkan entrenador Atletico Madrid Diego Simeone (foto kiri) saat memancing dukungan suporter timnya di Stadion Wanda Metropolitano.

FOX Sports

GELANDANG Atletico Saul Niguez (tengah), menaklukkan kiper Liverpool Alisson Becker di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid.

Atletico Merasa Sudah Menang Sejak Awal M A D R I D ( Wa s p a d a ) : Entrenador Diego Simeone merasa Atletico Madrid sudah menang sejak awal memasuki stadion saat menjamu Liverpool pada leg1 babak 16 besar Liga Champions.

Laga kandang di Stadion Wanda Metropolitano itu, Selasa (Rabu WIB), akhirnya dimenangkan Atletico dengan skor tipis 1-0 di bawah dominasi penguasaan bola sang juara bertahan Liverpool.

“Tim saya menang sejak kami tiba di jalan menuju stadion. Saya melihat para pemain yang sarat kepercayaan,” klaim Simeone di situs resmi UEFA, Rabu (19/2).

“Kami menyaksikan bagian indah dari sepakbola. Pendukung dan tim ini berpadu menjadi satu,” tambah pelatih asal Argentina tersebut.

Simeone bahkan mengaku, atmosfer sehebat laga melawan pasukan Jurgen Klopp baru pertama kali disaksikannya selama delapan tahun mengarsiteki Los Colchoneros.

“Liverpool menciptakan peluangnya. Mereka berbahaya, punya pemain hebat di semua penjuru lapangan. Namun dukungan fans begitu emosional,” jelas Simeone.

“Tenteram adalah kata yang terlintas di kepala saya sekarang. Delapan tahun di sini, tak pernah saya menyaksikan atmosfer semacam ini sepanjang pertandingan,” ujarnya lagi.

Sebuah gol cepat dan koordinasi pertahanan nan rapat menjadi kendaraan efisien yang mengantarkan El Atleti memenangi laga tersebut.

Ketidaksiapan Liverpool mengantisipasi situasi sepak pojok saat laga belum genap empat menit, sukses dimanfaatkan oleh tim tuan rumah.

Sontekan dingin gelandang Saul Niguez di hadapan muka kiper Alisson Becker yang menjadi penentu sukses Los Rojiblancos.

Gol itu tak ubahnya jadi gong penanda dimulainya permainan rasional khas Simeone.

Pertahanan solid dan kecermatan menemukan lubang di area

Atletico Madrid Vs Liverpool 1-0 Atletico Madrid (1-4-4-2): Jan Oblak; Sime Vrsaljko, Felipe, Stefan Savic, Renan Lodi; Saul Niguez, Jorge ‘Koke’ Resurreccion Merodio, Thomas Partey, Thomas Lemar (Marcos Llorente); Alvaro Morata (Vitolo), Angel Correa (Diego Costa) Pelatih: Diego Simeone (Argentina) Liverpool (1-4-3-3): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson (James Milner), Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah (Alex Oxlade-Chamberlain), Roberto Firmino, Sadio Mane (Divock Origi) Pelatih: Jurgen Klopp (Jerman) lawan hampir mempersembahkan gol kedua bagi Atletico menit 25. Bek Virgil van Dijk gagal menyapu bola yang kemudian jatuh ke dalam penguasaan Alvaro Morata, tetapi penyelesaiannya bisa dimentahkan Alisson.

Semenit kemudian, Liverpool bisa menyarangkan bola melalui Mohamed Salah dengan memanfaatkan blunder umpan kiper Jan Oblak. Namun gol itu dianulir karena penguasaan keliru Salah membuat bola mengalir terlalu deras dan menjadi umpan bagi Roberto Firmino

Pembelaan Penting Solskjaer LONDON ( Waspada): Ole Gunnar Solskjaer (foto kanan), mendapat pembelaan penting untuk terus menduduki kursi panas Manajer Manchester United.

Pembelaan yang dikumandangkan gelandang Fred Rodrigues (foto kiri) kian vital, karena tepat saat Setan Merah MU butuh suasana kondusif jelang melakoni laga tandang leg1 babak 32 besar Liga Europa di markas Club Brugge.

“Solskjaer guru kami dan dia bekerja dengan baik. Dia masih muda dan terus berkembang setiap hari,” tegas Fred, sebagaimana diberitakan Goal, Rabu (19/2).

“Ole banyak belajar dan akan bertumbuh sebagai pribadi dan pelatih yang baik. Dia sangat penting untuk tim ini,” klaim gelandang asal Brazil berusia 26 tahun tersebut.

Menyusul pencapaian MU yang terpuruk di peringkat delapan klasemen sementara Liga Premier, Solskjaer dianggap banyak pihak tidak pantas untuk

yang terjebak offside.

Selanjutnya laga di Wanda Metropolitano tak ubahnya menjadi lakon dominasi tanpa hasil bagi The Anfield Gank.

Simeone pun beberapa kali terlihat melakukan gestur untuk memancing dan membakar semangat para suporter tim asuhannya.

“Kemenangan melahirkan kemenangan. Cara terbaik untuk merasakan kekuatan adalah menang dan itu yang ingin kami lakukan. Malam ini kemenangan penting bagi tim ini,” tegas Simeone. (m15/uefa) Getty Images

0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

menangani klub sebesar The Red Devils.

Fred sendiri mengakui mereka memang tampil di bawah ekspektasi. Namun menurutnya itu bukan kesalahan mutlak pelatih asal Norwegia berusia 46 tahun tersebut.

“Keputusan akhir ada pada Dewan Direksi ManUnited.

Kami tidak punya kuasa untuk menentukan itu, tetapi Solskjaer orang yang baik dan murah

persiapkan tes,” tambah pria Spanyol berusia 53 tahun tersebut.

Kesimpulan demikian diutarakan Puig seusai menyaksikan penampilan Alex pada tes pertama pramusim MotoGP 2020 yang berlangsung dua pekan lalu di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Alex saat itu bertengger di urutan 18 secara keseluruhan hasil tes dengan catatan waktu terbaik 1 menit 59,042 detik.

Waktu tempuhnya terpaut 0,693 detik dari Fabio Quartararo sebagai yang tercepat.

“Sama sekali tidak mudah bagi Alex, kami juga telah me-

Box Repsol

Getty Images

biru standar permainan ala Simeone dengan bertahan sedalam mungkin sembari mencari celah di area lawan.

Strategi itu sukses membuat Koke cs menang atas The Reds yang menguasai 73 persen pengendalian bola sepanjang laga, tapi tak sekalipun melepaskan tembakan tepat sasaran. Itu catatan buruk kedua Jordan Henderson dan kawan-kawan, seperti saat Liverpool kalah di laga pembuka penyisihan Grup E kontra Napoli.

“Apapun itu, kami terima hasilnya. Sekarang waktunya menataplagakedua,”tekadKlopp yang mempersembahkan trofi jawara Eropa keenam bagi Marseyside Merah musim lalu.

Mantan pelatih Borussia Dortmund itu merujuk pada leg kedua yang akan berlangsung di Anfield, awal Maret mendatang. Mohamed Salah cs musim

chester United. Dia ingin bermain di Liga Champions dan memenangkan gelar juara,” jelas Mathias Pogba, kakak Paul Pogba.

“Kita semua tahu itu tidak akan terjadi di United. Kita akan melihat apa yang terjadi pada musim panas nanti,” tambah Mathias kepada El Chiringuito TV. Komentar Mathias yang bermain di klub Manchego itu seakan menguatkan klaim Mino Raiola, agen Pogba. Menurut Raiola, kliennya ingin kembali ke Juventus yang terus menjadi langganan sekaligus favorit juara Liga Champions. (m15/goal)

lihat betapa ketatnya kelas ini sekarang. Kami harus memberinya harapan dan peluang, kami akan mendukungnya,” tekad Puig.

Mantan pebalap Honda itu tetap merasa puas dengan kinerja Alex yang sangat terstruktur.

“Menurut saya, dia melakukan tes yang cukup bagus.

Dia juga melakukan simulasi balap. Dalam pandangan saya, dia sedikit lebih baik dari yang kami harapkan,” puji Puig.

Gelaran MotoGP 2020 akan menjadi musim debut Alex yang mendapat kesempatan naik kelas dengan memperkuat Repsol Honda, setelah Jorge Lorenzo memutuskan untuk pensiun.

Menurut Johann Zarco, pembalap Tim Avintia Ducati, bersatunya dua bersaudara Marc dan Alex merupakan kisah hebat karena keduanya berstatus juara dunia pada musim lalu. Marc juara dunia MotoGP 2019 yang merupakan suksesnya keenam, sedangkan Alex pemenang balapan Moto2.

“Marc Marquez memiliki kekuatan di Honda. Dia pembalap terbaik, dia hebat. Itu

mimpi baginya untuk memiliki saudaranya di tim resmi,” jelas pembalap Prancis tersebut.

“Ini kisah hebat bagi mereka.

Semua yang dilakukan Marc bukan hanya untuk Honda, suaranya juga penting,” tutur Zarco. (m15/spw)

0 73% 8 0 7 1 13 1 2 0

lalu sudah pernah mengorkestrasi pertunjukan kebangkitan menang 4-0 untuk membalikkan ketertinggalan 0-3 atas Barcelona.

Serangan awal Saul menjadi pemicu kekalahan kedua Liverpool musim ini untuk semua kompetisi bersama tim senior.

Sang juara bertahan sepertinya juga frustrasi dengan kinerja wasit asal Polandia Szymon Marciniak dan prilaku Simeone yang membuat para penonton menjadi hiruk-pikuk.

“Para pemain kita akan siap, selamat datang di Anfield! Bagi saya kami tidak kalah, itu hanya separuh waktu skornya 1-0. Itu saja, tetapi Anda harus benarbenar kuat sebagai wasit di atmosfer ini, itu jelas tidak mudah,” klaim Klopp.

“Mereka merayakan seolah-olah mereka telah memenangkan final, jadi mari kita

lihat,” timpal Andy Robertson, bek kiri Liverpool asal Skotlandia.

“Kami punya beberapa minggu untuk kembali ke Anfield. Kami tahu penggemar kami akan ada di sana, kami akan ada di sana, jadi terserah saja kalau mereka akan datang juga,” tambah Robertson.

MenurutVirgil van Dijk, bek sentral Merah asal Belanda, gol kemenangan Atletico bukan sesuatu yang lahir dari peluang, melainkan hasil keberuntungan semata.

Gol berawal dari sepak pojok Atletico yang membentur kerumunan pemain di dalam kotak penalti. Bola jatuh di hadapan Saul yang tinggal menjaga ketenangan untuk menyonteknya ke gawang kiper Alisson Becker.

“Kebobolan di awal laga jelas tidak membantu kami. Apalagi itu lahir bukan dari sebuah peluang, namun keberuntungan,” sentil Van Dijk.

“Pesan pelatih ketika istirahat adalah tetap memainkan pola biasanya. Memang kami tidak bisa menciptakan peluang yang cukup membahayakan, tapi masih ada 90 menit untuk menebus kesalahan ini dan kami harus tetap percaya diri,” pungkasnya. (m15/bts/uefa)

Haaland Harapkan Lebih Lagi BERLIN (Waspada): Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik, Selasa (Rabu WIB), setelah dia memborong gol ke-menangan 21 Borussia D o r t mund a t a s Paris SaintGermain p a d a l e g 1 The Independent

babak 16 besar Liga Champions.

Meski menjadi bintang kemenangan klub barunya berkat golnya menit 69 dan 77, Haaland (foto) masih masih mengharapkan berperan lebih lagi. Sedangkan gol balasan PSG dicetak Neymar Ju-

Paris SG (1-4-3-3): Keylor Navas; Thomas Meunier, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Layvin Kurzawa; Marco Verratti, Marquinhos, Idrissa Gueye; Angel Di Maria (Pablo Sarabia 77'), Kylian Mbappe, Neymar Junior Pelatih: Thomas Tuchel (Jerman) senyum,” papar mantan pemain Internacional dan Shakhtar Donetsk itu.

Rumor beredar santer menyebutkan manajemen MU akan memecat Solskjaer pada akhir musim nanti untuk digantikan dengan mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Menyusul minimnya peluang berprestasi United, gelandang Paul Pogba pun dikabarkan ingin segera meninggalkan OldTrafford. Bintang asal Prancis itu ingin bermain lagi di Liga Champions dan bersaing memperebutkan gelar juara.

“Semua orang tahu bahwa Paul ingin meninggalkan Man-

Liverpool

Skor Akhir Penguasaan Bola Tembakan Total Tembakan Tepat Tembakan Pojok Penyelamatan Pelanggaran Offside Kartu Kuning Kartu Merah

*Sumber ESPN

Dortmund (1-4-3-3): Roman Burki; Lukasz Pisczczek, Mats Hummels, Dan Zagadou, Achra Hakimi; Emre Can, Axel Witsel, Raphael Guerreiro; Jadon Sancho (Marcel Schmelzer 90'), Erling Haaland, Thorgan Hazard (Giovanni Reyna 67') Pelatih: Lucien Favre (Swiss)

Manajer Honda Menilai Alex Mirip Marc MADRID (Waspada): Manajer Tim Repsol Honda, Alberto Puig, menilai Alex Marquez (foto kanan) mirip dengan abangnya sekaligus rekan setimnya Marc Marquez (foto kiri) dalam banyak hal.

“Pendekatannya pada motor sangat berbeda dari saudaranya.Tetapi dasarnya, bagaimana Alex memahami pekerjaan ini, sangat mirip dengan Marc,” ucap Puig, seperti dikutip dari Speedweek, Rabu (19/2).

“Mereka memiliki pendekatan mental yang sangat mirip.

Juga bagaimana mereka berbicara, menganalisis dan mem-

1 27% 7 2 2 0 11 5 1 0

Borussia Dortmund Vs Paris St-Germain 2-1

Leg 1 Liga Europa, Jumat Dinihari WIB CFR Cluj-Napoca v Sevilla Club Brugge v Man United E Frankfurt v Salzburg FC Copenhagen v Celtic Getafe v Ajax Amsterdam Ludogorets v Inter Milan Shakhtar Donetsk v Benfica Sporting v Is Basaksehir Apoel Nicosia v FC Basel AS Roma v KAA Gent AZ Alkmaar v LASK Linz Bayer Leverkusen v Porto Olympiakos v Arsenal Glasgow Rangers v Braga VfL Wolfsburg v Malmo FF Wolverhampton v Espanyol

Pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions yang dimenangkan Atletico dengan skor 1-0 itu, Selasa (Rabu WIB), Simeone berkali-kali melancarkan gestur memancing semangat suporter agar lebih deras mendukung pasukan Los Rojiblancos.

“Saya pikir saya tidak akan melakukannya di Anfield nanti.

Saya tidak perlu berkata banyak, saya harap bisa sedikit lebih fokus pada pertandingan,” kata Klopp, seperti dilansir BT Sports, Rabu (19/2).

“Ini belum berakhir, tentu mereka membidik hasil demikian. Bahkan mungkin mereka akan puas dengan hasil imbang 0-0,” sindir pelatih asal Jerman tersebut.

Setelah unggul 1-0 berkat gol cepat Saul Niguez menit keempat, Simeone mendapati The Anfield Gank terus menguasai bola dan berusaha keras menembus pertahanan Los Colchoneros.

Selepas gol Saul, El Atleti praktis menerjemahkan cetak

Atletico

nior menit 75.

“Saya senang dengan penghargaan pemain terbaik ini, namun rasanya saya masih dapat tampil lebih baik lagi. Saya harap bermain lebih baik di level ini, harus bekerja keras untuk dapat berkembang,” ucap Haaland lewat AFP, Rabu (19/2).

“Hasil ini cukup berbahaya, sebab Paris sangat kuat dan masih dapat bangkit pada leg kedua,” beber bomber Norwegia berumur 19 tahun tersebut.

Dia menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol untuk dua klub yang berbeda pada satu musim Liga Champions. Haaland sebelumnya telah mengoleksi delapan gol untuk Salzburg. Tambahan dua gol teranyar membuat dia mengemas 10 gol dan sama dengan Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak sementara.

“Kehadiran fisiknya sangat terasa, dia cepat dan selalu mengancam gawang. Tapi menu-

rut saya, kami mampu meredam dia pada sebagian besar jalannya laga,” tutur Thomas Tuchel, pelatih PSG asal Jerman.

Haaland potensial tercatat sebagai pemain termuda yang meraih status top skor di era Liga Champions. Dia melampaui rekor bomber Barcelona Lionel Messi yang meraih top skor Liga Champions perdananya pada usia 22 tahun di musim 2008/2009.

Jumlah gol Haaland musim ini pun fantastis. Bersama RB Salzburg (paruh pertama musim) dan kemudian Dortmund, dia total telah mencetak 39 gol dari 29 laga di semua kompetisi.

Khusus bersama Dortmund, Haaland mampu mencetak 11 gol hanya dari tujuh pertandingan.

“Ini kemenangan fantastis.

Kami tahu laga di Paris tidak akan mudah, tetapi ini merupakan titik awal yang bagus,” klaim kapten Dortmund Lukasz Piszczek. (m15/afp)

Wira Satria Senang Berseragam Persiraja Sempat Ikut Seleksi PSMS MEDAN (Waspada): Mantan pemain PSMS, Kesuma Satria Yudhistira atau akrab disapaWira Satria mengaku senang bergabung dengan tim Liga 1, Persiraja Banda Aceh. Dia telah resmi menandatangani kontrak bersama manajemen Persiraja pada 17 Februari 2020.

“Terima kasih kepada manajemen Persiraja sudah mengontrak saya. Pastinya saya akan memberikan kemampuan terbaik bersama tim musim ini,” ujar putra pasangan Zulham Effendi dan Wani Sulaiman ini, Rabu (19/2).

Wira Satria mengaku kuasa Allah Swt yang membuatnya bisa berseragam Persiraja. Menurutnya, manusia hanya bisa berencana tapi Allah yang memutuskan.

“Musim lalu saya berseragam PSMS. Tahun ini juga sempat kembali coba peruntungan di sana (PSMS), tapi akhirnya gagal. Namun saya

tidak putus asa dan mencoba mengikuti seleksi di Persiraja.

Alhamdulilah di sini justru jasa saya dibutuhkan,” ujar pemain berusia 23 tahun ini.

Pemain berposisi stoper ini optimis Laskar Rencong mampu bersaing dengan kontestan lainnya di Liga 1. Terlebih, tim ini juga dinilai memiliki kekompakan antar-pemain yang solid.

“Saya senang di sini, kawankawan ramah dan kompak. Makanya ini bisa menjadi modal penting bagi tim untuk bertanding di kompetisi,” ujar Wira Satria.

Terkait rencana ujicoba Persirja dan PSMS Medan pada 21 Februari,Wira mengaku jika nantinya diturunkan tim pelatih, maka dirinya akan bermain secara profesional. “Bagi saya, PSMS kisah musim lalu dan musim ini saya bersama Persiraja,” katanya.

Saat memperkuat PSMS

JAJARAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN/TI

PT. PELITA NUSA PERKASA

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Brigjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phil Sebagai Kapolda Aceh Oleh :

Kapolri Jenderal Polisi

Drs. Idham Azis, M.Si di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020 Semoga dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT Dan Terima Kasih Kepada Irjen Pol Drs. Rio S Djambak Atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Kapolda Aceh.

Tertanda:

Waspada/ist

WIRA Satria bersama manajemen Persiraja usai penandatanganan kontrak. musim lalu, Wira Satria kerap turun sebagai starting eleven.

Dia sempat kembali mencoba peruntungan di PSMS musim ini dengan mengikuti seleksi.

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Lelang sebelumnya di SKH Tribun Medan yang terbit tanggal 30-01-2020, berdasarkan Pasal 6 dari Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, PT. Bank SBI Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan (“Lelang Eksekusi”) melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (“KPKNL Medan”) terhadap objek hak tanggungan sebagai berikut (“Objek Lelang Eksekusi”): Nama Debitur

Objek Lelang Eksekusi

Nilai Limit atau Harga Minimum

Jumlah Minimum Uang Jaminan Penawaran Lelang

CV. Ateutamount

Rumah tinggal di atas tanah Hak Milik No. 1914/ Kelurahan Asam Kumbang, dengan luas tanah sebesar 176 m2, yang terletak di Kompleks Tasbih II, Blok X, No. 55, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara a.n. RASJIDA SIREGAR, Sarjana Ekonomi

Rp 1.085.000.000,00

Rp 217.000.000,00

Lelang Eksekusi akan dilaksanakan pada: Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020 Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.45 waktu server aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai Waktu Indonesia Barat) Tempat : KPKNL Medan, Gedung Keuangan Negara Unit II, Jl. Diponegoro No. 30A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Cara Penawaran : Melalui internet dengan sistem tertutup (close bidding) Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Lelang Eksekusi: 1. Lelang Eksekusi akan dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta Lelang Eksekusi melalui aplikasi Lelang Melalui Internet yang diakses pada alamat domain https://lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang melalui internet dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta Lelang Eksekusi harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://lelang.go.id, mengunggah soft copy (salinan dalam bentuk elektronik) Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (ekstensi berkas *jpg atau *png), dan mendaftarkan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta Lelang Eksekusi yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan segenap perubahannya, dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, seluruhnya dalam 1 (satu) berkas.

3. Peserta Lelang Eksekusi wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disyaratkan untuk Lelang Eksekusi dalam jumlah tersebut di atas (“Uang Jaminan Penawaran”). Uang Jaminan Penawaran tersebut harus disetorkan sekaligus (tidak dicicil) ke nomor virtual account masing-masing peserta Lelang Eksekusi dan sudah efektif diterima oleh KPKNL Medan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Lelang Eksekusi. Nomor virtual account akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain tersebut di atas ke akun masing-masing peserta Lelang Eksekusi setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data indentitas dinyatakan valid.

4. Objek Lelang Eksekusi tersebut di atas dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta Lelang Eksekusi dianggap sudah mengetahui kondisi fisik Objek Lelang Eksekusi.

5. Penawaran Lelang Eksekusi menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain tersebut di atas ke akun masing-masing peserta Lelang Eksekusi setelah menyetor Uang Jaminan Penawaran. Penawaran Lelang Eksekusi paling sedikit sama dengan nilai limit atau harga minimum Objek Lelang Eksekusi sebesar tersebut di atas.

