Majalah Komunita Edisi 13

issue: standar akuntasi pemerintah vs mentalitas koruptif

majalah triwulan edisi 13/Th-4/Maret 2015

Standar Akuntansi Pemerintahan VS Mentalitas Koruptif

LKPD dan Kerugian Negara Akuntansi Pemerintahan & Kinerja Keuangan Propinsi Jabar Praktek Akuntansi Keuangan di Mata Inspektorat Akuntansi Pemerintahan, PT & Mentalitas Koruptif Akuntansi Pemerintahan menuju Kesejahteraan Masyarakat

editorial

Sidang Pembaca yang budiman,

Pembina Yayasan Widyatama Universitas Widyatama Dewan Ahli Prof. Karhi Nisjar Sarjudin, SE., MM., Ak. Prof. Dr. Davidescu Cristiana Victoria Martha, MA. Pemimpin Umum Lili Irahali Konsultan Media Otang Fharyana Redaksi Pelaksana Sekretaris Redaksi & Sirkulasi Rika Rachmawati & Yanda Ramadana Redaktur Artikel Abdul Rozak Redaktur Akademik Arry Hutomo Redaktur Komunitas Eddy Budianto Redaktur Artistik & Lay Out Rudy Farid Sagir, Annisa Bela Pertiwi Redaktur Info Kampus & Mahasiswa, Alumni & Dunia Kerja Noer Adi K, Anna Yudiana Diterbitkan oleh: Yayasan Widyatama Alamat Redaksi Jl. Cikutra 204 A Bandung 40125 Gedung A, Lt. 2, Ruang A 215 Tlp. 022 7275855, ext. 122, 228; Fax. 022 7278861 Website : www. widyatama.ac.id Email : KOMUNITA@widyatama.ac.id D

N

A

WI

Kondisi tersebut menjadi sangat penting ketika menyimak APBN 2015 sebesar Rp 2.039,5 triliun, yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp 2.000 triliun. Selanjutnya, melalui APBN-Perubahan 2015, pemerintah Jokowi menambah pagu anggaran dana desa. Realokasi pada APBN 2015 tersebut bersumber dari belanja pusat berbasis desa yang direalokasi langsung menjadi anggaran dana desa. Dengan demikian alokasi dana desa dalam APBN 2015 semula sekitar Rp 9 triliun menjadi sebesar Rp 9,06 triliun.

Dana yang sedemikian besar tersebut tentunya sangat diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi memperhatikan akuntabilitas dan auditabilitas laporan keuangan di atas tentunya memunculkan pandangan “pesimistis”. Namun asa selayaknya tetap kita citakan. Capaian 33 % LKPD yang dianggap layak dalam pandangan “optimis” menunjukkan telah terjadi kemajuan bertahap.

Hal ini tidak lain, salah satunya merupakan proses perubahan yang terjadi setelah terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan tujuh tahun kemudian ditindaklanjuti PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Upaya strategis di atas merupakan langkah maju menuju good governance, sekaligus upaya “preventif menghadapi mentalitet koruptif” yang telah berurat.

Selama 69 tahun sejak merdeka kita mengacu pada Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad tahun 1925 Nomor 448 walau telah beberapa kali diubah, tapi dipandang sudah tidak memadai lagi.

Pemeriksaan atas laporan keuangan daerah oleh BPK pada dasarnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil akhir dari proses audit BPK memberikan pendapat/opini kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD. Opini terhadap LKPD tersebut merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2) Kecukupan pengungkapan; 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Suatu daerah yang mendapat predikat WTP berarti daerah tersebut dinilai telah mencerminkan sebuah daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Daerah dengan predikat WTP mendapat banyak keuntungan, diantaranya: penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut

YATA M

Y

A

Baru-baru ini sinyalemen Ketua BPK menegaskan bahwa baru 33% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Layak atau WTP (wajar tanpa pengecualian). Artinya 67 % sisanya dianggap tidak layak dengan kategori opini WDP (wajar dengan pengecualian), TMP (tidak memberikan pendapat) atau TW (tidak wajar). Maknanya tidak lain, AKUNTABILITAS DAN AUDITABILITAS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dipertanyakan.

Y A S A

herapy Cen er W i d y a t a m a

akan mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat serta para pelaku usaha/investor; mendapat dana insentif (reward); serta mendapat kepercayaan Pemerintah Pusat dalam menerima sejumlah anggaran pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih keras dan mempelajari betul SAP, sekaligus harus memperbaiki kualitas dan tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan. Perbaikan laporan keuangan maupun adanya tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK, harus diupayakan pemerintah daerah melalui peran serta gubernur, walikota maupun bupati, agar transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat.

Belum diperolehnya opini WTP menunjukkan bahwa LKPD masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan berbagai faktor, antara lain: a) Adanya kelemahan sistem pengendalian intern; b) Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib; c) Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; d) Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); e) Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan; f) Kurang memadainya kompetensi sumber­ daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Kunci utama pada SDM yang harus memahami dan mampu menyelenggarakan akuntansi sesuai standar, sekaligus meyakini pelaksanaan standar akuntansi sanggup dilakukan. Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pelaksanaan APBD 2015 menjadi tantangan setiap pemerintah daerah.

Dalam kaitan di atas “Komunita” mencoba memotret upaya riil yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, serta perguruan tinggi (PT) – khususnya di Jawa Barat – dalam menuju pemerintahan daerah yang amanah.

“Komunita” juga menyajikan rubrik lain seputar pendidikan Widyatama, akuntabilitas dan inovasi perguruan tinggi, ragam yang merupakan olah pikir civitas academica terkait dengan profesi masing-masing. Kali ini ini kami ungkap lanjutan keindahan kreatifitas permainan layang-layang dalam ideologi dan kehidupan masyarakat Bali.

Selain itu, di tengah-tengah persaingan bisnis di era global yang ditandai dengan inovasi dan kreatifitas, serta semakin menipisnya nilai-nilai kemanusiaan kami angkat resensi buku The Lord of The Rings: The Fellow Ship of The Ring yang mengandung nilainilai amanat, persahabatan, kesetiaan, komitmen, dan pengorbanan. Juga tulisan rehat berupa aktivitas Widyatama, inspiring, dan komunitas yang diharapkan menambah energi kreatif, serta lifestyle dan wisata Bandung selatan untuk relaksasi. Mari kita simak bersama.

Vivat Widyatama, Vivat Civitas Academica, Vivat Indonesia dan Nusantara tercinta.

Redaksi – Lili Irahali komunita 13 | Maret 2015

3

daftar isi Cerita Sampul issue: standar akuntasi pemerintah vs mentalitas koruptif

majalah triwulan edisi 13/Th-4/Maret 2015

Standar Akuntansi Pemerintahan VS Mentalitas Koruptif

Akuntansi Pemerintahan VS Kerugian Negara dan Mentalitas Koruptif = Kesejahteraan Masyarakat?

Cover di atas menggambarkan mengenai sistem akuntansi pemerintahan yang dilengkapi Standar Akuntansi Pemerrintahan sebagai upaya mencegah kerugian Negara dan mentalitas koruptif yang begitu marak akhir-akhir ini. Sehingga upaya pembenahan sistem akuntansi pemerintahan ini diharapkan dapat berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dicitakan pendiri bangsa ini kelak.

LKPD dan Kerugian Negara Akuntansi Pemerintahan & Kinerja Keuangan Propinsi Jabar Praktek Akuntansi Keuangan di Mata

Rubrik Utama

Inspektorat

11 Kecenderungan Laporan Keuangan Daerah/LKPD dan Kerugian Negara 13 Akuntansi Pemerintahan dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat

Akuntansi Pemerintahan, PT & Mentalitas Koruptif Akuntansi Pemerintahan

Wawancara H. Iwa Karniwa SE.Ak.,MM, Asisten Administrasi Prov. Jawa Barat

menuju Kesejahteraan Masyarakat

16 Praktek Akuntansi P‫ ‏‬emerintahan di ‫‏‏‬Mata ‫‏‬Inspektorat, Wawancara dengan

Junaidi, Ak.,CA Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Provinsi Jawa Barat

18 Akuntansi Pemerintahan, PT, dan Mentalitas Koruptif, Wawancara dengan Prof. Karhi Nisjar Sarjudin, SE.,MM., Ak. Ketua Program MAKSI Universitas Widyatama 20 Komitmen Widyatama Bangun SDM Berkompetensi, Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. – Rektor Universitas Widyatama

Berita Kampus

05 Dosen FBM terima Hibah Penelitian & Pengabdian Masyarakat

05 Bandung Model United Nation 2015 05 ATC menerima Donasi Program Orang Tua Asuh Mahasiswa

08 Kunjungan Myongji University 08 Penandatanganan MoA Program Peduli Disabilitas

08 Visitasi MGBK SMA Negeri Se-Kota Sukabumi

05 WISE 2015 “Seminar Technology For

09 Malam bertabur Harmoni di

05 Job Fair Universitas Widyatama 2015 06 Seminar dan Workshop Kurikulum

09 Bukan meminta Apa, tetapi

Environtment

KKNI

06 Visitasi SMA BPI 2 Bandung 06 Mudzakarah DP ICMI bersama

Prof. Dr. M. Mahfud M.D., S.H., S.U.

07 Japanese Culture masih “Favorit” anak bangsa

07 Seminar Menyikapi Kebijakan-

kebijakan Pemerintah Terhadap PTS

07 Visitasi SMK Al-Muthakariyah Garut 07 Visitasi SMA Pasundan 2 Bandung 07 Visitasi SMK Pelita 1 dan 2 08 Visitasi SMK Negeri 1 Bandung 08 Visitasi SMA Pasundan 1 Cianjur 08 Kunjungan Mara Universiti of Malaysia

Makna Bahasa

24 Akuntabilitas, Transparansi, dan Produktivitas Kinerja

Ragam

29 Keindahan Permainan Layangan

Dalam Ideologi serta Aspek Kehidupan Masyarakat Bali (Bagian 2)

Universitas Widyatama

memberikan Apa untuk Indonesia

09 Seminar Nasional Strategi Indonesia

Opini

32 Mencari Akuntabilitas dan Inovasi di Perguruan Tinggi

Kreatif – Universitas Widyatama

10 Tim Basket Putra UTama, Juara I

Kompetisi Community League 2014

10 Dubes Rumania berikan Kuliah Umum di Widyatama

10 Widyatama mengenal Thalasemia

Resensi Buku

34 The Lord of the Rings: The Fellowship of The Ring

Tamu Kita

35 M. Mahfud M.D: Menata Konstitusi Ketatanegaraan

bersama OCBC-NISP

10 Visitasi SMA Negeri 1 Tasikmalaya 10 Penandatangan MoU P2M dengan RDI Opini

22 Akuntansi Pemerintahan Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Lawatan Komunika

38

Bandung Selatan, Jejak Kebesaran Illahi (2)

Widyatama Inspiring

40 A Journey to Amsterdam (Perjalanan Tina di Negeri Kincir Angin)

Kesehatan

41 9 Buah-buahan penurun Kolesterol

4

komunita 13 | Maret 2015

Dosen FBM terima Hibah Penelitian & Pengabdian Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Dit Litabmas) Dikti mengumumkan bahwa Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M., Ph.D. salah satu Dosen FBM Universitas Widyatama mendapatkan hibah Pene­litian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch 1.

Jenis hibah dimaksud adalah penelitian kompetensi (usulan penelitian lanjutan tahun ke-2).

Judul kegiatan penelitian dan pengabdian yang bersangkutan adalah “Peningkatan Skill dan Profesionalisme Pekerja dan Agen Pendukung Industri Kreatif: Momentum Percepatan Agenda MP3EI.

ATC menerima Donasi Program Orang Tua Asuh Mahasiswa

Baru baru ini Art Theraphy Center/ATC – Widyatama selaku lembaga pelatihan kerja menerima donasi dari Dr. Ir. Hj. Dyah Kususmastusi, M.Sc, Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama untuk Program Orang Tua Asuh mahasiswa Art Therapy Center Widyatama.

Program Orang Tua Asuh diluncurkan ATC dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada anak berkebutuhan khusus yang secara ekonomi perlu dibantu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi kemandirian mereka di ATC.

Bandung Model United Nation

berita kampus

2015

Dalam waku dekat Universitas Widyatama menyelenggarakan Bandung MUN (Model United Nations 2015) Sumounting Global Challenges with Inclusive Diplomacy.

Secara keseluruhan kegiatan dalam event ini adalah presentasi mengenai isu-isu internasional yang meliputi: ekonomi, sosial budaya keamanan dan politik. Acara akan dihadiri oleh Universitas se-Indonesia, regional Asia, serta High School dari Indonesia serta Luar Negeri. Acara menyerupai simulasi sidang PBB dikemas layaknya International Confference. Bandung MUN diselenggarakan pada bulan April 2015 di Grand Royal Panghegar Hotel.

WISE 2015 “Seminar Technology For Environtment Seminar WISE, “Technology for Environtment”, menghadirkan Kevin Kurniawan (Co-Founder DICODING) WWF Indonesia, dimeriahkan oleh Fiersa Besari, Afterisya serta The Chutbray.

Acara yang digagas Himpunan Mahasiswa Teknik Industri tersebut diselenggarakan di GSG Universitas Widyatama pada hari Sabtu 7 Maret 2015 lalu.

Job Fair Universitas

Widyatama 2015 Biro Career Center Universitas Widyatama menggelar acara Job Fair 2015 bekerjasama dengan beberapa perusahaan di berbagai sektor kegiatan usaha. Acara yang diikuti sekitar 30 perusahaan diselenggarakan tanggal 10 s.d. 12 Maret 2015 selain diperuntukan bagi lulusan Universitas Widyatama yang dalam masa tunggu kerja, juga bagi lulusan perguruan tinggi lain. Bursa kerja Widyatama sejak semula diselengggarakan memang terbuka untuk umum.

Acara yang dilaksanakan di GSG Universitas Widyatama tanpa dipungut biaya.

komunita 13 | Maret 2015

5

berita kampus

Seminar dan Workshop

Kurikulum KKNI

Visitasi SMA BPI 2 Bandung Bandung (5/3/2015), Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama bekerjasama dengan APTIKOM Pusat menggelar Seminar dan Workshop Kurikullum KKNI mengusung tema “Sarasehan Program Studi Informatika dan Komputer”. Event Seminar mengundang tiga narasumber, yaitu: Ketua APTIKOM, Prof. Zaini A. Hasibuan, Ph.D; Ketua Kopertis Wilayah IV, Prof.Dr. Abdul Hakim Halim dan Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, Dr. Ayu Purwarianti.

Masing-masing pembicara, mengemas beberapa tema yang berhubungan dengan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khususnya bidang Program Studi Teknik Informatika. Prof. Zaini A. Hasibuan, Ph.D memaparkan mengenai kompetensi inti dari Prodi Teknik Informatika dan Komputer berdasarkan nomenklatur DIKTI. Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, membahas kebijakan pemerintah tentang kurikulum berbasis KKNI dan Permen No. 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Dan pemaparan pamungkas dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Dr. Ayu Purwarianti, yang mengupas Workshop pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KKNI. Acara saresehan bertujuan memahami kebijakan pemerintah tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KKNI bagi Program Studi, sekaligus membimbing peserta workshop tentang teknis langkah penyusunan Kurikulum dimaksud.

Seluruh kegiatan meliputi: Seminar Nasional “Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI” dengan pembicara dari Kopertis dan pakar ahli bidang IT; Deklarasi Forum Prodi untuk membentuk Forum Prodi dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan Prodi dan sebagai wadah bagi komunikasi masalah-masalah yang di hadapi Prodi Infokom; Pameran Teknologi Informasi yang juga diisi pameran dari sector industri serta riset mahasiswa beberapa perguruan Tinggi khususnya Jabar; juga penyelenggaraan rapat kerja pengurus pusat Aptikom yang membahas agenda kerja 2015. Peserta rapat kerja berasal dari pengurus, ketua program studi dan pimpinan perguruan tinggi se Indonesia.

6

komunita 13 | Maret 2015

Bandung (27/2/2015) Universitas Widyatama (UTama) telah menerima kunjungan SMA BPI 2 Bandung.

Acara kunjungan dilanjutkan dengan pelaksanaan try out UN (ujian nasional). Pemberian try out

dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pihak sekolah, khususnya siswa sebagai bentuk pelatihan hardskill bagi untuk menghadapi UN. Rombongan dipandu ibu Ita selaku perwakilan guru SMA BPI 2 Bandung dengan sekitar 80 siswa dari beberapa jurusan.

Mudzakarah DP ICMI bersama Prof. Dr. M. Mahfud M.D., S.H., S.U.

Bandung (23/2/2015), Universitas Widyatama bekerjasama dengan Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jawa Barat menggelar mudzakarah bertema “Penataan Konstitusi Ketatanegaraan” dengan narasumber Prof. Dr. M. Mahfud M.D., S.H., S.U., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009-2014.

Acara yang diselenggarakan di GSG Universitas Widyatama tersebut diawali paparan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat, Dr(C) H Iwa Karniwa SE. Ak. MM tentang “Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Auditabel”.

Beliau memaparkan strategi keberhasilan Pemerintah Daerah Jawa Barat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian, tiga kali berturut-turut. Dilanjutkan paparan tentang “Penataan Konstitusi Ketatanegaraan” oleh Mahfud, M.D. yang selain membahas ketatanegaraan an sich, juga disinggung polemik dan kekisruhan antara POLRI dan KPK dalam aspek penataan konstitusi ketatanegaraan. Materi yang disampaikan merupakan solusi dalam menata konstitusi ketatanegaraan yang akhir-akhir mengemuka terkait dengan polemik KPK dengan POLRI. Polemik tersebut semakin meruncing pasca ditangkapnya Bambang Widjojanto (BW), serta gugatan hukum terhadap pimpinan KPK. Mahfud dalam paparannya menjelaskan bahwa: “meskipun ada yang membungkus dengan halus dan mengatakan tidak ada konflik antara KPK dan POLRI melainkan hanya persoalan oknum atau dinamika, tetapi publik menilai memang ada konflik dan kekisruhan antara kedua lembaga

tersebut. Oleh sebab itu harus ada langkahlangkah serius untuk mendamaikannya. Mengapa harus didamaikan? POLRI sebagai representasi kekuasaan negara di bidang keamanan dan penegakan hukum. Sementara, KPK adalah anak kandung reformasi harus eksis sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk memperkuat pemberantasan korupsi. POLRI kita bukan hanya mengurusi korupsi tetapi jauh lebih luas dari itu yang sangat penting bagi kelangsungan negara untuk ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum. Bayangkan, kalau negara tanpa polisi yang efektif. Dalam tugas-tugas umumnya POLRI cukup profesional. Misalnya dalam penanganan terorisme, penculikan, mutilasi, narkoba dan sebagainya. Kalau ada isu korupsi di POLRI harus dilihat sebagai kasus yang biasa saja, seperti di lembaga-lembaga yang lain. Di lapangan sangat banyak sosol POLRI yang bersih, penuh dedikasi, dan patriotis. Oleh sebab itu POLRI dan KPK harus bekerja dalam sinergisitas, bukan dalam hubungan rivalitas. Berharap dengan acara ini, masyarakat lebih “melek” dengan keadaan ketatanegaraan sekarang.

Fungsi negara mendirikan sebuah institusi hak asasi serta badan atau penegak hukum perlu adanya suatu lubang kedamaian diantara mereka.

Hingga tidak ada titik intervensi diantara pihak A atau pihak B. Mudzakarah yang dihadiri mahasiswa Magister Akuntansi (MAKSI) dan Magister Manajemen (MM) juga merupakan kuliah umum bagi para mahasiswa. Acara dipandu oleh moderator Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A., yang merupakan Dosen Universitas Widyatama.

berita kampus

Japanese Culture masih “Favorit” anak bangsa Bandung (28/2/2015), Komunitas Jepang atau yang sering disebut Japanese Community menyelenggarakan acara Sashimi “Seisun”. Acara tahunan tersebut menampilkan rangkaian acara menarik diantaranya Japanese Band Audition, Japanese Cosplay, Japanese Food festival, serta ada pameran dari komunitas otomotif manga.

Tidak hanya mahasiswa, tetapi banyak siswa SMA/K dan MA yang menghadiri acara Sashimi tersebut. Hal ini menandakan bahwa Japanese Culture itu masih menjadi idola di mata anak bangsa. Keunikan budaya negara “sushi” tersebut sangat menarik besar animo kawula muda, tidak hanya dari budaya, tetapi tokoh kartun dan

kreativitas lain yang di-blending dengan budaya nasional pun ditampilkan di acara Sashimi.

“Seisun di dalam bahasa memiliki arti anak muda. Kami membuat acara Sashimi ini dari anak muda, untuk anak muda juga. Selain itu, kami pun mengemas sesuatu yang baru dari sashimi sehingga menjadi sebuah konsep yang muda”, ucap Zaini yang merupakan Ketua Pelaksana Sashimi.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Universitas Widyatama mengundang sekolah negeri dan swasta untuk menghadiri Sashimi, khususnya bagi sekolah yang memiliki jurusan Bahasa, Kejuruan Bahasa, serta memiliki mata pelajaran Bahasa atau sastra Jepang.

Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS

Visitasi SMK

Al-Muthakariyah Garut Universitas Widyatama (UTama) telah menerima kunjungan SMK Al-Muthakariyah Garut, Senin (16/2) lalu. Setelah meninjau fasilitas universitas para siswa mengikuti try out yang di laksanakan di ruang Theater lantai 6 Gedung B Universitas Widyatama.

Try out dimaksudkan untuk memberikan pelatihan hardskill bagi peserta siswa SMK AlMuthakariyah Garut.

Wakasek Humas SMK Al-Muthakariyah Garut, bapak Mea beserta para guru dan 85 mengatakan bahwa kunjungan dimaksudkan untuk memahami lebih luas tentang dunia pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Widyatama.

Visitasi

SMA Pasundan 2 Bandung SMA Pasundan 1 Bandung, Rabu (27/1) lalu mengunjungi Universitas Widyatama (UTama). Rombongan dipimpin Ibu Dian selaku Koordinator BK SMA Pasundan 2 Bandung didampingi guru-guru dan 123 orang siswa dari jurusan IPA, maupun IPS.

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Swasta Indonesia (ABP PTSI) wilayah Jawa Barat dan Banten bekerja sama dengan Yayasan Widyatama 19 Maret lalu menyelenggarakan Seminar bertema, “Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang.“

narasumber memaparkan apa yang selayaknya dipersiapkan badan penyelenggara dan perguru­ an tinggi swasta menghadapi tantangan yang semakin ketat tersebut, khususnya dalam mengurai permasalahan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.

Seminar diselenggarakan dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah terhadap PTS sejauhmana memberi harapan kepada berkembang majunya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Banyak persoalan yang berhubungan dengan keberlangsungan PTS kedepan. Adanya kabar bahwa Kopertis akan dibubarkan dan berubah bentuk, moratorium tentang pendirian prodi dan PTS baru sudah dibuka, dan masih banyak persoalan yang lainya.

Masalah utama yang diangkat dalam seminar ini meliputi persoalan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 56 ayat 2.

UU tersebut berisikan tentang aturan pengetatan penyeleksian perguruan tinggi swasta yang dituntut untuk membenahi manajemennya dan melengkapi segala keperluan pendidikan seperti tenaga pengajar serta data administratif lainnya.

Sambutan Ketua ABP PTSI Jabar Banten mengawali rangkaian acara dilanjutkan dengan Ketua Yayasan Universitas Widyatama T.Ontowiryo, S.E., MBA, serta paparan para pembicara. Acara yang dihadiri pimpinan badan penyelenggara pendidikan dan perguruan tinggi swasta tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua ABP PTSI Pusat, Prof.

Dr. Jurnalis Uddin; Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, M.Si; Ketua APTISI IV A Jabar, Dr. Budi Djatmiko. Para

Dalam seminar tersebut Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swastra Wilayah IV Jabar Prof. Dr. Abdul Hakim Halim M.Si. mengatakan bahwa penetapan aturan tersebut ditujukan untuk mengejar target menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Selanjutnya harapan Dikti sendiri dengan banyaknya kebijakan pemerintah, Yayasan dengan Universitas haruslah bersinergi dengan baik, agar lebih open share ketika memang ada kebijakan baru sehingga adanya transparansi yang baik ujar Wakil Ketua ABP PTSI Pusat.

Acara kunjungan dilanjutkan dengan pelaksanaan uji TOEFL bagi para siswa tersebut.

