Panduan pengukuran indeks masyarakat sipil by yappika

PANDUAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL DIISUSUN BERDASARKAN PENGALAMAN YAPPIKA DI 16 KABUPATEN WILAYAH KERJA PROGRAM ACCESS TAHAP II

Cetakan Pertama, Februari 2014 viii-141, 21 x 29 cm Penyusun: Sri Indiyastutik Editor: Sugiarto A. Santoso Desain dan Lay Out: Moelanka Jakarta, Februari 2014 Diterbitkan oleh: YAPPIKA Jl. Pedati Raya No.20 RT07/09, Jakarta Timur 13350, Telp: 021-8191623 Fax: 021-85905262, 021-85000670, email: yappika@indosat.net.id, www.yappika.or.id

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

PENGANTAR Fransisca FFitri itri - Direktur YAPPIKA

erbincangan mengenai masyarakat sipil terus hangat dari waktu ke waktu. Setiap babak perjalanan bangsa ini tampaknya tak lepas dari kehadiran, peran dan kontribusi masyarakat sipil. Sejak sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, paska kemerdekaan, era Orde Baru, era reformasi dan pasca reformasi; masyarakat sipil hadir dan berkontribusi pada kemajuan dan keadaban bangsa. Bahkan sejak dua tahun terakhir ini perbincangan mengenai masyarakat sipil semakin mengemuka di Indonesia, yaitu terkait dengan aneka bentuk organisasi, nilai-nilai yang dipromosikan dan dipraktikkan, lingkungan untuk tumbuh-kembangnya, serta dampak dari kehadiran dan kerja-kerja masyarakat sipil. Kiprah dan kontribusi masyarakat sipil pun diakui oleh dunia internasional. Kesepakatan Busan (2011)1, yaitu forum tingkat tinggi tentang efektivitas bantuan internasional, mengakui bahwa masyarakat sipil telah menjalankan peran penting dalam memampukan masyarakat untuk menuntut hak-haknya, dalam rangka mempromosikan pendekatan berbasis hak, dalam perumusan kebijakan publik dan kemitraan, serta dalam mengawasi pelaksanaannya. Masyarakat sipil juga telah memberikan pelayanan dalam bidang-bidang tertentu yang sifatnya melengkapi pelayanan publik yang diberikan oleh negara. CIVICUS (2013) memaknai implikasi dari kesepakatan Busan adalah bahwa masyarakat sipil itu sendiri adalah tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebuah alat untuk membantu memperluas upaya pembangunan yang dilakukan pihak lain2. Fakta ringkas di atas menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Refleksi atas eksistensinya, nilai-nilai yang diusungnya, lingkungan yang mendukung tumbuh-kembangnya serta dampak kerja-kerjanya; penting untuk terus dilakukan. Indeks Masyarakat Sipil (IMS), sebuah alat yang dikembangkan oleh CIVICUS dan diadaptasi oleh YAPPIKA, dapat digunakan untuk melakukan refleksi tentang kondisi masyarakat sipil secara partisipatif, mengukur status serta menyusun agenda aksi bersama yang melibatakan berbagai spektrum OMS dan stakeholdernya (pemerintah dan swasta). YAPPIKA telah melakukan pengukuran IMS di tingkat nasional pada tahun 2006 dan tingkat kabupaten pada tahun 20043, 20074, 20095 dan 20126. Hasil-hasil pengukuran IMS tersebut telah digunakan untuk merancang beberapa upaya penguatan masyarakat sipil di kabupaten setempat.

Paragraf 22,The Busan Partnership for Effective Development Cooperation, November 2011.Text lengkap tersedia di http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf Kesepakatan Busan: adalah forum tingkat tinggi tentang efektivitas dana bantuan internasional yang dilakukan di Busan, Korea Selatan pada bulan November/Desember 2011. Dirujuk dari: State of Civil Society Index 2013, Creating an Enabling Environment. CIVICUS, 2013. Hlm. 12 IMS di 8 kabupaten, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