6. Pemenang Lelang Eksekusi akan diumumkan melalui akun masing-masing peserta Lelang Eksekusi. Pemenang Lelang Eksekusi wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang Eksekusi. Apabila pemenang Lelang Eksekusi tidak melunasi pembayaran tersebut, Uang Jaminan Penawaran seluruhnya akan disetorkan ke kas negara.

7. Keterangan lebih lanjut dan informasi lainnya dapat diperoleh melalui PT. Bank SBI Indonesia pada nomor telepon 021-39838747 atau KPKNL Medan.

Medan, 20 Februari 2020

Drs. H. Lukman CM Direktur Utama

Namun nama Wira Satria dicoret bersama tiga pemain lainnya, yakni Aidun Sastra Utami, Egas Adhasi, dan Bayu Tri Sanjaya. (cat)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan

PT. Bank SBI Indonesia Inez Pratiwi Head of Legal Division

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Medan Metropolitan

B1

Parpol Perlu Direformasi

Dominasi Pusat Tetapkan Calon Kepala Daerah Harus Diakhiri MEDAN (Waspada): Dominasi elit partai politik (Parpol) di tingkat pusat dalam penetapan kepala daerah harus diakhiri. Sebab, menurut Pengamat Tata Negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Faisal Akbar, selain tidak demokratis, hal tersebut juga melemahkan wibawa pimpinan partai di daerah.

Waspada/Surya Efendi

LESEHAN MALIOBORO KESAWAN: Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana akan menata kawasan Kesawan menjadi kawasan wisata. Sebab dik kawasan itu banyak terdapat bangunan tua peninggalan sejarah dengan ornament bergaya Melayu, China hingga Belanda. Penataan di kawasan itu antara lain dengan membangun kawasan pedestrian, dan juga sebagai tempat jajanan kuliner pada malam hari, seperti di kawasan Malioboro, Yugyakarta. Untuk tahap pertama Pemko merencanakan akan menyulap emperan kawasan Kesawan mulai persimpangan Jl. Palang Merah hingga persimpangan Gedung PP Lonsum atau gedung Bank Mandiri, menjadi lebih rapi lagi. Seperti terlihat dalam gambar, pejalan kaki melintas di emperan ruko Kesawan Jl. Jenderal Ahmad Yani Medan, Rabu (19/2). Tempat inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai tempat jajanan malam Kota Medan.

Pebuatan Perda PMHA

DPRD Berharap Dukungan Pemprovsu MEDAN (Waspada): DPRD Sumut berharap Pemprovsu mendukung pembuatan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang sedang digodok dewan. Dengan Perda itu, akan mengakui hakhak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Sumut H.Subandi, kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (81/2). Dia bersama anggota dewan lainnya dari Komisi A, tengah melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk mengetahui bagaimana Pemprov Kaltim membentuk Perda tentang Perlindungam Masyarakat Hukum Adat Menurut politisi Partai Gerindra ini, sesuai Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pengakuan Masyarakat Di Teritorialnya, berkait dengan hubungan darah, dan wilayah adalah kewajiban pemerintah mengakuinya.

Sehingga hak-hak rakyat untuk memperoleh kawasan hutan di provinsi, dapat terakomodir dengan baik. “Itulah yang mau kita perjuangkan nanti melalui Perda di DPRD Sumut,” ujar Subandi.

Namun, menurut Subandi, untuk pengesahan Perda ini nantinya perlu ada surat pengakuan dari pemerintah kabupaten/kota. Dan di Sumut, saat ini baru ada dua kabupaten yang telah menge-

sahkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, yakni Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Toba Samosir (Tobasa).

Sementara itu, kata Subandi, di Kaltim, sejak tahun 2015, sudah ada Perda tentang PMHA. Terkait kunjungan kerja di Kaltim, Subandi mengatakan, mereka diterima Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim H. Suroto. Kunjungan ke sana dipimpin Subandi dengan anggota sebanyak 20 orang.

Dari keterangan Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim H. Suroto, kata Subandi, pembentukan Perda wajib didukung berbagai pihak, tidak terkecuali tokoh adat di daerah masing-masing kabupaten dan kota. Karena, yang akan melaksanakan Perda tersebut adalah Pemkab dan Pemko, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh adat.

Selain itu, dukungan DPRD provinsi juga diperlukan dalam mengawal rancangan peraturan daerah menjadi Perda. “Karena, terkait perlindungan hukum adat sangat rentan terjadi perselisihan. Sehingga harus dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan itu tentu diawali adanya desakan atau aspirasi masyarakat yang sangat kuat. Sehingga diperlukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (cpb)

Ijeck Diyakini Mampu Jadikan Partai Golkar Bermartabat MEDAN (Waspada): Dari calon yang ada dalam kompetisi Musda DPD I Partai Golkar Sumut, hanya Musa Rajekshah (Ijeck) yang dinilai pantas memimpin Golkar Sumut. Tujannya agar Golkar menjadi Bermartabat.

Hal itu disampaikan Ketua Kosgoro 57 Sumut Riza Fakhrumi Tahir, Selasa (18/2). Kata dia, jika bicara ingin membesarkan partai, kita harus melihat dulu apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan partai.

“Pasti kebutuhan partai adalah ingin menjadi partai pemenang. Maka kita lihat, siapa sosok yang punya potensi membesarkan dan memenangkan partai. Dari calon yang ada, maka hanya Ijeck, yang pantas memimpin Golkar Sumut ,” tuturnya.

Riza meyakini, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (Ijeck) akan berhasil memenangkan kompetisi Musda DPD I Golkar Sumut dengan cara-cara yang Bermartabat dan santun. Jadi meskipun ada calon lain yang memaksakan kehendak agar terpilih sebagai ketua Golkar Sumut, baiknya harus berani melawan.

“Saat ini situasinya sudah sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Semua mereka sandera.

Disandera melalui jabatan. Jadi bagi siapa yang mau jadi pimpinan DPRD, bupati dan ketua Golkar di Kab/kota diperbolehkan, asal nanti saat Musda dukung, inikan licik dan mafia,” kata Riza.

Menurut Riza, hal itu terjadi jauh sebelum nama Ijeck, muncul sebagai calon Ketua Golkar Sumut. Kata dia, dengan memanfaatkan jabatan struktural partai, mereka sandera itu semua pengurus Golkar di kab/kota.

Riza menilai, untuk membersihkan praktik kotor itu semua, maka Partai Golkar di Sumut membutuhkan orang orang seperti Ijeck. Katanya, Ijeck dinilai mampu membangun Golkar secara bermartabat, fair dan menghindari praktikpraktik licik, Mafioso, serta menghindari praktik pemaksaan kehendak.

Dia mengaku, dirinya sudah di perintahkan oleh Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto melalui Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono, untuk mengamankan dan memenangkan Ijeck sebagai ketua Golkar Sumut.

“Kosgoro tidak ada pilihan lain, sebab Ijeck hadir berdasarkan kajian dari analisa kebutuhan.

Golkar butuh sosok Ijeck, dan Golkar Sumut akan Bermartabat jika dipimpin Ijeck,” ujarnya.

Bantah Amas Muda Pada kesempatan itu, Riza Fakhrumi Tahir membantah pernyataan Sekretaris Golkar Sumut Amas Muda Siregar, terkait tidak terpenuhinya syarat bagi Ijeck untuk maju sebagai Calon Ketua DPD I Golkar Sumut. Pernyataan Amas Muda dinilai berbahaya terhadap eksistensi Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut dia, apa yang disampaikan Amas Muda terkait pencalonan Ijeck sebagai Calon Ketua DPD I Golkar Sumut, adalah hal yang tidak pantas karena melanggar kewenangan Ketua Umum DPP Golkar.

“Amas Muda itu kan senior di Golkar, masa cakapnya begitu. Ini asbun namanya, dan sebagai senior di Golkar Amas Muda pasti itu tahu, bahwa ada istilah diskresi atau kebijakan yang dimiliki Ketua Umum DPP Partai untuk menentukan pilihan dalam membesarkan partai ini,” sebutnya.

Menurut Riza, Amas Muda dan kelompoknya sedang berupaya menghilangkan hak-hak Ketua Umum Golkar untuk mengeluarkan diskresi, sehingga saluran dari bawah ditutup dengan cara mempersoalkan syarat keanggotaan Ijeck.

“Sebagai Sekretaris Golkar Sumut, harusnya dia (Amas Muda) arif berpikir dan berbicara.

Tidak masalah jika beliau mau berpihak, itu biasa dalam kompetisi, namun juga jangan menggunakan kewenangan untuk memangkas hak Ketua Umum Partai untuk mengeluarkan diskresi dan hak Ijeck untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sumut,” katanya. (cwan)

Pelindo I Resmi Jadi Anggota KADIN BELAWAN (Waspada): PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 resmi menjadi anggota Kamar Dagang Indonesia (Kadin) setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin di Menara KADIN Jakarta, pada Selasa (18/2).

Proses penerimaan KTA KADIN itu dihadiri oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dian Rachmawan, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Ivan Iskandar.

Pelindo 1 dan seluruh anak perusahaannya PT. Prima Multi Terminal, PT. Prima Terminal Petikemas, PT. Prima Indonesia Logistik, PT. Prima Pengembangan Kawasan, serta PT. Prima Husada Cipta Medan, telah menjadi anggota KADIN terhitung sejak bulan Januari.

“Pelindo 1 sebagai BUMN mendaftar sebagai anggota Kadin sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani oleh Kementerian BUMN dan Kadin Indonesia tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada November 2019. Sehingga Pelindo 1 dan anak perusahaannya sudah resmi menjadi anggota Kadin yang nantinya bisa menjadi wadah kerjasama dan membangun sinergi bagi kami dan para pengusaha Indonesia maupun asing

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Direktur Utama Pelindo 1 Dian Rachmawan dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (19/2).

Saat ini, kata Dian, Pelindo 1 sedang melakukan pengembangan Belawan New Container Terminal serta Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pelindo 1 saat ini sedang mengembangkan Belawan New Container Terminal. Belawan New Container Terminal yang memiliki panjang dermaga 700 meter dengan kedalaman kolam -14 meter LWS (Low Water Spring) yang mampu melayani kapal Post Panamax atau kapal dengan bobot 50.000 DWT. Saat ini juga sudah dilengkapi dengan empat unit Ship-to-Shore (STS) Crane, 12 unit Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG), dan 20 unit Head Truck.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengapresiasi positif untuk respon Pelindo 1 yang cepat, tepat, dan terarah. “Seluruh pelaku usaha seperti BUMN, koperasi, dan swasta harus bersinergi dan saling mendukung dan mengembangkan demokrasi ekonomi secara sinergis,” tuturnya. (h04)

Pernyataan itu disampaikan Faisal Akbar, menjawab pertanyaan Waspada, Rabu (19/2), terkait penetapan calon kepala daerah yang mutlak di tangan ketua umum Parpol. Hal ini membuat pengurus Parpol di tingkat daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan banyak terjadi, dimana penjaringan calon yang telah dilakukan dari tingkat bawah, tidak ada yang direstui oleh DPP partai.

Kata Faisal Akbar, harusnya pimpinan Parpol di tingkat pusat juga harus menjaga marwah pimpinan Parpol daerah. Aturan yang sudah menahun di tubuh Parpol ini, khususnya dalam penetapan calon kepala daerah sebaiknya direformasi. Sebab lebih banyak sisi buruknya, ditambah lagi, demokari itu dimulai dari Parpol. ”Saatnya ke-

pemimpinan daerah lebih banyak ditentukan oleh pengurus partai di tingkat daerah bersama masyarakat, bukan DPP,” katanya.

Meski pengurus Parpol di tingkat daerah memiliki andil, namun menurut Faisal, porsinya sangat kecil. Bahkan, tidak jarang calon sudah ditentukan di daerah kemudian dianulir oleh pusat.”Inikan jelas menghacurkan wibawa pimpinan daerah,” katanya.

Faisal Akbar mengatakan, pola penetapatan calon kepala daerah seperti itu tidak sehat.

Alasannya, kepentingan dan kebutuhan pusat belum tentu sama, atau bahkan berbeda dengan kebutuhan di tingkat daerah. “Jelas yang mengerti kebutuhan di daerah adalah yang ada di daerah,” kata dia.

Karena itu, Faisal Akbar berharap, elit Parpol pusat terbuka matanya dengan memberikan kebebasan dan keleluasan bagi pimpinan daerah menentukan siapa calon kepala daerah yang diusung. “Jangan sampai proses penjaringan di tingkat daerah semua hanya sandiwara dan semu belaka,” katanya.

Metode penetpan calon kepala daerah oleh Parpol harus diubah. Bahkan, menurut Faisal, masyarakat memiliki andil besar juga untuk berpartisipasi menentukan kandidat yang berkualitas dan berintegritas.

“Pimpinan Parpol di daerah harus mempunyai kewenangan yang besar dan strategis untuk mengajukan pasangan calon,” sebutnya.

Bila aturan tentang penetapan calon kepala daerah belum diubah, menurut Faisal Akbar, wajar jika calon yang terpilih tidak mengakomodasi aspirasi publik. Dengan model rekrutmen seperti ini sulit mengharapkan Parpol dapat mengakomodir figur-figur potensial masyarakat, apalagi jika tidak me-

miliki modal sosial dan kapital yang cukup.

Bukan rahasia umum Senada dengan Faisal Akbar, Pengamat Politik dari Universitas Medan Area (UMA) Indra Muda Hutasuhut, ketika dihubungi terpisah mengatakan, bukan rahasia umum lagi bagaiaman pola rekrutmen calon kepala daerah di internal Parpol.

Dia mengatakan, Parpol sebagai pilar demorkasi, seharusnya menjalankan fungsinya sebagai sumber kepemimpinan, yaitu melakukan kaderisasi dan pembinaan karier politik para kader sebagai pemimpin rakyat sehingga calon yang diajukan seharusnya adalah yang terbaik.

Parpol seharusnya memiliki sistem seleksi dan kriteria-kriteria pemimpin yang baik.

Namun fungsi tersebut tidak berjalan. Partai gagal menciptakan sistem rekrutmen calon kepala daerah yang demokratis dan terbuka. “Fungsi Parpol sebagai agen rekrutmen politik (pintu pencalonan) semakin tidak berjalan optimal sebagai-

mana harapan masyarakat,” katanya.

Pencalonan lewat Parpol, menurutnya,belum berubah hingga saat ini, didominasi elit Parpol di tingkat pusat. Kekuasaan ketua umumnya begitu kuat. Pengambilan keputusan tentang penetapan calon kepala daerah masih sangat kuat pengaruh DPP di internal masing-masing Parpol.

Pengurus di tingkat DPD dan DPW harus menunggu sikap resmi DPP terhadap kandidat kepala daerah yang diusung.

Akibatnya, potensi calon yang berasal dari daerah pemilihan sering kali dikalahkan oleh keputusan DPP yang mangajukan calon rekomendasi dari Jakarta.

Karena itu, saranya, perlu dibentuk peraturan hukum yang menjadi dasar bagi Parpol atau gabungan Parpol melakukan seleksi calon kepala daerah ditingkat partai politik. Sebab yang lebih tahu siapa yang cocok untuk memimpin sebuah daerah adalah fungsionaris partai di daerah.(m49)

Akhyar Sampaikan Masalah Kurang Blanko e-KTP Ke DPR MEDAN (Waspada): Pelaksana tugas (Plt)Wali Kota Medan Akhyar Nasution, menyampaikan permasalahan kurangnya blanko e-KTP untuk warga Medan, kepada Komisi II DPR RI

ketika berkunjung ke Kantor Wali Kota Medan, Rabu (19/2).

Dengan minimnya blanko e-KTP yang dikirim dari Pemerintah Pusat, bia menghambat jalannya Pilkada yang akan ber-

Waspada/ME Ginting

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution memberikan cindera mata kepada Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia Tandjung.

langsung di Medan pada September mendatang.

“Saya berharap kehadiran Komisi II DPR RI dapat mengatasi permasalahan yang ada, sehingga pelaksanaan Pilkada tersebut nantinya dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” kata Akhyar ketika menerima kunjungan spesifik dari tim Komisi II DPR RI. Kunjungan tim Komisi II DPR RI ke Pemko Medan, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia Tandjung.

Kunjungan tersebut terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 23 September 2020 mendatang di Kota Medan.

Di hadapan Ketua KPU Provinsi Sumut, Plh Ketua KPU Kota Medan, Ketua Bawaslu Kota Medan, anggota Komisi II DPR RI yang hadir serta beberapa pimpinan OPD di Lingkungan Pemko Medan, Akhyar menga-

takan, Pemko Medan saat ini tengah mengalami masalah kekurangan blanko e-KTP. Akhyar memohon kepada Komisi II DPR RI, agar jatah blanko setiap daerah khususnya Kota Medan dapat dipenuhi, sehingga masyarakat Kota Medan, dapat segera memiliki eKTP dan dapat menggunakan hak suara mereka saat Pilkada nantinya.

Selain itu, Akhyar mengungkapkan salah satu yang harus didata dengan baik adalah mengenai informasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak nanti. Sebab, jika ini tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku, ada potensi kecurangan yang sangat besar yang bisa menimbulkan polemik pasca pilkada nantinya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly

Kurnia Tandjung mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah sesuai dengan fungsi DPR yaitu sebagai legislasi, budgeting, dan pengawasan. Kehadirannya ke Pemko Medan untuk menjalankan fungsi dan tugas-tugas konstitusional Komisi II DPR RI salah satunya di bidang pengawasan.

Menurut Ahmad, ada 270 daerah termasuk Kota Medan akan menggelar pilkada serentak yang akan memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Adapun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berlangsung di 9 provinsi. Sementara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan digelar di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan digelar di 224 kabupaten. Rencananya, kegiatan pilkada serentak ini akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. (m50)

Persi Tingkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Era Industri 4.0 MEDAN (Waspada): Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Pusat. bertekad meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia, dengan berbagai inovasi terutama di era industri 4.0 ini.

Tekad tersebut diungkapkan Ketua Umum Persi Pusat dr.

Kuntjoro Adi Purjanto MKes, kepada wartawan disela-sela berlangsung pembukaan acara Workshop dan seminar Persi di Convention Santika Hotel, Rabu (19/2).

Kata Kuntjoro, Persi terus berupaya memberikan dukungan sepenuhnya kepada rumah sakit di semua daerah, untuk lebih bermutu dalam memberikan pelayanan terutama di era digitalisasi industri 4.0. dengan perkembangan dunia kesehatan.

“Kita terus mengajak rumah sakit di daerah tetap memberikan mutu pelayanan yang berkompeten. Baik tenaga medisnya, fasilitasnya dan inovasi regulasi tentang kesehatan yang terus berubah dan berkembang,” sebutnya.

Apalagi, kata dia, di era in-

dustri 4.0 yang merupakan era teknologi canggih, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti era digitalisasi dapat dimanfaatkan setiap rumah sakit untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan, tidak terkecuali di Sumut.

Menurut Kuntjoro, saat ini seluruh rumah sakit di Sumatera Utara, 70 persen sudah memiliki kompetensi yang telah mengikuti standar akreditasi dengan aturan yang ditetapkan Persi. Ini artinya, peningkatan mutu dan digitalisasi juga pasti semakin baik. Dengan begitu kita harapkan kualitas pelayanan dapatditampilkandenganprima, sehingga masyarakat akan memiliki penilaian tersendiri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Dan Pemerintahan Pemprovsu Naoval Mahyar yang mewakili Gubsu mengatakan, Pemerintah Sumatera Utara mengharapkan komitmen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sangat mengharapkan dengan hasil workshop dan seminar ini, dapat disosialisasikan,

Bobby Diharapkan Mekarkan Kecamatan Di Medan Utara Medan (Waspada): Bakal calon (Balon) Wali Kota Medan Boby Nasution, diharapkan dapat memekarkan Medan Utara dari empat menjadi delapan kecamatan. Dengan begitu aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kita berharap Bobby dapat memekarkan Medan Utara.

Mengingat dengan empat kecamatan saja, luas wilayahnya sudah hampir 42 persen dari total luas Kota Medan,’’ kata Ketua Presidium Komisi Aliansi Anak Medan Utara (KAAMU) Zainuddin, Selasa (18/2).

Pernyataan itu disampaikannya terkait dengan deklarasi KAAMU yang mendukung Bobby Nasution dalam sebuah acara di Medan Deli, Senin lalu. Hadir dalam acara itu, Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rahman.

Menurut Zainuddin, sesuai hasil rapat KAAMU tanggal 4 Februari 2020 di Medan Labuhan, diputuskan organisasi ini mendukung Bobby Nasution, sebagai Balon wali kota Medan tahun 2020 – 2025. Rapat itu dihadiri seluruh unsur presidium KAAMU di tingkat kelurahan dan Permata (Perempuan Medan Utara) serta KAMMU (Kamo Aliansi Mahasiswa Medan).

Terkait dengan usulan pemekaran Medan Utara, Zainuddin mengatakan bahwa dengan besaran luas, empat kecamatan yang ada sekarang, tidak ideal lagi melayani masyarakat yang ada di kawasan tersebut.

“Kita berharap empat kecamatan nanti dapat dimekarkan menjadi idealnya delapan kecamatan. Begitu juga dengan kelurahannya, diharapkan bisa dimekarkan dari 23 menjadi 45 kelurahan,” katanya. (cpb)

Waspada/Ist

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemprovsu Naoval Mahyar mewakili Gubsu didampingi Ketua Umum Persi Pusat dr Kuntjoro Adi Purjanto,menggunting pita menandai pembukaan workshop dan Ekspo Hospital 2020. untuk menjadikan rumah sakit di Sumatera Utara, lebih lebih berkualitas dan menjadikan kesehatan di Sumut yang bermartabat,” tutur Noval.

Workshop yang berlangsung

selama tiga hari mengambil tema ‘Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Indonesia Di Era Industri 4.0 Dan Univetsal Health Coverage”. Hadir dalam acara tersebut Ketua Persi Sumut Dr

Azwan Hakmi Lubis SpA, MKes, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Ketua Panitia Dr Syaiful M Situmpul, para direktur rumah sakit di Sumut, dan lainnya. (clin)

Pengawas MTQ Ke 53 Bekerja Ekstra MEDAN (Waspada): Pengawasan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Kota Medan, dilaksanakan siang dan malam dalam rangka memperlancar kegiatan yang berlangsung di berbagai tempat yang berjauhan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas MTQ ke 53 Kota Medan Palid Muda Harahap MA, didampingi bersama Sekretaris Dr Impun Siregar, dan Anggota H Ilyas Halim MPd, serta Adlan MPd, Selasa(18/2) menyebutkan, pihaknya melakukan pengawasan dalam kegiatan perlombaan sekaligus memperhatikan kendala teknis yang mungkin terjadi.