Pelatihan dimaksudkan memberi penguatan bahasa Inggris juga perolehan sertifikat TOEFL tersebut untuk melengkapi kompetensi para siswa ketika melanjutkan studi atau bekerja.

Visitasi

SMK Pelita 1 dan 2 Sabtu (31/1) lalu, Universitas Widyatama (UTama) menerima kunjungan SMK Pelita 1 dan 2. Siswa SMK mendapat penjelasan dan paparan dari beberapa Prodi tentang “motivasi menjelang UN”. Acara kujungan selanjutnya diisi dengan simulasi Try Out UN untuk memberikan pelatihan bagi para siswa dalam menempuh UN. Kunjungan SMK Pelita 1 dan 2 dipandu bapak Asep dan bapak Cecep selaku Wakasek didampingi para guru pendamping, serta 325 siswa dari beberapa jurusan.

komunita 13 | Maret 2015

7

berita kampus

Visitasi SMK Negeri 1 Bandung SMK Negeri 1 Bandung Rabu (26/1) berkunjung ke Universitas Widyatama (UTama). Rombongan dipandu bapak Ronny Wakasek bidang Humas, didampingi guruguru serta 350 siswa dari beberapa jurusan.

Acara kunjungan dilanjutkan dengan melaksanakan try out UN sebagai sarana pelatihan siswa SMK menghadapi UN.

Visitasi SMA Pasundan 1 Cianjur

Kunjungan Myongji University Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama pada 21 Januari 2015 menerima kunjungan Myongji University Seoul Korea.

Kunjungan dimaksudkan sebagai upaya penjajakan kerjasama kegiatan Exchanging Friendship. Rombongan Myongji University terdiri dari 15 orang mahasiswa dan 3 orang dosen. Tamu disambut langsung oleh Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen, Dr. Ir. Hj. Dyah Kusumastuti, M.Sc, Siti Komariah., S.E., M.M. selaku Ka. Prodi Manajemen S1, Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ka. Prodi

Manajemen D3, Arry Hutomo M.D.K.S.P., S.Si., M.T selaku Ka. Pusat Renbang, serta Meriza Hendri., S.IP., M.M merupakan perwakilan dosen Fakultas Binsis & Manajemen.

Selain kerjasama dalam Exchange Friendship, juga mahasiswa Myongji University sempat menampilkan lagu kebudayaan khas negeri Korea.

Kunjungan untuk pertama ini diharapkan menumbuhkan kemitraan antara Universitas Widyatama dengan Myongji University.

Penandatanganan MoA Program Peduli Disabilitas

Rabu (27/1) Universitas Widyatama (UTama) menerima kunjungan SMA Pasundan 1 Cianjur. Acara dilanjutkan dengan melaksanakan try out UN untuk memberikan pelatihan bagi SMA Pasundan 1 Cianjur agar siap menempuh UN. Maksud kedatangan rombongan untuk memahami luas tentang pendidikan dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Widyatama.

Kunjungan Mara Universiti of Malaysia Fakultas Ekonomi Widyatama pada 26 Januari 2015 menerima kunjungan dari Faculties Management & Business, Teknologi MARA (UiTM) Universiti Malaysia. Kunjungan dalam rangka benchmark pembelajaran yang ada di Fakultas Ekonomi sekaligus perkenalan budaya. Rombongan Teknologi MARA (UiTM) Malaysia terdiri 11 orang mahasiswa dan 2 orang dosen. Kedatangan tamu disambut langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. R. Wedi Rusmawan Kusumah, M.SI., Ak. serta para pejabat lainnya.

Teknologi MARA (UiTM) Universiti Malaysia memberikan apresiasi yang baik. “Kami sangat terkesan dengan lawatan ini, kami disambut bagus oleh encik serta kebersihannya sangat dijaga” begitu komentar Nur selaku mahasiswa Mara Universiti Malaysia. Kunjungan tersebut merupakan kali ketiga, dan bermaksud untuk memperkenalkan kedua profil universitas.

Selanjutnya mereka memperkenalkan profil negara Malaysia dalam rangka promosi “Visit Malaysia 2015” Truly Asia. UTama berharap dapat direalisasi kemitraan antara kedua institusi, khususnya dalam bidang akademik.

8

komunita 13 | Maret 2015

Baru-baru ini Art Therapy Center (ATC) – Widyatama bersama Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (PORTADIN) DPW Jawa Barat, dan RRI Stasiun Bandung menandatangani kerjasama peduli disabilitas.

Penandatanganan MoA tersebut bertujuan untuk sosialisasi perihal kepedulian dan pendidikan bagi kaum disabilitas. Jangan sampai anak disabilitas dikucilkan, dan sampai dipasung karena meresahkan warga sekitar. Dengan kerjasama ini, banyak pihak berharap bahwa siswa disabilitas memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki peranan bagi masyarakat sekitarnya.

Acara yang diselenggarakan di ruang seminar lantai 6 tanggal 15 Januari 2015 lalu dihadiri oleh Kabiro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat mewakili Gubernur Jawa Barat, Ketua Yayasan Widyatama, T. Ontowiryo; Ketua ATC, Anne Nurfarina; dan Kepala Stasiun RRI Bandung, Hasto Kuncoro; PORTADIN Jawa Barat & Bandung serta para undangan.

Acara dibuka dengan penampilan siswa Art Theraphy Center – Widyatama diselingi oleh

video histori ketika mereka mempersiapkan penampilan di acara tersebut. Ketua Yayasan Widyatama, T. Ontowiryo dalam sambutan menegaskan “Sebuah ruang serta tempat untuk anak disabilitas sangatlah diperlukan, disinilah Yayasan Widyatama memfasilitasi kaum disabilitas dengan membangun ATC berbasis seni dan desain.”

Selesai sambutan, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan perwakilan Dinas Sosial, Ketua ATC, dan Kepala RRI Bandung.

Visitasi MGBK SMA Negeri Se-Kota Sukabumi Perwakilan MGBK Kota Sukabumi beserta anggotanya pada Sabtu 12 Desember 2014 melakukan kunjungan ke Universitas Widyatama. Kunjungan yang dipimpin bapak Hasan selaku Koordinator MGBK Kota Sukabumi dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang Universitas Widyatama.

Kunjungan tamu diterima jajaran Universitas Widyatama dan program-program studi Widyatama.

berita kampus

Malam bertabur Harmoni di

Universitas Widyatama

Dalam rangkaian Ulang Tahun Yayasan ke 42 serta Dies Natalies Universitas ke-13. Tanggal 10 januari lalu telah diselenggarakan Acara Malam Harmoni, sebagai acara puncak peringatan dan kebersamaan seluruh warga Widyatama.

Pembukaan Malam Harmoni diawali sambutan Rektor Universitas Widyatama.

Acara yang diselenggarakan di Audiotorium Universitas Widyatama tersebut menghadirkan Laluna band dan Pemuda Harapan Bangsa yang telah lama tidak terdengar di dunia Musik Indonesia. Kehangatan malam dibalut dengan tema acara yang menarik membuat warga civitas dari mulai Pimpinan Yayasan dan Rektorat sampai mahasiswa Widyatama melirik, betapa pentingnya makna bertambahnya usia bagi sebuah institusi pendidikan sebesar Yayasan Universitas Widyatama.

Semakin bertambah usia, semakin dewasa pula pengalaman yang di dapat. Sebagai universitas terfavorit di kota Bandung, Universitas Widyatama tentu menjadi pilihan terbaik baik orang tua maupun siswa. Hal ini dibuktikan para alumni serta mahasiswa yang sedang menjalankan studinya. Kami mengucapkan terimakasih, atas kepercayaan orang tua mahasiswa, alumni serta mahasiswa yang telah memilih Universitas Widyatama. Kami senantiasa berkmitmen terhadap mutu, serta visi dan misi Universitas Widyatama berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Widyatama membuka seluasluasnya bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu pengetahuan sesuai dengan harapannya.

Bukan meminta Apa, tetapi memberikan Apa untuk Indonesia Universitas Widyatama patut berbangga karena memiliki mahasiswa yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Pasifik serta Internasional. Muhammad Hamgari adalah mahasiswa angkatan 2014 jurusan Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen.

Mahasiswa kelahiraan Makassar, 11 Juli 1996 lalu ini memulai karir serta hobinya pada usia 7 tahun.

“Saat itu, saya memulai dengan les-les renang,

tidak terfikirkan sebelumnya menjadi atlit seperti ini”, ujar Hamgari ketika membicarakan awal karirnya. Awal karir yang gemilang ketika pertama mengikuti kejuaraan renang di kota Makassar, serta memenangi medali Perunggu. Pada saat itulah awal karir Ari dimulai dan menjadi atlit muda di Kotanya. Selang berjalan waktu, Ari dikontrak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan sekarang resmi menjadi atlit Jawa Timur. “Bukan meminta Apa yang Indonesia berikan. Tetapi memberikan

Seminar Nasional Strategi Indonesia Kreatif – Universitas Widyatama

Semakin meningkatnya ketergantungan negaranegara anggota ASEAN dengan kawasan lain di dunia, serta untuk memperkecil kesenjangan pembangunan mendorong komunitas ASEAN membentuk cetak biru ASEAN Economic Community (AEC) yang mulai diimplementasikan tahun 2015 ini. Implementasi ini memberikan tantangan baru yang selayaknya diantisipasi lebih awal, karena AEC akan mengubah kawasan ASEAN menjadi sebuah kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Atas dasar pemikiran tersebut, Universitas Widyatama menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Strategi Indonesia Kreatif: Menyambut ASEAN Economic Community

apa untuk Indonesia”, itulah moto Ari ketika kami melontarkan pertanyaan mengenai apresiasi yang didapatkan dari Negara kepada atlit muda seperti Ari tersebut. Terlihat keloyalitasan atlit muda bidang renang ini, tidak memikirkan apa yang dia dapat dari Negara, tetapi mengharumkan nama Negara ke kancah Internasional menjadi harga mati, khususnya di bidang yang dia cintai.

Hingga saat ini, tercatat banyak medali Nasional serta Internasional yang Ari dapatkan dari cabang renang. Belum lama Ari mewakili Indonesia dalam 17th ASEAN UNIVERSITY GAMES tgl 17 – 21 Desember 2014 di Palembang dengan prestasi 2nd Place 200 Meter Butterfly – Men. 2015” dengan subtema: • Kreativitas budaya: bahasa dan seni serta aspek komersialnya • Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) • Penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien • Teknologi Informasi dan E-commerce • Hak Atas Kekayaan Intelektual • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media desain Kegiatan seminar ini diharapkan dapat mendukung dunia pendidikan dalam hal mendorong, sekaligus membangun pikiran-pikiran kreatif baik tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta tindak lanjutnya untuk menjawab tuntutan AEC 2015 yang sudah berjalan ini.

komunita 13 | Maret 2015

9

berita kampus

Tim Basket Putra UTama, Juara I Kompetisi Community League 2014 Tim Basket Putra Universitas Widyatama (UTama) meraih Juara I pada kegiatan Basketball Community League 2014 di GOR Pajajaran Bandung. Pencapaian ini mendorong motivasi dan keyakinan mahasiswa UTama untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

Dubes Rumania berikan Kuliah Umum di Widyatama Duta Besar Rumania untuk Indonesia Valerica Epure berikan kuliah umum kepada mahasiswa Widyatama.

Kuliah umum disampaikan sehubungan dengan kunjungan beliau ke Universitas Widyatama Bandung, pada Rabu 10 Desember 2014 lalu.

Dalam kuliah umum yang bertemakan “Cooperation between Romania and Indonesia the Opportunities for Indonesian Alif Permanabandung.bisnis.com Specialist the Development of Economy in Uni Europe” Valerie menyampaikan tentang perkembangan terbaru di bidang ekonomi, khususnya perkembangan dan kerja sama perekonomian Indonesia-Eropa. Dijelaskan pula bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rumania sudah berlangsung sejak tahun 1950. Kerjasama yang dilakukan dalam sejumlah bidang, tapi lebih banyak dalam bidang ekonomi. Di antara barang Indonesia yang diekspor ke Rumania

Widyatama mengenal Thalasemia bersama OCBC-NISP Bank OCBC NISP dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) bekerjasama dengan Universitas Widyatama menyelenggarakan Seminar tentang thalasemia dengan tema “Hindari Thalasemia Kenali, Cegah, Putus”.

Acara yang digelar pada Selasa, 2 November 2014 lalu dihadiri serta di buka oleh Rektor, Dr.H.Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Davidescu Cristiana V. M., M.A. Antusiasme mahasiswa dan karyawan yang ingin mengetahui bahaya dan pencegahan thalasemia sangatlah banyak.

Visitasi SMA Negeri 1 Tasikmalaya Kamis (4/12), Universitas Widyatama (UTama) telah menerima kunjungan dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Bapak Tatang, Wakasek Kurrikulum SMA Negeri 1 Tasikmalaya Bandung didampingi guru BK dan guru pendamping, disertai 194 siswa dari jurusan IPA dan IPS. Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi try out UN sebagai bentuk pelatihan dalam mempersiapkan UN.

10

komunita 13 | Maret 2015

Pada thalasemia terjadi kelainan pada gen-gen yang mengatur pembentukan rantai globin sehingga produksinya terganggu. Gangguan dari pembentukan rantai globin ini akan mengakibatkan kerusakan pada sel darah merah yang pada akhirnya akan menimbulkan pecahnya sel darah tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka terdapat beberapa jenis talasemia, yaitu thalasemia alfa, beta, dan delta.

Acara yang bertempat di Gedung B Lantai 6 ini menjelaskan pula cara pencegahannya.

Untuk mencegah terjadi thalasemia pada anak, pasangan yang akan menikah perlu menjalani tes darah, baik untuk melihat nilai hemoglobin maupun melihat profil sel darah merah dalam tubuhnya. Peluang untuk sembuh penderita thalasemia memang masih tergolong kecil karena dipengaruhi kondisi fisik, ketersediaan donor dan biaya.

Untuk bertahan hidup, penderita thalasemia memerlukan perawatan yang rutin, seperti melakukan tranfusi darah teratur untuk menjaga agar kadar Hb di dalam tubuhnya ± 12 gr/ dL dan menjalani pemeriksaan ferritin serum untuk memantau kadar zat besi di dalam tubuh. Penderita thalesemia juga diharuskan menghindari makanan yang diasinkan atau diasamkan dan produk fermentasi yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh.

Dua cara yang dapat ditempuh untuk mengobati thasalemia adalah transplantasi sumsum tulang belakang dan teknologi sel punca (stem cell).

adalah rotan, anyaman, dan handycarf lain­nya.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor Universitas Widyatama (UTama) Dr. Islahuzzaman, disertai pula dengan paparan Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Wedi Rusmawan mengenai peluang dan tantangan perkembangan ekonomi, kerja sama yang saling menguntunglan antar-Rumania dan Indonesia.

Sementara itu, Rektor Widyatama, Dr. Islahuz­ zaman, mengatakan penjajakan kerjasama antara Widyatama dengan Rumania terus dijajaki. Pihaknya bertekad akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara. Selama ini, kerjasama yang sudah dilakukan antara lain dengan Ame­ rika, Jepang.

Kuliah umum yang berlangsung di Gedung B Universitas Widyatama diikuti ratusan mahasiswa aktif di kampus tersebut.

Penandatangan MoU P2M dengan RDI Kerjasama Universitas Widyatama dengan RDI (Resilience Development Inisiative) di bidang management, renewable energy, culture & tourism, children welfare, public health, infrastructure and governance ditandatangani pada Selasa, 4 Novemver 2014 lalu) di kampus Universitas Widyatama.

RDI merupakan lembaga riset internasional yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan masa kerjasama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hasil penelitian yang telah dihasilkan antara lain proposal proyek promotion of biogas for socio economic development in Bandung district to UNEP. RDI telah banyak bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di antaranya UPI, ITB, dan Universitas Widyatama. Sedangkan untuk skala internasional telah bekerjasama dengan Arizona State University, University of California, Ritzumeikan Asia Pasific University, Twente University Belanda dan masih banyak lagi. Diharapkan dari penandatangan kerjasama ini semakin menghasilkan luaran yang semakin memperkaya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat global.

rubrik utama

Kecenderungan Laporan Keuangan Daerah/LKPD dan Kerugian Negara Kecenderungan laporan keuangan entitas pemerintah daerah ke arah positif. Jumlah dan persentase peraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) meningkat dari tahun ke tahun sejak 2008.

Berdasar pemeriksaan BPK Semester I 2013, persentase yang memperoleh opini WTP di LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) Tahun 2012 meningkat 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sebanyak 13 per­ sen pada LKPD Tahun 2011 menjadi 27 persen pada Tahun 2012.

Mengacu perbandingan di dua tahun yang sama, persentase LKPD yang memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) juga positif. Jumlahnya turun 3 persen, dari sebanyak 67 per­sen pada Tahun 2011 menjadi 64 persen pada Tahun 2012. Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada persentase LKPD yang memperoleh opini TMP (tidak memberikan pendapat). Pada Tahun 2012, jumlahnya menjadi ha­ nya sebanyak 8 persen. Atau, turun 11 persen dari Tahun 2011 yang masih sebanyak 19 persen. Adanya kenaikan persentase opini WTP di satu sisi, dan penurunan persentase opini WDP dan TMP di sisi yang lain, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah. Terutama, dalam menyajikan suatu LK (laporan keuangan) yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Lebih lanjut, hal itu juga merupakan gambaran dari pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagaimana yang terus didorong BPK. Sampai dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2013 tersebut, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012. Karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan pe­ nyusun­ an laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan LK-nya kepada BPK.

Hasil pemeriksaan Semester I 2013 mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai sekitar Rp2,44 triliun Pada Semester II 2013, sebanyak 108 LKPD Tahun 2012 yang diperiksa, perkembangan maju juga terlihat. Satu LKPD mengalami peningkatan opini dari TMP menjadi WTP dan dua LKPD dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan kelemahan yang ditemukan BPK dalam LKPD tahun sebelumnya. Selain itu, masih di paruh semester yang sama, peningkatan juga ditunjukkan 14 LKPD. Sejumlah LKPD tersebut mengalami peningkatan opini dari TW (tidak wajar) atau TMP (tidak memberikan pendapat) menjadi WDP (wajar dengan pengecualian). Selebihnya, masih bertahan dengan opini WDP, TW, dan TMP. Kecuali, satu LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP dan satu LKPD dari TMP menjadi TW.

Pemeriksaan terhadap SPI Seperti halnya pemeriksaan terhadap LK yang lain, hasil pemeriksaan BPK

terhadap LKPD juga memuat la­poran hasil pemeriksaan atas SPI (satuan pengawas intern) pada setiap entitas yang diperiksa.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai.

LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan SPI, terutama untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Pada pemeriksaan Semester I 2013, hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI. Terdiri atas 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi, 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksana ang­ garan pendapatan dan belanja, serta 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Pada pemeriksaan Semester II 2013 me­ nun­jukkan, adanya 1.367 kasus kelemahan SPI. Diantara kelompok temuan yang ada, kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pe­me­riksaan LK adalah kelemahan sis­ tem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 568 kasus. Di­ antaranya, karena pencatatan tidak/ belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah melakukan sejumlah hal.

Antara lain, agar memberikan sanksi

komunita 13 | Maret 2015

11

rubrik utama sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lali dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku. Sanksi sesuai ketentuan juga perlu diberikan pada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

sekitar Rp 644 miliar. Khusus kasus-kasus yang ditemukan pada kelompok temuan kerugian daerah pada semester pertama tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset. Nilainya mencapai sekitar Rp153,38 miliar.

BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan stock opname persediaan secara periodik.

Termasuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Termasuk pula agar meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Pada Semester II 2013, hasil pemeriksaan BPK juga berhasil mengungkap ketidak­ patuhan terhadap ketentuan perundang-

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Di bagian lain, selain opini dan eva­luasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga me­ nemukan ketidakpatuhan ter­hadap keten­tuan perundang-undang­an. Dam­­­pak­nya terhadap: kerugian dae­ rah, potensi kerugian daerah, ke­kurangan penerimaan, penyimpangan admi­nis­trasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan Semester I 2013 mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai sekitar Rp2,44 triliun sebagai akibat hal tersebut. Kasus-kasus itu ditemukan pada 415 entitas pemerintah daerah. Jika diklasifikasikan berdasar kelompok temuan, dapat diketahui yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37 persen. Diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35 persen, dan ke­kurangan penerimaan sebesar 15 persen. Sisa­nya, sebesar 13 persen merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidak­ hematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan.

Terkait sebaran kasus, temuan BPK mengungkap dari berbagai kelompok temuan yang ada, semua kasus muncul di berbagai tingkatan wilayah yang ada. Mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota. Khusus terkait kelompok temuan kerugian negara.

Sebanyak 262 kasus ditemukan di tingkat pemerintah provinsi senilai sekitar Rp 148,01 miliar. Lalu, di kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai sekitar Rp 415,73 miliar dan di tingkat kota sebanyak 345 kasus senilai sekitar Rp 80,26 miliar. Total senilai

undangan, sebanyak 2.114 kasus senilai sekitar Rp2,02 triliun. Temuan BPK atas berbagai kasus ketidakpatuhan terhadap per­ aturan perundangundangan juga ditindaklanjuti sejumlah entitas. Misal­nya, di kelompok temuan kerugian daerah.

Berdasar kasus-kasus yang ditemukan senilai Rp 652,09 miliar, yang sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai sekitar Rp 27,83 miliar.

Temuan Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang pada 415 LKPD Kelompok Temuan Semester I dan Semester II tahun 2013 Semester I Kelompok Temuan

Jml Kasus

%

Penyimpangan administrasi

37 %

Kerugian daerah

35 %

Kekurangan penerimaan

15 %

Temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan

13 %

Total

100 %

Semester II Jml Kasus

Total Nilai

Total Nilai

Rp 644 miliar

5.876

Rp 652,09 miliar

Rp 2,44 triliun

2.114

Rp 2.02 triliun

Penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset-aset tersebut tentu saja juga terjadi di temuan hasil pemeriksaan BPK pada kelompok temuan yang lain. Kesemuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kontribusi BPK mengawal keuangan negara, termasuk ke­uangan daerah. – (Laporan Tahunan BPK 2013)

INDIKATOR >> Korupsi Tabulasi Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2015 (per 31 Januari 2015) Jabatan

2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010 2011 2012

2013

2014

2015

Jumlah

Anggota DPR dan DPRD

0

0

0

2

7

8

27

5

16

8

4

1

78

Kepala Lembaga/Kementerian

0

1

1

0

1

1

2

0

1

4

9

2

22

Duta Besar

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

4

Komisioner

0

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

7

Gubernur

1

0

2

0

2

2

1

0

0

2

2

1

13

Walikota/Bupati dan Wakil

0

0

3

7

5

5

4

4

4

3

12

0

45

Eselon I / II / III

2

9

15

10

22

14

12

15

8

7

2

1

117

Hakim

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

2

0

10

Swasta

1

4

5

3

12

11

8

10

16

24

15

0

109

Lainnya

0

6

1

2

4

4

9

3

3

8

8

0

48

Jumlah Keseluruhan

4

23

29

27

55

45

65

39

50

59

54

5

453

Sumber : www.acch.kpk.go.id

12

komunita 13 | Maret 2015

rubrik utama

Akuntansi Pemerintahan dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat Wawancara H. Iwa Karniwa SE.Ak.,MM, Asisten Administrasi Prov. Jawa Barat

H. Iwa Karniwa SE.Ak.,MM Asisten Administrasi Prov.

Jawa Barat

Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menyandang predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dalam LKPDnya yang diaudit BPK. Hal ini tentunya komitmen serius pemerintah daerah Jawa Barat dalam upaya menuju good governance. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sudah barang tentu capaian tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh dan konsisten dalam tata kelola pemerintahannya. Tim redaksi majalah komunita berhasil melakukan audiensi langsung dengan Asisten Administrasi Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa SE.Ak.,MM seputar implementasi ‘Akuntansi Pemerintahan dan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat’. Berikut hasil petikan wawancaranya:

Komunita: Mohon dijelaskan Hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan akuntansi pemerintahan?

Komunita: Selain sistem dengan SOPnya, yang didukung teknologi, tentunya faktor SDM pun harus disentuh?

Iwa Karniwa: Tata kelola harusnya dengan sistem manual dahulu tidak langsung otomatis, tidak lepas dari pencacatan secara manual, pengelolaan administrasi, termasuk pertanggungjawaban. Apabila ingin melakukan perbaikan secara sistemik harus menggunakan strategi, identifikasi masalah, memahami masalah, fokus masalah, melakukan penyusunan action plan, tahapan dengan output terukur, input yang dilakukan yaitu sumberdaya manusia yang memadai, pelatihan, evaluasi dan pengendalian, peralatan sistemnya.

Akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari aturan dan peraturan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan capacity building, serta langkah yang dilakukan.

Iwa Karniwa: Benar, SDM atau orang harus diperbaiki mulai dari diri sendiri, lanjut melakukan perbaikan secara mendasar atau tata kelola secara baik, membangun komitmen bersama, lalu pembenahan asset. Asset pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 25 trilyun.

Alhamdulillah pembenahannya dapat diselesaikan secara baik.

Komunita: Kenapa akuntansi pemerintahan yang menjadi tolok ukur?

Iwa Karniwa: Tidak terlepas dari pergaulan dunia, sehingga diterapkan standar akuntansi yang mengarah pada standar dunia. Dengan standar ini laporan keuangan dapat dibandingkan.

Standar ini pula yang menilai keuangan kita baik atau tidak, komitmen, strategi implementasinya. Gubernur dan Wagub Jawa Barat mempunyai komitmen yang sama.

Komunita: Jawa Barat menerapkan modernisasi tata kelola?

Iwa Karniwa: Modernisasi tata kelola pengertiannya adalah proses manual dipahami lebih dahulu, staf terkait memahami proses manualnya, dilakukan pendekatan personalia dan sistem, selanjutnya ditransformasi ke proses komputerisasi secara online. Ini maksud modernisasi di atas. Dengan mendapatkan informasi lebih cepat maka dapat melakukan manajemen kas yang mendukung tata kelola keuangan daerah.

Komunita: 67 % Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak, apakah ini bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ketidakberesan tata kelola?

Iwa Karniwa: Terkait dengan proses akuntansi di Indonesia secara bertahap dimulai sejak jaman Penjajahan Belanda sampai sekarang dengan Single Entry, selanjutnya akan mengarah pada Double Entry. Proses akuntansi baru tersebut dimulai di era Pemerintahan SBY dengan terbitnya tiga undang – undang, sehingga tidak bisa sepenuh­ nya disalahkan tentang tata kelola RI selama ini yang menggunakan Indische Comptabiliteitswet (ICW).

Dengan terbitnya undang-undang perbendaharaan, keuangan negara terjadi reformasi dalam keuangan negara dan daerah, serta adanya neraca awal pemerintah dan neraca awal provinsi maka asset dapat diakumulasi. Sulitnya pendataan secara total, seperti asset Bina Marga, asset PAM misalnya. Melalui perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu dapat mengurangi adanya kebocoran dan pemborosan.

Masalah asset banyak sekali hambatan karena pencacatan dan sertifikasinya banyak yang kurang tercatat dari jaman Belanda.

Komunita: Mohon dijelaskan yang mendorong pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memperoleh predikat WTP tiga kali berturut – turut? komunita 13 | Maret 2015

13

rubrik utama Iwa Karniwa: Konsep dasarnya: 1.

Konsistensi, 2. Implementasi, 3. Reward & Punishment. Secara konsep bagus dan melaksanakan apa yang dikonsepkan; melakukan langkah-langkah rinci yang dilaksanakan secara konsisten; monitoring dan evaluasi; ada feed back dan diperbaiki; mau dan mampu menciptakan Team Work yang baik yaitu: mau dan mampu bekerja sama, mau menerima pendapat orang, guyub (mau bekerja), jangan tersinggungan sehingga bisa bekerja bersama-sama, mampu dan bisa mengkoordinir dengan baik.

Komunita: Tentang pentingnya SDM untuk mendukung upaya pemerintah daerah, bagaimana proses rekrutmennya?

Iwa Karniwa: Dengan cara yang baik, yaitu: Analisi Jabatan, perlu tidaknya sumberdaya manusia; dibuka promosi dengan spesifikasi, latar belakang yang jelas; proses test selektif dikaitkan dengan posisi dan hasil analisis jabatan.

Berdasarkan pengalaman saya, 1 dari 3 SDM bisa mempunyai produktifitas kerja yang baik. Jumlah pegawai provinsi Jawa Barat sekitar 15.000, APBD 30 %, mencoba menurunkan jumlah pegawai dengan pensiun normatif, dan pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif.

Sehingga mencapai jumlah ideal sekitar 13.000 pegawai. Dengan menurunkan 2.000 pegawai ada efisiensi sekitar 55 milyar dan diarahkan pada peningkatan indikator pendidikan (Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi sekolah, Angka putus sekolah – red.). Index Pendidikan kita cukup tajam, pendidikan rendah agak kurang kemampuan ekomoninya, tapi dengan tingkat pendidikan tinggi otaknya menjadi motekar untuk bisa mencari penghidupannya. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk memajukan pendidikan, sifatnya dengan pemberian stimulus dan infrastruktur.

Komunita: Selain efisiensi, ke depan apa sesungguhnya arah capaian yang disasar dengan upaya modernisasi tatakelola? Kesejahteraan masyarakat atau ada hal lain?

Iwa Karniwa: WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, karena aspek WTP mengevaluasi dari sisi proses perencanaan, apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan pemerintah pusat dan provinsi. Artinya guide nya adalah peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah

14

komunita 13 | Maret 2015

“WTP itu bukan tujuan tapi alat, tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Jawa Barat� menjadi koridor, selain juga koridor indikator makro, inflasi, penurunan angka kemiskinan, daya beli,dll. Sasaran akhirnya bagaimana? Mempercepat kesejahteraan masyarakat, yang akan dibangun melalui pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran.

Sementara itu, bagi 20% masyarakat yang tidak merasakan pertumbuhan ekonomi, dari sisi daya beli, kesehatan dari laporan kerja di daerah yaitu desa. Didorong melalui langkah-langkah intervensi daerah. Diantaranya dengan BLT (bantuan langsung tunai) sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Yang paling berat adalah dari sisi mental dan mindset miskin, masyarakat yang seperti itu sulit dan harus di edukasi kembali.

Komunita: Dalam lingkup masyarakat, dampak riil yang sudah terlihat terkait pembenahan pelaporan keuangan pada 1-3 tahun ini?

Iwa Karniwa: Indikator pendidikan dari lulusan SMP yang tadinya 51% menjadi 73% tertampung ke SMK/ SMA, Indeks daya beli masyarakat meningkat sebagai contoh tukang arit rumput yang dahulunya bekerja tidak memakai kendaraan bermotor sekarang mempunyai handphone dan kendaraan bermotor khususnya roda dua sebagai bentukan bahwa daya beli masyarakat meningkat yang terlihat riil. Kecenderungan yang buruk dari masyarakat adalah rajin memaki, pelit, membenci yang harus dirubah secara bertahap. Terjadi suatu proses yang wajar, suatu proses apresiasi dengan masukan-masukan yang baik dan kongkrit, mengajak untuk dikritik dengan solusi yang diberikan dan perlu edukasi/ softskill kepada masyarakat.

Komunita: WTP Provinsi meliputi Kabupaten dan Kota atau hanya Provinsi?

Iwa Karniwa: Diperbaiki dahulu dari provinsi setelah diperbaiki, maka diberikan kepada kabupaten Cimahi, Ciamis, Majalengka, Depok karena masalah

yang berat ada di asset Kota Bandung.

Selanjutnya dilakukan aktif dalam pembenahan di kabupaten, dan kota. Bisa lebih banyak lagi yang disentuh adalah Kepala Daerah dan DPRD terlebih dahulu.

Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD yang perlu diperbaiki dulu bukan WTPnya. Lanjut perbaikan WTP secara baik dan secara teknis. Saya menyusun buku Panduan sederhana Akuntansi Keuangan Daerah.

Komunita: Bagaimana dengan SKPD yang ada di Jawa Barat? Hambatannya apa?

Iwa Karniwa: Hambatan pasti ada, tapi bukan yang bersangkutan tidak mau untuk tidak melaksanakan tetapi sebelum diskusi harus menyamakan pendapat terlebih dahulu. Untuk masalah yang sama tapi presepsinya belum sama. Untuk pemerintahan harus ada sedikit paham otoriter karena waktu yang terbatas maka melakukan PAKTA INTREGRITAS, semua Kepala Daerah wajib hukumnya mengarahkan tata kelola Keuangan ke arah yang lebih baik dihadapan Bapak Gubernur dan dimonitoring secara ketat.

Karena dalam teori manajemen umumnya mengacu pada teori X, oleh karena itu monitoring evaluasi yang ketat mutlak diperlukan, secara konsisten. Konsistensi ini yang sulit dipertahankan, karena konteksnya menyelesaikan pekerjaan yang lalu dan pekerjaan sekarang harus baik. Ada dua pekerjaan yang dijalankan, dengan dukungan teman-teman bisa berjalan dengan baik.

Komunita: Tentunya dengan WTP bukan merupakan capaian yang terbaik, ada yang harus ditingkatkan lainnya. Rencana ke depan seperti apa?

Iwa Karniwa: Dukungan Komitmen dari Pak Gubernur, Pak Wagub, DPRD dan dukungan masyarakat Jawa Barat dari skala nasional Jawa Barat yang terbaik dari sisi perencanaan dan lainnya. Kalaupun ada kekurangan dan kebocoran, rencana ke depan adalah Transformasi Struktural dalam pengelolaan pendapatan dalam kaitan Laporan Keuangan. Pertama, dari sisi kelembagaan. Dari semula by object menjadi by process, maka untuk kondisi sekarang DISPENDA harus menerapkan by process. By process syaratnya adalah orang bekerjasama dan mampu samasama bekerja, dan pengetahuannya di atas rata-rata, apabila tidak seperti itu penerapannya by object. Sekarang menggunakan pengoperasiannya by process, yaitu seksi pendataan dan penetapan pajak, serta penerimaan dan

rubrik utama penagihan pajak. Apabila dua seksi ini tidak bersinergi maka bisa dikatakan gagal. Jadi dua-duanya harus bekerjasama dan dilakukan di Provinsi Jawa Barat.

Kedua, Mengkoordinir bukan hanya pajak kendaraan bermotor tapi seluruh pajak pendapatan adalah tugas dari Dinas Pendapatan, sehingga akuntabilitasnya jelas. Apabila pendapatan gagal menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Sehingga ada beberapa bagian yang dihapus. Ketiga, Sistem Integrasi juga diterapkan pada SDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa diketahui belanja daerah harian dan bulanan. Apabila terjadi dengan baik dan lancar Integrasi Sistem dimaksud, maka Provinsi Jawa Barat menyamai sistem Intregrasi pemerintah Negara Singapura.

Komunita: Kaitan dengan SDM, bagaimana hubungan dengan penyedia tenaga kerja atau Perguruan Tinggi (PT). Bagaimana bapak memandang peran PT dalam kontribusinya

mempercepat tujuan pemerintah Jawa Barat dalam rangka transformasi struktural di atas. Bagaimana hal ini bisa disinergikan supaya potensi tersebut bisa menjadi kesatuan yang kuat antara PT dengan pemerintahan.

Iwa Karniwa: Dalam belajar mengajar perlu dipersiapkan dosen yang mempunyai kualifikasi teori dan praktik, juga perlu dibangun kerjasama link & match, memahami issu aktual yang berdampak untuk kemajuan ke masa depan. Mahasiswa perlu didorong dan menyediakan waktu khusus, serta kerja keras agar bisa menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat secara langsung bagi permasalahanpermasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.

Komunita: Sudah berapa PT yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aspek pemagangan dan penelitian?

Iwa Karniwa: Secara format MoU tidak ada, dan kerjasamanya tidak sespesifik itu. Tapi Pemerintah Provinsi terbuka untuk semua PT yang mengadakan penelitian dan pemagangan, juga untuk studi banding. Bahkan apabila diminta oleh teman – teman PT saya pribadipun siap dalam hal kuliah umum, memberikan pencerahan dari sisi praktisi supaya terjadi link and match dengan PT. Komunita: Pesan Bapak untuk PT? Iwa Karniwa: Pertama, kami ucapkan terimakasih kepada PT yang sudah membaktikan diri bagi kemajuan bangsa, karena saya hadir disini adalah hasil asahan dari PT. Kedua, tingkatkan kerjasama penelitian lebih pada inovasi, juga penelitian-penelitian yang sifatnya instant tapi bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi saya sendiri tetap menjaga hubungan pendekatan dengan kabupaten kota dan kecamatan terkait dengan pendapatan daerah. (Interview by Lee & Written by Abdul Rozak)

Tips Tips Tips Tips Tips Tips Tips Tips Tips Tips Tips

Menyusun Laporan Keuangan Pemda yang Benar Laporan Keuangan yang benar secara umum adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: 1) Relevan; yakni apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian di masa lalu maupun memprediksikan kejadian di masa depan, 2) Andal; dimana informasi dalam laporan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi, 3) Dapat dibandingkan; laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya maupun laporan keuangan entitas lain, dan 4) Dapat dipahami; informasi dalam laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam istilah yang dimengerti oleh pengguna.

Selain memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, Laporan Keuangan yang benar juga harus mematuhi Standar Laporan Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Contoh, struktur Laporan Keuangan harus mengikuti struktur yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Contoh lainnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kesimpulan, Laporan keuangan yang benar adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif serta memenuhi setiap standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sederhana, cara pembuatannya adalah dengan mengikuti setiap standar dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sangatlah penting bagi Pengelola Keuangan Daerah untuk memahami karakteristik tersebut dan senantiasa meng-update informasi terbaru terkait standar dan peraturan yang berlaku. Referensi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya: (a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; (c) PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampiran-lampirannya; (d) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. www.helpdeskkapk.wikiapbn.org

komunita 13 | Maret 2015

15

rubrik utama

Praktek Akuntansi ‫‏‬Pemerintahan di ‫‏‏‬Mata ‫‏‬Inspektorat Junaidi, Ak.,CA

Wawancara dengan Junaidi, Ak.,CA Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Provinsi Jawa Barat

Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Provinsi Jawa Barat

Capaian Jawa Barat mendapat opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) 3 (tiga) kali berturut-turut tentunya selain unsur kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, juga tentunya tidak lepas dari konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu tim redaksi majalah Komunita memotret sejauhmana praktek akuntansi pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Berikut hasil petikan wawancaranya: Komunita: Mohon dijelaskan, akuntansi pemerintahan dari sudut pandang inspektorat selaku lembaga pengawas internal pada satuan kerja di provinsi Jawa Barat?

Junaidi: Akuntansi pemerintahan menurut kami sebagai pengawas merupakan suatu keilmuan akuntansi yang diterapkan pada sektor publik dalam area pemerintahan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akuntansi di sektor swasta yang menitikberatkan pada tujuan memperoleh laba (keuntungan). Di dalam kelembagaan pemerintahan tujuannya tidak mencari keuntungan, kemudian sumber pendapatannya dari pajak, lalu pertanggungjawaban akhir kepada rakyat dihadapan pimpinan & anggota DPRD. Jadi, akuntansi pemerintahan ini berguna dalam konteks akuntabilitas di lingkungan pemerintahan khususnya provinsi Jawa Barat.

Nah, kalau maksudnya adalah akuntansi sektor publik; maka jenis akuntansi ini digunakan oleh pemerintah maupun BUMN/ BUMD. Jadi biasanya yang ketahui oleh kebanyakan praktisi/akademisi – akuntansi sektor publik itu merupakan akuntansi pemerintahan sedangkan jenis akuntansi swasta banyak dipakai oleh perusahaan atau lembaga profit lainnya.

Komunita: Bagaimana fungsi dan peran yang dilakukan lembaga inspektorat provinsi Jawa Barat?

Junaidi: Yang pertama sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014, menyatakan bahwa inspektorat provinsi Jawa Barat bertugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

16

komunita 13 | Maret 2015

penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, kedudukannya berada di bawah gubernur dan bagian dari organisasi perangkat daerah di wilayah provinsi Jawa Barat.

Adapun maksudnya melakukan peran pengawasan disini yaitu sebagai lembaga negara diberikan kewenangan penuh dalam hal: 1) Melaksanakan pemeriksaan; 2) Melaksanakan evaluasi; 3) Melaksanakan review; 4) Melakukan konsultasi.

Dari segi fungsinya, inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan pegawai dan tata kelola. Kemudian dari segi objek, melakukan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang berada di bawah pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Contoh yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berjumlah mencapai 57 unit dengan berbagai jenis kegiatannya.

Komunita: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD 67 % berada dibawah wajar tanpa pengecualian(WTP). Benarkah bila persepsi publik mengartikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah?

Junaidi: Makna opini WTP (wajar tanpa pengecualian) itu sendiri merupakan kesesuaian antara laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Ada dua hal yang menjadi patokannya yaitu: pertama, kepatuhan kepada perundangundangan dan; kedua, kecukupan sistem pengendalian internal. Jadi, tidak serta merta hal ini dapat dikaitkan dengan informasi bahwa telah adanya penyimpangan.

Meskipun opini WTP itu tidak menjamin bahwa tidak terjadi penyimpangan, bukan berarti dengan adanya WTP akan terbebas dari unsur penyimpangan. Secara standar dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah dianggap transparan, akuntabel dan auditabel. Adapun capaian hasil WTP selama 3 kali berturutturut yang telah diperoleh pemerintah provinsi Jawa Barat disebabkan oleh: 1. Melakukan pemenuhan/perintah (compiled) dengan standar akuntansi

pemerintahan; 2. Telah mampu membangun sistem pengendalian internal yang memadai; 3. Prosedur dan tata kelola keuangannya telah sesuai dengan ketentuan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Komunita: Di tengah situasi demikian, laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) 3 kali berturut-turut. Apa sesungguhnya yang terjadi?

Junaidi: Jika yang dimaksud makna terjadi disini yakni bahwa kita selalu melaksanakannya dengan konsisten terhadap penerapan standar, lalu kita telah mampu mengeliminir hal-hal bersifat material yang mempengaruhi opini tersebut.

Kemudian kita juga telah memenuhi dan patuh terhadap standar serta aturan-aturan yang berlaku.

Ada beberapa alasan bagi pemerintah provinsi Jawa Barat ingin meraih opini WTP terhadap LKPD-nya, yaitu: Pertama, Prestise, karena WTP merupakan predikat yang paling baik/tertinggi dari keempat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK; Kedua, Mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel.

Salah satu indikatornya adalah opini WTP atas LKPD; Ketiga, Mendapat reward dari pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai puluhan milyar; Keempat, Secara politis dan administratif, mendapatkan predikat WTP merupakan keberhasilan kepemimpinan dan efektivitas rencana aksi yang telah digulirkan; dan Kelima, Dari sisi hukum, perolehan predikat WTP dapat mengeliminir permasalahan-permasa­lahan hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Predikat WTP yang diraih pemerintah daerah provinsi Jawa Barat selama 3 kali berturut-turut bukan berarti telah selesai segala kewajiban yang diamanahkan akan tetapi

rubrik utama masih ada tugas lain dalam rangka memperbaiki sisi kelemahannya guna mencapai target tata kelola pemerintahan yang baik (good governence). Contohnya melakukan perbaikan dan inventarisir aset, perbaikan sistem informasi, perbaikan mutu SDM via training untuk mencapai standar yang maksimal.

Komunita: Apakah hasil perolehan WTP(wajar tanpa pengecualian) yang diraih pemerintah provinsi Jawa Barat meliputi seluruh wilayah kabupaten dan kota?

Junaidi: Kalau di lembaga inspektorat, konteksnya dalam bentuk entitas pelaporan pada tingkat pro­vinsi – tentunya memiliki perbedaan dengan wilayah kabupaten dan kota. Hal ini telah disesuaikan berdasarkan undang-undang otonomi pada ma­singmasing wilayah serta diberi kewenangan untuk melaporkan hasil kinerja keuangan dengan opini melalui BPK (badan pemeriksa keuangan). Demikian juga dengan pemerintah pada tingkat provinsi, jadi makna provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota berbeda dari segi pelaporannya. Adapun untuk pertanggungjawaban hasil laporannya juga berbeda, kalo gubernur akan mempertanggungjawabkan dihadapan pimpinan & anggota DPRD tingkat I sementara para bupati dan walikota juga akan mempertanggungjawabkan dihadapan DPRD kabupaten dan kota.

Komunita: Fungsi mana yang mengemban tugas pokok, tanggungjawab dan wewenang dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

Junaidi: ini memang tugas inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah.

Jadi lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai “Consulting dan Assurance” yaitu berkoordinasi secara komunikatif dengan para SKPD kemudian menjamin bahwa segala kegiatan yang telah dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain wewenang dari inspektorat itu sendiri yakni

melakukan pembinaan secara personal serta kepada UPD-nya, melakukan audit, melakukan evaluasi, melakukan review terhadap kegiatan-kegiatan di tingkat SKPD. Disamping melakukan berbagai macam hal tadi, tentunya pada unit perangkat daerah tidak luput dari adanya beberapa kelemahan.

Nah, kelemahan yang sering menjadi kendala dalam mengejar target kinerja yang bagus yakni faktor SDM. Sumber daya manusia pada beberapa lingkup SKPD masih belum memahami segala ketentuan yang berlaku, lalu regulasi dari pemerintah pusat yang kadangkala cepat mengalami perubahan (yang lama belum bisa dipahami – kemudian muncul lagi regulasi yang baru). Contohnya yaitu baru kemarin kita mempelajari bahan akuntansi secara cashbasis namun 5 tahun kemudian keluar PP No.71 Tahun 2010 tentang persyaratan memahami sistem akuntansi yang acrualbasis. Sedangkan dari segi latar belakang pendidikan SDM-nya sangat berbeda-beda sehingga hal inilah yang dapat menghambat kinerja pegawai terhadap masing-masing bidang pekerjaannya.

Komunita: Apa yang dipersiapkan inspektorat provinsi Jawa Barat agar capaian WTP tetap dipertahankan sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah pusat?

Junaidi: Belajar dari pengalaman selama ini, perolehan WTP Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan (Gubernur dan DPRD) untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, komit­men dari DPRD dalam men­dukung program kerja, konsisten menerapkan rencana aksi, dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Inspektorat Provinsi Jawa Barat pun dengan peran Quality Assurance telah memberikan pendampingan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan mendorong

percepatan tindak lanjut atas permasalahan yang dapat mengganggu opini BPK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari sepenuhnya bahwa opini WTP hanyalah sasaran pendamping saja, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Akan sangat optimal jika opini WTP yang didapat, juga mencerminkan masyarakat Jawa Barat yang semakin sejahtera. Dalam kondisi tersebut, WTP akan menjadi sebuah prestasi luar biasa dan bermakna di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.

Meski berhasil meraih opini tertinggi, namun, bukan berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berhenti bekerja keras.

Justru sebaliknya, tantangan berat di depan mata. Yakni untuk tetap mempertahankan predikat tersebut di masa yang akan datang.

Caranya, dengan selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh saja berbangga diri telah berhasil meraih prestasi sebagai provinsi yang mengelola keuangan daerah dengan baik.

Tapi tentunya kerja belum usai, karena masih banyak agenda kerja yang harus dijalankan.

Komunita: Bagaimana peran dan kerjasama yang telah dilakukan antara inspektorat provinsi Jawa Barat dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta?

Junaidi: Pertama yaitu kami selalu mengundang beberapa kampus sebagai pembicara tamu dalam acara BIMTEK (bimbingan teknik) untuk memberikan pengetahuan­ nya secara teori. Kedua yakni mengadakan acara ‘hearing’ (dengar pendapat) mengenai regulasi-regulasi yang berkembang saat ini dalam penyusunan kebijakan akuntansi.

Pelatihan pun juga dilakukan secara temporal berdasarkan waktu dan tempat yang telah direncanakan, baik oleh inspektorat sendiri sebagai panitia dan peserta begitu juga de­ngan pihak perguruan tinggi sebagai pemberi materi/nara sumbernya. (Interview & Written by Abdul Rozak)

Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang pada laporan keuangan daerah/LKPD

komunita 13 | Maret 2015

17

rubrik utama

Akuntansi Pemerintahan, PT, dan Mentalitas Koruptif Wawancara dengan Prof. Karhi Nisjar Sarjudin, SE.,MM., Ak. Ketua Program MAKSI Universitas Widyatama Akuntansi Pemerintahan memang sedang menjadi perhatian sehubungan dengan laporan kinerja keuangan pemerintah yang 67 % diantaranya dianggap tidak layak. Sepanjang Indonesia berdiri baru di era reformasi pemerintah memberi perhatian lebih dalam laporan kinerja keuangan. Bagaimana penerapan akuntansi pemerintahan dalam menghadapi mentalitas koruptif.