iii

Berangkat dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh YAPPIKA dalam menggunakan IMS, kami terinspirasi untuk mendokumentasikan dalam sebuah buku dan menyebarluaskannya kepada pihak-pihak yang lebih luas. Buku Panduan Penyelenggaraan Indeks Masyarakat Sipil ini dibuat untuk membantu pihak-pihak yang ingin memperluas dan melanjutkan praktik pengukuran IMS di tingkat kabupaten. Harapannya adalah refleksi mengenai masyarakat sipil terus menerus dilakukan dengan sistematis dengan melibatkan pandangan berbagai pihak secara berimbang, berkontribusi kepada pengayaan studi tentang masyarakat sipil di Indonesia, memperkuat gerakan masyarakat sipil untuk keadaban bangsa serta memperluas dialog antara masyarakat sipil-negara-pasar. Buku panduan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, misalnya lembaga penelitian, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun pemerintah daerah yang ingin bekerja sama dengan LSM untuk melakukan pengukuran IMS. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai IMS, para pembaca buku ini perlu membaca toolkit dari CIVICUS dan aneka terbitan yang terkait dengan IMS. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, tentang konsepsi masyarakat sipil, IMS dan prinsipprinsip pengukuran IMS. Kedua, tentang metode pengukuran IMS. Ketiga, membaca hasil IMS. Keempat, tentang panduan memfasilitasi lokakarya IMS. Bagian akhir dari buku panduan ini berisi lampiranlampiran teknis pengumpulan data serta alat bantu analisis hasil IMS. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam mendesain adaptasi alat IMS untuk tingkat kabupaten/kota serta desain riset pendukung data untuk pelaksanaan IMS. Kepada Lili Hasanuddin dan Abdi Suryaningati yang telah menggagas ide adaptasi pengukuran IMS tingkat kabupaten kota pada tahun 2004, terlibat bersama tim YAPPIKA dalam merumuskan alat yang akan digunakan, menjadi fasilitator pelaksanaan IMS dan terus mengasuh generasi penerus YAPPIKA untuk memahami dan menggunakan alat ini. Kepada Ferry Yuniver Siahaan, Wahyudi ,Ahmad Yani dan Ajeng Kesuma Ningrum yang telah berkontribusi untuk mengembangkan strategi fasilitasi lokakarya IMS yang serius, gembira dan menghasilkan refleksi kondisi masyarakat sipil yang cukup lengkap. Kepada Nur Hikmah yang telah berkontribusi bersama-sama tim riset untuk mengembangkan alat penelitian berdasarkan indikator-indikator di dalam IMS. Kepada seluruh jaringan fasilitator IMS YAPPIKA yang tersebar di 16 kabupaten/kota yang juga turut memberikan masukan bernas padas etiap persiapan tim fasilitator untuk pelaksanaan IMS. Dan terakhir kepada Fransisca Fitri yang sejak awal menggeluti alat IMS di YAPPIKA, memastikan alat yang diadaptasi sesuai dengan kaidah IMS CIVICUS dan sekaligus terus menjalin komunikasi dengan CIVICUS guna mengabarkan perkembangan penggunaan IMS di Indonesia. Jadi, buku panduan ini diramu dari berbagaikontribusi yang pernah diberikan oleh para pihak tersebut serta dari berbagai dokumen alat IMS yang pernah dikembangkan YAPPIKA dari waktu ke waktu. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca!

IMS di 8 kabupaten, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur. IMS di 16 kabupaten, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Gowa, Takalar, Muna, Buton, Baubau, Buton Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, Kupang, TTS, Sumba Barat dan Sumba Timur. IMS di 16 kabupaten, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Gowa, Takalar, Muna, Buton, Baubau, Buton Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, Kupang, TTS, Sumba Barat dan Sumba Timur