“Jadi kami memantau saat kegiatan berlangsung di berbagai tempat secara bergantian,” kata Ilyas Halim.

Kata dia, tahun ini banyak perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan di antaranya, peserta maupun dewan hakim yang sangat disiplin, hadir tepat waktu dan menggunakan pakaian hakim.

“Disiplin dalam kegiatan

Waspada/Anum Saskia

Pengawas MTQ Kota Medan di arena utama usai berkunjung ke berbagai lokasi lomba.

MTQ sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan lomba yang sudah menentukan waktu bacaan bagi setiap peserta,” kata Ilyas Halim.

Toleransi Tinggi Hal lain yang menggembirakan, menurut Ilyas Halim, yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, bahwa partisipasi masyarakat di Medan Selayang untuk susksesnya acara ini cukup besar.

“Kita patut mengapresiasi

toleransi warga di Jl. Ngumban Surbakti yang non muslim, dimana mereka turut memberi kemudahan bagi pengunjung untuk parkir di depan usaha atau warung mereka berjualan.

Selain itu spanduk dukungan juga mereka buat di berbagai kawasan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Saat pawai taaruf di pembukaan kegiatan juga terlihat warga dengan beragam busana daerah termasuk etnis Karo,” tutur Ilyas Halim. (m37)

Medan Metropolitan Poldasu ‘Bidik’ Mafia Solar Belawan

WASPADA

B2

Kamis 20 Februari 2020

Pukat Trawl Masih Beroperasi MEDAN (Waspada): Polda Sumut mulai ‘membidik’ para mafia solar bersubsidi di Belawan untuk mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak diperuntukkan bagi kapalkapal nelayan tradisional di wilayah tersebut.

Dari keterangan sejumlah nelayan di Belawan, minyak solar untuk keperluan melaut sulit diperoleh kecuali melalui agen-agen tak resmi dengan harga tinggi. Kata mereka, harga solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Gabion Belawan Rp5150 sedangkan melalui agen Rp6500.

Hanya saja, solar di SPBN selalu kosong karena diborong para mafia dan pengusaha pukat trawl. Akibatnya hampir dua

bulan nelayan tradisional tidak melaut karena tidak mendapatkan solar.Terkait persoalan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin dikonfirmasi Waspada, Rabu (19/2) menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan jika benar adanya kasus tersebut.

“Kami akan cek kondisi di lapangan sekaligus melakukan penindakan jika ditemukan adanya permainan dalam distribusi solar ke nelayan tradisional,”

ujar jenderal bintang dua itu.

Ia menegaskan, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.

“Bila ditemukan aktivitas mafia dalam pendistribusian solar subsidi, siapapun pelakunya pasti ditindak sesuai hukum.

“Nelayan butuh kehidupan, jika BBM solar untuk kebutuhan mereka melaut dimainkan oleh para spekulan seperti mafia solar yang disebutkan tadi, tentunya tidak bisa dibiarkan. Kita akan tindak,” katanya.

Masih Beroperasi Sementara itu, kapal-kapal pukat trawl berbobot 10 GT ke atas masih terus beroperasi di zona tangkapan nelayan tradisional Belawan, sehingga me-

nambah persoalan bagi para nelayan tradisional.

Menurut Ketua Aliansi Nelayan Kecil dan Modern Indonesia (ANKM) Kota Medan Abdul Karim Syahrial Lubis, kemarin, Kapal 10 GT melakukan penangkapan ikan teri hingga di bawah 5 mil perairan laut Belawan.

“Bila tidak mendapat tindakan pihak terkait maka nasib ratusan nelayan tradisional semakin merana,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, kapalkapal 10 GT menangkap ikan di atas 10 mil, bukan menangkap ikan di bawah 5 mil yang merupakan zona tangkapan nelayan tradisional. Mengenai kelangkaan solar, ia mengakui sudah terjadi sejak 15 tahun ini,

dan pemerintah sepertinya tak perduli dengan nasib nelayan tradisional. Ia berharap pemerintah mendirikan SPBN di Kampung Kurnia, Kel. Belawan Bahari yang menjadi perlintasan keluar masuk nelayan tradisional. Sedangkan SPBN yang berada di Gabion sulit dijangkau nelayan dan kerap habis. Sebelumnya terkait persoalan itu Ketua Komisi III DPRD Medan Aulia Rahman berjanji masalah pukat trawl akan dibahas pada rapat lintas fraksi di DPRD Medan.

“Dalam waktu dekat masalah ini akan dibahas di lintas fraksi,” ujar politisi berasal dari kawasan Medan Utara itu.(m27)

Kementerian BUMN Diminta Permudah Pembayaran Lahan Eks HGU PTPN II MEDAN (Waspada): Kementerian BUMN diharapkan memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu memiliki lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku.

Kemudahan itu meringankan pembayaran lahan yang selama ini diprotes oleh kelompok masyarakat tidak mampu.

Salah satu anggota DPRD Sumut Komisi A Irham Buana Nasution menuturkan, pihaknya sudah memohonkan keringanan pembayaran lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku ini kepada Kementerian BUMN. Menurut Irham, sudah se-

wajarnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu ini, mendapat keringanan agar bisa secepatnya mendapatkan tanah eks HGU yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.

“Keringanan membayar lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku ini harus segera direalisasikan oleh Kementerian BUMN, agar tanah-tanah yang selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat tidak jatuh kepada pihak ketiga akibat tidak sanggup bayar karena kemahalan,” ujar Irham Buana Nasution kepada wartawan, Selasa (18/2).

Kata Irham, saat ini ada sekitar 20 persen dari total 5.873 hektar lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku dimiliki oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Lahan masyarakat ini harus diproteksi dengan memberi kemudahan bagi mereka untuk memiliki tanah tersebut.

“Kami di DPRD akan berupaya maksimal memperjuangkan, agar hak masyarakat atas tanah eks HGU ini tidak hilang,” tutur Irham sembari menegaskan persoalan tanah eks HGU PTPN II ini menjadi agenda prioritas DPRD Sumut sejak dilantik 16 September

2019 lalu.

Irham menyatakan sudah beberapa kali memanggil PTPN II, BPN serta kelompok-kelompok masyarakat termasuk ormas untuk membahas penyelesaian lahan eks HGU ini. Dia optimis permasalahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada yang dirugikan, termasuk kelompok masyarakat.

Belum lama ini, Kanwil BPN Sumut mengumumkan 5.873 hektar lahan eks HGU PTPN II yang telah dihapusbuku oleh Kementerian BUMN akan dibagi secara bertahap. Tahap pertama akan dibagikan 2.216 hektar dengan syarat penerima lahan

diwajibkan membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP).

Ketua Lembaga Pemulihan Hak-hak Tanah Rakyat (LPHTR), Kamisan Ginting menyatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri BUMNErickTohirmengkajiulang pembayaran lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku.

Menurut Kamisan, kebijakan ini tidak adil, karena masyarakat diminta untuk membayar lahannya sendiri yang masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan eks HGU PTPN II. (cwan)

Warga Desak Kades Sugau Tuntaskan Penyerobotan Lahan MEDAN (Waspada): Sejumlah warga Desa Sugau, Kecamatan Pancurbatu meminta Kades Sugau Dahlan Purba segera menuntaskan permasalahan lahan mereka yang diduga diserobot oknum pengusaha berinisial AEG dalam permohonan izin galian C yang diajukan kepada instansi terkait.

Warga selaku pemilik tanah menduga ada konspirasi pihak tertentu sehingga perbuatan AEG berjalan mulus menyerobot lahan milik warga untuk dimasukkan dalam titik koordinat dalam pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). “Kami minta kades jangan duduk manis saja di kursi empuk, tanpa mau menuntaskan keluhan kami,” kata Masa Purba mewakili warga kepada wartawan, Rabu (19/2).

Warga lebih heran lagi, ada pihak pengusaha yang ingin membuka lahan galian C, mengajukan permohonan WIUP, memasukkan lahan warga ke dalam titik koordinat. Semen-

tara, warga merasa pengusaha tersebut (AEG) sama sekali tak pernah koordinasi dengan mereka dalam hal jual beli lahan maupun disewakan.

“Setahu kami, AEG hanya memiliki lahan di Dusun II Durin Pitu, Desa Sugau seluas lebih kurang empat hektar. Namun, anehnya, dalam pengajuan permohonan IUP, AEG mengaku kalau lahannya seluas 20 hektar, ini kan berarti kalau AEG telah menyerobot lahan kami,” sebutnya.

Untuk itu, warga meminta agar Kades Sugau dan Camat Pancurbatu, termasuk instansi terkait, mengkaji ulang izin yang diajukan AEG tersebut. “Kami hanya minta agar lahan kami dikeluarkan dari titik koordinat yang dimohonkan AEG. Dan untuk lebih jelasnya, pihak-pihak yang berkompeten turun ke lapangan melakukan pengecekan batas lahan milik AEG yang sebenarnya, jangan biarkan nasib kami terkatung-katung, kami hanya ingin supaya tuntutan

Waspada/Ist

Penyidik Reskrim Unit Pidum Polrestabes Medan menyerahkan berkas perkara pembunuhan Hakim PN Medan kepada jaksa.

BAP Pembunuhan Hakim Dilimpahkan Ke Kejari MEDAN (Waspada): Tim Reskrim Unit Pidum Polrestabes Medan melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dugaan kasus pembunuhan berencana Hakim PN Medan ke Kejari Medan, Selasa (18/2) “Tadi siang sekira pukil 14:00 WIB, berkas sudah diserahkan dan diterima Kajari Medan Parada Situmorang, SH, MH,” jelas Kasat Reskrim AKBP Maringan Simanjuntak ketika ditanya perkembangan kasus pembunuhan tersebut yang sempat menjadi perhatian warga.

Dijelaskan, pelimpahan berkas perkara ini merupakan pelaksanaan tahap I kasus pembunuhan Hakim PN Medan. “Setelah BAP kasus pembunuhan terhadap Jamaluddin, 55, rampung dan kordinasi dengan Jaksa, hari ini berkas kita limpahkan,” katanya.

BAP yang dilimpahkan yakni otak pelaku pembunuhan yang juga istri korban Zuraida Hanum, 41, dan dua orang eksekutor M Jefri Pratama, 42 dan M Reza Fahlevi, 29.Nantinya, pihak Jaksa Kejari Medan akan mempelajari berkas tersebut, bila dinyatakan lengkap, Polrestabes Medan akan mengirim ketiga tersangka beserta barang bukti untuk selanjutnya digelar persidangan di pengadilan.

Diketahui, tim gabungan Polda Sumut dan Sat Reskrim Polrestabes Medan mengungkap pembunuhan seorang Hakim PN Medan, Jamaluddin. Korban ditemukan tewas di dalam mobil Toyota Prado BK 77 HD di areal kebun sawit Dusun II Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Jumat (29/11) silam.

Dalam pengungkapan itu petugas membekuk 3 orang pelaku yakni otak pelaku Zuraida Hanum yang merupakan istri korban.

Selasa (7/1).Kemudian, kedua penjagal yakni M Jefri Pratama, warga Jl. Selam, Kel. Tegal Sari Mandala I, Medan Denai, M Reza Fahlevi, 29, warga Jl. Stella Raya/Anyelir, Medan Tuntungan.

Pedihnya lagi, salah eksekutor pembunuhan bernama Jefri merupakan kekasih gelap istri korban. Mereka selanjutnya merencanakan menghabisi nyawa korban di rumahnya sendiri Perumahan Royal Monaco, Medan Johor.(m39)

kami dituntaskan,” tutur Purba.

Kuasa hukum warga S Umar Tarigan SH melayangkan surat keberatan warga tersebut kepada gubernur Sumut, Kapolrestabes Medan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang, Kepala Dinas ESDM Provsu, Kepala Cabang ESDM Wilayah I Tanjungmorawa dan Muspika Plus Pancurbatu.

“Bahwa tindakan yang dilakukan oleh AEG dengan memasukkan lahan klien kami ke dalam titik koordinat WIUP, tanpa sepengetahuan dari klien kami adalah perbuatan yang tidak etis. Bahwa dalam Pasal 165 UU. No. 4 tahun 2009 tentang Per-

tambangan Mineral dan Batubara menyatakan, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan UU ini, dan menyalahgunakan kewenangannya dikenakan sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta,” terangnya.Untuk itu harapnya, instansi terkait harus pro aktif menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini. “Jangan biarkan nasib warga Desa Sugau terombang-ambing. Mereka (klien kami) hanya minta agar lahan mereka dikeluarkan dari titik kordinat yang dimohonkan oleh AEG dalam WIUP,” bebernya.

Saat dikonfirmasi, Kades Sugau Dahlan Purba mengaku permasalahan terkait penye-

robotan lahan milik warganya sudah disampaikan kepada Camat Pancurbatu, dan instansi terkait. Bahkan, ungkap Purba, permohonan yang disampaikan AEG untuk mengurus surat rekomendasi terkait izin usaha galian C di Dusun II Durin Pitu, Desa Sugau tidak dikeluarkannya.

“Pasalnya, saat mengurus surat permohonan rekomendasi tersebut, AEG belum melengkapi syarat administrasi.

Bahkan, AEG juga tidak melampirkan alas hak tanah warga yang dimasukkannya dalam titik kordinat,” ujar Dahlan Purba. Intinya, tegas Kades, dia tidak berani bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan izin galian C, khusus di wilayah Desa Sugau kepada siapapun. (m49)

Pedagang Daging Keluhkan Kebijakan Direksi RPH MEDAN (Waspada): Sejumlah pedagang daging di Kota Medan mengeluhkan kebijakan direksi Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) yang dinilai menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya para pedagang daging.

Para pedagang daging mengeluhkan surat peringatan dikeluarkan Plt Direktur Utama PD RPH Medan, Ainal Mardiah, dengan nomor surat 539/0037/ PD.RPH/2020, dimana surat tersebut memerintahkan para pengusaha pemotongan hewan dan pedagang daging untuk memotong hewan ternaknya di RPH Jl. RPH Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli.

Selain itu, para pedagang daging juga diminta untuk memperdagangkan daging dari RPH atau mengambil daging yang hanya berasal dari RPH Medan. Bukan cuma itu, surat yang dibuat berdasarkan penegakan Perda No 11 tahun 2014 ini, juga meminta para pedagang yang memperjualbelikan daging dari luar daerah untuk melengkapi administrasi dengan melakukan pemeriksaan post mortem di RPH Medan.

“Kalau kondisi RPH Medan itu benar-benar steril, ya kita mau mengikuti surat edaran peringatan tersebut. Tapi yang kita ketahui saat ini kondisi RPH Medan sangat amburadul, dan

jorok. Bagaimana kita bisa yakin dengan kondisi higienis daging yang ada disana,” ujar Johan, salah seorang pedagang daging di Kota Medan, kepada wartawan, Senin (17/2).

Ditambahkannya, selain masalah higienis dan kebersihan, jika seluruh peternak dan pedagang melakukan pemotongan di RPH Medan, maka jelas bisa menimbulkan kekacauan, karena dipastikan para pemilik akan meminta ternaknya dipotong lebih dulu, agar bisa lebih cepat didistribusikan ke pasarpasar yang ada di Kota Medan.

Selain itu, Johan juga mempertanyakan, masalah pemeriksaan post mortem yang harus dilakukan di RPH Medan, apabila menjual daging dari rumah potong lain yang berada di luar Medan. Karena menurutnya, pihaknya akan mengalami penambahan biaya karena harus dua kali mengeluarkan biaya untuk post mortem.

Untuk itu, Johan meminta agar Direksi PD RPH Medan bisa bersifat lebih arif dalam masalah pemotongan hewan ternak ini. Sementara itu, Plt Dirut PD RPH Medan Ainal Mardia saat dikonfirmasi di kantornya Jl. Rumah Potong Hewan Mabar Kecamatan Medan Deli mengaku sedang rapat dan menyuruh Waspada bertemu dengan juru bicara RPH Medan

Isa Anshari.Isa Anshari menyebutkan kondisi RPH saat ini benar-benar bersih, steril dan higienis sangat layak sebagai tempat pemotongan hewan ternak.

“Datanglah ke RPH. Lihat sendirilah suasana di lingkungan RPH. Semuanya aman, sehat, utuh dan higienis (ASUH) sehingga daging-daging yang keluar dari RPH tidak diragukan lagi mutunya karena sudah sesuai dengan prosedur,” tegas Isa Anshari kepada Waspada, Rabu (19/2).

Isa Anshari juga menepis mahalnya biaya post mortem sebagaimana keluhan dari para pedagang daging.”Tarif post mortem sudah ditentukan dalam peraturan daerah (Perda) dan RPH hanya melaksanakan Perda. Daging hewan yang berasal dari luar Kota Medan dan hendak masuk ke Medan juga wajib dilakukan pemeriksaan post mortem sehingga daging benar-benar aman, sehat, utuh dan higienis untuk dikonsumsi,” jelas Isa seraya menambahkan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan tersebut demi menegakkan peraturan daerah.Isa menambahkan, bila para pedagang mau mengetahui Perda, silahkan datang ke kantor RPH sekaligus melihat kondisi RPH yang saat ini bersih, steril dan higienis. (h04)

PT. Indojaya Agrinusa Wujudkan Kamtibmas Bersama Poldasu MEDAN (Waspada): Genderal Manager PT Indojaya Agrinusa Japfa Sumatera 2 Anwar Tandiono didampingi Chairman Executive Liasion Officer Brigjen Pol. (Purn) Faisal Abdul Nasir, Kepala Keamanan Perusahaan Kombes Pol. GP Hutajulu dan HRD Maria Mahdalena berkunjung ke Polda Sumut, Selasa, (18/2).

Mereka diterima Kapoldasu Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin, Waka Poldasu Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto,

Irwasda Kombes Eko Kristianto, Karo Ops Kombes Makmur Ginting, Dir Intelkam Kombes Ruslan Effendi, Dir Binmas Kombes Y Hondawantri Naibaho dan Kasubbid Penmas Humas AKBP MP Nainggolan.

“Kunjungan kami menjalin silaturahmi bersama jajaran Polda Sumut terkait pengamanan dan kerjasama mewujudkan kamtibmas dan menjaga kondusifitas yang telah terbangun, lebih jauh mengajak kerjasama masyarakat dan siap di-

libatkan dalam berbagai kegiatan anggota Polri,” ujar Anwar Tandiono.

Disebutkan, pihaknya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen Pol. Martuani Sormin sebagai putra daerah menjabat Kapoldasu, dan berharap kerjasama berkelanjutan.

Kapoldasu dalam kesempatan itu menyambut baik dan memberi apresiasi kunjungan Pimpinan PT Indojaya Agrinusa Japfa Comfeed Sumatera 2. (m27)

Waspada/Ist

Tersangka AF yang ditembak Polsek Patumbak (duduk di kursi roda) usai menjalani perawatan di RS Bhayangkara.

Polisi Tembak Perampok Handphone MEDAN (Waspada): Polsek Patumbak menembak perampok handphone karena berusaha melarikan diri saat dilakukan pengembangan di Jl. Pertahanan, Kel. Timbang Deli, Kec . Medan Amplas/ depan RM. Lamongan.

Tersangka AF, 21, warga Jl. Sisingamangaraja Gang Masjid, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas yang ditembak kakinya dan WB, 20, warga Jl. Selambo Gang Mandarin, Kel. Amplas, Kec. Medan Amplas.

Kapolsek Patumbak Kompol Arfin didampingi Kanit Reskrim Iptu Gindo Manurung, Rabu (19/2) menjelaskan, tersangka ditangkap berdasarkan Laporan Polisi No.:LP/56/1/2020/SU/ Restabes/Sek Patumbak, Tanggal 17 Januari 2020 dengan korban Mona Kristina Batubara, 32, warga Jl. Ahmar Yani simpang Pemda Melati Raya Gang Anyar, Kec. Medan Selayang.

Dijelaskan, waktu itu korban bermain handphone di depan Alfamidi di Jl. Sisingamangaraja. Tiba-tiba datang dua orang pelaku dengan mengendarai Honda Beat dan satu diantaranya turun menghampiri korban dari posisi belakang langsung merampas handphone korban.

Selanjutnya pelaku melarikan diri mengendarai sepedamotor yang masih stand by menunggu temannya. Kasus ini kemudian dilaporkan korban ke Polsek Patumbak yang kemudian melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku.Namun, Sabtu (15/2) sekira pukul 23:00WIB pada saat personel unit Reskrim melaksanakan penyelidikan menerima

informasi pelaku WB bersembunyi di rumah di Jl. Selambo, Kel. Amplas.

Kemudian team dipimpin Kanit Reskrim Iptu Gindo Manurung.SH. dan Panit 1 Iptu Ichwanuddin Nasution, SH langsung menuju lokasi dan menangkap WB. “Tersangka WB ini sempat berkomunikasi dengan korban agar memberikan uang Rp1.700.000, sebagai tebusan untuk mengembalikan handphone korban,” jelas Arfin.

Kemudian team menginterogasi pelaku dan mengatakan temannya AF pelaku yang terekam video oleh handphone korban, sedang duduk di depan RM. Lamongan dan langsung dilakukan pengejaran dan AF ditangkap ”Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, tiba- tiba AF melompat dan melarikan diri, lalu dilakukan pengejaran dan memberikan aba-aba untuk berhenti namun tidak di indahkan selanjutnya dilakukan tembakan peringatan hingga dilakukan tembakan di kakinya.

Dalam keadaan tidak berdaya. AF diboyong ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan kemudian dibawa ke Polsek Patumbak.Dari tersangka disita barang bukti sepedamotor Honda Beat BK 5541 AIY, paspor debit BCA, ATM BRI, ATM Bank Sinar Mas, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan dompet warna coklat.

“Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Patumbak untuk dilakukan pengembangan mengungkap kasus ini,” jelas Kompol Arfin. (m39)

Waspada/Rama Andriawan

Terdakwa Sulaiman saat menjalani sidang di PN Medan.

Kasus Penipuan Miliaran Rupiah

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa MEDAN (Waspada): Majelis Hakim diketuai Hendra Utama Sutardodo menolak nota keberatan (eksepsi), Sulaiman Ibrahim, terdakwa kasus penipuan dana miliaran rupiah.