Untuk itu, tim redaksi majalah komunita melakukan audiensi langsung seputar perkembangan‘Akuntansi Pemerintahan dan Pencegahan Mentalitas Koruptif’ dengan Prof. Karhi Nisjar Sirajudin ditengah kesibukannya sebagai dosen, praktisi, sekaligus anggota komisi audit perguruan tinggi negeri. Berikut petikan wawancaranya: Komunita: Bagaimana pandangan bapak mengenai permasalahan akuntansi pemerintahan dari sudut pandang porsi APBN 2015 yang meningkat, laporan keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya?

Karhi Nisjar: Saya kira pertanyaan ini baik sekali bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dan keputusan penting dalam kehidupan bernegara. Memang segala informasi yang berkenaan dengan data porsi APBN 2015 dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih bernuansa politik. Contohnya dengan meningkatnya jumlah APBN di tahun 2015 di satu sisi menjadi harapan besar akan kemajuan pada sektor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain disebutkan bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pemerintah, hasilnya masih belum menggembirakan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Menurut bapak Tjahyo Kumolo selaku Mendagri menyatakan bahwa sebagian besar pertanggungjawaban keuangan daerah itu masih mengecewakan,

18

komunita 13 | Maret 2015

kemudian dari BPK menyebutkan sekalipun terlihat adanya kemajuan namun sangat lamban dan kurang berkualitas.

Dulu banyak opini berkembang mengenai laporan hasil keuangan pemerintah yang masih terjadi disclaimer kemudian lambat laun meningkat menjadi wajar dengan syarat, lalu harapan terakhir mestinya menjadi wajar tanpa syarat (WTP) – entah sampai kapan posisi harapan yang terakhir ini mampu tercapai. Kemudian adanya keinginan untuk maju (political will) dari pemerintah guna pemerataan pembangunan hingga ke berbagai daerah merupakan suatu tujuan sangat bagus hanya kembali lagi kepada aparat

memiliki suatu peningkatan pengetahuan pada bidang akuntansi pemerintahan.

Adapun bukti perhatian pemerintah terhadap kondisi ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan melalui UU No.17 tahun 2003, PP No.71 tahun 2010, kemudian Permendari yang baru keluar tentang keharusan menuju sistem akrual dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara, dari lingkungan akademik masih menanggapinya dengan biasa saja, tidak secara khusus. Perhatian menonjol diberikan oleh Kemendagri, Kemenkeu, dan BPK meskipun semuanya belum optimal.

“Memang segala informasi yang berkenaan dengan data porsi APBN 2015 dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih bernuansa politik.” pemerintahnya sendiri sampai seberapa jauh kesiapannya terhadap kapabilitas/ keprofesionalan di dalam pengelolaan keuangan daerah.

Komunita: Jika memang demikian kondisinya, Apa yang bisa dilakukan perguruan tinggi atau praktisi bidang akuntansi agar secara bertahap dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat?

Karhi Nisjar: Idealnya memang demikian yakni diharapkan dapat bersikap peduli terhadap keadaan khawatir tersebut.

Pengamatan saya secara pribadi terhadap respon yang berkembang masih mengkhawatirkan. Contohnya pada dunia perguruan tinggi, jika menginginkan perubahan mindset tentang pengelolaan/ pertanggungjawaban keuangan negara mestinya ada suatu perhatian terhadap bagaimana mutu lulusannya (SDM)

Komunita: Hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi kalangan perguruan tinggi dalam rangka mencetak SDM yang memiliki kemampuan tersebut, di sisi lain akan memberikan pemahaman juga kepada masyarakat.

Namun, mengapa respon ini seolaholah menjadi lambat? Apakah terdapat problematika di luar institusi pemerintah seperti dari Kemendagri, Kemenkeu dan BPK? Karhi Nisjar: Problem ini mempunyai historis panjang berkenaan akuntansi pemerintahan sejak jaman kolonial dengan berpedoman kepada UU perbendaharaan negara yang merupakan bukti pertanggungjawaban keuangan secara patut. Pada saat ini, Indonesia menganut sistem keuangan secara cash basis dengan pola sederhana – menggunakan buku kas umum dan

rubrik utama pembantu, lalu setiap akhir tahun anggaran dilakukan penutupan. Kemudian hasil akhir penutupan anggaran pada periode tersebut secara otomatis tidak dikumulatifkan ke periode berikutnya sehingga tidak dibuatkan pencatatan neraca tiap tahunnya. Nah, hal ini telah berjalan selama puluhan tahun yang berakibat pada lambatnya sistem informasi keuangan negara.

Artinya tak ada kejelasan informasi serta kemajuan mengenai laporan keuangan negara yang dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia, khususnya pada bidang kinerja keuangan negara. Sejak kejadian tersebut, pemerintah mulai berbenah, ada perhatian dan melakukan reformasi besar-besaran di bidang pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan kebijakan UU No.17 tahun 2003 di atas. Jadi, waktu dan peristiwanya bukan hanya lamban akan tetapi terlalu lama dari proses panjang sejak jaman penjajahan.

Akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan undang-undang tersebut, maka terjadilah perubahan-perubahan dalam berbagai jenis kegiatan yang dipelopori oleh Kemenkeu dan BPK (pusat) dan Kemendagri (daerah).

Syukur alhamdulillah yang paling jelas dampaknya yaitu setelah lahirnya PP No.71 tahun 2010 berkenaan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan yang lebih mendekati lengkap, sekalipun hingga kini terus dilakukan perbaikan.

Terdapat perbedaan antara standar akuntansi pemerintah dengan standar akuntansi bisnis. Kebanyakan dari para insan akuntansi di Indonesia sangat memperhatikan bidang bisnisnya saja daripada akuntansi pemerintah yang hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan bersifat pemerintahan. Padahal bila diamati lebih dalam bahwa pengelolaan keuangan melalui akuntansi pemerintah mencakup jumlah kekayaan negara yang luar biasa besarnya bagi kepentingan bangsa & negara. Oleh karena itu seharusnya dilakukan perubahan mindset di kalangan pegiat akuntan dan masyarakat agar lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi di bidang pemerintahan atau jika tidak minimal harus seimbang (antara pegiat akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis) secara konkret.

Komunita: Apakah mungkin dengan kondisi SDM yang belum 100% memiliki keahlian khusus di bidang

akuntansi pemerintahan ini bisa merealisasikan kebijakan sesuai PP No.71 tahun 2010 sehingga diperoleh perubahan mindset sebagaimana diharapkan?

Karhi Nisjar: Saya kira jika hanya sekedar statement (pernyataan) saja dalam merubah suatu mindset – bisa dilakukan.

Namun di sisi kultur/budaya yang melekat pada bangsa Indonesia diamati masih mengandung harapan pesimis. “Semua orang berteriak dengan tidak menyukai perbuatan korupsi, kemudian tindakan korupsi sangat populer dilakukan secara represif; seolah-olah hal itu menjadi alternatif yang efektif”. Padahal bila saya sebagai seorang akademisi akan menyimpulkan bahwa kemungkinan permasalahan ini terjadi akibat kesalahan dalam pengelolaan/tata kelola keuangan negara tidak sesuai harapan semestinya.

Jika dalam unsur tata kelola keuangan negara ini mampu dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang seharusnya, maka saya merasa yakin bahwa tingkat kebocoran keuangan negara ini akan lebih tercegah – lebih baik pencegahan daripada represifnya. Hal ini diperlukan suatu aksi ‘political will’ dari orang no.1 di Indonesia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang di dalam penyelenggaraan negara dapat mewujudkan sistem akuntansinya yang bersifat akuntable dan auditable.

Komunita: Bagaimana suatu kebijakan yang telah disepakati ini (Standar Akuntansi Pemerintahan) dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten oleh semua komponen/jajaran pemerintah?

Karhi Nisjar: Saya berpendapat bahwa hal itu menjadi tugas Kemenpan, LAN, Kemenkeu dan Kemendagri didalam mensosialisasikan dan melaksanakan berbagai fungsi tata kelola keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah serta men-declare untuk memerangi tindak kejahatan korupsi melalui proses ‘restrukturisasi dan revitalisasi’ guna menghasilkan suatu model pemerintahan yang baik dan bersih. Contoh ironisnya adalah lembaga LAN RI yang bertugas untuk membina/mendidik aparatur pemerintahan, namun dari segi muatan kurikulumnya tidak diajarkan dan dikenalkan dengan matakuliah akuntansi pemerintah padahal setelah lulus – mereka semua akan menjadi pejabat aparatur negara. Itulah fenomena yang terjadi, sehingga menurut saya; pada

lembaga pemerintah seperti STIA, LAN RI, STPDN, dan lainnya perlu dilakukan kajian kembali mengenai mutu, kurikulum, dan formasi kebutuhan unit kerja pemerintah guna menghasilkan aparatur yang capable di bidangnya. Apabila di lembaga pendidikan pemerintah serta sekolah-sekolah kedinasan lainnya tidak diajarkan matakuliah seperti akuntansi pemerintahan, maka sangat impossible pemerintahan yang baik dan bersih bisa terwujud.

Komunita: Apa saran bapak terhadap lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam merubah mindset agar dapat berkontribusi dan bersinergi dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah?

Karhi Nisjar: Kembali kepada hal yang sangat filosofis yakni menjadikan dunia kampus (PT) sebagai wadah pemahaman, pengembangan dan pengaplikasian ilmu guna memberikan kemanfaatan bagi kebutuhan unit kerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Jika pada saat ini terdapat kesalahan dalam mengelola kinerja keuangan pemerintah yang baik (belum akuntable & auditable), maka setiap perguruan tinggi diharapkan responsif – mendengar & menjawab tantangan tersebut melalui pemberian muatan kurikulum dengan konsentrasi/ matakuliah akuntansi pemerintahan.

Nah, untuk perguruan tinggi setingkat Universitas Widyatama, Unpad, UI dan UGM telah melakukan inisiatifnya dengan membuka konsentrasi akuntansi pemerintahan pada jenjang S2 – program Magister Akuntansi (MAKSI).

Komunita: Pesan apa yang dapat bapak sampaikan bagi pemerintah, kalangan perguruan tinggi dan masyarakat?

Karhi Nisjar: Untuk kalangan perguruan tingginya tidak terlalu tertarik, saya lebih tertarik kepada mereka yang mengatur jalannya perguruan tinggi karena sebagai pucuk pimpinan terdepan harus lebih diandalkan dalam melanjutkan roda pembangunan bangsa dan negara.

Artinya memang sangat luas dalam rangka membuat kebijakan, aturanaturan yang akan memberikan manfaat cukup besar bagi kepentingan negara.

Bagi pemerintah, jangan ada diskriminasi antara mutu lulusan dari perguruan tinggi swasta dan negeri begitu pula dengan para pengajarnya sehingga terjadi keseimbangan hak & kewajiban diantara keduanya.

(Interview by Lee, Written byAbdul Rozak)

komunita 13 | Maret 2015

19

rubrik utama

KOMITMEN WIDYATAMA

BANGUN SDM BERKOMPETENSI Wawancara Dr. Islahuzzaman, SE.,M.Si Ak. – Rektor Universitas Widyatama Salah satu kendala dalam meningkatkan tata kelola yang baik atau good governance pemerintahan daerah adalah faktor sumberdaya manusia yang belum memahami akuntansi pemerintahan atau lebih khusus Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang baru diterbitkan tahun 2010 ini sangat berkaitan erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 67 % dianggap tidak layak. Tim redaksi majalah Komunita melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Widyatama seputar ‘Akuntansi Pemerintahan dan Peran Perguruan Tinggi sebagai pencetak SDM’.

Komunita: Bagaimana pandangan bapak mengenai “Akuntansi Pemerintahan”?

Dr. Islahuzzaman: Sebenarnya keilmuan di bidang akuntansi itu luas, sementara untuk akuntansi pemerintahan merupakan salah satunya saja. Selain itu ada pula sub bidang keilmuan akuntansi yang lain, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lainnya.

Akuntansi pemerintahan merupakan jenis akuntansi yang diterapkan dalam bidang pemerintahan dengan menghasilkan output berupa informasi keuangan negara.

Proses aktivitas dari input menjadi output pada dasarnya sama dengan penerapan di lembaga swasta lain, hanya yang membedakan adalah data yang dikelola yakni seputar keuangan negara. Pada sistem pemerintahan terdapat akuntansi dasar transaksi dan anggaran yang masing-masing memiliki hasil laporan realisasinya.

Komunita: Mengapa harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaporkan kinerja keuangan pemerintah?

Dr. Islahuzzaman: Dalam laporan keuangan yang baik tentunya harus memiliki standar. Jika tidak mempunyai standar maka hasilnya akan berbeda-beda sehingga mengakibatkan datanya tidak dapat dianalisis. Untuk standar akuntansi

20

komunita 13 | Maret 2015

di pemerintahan berbeda dengan lembaga yang berbasiskan bisnis karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pelaporannya. Pada laporan hasil keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi 4, yaitu: laporan keuangan negara, laporan realisasi laba/ rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun bagi lembaga pemerintahan yang berbasiskan bisnis seperti halnya BUMN menggunakan acuan laporan keuangan bisnis.

“Masih banyak terdapat kesa­ lahan dalam me­ nempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.”

Komunita: Laporan keuangan pemerintah daerah 67 % dinilai tidak layak. Benarkah bila persepsi publik mengartikan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Apa yang menjadi penyebabnya?

Dr. Islahuzzaman: Kemungkinan besarnya bisa saja terjadi, namun jika dilihat dari sisi sejarah – akuntansi pemerintahan berawal dari akuntansi anggaran yang telah ada sejak jaman Belanda. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Belanda adalah kontinental, sedangkan sistem yang berjalan saat ini yaitu anglo saxon.

Perubahan atau peralihan kepada sistem anglo saxon berlangsung cukup lama, bahkan sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Prof. Bambang Sudibyo sistem pelaporan anggarannya dirubah dengan menganut pada laporan keuangan negara yang mencerminkan adanya posisi ‘Debet

dan Kredit’. Metode ini diterapkan agar dapat diketahui seberapa besar aset negara, hutang negara, investasi dan perolehan negara.

Menyinggung persoalan penerapan akuntansi di daerah akibat kurang mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya – bisa terjadi. Hal ini disebabkan, pertama: belum terdapat penyesuaian (adaptable) atas perubahan oleh masyarakat setempat. Kedua: belum adanya pemahaman yang baik terhadap akuntansi pemerintahan, ketiga: kurangnya SDM yang mumpuni (ahli dibidangnya) khusus tentang akuntansi pemerintahan. Masih banyak terdapat kesalahan dalam menempatkan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya: posisi penata laporan keuangan/anggaran di kantor kedinasan daerah ditangani oleh seorang dokter, bagian peternakan, dan lainnya.

Oleh karena itu sangat memungkinkan bila terjadi penyimpangan dalam penge­ lolaan keuangan di daerah-daerah.

Faktor penyebab lain adalah kurang­ nya pengawasan dan pelatihan tentang laporan keuangan. Berdasarkan pada permasalahan serta adanya penyebab tersebut, maka kami dari segenap akademisi Universitas Widyatama membuka program MAKSI (magister akuntansi) dan PPAK (pendidikan profesi akuntansi) yang bertujuan mencetak sumberdaya manusia kompeten di bidang laporan keuangan agar penerapan keilmuan akuntansi mampu mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara.

Komunita: Jika memang faktor SDM menjadi suatu hal yang penting agar memahami dan menerapkan aplikasi bidang akuntansi, bagaimana perguruan tinggi seharusnya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan mutu sumberdaya manusia tersebut?

Dr. Islahuzzaman: Universitas widyatama telah menyiapkan semua fasilitas pem­ belajaran berkenaan dengan pemahaman

rubrik utama serta praktek bidang akuntansi termasuk kurikulumnya. Dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan/diadaptasikan oleh bahan praktek pada masing-masing konsentrasi program studi, yaitu: akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan lain-lain. Berikutnya ‘political will’ Pemerintah daerah seharusnya menyiapkan anggaran untuk pelatihan dan studi lanjut bagi para pegawainya, khusus di bidang akuntansi pemerintahan dengan spesialisasi pada bagian anggaran, akuntansi keuangan daerah, dan akuntansi manajemen pemerintahan.

Komunita: Program apa yang telah dilaksanakan Universitas Widyatama dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia di bidang akuntansi pemerintahan?

Dr. Islahuzzaman: Universitas Widyatama menyiapkan fasilitas pembelajaran; mulai dari staf pengajar (dosen) yang berkompeten pada bidang tersebut dengan status rata-rata telah bergelar S3, fasilitas belajar yang memadai, kerjasama industri, serta kurikulum di desain sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Kurikulum itu sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu: Umum, Utama dan Khusus. Untuk bagian umum berkaitan dengan moral, tanggungjawab, dan lainnya. Sementara yang bagian utama mengandung materi keprofesian. Bagi setiap pegawai pada berbagai instansi baik di wilayah pusat maupun daerah yang telah mengikuti program studi lanjut khususnya bidang akuntansi pemerintahan serta memperoleh bekal keilmuan dari bangku kuliah, maka setelah lulus studi diharapkan mampu mempraktekkan ilmu pengetahuannya secara langsung pada dunia kerja. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh jajaran pihak manajemen yang bersangkutan, baik secara moril maupun materiil.

Komunita: Bagaimana perguruan tinggi khususnya Universitas Widyatama berperan dan bersinergi dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pemerintah daerah, khususnya dalam hal Akuntansi Pemerintahan?

Dr. Islahuzzaman: Iya, tentunya diharapkan ada sinergi antara pihak pendidikan (Universitas Widyatama) dengan pemerintah melalui kerjasama pembelajaran, pelatihan dan forum konsultasi khusus mengenai praktekpraktek akuntansi yang digunakan oleh negara. Hingga saat ini dosen-dosen

dari kami baik secara individual maupun berkelompok melakukan program pengabdiannya ke berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN/ swasta.

Adapun materi yang disampaikannya cu­ kup beragam tergantung pada topik yang sedang didiskusikan. Contoh: program pengenalan analisis laporan keuangan melalui e-budgeting, program audit intern, program analisis keuangan negara, dan lainnya. Terdapat beberapa hal yang tidak disadari oleh para pemangku pendidikan bidang akuntansi baik dari para mahasiswa maupun pengelolanya. Oleh sebab itu bidang ilmu akuntansi harus dipahami secara profesional dan baik karena memang sangat bergantung pada individu si penggunanya. Jika digunakannya secara adil dan baik maka akan berdampak pada kemaslahatan dunia sebagaimana telah tertera di dalam al-Quran. Namun sebaliknya, jika digunakan untuk mencelakakan dunia maka hal itulah yang disebut sebagai ilmu akuntansi sesat karena tidak sesuai dengan koridor dan standar kebenaran. Ada beberapa contoh penerapan ilmu akuntansi yang sesat, diantaranya: mengecilkan pajak perusahaan, melaporkan hasil yang tidak sebenarnya, dan lain sebagainya. Implementasi secara jujur & profesional keilmuan akuntansi pada bidang pemerintahan akan membawa pada tingginya tingkat kesejahteraan serta kemakmuran hidup masyarakat karena tindak korupsi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Komunita: Jika SDM (pegawai) pada instansi negeri banyak yang memahami dan menerapkan ilmu akuntansi pemerintahan dengan benar, maka seberapa besar efeknya terhadap tingkat kebocoran keuangan negara? Apakah tindak korupsi bisa dihilangkan?

Dr. Islahuzzaman: Secara konsep ideal seharusnya hal ini bisa dilakukan guna me­minimalisir efek negatif dari berbagai penyimpangan yang terjadi. Namun masalah utamanya adalah mental; apakah mereka memiliki keberanian untuk me­ngatakan iya atau tidak terhadap kasus-kasus yang terjadi, sekaligus harus sanggup dalam memutuskan benar atau salah. Jika tidak berani, maka janganlah mengambil profesi akuntan atau auditor dengan tidak mau mengorbankan perasaannya pada hal-hal yang dianggap mengalami penyimpangan. Seorang akuntan yang baik itu memiliki prinsip yang teguh dan sikap, fikiran serta jiwa yang tu-

lus ikhlas pada kebenaran sejati. Selain itu, etika seorang akuntan pun harus dijaga dengan tidak terpengaruh pada godaan/ rayuan yang datang menghampirinya.

Nah, untuk mencegah dari pengaruh efek negatif serta kurangnya sikap mental yakni: pertama, melakukan penyadaran diri dengan cara memahami arti penting akuntansi; mulai dari makna, tujuan, manfaat dan lainnya. Kedua, setelah melakukan perubahan sikap mental melalui penyadaran diri, maka mudah-mudahan selanjutnya akan dapat mempertahankan kode etik, etika dan kepatutan.

Komunita: Pesan apa yang dapat bapak sampaikan untuk para praktisi akuntan, otoritas pemerintah terkait upaya peningkatan kinerja keuangan daerah serta mengantisipasi terjadinya?

Dr. Islahuzzaman: Dari sisi akuntansi; pertama, semua stakeholder harus menyadari akan makna dan fungsi sebenarnya akuntansi, kemudian terapkanlah ilmunya de­ ngan cara yang baik. Kedua, perlu adanya pelatihan bidang akuntansi keuangan pemerintah/negara supaya benar-benar menghayati dan mengerti betul tata caranya sesuai standar yang berlaku. Ketiga, mampu mempertahankan sikap mental yang positif guna menghadapi godaan materi dunia. Apabila ke semua hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kinerja keuangan di pusat maupun daerah akan baik pula bahkan bisa pula menghapuskan disclaimer yang terjadi. Pemerintah diharapkan jangan setengah hati dalam mempelajari & mempraktekkan keilmuan akuntansi karena ilmunya tersebut mampu digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi yang bisa menyampaikan ba­ nyak hal.

Jangan pernah melakukan tindakan yang menyimpang dari data-data sebenarnya apalagi sampai melakukan manipulasi terhadap angka-angka dari data tersebut.

Jika hal ini sampai dilakukan, maka timbullah cikal bakal terjadinya tindakan korupsi yang dapat menghancurkan keuangan negara bahkan menimbulkan dampak kesengsaraan berkepanjangan di masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan pula dapat mengambil keputusan serta langkah-langkah tepat guna menghasilkan laporan akuntansi negara yang kredibel sekaligus mampu dipertanggungjawabkan secara umum dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan & kemakmuran masyarakat.

(Interview by Rika Rachmawati, Written byAbdul Rozak)

komunita 13 | Maret 2015

21

Opini

AKUNTANSI PEMERINTAHAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

P

erkembangan perbaikan penge­ lolaan Akuntansi Pemerintahan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah mengalami perbaikan yang mendasar, meskipun dampak upaya per­ baikan tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat secara signifikan. Hal ini karena perilaku korupsi oknum penye­ lenggara pemerintahan sudah mencapai tingkat yang akut.

Sebagai gambaran bahwa mantan pejabat atau yang masih menjabat sebagai kepala daerah baik pada tingkat propinsi, maupun tingkat Kabupatan Kota lebih dari 60% tersangkut masalah korupsi atau penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Kesesuaian dengan Stan­ dar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistim pengendalian intern merupakan suatu keniscahyaan. Oleh sebab itu upa­ ya mencegah atas penyimpang­an penye­ lenggaraan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban untuk dipri­ oritaskan selain upaya penindakan.

Upaya penyelamatan atas kebo­ coran keuangan Negara atau keuangan daerah seyogyanya dimulai dengan me­ nata kembali sistem pengelolaan daerah yang lebih bersifat akuntabel, adaptif, fleksibel. Kebocoran yang sudah banyak disinyalemen orang itu sekitar 10 – 15 % dari APBN maupun APBD. Sebagai contoh yang saat ini hangat dibicarakan mengenai penyusunan anggaran daerah DKI, kini terungkap bahwa sejak penyu­ sunan anggaran saja sudah ada indikasi upaya penyimpangan, apalagi ketika su­ dah sampai pada realisasi penggunaan anggaran. Kebocoran pelaksanaan di­ lapangan tersebut bahkan telah menjadi

22

komunita 13 | Maret 2015

budaya buruk yang berlangsung bergulir sampai pada tingkat pelaksana yang be­ rada di garis depan. Apalagi implemen­ tasi Standar Akuntansi Pemerintahannya juga masih belum sesuai ketentuan yang berlaku akan menjadi jalur lain untuk un-efisiensi. Penyelenggaraan lelang proyek yang penuh rekayasa sudah men­ jadi rahasia umum. Perilaku kolusi dan nepotisme sangat kental terjadi dalam setiap proses realisasi anggaran kegiatan baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Penyusunan laporan keuangan daer­ ah yang mayoritas masih belum mema­ dai (di atas 60% berstatus WDP atau TW) menggambarkan kepada kita bahwa tata

bagai kota (jika nilai proyeknya sekitar 10 milyar saja). Disamping itu prosentase penggunaan anggaran yang distribusinya untuk belanja materiil di bawah 30 persen dari seluruh total anggaran, maka perge­ rakan pembangunan infrastruktur sudah dapat kita bayangkan akan mengalami perlambatan. Kenyataan yang bersifat global itu bukan lagi menjadi perhatian utama bagi siapapun yang seharusnya berwenang mencegah terjadinya peny­ impangan terhadap realisasi penggunaan anggaran, baik pusat maupun daerah.