Terdakwa yang tercatat tinggal di Kompleks Perumahan Beo Emas No. 78 D/Jalan Beo Indah II No. 43, Kel Sei Sikambing B, Medan Sunggal itu mendengarkan pembacaan putusan sela yang berlangsung di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/2) siang.

Namun, sebelum Ketua Majelis Hakim, Hendra Utama Sutardodo membacakan isi putusan sela, terlebih dahulu dia memperingatkan terdakwa agar kooperatif selama di persidangan. Karena dalam catatan majelis hakim, terdakwa sudah tiga kali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit.

“Terdakwa saya ingatkan supaya kooperatif ya selama persidangan,” tegas hakim Hendra sambil mengetuk palu tanda sidang dibuka.

Sementara itu, dalam uraiannya majelis hakim menyatakan menolak eksepsi terdakwa.

“Karena apa yang didakwakan sudah jelas, cermat dan lengkap sehingga eksepsi dari terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan JPU melanjutkan persidangan,” tutur hakim Hendra.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan dilanjutkan ke pokok perkara.

Agendanya, pekan depan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan akan menghadirkan saksi-saksi.

Pantauan wartawan, selama persidangan, Sulaiman tampak sehat. Saat berjalan, Sulaiman juga tak perlu dibopong layaknya orang yang mengalami sakit.

Sementara itu, kuasa hukum korban H.T.M Razali, Muhammad Erwin, S.H., M.Hum di-

wawancarai terpisah mengatakan, pihaknya resmi melayangkan surat keberatan atas jalannya persidangan ke PN Medan. Surat dengan nomor 015/Knf/Pid.B/KA-ER&R/II/2020 itu diterima langsung oleh pihak PN Medan dan distempel.

“Perihal surat kita tanggapan atas jalannya persidangan. Sebab, seperti diketahui, terdakwa Sulaiman sudah tiga kali tidak menghadiri persidangan. Dua kali dengan memberikan copy dan/atau salinan surat sakit serta satu kali dengan surat sakit,” ucap Erwin.

Erwin melanjutkan, bahwa majelis hakim yang menangani perkara ini seolah-olah tidak menjaga marwah persidangan. “Bahwa persidangan terhadap terdakwa Sulaiman dikatakan seolah-olah tidak bermarwah, dikarenakan proses jalannya persidangan tersebut terkesan dikendalikan oleh ketidakhadiran terdakwa yang tidak ditahan,” cetusnya.

Diketahui, perkara penggelapan dana ini bermula pada tahun 2012 lalu. Terdakwa ketika itu menemui saksi korban, H.T.M Razali dan mengaku mempunyai perusahaan konstruksi dan perkebunan di Lhoksumawe, yakni PT Kasama Ganda. Perusahaan itu menurutnya sedang bekerja sama dengan Pemda Simeulue dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

Dengan dalil adanya kerjasama tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada korban untuk bergabung dalam bisnis PT Kasama Ganda.

Terdakwa meminta modal kepada korban sebesar Rp25 miliar. Merasa ada yang tidak beres, korban mengundurkan diri. Hal ini disetujui oleh terdakwa, sekaligus menyatakan kesediaan mengembalikan uang milik korban. Namun, pengembalian uang tersebut hingga kini belum terlaksana sepenuhnya.(Cra)

8 Pelajar Terjaring Ops Kasih Sayang MEDAN (Waspada): Delapan pelajar SMP dan SMA bolos sekolah terjaring Ops Kasih Polsek Medan Area di sejumlah warnet, Rabu (19/2).Operasi Kasih Sayang ni digelar dengan cara merazia sejumlah warung internet (Warnet) yang dijadikan lokasi bolos sekolah.\ “Mereka diamankan karena bermainWarnet di jam belajar,” kata Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan.

Dia menjelaskan 8 orang pelajarinidiamankansedangasyik berselancar internet di Warnet Ants Gaming Jl. Bromo, Kel.Tegal Waspada/Ist Sari II, Kec. Medan Area.

Para pelajar saat terjaring Ops Kasih Sayang Polsek Medan Faidir membeberkan ada- Area di warnet. pun 8 pelajar yang diamankan Tugama Medan dan AS, 18, pelajar SMA Swasta masing-masing MF, 18, pelajar kelas 9 SMP Medan.”Setelah diberikan arahan dan Negeri 23, SI, 13, pelajar kelas 8 SMP Negeri pembinaan, para pelajar menandatangani Surat 23, B, 16, pelajar SMA Negeri 10 Medan, MR, Pernyataan agar tidak mengulangi bolos pada 16, pelajar SMP Tugama Medan, MHS, 15 pelajar saat jam belajar, kemudian dikembalikan kepada SMP Darul Aman, AP, 16, pelajar SMA Zending orangtuanya,” jelasnya.(m39) Islam Indonesia Medan, ET, 15, pelajar SMP

Aceh

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

B3 Aceh Besar Target 2021 Kemiskinan Turun 11 Persen

Waspada/Muhammad Zairin/B

KOTA JANTHO (Waspada): Bupati Aceh Besar H Mawardi Ali menyatakan pada tahun 2021 mendatang, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 11 persen.

“Untuk memenuhi target ini, maka perlu upaya yang lebih giat lagi setiap stakeholder dalam mendukung pencapaian target tersebut,” ungkap Mawardi Ali saat membuka rapat konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar.

Pada rapat konsultasi publik, Selasa (18/ 2) di aula Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho, Mawardi memaparkan, target indikator makro pembangunan Aceh Besar tahun 2020 meliputi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,72 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,80 persen, tingkat kemiskinan 12,96 persen, dan indeks pembangunan manusia 72,67.

Kerja keras dan komitmen seluruh stakeholder di Aceh Besar selama beberapa tahun terakhir, ujar Mawardi, telah mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan.

Ia membeberkan, tahun 2015, angka kemiskinan di Aceh Besar masih 15,93 persen. Namun,

tahun 2016 turun menjadi 15,55 persen, tahun 2017 yaitu 15,41 persen, tahun 2018 kembali turun ke angka 14,47 persen, dan tahun 2019 mencapai 13,92 persen.

Kata ia, peningkatan di sektor ketenagakerjaan, peningkatan di sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat menjadi sasaran utama kinerja Pemkab Aceh Besar 2021 mendatang.

Mawardi menjelaskan, prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2021 di antaranya mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan islami, pembangunan infrastruktur terintegrasi.

Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar, Makmun menjelaskan, forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar itu bertujuan mendapat masukan dan input dari berbagai stakeholder guna kesempurnaan penyusunan RKPD. Selanjutnya, Bappeda Aceh Besar merencanakan menggelar Musrenbang kecamatan yang dimulai sejak 24 Februari mendatang serta Musrenbang RKPD yang dijadwalkan pada 25-26 Maret 2020. (b06/C)

BUPATI Aceh Besar Mawardi Ali membuka rapat konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar, Selasa (18/2) di aula Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho.

Edarkan Sabu, Dua Pemuda Diringkus

Jangan Takut Berinteraksi

LANGSA (Waspada): Sat Narkoba Polres Langsa meringkus dua pemuda yang diduga sebagai pengedarkan Narkotika jenis Sabu di Gp. Blang Seunibong Kec. Langsa Kota, Selasa (18/2) sekira pukul 18:15.

Kapolres Langsa, AKBP Andy Hermawan, SIK, M.Sc melalui Kasat Narkoba, Iptu Wijaya Yudi Stira Putra, SH, Rabu (19/2) menjelaskan, kedua pemuda yang diringkus berinisial AR alias Ajun, 26, wiraswasta, warga Gp. Blang Seunibong, Kec. Langsa Kota dan MA, 23, wiraswasta, warga Gp. Daulat Dsn. III Kec. Langsa Kota.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua tersangka, dari AR, yakni tiga paket sabu seberat 0,38 gram, satu plastik bungkus rokok, satu gunting, tiga plastik tembus pandang, satu bong dan HP. Sedangkan dari tersangka MA, yakni delapan paket sabu seberat 0,66 gram.

Kasat Narkoba menjelaskan, keduanya diringkus tim Satgas Ops Antik Rencong I Polres Langsa saat dilakukannya penggerebekan di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat pe-

Terkait Kepulangan 12 Warga Aceh Dari China IDI (Waspada): Setelah dikarantina dan menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna, belasan mahasiswa asal Aceh akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat diminta tak perlu khawatir dan takut untuk beriteraksi dengan 12 warga.

“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menjamin para mahasiswa/i yang kembali ke daerah asal aman dan tidak terinfeksi virus Corona, apalagi mereka sudah dikarantina dan diobservasi. Jadi, keluarga dan tetangga serta kita semua tidak perlu takut berinteraksi dengan mereka,” kata Direktur RSUD Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur, dr. H. Edi Gunawan, MARS, kepadaWaspada, Rabu (19/2) sore.

Para mahasiswa/i yang dipulangkan dariWuhan, China, tersebut sudah dipastikan sehat dan bebas dari virus Corona.

Petani Mengeluh, Harga Gabah Turun PAYA TENGGAR (Waspada): Masyarakat petani padi di Aceh Tamiang mengeluh. Pasalnya, harga jual gabah mengalami penurunan saat musim panen rendeng Februari, Rabu (19/2).

Pani padi asal Desa Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Zainuddin, 53 mengatakan, saat panen tiba harga jual gabah turun. Pemerintah seharusnya bisa menstabilkan harga gabah padi, meski belum bisa mendongkrak naik.

“Saat panen masa tanam III di penghujung tahun 2019, harga gabah berkisar Rp5 ribu hingga Rp5.500 ribu. Namun, memasuki musim panen rendeng pada Februari 2020, harga gabah anjlok hingga Rp4 ribu sampai Rp4.500 ribu per kilogramnya,” ungkapnya.

Sambungnya, merosotnya harga jual gabah ini, membuat petani kewalahan dan masih berisiko pada kembali menurun harga jual hasil produksi pertanian mereka. “Kabarnya akan kembali turun harganya. Kasian rekan petani lain, yang saat ini masih menunggu panen,” keluh Zainuddin.

Sementara di tempat terpisah, Manager Usaha penggilingan padi UD Budi Rahayu Paya Ketenggar, Fachruzzaman yang ditemui wartawan mengakui adanya penurunan harga gabah kering saat musim panen ini.

Kata dia, turunnya harga gabah juga memberikan dampak pada menurunnya harga jual beras di pasaran. “Harga beras sekarang Rp8.800 ribu per kilogramnya,” urai Fachruzzaman.

Diakuinya, usaha penggilingan padi miliknya, membeli gabah kering milik petani di Aceh Tamiang, Kota Langsa bahkan sampai ke Aceh Utara dan Bireuen. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak mendongkrak harga beli gabah, karena menurunnya harga jual beras hasil produksi ke pasaran.

“Ya, kasihan petani. Nilai beli gabah turun. Kami minta pemerintah segera menstabilkan harga gabah. Minimal kembali saat musim panen masa tanam 2019,” pungkas dia.(m43/C)

Oleh karenanya, Edi berharap agar sahabat, tetangga dan semua masyarakat tidak perlu was-was untuk berinteraksi dengan mereka di Aceh.

“Sejak di China para mahasiswa/i ini sehat, tetapi sesuai aturan dari protokol World Health Organization (WHO) mereka harus diobservasi selama 14 hari dan Indonesia memilih untuk di karantina di Natuna,” jelas Edi menjawab Waspada menyusul sebagian

masyarakat enggan berinteraksi dengan mahasiswa/i Aceh yang baru tiba dari Wuhan, China.

Di sisi lain, Edi mengaku telah meminta agar para medis untuk mempersiapkan segala sesuatu peralatan yang dibutuhkan untuk pasien yang memiliki gejala yang sama dengan infeksi virus corona, seperti baju pembalut diri dan ruang isolasi.

Hal itu penting untuk menjaga diri agar tidak mudah terinfeksi.

“Siapapun pasien kita tidak

akan menolak, apalagi masyarakat AcehTimur. Penanganannya tentusesuaidenganSOP,jikatidak mampu kita tangani maka tentu akan kita rujuk,” sebut Edi seraya menandaskansalahsatugejalavirus corona adalah sesak nafas.

Sebagaimana diketahui, 13 mahasiswa/i asal Aceh yang dipulangkan dariWuhan antara lain Ory Safwar, Hikma, Alfi Rian, Fadil, Siti Mawaddah, Siti Sahara, Hayatul, Maisal, Jihadullah, Ita Kurniawati dan Agus. (b24/I)

Datuk Penghulu Diingatkan Jangan Asal Berikan Data Warga Miskin ACEH TAMIANG (Waspada): Datuk Penghulu dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang di ingatkan agar melakukan pendataan terhadap warga miskin secara benar dan akurat. Bukan hanya memberikan data asal–asalan penduduk miskinnya.

“Akurasi data warga yang benar-benar miskin sangat penting, terutama dalam menjalankan progam pengentasan kemiskinan di kabupaten ini,” kata Bupati Aceh Tamiang H. Mursil didampingi Wakil Bupati, T Insyafuddin serta beberapa kepala dinas dalam dialog bersama

insan pers, Selasa (19/2) di Jamboe Jame, Karang Baru.

Menyikapi hal itu, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil juga mengutarakan, program pengetasan kemiskinan salah satunya dapat dilakukan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dari masingmasing kampung, terlebih lagi kampung yang memiliki sumber daya alam seperti lokasi wisata.

Menurutnya, untuk kampung yang memiliki potensi objek wisata, Datuk Penghulu harus bisa memberikan dorongan penuh bagi pemerintah daerah yang sedang menggalakkan potensi objek wisata

sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar lokasi serta upaya peningkatan PAD. “Karena dalam pengelolaan objek wisata wajib melibatkan masyarakat setempat, jika masyarakat tidak mendukung sudah pasti pengunjung tidak akan datang,” terang H. Mursil seraya menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran agar Datuk Penghulu tidak membangun gapura kampung, tetapi harus memamfaatkan dana desa untuk program – program peningkatanekonomiwargamelalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).(cri/B)

Waspada/Yusri/B

BUPATI Aceh Tamiang, H. Mursil saat menyampaikan berbagai program pemerintah dalam dialog bersama insan pers di Jamboe Jame, Selasa (19/2).

BNNK Langsa Bekali Agen Pemulihan Narkoba Waspada/dede/B

USAHA penggilingan padi UD Budi Rahayu di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Rabu (19/2).

Berangkat Garuda Indonesia Banda Aceh (BTJ) 17:50 Banda Aceh (BTJ) 07:00 Banda Aceh (BTJ) 15:40 Banda Aceh (BTJ) 17:50 Medan (KNO) 20:35 Jakarta (CGK) 12:00 Jakarta (CGK) 17:45 Medan (KNO) 16:10 Lhokseumawe (LSW) 17:00 Medan(KNO) 15:40 Note: Minggu – Senin - Rabu dan Jumat Sabang (SBG) 10:40 Medan (KNO) 08:50 Note: Rabu – Jumat dan Minggu Lion Airways: Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ) Jakarta (CGK) Jakarta (CGK) Medan (KNO) Medan (KNO)

06:00 16:35 06:00 16:35 11:50 17:25 14:50 20:35

Wings/Lion: Lhokseumawe (LSW) Medan (KNO) 10:20 Note: Selasa – Kamis- Sabtu Nagan Raya (MEQ) 12:00 Medan (KNO) 10:45 Note:setia hari

Tiba Medan (KNO) 18:55 Jakarta (CGK)direct 09:55 Jakarta (CGK)direct 18:35 Medan (KNO) 18:55 Jakarta (CGK) 23:00 Banda Aceh (BTJ)direct 14:50 Banda Aceh (BTJ)direct 20:35 Banda Aceh (BTJ) 17:10 Medan (KNO) 18.10 Lhokseumawe (LSW) 16:30 Medan (KNO) Sabang (SBG)

12.10 10:10

Medan (KNO) Medan (KNO) Jakarta (CGK) Jakarta (CGK) Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ) Banda Aceh (BTJ)

07:05 17:40 10:15 21:35 15:55 21:30 15:55 21:30

11:35 Medan (KNO) Lhokseumawe (LSW)

12:25 11:10

Medan (KNO) Nagan Raya (MEQ)

12:55 11:35

ngedar sabu di Gp. Blang Seunibong, Kec. Langsa Kota.

Di dalam rumah tersebut berhasil diamankan tersangka AR. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang disembunyikan di tumpukan sampah di halaman depan rumahnya yang diakui adalah miliknya.

Kemudian berdasarkan keterangan tersangka AR, dilakukan pengembangan dan sekira pukul 19:15 di pinggir Jalan Gp. Blang Seunibong, Kec. Langsa Kota berhasil diamankan seorang tersangka MA dan saat dilakukan pemeriksaan di dekat tersangka ditemukan barang bukti delapan paket sabu yang disembunyikan ditumpukan sampah samping parit/selokan.

Berdasarkan pengakuan dari kedua tersangka bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut adalah dari temannya yang berinisial R (DPO) dengan tujuan untuk selanjutnya akan dijual kembali. “Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut,” pungkas Kasat Reskrim.(m43/B)

LANGSA (Waspada): Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa mengukuhkan agen pemulihan narkoba warga Gampong Meurandeh Aceh, Kec. Langsa Lama di Dapu Kupi Langsa, Selasa (18/2).

Kepala BNNK Langsa, AKBP Navri Yulenny SH MH, melalui Kasi Rehabilitasi BNNK Langsa, Ir Zulkifli Ali, mengharapkan pembekalan agen pemulihan narkoba ini harus dijalankan dengan tujuan panduan praktis, edukasi dan penjelasan aktivitas mereka nantinya di lapangan.

Kemudian pemahaman pasca rehabilitasi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan, pendampingan, bimbingan lebih lanjut secara

bersama-sama.

Pembekalan bagi pemulihan ini dalam rangka mempersiapkan kegiatan pasca rehabilitasi di Gampong Meurandeh Aceh kepada lima peserta agen pemulihan tentang informasi oleh fasilitator, petugas rehabilitasi.

Materi yang disajikan oleh kedua materi informasi terkait Pencegahan Pemberantasan Pwnyalahgunaan Peredaran Narkoba (P4GN). Kemudian pengetahuan adiksi dan permasalahannya, dan materi inti meliputi pencegahan kekambuhan, teknik komunikasi efektif, pemantauan pendampingan, bimbingan lanjut serta pencatat, pelaporan, monitoring serta evaluasi.

Waspada/dede

KASI Rehabilitasi BNNK Langsa, Ir Zulkifli Ali, bersama dengan para agen pemulihan narkoba di Dapu Kupi Langsa, Selasa (18/2).

Selain mengikuti delapan jam materi oleh BNN juga nantinya diberikan sertifikat. Untuk diketahui bahwa pasca rehabilitasi merupakan tahapan terakhir dari rangkai proses rehabilitasi berkelanjutan yang diberikan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani proses rehabilitasi rehab jalan dan rawat inap serta telah kembali ke tempat tinggal domisili bersama keluarga dan lingkungan masyarakat.

Lanjutnya, diharapkan kepada masyarakat dapat mempengaruhi dalam proses pengalihan kepada pecandu penyahgunaan narkoba, karena ke depan akan dilaksanakan oleh masyarakat, untuk masyarakat dankepadamasyarakatitusendiri.

Kendati demikian, kegiatan ini dilakukan karena adanya kebijakan baru dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI untuk diterapkan di masyarakat terkait intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam melakukan pemulihan berbasis masyarakat.

“Deputi berharap kepada agen pemulihan dalam kegiatan ini di lapangan secara optimal dan telah ditargetkan oleh mereka sebanyak 20 jiwa untuk dapat pulih dan tidak kembali sebagai penyalahgunaan narkoba,” pungkas Zulkifli.(m43/B)

Waspada/Ali Amran/B

PESERTA serius mengikuti pembahasan RPJP Kawasan TNGL Agara yang berlangsung di Oproom Bappeda setempat, Rabu (19/2).

Pembahasan RPJP TNGL Panas KUTACANE ( Waspada): Pembahasan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang kawasan Taman Nasional Gunung Leuser 2020-2029 di Aceh Tenggara (Agara) yang dilaksanakan Rabu (19/2) di Oproom Bappeda setempat, berlangsung panas menyusul saling interupsi dari peserta.

Selain silang pendapat kepemilikan lahan hutan area penggunaan di Kecamatan Leuser dan di kawasan Jambur Latong, Kecamatan Deleng Pokhkisen, rapat yang diinisiasi pihak BTNGL,USAID Lestari dan dihadiri Kadis Parpora, Julkifli, Kepala Bappeda Agara, Yusizal, Kadis Pertanian, Asbi Selian, Pj. Kepala Dinas Pertanahan, M.Ridwan dan organisasi kemasyarakatan juga terjadi perbedaan pendapat yang tajam, terkait pengelolaan lahan dan status alih fungsi yang diabaikan.

Yashut, salah salah seorang peserta rapat pembahasan Rencana Pengelolaan Jangka panjang (RPJP) kawasan TNGL mengatakan, berubahnya status hutan lindung menjadi area penggunaan lain, bukan secara otomatis membuat tanah yang dikelola masyarakat dan berbagai pihak menjadi tanah hak milik.

“Yang saya lihat, ada yang membakar, ada yang mengubah hutan yang telah dimasukkan dalam area penggunaan lain, malah menanami lahan dengan tanaman jagung maupun tanaman lainnya yang sama sekali tak ada kaitannya dengan pelestarian atau untuk menjaga keseimbangan alam,” ujar Yashut.

Selain menyinggung perubahan status hutan lindung di Kecamatan Leuser, Yashut juga

menyinggung hutan kemasyarakat di kawasan Jambur Latong yang disebut-sebut pengelolaannya diberikan pada orang yang tak berhak dan bukan petani yang selama ini berkebun di kawasan hutan di atas lembah Alas tersebut.

Senada dengan Yashut, Muslim Sekedang salah seorang aktivis lingkungan hidup mengatakan, pihak terkait hendaknya juga memikirikan pencegahan upaya perambahan dan penebangan hutan dalam kawasan TNGL. “Selain itu, tindakan tegas terhadap oknum perambah hutan TNGL juga hendaknya ditegakkan. Jangan seperti selama ini, besok ditangkap, lusa dilepas, besok tertangkap lagi, lusanya dilepas lagi. Jika masyarakat dilibatkan langsung dalam mengelola, menjaga dan melestarikan hutan, perambahan bisa diminimalisir sampai titik terendah,” ujar Muslim.

Sebelumnya, Mawardi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Kadis Pertanian, Asbi Selian dan Pj. Kadis Pertanahan, Muhammad Ridwan, menekankan ada RPJP kawasan TNGL tersebut, hendaknya dimasukkan rencana atau program yang menguntungkan bidang Pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Pertanahan di Aceh Tenggara.

Kepala Balai Besar TNGL, Jefry Susyafrianto menambahkan, masukan peserta akan dirangkum dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan TNGL , termasuk penetapan tapal batas kawasan pemukiman dengan hutan TNGL di Aceh Tenggara.(b26/C)

Banda Aceh Raih WTP 11 Kali Berturut-turut BANDA ACEH (Waspada): Wali Kota Banda Aceh, H. Aminullah Usman menerima penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut adalah PlakatWTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 11 kali berturut-turut yang diraih Pemko Banda Aceh.

Plakat ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah DJPbProvinsiAcehKementerianKeuanganRI,Zaid Burhan Ibrahim kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, di KantorWilayah DPJb Aceh, Jl Tgk Cik Ditiro, Banda Aceh, Selasa (18/2).

Pemko Banda Aceh menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera yang berhasil meraih opini WTP sebanyak 11 kali secara berturut-turut.

Usai menerima plakat ini, Wali Kota menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diukir Banda Aceh di bidang pengelolaan keuangan negara tersebut. “Alhamdulillah, Pemko berhasil mendapatkan opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut,” kata Aminullah.

Kata dia, banyak hal yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh hingga berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Ia mengatakan, selama ini seluruh kegiatan yang diselenggarakan Pemko Banda Aceh diminta selalu sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian juga dipastikan setiap kegiatan dan program selalu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ditanya kiat-kiat bisa mempertahankan WTP tersebut, Mantan Dirut Bank Aceh ini membeberkan dirinya selalu berusaha membangun suasana kerja yang nyaman, tidak melakukan intervensi dan tidak pernah membiarkan KKN terjadi di jajaran Pemko Banda Aceh.

Wali kota juga mengungkapkan tekadnya meraih Opini WTP ke 12 kali berturut-turut.

Penyerahan plakat ini turut disaksikan Pj Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Iqbal Rokan dan Sektetaris BPKK Basri yang baru dilantik.Wali kota menyertakan pejabat BPKK yang baru ini untuk mendampinginya sekaligus dapat bersilaturahmi dengan kepala Kanwil DJPb dan jajaran.

SementaraKepalaKantorWilayahDJPbProvinsi Aceh,ZaidBurhanIbrahimberharapdenganpejabat baruBPKKkerjasamayangsudahsangatbaikyang dibangunpihakKanwildenganDJPbdenganPemko dapatsama-samadijagadanditingkatkansehingga mampu menjagaWTP yang sudah diraih untuk dipertahankan.(b02/C)

Aceh

B4 WALIKOTA LANGSA PROVINSI ACEH QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA LANGSA, Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, serta menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan; b. bahwa mengingat keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan cenderung membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain dan mengganggu ketenteraman di tempat umum sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4110); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 9. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 711);

b. dimasukkan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan/ atau rumah singgah; dan c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga dan/atau ke tempat asal.

Pasal 12 Dalam hal gelandangan, pengemis, dan anak jalanan berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa (psikotik) dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh: a. dinas kesehatan; b. rumah sakit jiwa; dan c. pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Pasal 13 (1) Upaya pemenuhan hak-hak dasar meliputi : a. pemenuhan hak identitas: b. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang dan pangan; c. pemenuhan hak atas kesehatan; dan d. pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.

(2) Upaya pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 (1) Upaya pemenuhan hak identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.

(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat keterangan orang terlantar; b. kartu tanda penduduk; c. kartu identitas anak; dan d. akta catatan sipil lainnya.

Pasal 15 Biaya pengobatan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UPAYA REHABILITASI SOSIAL Pasal 16 (1) Upaya rehabilitasi sosial dilakukan agar gelandangan, pengemis dan anak jalanan mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

(2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan : a. bimbingan mental spiritual; b. bimbingan sosial; c. bimbingan keterampilan; dan d. bantuan peralatan kerja dan/atau modal usaha.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Langsa.

6. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya pencegahan, upaya penanggulangan, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

8. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan identitas yang jelas serta pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengha-rapkan belas kasihan dari orang lain.

10. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempattempat umum.

11. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.

12. Orang merupakan orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

(2) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada asas: a. keislaman; b. penghormatan pada martabat dan harga diri; c. non diskriminasi; d. non kekerasan; e. keadilan; f. perlindungan; g. kesejahteraan; h. pemberdayaan; dan i. kepastian hukum.

Pasal 3 Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan bertujuan untuk: a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan; b. mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari eksploitasi pihak-pihak tertentu; c. merehabilitasi dan memberdayakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan untuk dapat hidup mandiri secara ekonomis; d. membina komunitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya e. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan pengemis, dan anak jalanan.

Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini meliputi : a. kriteria gelandangan, pengemis, dan anak jalanan; b. upaya pencegahan; c. upaya penanggulangan; d. upaya rehabilitasi sosial; e. upaya reintegrasi sosial; f. peran serta masyarakat; g. pembiayaan; h. larangan; i. ketentuan penyidikan; dan j. ketentuan pidana.

BAB III KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN Pasal 5 Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain : a. tanpa identitas yang jelas; b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; c. tanpa penghasilan yang tetap; dan d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6 Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain : a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya; c. berada di tempat-tempat umum; dan d. memperalat sesama untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.

Pasal 7 Anak jalanan adalah anak yang beraktivitas di jalanan dengan kriteria: a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan/atau berkeliaran di jalanan atau di tempat umum minimal 4 jam perhari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu; c. penampilan kebanyakan kusam/pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi; dan d. kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.

BAB VII UPAYA REINTEGRASI SOSIAL Pasal 17 (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.

(2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tempat asal gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Pasal 18 (1) Upaya reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan menjadi penanggungjawab.

(2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan pemulihan kejiwaan dan Dinas Sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19 (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial.

(2) Masyarakat melaporkan kepada aparat gampong dan/atau Dinas Sosial apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 20 Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN Pasal 21 (1) Setiap orang dilarang melakukan penggelandangan dan/atau pengemisan dalam daerah.

(2) Setiap orang dilarang memperalat orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemis.

(3) Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penegakan qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penegakan qanun agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sebubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran qanun; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran qanun; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran qanun; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran qanun; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimu-lainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 9 September 2019 M 9 Muharram 1441 H WALIKOTA LANGSA, USMAN ABDULLAH Diundangkan di Langsa pada tanggal 9 September 2019 M 9 Muharram 1441 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, SYAHRUL THAIB

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN Pasal 8 Upaya Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat.

Pasal 9 Pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi : a. penyuluhan dan bimbingan sosial; b. pemberian informasi; c. bantuan sosial; d. pelatihan keterampilan; e. peningkatan derajat kesehatan; dan f. peningkatan pendidikan.

BAB V UPAYA PENANGGULANGAN Paragraf 1 Umum Pasal 10 Upaya Penanggulangan dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan, pengemis dan anak jalanan meliputi : a. pemahaman masalah; b. pemenuhan hak-hak dasar; dan c. pembentukan Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: - dinas sosial; - dinas kesehatan; - PD terkait; - kepolisian; dan - satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Paragraf 2 Pemahaman Masalah Pasal 11 (1) Pemahaman masalah untuk penyusunan rencana pelayanan lanjutan yang bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan tindakan yang meliputi: a. dilepaskan dengan syarat;

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/89/2019) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN I. UMUM Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara�, menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yaitu mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas, Pasal 2 Cukup jelas, Pasal 3 Cukup jelas, Pasal 4 Cukup jelas, Pasal 5 Cukup jelas, Pasal 6 Cukup jelas, Pasal 7 Cukup jelas,Pasal 8 Cukup jelas, Pasal 9 Cukup jelas,Pasal 10 Cukup jelas,Pasal 11 Cukup jelas,Pasal 12 Cukup jelas, Pasal 13 Cukup jelas, Pasal 14 Cukup jelas, Pasal 15 Cukup jelas, Pasal 16 Cukup jelas, Pasal 17 Cukup jelas, Pasal 18 Cukup jelas, Pasal 19 Cukup jelas, Pasal 20 Cukup jelas, Pasal 21 Cukup jelas, Pasal 22 Cukup jelas, Pasal 23 Cukup jelas, Pasal 24 Cukup jelas, TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 801

WASPADA Kamis

20 Februari 2020

WALIKOTA LANGSA PROVINSI ACEH QANUN KOTA LANGSANOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOTA LANGSA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA LANGSA, Menimbang : a. bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari identitas dan jati diri memori kolektif bangsa; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dengan sistem penyelenggaraan kearsipan konprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah serta standar kearsipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kota Langsa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Kepala Arsip Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Aceh;

g. keprofesionalan; h. keresponsifan; i. keantisipatifan; j. kepartisipatifan; k. akuntabilitas; l. kemanfaatan; m. aksebilitas; dan n. kepentingan umum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 (1) Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan nasional.

(2) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Walikota dan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 4 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk : a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan; b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; g. menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; dan i. menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai aset daerah dan hal-hal lain terkait kearifan lokal di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi: a. kewenangan; b. penyelenggara kearsipan; c. pengelolaan arsip; d. perlindungan dan penyelamatan arsip; e. peran serta masyarakat dan kerjasama; f. sumber daya manusia kearsipan; g. sarana dan prasarana kearsipan; h. layanan jasa kearsipan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. larangan; dan l. sanksi administrasi.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOTA LANGSA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa.

8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa.

9. Pencipta Arsip adalah Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.

10. Unit Pengolah adalah Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

11. Unit Kearsipan adalah Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

12. Lembaga Lainnya adalah Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah.

13. Kearsipan adalah Hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

14. Penyelenggaraan Kearsipan adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.

15. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

16. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

17. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

18. Program Arsip Vital adalah Tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.

19. Arsip Aktif adalah Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

20. Arsip Inaktif adalah Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

21. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

22. Arsiparis adalah Seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

23. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat ANRI adalah Lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di Ibukota negara.

24. Pengelolaan Arsip adalah Proses pengendalian arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, dan pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

25. Penciptaan Arsip adalah Proses kegiatan pengimlaan atau pengejaan, tulisan tangan, pemrosesan data atau kata sehingga terciptanya suatu naskah atau dokumen.

26. Klasifikasi Arsip adalah Pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.

27. Penataan Arsip adalah Tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesuai dengan klasifikasi arsip dan mempermudah penemuan kembali arsip.

28. Penyimpanan Arsip adalah Proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.

29. Daftar Arsip adalah Daftar yang berisi data dan identifikasi arsip yang diperlukan dalam penemuan dan penyusutan arsip.

30. Penggunaan Arsip adalah Kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

31. Pemberkasan adalah Penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

32. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

33. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, dan keterangan berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

34. Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

35. Akusisi Arsip adalah Proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

36. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah Daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun secara tidak langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dicari oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta diumumkan ke publik.

37. Preservasi Arsip adalah Kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.

38. Pemeliharaan Arsip adalah Kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.

39. Perawatan Arsip adalah Tatacara melakukan perawatan, pelestarian arsip secara preventif, represif kuratif.

40. Akses Arsip adalah Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum atau otoritasi legal dan keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan: a. kepastian hukum; b. keautentikan dan keterpercayaan; c. keutuhan; d. asal usul; e. aturan asli; f. keamanan dan keselamatan;

BAB III Kewenangan Pasal 6 Dalam penyelenggaraan kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan nasional; b. melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD, dan Lembaga lainnya; c. melakukan pengawasan/supervisi penyelenggaraan kearsipan di PD, BUMD, dan Lembaga lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; d. melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip serta mengamankan arsip sebagai bukti autentik, terpercaya dan sebagai bukti bahan pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan e. melakukan kerjasama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam dan/atau luar negeri.

BAB IV PENYELENGGARA KEARSIPAN Pasal 7 Penyelenggara Kearsipan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh : a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; b. PD; c. lembaga lainnya; d.BUMD; e. perusahaan swasta; f. partai politik; g. organisasi kemasyarakatan; dan h. perorangan.

Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah harus memiliki lembaga kearsipan.

(2) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Unit Kearsipan I; dan b. PD sebagai Unit Kearsipan II. (3) Dalam hal tertentu, unit kearsipan I dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya : a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara di daerah, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perseorangan; dan c. melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di daerah.

(4) Dalam hal tertentu, Unit Kearsipan II dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya : a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di PD; b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi; c. melaksanakan pemusnahan arsip di PD; d. empersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;dan e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PD pencipta arsip.

BAB V PENGELOLAAN ARSIP Pasal 9 (1) Pengelolaan arsip terdiri atas: a. pengelolaan arsip dinamis; dan b. pengelolaan arsip statis.

(2) a. arsip vital ...

Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. arsip vital; b. arsip aktif; dan c. arsip inaktif.

(3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab Unit Kearsipan II. (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Unit Kearsipan I. Bagian Kesatu Pengelolaan Arsip Dinamis Pasal 10 Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan: a. penciptaan arsip; b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan c. penyusutan arsip.

Pasal 11 (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan: a. pembuatan arsip; dan b. penerimaan arsip.

(2) Pembuatan arsip dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.

(3) Kegiatan registrasi dalam pembuatan arsip harus didokumentasikan dan dilakukan pengendalian oleh unit pengolah dan unit kearsipan II. (4) Ketentuan mengenai pembuatan arsip dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 (1) Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis dan daftar arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencipta arsip dalam menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, menyiapkan daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu: a. arsip terjaga; dan b. arsip umum.

(3) Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 (1) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap autentisitas, ketersediaan, pengolahan, penyimpanan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.

(2) penyimpanan ...

Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal terhadap ketersediaan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.

(3) etiap pejabat/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dimutasi, pensiun, berhalangan tetap, wajib menyerahkan arsip milik negara yang dikuasainya kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang bersangkutan, kecuali arsip yang terkait dengan haknya dengan tetap menyerahkan turunan/ duplikatnya.

Pasal 14 (1) PD wajib melaksanakan pemeliharaan arsip vital sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip.

(2) PD wajib menyerahkan duplikasi arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 15 (1) PD dan BUMD wajib mengelola arsip pihak ketiga yang tercipta dari

WASPADA Kamis

20 Februari 2020

kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBA, dan/atau APBK berdasarkan perjanjian kerja setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.

(2) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBA, dan/atau APBK kepada pemberi kerja.

(3) Lembaga lainnya yang menerima bantuan dana dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBA, dan/atau APBK wajib menyerahkan arsip yang tercipta kepada PD pemberi kerja.

Pasal 16 Kepala PD bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak kerja dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 17 (1) PD dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat : a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. merugikan ketahanan ekonomi nasional dan daerah; f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

(2) PD wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18 Pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan melakukan pemeliharaan arsip sesuai tanggung jawabnya dengan melakukan kegiatan : a. pemberkasan arsip aktif berdasarkan klasifikasi arsip; b. penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif yang dilengkapi dengan daftar arsip; c. penataan arsip inaktif berdasarkan asas asal usul dan aturan asli; dan d. alih media arsip.

Pasal 19 (1) Dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip.

(2) Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasinya serta diautentifikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.

(3) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh PD dan/atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang meliputi kegiatan: a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; b. pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

(2) Penyusutan arsip yang dilakukan oleh PD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 21 (1) PD wajib melaksanakan JRA sebagai pedoman penyusutan arsip.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 (1) Pemindahan arsip inaktif dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut : a. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan PD; dan b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit kearsipan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Pimpinan unit Kearsipan II bertanggung jawab atas pemindahan arsip.

Pasal 23 (1) Pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap arsip yang: a. tidak memiliki nilai guna; b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA; c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan d. tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara.

(2) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab unit kearsipan PD. (3) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Setiap pelaksanaan pemusnahan arsip harus disertai dengan: a. daftar arsip yang dimusnahkan; dan b. berita acara pemusnahan arsip.

Pasal 24 Arsip yang tercipta dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) diperlakukan sebagai arsip vital dan disimpan oleh pencipta arsip dan/atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 25 (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap arsip yang: a. memiliki nilai guna kesejarahan; b. telah habis retensinya; dan c. berketerangan permanen sesuai dengan jadwal retensi arsip.

(2) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disertai dengan: a. daftar arsip; dan b. berita acara penyerahan.

(3) adanya ...

Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA diperlakukan sebagai arsip statis.

Pasal 26 (1) Perusahaan swasta, dan BUMD yang sebagian kegiatannya dibiayai dengan APBK dan/atau bantuan luar negeri wajib menyerahkan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Lembaga tingkat pusat dan BUMN di daerah dapat menyerahkan arsip statisnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain.

(3) Arsip statis perseorangan dapat diserahkan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Statis Pasal 27 (1) Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Aceh arsip dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat melakukan alih media dan autentifikasi arsip yang dikelolanya.

Pasal 36 (1) Autentifikasi arsip statis dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.

(2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi arsip statis wajib mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan; b. layanan informasi kearsipan; c. penitipan dan penyimpanan; d. perawatan; e. alih media; f. akses multimedia; dan g. konsultasi dan asistensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN Pasal 38 (1) Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas: a. pejabat struktural bidang kearsipan; b. arsiparis; dan c. fungsional umum dibidang kearsipan.

(2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen kearsipan harus memenuhi kompetensi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. fungsional arsiparis aparatur sipil negara; dan b. arsiparis non aparatur sipil negara.

(4) Aparatur Sipil Negara yang mendapat formasi kepegawaian sebagai fungsional arsiparis harus ditempatkan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 39 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia kearsipan.

Pasal 40 (1) Setiap orang yang menduduki jabatan struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus memenuhi syarat kompetensi teknis.

(2) Untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan pimpinan lembaga kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRI. BAB VII PRASARANA DAN SARANA Pasal 41 (1) Pengelolaan arsip dilakukan dengan menggunakan prasarana dan sarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gedung penyimpanan arsip; b. penyimpanan arsip inaktif (recods center); c. peralatan kearsipan; dan d. perlengkapan lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi.

(3) Dalam penyelenggaraan kearsipan pencipta arsip dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pasal 28 (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis yang berada pada PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan.

(2) Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. survey arsip statis, meliputi fisik dan organisasi pencipta arsip; dan b. verifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada masyarakat yang memberitahukan/menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan perundingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29 (1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi arsip statis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat membuat DPA terhadap arsip statis yang belum diserahkan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengumumkan DPA kepada publik baik melalui media cetak maupun elektronik.

(3) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 30 Arsip statis yang diserahkan PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan.

Pasal 31 (1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan: a. asas asal usul; b. asas aturan asli; dan c. standar deskripsi arsip statis.

(2) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan : a. penataan informasi arsip statis; b. penataan fisik arsip statis; dan c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.

Pasal 32 (1) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c untuk menjamin penyelamatan dan pelestarian arsip statis dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.

(2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penyimpanan; b. pengendalian hama terpadu; c. reproduksi; dan d. perencanaan menghadapi bencana.

(3) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 33 Akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik.

Pasal 34 (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjamin akses arsip statis bagi pengguna arsip dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik secara manual maupun elektronik.

(2) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip; dan b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan prosedur dan standar layanan serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis.

Pasal 35 Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan akses arsip statis, pencipta

a. memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan terhadap upaya penyelenggaraan kearsipan; b. pengelolaan ... melakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan pengelolaan kearsipan; dan c. mengoordinasikan penyediaan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan laporan hasil pembinaan, pengawasan/monitoring dan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan secara tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 54 (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 16, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

(2)Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 55 (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/ atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 56 (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/ atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 57 Setiap pejabat dan/atau pelaksana pencipta arsip yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 9 September 2019 M 9 Muharram 1441 H WALIKOTA LANGSA, USMAN ABDULLAH

BAB VIII TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 42 (1) Untuk menjamin kemudahan, kecepatan dalam penyediaan dan penggunaan informasi kearsipan bagi pengguna arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi simpul jaringan dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, bertanggung jawab atas : a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis; b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional; c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan; dan d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN. Pasal 43 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membentuk jaringan informasi kearsipan daerah dengan berkoordinasi dengan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pasal 44 (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran PD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil tindakan untuk melakukan upaya pengamanan berupa penyelamatan arsip dari PD tersebut.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengamanan berupa perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana alam dan bencana sosial.

(3) Perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pencipta arsip dan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 45 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelamatan arsip dan dokumen dengan membentuk forum kearsipan.

(2) Tata cara pembentukan forum kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 46 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan kearsipan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam ruang lingkup sebagai berikut: a. pengelolaan arsip; b. penyelamatan arsip; c. penggunaan arsip; d. penyediaan sumber daya pendukung; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; f. sosialisasi kearsipan; g. membentuk forum komunikasi masyarakat dan melakukan penyampaian aspirasi dibidang kearsipan; dan h. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai kompetensi yang dimiliki.

: a. akuisisi arsip statis; b. pengolahan arsip statis; c. preservasi arsip statis; dan d. akses arsip statis.

B5

Bagian Kedua Kerjasama Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang kearsipan dengan: a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; b. lembaga/badan di luar negeri; c. pemerintah provinsi lain; d. pemerintah kabupaten/kota lain; e. instansi vertikal di daerah; f. badan usaha milik negara/daerah; dan g. perusahaan, organisasi non pemerintah, dan perseorangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LAYANAN JASA KEARSIPAN Pasal 48 (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat melaksanakan layanan jasa kearsipan.

(2) Layanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pengguna jasa.

(3) Jenis layanan jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pembuatan pedoman penyelenggaraan kearsipan; b. penelurusan sumber arsip; c. pembenahan dan penataan arsip; d. penyimpanan arsip; e. alih media dan penggandaan arsip; f. perawatan dan reproduksi arsip; g. pembuatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi; dan h. bimbingan teknis kearsipan.

(4) Untuk melaksanakan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan perencanaan, pemasaran, penyediaan modal anggaran, fasilitas pelayanan dan evaluasi.

Pasal 49 (1) Dalam melaksanakan layanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bekerja sama dengan lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(2) Pelaksanakan layanan jasa kearsipan didasarkan pada perjanjian dengan pengguna jasa.