Laporan keuangan pusat maupun daerah yang masih belum signifikan itu akan dapat menjadi kontributor positif

“Upaya penyelamatan atas kebocoran keuangan Negara atau keuangan daerah seyogyanya dimulai dengan menata kembali sistem pengelolaan daerah yang lebih bersifat akuntabel, adaptif, fleksibel.” kelola keuangan Negara masih memer­ lukan upaya yang keras untuk perbaikan baik dari sisi sistem informasi, sistem dan prosedur tata kelolanya, maupun skill pelaksana/personil petugas yang diberi tanggungjawab mengelolanya.

Diasumsikan bahwa kebocoran itu mencapai sepuluh persen saja, maka se­ banyak kurang lebih dua ratus trilyun per tahun dana itu raib dalam perjalanan (dana yang hilang tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat). Dana se­ besar itu ekivalen dengan pembangunan pasar sebanyak sekitar 20 pasar di ber­

bagi upaya menyejahterakan masyarakat, apabila upaya perbaikan yang ketat, cepat, tepat berlomba dengan waktu mengejar serta mengurangi perilaku negatif bagi siapapun yang mengelola keuangan dan bertanggungjawab membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Ter­ bukanya peluang untuk mencegah ter­ jadinya perbuatan menyimpang karena sistem dan prosedur maupun ketentuan yang berlaku mengenai standar akuntan­ si pemerintahan segera diterapkan. Na­ mun yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan para petugas yang handal

Opini

dan punya komitmen kuat atas kepatu­ han/tingkat disiplin diri, integritas ting­ gi sebagai pegawai negeri sipil pelaksana pengelolaan keuangan Negara.

Apabila diasumsikan bahwa PNS yang diberi tugas mengelola keuangan tersebut harus di up grade pengetahuan­ nya agar sesuai dengan peraturan dan pe­ rundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan paling cepat tiga sampai empat tahun perbaikan status dari WDP atau TW menjadi WTP, itupun ditambah dengan syarat sistem dan prosedur kerja setempat juga diperbaiki dan diperketat pelaksanaannya di lapangan.

Betapa besar dana yang dapat dise­ lamatkan dengan adanya perbaikan sistim dan prosedur pengelolaan ke­uangan de­ ngan menertibkan sistem akuntansi Pe­ merintahnya. Andaikan kebocoran sepu­ luh sampai dengan lima belas persen itu terjadi pada 67 % LKPD yang statusnya masih WDP dan TW dapat diperbaiki setengahnya saja, maka penghematannya sungguh signifikan. Apalagi jika dana ha­ sil penghematan itu dialokasikan kepada kepentingan masyarakat Indonesia, maka kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu secara bertahap akan dapat dinikmati secara meluas.

Perbaikan akuntansi pemerintahan nampaknya harus disusun secara siste­ matik, terencana, terstruktur dan kon­ sisten bertahap dari tingkat pusat sampai tingkat desa, karena dana bantuan kepa­

INDIKATOR

da desa akan segera dilaksanakan, maka hal inipun harus dipersiapkan sampai pada tingkat desa, jangan sampai terjadi karena ketidaktahuan akan tata kelola keuangan Negara (Akuntansi Pemerin­ tahan) yang baik dan benar sang pejabat kepala desa tersebut mengakhiri jabatan­ nya di penjara.

Kompleksitas permasalahan yang telah terjadi dikalangan pemerintahan daerah terkait dengan buruknya penge­ lolaan akuntansi pemerintahannya seba­ gian besar karena ketidaktahuan petugas terkait dengan penyelenggaraan akun­ tansi pemerintahan, disamping perilaku atau budaya korupsi yang sudah akut tersebut.

Perbaikan tata kelola laporan ke­ uang­ an dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai kaidah dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan tentunya akan berdampak kepada perbaikan atas peningkatan kesejahteraan bagi mas­ yarakat. Upaya di era reformasi ini ak­ hirnya dapat dirasakan masyarakat yang tentunya tidak dapat dipungkiri karena keberanian dan ketekunan pemerintahan sebelumnya yang telah meletakkan dasardasar standar akuntansi pemerintahan yang semakin baik. Semoga langkah berikutnya bagi pemerintahan sekarang ini tetap konsisten menjalankan hal-hal yang sudah baik dengan akselerasi yang lebih cepat, tepat dan akurat.

Reformasi jilid dua harus dijalan­ kan, yaitu antara lain dengan melakukan pembenahan sistem dan prosedur penye­ lenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta pembinaan mental spiritual seluruh warga Negara Indone­ sia. Mentalitas bangsa yang sudah sema­ kin tercemar dengan idoelogi dan budaya lain selain falsafah Indonesia (Pancasila) kini telah sampai pada titik yang cukup kritis. Oleh sebab itu pemberlakuan stan­ dar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mencegah prilaku menyimpang bagi siapapun yang terkait dengan sistem tersebut yang menjadi koridor pengaman bagi personil penyelenggara pemerintah­ an baik pusat maupun daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan yang dijalankan dengan sebaik-baiknya akan mewujudkan suatu roda pemerin­ tahan yang bersih dan akuntabel. Pada akhirnya hal ini akan menciptakan suatu kondisi sejahtera bagi seluruh mas­ yarakat Indonesia. Kesejahteraan yang dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwiba­ wa ini tentu­nya menjadi harapkan kita agar Indonesia menjadi suatu bangsa yang kuat dalam menghadapi era MEA di masa yang akan datang. Semoga Neg­ ara Kesatuan Republik Indonesia menja­ di Negara yang disegani di kancah dunia karena masyarakatnya hidup aman, da­ mai dan sejahtera. (EB) Eddy Budianto, Yayasan Widyatama

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 LKPD (Tahun) 2008 2009 2010 2011 2012

WTP 13 15 34 67 113

OPINI WDP TW 323 330 341 349 267

31 48 26 8 4

TMP

JUMLAH

118 111 121 100 31

485 504 522 524 415

Sumber : Laporan Tahunan BPK 2013

komunita 13 | Maret 2015

23

Makna Bahasa

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PRODUKTIVITAS KINERJA

D

alam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Depdiknas/Pusat Bahasa 2008:33), kata “akuntabel” dimaknai sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” dan “akuntabilitas” didefinisikan sebagai “perihal bertanggungjawab”; “keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Dalam perjalanan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari, kata akuntabilitas (yang merupakan kata jadian dari kata sifat akuntabel) memiliki makna bernuansa ganda.

Satu makna bernuansa negatif, seperti yang dikandung ungkapan “Anda harus akuntabel bila terjadi apa-apa pada aset perusahaan ini.” Dalam ungkapan ini kata akuntabel dipergunakan dalam maknanya yang sepadan dengan “yang membuat sesuatu kesalahan terjadi”. Makna yang mengandung muatan negatif lain terasa kental dalam ungkapan berikut: “Manajer X diminta akuntabilitasnya atas lingkungan kerja yang telah mencelakakan bawahannya.” Penggunaan kata “akuntabel” dan “akuntabilitas” dalam kedua contoh ini bernuansa negatif karena mengarah pada pertanggungjawaban yang bertautan dengan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan. Oleh karena itu, sesungguhnya penggunaan kata “akuntabel” dan “akuntabilitas” dalam konteks contoh ini digandengkan dengan ungkapan “kalau terjadi apa-apa biang-keroknya akan ditindak” (yang tidak dieksplisitkan di sini).

24

komunita 13 | Maret 2015

Dalam penggunaannya di dalam orga­ nisasi-organisasi perusahaan dan yayasan yang progresif, kata akuntabel dan akuntabilitas cenderung dimaknai sebagai suatu “cara pikir” (mindset) yang positif. Tak seperti yang dikesankan dalam penggunaan kata akuntabilitas dalam pengertiannya yang bernuansa negatif, kata ini tidaklah semata-mata berurusan dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum dan perangkat standar industri. Jauh dari keterbatasan itu, kata akuntabilitas bertaut erat dengan tujuan organisasi dan kepercayaan publik.

Akuntabilitas merupakan kunci bagi pencapaian hasil kerja organisasi karena akuntabilitas dengan segala kebiasaannya mengeksplisitkan rincian tugas dan ekspektasi capaian kinerja itu dapat membantu kita mengidentifikasi berbagai kesempatan yang ada dalam jangkauan organisasi yang bersangkutan.

Meminta pegawai bersikap akuntabel— misalnya—sesungguhnya dapat membantu yang bersangkutan memahami apa arti kepuasan mencapai sasaran kerja optimal dan apa artinya berkinerja sesuai standar.

Akuntabilitas dapat berarti bisa diandalkan. Kita dapat menakar akuntabilitas dalam pengertian ini dengan mengajukan pertanyaan kepada diri-sendiri: “Dapatkah orang lain mengandalkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita janjikan akan kita lakukan?”

Agar sukses, para manajer harus menagih dirinya sendiri untuk selalu akuntabel tentang program-program yang dicanangkannya dengan cara menindaklanjuti programnya dengan rangkaian tindakan akuntabilitas. Salah besar jika seorang manajer memulai proses dan sistem akuntabilitas, tetapi kemudian dia tidak menindaklanjutinya. Gejala semacam ini dapat disebut “omdo”—omong doang atawa sekadar pembicaraan tanpa realisasi. “Omdo” adalah kegagalan. Kegagalan ini dapat menurunkan penghargaan staf terhadap proses dan sistem akuntabilitas yang telah diinisiasi tersebut dan hal ini dapat memicu keraguan di kalangan pegawai tentang komitmen atasannya terhadap visi, misi, dan program kerjanya.

Akuntabilitas dapat juga berarti para pejabat publik, organisasi swasta dan yayasan nirlaba mampu menjelaskan tindakan-tindakannya sesuai ketentuan; dan hal ini juga berarti ada kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan yang telah terlanjur terjadi dalam menjalan­ kan komitmen kerja yang telah digariskan. Dalam literatur profesional dikenal berbagai jenis akuntabilitas yang alur pertanggungjawabannya bergerak ke sedikitnya empat arah: akuntabilitas ke atas (upward accountability) yang bergerak dari pelaksana tugas ke atasannya; akuntabi­ litas ke bawah (downward accountability) yang berlaku bagi para manajer dalam kewajibannya melibatkan staf bawahannya dalam partisipasi

Makna Bahasa pengambilan keputusan (participatory decision-making); akuntabilitas ke dalam (inward accountability) yang berurusan dengan pertanggungjawaban dengan hati-nurani dan prinsip-prinsip profesionalitas; dan akuntabilitas ke luar (outward accountability) yang bertautan dengan menanggapi kepentingan pelanggan, pemangku kepentingan dan kepada masyarakat luas (oleh karena itu, akuntabilitas jenis ini disebut juga market dan political accountability).

Tata nilai yang memandu sistem akuntabilitas juga beraneka, termasuk tuntutan (1) kepatutan penggunaan kekuasaan/kewenangan; (2) pengerahan sumberdaya perusahaan/organisasi harus diarahkan untuk pencapaian misi dan prioritas perusahaan/organisasi; (3) pelaporan kinerja harus dilakukan secara terbuka karena akuntabilitas itu bersifat publik; (4) efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya harus dijamin dengan cara membandingkannya dengan capaian kinerja yang dihasilkan; (5) jaminan kualitas program dan layanan yang dihasilkan; dan (6) bersifat menguntungkan publik.

Akuntabilitas tidak dapat secara sertamerta terbentuk dalam suatu organisasi.

Banyak yang harus dipenuhi bila kita hendak mengembangkan sistem akuntabilitas dalam suatu oraganisasi, termasuk lima persyaratan berikut. Pertama, semua staf yang ada dalam organisasi kita harus mengetahui apa yang kita lakukan. Ini berarti kita harus terbuka dan menyempatkan diri membicarakan visi dan misi yang kita gariskan dan sasaransasaran yang kita pancangkan secara gamblang sehingga hal ini menjadi jelas bagi anggota pelaksana program dan staf pendukung yang lain. Pembicaraan ini mungkin harus dilakukan berulang-kali di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan agar program ini terhayati dan terinternalisasi menjadi program pribadi semua orang.

Persyaratan kedua, semua anggota organisasi harus percaya bahwa tujuan dan sasaran yang kita tuju bersama itu masuk akal dan, oleh karena itu, semua yang terlibat dapat membayangkan dirinya menjadi bagian dari sukses itu. Kesamaan visi, misi, dan sasaran kerja ini mempersyaratkan pijakan keyakinan yang sama, yang dapat dibangun dengan keterbukaan di antara para pimpinan dan anggota organisasi.

Persyaratan ketiga, semua anggota memerlukan patokan-patokan dan sasaran hasil kerja yang terukur. Keterukuran sasaran hasil kerja ini lebih jauh akan dirasakan adil bagi para anggota pelaksana tugas bila mereka ini dilibatkan dalam perumusan sasaran kinerja yang dimaksud. Penting diingat di sini bahwa pembagian tugas dan penentuan besaran sasaran serta bagaimana pelaksanaannya akan dipantau harus dibicarakan secara terbuka dan

“Akuntabilitas dan transparansi memungkinkan para anggota suatu organisasi dapat merundingkan halhal yang penting bagi mereka� disepakati secara kolektif. Hal penting ini tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak penentu kebijakan belaka.

Persyaratan ke-empat, semua pihak memerlukan umpan-balik (feedback) yang mengalir dua-arah. Yakni, manajer memerlukan umpan-balik dari staf; anggota pelaksana tugas memerlukan balikan dari atasannya. Hal ini berarti bahwa, dalam organisasi yang hirau-akuntabilitas, wajib dijamin adanya keterbukaan informasi dan deskripsi tugas yang eksplisit.

Yakni, siapa ditugaskan apa dan berkoordinasi dengan siapa haruslah terlebih dahulu dipancangkan dan dinyatakan secara formal dan terbuka sehingga jelas siapa bertanggungjawab melakukan apa dan untuk siapa. Kejelasan ini penting karena staf pelaksana tidak mungkin berkinerja optimal bila harus menduga-duga sasaran kerja yang harus dicapainya.

Persyaratan ke lima, semua pihak memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggungjawab yang diembannya dan kegiatan yang dilakukannya. Begitu tugas berhasil dilaksanakan dengan baik, perayaan pantas dilakukan. Ketika tugas gagal diselesaikan dengan baik, kritik dan keprihatinan dihadapi dan diselesaikan bersama. Kegiatan saling mengevaluasi pelaksanaan tugas ini mempersyaratkan keterbukaan dan rasa saling-percaya karena hanya dalam iklim kerja yang terang-benderang dan suasana relasi antarmanusia yang diikat nilai saling-memuliakan inilah anggota suatu komunitas/organisasi dapat mengolah pengalamannya dengan optimal. Dalam iklim kerja yang seperti ini tidak ada orang yang tertarik untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain.

Demikianlah, akuntabilitas dan transparansi saling memerlukan dan saling menguatkan. Akuntabilitas dan transparansi memungkinkan para anggota suatu organisasi dapat merun­dingkan hal-hal yang penting bagi mereka.Transparansi dan akuntabilitas bersinergi melahirkan kesempatan bagi para anggota suatu organisasi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan, di pihak lain,

transparansi dan akuntabilitas juga memudahkan para pengambil keputusan untuk menjelaskan mengapa keputusan dibuat seperti yang dilakukannya.

Pada prinsipnya, pejabat publik, para direktur dan manajer perusahaan dan jajaran pimpinan suatu organisasi berkewajiban bertindak terbuka dan “terang-benderang� agar mudah baginya untuk menegakkan partisipasi dan akuntabilitas di kalangan anggota staf perusahaan dan organisasi yang dipimpinnya. Dengan demikian, transparansi merupakan sesuatu yang krusial bagi akuntabilitas dan tingkat partisipasi anggota satuan kerja dan staf pendukung yang lain.

Akan tetapi, apakah transparansi itu sesungguhnya? Transparansi, seperti tersirat dalam paragraf terdahulu, berkaitan dengan pemberian informasi secara terbuka. Namun, pemberian informasi yang terbuka tidak otomatis dapat disebut transparansi bila tidak dimaksudkan untuk membuat sesuatu menjadi “terang-benderang�. Sesungguhnya, transparansi menghendaki pemenuhan berbagai persyaratan termasuk: (1) informasi yang digelar harus relevan dan mudah dipahami; (2) pemberian informasi harus memperhitungkan waktu (agar penerima informasi dapat menelaah dan mempertimbangkannya dengan baik sebelum mengambil suatu tindakan); dan (3) informasi yang diberikan harus berkualitas tinggi: mutakhir, akurat dan lengkap.

Dengan demikian, di dalam suatu organisasi yang sehat, sistem akuntabilitas, aliran informasi, serta suasana kerja saling berkait-berkelindan sehingga ketiganya membentuk sinergi yang saling mengukuhkan ke arah optimasi kinerja organisasi. Pegawai yang “dimomong� dalam sistem akuntabilitas yang jelas, para pekerja yang bergiat dalam suasana relasi sosial yang terbuka dan saling-percaya serta ditopang perilaku kepemimpinan yang transformasional akan bertumbuhkembang menjadi anggota satuan kerja yang produktif lahir-batin.

Produktivitas lahir-batin adalah kondisi paripurna yang di dalamnya tercakup produktivitas hasil kerja yang dapat diukur dengan parameter kuantitatif dan produktivitas ruhani yang dapat memompa mekanisme memotivasi diri karena dedikasi kerja yang dimuati sema­ ngat pengembangan diri. Inilah hasil sinergi yang diharapkan terjadi dari tiga serangkai: akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja.

Insya Allah, demikian adanya. • Bachrudin Musthafa, PhD. Dekan Fakultas Bahasa, Universitas Widyatama, Bandung 40125

komunita 13 | Maret 2015

25

mozaik info

Pemkot Gelar Diklat Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJAR­ MASIN – Akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah.

Karena itu Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin melaksanakan diklat Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual bertempat di Aula BKD Diklat Kayu Tangi, senin (23/2). Diklat ini dimaksud sebagai acuan pengelolaan, penatausahaan dan laporan keuangan serta bertujuan menciptakan kelancaran alur akuntansi keuangan.

Wakil Walikota Banjarmasin, H.M. Irwan Anshari, menyampaikan agar penggunaan basis akrual diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah.

Diharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian diklat ini dengan seksama untuk meningkatkan kompetensi SDM serta mendapatkan output yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual di setiap SKPD. “Melalui sistem ini Pemerintah Kota Banjarmasin berusaha terus dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” harap Irwan. Menurut ketua panitia pelaksana M. Sarwani, diklat diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari bendahara serta verifikator keuangan dari semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 27 Februari 2015. Selanjutnya akan dipilih 5 peserta terbaik yang akan dijadikan narasumber di lingkup SKPD atau antar SKPD. www.banjarmasi.tribunnews.com, 23 Februari 2015

26

komunita 13 | Maret 2015

Pemkab Rohil Buka Lowongan

40 Tenaga Akuntansi

BAGANSIAPIAPI, GORIAU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hi­ lir (Rohil), Riau terus membenahi administrasi keuangannya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan me­rekrut tenaga akuntansi. Tahun ini, Pemkab akan membuka lowongan untuk 40 tenaga akuntansi yang akan ditempatkan di beberapa dinas dan badan di lingkup Pemkab Rohil. Tenaga yang dibutuhkan adalah yang bergelar sarjana (S1). ‘’Agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), kita perlu 40 sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi yang akan ditempatkan seluruh SKPD Pemkab Rohil. Apalagi saat ini pemerintah masih menggunakan Akuntansi berbasis kas menuju Akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sehingga membutuhkan SDM yang me­ngerti akan laporan keuangan pemerintah,’’ ujar Plt. Setda Rohil, Drs Surya Arpan,M.Si kepada wartawan Sabtu (7/2/2015).

Kebutuhan akan sarjana akuntansi ini bekerjasama dengan Universitas Riau. ‘’Saat ini sudah bisa mengajukan permohonan. Pendaftaran akan ditutup tanggal 18 Februari mendatang. Persyaratan lengkapnya bisa dihubungi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, jurusan Akuntansi”.

Adapun sarjana yang dibutuhkan mestilah lulusan Jurusan Ekonomi Akuntansi S1 (strata satu) dengan IP minimal 2,75. Dalam hal perekrutan ini, diprioritaskan putra daerah Rohil.

Dengan kata lain, mereka akan bekerja dan wajib menetap di Rokan HIlir.

Para tenaga administratur di bidang akuntansi ini akan diberikan kontrak kerja 1 tahun pada tahun pertama dan jika berkinerja baik, kontraknya akan diperpanjang. Surya Arpan mengharapkan dengan adanya rekrut para tenaga administratur ini, akan dapat mengubah opini laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hilir. (amr) http://www.goriau.com/berita/rokan-hilir/, 07 Februari 2015

Penyusunan APBDes Masih Asal-asalan TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berdampak terhadap meningkatnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Hanya saja, saat ini penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dinilai masih asal-asalan sehingga rawan menimbulkan masalah hukum.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo mengatakan saat ini masih banyak desa yang APBDesnya belum akuntabilitas. Pemerintah desa menyusun dengan menerapkan prinsip asal jadi saja sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota yang ada di DIY. Harapannya, pemerintah desa mengetahui dan memahami tata cara penyusunan APBDes

BPK Periksa 600 Laporan Keuangan Tiap Tahun JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun memeriksa lebih dari 600 laporan keuangan pemerintah, baik laporan di pusat maupun daerah, ungkap Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK saat acara coffee morning di kantornya, Selasa (27/1/2015).

Menurut Raden, hal ini membuktikan bahwa BPK selalu memberikan opini terhadap

secara baik dan benar. Sebab, ke depan, akan dilakukan audit internal yang melibatkan inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sosialisasi seperti ini ( sosialisasi penyusunan APBDes di bangsal Sewokoprojo Wonosari) diberikan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa,” katanya seusai menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Daerah (rakerda) Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Semar di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (27/1/2015).

Contoh penyusunan APBDes yang masih salah menurut Bambang dalam hal membedakan antara pendapatan desa dengan pendapatan kepala desa. Selain itu dalam penyusunan pendapatan, banyak yang hanya asal tulis saja sehingga rawan menjadi temuan. http://jogja.tribunnews.com/, 27 Januari 2015

laporan keuangan Pemerintah dan Lembaga. Hal itulah yang nantinya dilaporkan kepada DPR. “Setiap tahun pasti melakukan hal yang sama. Selalu menghasilkan laporan audit pada pemerintah pusat dan daerah kemudian diserahkan ke DPR dan DPRD,” tambah dia.

Dengan demikian, BPK memastikan pemerintah telah melaporkan pertanggung jawabannya yang setiap tahun akan diaudit. Hal inilah yang menunjukkan kesehatan laporan keuangan pemerintah. (rzk) http://economy.okezone.com/,27 Januari 2015

mozaik info

Anggaran Dipangkas, Indikasi Pelemahan terhadap BPK JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk mengurangi biaya kegiatan kerja (self blocking) seluruh Kementerian dan Lembaga. Salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituntut untuk melakukan penghematan sebesar Rp 252 miliar per tahun di tahun 2015.

Wakil Ketua Komisi VII Jon Erizal menuturkan, hal itu merupakan indi­ kasi pelemahan terhadap BPK. “Kita tidak mau BPK dilemahkan,” ujar­ nya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015). Menurutnya, jika anggaran kegiatan tersebut dipangkas, maka BPK sebagai lembaga yang melakukan audit keuangan terhadap seluruh instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak bisa bekerja secara maksimal.