(3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaporkan tentang keuangan, kinerja layanan jasa kearsipan kepada Walikota 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pemberian layanan jasa serta pertanggungjawaban pelaksanaan layanan kearsipan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 50 Pembiayaan untuk pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dibebankan pada APBK dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 51 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD dan Lembaga lainnya meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; b. penyusunan pedoman kearsipan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d. sosialisasi kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 52 Pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PD dilakukan dengan cara:

Diundangkan di Langsa pada tanggal 9 September 2019 M 9 Muharram 1441 H SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, SYAHRUL THAIB LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (9/90/2019) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KOTA LANGSA I. UMUM Untuk kepentingan pertanggungjawaban Pemerintahan Kota Langsa kepada generasi yang akan datang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diselamatkan dan dilestarikan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa.

Dalam rangka penyelamatan bahan bukti kegiatan kebangsaan dan pemerintahan dimaksud perlu diwujudkan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Hal ini dapat tercapai apabila arsip dikelola secara profesional mulai tahap awal tercipta sampai dengan tahap akhir pemanfaatan suatu arsip.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip sebagai bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam rangka kegiatan kebangsaan secara umum wajib diatur, disimpan, dipelihara dan diselamatkan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, sebagai daerah yang memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangganya sendiri serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Repulik Indonesia, Pemerintah Kota Langsa perlu mengatur mengenai kearsipan dalam suatu perangkat peraturan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masalah kearsipan itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Qanun. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan daerah yang dilaksanakan Instansi, Unit/Satuan Organisasi Kearsipan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Qanun ini mengatur mengenai penyelenggaraan arsip sejak tahap paling awal dimana arsip diciptakan sampai dengan tahap penggunaan dan pelestarian.

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan secara teknis, diatur pula pembinaan dan pengawasan kepada setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas, Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal ini memenuhi penerapan azas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraannegara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf b Yang dimaksud dengan asas “keautentikan dan keterpercayaan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian, dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

Huruf c Yang dimaksud dengan asas “keutuhan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

Huruf d Yang dimaksud dengan asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

Huruf e Yang dimaksud dengan azas “aturan asli” adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan peraturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

Huruf f Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh penggunaan yang tidak berhak.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf g Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan.

Huruf h Yang dimaksud dengan asas “keresponsifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan ataupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi sebab kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip.

Huruf i Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

Huruf j Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang kearsipan.

Huruf k Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Huruf i Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf m Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

Huruf n Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Pasal 3 Cukup jelas, Pasal 4 Cukup jelas, Pasal 5 Cukup jelas, Pasal 6 Cukup jelas, Pasal 7 Cukup jelas, Pasal 8

Ayat (1) Sebagai pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin jalannya roda pemerintahan di dalam wilayah kota, Walikota bertanggung jawab terhadap baik buruknya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disamping berfungsi sebagai pengelola arsip statis juga berfungsi sebagai unit kearsipan I yang bertugas melakukan pembinaan dan pengelola arsip inaktif yang berasal dari Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (4) Cukup jelas, Pasal 9 Cukup jelas, Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas untuk memenuhi autentisitas dan reabilitas arsip.

Tata naskah dinas memuat antara lain pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip untuk mengelompokkan arsip sebagai satu keutuhan informasi terhadap arsip yang dibuat dan diterima.

Klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas pencipta arsip yang disusun secara logis, sistematis dan kronologis.

Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “registrasi” adalah tindakan pencatatan terhadap penciptaan arsip yang merupakan bagian dari tahapan pengurusan surat.

Yang dimaksud dengan “tindakan pengendalian” adalah suatu sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

Yang dimaksud dengan arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Tanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang dibuat dibuktikan dengan cara pemberian tanda tangan atau paraf oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Arsip yang tercipta dari kegiatan PD pencipta arsip dan kegiatan yang menggunakan sumber APBN, APBA, dan/atau APBK dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Pasal 14 Ayat (1) Pemeliharaan arsip vital menjadi kesatuan dari sistem pengelolaan arsipaktif.

Pemeliharaan arsip vital dimaksudkan untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan penyimpanan arsip tertentu yang memang memiliki nilai lebih penting dari jenis arsip yang lain.

Ayat (2) Yang dimaksud duplikasi arsip vital adalah penggandaan arsip vital dan disimpan pada lokasi yang berbeda baik berbentuk arsip konvensional maupun arsip media baru yang telah diautentifikasi terlebih dahulu.

Pasal 15 Cukup jelas, Pasal 16 Cukup jelas, Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas, Huruf b Cukup jelas, Huruf c Cukup jelas, Huruf d Cukup jelas, Huruf e Cukup jelas, Huruf f Untuk kepentingan perlindungan penyelenggaraan negara penutupan akses dapat dilakukan oleh pencipta arsip, selanjutnya pencipta arsip berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

Huruf g Cukup jelas, Huruf h, Cukup jelas, Huruf i Cukup jelas, Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas, Pasal 19 Ayat (1) Alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap arsip.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memberikan tanda tertentu” adalah memberikan paraf atau tanda tangan secara manual atau elektronik terhadap arsip hasil alih media .

Ayat (3) Cukup jelas, Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif.

JRA Fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis–jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif.

JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Ayat (2) JRA pemerintahan daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi.

Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Huruf b Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Bahwa Arsip yang akan dimusnahkan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses hukum.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pemusnahan arsip diikuti dengan penyiapan daftar arsip yang akan dimusnahkan dan berita acara dimaksud agar data/informasi arsip yang akan dimusnahkan tetap dapat diketahui dan sebagai bukti bahwa pemusnahan sudah sesuai dengan prosedur.

Pasal 24 PD pencipta arsip dan/atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyimpan dan menyelamatkan bukti pemusnahan arsip sebagai arsip vital Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penyerahan arsip statis perseorangan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan skala peran ketokohannya.

Arsip statis tokoh Kota Langsa diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Pasal 27 Ayat (1) Pengelolaan arsip statis dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “akuisisi arsip statis” adalah penyerahan atas hak pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Akuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, pembelian, tukar menukar dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khasanah arsip.

Dalam rangka melengkapi khasanah tentang rekaman peristiwa tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara secara lisan.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan “verifikasi secara langsung” adalah verifikasi terhadap arsip-arsip statis yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan.

Yang dimaksud dengan “verifikasi tidak langsung” adalah verifikasi terhadap arsip-arsip statis yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan yang didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan perundangundangan.

Ayat (3) Bentuk penghargaan dan/atau imbalan kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah daerah berupa fasilitasi bantuan dana dan/atau sarana untuk penyelamatan dan pengamanan arsip yang dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan asas asal usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya Huruf b Yang dimaksud dengan asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan arsip.

Huruf c Yang dimaksud dengan standar deskripsi arsip statis adalah ketentuan dasar dalam merekam informasi arsip statis Ayat (2) Cukup jelas, Pasal 32 Cukup jelas, Pasal 33 Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Yang dimaksud dengan alih media adalah pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya, serta metode yang digunakan (pengkopian, konversi, migrasi) dan prasarana/sarana pelaksanaan alih media.

Yang dimaksud dengan “autentifikasi arsip statis” adalah pernyataan terhadap autentisitas arsip statis yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah dilakukan proses pengujian.

Pasal 36 Cukup jelas, Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan pejabat struktural dibidang kearsipan adalah pejabat struktural di lingkungan unit kearsipan dan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Huruf b Yang dimaksud dengan arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Huruf c Yang dimaksud dengan fungsional umum dibidang kearsipan adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Pegawai yang diberi tugas khusus/tugas tambahan untuk membantu mengelola arsip ataupun yang diberi tugas untuk membantu pengelolaan arsip.

Ayat (2) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat dalam bidang pengelolaan arsip harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kearsipan sebelum atau setelah menduduki jabatan.

Ayat (3) Cukup jelas, Ayat (4) Cukup jelas, Pasal 39 Cukup jelas, Pasal 40 Cukup jelas, Pasal 41 Cukup jelas, Pasal 42 Cukup jelas, Pasal 43 Cukup jelas, Pasal 44 Cukup jelas, Pasal 45 Cukup jelas, Pasal 46 Cukup jelas, Pasal 47 Cukup jelas, Pasal 48 Cukup jelas, Pasal 49 Cukup jelas, Pasal 50 Cukup jelas, Pasal 51 Cukup jelas, Pasal 52 Cukup jelas ,Pasal 53 Cukup jelas, Pasal 54 Cukup jelas, Pasal 55 Cukup jelas, Pasal 56 Cukup jelas, Pasal 57 Cukup jelas, Pasal 58 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 802

Sumatera Utara

B6

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Bisa Timbulkan Masalah

WASPADA Pemimpin Umum Dr. Hj. Rayati Syafrin Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred H. Teruna Jasa Said Wakil Penanggung Jawab H. Sofyan Harahap

Waspada/Edoard Sinag/B

PANITIA Angket DPRD Kota Pematangsiantar foto bersama dengan Staf Ahli DPRD Ridwan Manik (tengah), setelah Wali Kota tidak memenuhi panggilan Panitia Angket meski sidang sudah tiga kali diskors, Rabu (19/2) siang.

Wali Kota Tidak Penuhi Panggilan Panitia Angket P. SIANTAR (Waspada): Panitia Angket DPRD Kota P. Siantar sangat kecewa. Pasalnya, Wali Kota tidak memenuhi panggilan Panitia Angket tentang penyelidikan yang dilakukan terkait berbagai kebijakan Pemko yang berdampak luas terhadap masyarakat.

“Sesuai panggilan yang kita sampaikan,Wali Kota tidak hadir meski sidang Panitia Angket sudah diskor tiga kali. Pertama pukul 10:30, kemudian pukul 11:30 dan terakhir pukul 12:30, namun tetap juga tidak hadir,” kata Ketua Panitia Angket DPRD Rini Silalahi usai menerima massa Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) di ruang rapat gabungan komisi di gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Pematangsiantar, Rabu (19/2) siang.

Kedatangan massa Himapsi dipimpin Ketua Jonli Simarmata, Koordinator Aksi DediWibowo Damanik awalnya hendak mengadakan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang penistaan yang dilakukan Wali Kota terhadap Etnis Simalungun. Massa Himapsi yang mendapat pengawalan dari pihak Polres itu akhirnya diterima Panitia Angket di ruang rapat gabungan komisi.

Menurut Jonli dan jurubicara Himapsi Chandra Malau, penistaan yang dilakukan Wali Kota terhadap etnis Simalungun sudah berlanjut. Pertama ketika perayaan Hari Jadi Pematangsiantar. Dalam publikasi poster terlihat rumah adat Simalungun dikelilingi tarian dan budaya etnis lainnya.

Kemudian, penistaan kedua yakni batalnya pembangunan

tugu pendiri Pematangsiantar Raja Sangnaualuh Dananik.

“Penentuan posisi terakhir pembanguan tugu di lapangan H. Adam Malik terkesan direncanakan agar gagal. Sebelumnya pembangunan tugu direncanakan di persimpangan segitiga depan Taman Makam Pahlawan, tapi gagal. Direncanakan lagi di lapangan Merdeka atau Taman Bunga di seberang BalaiKota,tapijugagagal,”ujarnya.

Penistaan terhadap etnis Simalungun semakin berlanjut.

Yakni, Wali Kota tidak mau menindaklanjuti peraturan pemerintah tentang pelestarian kearifan lokal. “Kami melihat Wali Kota tidak mau melestarikan budaya daerah dan malah terlihat hendak menghapuskan kebudayaan daerah, dimana adat budaya Simalungun merupakan yang pertama di Pematangsiantar,” tambah Chandra.

Karena itu, Jonli meminta Panitia Angket DPRD menyertakan berbagai tuntutan Himapsi dalam penyelidikan Panitia Angket.

Menjawab berbagai tuntutan Himapsi itu, Rini menyebutkan tidak mungkin memasukkan tuntutan Himapsi itu pada saat penyelidikan Panitia Angket sudah berjalan. Namun, menurut Rini, sebenarnya penyelidikan Panitia Angket sudah mencakup tuntutan Himapsi itu

dan nantinya penyelidikan berkaitan tuntutan itu akan memperdalam penyelidikan.

Menjawab pertanyaan tentang tidak hadirnyaWali Kota itu, Rini menegaskan Panitia Angket tidak akan melakukan pemanggilanWali Kota lagi, karena dalam surat Panitia Angket disebutkan Wali Kota dipanggil pada 19-22 Februari.

Menurut Rini, Panitia Angket akan melaporkannya kepada Ketua DPRD agar Ketua DPRD melanjutkan lagi surat panggilan Panitia Angket, hingga Wali Kota hadir memenuhi panggilan Panitia Angket sesuai jadwal yang sudah dibuat.

“Bila dalam tiga hariWali Kota tidak hadir, berarti Wali Kota tidak menghargai DPRD. Di sinilah kita dapat menilai begitulah sifat Wali Kota kepada DPRD, Panitia Angket dan keseluruhan masyarakat Pematangsiantar.

Kita tidak bicara apabila, tapi Panitia Angket bisa memberi rekomendasi kepada MA RI, Gubernur, Mendagri, Forkopimda, karena Wali Kota tidak datang memenuhi panggilan Panitia Angket,” sebut Rini.

Menjawab pertanyaan apakah Panitia Angket akan menggunakan upaya paksa, Rini dengan tegas menyatakan tidak perlu. “Capek kita memanggil dia (Wali Kota), tidak perlu dengan pemanggilan paksa. Karena dengan ketidakhadiran dia, kita sudah bisa memberikan rekomendasi. Kami tidak kaku, bisa-bisa nanti tetap sepakat untuk memutuskan dengan kesepakatan,” tambahnya.

Anggota Panitia Angket Swandi Apohman Sinaga dan

Wakil Ketua Panitia Angket Ferry SP Sinamo menambahkan, sikap Wali Kota itu merupakan pelecehan terhadap DPRD dan masyarakat Pematangsiantar.

Kebijakan Pemko yang penting, strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi bahan penyelidikan Panitia Angket terdiri pengangkatan dan penggantian ASN di lingkungan Pemko, tambahan penghasilan pegawai (TPP) (tenaga kerja kesehatan) sesuai surat Ketua DPRD No. 170/2492/DPRD/ XII/2019 tentang rekomendasi DPRD perihal peningkatan kesejahteraan tenaga jabatan fungsional bidang kesehatan.

Kemudian, terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tahun 2019, penerapan Perda No. 5 tahun 1989 tentang penggunaan lapangan H. Adam Malik dan lokasi gedung olah raga (GOR), tindak lanjut lokasi pembangunan tugu Sangnaualuh Damanik yang diputuskan di lapangan Merdeka, dipindahkan Wali Kota secara sepihak di lapangan H. Adam Malik.

Selanjutnya, pengelolaan dua perusahaan daerah (PD) yakni PD Pasar Horas Jaya (PHJ) dan PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAU), tindak lanjut terhadap Perwa No. 1 tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar Rp46 miliar, dimana PAPBDTA 2018 tidak ditetapkan, hingga Perwa itu menjadi temuan BPK. Anggaran terhadap pembebasan lahan Tanjung Pinggir seluas573hektareyangditampung di APBD TA 2020. (a30/I)

P.SIDIMPUAN (Waspada): Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ummat (ISNU) Kota P. Sidimpuan Timbul Lubis mengatakan, pemulangan eks ISIS bisa menimbulkan masalah.

“Pemerintah harus mempertimbangkan dampak negatif yang timbul jika eks ISIS dipulangkan dari luar negeri,” kata Ketua ISNU P. Sidimpuan Timbul Lubis dan Sekretaris Ibnul Choir, kepada Waspada, baru-baru ini.

Menurutnya, Indonesia sudah cukup lelah dengan berbagai persoalan terkait tindakan inkonstitusional, terutama dalam hal ideologi. Sehingga diperkirakan akan menimbulkan masalah baru jika eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, lanjut Timbul, rekam jejak digital memperlihatkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS sudah menodai ideologi kebangsaan. Bahkan sampai pada tindakan pelecehan ideologi bangsa.

“Tindakan membakar paspor sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak mengakui keberadaan NKRI. Padahal berdirinya negeri ini sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional,” tegasnya.

Dampak yang akan ditimbulkan, lanjutnya, bukan hanya dari sisi keamanan, tapi juga berdampak terhadap hal lainnya. “Siapa yang bisa menjamin bahwa kepulangan mereka tidak memberi efek negatif bagi keamanan, politik dan kondusifitas berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Ketua ISNU berpendapat sampai saat ini belum ada yang bisa memberi jaminan terhadap rencana pemulangan eks ISIS tersebut. “Jikapun ada, harus dikaji secara komprehensif,” jelasnya.

Sekretaris ISNU Kota P. Sidimpuan Ibnul Choir secara tegas menolak jika WNI eks ISIS itu dipulangkan. “Jangan mengatasnamakan HAM lantas kondusifitas berbangsa dan bernegara kembali mendapat catatan buram dalam tinta sejarah perjalanan bangsa ini,” katanya. (cml/C)

Belajar Abjad Bahasa Isyarat P. SIANTAR (Waspada): Peserta Car Free Day (CFD) kali ini mendapat kesempatan belajar bahasa isyarat bersama komunitas Yayasan Kita Serupa (YKS) khususnya dari komunitas Teman Tuli.

Para Teman Dengar (sebutan untuk yang bisa mendengar) berbaur dan seru-seruan bareng Teman Tuli di lapangan H. Adam Malik, Kota P. Siantar, belum lama ini.

CFD kali ini juga diramaikan senam aerobik, futsal dan basket on the street, mandi bola, penampilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemko dan game activity.

Pj. Sekda Kusdianto di awal sambutannya lebih dulu mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tahun 2020.

Dia mengharapkan insan pers tetap jaya.

Kusdianto juga mengucapkan terimakasih kepada YKS, khususnya dari Teman Tuli yang sudah berbagi untuk belajar abjad bahasa isyarat.

“Mari kita ramaikan CFD tiap Minggu,” ajak Kusdianto dalam kegiatan yang dihadiri komunitas zumba dan futsal, DPD Pujakesuma, B-Star, Bank Mandiri, Taspen, Bank Syariah Mandiri, Prodia, Gojek Indonesia, OPD dan para asisten Pemko, UMKM, pengusaha muda dan masyarakat.(a30/B)

Demokrat-PAN Jajaki Koalisi SEIRAMPAH (Waspada): Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kab.Serdang Bedagai 23 September 2020 mendatang, Partai Demokrat (PD) Sergai dan Partai Amanat Nasional (PAN) Sergai menjajaki koalisi bersama dalam menghadapi pertarungan di Pilkada tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Sergai Labuhan Hasibuan, Rabu (19/2) saat berkunjung ke kantor PAN Sergai di Jl. Negara Desa Firdaus, Kec.Sei Rampah membenarkan kujungan perdana dirinya ke kantor PAN dalam rangka lobi-lobi politik untuk penjajakan membangun koalisi bersama.

“Kita sadar partai Demokrat dengan kekuatan 3 kursi di DPRD Sergai tidak bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, untuk itu dibutuhkan koalisi dengan partai lain dan partai pertama yang saya kunjungi adalah PAN,” sebut Labuhan Hasibuan.

Diakui Ketua Demokrat Sergai, saat ini bakal calon yang telah mendaftarkan diri ke Partai Demokrat, untuk Balon Bupati Syafii Efendi (Presiden Pemuda OKI), Haris Fadillah (mantan Sekdakab Sergai) dan Darma Wijaya (Wakil Bupati Sergai), sedangkan untuk Balon Wakil Bupati lanjut Labuhan, Dianto dan Adlin Tambunan “Besar harapan kami Partai Demokrat dan PAN bisa berkoalisi mengusung balon bupati dan balon wakil bupati bersama dalam menghadapi Pilkada Sergai mendatang,” pungkas Labuhan Hasibuan.

Pernyataan senada diutarakan Ketua DPD PAN Sergai Sayutinur menyambut hangat kehadiran Ketua Partai Demokrat Sergai untuk menjajaki peluang berkoalisi di Pilkada mendatang, terlebih dengan kekuatan PAN 4 kursi di DPRD Sergai, sehingga koalisi menjadi sesuatu keharusan. (c03/B)

Ketua LMP Bantah Lakukan Pemerasan

Korban Hanyut Ditemukan BINJAI (Waspada): Eliza, 10, korban hanyut di Pantai Sehat, Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, akhirnya ditemukan di Guldah, Kel. Tanah Merah, Kec. Binjai Selatan, Selasa (18/2).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai AhmadYani melalui petugas Pusdalops Surya, Rabu (19/2) mengatakan, korban hanyut sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Disebutkan Surya, jenazah korban ditemukan warga sudah mengapung di daerah Guldah. Temuan itu langsung dilaporkan warga ke petugas yang saat itu berada di sekitar lokasi.

Selanjutnya, petugas BPBD Binjajai,Tagana, dan pihak kepolisian serta warga setempat, langsung mengevakuasi jenazah korban.

“Saat itu juga jenazah korban dibawa ke rumah duka, di Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat. Jenazah korban ditemukan 3 hari pasca dinyatakan hanyut pada Minggu (16/2) lalu,” terang Surya. (a05/C)

Waspada/Ist

PETUGAS BPBD Binjai mengevakuasi jenazah korban hanyut untuk dibawa ke rumah duka.

TOBASA (Waspada): Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih Bonatualunasi Harry Jhonson Manurung selaku pelapor dugaan pelecehan seksual yang dilakukan JS alias JMP terhadap DM, 33, membantah tegas melakukan pemerasan terhadap terlapor.

Sebelumnya, JS alias JMP dilaporkan oleh Laskar Merah Putih setelah seseorang berinisial DM mengadu telah mengalami pelecehan seksual dengan modus meminta korban mengusuk pelaku, pada 11 Mei 2019 lalu.

Pada pemberitaan Waspada sebelumnya, JS mengaku tidak pernah melakukan perbuatan pecehan seksual seperti yang dituduhkan korban DM bersama Laskar Merah Putih selaku pelapor. JS merasa pelaporan itu bertujuan memfitnah dirinya serta ada upaya pemerasan dari pelapor dan korban.

Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih Bonatualunasi Harry Jhonson Manurung kepada Waspada dengan tegas

membantah tuduhan JS tersebut.

“Tuduhan yang disampaikan JS alias JMP dalam berita sebelumnya mengatakan bahwa pelaporan kasus pelecehan ini adahubungannyadenganpemerasan dan dendam politik sebelumnya, saya selaku pelapor membantahnya. Dasar satusatunya kita melaporkan JMP, karena kasihan melihat korban yang tidak mendapat keadilan,” ujarnya kepada Waspada, barubaru ini.

Sebelum dilaporkan ke polisi, setelah kasus pelecehan ini disampaikan korban kepada penetua gereja dan penetua adat, JMP menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, dengan tujuan agar kasus ini tidak muncul kepermukaan.

“JMP sendiri yang menjanjikan akan memberikan uang, kalau tidak salah antara Rp10 juta hingga Rp15 juta, tapi tidak direalisasikan. Uang tersebut dijanjikan JMP setelah diadakannya Palolo Raja (hasil rembuk tetua desa) antara dua kampung

yakni Lumban Sitorus dan Lumban Nabolak. Disitulah JMP berjanji akan memberikan uang dimaksud,” terangnya.

Awalnya, korban sendiri yang melaporkan kasus pelecehan ini, tapi tidak diterima dengan alasan agar pengaduannya dibuat dalam bentuk pengaduan masyarakat. “Korban pulang dan kecewa, sampai akhirnya dia datang kepada Laskar Merah Putih untuk mengadukan kekecewaannya, sehingga pelaporannya kita yang buat,” jelasnya.

Lambatnya penanganan kasus sejak dilaporkan per 9 Juli 2019, membuat pihaknya sebagai pelapor merasa kecewa.

Harry meminta agar polisi serius dalam menangani kasus pelecehan ini.

“Sebagai pelapor, tentu kita kecewa. Dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian serius menangani dan menuntaskan kasus ini secepatnya. Bagaimana caranya? Tentu kepolisian yang paham teknisnya,”

kata Harry.

Sebelumnya, lanjut Harry, pihaknya sudah empat kali mempertanyakan penanganan kasus ini. Namun belum mendapat jawaban memuaskan dari pihak kepolisian.

“Bersama korban, kita sudah dua kali mempertanyakan penanganan kasus ini. Sedangkan korban sendiri sudah dua kali, total empat kali. Jawabannya, hanya telah memanggil JS sekali untuk dimintai keterangan.

Sampai sejauh ini, kita tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan terkait perkembangan pengaduan kita,” ujar Harry dengan nada kecewa.

Hasil penelusuran Waspada, JMP merupakan salah satu tokoh adat di Tobasa yang namanya sangat dikenal masyarakat. JMP juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Kabupaten Tobasa, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Tobasa Masa Bakti 2004-2009.(crg/B)

Pemberantasan Narkoba Harus Didukung BINJAI (Waspada): Wali Kota Binjai HM Idaham mengapresiasi Seminar Nasional dengan tema Eksistensi Milenial dalam Upaya Pemberantasan Narkoba dan Budaya Korupsi serta Penegakan Supremasi Hukum di Pendopo Umar Baki, belum lama ini.

Kegiatan yang digelar AMPI Kota Binjai itu, dihadiri perwakilan KPK Beny Dictus, pengamat narkotika Drs. Shohibul Anshori Siregar, Ketua DPD AMPI Binjai Abidin Zaini Sembiring, perwakilan Dandim 0203/Langkat, perwakilan Kapolres Binjai.

Idaham mengemukakan diselenggarakannya kegiatan ini

Waspada/Riswan Rika/B

Wali Kota HM Idaham menyaksikan penyerahan cenderamata pada seminar nasional pemberantasan narkoba. sebagai bukti nyata upaya pe- dilakukan. Tidak cukup hanya nanggulangan narkotika serta BNN, tapi perlu dukungan sesebagai upaya mengurangi tin- mua pihak, tidak terkecuali dari dak pidana korupsi di Kota Binjai. kalangan pelajar dan generasi “Upaya Pemko Binjai membe- muda sebagai generasi milerantas narkoba sudah banyak nial,” ujarnya.

Idaham berharap seminar ini dapat mencapai hasil yang optimal guna pencegahan narkoba dengan mengarahkan generasi muda pada kegiatankegiatan positif di bidang olahraga serta menghidupkan kembali majelis taklim.

Kepala BNNK Binjai AKBP Suprayogi di hadapan 68 pelajar yang mengikuti seminar menjelaskan, narkoba menjadi salah satu faktor yang dapat menghancurkan masa depan sehingga dibutuhkan upaya pencegahan sedini mungkin. “Mari kita bentengi diri agar tidak mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba,” ujar Soprayogi.(a04/B)

Waspada/Edi Saputra/B

KETUA Partai Demokrat Sergai Labuhan Hasibuan disambut Ketua PAN Sergai Sayutinur berkunjung ke kantor PAN dalam rangka penjajakan koalisi, Rabu (19/2) di Desa Firdaus, Kec.Sei Rampah.

MTQ Mengubah Ke Kebaikan TANJUNGTIRAM (Waspada) : Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-13 tingkat Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara di halaman kantor camat setempat dibuka Camat Abdul Rasyid, Selasa (18/2).

Melalui even ini berharap MTQ tersebut menjadikan masyarakat generasi muda senantiasa melakukan perubahan ke arah kebaikan mewujudkan cita -cita generasi penerus yang Qurani.

“Ini harapan saya agar MTQ ke-13 dapat dijadikan filter berbagai dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak selaras dengan kandungan Alquran dan mengapresiasi kegiatan penyelenggara sukses,” tutur Abdul Rasyid pada pembukaan MTQ dihadiri Kabag Kesra Pemkab Batubara Adenan Haris, Kapolsek diwakili Rudy Syarizal, peserta MTQ dan undangan.

Ditambahkan bahwa dalam waktu tidak lama sebagai sarana kegiatanremajapemudaPemkabBatubaraakanmembangunGedung Olahraga (GOR) di lokasi eks Puskesmas di Kampung Lalang.

Kabag Kesra Pemkab Batubara Adenan Haris membacakan sambutan Bupati Zahir mengatakan, Alquran merupakan inspirasi dan motivasi agar umat manusia bisa memperluas ilmu pengetahuan menyempurnakan akhlak serta menciptakan generasigenerasi rabbani yang disinari cahaya Qurani yang handal dan berakhlakul karimah.

Ketua panitia MTQ MYusuf menyatakan MTQ diikuti 50 peserta dari10desadankelurahanse-Kec.Tanjungtiram.Sedangkanharipertama ditampilkan 7 peserta tingkat tartil anak-anak putra/putri. (a13/C)

Waspada/Iwan Has/B

PESERTA tartil tingkat anak MTQ ke-13 Kec. Tanjungtiram saat melantunkan bacaan surat Al Baqarah.

Sumatera Utara

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Kota Medan B. Aceh Binjai Bireuen B. Pidie G. Sitoli K. Jahe Kisaran Kutacane Langsa

Zhuhur 12:41 12:54 12:42 12:49 12:48 12:45 12:42 12:37 12:44 12:44

‘Ashar 16:01 16:15 16:01 16:09 16:08 16:04 16:01 15:57 16:04 16:04

Magrib 18:42 18:54 18:43 18:48 18:48 18:48 18:43 18:39 18:45 18:44

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

19:52 20:03 19:52 19:58 19:58 19:58 19:53 19:48 19:55 19:54

05:12 05:27 05:13 05:21 05:20 05:14 04:12 05:08 05:15 05:16

05:22 05:37 05:23 05:31 05:30 05:24 05:22 05:18 05:25 05:26

L.Seumawe 12:47 L. Pakam 12:40 Sei Rampah12:39 Meulaboh 12:51 P.Sidimpuan12:39 P. Siantar 12:39 Balige 12:39 R. Prapat 12:36 Sabang 12:54 Pandan 12:41

06:38 06:53 06:39 06:47 06:46 06:40 06:38 06:34 06:41 06:41

Zhuhur ‘Ashar 16:07 16:00 15:59 16:11 15:57 15:59 15:59 15:55 16:15 15:59

B7

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

Zhuhur ‘Ashar

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

Kota

18:47 18:41 18:40 18:52 18:41 18:41 18:41 18:38 18:53 18:43

19:56 19:51 19:50 20:01 19:51 19:51 19:51 19:48 20:03 19:53

05:20 05:11 05:11 05:23 05:08 05:10 05:10 05:06 05:27 05:10

05:30 05:21 05:21 05:33 05:18 05:20 05:20 05:16 05:37 05:20

Sibolga Sidikalang Sigli Singkil Stabat Takengon T.Balai Tapaktuan Tarutung T.Tinggi

12:40 12:42 12:52 12:45 12:42 12:48 12:37 12:47 12:40 12:39

18:43 18:44 18:51 18:47 18:42 18:48 18:38 18:48 18:42 18:40

19:53 19:53 20:01 19:56 19:52 19:58 19:48 19:58 19:52 19:50

05:10 05:12 05:24 05:15 05:13 05:20 05:07 05:18 05:10 05:10

05:20 05:22 05:34 05:25 05:23 05:30 05:17 05:28 05:20 05:20

Panyabungan 12:37 Teluk Dalam 12:44 Salak 12:42 Limapuluh 12:38 Parapat 12:40 Gunung Tua 12:37 Sibuhuan 12:37 Lhoksukon 12:46 D.Sanggul 12:41 Kotapinang 12:35 Aek Kanopan 12:37

06:45 06:37 06:36 06:48 06:34 06:36 06:35 06:32 06:53 06:36

15:59 16:01 16:12 16:04 16:01 16:08 15:56 16:06 15:59 15:59

06:36 06:38 06:50 06:40 06:39 06:46 06:33 06:43 06:35 06:36

Dihisab oleh: Tim Ahli Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sumut

Zhuhur ‘Ashar 15:56 16:03 16:02 15:58 15:59 15:56 15:55 16:07 16:00 15:54 15:56

Magrib

‘Isya

Imsak

Shubuh Syuruq

18:41 18:48 18:44 18:39 18:42 18:40 18:40 18:46 18:43 18:38 18:39

19:50 19:58 19:54 19:49 19:51 19:49 19:50 19:56 19:52 19:47 19:48

05:06 05:13 05:13 05:09 05:10 05:07 05:06 05:19 05:11 05:05 05:07

05:16 05:23 05:23 05:19 05:20 05:17 05:16 05:29 05:21 05:15 05:17

1 Maret, Bayar Parkir Di KNIA Non Tunai DELISERDANG (Waspada): Terhitung 1 Maret mendatang, pembayaran parkir di Kualanamu International Airport (KNIA) dengan sistem non tunai. Kebijakan itu dilakukan untuk efisiensi dan efektif pelayanan terhadap pengguna jasa bandara.

Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Kualanamu Djodi Prasetyo didampingi Officer In Charge (OIC) Luas Tambunan menyatakan hal itu kepada Waspada, Rabu (19/2).

Didampingi Plt Humas AP II Paulina Simbolon, pihak PT AP II Kualanamu saat ini, sedang intens melakukan sosialisasi terhadap rencana diberlakukannya pembayaran parkir non tunai.

Salah satunya, yakni dengan memasang spanduk maupun banner di sejumlah lokasi, seperti di area pintu masuk dan keluar parkir bandara.

P. Siantar

Dana Kelurahan

Djodi menambahkan, bagi masyarakat atau pengguna jasa bandara yang belum tahu, pihak AP II masih memberikan kelonggaran selama sebulan. Caranya, membuka satu pintu (gate) parkir untuk melayani pembayaran tunai.

“Kami memahami betul, jadi tujuannya agar masyarakat tak bingung,” jelasnya.

Luas Tambunan menuturkan transaksi pembayaran dengan sistem elektronik itu mengikuti sistem manajemen parkir yang telah berlaku di kantor pusat PT AP II dan kantor cabang lainnya.

“Tidak hanya efisien dalam pelayanan, tapi transaksi non tunai di parkir itu juga bisa mengantisipasi terjadinya kebocoran,” jelasnya.

Luas menambahkan, dalam setiap pembayaran parkir dapat dilakukan dengan e-payment milik bank BUMN dan swasta antara lain, emoney milik Bank Mandiri, dan Brizzi milik BRI. (m29/B)

Pengguna Sabu Ditangkap Polisi SIMALUNGUN (Waspada): Dua pemain sabu, diduga sebagai pengecer ditangkap petugas Satnarkoba Polres Simalungun dalam hari yang sama, namun waktu dan lokasi berbeda.

Keduanya bernisial A.M alias Gedek, 21, warga Pondok Sejahtera, Nagori Bahjambi, Kec. Jawamaraja Bahjambi, Kab. Simalungun dan RS alias UG, warga Kel.Sitalasari, Kec. Siantar, Kab.Simalungun.

Kasatres Narkoba Polres Simalungun AKP Eduar melalui Kasubbag Humas AKP Lukman

Waspada/Ist

TERSANGKA dan barang bukti 13 paket kecil narkotika jenis sabu berat bruto 3,37 gram.

Hakim Sembiring kepada wartawan, Rabu (19/ 2) mengungkapkan, tersangka A ditangkap Senin (17/2) di Kampung Jawa, Kec. Jawamaraja Bahjambi. Sedangkan tersangka RS, Senin di salah satu mini market di Kec. Siantar.

Dikatakan, penangkapan terhadap A dilakukan Unit Opsnal Polres Simalungun bekerjasama dengan Tim Opsnal Poldasu dipimpin Kanit Narkoba, Kompol Siti S Tampubolon.

Awalnya personel mendapat informasi yang menyebutkan bahwa di salah satu warung di Kampung Jawa, Nagori Bangun, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menyikapi itu, tim opsnal langsung bergerak dan mengamankan tersangka.

Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus plastik klip sedang berisikan 13 paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bruto 3,73 gram, 26 bungkus plastik kecil kosong, sendok terbuat dari pipet dan uang Rp150.000.

Kepada petugas, A mengakui bahwa barang haram itu diperolehnya dari yang berinisial KB, warga Bahjambi. Namun saat dilakukan pengembangan petugas tidak berhasil menemukan KB. Sementara penangkapan terhadap pelaku RS juga berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya. “ RS alias UG ditangkap di dalam mini market batu 4 Jalan Asahan Kecamatan Siantar,” ujar Lukman Hakim.

Dari tangan RS petugas menemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip kecil berisi di duga narkotika jenis sabu dan 1 unit hp warna hitam merk Mito. (a29/C)

Dua Pria Diamankan Saat Pesta Sabu DELISERDANG (Waspada): Personel Polsek Lubukpakam, Polresta Deliserdang menangkap dua pria yang diduga sedang berpesta narkoba jenis sabu-sabu di Desa Bakaran Batu, Kecamatan

Waspada/Ist

TERSANGKA diamankan pada saat diduga melakukan pesta sabu-sabu.

Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Rabu (19/2).

Kapolsek Lubukpakam AKP Firdaus Kemit menjelaskan, penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu (19/2) saat anggota unit Reskrim Polsek Lubukpakam menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Antara, Desa Bakaran Batu, tepatnya di sebuah rumah sering ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan pesta narkoba sabu-sabu.

“Selanjutnya anggota unit Reskrim melakukan penyelidikan dan benar saat itu sedang berlangsung pesta narkoba dan anggota unit Reskrim langsung melakukan penangkapan,” katanya.

Kemit menyebutkan, adapun dua orang yang ditangkap tersebut berinisial MI alias IIR, 30, warga Jalan Karyawan, Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam dan inisial B, 40, warga Jalan Ampera Selatan, Desa Sekip.

“Dari TKP ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik transparan yang berisi sabu, bong, sekop, dua unit handphone dan mancis,” sebut Kemit.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dan barang bukti, sebut Kemit, terlebih dahulu diamankan di Mapolsek Lubukpakam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini dilimpahkan ke Satnarkoba Polresta Deliserdang untuk proses hukum selanjutnya. (cel/C)

06:32 06:39 06:38 06:35 06:36 06:32 06:32 06:45 06:36 06:31 06:33

Waspada/Asrirrais/B

JALAN provinsi di ‘kota minyak’ Pangkalansusu kupak-kapik. Kondisi tak nyaman ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Jalan Di ‘Kota Minyak’ Dibiarkan Rusak PANGKALANSUSU (Waspada) : Perhatian Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kec. Pangkalansusu, Kab. Langkat, dirasakan masyarakat masih sangat kurang. Padahal kontribusi PAD dari daerah ini cukup besar.

Terbukti, akses jalan provinsi di wilayah ‘kota minyak’ ini selama puluhan tahun kondisinya dibiarkan kupak-kapik.

Sudah beberapa kali pergantian gubernur, tapi pembangunan infrastruktur jalan di daerah penghasil Migas dan energi listrik batubara ini tak juga tuntas.

Pantauan Waspada, Rabu (19/2), aspal jalan dari ujung jembatan Desa Payatampak hingga sampai ke persimpangan

tugu Pertamina EP Pangkalansusu kondisinya rusak dan dipenuhi lubang sehingga berpotensi membahayakan para pengguna jalan.

Jalan provinsi ini adalah satu-satunya akses jalan yang menghubungkan ke luar kota.

Jalan ini tidak hanya dilintasi masyarakat umum, tapi juga ratusan armada perusahaan migas Pertamina EP dan mobil tanki LPG Pertamina Gas

Domestic (Gasdom).

Saat Gubsu Tengku Ery Nuradi, ratusan masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demo. Masyarakat merasa kesal kondisi jalan sepanjang belasan kilometer di daerah mereka selama puluhan tahun dibiarkan rusak parah, tanpa ada perhatian dari Pemprovsu.

Pasca aksi massa tersebut, Pemprov mulai melakukan pengaspalan jalan yang rusak secara bertahap. Namun, upaya membangun jalan tidak terus berlanjut sampai ke lokasi pertigaan tugu Pertamina EP dan kantor PT Telkom.

Tokoh masyarakat di ‘kota minyak’ Pangkalansusu, Kirana Sitepu mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Gubsu

Edy Rahmayadi termasuk anggota DPRD Sumut karena dianggap kurang perhatian.

“Daerah ini memiliki kontribusi yang besar menyumbangkan ke kas negara dari sektor migas, tapi kenapa jalan provinsi yang rusak sepanjang 4,5 kilometer saja tak dibangun, padahal kerusakan sudah berlangsung selama puluhan tahun dan telah banyak menelan korban,” ujar Sitepu.

Pihaknya mendesak Gubsu Edy Rahmayadi segera membangunan jalan ini. “Kita butuh adanya pemerataan pembangunan, apalagi daerah ini memiliki sumbangsih yang besar buat negara, khususnya dari sektor PBB dan DBH Migas,” ujarnya. (a02/I)

Bupati DS Resmikan Ponpes Nahdlatul Ulama Al-Qamariah GALANG (Waspada) : Bupati Deliserdang Ashari Tambunan meresmikan Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qamariah di Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Selasa (18/2).

Peresmian yang ditandai penandatanganan prasasti dirangkaipenyerahanKartuIdentitas Anak (KIA), 500 paket sembako kepada warga kurang mampu dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama AlQamariah Ahmad Rasyidi Lubis, Ketua PCNU Deliserdang Syawal Harahap,KetuaMuslimatNUyang juga anggota DPRD Deliserdang WastiannaHarahap,KadisPerkim Herry Lubis, Kadis Pendidikan Timur Tumanggor dan lainnya.

Dalam sambutannya, Ashari Tambunan menjelaskan, Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qamariah penting keberadaannya dalam upaya mewujudkan visi menjadikanwilayahdanmasyarakatnyamaju,sejahtera,religiusdan

PARA camat dan lurah di jajaran Pemko Tebingtinggi belajar tentang pengelolaan dana kelurahan ke Pemko P. Siantar, baru-baru ini. Rombongan camat dan lurah Pemko Tebingtinggi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Bambang Sudaryono didampingi Kabag Tata Pemerintahan disambut Wali Kota P. Siantar diwakili Pj. Asisten I Sa Amsah dan pejabat Pemko lainnya di ruang data Setda, Selasa (4/2).

Wali Kota melalui Sa Amsah mengucapkan selamat datang kepada rombongan di kota yang majemuk, namun toleran.

“Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Pemko P. Siantar atas kehadiran rombongan dari Pemko Tebingtinggi,” ujarnya.

Menurut Sa Amsah, tahun 2019 seluruh kelurahan di P. Siantarmenerimadanakelurahan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dan PAPBD tahun 2019. “Sebagian besar kegiatan yang dilakukan, masih terkait perbaikan drainase dan jalan setapak serta pelatihanpelatihan,” jelasnya.(a30/B)

Labusel

Lengkapi Rambu WAKIL Bupati Labusel Kholil Jufri Harahap mengingatkan Dinas Perhubungan agar melengkapi rambu-rambu lalu lintas, terutama di jalan-jalan milik daerah. Hal itu disampaikan Kholil pada upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan kantor bupati, kemarin.

Menurutnya, rambu-rambu harus dilengkapi, guna mengurangi angka kecelakaan lalulintas di jalan raya. Saat ini, masih banyak ruas jalan daerah yang belum memiliki ramburambu lalu lintas. Menurutnya, ruas jalan tersebut menjadi rawan kecelakaan, karena tidak ada tanda-tanda.

“Khusus kepada ASN agar mematuhi aturan berlalulintas, termasuk di komplek perkantoran Pemkab Labusel,” katanya seraya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menaati aturan berlalu lintas di jalan raya.(c18/B)

Binjai

Bakti Sosial

Waspada/Khairul K Siregar/B

BUPATI Deliserdang Ashari Tambunan disaksikan Ahmad Rasyidi Lubis, Ketua PCNU Deliserdang Syawal Harahap menandatangani prasasti peresmian Pondok Pesantren Nadhlatul Ulama Alqamariah Galang, Selasa (18/2). rukun dalam kebhinekaan.

Sebagai pusat pendidikan dan peribadatan, lanjut Ashari, pesantren memiliki fungsi dan peranan strategis sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama sehingga menghasilkan alumnus yang memiliki kese-

imbangan ilmu tentang dunia dan ilmu agama dalam dirinya sebagai fondasi dalam menjalani kehidupannya.

PimpinanYayasan Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qamariah Ahmad Rasyidi Lubis dalam sambutannya menjelaskan, pondok pesantren Al-Qamariah didirikan

oleh KH Ahmad Lubis dan Hj Alqamariahpada 1992.Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qamariah sejalan dengan visi misi Bupati Deliserdanguntukmeningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi yang kokoh berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. (crul/a06/C)

WALI Kota Binjai membuka pencanangan Bhakti Sosial IBI – KB – Kesehatan Kota Binjai 2020 di Pendopo Umar Baki, Rabu (19/2).

Wali Kota Binjai diwakili Sekdako M Mahfullah P Daulay mengatakan, keluarga berencana merupakan program nasional.

Di mana berhasil atau gagalnya usaha bangsa akan menentukan keberhasilandalammewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Binjai meminta melalui pencanangan ini dapat meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana baru di kota Binjai.