“Kalau budget kegiatan dikura­ ngi bagaimana anggota BPK bisa menyentuh ekspor. Kita lihat di bea cukai berbagai masalah yang tidak kasat mata. Itu membutuhkan biaya,” tambahnya. Sekedar informasi, BPK diinstruksikan untuk memangkas biaya kegiatan kerja oleh Pemerintah sebesar Rp 252 miliar. Namun BPK mengusulkan untuk pengurangan self blocking menjadi Rp 101 triliun. (rzk) http://economy.okezone.com/, 21 Januari 2015

318 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dorong Tata Ulang Pilkada Baru JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Untuk itu harus ada perbaikan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diadakan pada 2015 atau setelah pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April 2014 serta pemilihan presiden 9 Juli 2014. ”Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah 318 orang di Indonesia sejak diterapkan pilkada langsung digelar,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan seperti yang dilansir INDOPOS (JPNN Group), Sabtu (15/2).

Menurut dia, Kemendagri sedang mendorong untuk menata ulang pilkada yang baru. Peme­ rintah bersama DPR sedang berupaya memperbaiki kebijakan dan jangan seperti model sekarang ini dimana seorang kepala daerah bisa masuk penjara. ”Kalau seperti model sekarang, apa hasilnya? Sistem pilkada sekarang ini membuat seorang kepala daerah masuk penjara ya kan?

Untuk itu, kita sebagai pemerintah sekarang sedang membuat undang-undang baru yang mengatur pilkada bersama DPR,” kata Djohan.

Terkait dengan sanksi bagi partai politik (parpol) yang mengusung seorang kepala daerah, dia menegaskan, hal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan. ”Itu tidak ada urusan sama parpol. Kepala daerahnya kan terpilih dan ia melakukan tindak pidana korupsi, itu menjadi tanggung jawab dia. Kenapa parpol dibawa-bawa? Artinya citra parpol bisa turun di mata masyarakat,” tandasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi.

Data tersebut diambilnya dari Kemendagri sejak

BPK Sebut Kualitas Laporan Keuangan Daerah Masih Rendah Yogyakarta (ANTARA News) – Badan Pemeriksa Keuangan menilai kualitas penyusunan laporan keuangan di daerah rata-rata masih rendah, terlihat dari masih sedikitnya daerah yang men­ dapatkan opini wajar tanpa pengecualian. “Saya kira pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz seusai “Sosialisasi BPK: Penge­lolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin.

Menurut Harry, penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Saya kira penyebabnya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

2004 hingga Februari 2013. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota terlibat dalam kasus korupsi. “Ini data dari Kemendagri.

Saya pikir ini adalah data yang valid. Dan memang, kita harus melakukan pembenah­an serius jika tidak ingin pemimpin-pemimpin yang korup lahir dari ajang Pilkada,” paparnya.

Dijelaskannya, jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, walikota 41 orang, dan wakil walikota 20 orang. Ia menyebutkan tercatat juga 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 877-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 112 orang lainnya sudah terdakwa, dan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi. Sehingga, menurut Denny, tren korupsi yang ada saat ini harus diimbangi dengan alat pemberantasan korupsi yang juga cukup baik.

Dirinya pun mengatakan bahwa keberadaan KPK saat ini sudah sangat tepat dan diperlukan.

“Dulu saat KPK belum ada, koruptor itu banyak sekali. Jadi, ibarat nelayan mau menangkap ikan tapi alatnya masih lemah, sehingga saat menjaring hanya sedikit,” ucap Denny. Sementara itu, dalam pergelaran pemilihan kepala daerah, Denny mengatakan bahwa hal ini bisa menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, baik kandidat, penyelenggara, maupun masyarakat sebagai pemilih.

Bagi kandidat, kata Denny, hal ini bisa diartikan bahwa jabatan bukanlah menjadi sarana untuk mencari untung. “Dan memang tidak bisa dipungkiri, bahwa banyak orang yang mencari jabatan publik untuk mengejar kekayaan dan ketenaran.

Tapi harus disadari juga bahwa pejabat ini merupakan pelayan masyarakat,” kata­nya. (fdi/agp) www.jpnn.com adalah masih belum memadai kualitas sumber daya manusianya,” kata dia.

Ia menyebutkan sesuai data audit BPK tahun 2013 dari sebanyak 456 pemerintahan daerah, baru 34 daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Sementara di tingkat pemerintahan pusat, 75 persen telah menerima opini WTP. Meski demikian, ia mengatakan penyusunan laporan keuangan yang baik atau tergolong WTP, belum tentu serta merta merepresentasikan pencapaian kesejahteraan rakyat. Mengenai hal itu, menurut Harry, BPK juga masih mendiskusikan untuk dapat memasukkan keselarasan WTP dengan kesejahteraan rakyat dalam sebuah peraturan tertentu atau perundang-undangan. “Sedang kami bicarakan. Saya memang bisa merekomendasikan itu kepada pemerintah atau DPR,” kata Harry yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 itu. http:// www.antaranews.com/, 8 Desember 2014

komunita 13 | Maret 2015

27

mozaik info

Selamat atas

Capaian Akreditasi “A” Program Studi S1 - Akuntansi Fakultas Ekonomi - Universitas Widyatama

Berantas Korupsi, Menteri Susi

Perkuat Audit Instansinya

Jakarta, CNN Indonesia – – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekanan salah satu kunci keberhasilan desentralisasi daerah adalah kontrol internal kuat dari pemerintah pusat. Susi menilai dengan peran auditor internal dari pemerintah, budaya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lembaga pemerintah bisa diatasi.

“Indonesia banyak yang akhirnya menjadi link KKN adalah karena kurang kencangnya dan ketatnya auditor melakukan monitoring,” ujar Susi dihadapan peserta seminar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Mina Bahari 3, Jakarta, Senin (8/12).

“Auditor internal itu harus menjadi yang paling profesional karena merupakan kunci

28

komunita 13 | Maret 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

utama profesionalitas sebuah organisasi.

Mau itu sebuah negara, perusahaan dan kementerian itu adalah sebuah lingkaran yang harus di-monitoring,” ujarnya. Susi menilai apabila profesionalisme dan pengawasan dari auditor internal diperkuat

maka akan mampu menciptakan budaya good governance di sebuah pemerintahan.

Bisnis Maskapai Susi pun mencontohkan pentingnya peran auditor internal saat dirinya merintis usaha penerbangannya yaitu PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air. Dengan peran auditor internal, Susi mampu mengontrol perusahaan tersebut hingga menjadi perusahaan maskapai penerbangan perintis sukses di Indonesia.

“Saya bangun Susi Air dengan sistem matriks. Anggaran paling besar untuk pengembangan keselamatan, audit internal dan quality control. Dengan adanya audit internal, kualitas kontrol suatu perusahaan itu bisa terjaga. Sebuah organisasi bisa besar karena internal audit kuat,” ujar Susi. (gen) http://www.cnnindonesia.com/, 08 Desember2014

ragam

Keindahan Permainan Layangan Dalam Ideologi serta Aspek Kehidupan Masyarakat Bali (Bagian 2) Oleh: Azizah Assattari

Dosen FDKV Univ. Widyatama

Jenis Layangan Tradisional Bali Layangan tradisional mengandung makna kultural serta keag­ amaan pada masyarakat di Bali. Dalam proses pembuatannya, dilakukan upacara yang bertujuan memasukkan roh gaib un­ tuk menghidupkan layangan tersebut (berkaitan dengan keper­ cayaan bahwa layangan tersebut merupakan representasi dari makhluk gaib ciptaan para dewa). Biasanya upacara yang dia­ dakan serta layangan yang dibuat mengikuti aliran kepercayaan banjar. Karena pada dasarnya masyarakat Bali memilih satu di­ antara para dewa untuk dipuja.

Beberapa layangan tradisional yang umum di kenal dian­ taranya adalah sebagai berikut:

Layangan Bebean Jenis ini mengambil berasosiasi pada bentuk dasar dari seekor ikan besar ( be – dalam bahasa Bali yang artinya ikan).

Jenis Bebean ini memiliki kepala, badan, sirip (berupa kiba­ ran kain pada pinggang) dan ekor. Jenis ini sedemikian rupa dirancang agar dapat mengudara berlengak-lenggok (ngelog) sehingga dapat diasosiasikan seperti ikan berenang, selain itu

aksi mengudara yang berlenggok (ngelog) dapat meningkatkan variasi efek suara guangan yang dipasang pada bagian kepala dan pinggang.

Bebean ini merupakan representasi dari elemen berunsur air (Wisnu). Bebean merupakan layangan wajib pertama yang harus ada di setiap banjar. Jenis ini termasuk layangan yang paling mudah dikendalikan diantara jenis layangan tradisional lainnya. Ada beberapa tipe Bebean dengan kekuatan yang ber­ beda, tergantung dari jenisnya, seperti lebih seimbang atau le­ bih lincah

Bebean Ikan Duri Bentuk Bebean seperti ini mulai langka un­ tuk dijumpai di masyarakat. Yang menjadi sangat khas dari bentuknya adalah bagian sirip (kepes) yang terbuat dari rangka bam­ bu, sehingga tidak berkibar seperti jenis Bebean lainya. Jenis ini berasosiasi pada ikan dengan sirip berduri dan kekar. Bagian sudut badan (pemucu) lebih runcing (sudut kecil) dan umumnya memiliki aksi (elog) yang lebih cepat dari jenis lainya. Hal ini mungkin dikarenakan oleh sirip dan badan yang lebih runcing, dimana sirip biasanya mempengaruhi elog (berlenggok) untuk lebih teratur (pelan).

Bebean Ikan Kecil Bentuk ini memiliki ciri khas berupa bagian ekor (ikuhsapi) lebih kecil dari jenis Bebean lainnya, sehingga dari proporsinya terlihat mengecil kebagian bawah (ekor). Jenis ini berasosiasi pada ikan yang bersirip pendek, berekor ke­ cil dan lincah. Jenis ini umumnya di­ jumpai pada daerah persawahan di luar Bali selatan (Bali tengah, barat&timur).

Gambar III‑6 : Struktur Bebean

komunita 13 | Maret 2015

29

ragam Bebean Ikan Jago Bentuk yang khas berupa kepala kotak, Sudut badan (pemucu) bulat keluar, bagian ekor (ikuh sapi) seperi sabit. Warna yang umum dipakai adalah perpaduan dua war­ na hitam – putih, hitam –kuning atau hi­ tam merah, yang merupakan warna dasar (Tri datu) masyarakat Bali. Salah satu dari jenis ini pernah dikramatkan oleh pelayang di Semawang, Desa Sanur den­ gan pola warna hitam putih (catur) pada bagian tengah yang dikenal dengan nama ”Layangan Jago” yang memiliki mitos religious.

Gambar III‑9 :Struktur Pecukan

Bentuk layang Pecukan dapat dibandingkan dengan bagian Ulu Candra (pusat mata dewa/titik nadir) yang merupakan bagian dari Wijaksara (simbol Kebijaksanaan Dewa). Jadi bentuk layang-layang Pecukan adalah merupakan simbol Sadasiwa (Betara Siwa dalam mitologi Hindu Bali ) yang disebut juga Mata Kaala Sadasiva. Kemunculan simbol ini berawal di India dan turunan kebudayaan Hindu lainnya (termasuk juga di Indonesia) identik dengan kemunculan kekuatan kegelapan, kematian, alam gaib, atau penyihir dan disebut sebagai “tanda penyihir” (witch’s mark).

Gambar III‑10 : Witch Mark dalam Mitologi India

Gambar III‑7 : Layangan Bebean

Layangan Pecukan Layang-layang ini umumnya berangka bambu, sedangkan dibe­ berapa tempat bila jenis ini dibuat lebih besar (lebih dari 3 me­ ter) biasanya rangka bambu dibantu dengan kayu atau batang pohon pinang sebagai rangka pokok penahan beban angin.

Rangka bambu diatur sedemikian rupa agar busur dan porosn­ ya seimbang, dimana jenis ini berasosiasi pada pola daun yang ditekuk (dalam bahasa Bali disebut pecuk) dengan dua sudut yang seimbang dan bervariasi dalam proporsi dari ukuran un­ tuk mendapatkan bentuk, posisi dan aksinya mengudara.

Pecukan merupakan salah satu jenis layangan yang paling lincah namun paling sulit dikendalikan, karena itulah Pecukan dibuat dengan dua kendali.Jenis ini umumnya simetris antara kedua bagian samping serta bagian atas & bawah, sehingga menim­ bulkan posisi mengudara cukup tegak, dan memerlukan kekua­ tan angin yang cukup dan stabil untuk mengudara. Bila dalam keadaan tidak stabil jenis ini bisa jatuh berlikuk (nge-looping) seperti daun jatuh. Pada posisi tertekan angin kencang jenis ini paling kuat/memilki tarikan kuat yang disebabkan bentuk yang simetris dan sudut yang membalut sebagai penampung angin. Untuk menstabilkan dari tekanan angin, jenis Pecukan ini memiliki bahu (pala) pada rangka badannya yang dibuat dengan penebalan rangka untuk ukuran besar, yang biasanya ditumpuk dengan rangka jenis kayu atau batang pohon pinang.

Pada keadaan tekanan angin kencang Pecukan dibuat dengan pengaturan lobang udara pada lipatan kain pembungkusnya.

Layangan Janggan Layangan janggan merupakan representasi makhluk berwujud ular naga yang lahir dari beberapa cerita tentang naga di Bali.

Layangan ini mempunyai bentuk badan yang mirip dengan bentuk Pecukan. Yang membedakan hanya tubuh yang memiliki elemen tubuh yang lengkap dari kepala, leher, badan, pinggang &

30

komunita 13 | Maret 2015

ragam

Gambar III‑11: Layangan Janggan

Gambar III‑12 : Struktur Dasar Janggan

ekor. Yang paling menonjol adalah bentuk ekor dari rangka badan yang diteruskan dengan lembaran ekor yang panjang. Ekor yang panjang ini diasosiasikan dengan simbol Ananthaboga (naga besar) di Bali, dimana Ananthaboga merupakan simbol Dewa kemakmuran yang berkedudukan di dasar Bumi. Sehingga jenis ini memiliki mitos riligius yang amat mendalam.

Layangan Dempi Disebut juga dengan istilah Night Bird (Burung malam) karena terbang dengan tenang dan sangat stabil, hingga bisa terbang hingga bermalam-malam. Jenis ini umumnya bisa mengudara dengan baik dan dalam rancangan tertentu jenis ini bisa mem­ bawa tali lebih kuat dan tegak, sehingga tak jarang jenis ini se­ ring dipakai untuk permainan layang-layang Ambunan (me­ ngudara sampai tertutup awan).

Dengan tali yang kokoh merupakan jenis layang-layang bertah­ an yang kuat.Karena daya tahannya, seringkali juga layangan ini digunakan para nelayan yang bermalam di laut untuk meman­ cing ikan.

Layangan Burungan (Kaga) Layangan burungan termasuk jenis yang langka. Ada kemung­ kinan karena jenis layangan burungan tradisional sulit & rumit dibuat serta untuk mengudarakannya membutuhkan teknik dan kesabaran yang tinggi. Dua diantaranya adalah jenis Sesapi (walet) dan Jatayu (garuda).

Jenis layang burung sesapi khas dengan ekor belah dua dan badan mirip badan jenis Pecukan dengan perlengkapan gua­ ngan. jenis ini bila mengudara sangat lincah dan atraksi (elog) jenis ini menyerupai burung walet yang terbang melayang.

Jenis layangan burungan garuda merupakan representasi dari kendaraan seekor garuda raksasa milik Batara Wisnu yang ber­ nama Jatayu. Jenis ini terbang dengan pendiam, stabil, namun cepat, sehingga tampak megah. Dari bentuknya berasosiasi dengan rangka janggan, namun bedanya tidak berekor panjang.

(Tamat)

Gambar III‑14 : Struktur Dasar Burungan

Gambar III‑13 : Berbagai Tipe Dempi

Gambar III‑15 : Layangan Burungan

komunita 13 | Maret 2015

31

Opini

MENCARI AKUNTABILITAS DAN INOVASI DI PERGURUAN TINGGI

K

ewirausahaan atau entrepreneurship merupakan tujuan dari beberapa negara untuk memakmurkan negaranya. Jiwa-jiwa kewirausahaan banyak dimiliki oleh negara yang sudah maju, bahkan Amerika Serikat telah memberikan materi kuliah kewirausahaan sejak tahun 1945, pasca Perang Dunia II. Sedangkan sebagai bandingan negara kita baru beberapa tahun ini membuka mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswanya.

Padahal Indonesia belum mencapai 2% jumlah wirausahawan, sedangkan negara lain telah mencapai lebih dari 25%.

Banyak yayasan atau institusi yang berusaha memberi bantuan beasiswa dan dukungan pada perguruan tingginya.

Bahkan banyak karya di perguruan tinggi yang membantu perkembangan sebuah masyarakat kewirausahaan, dari menawarkan mahasiswa kesempatan mem­ pelajari kewirausahaan untuk me­ luruskan proses dimana penelitian di kampus dikomersialisasikan. Tetapi yayasan atau institusi juga percaya akan pentingnya melihat perspektif lebih luas pada pendekatan inovasi di perguruan tinggi. Terutama sekali untuk gagasan baru tentang potensi menaikkan kemam­ puan mahasiswa dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang sangat kuat dihubungkan dengan kewirausahaan serta pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, kita perlu menggali secara mendalam sebuah pertanyaan mendasar: Bagaimana mengukur berapa banyak perolehan sebenarnya mahasiswa belajar di perguruan tinggi? Kedengarannya ini seperti pertanyaan sederhana, tetapi jawaban yang keluar secara mengejutkan sukar untuk dipahami.

Bagi orangtua pada umumnya mencari pendidikan berkualitas tinggi

32

komunita 13 | Maret 2015

untuk anak-anaknya, menyaring dengan menuntut kompetisi yang dibuat oleh institusi pendidikan berbeda tidak selalu mencerahkan mereka. Panduan konsumen yang dalam beberapa tahun ini telah membocorkan atau lebih sering memberikan data dasar yang bermanfaat bagi mahasiswa dan keluarga. Tetapi justifikasi mereka tentang kualitas pendidikan masih saja sangat kontroversial. Utamanya mereka terhambat oleh keterbatasan informasi berkualitas tinggi pada hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi.

Baru seperempat abad setelah kemerdekaan ada pembaruan perhatian di sektor pendidikan dasar dan menengah Indonesia. Sekarang era Kurikulum 2013 (K-13) digalakkan tapi di-pending lagi walau belum tuntas dalam terapan. Di pendidikan tinggi, sebaiknya pemerintah tidak pernah membiarkan peserta didik tertinggal jauh. Sebagaimana kita ketahui bahwa era di perguruan tinggi saat ini memasuki usia akuntabilitas.

Tetapi bagaimana hal itu seharusnya terjadi? Pemimpin universitas menun­ jukkan sangat benar, bahwa sistim pen­ didikan tinggi kita berhasil dengan ban­

“kita perlu menggali secara mendalam sebuah pertanyaan mendasar: Bagaimana mengukur berapa banyak perolehan sebenarnya mahasiswa belajar di perguruan tinggi?”

Database pemerintah yang memilah gambaran dari kelulusan perguruan tinggi juga mempunyai banyak kekurangan.

Mereka tidak ramah konsumen, dan mereka kurang informasi tentang luas katagori mahasiswa, membiarkan mahasiswa sendiri belajar berapa banyak sebelum sarjana.

Tidak heran pembuat keputusan dan konsumen seperti lapar akan informasi di mana sekolah tinggi dan universitas yang efektif dalam pengelolaan kualitas pendidikan tinggi. Hampir setiap satu atau dua minggu, nampak artikel berita dan laporan pemikir menggambarkan inisiatif baru tertuju kepada Dirjen Dikti untuk lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah memang perlu memberikan usaha tambahan pembaruan untuk wilayah akses, usaha, kualitas dan akuntabilitas pendidikan.

yak ukuran. Perguruan-perguruan tinggi was­ pada dari intervensi pemerintah – terutama pembuat kebijakan. Jika tidak ada kenaikan interest dalam mengger­ akkan informasi akurat dan bermanfaat pada jenis pembelajaran apa yang terjadi di kampus, serta jumlah pertumbuhan perguruan tinggi yang menatap masa de­ pan dengan mengambil percobaan sendi­ ri terhadap pendekatan baru untuk men­ gukur pembelajaran mahasiswa.

Pencarian Ukuran yang Tepat Dalam tahun-tahun terakhir ini, beberapa inovasi pendekatan mulai sebagai pilihan keberadaan peringkat perguruan tinggi yang benar-benar menjadi industri global. Tidak hanya peringkat khusus negara yang lebih dari lusinan suku bangsa, tetapi juga perbandingan antar negara. Sebagaimana

opini

dilansir Great Britain’s Times Higher Education Supplement dan China Shanghai Jiao Tong University.

Perguruan tinggi yang paling popular di Amerika Serikat dan secara komersil berhasil menduduki peringkat sebagaimana dilansir U.S News and World Report. Peringkat tergantung pada rentang data: reputasi survai akademik, kelulusan dan rata-rata pembelanjaan, penelitian dan gaji, ukuran kelas, penyeleksian mahasiswa dan ratarata kelulusan alumni. Sementara itu, peringkat dapat dipertahankan dengan berbagai landasan – kebanyakan tidak semua kriteria yang diteliti US News, tentu saja yang berkaitan dengan prospek mahasiswa. Kritikan seringkali dibantah bahwa mereka tidak terlalu berdasarkan pada ukuran “input” yang tidak perlu, yang banyak menceritakan konsumen tentang jenis pengalaman pembelajaran yang terjadi di kampus.

Penulisan baru-baru ini dalam isu Washington Monthly, Kevin Carey, seorang analis dengan pemikian baru Pendidikan mengatakan: “Apa yang hilang dalam peringkat adalah eqivalensi dari deretan bawah”. Seseorang secara dekat melihat usaha menciptakan jenis baru deretan bawah adalah National Survey of Student Engagement (NSSE), yang dilakukan oleh Peneliti Universitas Indiana. Mereka menanyakan kepada mahasiswa baru dan senior universitas serangkaian pertanyaan berkaitan dengan kualitas pengalaman sebelum sarjana (undergraduate).

Menurut NSSE (diucapkan “Nessie”)

faktor kosong yang dipercaya berkenaan dengan pembelajaran mahasiswa, berhubungan di luar dengan kelas profesor terhadap kesempatan masa belajar dengan jumlah buku dibaca dan sebagainya. Survei itu sekarang digunakan oleh sekitar 1000 perguruan tinggi, setiap mahasiswa menerima laporan ringkas hasil mereka, sebagaimana pula kesepakatan mereka. Tetapi NSSE belum sempurna, sekolah yang ada dalam NSSE belum mengeluarkan hasilnya ke publik, lebih disukai untuk pengembangan sendiri secara internal. Mungkin yang paling krusial NSSE masih berguna dalam banyak hal, ia menyediakan ukuran tidak langsung dari pembelajaran mahasiswa.

Dengan pembatasan, pendekatan survai tergantung pada penilaian subjektivitas mahasiswa dari pengalaman perguruan tingginya.

Apa yang lebih mungkin mengukur pengalaman sebelum sarjana serta mem­ pelajari secara lebih langsung? Itu tujuan Collegiate Learning Assessment (CLA) yang dikembangkan secara non-profit oleh Council for Aid to Education – aslin­ ya berafiliasi dengan RAND Corporation – dengan dukungan dari yayasan, terma­ suk Kauffman Foundation. CLA bertu­ juan melihat jauh disiplin khusus peng­ etahuan untuk mengukur jenis berpikir kritis, mengatasi persoalan dan kecaka­ pan menulis sebelum sarjana dianggap utama yang seharus diperoleh selama waktu di kampus. CLA meminta maha­ siswa menjawab serangkaian pertanyaan terbuka tentang imajinasi tetapi skenar­ io realistis (jatuhnya pesawat, misalnya),

menganalisa dokumen dan data untuk menggambarkan kesimpulan persuasif dan membuat rekomendasi. Juga mem­ berikan pertanyaan karangan mahasiswa yang disyaratkan dibuat — dan kritik bantahan pada topik berbeda.

Mungkin janji terbesar CLA adalah upaya menguji “nilai tambah” – kesuksesan relatif dari institusi berbeda dalam rangka meningkatkan kecakapan akademis mahasiswanya, apakah benar atau tidak sebelum sarjana memasuki perguruan tinggi sebagai pemeroleh prestasi tinggi. Dengan ujian misalnya — atau semua mahasiswa baru atau senior, kemudian membandingkan nilai mereka (sesudah memasuki kualifikasi dilakukan secara konstan). Penganalisa CLA dapat menentukan; pertama, berapa banyak skor senior lebih tinggi daripada mahasiswa baru, dan semua pertanyaan penting dari perguruan tinggi meningkatkan skor. CLA juga menggunakan data skor mahasiswa SAT dan ACT mendatang untuk mengukur apakah sebelum sarjana mencapai sekolah khusus lebih atau kurang daripada prediksi yang diberikan. Ini yang memberikan kesamaan kualifikasi mahasiswa institusi lain.