Kegiatan bhaksos hingga mei 2020, secara berkesinambungan dituntut untuk terus mengedapankan profesional dalam menjalankan tugas. (a04/B)

Bupati Langkat Komit Sukseskan SP 2020 LANGKAT (Waspada): Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Terbit Rencana PA dan wakilnya Syah Afandin bersama BPS Langkat berkomitmen mensukseskan program Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) menuju satu data kependudukan.

Bupati melalui Sekdakab Langkat Indra Salahuddin menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mengajak masyarakat Langkat agar ikut serta berpartisipasi mensukseskan program SP 2020.

Pemkab juga memutar video testimoni dan imbauan pada ASN. “Ayo Sukseskan Sensus Penduduk tahun 2020, menghasilkan satu data kependudukan untuk Indonesia maju,” kata bupati melalui Sekda pada moment melaksanakan Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor bupati di Stabat, Senin (17/2).

Indra menekankan kepada seluruh ASN Pemkab Langkat agar ikut berpartisifasi aktif dalam mensukseskan SP 2020 dengan me-

ngisi SP online, serta mengimbau masyarakat agar menerima kehadiran petugas SP untuk melakukan wawancara.

Menurut Sekda, keberhasilan SP 2020 dipengaruhi banyak faktor, salah satu faktor kuncinya adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. “Masyarakat harus ikut serta dalam SP 2020 dengan memberikan jawaban yang jujur dan benar,” ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa

SP 2020 merupakan sensus ke7 sejak pertama kali dilakukan pada 1961. Untuk pelaksanaan, di tahun 2019 telah dikeluarkan Perpres No.39 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No.62 tentang Startegi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati yang disingkat AKPSH. Kegiatan sensus ini, kata Indra, juga dilakukan berdasarkan

UU No.16/1997 tentang Statistik dan Rekomendasi PBB, bahwa setiap negara harus menyelenggarakan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali.

Sekda mengatakan, tujuan utama SP 2020 untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menurut data de facto, yakni data berdasarkan tempat tinggal dan data de jure atau data berdasarkan

administrasi, serta menyediakan parameter demografi dan karakteristik penduduk lainnya, guna keperluan proyeksi penduduk.

Sekda menjelaskan, teknis pelaksanaannya SP 2020 menggunakan metode kombinasi dengan menggunakan data Dukcapil sebagai data dasar.

Metode kombinasi ini untuk mengumpulkan data dengan 2 metode, yakni SP online dengan cara mengaksses web

sensus.bps.go.id, pada 15 Februari hingga Maret 2020.

Sedangkan bagi masyarakat yang belum mengikuti SP online, akan didatangi petugas sensus ke rumah-rumah untuk melakukan wawancara dengan menggunakan quesioner atau wawancara untuk melakukan verifikasi langsung (metode tradisional) yang dijadwalkan berlangsung 1 hingga 31 Juli 2020. (a02/B)

Waspada/Ist

SEORANG juru foto mengabdikan Sekdakab Langkat dr Indra Salahuddin.

Waspada/Ist

SEKDAKAB Langkat Indra Salahuddin menekankan pada ASN untuk membantu mensukseskan SP 2020.

Waspada/Ist

ASN di jajaran Pemkab Langkat berfoto bersama usai menerima arahan dari Sekdakab Langkat Indra Salahuddin.

Sumatera Utara

B8

WASPADA Kamis 20 Februari 2020

Labura

Penjual Sabu POLSEK K. Hilir berhasil menangkap penjual sabu di Jl. Ahmad Yani Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labura, Jumat (7/2). Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit Reskrim Polsek K. Hilir dipimpin Kanit Reskrim Ipda Gunawan Sinurat melakukan penangkapan terhadap tersangka CE ,29, warga Jln. Ahmad Yani Kel. Tanjung Leidong, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labura.

Kapolsek K. Hilir AKP P. SimarmatamelaluiKanitReskrim Ipda Gunawan Sinurat kepada Waspada, Minggu (9/2), menyebutkan, penangkapan itu berdasarkaninformasidarimasyarakat.

Tersangka CE diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1/4 gram.(crs/B)

Langkat

Pelatihan Guru Waspada/Bothaniman Jaya Telauambanua/B

RUMAH warga di Kota Gunungsitoli mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung, Rabu (19/2) dinihari.

Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah G. SITOLI (Waspada): Angin puting beliung yang menerjang Kota Gunungsitoli, Rabu (19/2) dinihari, mengakibatkan puluhan rumah di rusak. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Gunungsitoli, terjadi pada Rabu (19/2) dinihari sekira pukul 00:30.

Warga yang rumahnya diterjang puting beliung pada malam hari tersebut sempat panik, apalagi aliran listrik langsung padam.

Pasca peristiwa itu, Pemko Gunungsitoli langsung turun ke wilayah yang terdampak untuk melakukan pendataan.

Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Kasieli Zega yang

ditemui Waspada saat berkunjung di Desa Moawo mengatakan, ada puluhan rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung.

“Saat ini, kita masih melakukan pendataan dan melakukan koordinasi guna menentukan apakah bencana yang terjadi dapat dikategorikan sebagai bencana daerah,” ujarnya.

Kasieli menambahkan, penentuan bencana yang terjadi sebagai bencana daerah dilakukan untuk bisa memberi bantuan lebih baik kepada para

korban sesuai kriteria kerusakan yang terjadi.

“Saat ini, kita bisa memberi bantuan, tetapi jumlahnya tidak memadai. Sehingga kita harus berkoordinasi untuk menentukan bencana yang terjadi sebagai bencana daerah,” jelasnya.

Camat Gunungsitoli Mario Zebua menambahkan, ada empat desa di Kecamatan Gunungsitoli yang terkena dampak puting beliung.

Desa yang terkena dampak dan rumah warganya rusak adalah Desa Moawo, Saewe, Hilihao dan Kelurahan Ilir.

“Saat ini, kita masih melakukan pendataan rumah warga yang rusak dan warga yang terluka akibat dampak angin puting beliung,” tambah Mario.

Sosialisasi Ganti Rugi Berakhir Ricuh di kantor Desa Kuala Indah, Kec. Seisuka, PT Pelindo Kuala Tanjung bersama Asisten I Rusian Herry, Camat Sei Suka Adil Hasibuan serta pejabat BPN mengadakan sosialisasi tahap II dengan mengundang 199 warga Kuala Indah.

Sebelumnya, Pelindo bersama pemerintahan desa dan pejabat terkait sudah mendata dan mensosialisasikan kepada 299 warga. Sekitar 100 warga yang merasa tidak dipanggil juga turut serta ke kantor kepala desa.

Kedatangan 100 warga di luar 199 orang inilah yang mengamuk dan mengobrak-abrik ruangan kantor tempat sosialisasi ganti rugi.

“Itu menandai mereka bersalah. Kenapa mereka harus lari lewat pintu belakang. Kami berharap pihak PT Pelindo dan Pemkab Batubara harus jujur dan transparan, jangan begini. Kami di sini hanya warga miskin, kalau kami tergusur dengan adanya pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung, mau kemana kami bermukim,” ujar salah seorang warga.

Kepada wartawan, Senin (10/2), Kepala Desa Kuala Indah Matsyah mengatakan, sudah diprediksi siapa di belakang ini semua.

Sebelumnya pihak PT Pelindo dan Pemkab Batubara serta pemerintahan desa, sudah mendata sekitar 500 warga, dan ini untuk disosialisasikan.

Karena itu, Pelindo beserta pihak Pemkab melakukan sosialisasi ganti rugi tahap II pada Senin (10/2).

“Jadi, mereka bukan ditinggalkan, nanti juga akan dilakukan sosialisasi tahap Waspada/Agusdiansyah Hasibuan/B selanjutnya. Kita tahu siapa WARGA di kantor Desa Kuala Indah memprotes sosialisasi ganti provokator di balik aksi ini,” ujar rugi lahan oleh PT Pelindo.

Matsyah.(c05/C)

BATUBARA (Waspada) : Sosialisasi ganti rugi tahap II oleh PT Pelindo Kuala Tanjung kepada 199 warga yang direncanakan di kantor Desa Kuala Indah, Kec. Seisuka, Kab. Batubara, pekan lalu, berakhir ricuh.

Kemarahan ratusan warga yang sudah tersulut emosi meminta Asisten I Rusian Herry, Camat Sei Suka Adil Hasibuan serta pejabat Pemkab Batubara untuk segera angkat kaki meninggalkan kantor.

Situasi makin memanas. Warga yang merasa kecewa beberapa kali merangsek masuk ke dalam kantor. Namun berkat kesigapan aparat Polsek Indrapura ditambah anggota Babinsa dari Koramil setempat, akhirnya emosi warga bisa diredam.

Untuk mengamankan pejabat yang berada di tempat itu, Asisten I Rusian Herry, Camat Seisuka Adil Hasibuan dan petugas dari Pelindo dievakuasi lewat pintu belakang guna menghindari amuk massa.

Menurut informasi yang diterima Waspada,

Polres Karo Amankan 31 Tersangka TANAH KARO (Waspada): Polres Tanah Karo berhasil mengamankan 31 tersangka dengan barang bukti 81,19 gram sabu dan 3 Kg ganja selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2020. Dari 31 tersangka ini, dua diantaranya perempuan.

Hal ini diungkapkan Wakapolres T. Karo Kompol Hasian Pangabean SH, MH didampingi Kasatres Narkoba AKP Ras Maju Tarigan, saat konferensi pers di Aula Purpursage Mapolres Karo, Selasa (18/2) sore.

Menurut Wakapolres, lima Waspada/Panitra Nedy tersangka yang diamankan Wakapolres T. Karo Kompol Hasian Pangabean, SH, MH sebelumnya sudah menjadi target operasi Satres Narkoba. didampingi Kasatres Narkoba AKP Ras Maju Tarigan Mereka diduga sebagai bandar menunjukkan barang bukti sabu. sabu. Tiga diantaranya terpaksa diberikan hukuman seumur hidup. Sedangkan pasal 112 tindakan tegas terukur karena melawan petugas ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 dengan ancaman saat hendak diamankan. Namun seorang minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. diantaranya meninggal dunia.

Selama Operasi Antik, petugas juga Menurut AKP Ras Maju Tarigan, barang bukti melakukan penggerebekan di kawasan Desa sabu yang diamankan senilai Rp81 juta dan ganja Berastepu (zona merah Sinabung). Saat itu hari seberat 3Kg ini harganya sekitar Rp 6 juta. kedua Operasi Antik, ketika dilakukan penggerebekan, tersangka lompat ke jurang. Sedangkan “Sedangkan masyarakat yang berhasil barang bukti yang berhasil disita petugas yakni terselamatkan akibat pengaruh narkotika jenis HP dan sepedamotor. sabu dari barang bukti yang diamankan lebih “Karena petugas belum dapat memastikan 800 orang,” katanya. keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba, Para tersangka yang diamankan selama maka kedua orang itu masuk dalam daftar Operasi Antik Toba 2020, dipersangkakan pasal pencarian orang (DPO),” demikian Kasatres 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2 dengan ancaman Narkoba AKP Ras Maju Tarigan.(cpn/B) hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal

Sesuai data sementara dari Camat Gunungsitoli, bangunan yang rusak di Kelurahan Ilir ada 3 rumah, di Desa Moawo 32

rumah, di Desa Saewe 20 rumah dan di Desa Hilihao 10 rumah.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun korban luka

masih dilakukan pendataan.

Pantauan di lapangan, para pemilik rumah yang rusak akibat puting beliung bersama warga

lainnya untuk sementara memasang tenda untuk mengantisipasi panas dan hujan yang akan terjadi. (a25/I)

Harga TBS Dan Karet Terus Turun PALAS (Waspada) : Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan karet di Kabupaten Padanglawas selama sepekan terakhir terus menurun.

Pantauan Waspada, Rabu (19/2), harga komoditi pertanian yang merupakan andalan mayoritas masyarakat di daerah ini sepekan terakhir terus terjadi penurunan.

Demikian dikatakan sejumlah petani, termasuk Bakkit, warga Desa Bulu Sonik dan Ilham, warga Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun.

Menurut mereka, sebelumnya TBS kelapa sawit sudah mencapai Rp1.800 per kilogram di tingkat petani. Begitu juga dengan hasil karet yang sudah mulai mencapai Rp8.000 per kilogram.

Namun dari hari ke hari terus turun. Bahkan belakangan

P. Siantar

Tiga Pengedar

Waspada/Idaham Butar-butar/B

WARGA mengeluhkan harga TBS kelapa sawit semakin anjlok. harga TBS kelapa sawit Rp1.500 per kilogram, sedangkan karet juga turun hingga Rp6.500 per kilogram.

Sementara di lain sisi, kata warga, harga pupuk dan kebu-

tuhan pokok tetap tinggi.

Sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat terus turun dan semakin terpuruk.

Melihat kondisi harga kedua

komoditi andalan masyarakat Padanglawas tersebut, diharapkan adanya perhatian dan kepedulian pemerintah agar perekonomian masyarakat tidak semakin terpuruk. (a33/C)

Rutan Gunungtua Jadi Lapas Klas III GUNUNGTUA (Waspada): Cabang Rutan Gunungtua, Kabupaten Padanglawas Utara berubahstatusdannaiktingkatmenjadi Lapas Klas III Gunungtua.

Kepala Lapas Gunungtua Sangapta Surbakti mengatakan, perubahan status itu berdasarkan surat keputusan Kemenkumham.

Dia menjelaskan, perubahan statusitu,merupakanupayapihak LapasGunungtuauntukmeningkatkankelasRutanmenjadiLapas.

Menurut Sangapta, Rutan dan Lapas tentunya memilik

perbedaan. Salah satunya yakni status tahanan sudah bukan lagi berstatus titipan. “Dengan diubahnya status Rutan menjadi Lapas klas III, perlu adanya peningkatan kualitas SDM bagi pegawai Lapas,” katanya.

Kalapas juga berharap ke depanLapasGunungtuabisalebih ditingkatkan lagi, dengan tujuan Lapas yang ada saat ini dapat setara dengan Lapas lainnya.

“Saat ini, penghuni Lapas Gunungtua sebanyak 171 orang, dansudahoverkapasitas.Kalapas berharap adanya peran pemerin-

tah kabupaten dalam hal pembangunan dan perluasan lahan untuk dapat menampung warga binaan tersebut,” harapnya.

Sebagai wujud rasa syukur atas kenaikan status tersebut, Lapas Gunungtua, Kabupaten Padanglawas Utara mengadakan acara yang digelar di pelataran Lapas Gunungtua, Rabu (19/2).

Acara syukuran dipimpin langsung Kalapas Gunungtua Sangapta Surbakti diisi dengan doa bersama dan penyampaian arahan serta pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim.

Kepala Lapas Gunungtua Sangapta Surbakti dalam arahannya mengucapkan rasa syukur atas dinaikkannya status Lapas Gunungtua yang sebelumnya merupakan cabang Rumah Tahanan Gunungtua.

Katanya, dengan dinaikkannya status menjadi Lapas Klas III, dia berharap dapat memberikan motivasi untuk penguatan tugas dan fungsi pegawai dalam bekerja, sehingga profesionalisme sebagai seorang abdi negara bisa terus dirasakan oleh masyarakat umum. (a35/B)

MTQ Dorong Masyarakat Dalami Isi Alquran SEIRAMPAH (Waspada) : Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Alquran (MTQ) XVI Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 merupakan upaya bersama untuk membina, meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam mempelajari dan mendalami isi kandungan Alquran serta kemampuan qariqariah di Kabupaten Sergai.

DemikiandisampaikanWakil Bupati Sergai DarmaWijaya saat pembekalan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas Dalam Rangka Kegiatan MTQ XVI tingkat Kabupaten Sergai pada 21-25 Februari tahun 2020, Rabu (19/ 2) di aula Tengku Rizal Nurdin

Yayasan Pendidikan Ubudiyah dan Badan Kenaziran Masjid Ubudiyah menggelar pelatihan guru. Pelatihan Guru Sang Motivator itu digelar di Gedung PWP Pertamina RU II Pangkalanbrandan, Minggu (9/2).

Dalam pelatihan ini, tampil sebagai pemateri adalah Abi Dodi ShihabdariJakarta.Diamemaparkan seputar Alquran dan isinya kepada puluhan guru yang hadir.

Safriansyah SekretarisYayasan Pendidikan Ubudiyah mengatakan, kegiatan yang digelar sejak pagi itu juga diikuti pengurus LPTQ dan remaja masjid.

Kegiatan ini bertujuan agar para guru nantinya dalam menuangkan ilmu bisa berpedoman pada Alquran.(c01/B)

Waspada/Ist

WABUP Sergai Darma Wijaya saat menghadiri pembekalan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas MTQ XVI Sergai, Rabu (19/2) di aula Tengku Rizal Nurdin di Sei Rampah. komplek kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Dengan harapan, lanjut Wabup, agar para majelis hakim yang akan melaksanakan tugas

pada 21 hingga 26 Februari 2020 dapat melaksanakan tugas dan wewenang perhakiman dengan baik. Ketua dewan hakim dapat menetapkan pembagian kerja

para majelis hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain.

“Seluruh anggota majelis hakim dan dewan hakim dalam menjalankan tugas diharapkan supaya dapat melakukan koordinasidenganbaik,melaluipembekalan ini, para hakim dapat menyatukan persepsi dalam memberikan penilaian kepada qari dan qariah,” sebut DarmaWijaya.

Plt Kakan Kemenang Sergai Zulkifli Sitorus menyatakan secara khusus meminta agar tidak terjadi peserta ganda di mana ada peserta yang sudah meraih juara di tempat lain kemudian diikutkan kembali dalam kompetisi. (c03/A)

TIGA pengedar narkotika jenis sabu-sabu, satu diantaranya wanita, ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Kota P. Siantar dari tiga tempat terpisah. Petugas juga menyita barang bukti sabu dan lainnya dari ketiganya.

Awalnya, petugas menangkap AS, 31, alias Meseng, warga Jl. Pematang, Kel. Simalungun, Kec. Siantar Selatan, Kamis (6/ 2). Setelah itu, petugas menangkap MS, 36, alias Ana, warga yang sama di pinggir Jl. Pane, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur.

Sedang HS alias Acai, 46, warga Jl.Tanah Jawa Belakang, Gg. Kuil, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara di tangkap di samping Pos Kamling, Jl. Lokomotif, Kel. Melayu.

Kapolres P. Siantar AKBP Budi Pardamean Saragih saat dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas Iptu Rusdi dan Kasat Narkoba AKP David Sinaga, Sabtu (8/2) sore, mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu itu masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan.(a30/B)

Deliserdang

Miliki Sabu PERSONEL Polsek Galang, Polresta Deliserdang menangkap IN, 30, dan RM, 32, di Dusun IV, Desa Petumbukan, Kec. Galang, Kab. Deliserdang. Keduanya ditangkap lantaran kedapatan memilikisabu yang dibungkus dalam plastik.

“IN dan RM tak bisa berkutik saatdigerebekpetugasKepolisian Polsek Galang Polresta Deliserdang. Pada saat penangkapan IN sedang transaksi kepada RM, Jumat (14/2). Keduanya ini masih merupakan warga Desa Petumbukan,”kataKanitReskrimPolsek Galang Polresta Deliserdang Ipda Erikson David, Sabtu (15/2).

Dijelaskan, kedua orang yang memiliki narkoba tersebut sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (cel/C)

PN P.Sidimpuan Sosialisasikan Aplikasi Eraterang P.SIDIMPUAN (Waspada): Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melakukan sosialisasikan penerapan aplikasi pelayanan elektronik surat keterangan (eraterang) yang diluncurkan Mahkamah Agung Republik Indonesia di ruang Sidang Cakra PN P.Sidimpuan, Rabu (19/2).

Ketua PN P. Sidimpuan Julius Panjaitan mengatakan, inovasi barudariBadanPeradilanUmum Mahkamah Agung tersebut adalah aplikasi online yang dibuat untuk memberikan layanan dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan Negeri secara elektronik melalui perangkat smartphone atau komputer yang tersambung jaringan internet.

Melalui aplikasi itu, PN. P.Sidimpuan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

Masyarakat dapat mendaftar melalui alamat website www.eraterang.badilum. mahkamahagung. go.id.

Tujuan aplikasi ini untuk

mempermudah masyarakat dalam permohonan surat keterangan di pengadilan dan bahan dalam perencanaan pengawasan Dirjen Badan Peradilan Umum serta dapat memperoleh informasi dari satker.

Kemudian melalui aplikasi ini, ujar Ketua PN, warga bisa mengurus surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan negara.

Selama ini untuk mengurus surat keterangan dari PN, masyarakat terpaksa antre, banyak di antara warga terpaksa bolak balik dari luar daerah seperti dari Padanglawas Utara dan bahkan dari daerah paling ujung Tapanuli Selatan.

Waspada/Syarif Ali Usman/B

KETUA Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Julius Panjaitan foto bersama peserta sosialisasi eraterang usai acara dilaksanakan.

Staf di PN. P Sidimpuan sangat disibukkan untuk mengerjakan surat keterangan tersebut termasuk dengan dirinya yang harus menandatangani, bahkan saking lelahnya seorang staf terpaksa dirawat di rumah sakit karena lembur hingga pukul 05.00 pagi.

Menurutnya, melayani surat keterangan itu lebih berat daripada tugas pokok pengadilan negeri. “Padahal anggaran untuk mengerjakannya tidak ada,” ungkap Ketua PN.

Ketua PN PSidimpuan berharap dengan sosialisasi itu, masyarakat bisa mangakses aplikasi itu untuk memohon surat keterangan, sehingga warga tidak perlu bolak-balik datang ke pengadilan hanya untuk menjemput berkas surat keterangan yang sudah selesai.

Menjawab pertanyaan peserta, Ketua PN mengatakan PN P.Sidimpuan tetap melayani pemohon surat keterangan secara manual, karena tidak seluruh warga yang melek

teknologi informasi.

Dalam sosialisasi itu juga diadakan simulasi peragaan cara untuk mengakses aplikasi eraterang yang diperagakan oleh staf PN. P.Sidimpuan.

Hadir dan menjadi peserta sosialisasi eraterang, Ketua KPU P.Sidimpuan dan KPU Padanglawas Utara, sejumlah kepala bagian dari sekretariat kantor Wali Kota Padangsidimpuan dan Tapsel sera sejumlah staf dari Kab. Padanglawas Utara. (a34/C)