Seperti Marc Chun, ilmuwan riset di Council for Aid to Education menulis: To assess students’ abilities in ballet... one could count number of toe Shoes they’ve gone through, one could ask an external expert how strong the program is, and one could have the students complete a survey to capture what they think about their skills and how much they’ve grown: or, alternatively, one could have them actually dance.

Sebagai gerakan untuk akun­ ta­ bilitas perguruan tinggi – melalui implikasi penting jangka panjang untuk kewirausahaan dan ekonomi – tidak diragukan sistim penilaian variasi inovasi bertautan dengan perguruan tinggi perlu bersama sama diujikan, dikritisi dan disaring. Sehingga akhirnya, apa yang jelas adalah keinginan kita untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran yang terjadi di Indonesia nampaknya akan bertumbuh. Semoga.

Didi Tarmidi Dosen FBM, Kandidat Doktor MSDM Universitas Negeri Jakarta

komunita 13 | Maret 2015

33

resensi buku

The Lord of the Rings:

The Fellowship of The Ring

Pengarang : J. R. R. Tolkien Negara : Britania Raya Genre : Fantasi Petualangan Tanggal rilis

: 1. 29 Juli 1954

2. 11 November 1954 3. 20 Oktober 1955 Jenis media

: Print (hardback & paperback)

Halaman Buku : 1216 pp (total halaman)

The Lord of the Rings: The Fellowship Of The Ring merupakan novel kisah fantasi epik karangan J. R. R. Tolkien. Diterbitkan dalam tiga jilid pada tahun 1954 dan 1955. Jilid pertama diberi judul The Fellowship of the Ring, jilid kedua The Two Towers dan jilid ketiga The Return of the King. Novel ditulis dari tahun 1937 sampai 1949 dan menjadi salah satu karya sastra abad ke-20 yang paling populer dan diterjemahkan ke dalam 38 bahasa. The Lord of the Rings telah difilmkan tiga kali. Pertama sebagai film animasi oleh Ralph Bakshi pada tahun 1978 (sebagai bagian pertama dari dua film yang semula direncanakan). Film kedua pada tahun 1980 sebagai acara televisi. Ketiga, trilogi film The Lord of the Rings oleh sutradara Peter Jackson yang dirilis pada tahun 2001, 2002, dan 2003. Film ini memenangkan beberapa Academy Awards dan memperbaharui minat publik dalam trilogi ini dan karya Tolkien lainnya.

A. Resensi Kisah dimulai ketika hobbit Bilbo Baggins meninggalkan Shire dan mewariskan hartanya ke pewarisnya, Frodo. Gandalf, seorang teman Bilbo menasehati Frodo agar berhati-hati dengan cincin yang menjadi salah satu warisan Bilbo. Tujuh belas tahun berlalu, Gandalf menyuruh Frodo membawa cincin itu keluar dari Shire karena tuan kegelapan Sauron sedang mencari-cari cincin tersebut.

Frodo, Samwise Gamgee dan Peregrin Took (atau Pippin) berangkat dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan Ring-wraiths. Mereka hampir dibunuh Barrowwights jika tidak ditolong Tom Bombadil.

Sesampai di Bree, mereka bertemu seseorang misterius bernama Strider “sang pengembara”. Strider menyerahkan surat dari Gandalf kepada Frodo, yang memberitahu bahwa Strider adalah teman Gandalf.

Dalam surat itu, Frodo juga diminta pergi ke Rivendell.

Strider menawarkan bantuan kepada Frodo. Akhirnya kelima tokoh ini sampai di Rivendell, walau Frodo sempat ditikam pisau Morgul yang sangat mematikan.

Setelah Frodo sembuh berkat per­ tolong­ an Elrond – penguasa Rivendell, diadakan sebuah rapat.

Rapat menceritakan sejarah cincin sehingga mereka memutuskan untuk menghancurkan cincin dengan

34

komunita 13 | Maret 2015

cara membuang cincin tersebut ke Orodruin (atau Mount Doom) yang berada di Mordor. Kelompok yang beranggotakan Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas dan Gimli dibentuk untuk mengemban tugas tersebut. Kelompok ini melewati banyak bahaya. Gandalf jatuh ke dalam kegelapan.

Boromir meninggal dibunuh sekelompok Orc. Merry dan Pippin diculik para Orc, sehingga Frodo dan Sam pergi berdua ke Mount Doom.

Aragorn, Legolas dan Gimli, sebagai sisa Pembawa Cincin, memutuskan untuk menyelamatkan Merry dan Pippin. Mereka bertemu pasukan Rohan yang telah membunuh para Orc penculik Merry dan Pippin.

Di Hutan Fangorn, tiga anggota kelompok tersebut bertemu Gandalf, yang ternyata hidup kembali.

Gandalf menyuruh mereka semua pergi ke Rohan dan membantu pasukan Rohan. Pada saat yang sama, Merry dan Pippin yang sudah berada di dalam Hutan Fangorn pergi ke Isengard bersama para Ent yang ingin membalas dendam mereka terhadap Saruman, penghuni menara Orthanc di Isengard.

Gandalf, Aragorn, Legolas dan Gimli berperang dalam Pertempuran Helm’s Deep bersama para Rohirrim. Setelah memenangkan peperangan, mereka pergi ke Isengard dan bertemu Merry dan Pippin. Pada saat bersamaan, Frodo dan Sam sedang berjalan menuju Mordor. Di lereng-lereng Emin Mule mereka bertemu dengan Golam (Smeagol) yang dulunya menemukan cincin Sauron di dasar sungai Anduin. Golam selalu berusaha untuk mendapatkan kembali cincin tersebut. Tetapi setelah mengetahui Frodo dan Sam lebih kuat dari dirinya, Golam menawarkan untuk membimbing mereka melalui Rawa-rawa mati (The Dead-marshes) ke gerbang hitam Mordor. Untuk sementara Golam menjadi teman mereka, tetapi pengaruh jahat cincin itu selalu meresahkannya. Di depan gerbang Mordor, mereka mendapati bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah terkutuk itu karena pengawasannya sangat ketat.

Kemudian Golam membawa mereka ke Ithilian, tanah yang tadinya dimiliki kerajaan Gondor. Ia berpura-pura membawa Frodo dan Sam (yang sangat dibencinya) masuk ke Mordor melalui Minas-Ithil/ Minas-Morgol, melalui suatu puncak yang disebut “Cirith Ungol” (tebing laba-laba), di tempat itu berdiam Shelob (seekor laba-laba raksasa yang ganas).

Di hutan indah Ithilian mereka ber­temu Faramir, adik Boromir dan anak bung­su Denethor. Dengan berat hati ia membawa kedua hobbit tersebut ke sebuah tempat rahasia yang terletak di balik sebuah air terjun.

Setelah makan dan beristirahat, Faramir memberitahu Frodo suatu makhluk aneh tertangkap oleh para penjaga. Makhluk tersebut tak lain adalah Golam, yang melarikan diri saat Frodo bertemu dengan Faramir.

Atas permohonan Frodo, Golam diselamatkan dari hukuman mati, dan Golam tak pernah melupakannya.

Sebelum pergi, Faramir memperingatkan Frodo kalau Cirith Ungol adalah tempat berbahaya dan sangatlah mungkin Golam mau menjebak mereka disana. Tetapi Frodo tetap pergi dan melanjutkan perjalanannya.

Sebagai tanda ancaman terakhir dari Orthank, sebuah batu Palantir dilemparkan ke arah Gandalf.

Pippin yang memungut batu tersebut dihantui rasa penasaran dan menyelidikinya pada tengah malam.

Tapi ia telah menemukan batu penglihatan, yang pasangannya dimiliki Sauron. Dengan cara ini ia mengetahui Sarumand telah mengkhianatinya.

Sehingga ia mengirim para nazgul, ring-wraiths untuk memerangi Sarumand.

Para penunggang kuda di Rohan bergegas pergi ke Minas Tirith. Waktu Frodo meneruskan perjalanan ke Minas Morgol matahari ditelan awan kegelapan.

Dalam gelap Raja Theoden dan para pasukannya menunggang ke Gondor. Dalam gelap ini pula Aragorn memanggil arwah-arwah mereka yang tak memenuhi sumpahnya waktu Isildur masih hidup. Sementara Frodo memasuki tanah Mordor, Minas Tirith dikepung dan hampir dikuasai pasukan Mordor. Faramir terkena panah beracun, karena putus asa nyaris membakar diri di kuburan keluarganya. Faramir diselamatkan dan diobati Gandalf lalu dibawa ke rumah penyembuhan.

Disanalah ia bertemu dengan Eowen, gadis tameng dan jatuh cinta kepadanya.

Ketika hampir hilang harapan, datanglah Theoden dari utara, dan angin selatan yang bertiup dari laut menyibak awan-awan yang dikerahkan Sauron.

Bersamaan terbitnya matahari, Theoden tewas dibunuh oleh pemimpin Nazgul. Akhirnya makhluk jahanam itu ditaklukan oleh Eowen, keponakan perempuan raja Theoden dan Merry. Demikianlah nubuat yang dikatakan seribu tahun sebelumnya kalau makhluk itu tidak akan terbunuh oleh laki-laki terpenuhi. Saat itu pula Aragorn tiba dari selatan, membawa kapal-kapal yang dipersiapkan untuk melawan Gondor. Dengan kekuatan baru itulah mereka mengalahkan musuhmusuhnya. Kemudian pasukan kemenangan Aragorn bersama Gandalf dan yang lainnya pergi ke gerbang Mordor dan berperang. Di tengah peperangan itulah mereka menyaksikan kehancuran cincin Sauron, yang dahulu oleh para elves dinamai Gorthor: si kejam.

Aragorn dimahkotai raja atas Gondor dan Arnor, dan menikahi Arwen – puteri Elrond yang juga sepupu jauh Elros, ayah nenek moyangnya merupakan saudara Elrond. Elrond sendiri, bersama elves yang lain yaitu: Galadriel, Gildor Inglorian dan Gandalf menaiki sebuah kapal dan berlayar ke barat,Valinor dimana telah tersedia tanah tempat tinggal khusus untuk mereka, yang terpisah dari Middle-Earth.

B. Alur dan Latar Kisah petualangan ini menyuguhkan alur cerita yang mengandung unsur ekposisi, komplikasi, konlik, klimaks dan resolusi dengan latar kota Shire di lembah sebelah atas Anduin, rumah Bilbo, di balik tikungan jalan menuju Woody End, di gerbang Moria, serta Lorien.

Kisah didukung 11 tokoh dengan watak masingmasing yang menghidupkan pergulatan alur cerita.

Frodo Baggins berwatak ramah dan polos. Bilbo memiliki watak pembohong tapi baik. Gandalf, penuh perhatian dan mementingkan orang lain. Smeagol/ Gollum berwatak ingin tahu, serakah, dibenci, dan pembohong. Strider/Aragorn seorang misterius, baik, suka menolong, mudah bergaul, dan adil. Sam berwatak setia kawan, suka menolong, selalu berpikiran negatif. Legolas tokoh baik, suka membantu, tapi keras kepala. Pippin berwatak setia kawan, suka menolong, suka mencari perhatian. Merry tokoh setia kawan.

Saruman berwatak pengkhianat. Gimli berwatak keras kepala dan keras.

C. Pesan Sahabat akan selalu hadir di saat kita membutuhkan, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Apapun halangan yang menghadang, jika kita tetap pada pendirian dan berkomitmen, kita akan selalu dapat menghadapinya.

Akhirnya, pengorbanan yang bertujuan baik akan membuahkan hasil yang lebih baik. (Yanda R) Sumber:

www.id.wikipedia.org; dan berbagai sumber lain

tamu kita

M. Mahfud M.D

Menata Konstitusi Ketatanegaraan Foto:sp.bersatu.com

P

rof. Dr. Muhammad Mahfud M.D., S.H., S.U., mantan Ketua Mahkamah Konsti­ tusi periode 2009-2014 memang baru pertama kalinya hadir di Universitas Widyat­ ama. Kehadirannya pada tanggal 23 Februari 2015 lalu dalam rangka kuliah umum seka­ ligus Mudzakarah Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jawa Barat yang bertema “Penataan Konstitusi Keta­ tanegaraan”.

Mahfud M.D. secara gamblang mene­ gaskan bahwa menurut penilaian publik ter­ jadi konflik dan kekisruhan antara KPK dan POLRI yang mempengaruhi hubungan insti­ tusional keduanya. Oleh sebab itu menurut­ nya harus ada langkah-langkah serius untuk mendamaikan. Mengapa harus didamaikan?

POLRI sebagai representasi kekuasaan neg­ ara di bidang keamanan dan penegakan hu­ kum. Sementara, KPK adalah anak kandung reformasi harus eksis sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk memperkuat pem­ berantasan korupsi. POLRI bukan hanya mengurusi korupsi tetapi jauh lebih luas dari itu, yang sangat penting bagi kelangsungan negara untuk ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum. Karena itu, POLRI dan KPK harus bekerja dalam sinergisitas, bu­ kan dalam hubungan rivalitas. Mahfud M.D. berharap masyarakat lebih “melek” dengan keadaan ketatanegaraan kita saat ini, tentang perlunya penataan konstitusi ketatanegaraan terkait polemik dan kekisruhan antara kedua institusi tersebut.

Itulah sosok kenegarawanan Mahfud dalam memberi alternatif solusi bagi perso­ alan-persoalan bangsa yang dipaparkan pada kuliah umum di kampus Universitas Widyat­ ama. Hal senada pernah disampaikan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pendi­ ri Ma’arif Institute, Ahmad Syafii Maarif, bah­ wa: “Bagi Mahfud, menyampaikan pendapat yang dianggapnya benar adalah tugas konstitusi, tidak peduli yang kena tembak itu adalah lingkaran istana. ……..” Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat : “Sebagai Ketua MK, Pak Mahfud telah melakukan sebuah terobosan yang berani sekaligus menginspirasi bangsa ini agar semua lembaga tinggi negara dibersihkan dari korupsi.”

Perjalanan karir M. Mahfud M.D. lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi dan Ket­ ua Mahkamah Konstitusi (2008 – 2013) Prof.

M. Mahfud M.D. mengawali karirnya sebagai pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Univer­ sitas Islam Indonesia (1986-1988); Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980); Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993); Pembantu Rektor I Universitas Islam Indo­ nesia (1994-2000); Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000); An­ ggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999); Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000); Menteri Pertahanan RI (2000-2001); Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (20022005); Rektor Universitas Islam Kadiri (20032006); Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006); Anggota DPR-RI, duduk Komi­ si I (2006-2007); Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008); Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008); Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hu­ kum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Re­ publik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pem­ bimbing penulisan tesis dan desertasi. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang).

Dari perjalanan karirnya, M. Mahfud M.D. bukan hanya seorang pendidik, juga birokrat, politisi, negarawan, dan ahli hukum tata neg­ ara.

M. Mahfud M.D. aktif diorganisasi Him­ punan Mahasiswa Islam (HMI); Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indone­ sia (2010-Sekarang); Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007-Seka­ rang); Ketua Presidium Korps Alumni Him­ punan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012-Se­ karang).

Buah pikir, pandangan dan komentar koleganya tertuang dalam publikasi-publikasi sebagai berikut. GUSDUR Islam, Politik dan Kebangsaan (Penerbit LKIS : 2010); On The Record, Mahfud MD di balik Putusan Mah­ kamah Konstitusi (Penerbit PT Raja Grafindo Persada : 2010); Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kon­ stitusi : 2010); Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009); Politik Hukum di Indonesia (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009);

Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia (Penerbit Rineka Cipta : 2001); Potret Akademisi dan Politisi (Penerbit UII Press : 2006); Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (Pe­ nerbit LP3ES : 2003); Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi (Penerbit LP3ES : 2006).

M. Mahfud M.D. menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie), teman kuli­ ahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 1982. Yat­ ie kelahiran Jember, 18 November 1959 anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Sya’roni dan Shofiyah. Zaizatun Nihayati seo­ rang Sarjana Hukum dan pernah bekerja se­ bagai guru SMA. Ketika M. Mahfud M.D. di­ angkat menjadi Menteri dan harus berpindah ke Jakarta maka pekerjaannya sebagai guru ditinggalkannya sampai sekarang.

Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya bersama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979, keduanya mulai dekat dan akhirnya berpacaran. Hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982, Mahfud dan Yatie resmi me­ nikah di Semboro, Jember. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu : Mohammad Ikhwan Zein, laki-laki kelahiran 15 Maret 1984, Alumni Fakultas Kedokter­ an Universitas Gadjah Mada; Vina Amalia, perempuan kelahiran 15 Juli 1989; Royhan Akbar, laki-laki kelahiran 7 Februari 1991.

Diolah dari sumber : www.wikipedia. com; http://id.wikipedia.org/; www.mahkamahkonstitusi.go.id; www.nasional.kompas.com

Muhammad Mahfud M.D.

lahir di Sampang, Madura, 58 tahun lalu – 13 Mei 1957. Pendidikan yang ditempuh : 1) Ma­ drasah Ibtida’iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura; 2) SD Negeri Waru Pamekasan, Madura; 3) Pen­ didikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura; 4) Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta; 5) S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indo­ nesia (UII), Yogyakarta; 6) S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 7) Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 8) Pro­ gram Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 9) Pro­ fesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

komunita 13 | Maret 2015

35

galeri photo

36

CSR Zalora kerjasama dengan Universitas Widyatama (18-01-2015)

CSR Zalora kerjasama dengan Universitas Widyatama (18-01-2015)

Kuliah Umum B.Inggris (09-03-2015)

Kunjungan Myongji University (21-01-2013)

LOKAKARYA DKV KKNI (04-03-2015)

Malam Harmoni DIES NATALIS 13 UNIVERSITAS WIDYATAMA

Mudzakarah Dewan Pakar ICMI bersama Prof.

Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

Program Peduli Disabilitas ARTHERAPY CENTER (15-01-2015)

komunita 13 | Maret 2015

galeri photo

JOB FAIR - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi JABAR (10-03-2015)

SEMINAR APTIKOM (05-03-2015)

Rapat Pimpinan Sebagai Wahana Untuk Meningkatkan Kerja UTama, Garut (6-9-01-2015)

Kunjungan Universiti Teknologi MARA (26-01-2014)

Syukuran Ulang Tahun Yayasan ke-42 (05-01-2015)

Kuliah Umum Teknik Industri S1 (28-02-2015)

MoU magang dengan Perusahaan Jepang dan kerjasama penggunaan buku dengan Cambridge University

Kunjungan Myongji University (21-01-2013)

SASHIMI (28-02-2015)

Visitasi MGBK SMA se-kota Sukabumi

Seminar ABP-PTSI Menyikapi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang 18 Februari 2015

Seminar ABP-PTSI Menyikapi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang 18 Februari 2015

komunita 13 | Maret 2015

37

lawatan komunika

Bandung Selatan Jejak Kebesaran Illahi (2)

K

ata “Bandung” berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sun­ gai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang kemudian membentuk danau. Danau Bandung purba yang terbentuk luasnya memben­ tang dari Cicalengka di timur sampai Padalarang arah barat sejauh kurang lebih 50 km, dari bukit Dago di utara sampai batas Soreang – Ciwidey di sebelah selatan berjarak 30 km. Kalau dihitung luas Danau Bandung keseluruhan, hampir tiga kali lipat DKI Jakarta. Suatu wilayah yang insya Allah bakal menjadi daerah ”Bandung Raya” di kemudian hari.

Danau Bandung mulai surut kira-kira 3000-4000 tahun yang lalu, akibat terjadinya sayatan air pada jurang Sanghiang Tikoro (Rajamandala).

Kalau edisi lalu kita jelajah destinasi wisata alam Bandung Utara, mari kita jelajah jejak kebesa­ ran Illahi melalui destinasi wisata alam Bandung Selatan. Di Bandung Selatan kita akan menemukan pesona indah dan memikat, panorama menawan, serta kesegaran dan kesejukan alam yang sangat baik bagi kesehatan di kawasan wisata Ciwidey Bandung. Pesona wisata Ciwidey Bandung di an­ taranya terdapat pada 7 tempat menawan, di antara­ nya Kawah Putih/Gunung Patuha, Situ Patenggang, Perkebunan Rancabali, serta Pemandian Air Panas Walini.

Selain di atas lebih lengkap panorama alam yang indah ini meliputi:, Ranca Upas, Cimanggu, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Ran­ cabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey).

Ciwidey adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Bandung, berbatasan dengan Kabupat­ en Cianjur, dengan akses jalan yang menembus daerah Cianjur Selatan. Ciwidey telah dikenal se­ bagai tempat wisata yang indah, juga merupakan

38

komunita 13 | Maret 2015

daerah penghasil produk-produk pertanian dan perkebunan di Jawa Barat.

Situ Patenggang

Salah satu keindahan alam danau di Perke­ bunan Rancabali. Situ Patenggang, terletak di se­ buah desa bernama Patengan. Desa ini bagian dari wilayah administratif Kecamatan Rancabali yang lokasinya berada di bawah kaki Gunung Patuha, sebuah Gunung yang erat kaitannya dengan objek wisata Kawah Putih. Situ Patenggang memiliki ce­ rita unik. Berawal dari legenda masyarakat Ciwi­ dey yang hingga saat ini masih lestari dan dikait­ kan dengan nama situ/danau tersebut (Patenggang – Patengan). Nama Populer yang digunakan se­ bagai nama danau ini sebenarnya ada 2, pertama yaitu “Situ Patengan” dan yang kedua adalah “Situ Pateng­gang”. Kedua nama tersebut memiliki filo­ sofi tersendiri yang menunjukan identitas situ ser­ ta saling memiliki keterkaitan. Apabila wisatawan menyebutnya “Situ Patengan” hal ini mengacu pada nama desa dimana danau ini berada. Nama “Pateng­an” berasal dari bahasa Sunda “Pateangan” artinya saling mencari. Sedangkan nama “Pateng­ gang” juga dari bahasa Sunda yang artinya terpisah dari jarak ataupun waktu.

Konon, kedua nama di atas menceritakan se­ buah kisah sepasang kekasih bernama Ki Santang dan Dewi Reng­ganis. Ki santang adalah keponakan Prabu Siliwangi, sedangkan Dewi Rengganis adalah seorang gadis desa yang hidup di sebuah pegunun­ gan. Keduanya terpisah oleh jarak dan waktu akibat peperangan yang sangat lama. Akhirnya me­ reka berupaya untuk saling mencari, hingga pada suatu hari dipertemukan di sebuah batu besar. Batu terse­ but dinamakan batu Cinta. Rengganis meminta Ki Santang untuk dibuatkan sebuah danau yang ter­ dapat pulau kecil di te­ngahnya. Ki Santang meng­ abulkan permintaan Dewi Rengganis. Sekarang daratan kecil ini bernama pulau Sasuka atau dalam bahasa Indonesia bernama Pulau Asmara.

Mitos masyarakat yang sangat kuat hingga saat ini “Siapa saja yang ingin hubungannya lang­

geng, maka datangkah ke Situ Patenggang, data­ ngilah Batu Cinta dan kelilingi Pulau Asmara.

Tidak lengkap berkunjung ke Situ Patenggang jika tidak menginjakkan kaki di Batu Cinta dan Pulau Sasuka.

Perjalanan dari kota Bandung ke Situ Pateng­ gang sekitar 47 km ke arah selatan. Di Situ ini, kita dapat menikmati suasana sejuk sambil berkeliling danau dengan menyewa perahu.

Kawah Putih – Gunung Patuha Kawah putih merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwar­ na putih, lalu warna air yang berada di kawah ini berwarna putih kehijauan. Yang unik warna air danaunya kadang berubah warna. Kawah Putih be­ rada pada ketinggian +2090 m dpl di bawah titik tertinggi Gunung Patuha.

Letusan hebat Gunung Patuha pada abad ke 10 membuat banyak orang beranggapan bahwa lo­ kasi ini kawasan angker, karena setiap burung yang terbang melewati kawasan tersebut mati. Tidak ada orang yang berani mendekati kawasan ini sampai akhirnya pada tahun 1837 seorang ahli bernama Dr. Franz Wilhelm Junghuhn memutuskan pergi ke puncak Gunung Patuha demi ilmu pengetahuan.

Dr. Franz Wilhelm Junghuhn berhasil mencapai puncak Gunung Patuha dan dari sana ia melihat sebuah danau berwarna putih dengan bau belerang yang menyegat. Sejak itu, keberadaan Kawah Putih menjadi terkenal dan pada tahun 1987 pemerintah mulai mengembangkan Kawah Putih sebagai des­ tinasi wisata.

Kawah Putih terletak di Rancabali, berjarak sekitar 44 km dari Kota Bandung. Kita akan men­ jumpai panorama alam yang memikat, air danau berwarna putih kehijauan terlihat kontras dengan batu kapur putih yang mengitari danau. Di sebelah utara danau berdiri tegak tebing batu kapur ber­ warna kelabu yang ditumbuhi lumut dan berbagai tumbuhan lainnya.

lawatan komunika

Menurut cerita rakyat, Kawah Putih adalah tempat berkumpulnya roh para leluhur. Di Kawah putih, terdapat makam para leluhur, di antara­nya Eyang Jaga Satru, Eyang Rangsa Sadana, Eyang Camat, Eyang Ngabai, Eyang Barabak, Eyang Baskom, dan Eyang Jambrong. Salah satu puncak Gunung Patuha – Pun­ cak Kapuk – dipercaya sebagai tempat rapat para leluhur yang dipimpin oleh Eyang Jaga Satru. Di tempat inilah masyarakat lokal sesekali melihat secara gaib sekumpulan domba berbulu putih (domba lukutan) yang dipercaya sebagai penjelmaan para leluhur.

Untuk memasuki kawasan wisata ini, kita membayar tiket masuk sebesar Rp 50 ribu per orang. Jika membawa kendaraan roda empat, akan dikenai tarif parkir sebesar Rp 25 ribu per mobil.

Perkebunan Rancabali Perkebunan Teh Ranca Bali berada pada ketinggian 1.628 meter di atas permukaan laut dengan panorama alam khas perkebunan teh yang berbukit dan berkelok-kelok. Hamparan pepohonan teh yang tertata rapi dengan udara yang sangat sejuk memberikan kesan kepada pengunjungnya.

Perkebunan teh ini mengolah dua komoditi yakni teh dan kina yang didukung oleh pabrik pengolahan CTC dan Orthodoks. Keindahan perkebu­ nan teh yang menghijau semakin terpadu dengan keberadaan beberapa buah air terjun kecil bertingkat di tepian-tepian pohon teh yang berada di sebelah kanan jika kita menuju objek wisata Situ Patengan.

Perkebunan Teh Rancabali yang dikelilingi perbukitan hijau, menambah keindahan pemandangan. Memandang hamparan hijau Perkebunan Teh Ran­ cabali layaknya seperti menikmati mosaik alam parahyangan tempat para dewa bersemayam. Sungguh ciptaan Illahi yang tak terperikan.

Perkebunan Teh Rancabali terletak di Kecamatan Ciwidey, Bandung Se­ latan tak jauh dari destinasi wisata Kawah Putih dan Bumi Perkemahan Ranca Upas. Dalam kunjungan ke pabrik ini, kita akan mendapatkan pengetahuan proses penanaman, pembibitan, pembukaan lahan, pemeliharaan, pemetikan, pemangkasan, sampai pengolahan teh.

Kebun Stroberi – Desa Alam Endah Ciwidey Di destinasi wisata Ciwidey yang satu ini kita dapat langsung menyantap buah stroberi yang dipetik sendiri. Jika suka, dapat mengetahui cara menanam pohon stroberi di tempat ini. Hawa di sepanjang jalan Kecamatan Ciwidey sa­ ngat sejuk. Di kiri dan kanan jalan, hamparan kebun stroberi terasa menyegar­ kan mata. Di beberapa sisi jalan terpasang papan yang mengajak pengendara untuk memetik stroberi di kebun.

Di Kebun Stroberi, kita menikmati hamparan kebun stroberi dan bahkan dapat memetik langsung buah-buah stroberi. Cara paling menarik menikmati wisata di tempat ini adalah dengan berjalan-jalan merasakan kesejukan alam di kebun-kebun stroberi yang terbentang luas.

Pemandian Air Panas Cimanggu & Walini Pemandian Air Panas Cimanggu adalah salah satu kolam pemandian air panas di Ciwidey, berada pada ketinggian sekitar 1.100 m dpl. Area pemandi­ an air panas ini berada di sekitar hamparan perkebunan teh yang luas. Taman Wisata Alam Cimanggu ini terlihat begitu sejuk, asri dengan berbagai macam pepohonan tropisnya yang rimbun dan sejuk. Kita bisa berjalan jalan santai sambil menikmati keindahan alam dan suasananya yang menentramkan.

Cimanggu adalah wisata pemandian air panas yang membuat tubuh men­ jadi hangat di tengah udara yang sejuk dingin. Berada di dataran yang tinggi memang membuat kedinginan, sehingga berendam diri di pemandian air panas merupakan pilihan yang paling tepat dan cocok sambil bersantai dan merehat­ kan diri sejenak dari perjalanan.

Pemandian Air Panas Walini adalah salah satu kolam air panas lainnya di Ciwidey. Pemandian air panas Walini menggunakan air yang bersumber dari air panas alam. Di tempat ini, tersedia kolam renang air panas Kawasan Ciwali­ ni berlimpah dengan sumber mata air panas alami dengan sumber air panas dari Gunung Patuha (Kawah Putih). Salah satu tempat yang memanfaatkannya adalah Kolam rendam air panas Ciwalini. Berlokasi di ketinggian 2400 m dpl di kaki Gunung Patuha, objek wisata ini menawarkan hawa yang sejuk serta pe­ mandangan alam yang sangat indah dan eksotik. Untuk dapat sampai ke tempat wisata yang satu ini, kita hanya perlu pergi ke perkebunan Kebun Teh Walini, dan akan menemukan kolam pemandian air panas. Lokasinya tidak jauh dari Situ Patenggang.

Bumi Perkemahan di Ranca Upas – Ciwidey Destinasi wisata ini terletak tidak jauh dari objek wisata Kawah Putih, be­ rada di desa Alam Endah, Kec. Ciwidey. Bumi perkemahan Ranca Upas belokasi di daerah pegunungan Tambak Buyung, Desa Pantenggang, Kecamatan Ciwi­ dey, Bandung Selatan. Berjarak 48 Kilometer dari Kota Bandung atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat. Jika kita berangkat dari Pangalengan, hanya perlu me­ nempuh perjalanan berjarak sekitar 15 km. Sementara dari Bandung ke Bumi Perkemahan Ranca Upas berjarak sekitar 56 km.

Ranca Upas disebut sebagai one stop natural vacation places. Selain bumi perkemahan, juga ada tempat penangkaran rusa, arena permainan outbound, juga waterbom. Nuansa pegunungan sangat kental berupa kabut pagi, suhu di­ ngin, dan tentunya pemandangan pegunungan yang mempesona apalagi pada waktu terbit fajar, pemandangan indah sekali. Fasilitas umum di bumi perkema­ han ini juga cukup lengkap. Di sana, juga terdapat warung-warung makanan.

Kita dapat melihat kawanan rusa sembari berkemah di tempat wisata yang sejuk nan segar.

Sumber: www.initempatwisata,com dan berbagai sumber

komunita 13 | Maret 2015

39

widyatama inspiring

A Journey to

AMSTERDAM

(PERJALANAN TINA DI NEGERI KINCIR ANGIN) Tina Cesar, siapa yang tidak kenal dengan perempuan energik, lincah dan imut ini, salah satu Duta kampus Widyatama jebolan Fakultas Bahasa pada tahun 2009 di bawah asuhan Ibu Fitrah Rumaisa (Ica) /Dosen Fakultas Tekhnik saat ini. Tidak pernah ada yang menyangka cewe gaul ini saat kuliah di Widyatama jarang sekali pergi keluar rumah. Paling jauh ke wilayah Yogyakarta saat KKL. Tertarik oleh tawaran teman menjadi guide traveler wisatawan asing. Cara kerjanya apply (melamar) ke salah satu situs menawarkan wisatawan asing untuk mau kita guide dan wisatawan tersebut selama kita guide menginap di rumah kita.

Wisatawan pertama berasal dari Belgia selanjutnya mulai banyak dari Negara lain seperti Amerika serikat, Jerman, Korea Selatan sampai Sudan. Secara tidak langsung dengan aktifitas ini saya jadi memiliki banyak teman dari berbagai Negara sehingga menambah wawasan. Mimpi saya menginginkan suatu saat traveling ke luar negeri semakin kuat entah itu untuk bekerja maupun menuntut ilmu, ujarnya. Salah satu yang ditawarkan adalah semacam pertukaran pelajar (cultural exchange) jadi kita tinggal di salah satu keluarga di Negara tersebut sesuai perjanjian awal apakah mereka yang menanggung semuanya seperti biaya tinggal, visa, flight tiket, asuransi dan yang lainnya.

Akhirnya setelah hampir lebih dari 6 bulan mengirimkan profile, salah satu keluarga di Amsterdam Belanda bersedia untuk menerima saya tinggal di keluarga mereka.

Persetujuannya saya dapat tinggal selama 1 tahun dengan kewajiban bekerja selama 5 jam setiap harinya untuk mengasuh anakanak mereka. Pengalaman paling berharga

40

komunita 13 | Maret 2015

selama satu tahun di Belanda walaupun tidak berupa titel tetapi secara langsung kita dapat menyelami kebudayaan asli mereka karena kita berinteraksi secara langsung dengan mereka. Sampai disana saat akhir bulan Desember kala musim dingin dan mulai bersekolah bahasa Belanda di bulan Januari. Kendala terbesar adalah karena memiliki tugas mengasuh anak-anak yang tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Dalam 5 (lima) bulan mulai lancar berbahasa Belanda. Setelah 8 (delapan) bulan pindah host family ke sebuah keluarga di kota Den Haag sampai akhir saya tinggal disana.

Pengalaman atau pengetahuan yang didapat kala hidup disana adalah bagaimana sangat terorganisasinya segala aspek kehidupan baik saat kita berada di masyarakat maupun dalam keluarga, penghargaan terhadap waktu (telat 2 menit pun sangat dipertanyakan), respect terhadap individu lain tanpa melihat siapa individu tersebut (semua orang equal/sama). Beberapa sisi negatifnya adalah karena terlalu individualistis maka sukar sekali kita mendapat pertolongan dari orang lain saat kesusahan di area umum karena mereka pun memiliki kehidupan atau kegiatannya masing-masing. “Stereotype� orang Belanda pun sangat terkenal akan hemat bahkan cenderung pelit.

Kala mengikuti Duta kampus Widya­ tama awalnya tidak sengaja bahkan dipaksa oleh teman yang lain. Bahkan kurang percaya diri melihat kontestan yang lain, tetapi akhirnya terpilih. Pesan yang didapat adalah bahwa kita bisa menjadi atau meraih apapun walaupun hal tersebut sukar untuk diraih. Setelah lulus diterima di FEDEX di bagian administrasi tetapi kurang interest (tertarik) karena menganggap bukan passion

(keinginan) dari diri sendiri sehingga mulai apply (melamar) lagi ke situs-situs dan dalam waktu dekat akan mencoba stay (tinggal) di salah satu keluarga di Negara Jerman.

Pesan singkat untuk adik-adik mahasiswa Widyatama tercinta adalah jangan pernah takut untuk mencoba segala hal yang positif yang dapat menumbuhkan passion (keinginan) kita, terus bangun kepercayaan diri, dan jangan pernah takut salah dalam mencoba hal yang baru. (Fe)

kesehatan

9 Buah-buahan penurun

Kolesterol

2. Tomat Selain Alpukat, tomat juga termasuk buah penurun kolesterol yang paling ampuh. Bahkan laporan riset di jurnal Maturitas menyebutkan, tomat yang sudah dimasak memiliki khasiat yang hampir sama dengan obat kimia penurun kolester­ ol seperti statin (obat gangguan jantung). Bedanya, tomat tidak memberi efek samping yang buruk sep­ erti sakit otot, lemas dan bahkan kerusakan saraf.

Rahasia khasiat tomat ini ada pada senyawa likopen yang memberi warna merah pada tomat matang. Likopen merupakan antioksidan pent­ ing yang berkhasiat mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Selain likopen, tomat juga mengandung kalium dan vitamin B yang mampu menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi.

Untuk mendapatkan kandungan likopen terbaik, tomat sebaiknya dimasak terlebih dahulu karena likopen akan menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. 50 gram pasta atau setengah liter sari buah tomat akan memberikan perlindungan dari sakit jantung.

3. Jeruk Nipis

D

i jaman kini yang banyak menawarkan kemudahan hidup ternyata juga dalam hal-hal tertentu berdampak kurang baik. Kolesterol kini selalu menjadi topik perbincangan hangat mengingat jumlah pen­ deritanya semakin tinggi di Indonesia. Kebiasaan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari berperan penting dalam mempengaruhi kadar kolesterol darah. Semakin baik pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara ke­ seluruhan. Namun jika semakin buruk pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin tidak terjaga pula keseimbangan kolesterol dan keseha­ tan secara keseluruhan. Kolesterol atau kadar lemak dalam darah umumnya berasal dari menu makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, maka akan semakin besar pe­ luangnya untuk menaikkan kadar kolesterol.

Kolesterol merupakan molekul sejenis lemak dalam aliran darah. Dalam kadar normal atau ku­ rang dari dari 200 mg/dl, kolesterol adalah sahabat bagi sistem tubuh. “Kolesterol diperlukan untuk membentuk membran sel, membentuk hormon, juga sumber energi,” kata dr.P.Tedjasukamana, Sp.JP, ahli jantung. Ada dua jenis kolesterol, yakni low-density lipoprotein (LDL) yang dikenal sebagai kolesterol jahat. LDL berfungsi mengalirkan koles­ terol ke seluruh tubuh. Kelebihan LDL menyebab­ kan penumpukan lemak di dinding arteri. Sementa­ ra itu jenis lemak lain adalah high density lipoprotein (HDL), yang memiliki fungsi berlawanan dengan LDL. “HDL atau kolesterol baik ini berfungsi mem­ buang kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dan mencegah penumpukan,” Kadar LDL yang berlebih (lebih dari 130 mg/ dl) akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah lama kelamaan akan menyempitkan pem­ buluh darah. Akibatnya adalah serangan jantung

atau stroke. Kematian mendadak akibat serangan jantung harus diwaspadai karena angkanya terus meningkat. “Jantung koroner merupakan penyakit pembunuh yang paling ditakuti. Sekitar 80 persen meninggal secara mendadak. Dahulu kolesterol tinggi bisa terjadi pada usia 50 tahun ke atas. Na­ mun, penelitian di Indonesia tahun 2004 menun­ jukkan 9,3 % kolesterol tinggi terjadi di usia muda, yakni 25 – 34 tahun.

Untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi buah-buahan segar. Tentunya buah segar yang dikonsumsi tanpa tambahan gula, pemanis buatan, susu atau bahan lainnya. Ada sembilan buah-buahan memiliki kandungan nutrisi berupa vitamin, mineral dan senyawa baik yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Buah segar juga mengandung serat yang dibutuhkan membantu menurunkan kolesterol. lawan kolesterol dengan buah-buahan seperti berikut :

1. Alpukat Selama ini ada anggapan bahwa alpukat adalah buah yang mengandung banyak lemak dan tidak baik untuk kesehatan. Alpukat memang mengandung banyak lemak, yaitu sekitar 16 pers­ en. Tetapi lemak pada alpukat adalah lemak yang menyehatkan, karena 63% penyusunnya adalah asam lemak tak jenuh, terutama asam lemak tidak jenuh tunggal.

Mengkonsumsi alpukat justru akan memban­ tu menurunkan kolesterol jahat (LDL) yang sangat buruk bagi kesehatan. Lemak tak jenuh pada alpu­ kat berfungsi sebagai antioksidan yang berkhasiat menjaga pembuluh darah kita dari kerusakan ar­ teri akibat penumpukan kolesterol LDL. Selain se­ bagai buah penurun kolesterol, alpukat juga sangat baik bagi penderita diabetes karena mengandung banyak omega-9 dan serat. Omega-9 dan serat ini berkhasiat menjaga kadar gula darah dalam tubuh kita.

Buah yang satu ini memang tidak tidak terla­ lu banyak dikonsumsi secara langsung. Jeruk nipis lebih banyak digunakan sebagai teman minum atau dicampur dalam masakan. Jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat menghambat produksi kolesterol LDL, sehingga otomatis akan mengurangi resiko serangan jantung. Selain pada jeruk nipis, flavonoid juga banyak ditemui pada teh, tomat, brokoli, kedelai, delima, serta bawang merah dan bombay.

Untuk menikmati jeruk nipis, cukup dengan mengiris-iris tipis dan masukan ke dalam gelas. Tu­ ang air panas dan tunggu 30 menit, lalu diminum sampai habis. Sebaiknya diminum dua kali sehari, pagi dan malam. Jangan khawatir dengan perut Anda, karena jeruk nipis tidak akan membuat lam­ bung jadi perih.

4. Apel Sudah sejak lama buah apel dianggap sebagai buah yang sangat menyehatkan. Bahkan ada angga­ pan yang mengatakan makan apel setiap hari, maka anda tidak perlu dokter lagi. Dari berbagai peneli­ tian menyebutkan, mengonsumsi 2 buah apel setiap hari mampu menurunkan kadar LDL dalam darah hingga 40%, lebih efektif dibanding obat-obatan kimia yang mengandung polifenol. Apel juga men­ gandung banyak beta glucan yang bermanfaat men­ gontrol produksi dan penyerapan kolesterol dalam tubuh.

5. Mangga Buah mangga termasuk buah yang enak dan terjangkau jika sedang musimnya. Tidak hanya itu, dibalik rasa nikmatnya, mangga juga terma­ suk buah penurun kolesterol yang handal. Mangga mengandung banyak serat prebiotik yang mem­ bantu menurunkan kadar kelesterol jahat dalam darah. Selain serat, ada juga pectin dan vitamin C yang mampu mengikis kolesterol LDL. Vitamin C ini akan mencegah kolesterol LDL teroksidasi, se­ hingga penumpukan plak dalam pembuluh darah bisa dihindari.

komunita 13 | Maret 2015

41

kesehatan 6. Jambu Merah Jambu merah selama ini banyak dikonsumsi dengan cara dibuat jus. Jus jambu merah dipercaya sebagai asupan yang baik bagi penderita demam berdarah. Selain manfaat tadi, jambu merah juga ternyata salah satu buah penurun kolesterol yang baik. Hal ini karena jambu merah mengandung banyak vitamin dan senyawa baik seperti flavonoid, vitamin C dan E, karotenoid dan selenium.

Antioksidan flavonoid dikenal baik mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida.

Hasil penelitian menujukkan, konsumsi jus jambu merah selama 2 bulan dengan dosis terukur mampu menurunkan kadar kolesterol hingga 52,64% dari total dan 82,23% LDL. Ini artinya khasiat jambu merah tidak kalah dengan 3,6 mg simvastatin per kg bobot tubuh. Selain senyawa di atas, jambu mer­ ah juga mengandung likopen, namun kandungann­ ya tidak sebanyak tomat.

7. Anggur Selain enak dan segar, buah anggur juga memiliki banyak khasiat baik untuk kesehatan. salah satunya adalah sebagai penurun kolesterol yang ampuh. Buah anggur mengandung serat dan berbagai jenis senyawa flavonoid dan zat catechin yang berkhasiat menurunkan kolesterol LDL, seka­ ligus meningkatkan kolesterol baik (HDL). Untuk mendapatkan manfaat buah ini secara maksimal, sebaiknya minumlah jus anggur dua gelas setiap hari.

8. Blueberry

9. Delima

Buah blueberry sangat dianjurkan oleh para pakar kesehatan sebagai buah penurun kolesterol yang efektif. Senyawa pterostilbene yang terdapat pada buah blueberry ini mampu merangsang pro­ tein reseptor yang ada dalam sel, yang berperan penting dalam menurunkan kolesterol dan lemak tubuh lainnya. Cara kerja senyawa ini ternyata mirip dengan Ciprofibrate, obat kimia penurun kolesterol yang cukup efektif. Bedanya, blueberry berkerja lebih akurat dengan target reseptor sel hati.

Efek samping yang dihasilkan pun nyaris tidak ada.

Sementara Ciprofibrate sering membuat penggu­ nanya merasa mual dan nyeri otot.

Untuk mendapatkan khasiat blueberry se­ cara optimal, sebaiknya buah ini dikonsumsi dalam kondisi segar. Selain blueberry, plum dan strawber­ ry juga memiliki kandungan berkhasiat yang mirip.

Buah delima banyak dikunsumsi dalam bentuk jus delima. Namun masih jarang orang yang membuat jus delima sendiri. Kebanyakan jus delima yang dikonsumsi adalah jus kemasan. Ha­ sil penelitian yang dilakukan National Academy of Sciences (AS) membuktikan bahwa jus delima mampu meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu mengurangi timbunan plak pada arteri.

Kandungan antioksidan pada buah delima kabarn­ ya mencapai tiga kali lipat lebih banyak dibanding anggur merah.

Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menjelaskan antioksidan dalam buah delima dapat mengurangi oksidasi LDL (kolester­ ol jahat), sehingga menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL (kolesterol baik).

Dari: berbagai sumber

EKSPRESIKAN POTENSI ANDA MELALUI KOMUNITA....!!!

Mari Berbagi Pengetahuan dan Kemampuan Bagi Sesama....

Redaksi KOMUNITA menerima tulisan (artikel, berita), karikatur, ilustrasi, foto kegiatan dengan syarat : topik atau tema aktual, relevan, penyajian cukup singkat, dan disajikan secara menarik, belum pernah dipublikasikan. Untuk naskah tulisan 3.500 kata dalam bahasa Indonesia dalam 1,5 spasi. Redaksi berhak mengedit naskah tulisan (tidak perlu memberitahu penulis/pengirim sebelumnya) dengan tidak mengurangi makna isi tulisan.

Tulisan disampaikan ke alamat email : komunita@widyatama.ac.id, rika.rachmawati@ widyatama.ac.id, yandaramadana@gmail.com atau Redaksi Komunita, Gedung A lantai 1 Yayasan Widyatama, Kampus Widyatama, jl. Cikutra 204 A Bandung, 40125 Naskah tulisan, karikatur, ilustrasi, foto kegiatan yang lolos akan dimuat secepatnya. Jika tidak bisa dimuat, dipastikan dikembalikan paling lama dua minggu dari penerimaan naskah.

Untuk kelengkapan administrasi, bila mengirimkan naskah tulisan, karikatur, ilustrasi, foto kegiatan mohon disertakan riwayat hidup singkat, serta pas foto. Terima kasih.

(Redaksi)

..!!!

TOPIK KOMUNITA Edisi #14…

“CARRIER CENTER PT” 42

komunita 13 | Maret 2015

BE a CITIZEN JOURNALIST & ILUSTRATOR Dapatkan Hadiah Pilihan Kamu !!!

Festivita – Universitas Widyatama OR 1) Voucher makan bareng teman di Foodcourt ribu).

2) Voucher pulsa HP anda Rp 100.000 (seratus Berniat membuat berita? Berlatih 1. Mahasiswa punya berita / news kampus ? di citizen journalist? KIRIM News, Foto membuat Berita ? Foto Berita / Mau menja berita, ilustrasi anda ke majalah Komunita.

(What, Who, When, Where, Why), 1 H 2. Syarat : a) Berita mengandung konten 5 W kampus dan mahasiswa yang mempunyai an (How); atau Foto Berita; b) Tema kegiat e periode November 2014 s/d nilai berita; c) Kegiatan subjek berita pada period Maret 2014, d) Ilustrasi. melalui: Kirim Berita/News/Foto Berita/Ilustrasi Anda : rika.rachmawati@widyatama.ac.id. email Komunita, Redaksi Sekretaris com. Berita/Foto yang dimuat gmail. ana@ ramad komunita@widyatama.ac.id atau yanda diambil di Redaksi Komunita, dapat yang hadiah pada KOMUNITA edisi #14 mendapat pada : Rabu – Kamis, jam Buka r Kanto p. lengka Telp 122, dengan membawa identitas 10.00 s/d 16.00. illustrator majalah Selamat bergabung sebagai citizen Journalist, NITA. KOMU LAH MAJA S IKUTI DAN BACA TERU

UNTUK BERLANGGANAN HUBUNGI REDAKSI

KOMUNITA