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

PENGANTAR Paul Boon - Direktur Program ACCESS Tahap II

alam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran tentang persepsi peran masyarakat sipil dan khususnya warga dan organisasinya (organisasi masyarakat Sipil â&#x20AC;&#x201C; OMS) dalam mendorong tata kepemerintahan yang demokratis. Posisi dan peran masyarakat sipil sangat menentukan kualitas demokratis sebuah Negara. Dengan demikian membangun pemerintahan yang maju dan demokratis tidak dapat mengabaikan peran masyarakat sipil sebagai bagian utama dari system tata kepemerintahan local yang baik (good local governance). Australian Community Development dan Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) adalah sebuah program penguatan masyarakat sipil. Selama lebih dari 10 tahun, ACCESS ikut menyumbang pembangunan masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam proses pembangunan.Warga dan organisasinya berdaya serta berinteraksi aktif dengan pemerintahan untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya merupakan pernyataan inti (Core statement) ACCESS yang berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan peran masyarakat sipil di 20 Kabupaten/Kota tertinggal di kawasan timur Indonesia. Banyak contoh dapat dijumpai dari 20 Kabupaten/Kota di 4 provinsi (NTT, NTB, Sulsel dan Sultra). Keaktifan masyarakat sipil terlibat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam pembangunan demokrasi. Sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan bahwa, kelompok miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya mampu terlibat aktif dalam penetapan kebijakan baik tingkat desa hingga di Kabupaten/Kota. Substansi pengetahuan dan pengalaman memfasilitasi adalah salah satu kunci perubahan penting dalam mengembangkan masyarakat sipil yang lebih berdaya. Memberdayakan masyarakat sipil membutuhkan waktu dan kesabaran karena perubahan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah komitment para pihak khususnya pemerintah dan tokoh politik daerah. Pasang surut peran masyarakat sipil dalam pembangunan tidak menyusutkan semangat perubahan yang ingin dicapai meskipun terkadang cukup melelahkan. Proses pengukuran terhadap indek masyarakat sipil (IMS) harus terus diperjuangkan sebagai arena refleksi dan membangun perjuangan gerakan masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang lebih luas. Untuk itu kemampuan dan ketrampilan dalam menerapkan proses pengukuran tingkat kesehatan masyarakat sipil bagi kalangan yang lebih luas sangat penting. Sebagai program penguatan masyarakat sipil,ACCESS Tahap II mendukung terbitnya buku panduan pengukuran Indeks Masyarakat Sipil (IMS). Buku ini disusun berdasarkan pengalaman dalam menggunakan IMS baik di tingkat nasional maupun daerah. Panduan ini telah dipraktekan lebih dari 4 kali di 16 kabupaten/kota dan nasional. Sebagai sebuah panduan, tentu sangat penting bahwa buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Buku ini diharapkan sebagai instrument untuk menambah koleksi pengetahuan dan penerapan dari upaya memperkuat kesehatan masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Kami

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

sangat berterima kasih kepada Yappika yang telah mengembangkan panduan pengukuran IMS sebagai salah satu upaya membangun keberlanjutan penguatan masyarakat sipil yang lebih luas. Kami berharap panduan ini dapat menyumbang pada pembangunan manusia dan demokrasi di Indonesia yang semakin baik karena IMS adalah parameter bagaimana warga, pemerintah dan swasta berinteraksi dinamis (engagement) dan saling menghormati perbedaan. Denpasar, Februari 2014

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

DAFTAR ISI PENGANTAR DARI YAPPIKA ______________________________________ PENGANTAR DARI ACCESS _______________________________________ DAFTAR ISI ________________________________________________________

iii v vii

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL _____________________ 1.1 Definisi Masyarakat Sipil _______________________________________ 1.2 Prinsip Pengukuran IMS _______________________________________ 1.3 Kerangka Analisis IMS ________________________________________

1 2 4 5

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA _______________ 2.1. Tahap-TahapPenilaian IMS Kabupaten/ Kota _________________________ 2.2. Pengumpulan Data/Informasi ___________________________________ 2.2.1 Penelitian tentang Kondisi Masyarakat Sipil Kabupaten ___________ 2.2.2 Pemetaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) __________________ 2.3. Penentuan Peserta Lokakarya IMS ________________________________ 2.4. Lokakarya Indeks Masyarakat Sipil Kabupaten/Kota ___________________ 2.5. Jadwallokakarya _____________________________________________

9 10 11 11 13 14 15 19

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS _________________________ 3.1 Langkah Pertama: Mendiskusikan Kondisi Kabupaten __________________ 3.2 Langkah Kedua: Mendefinisikan MS dan Identifikasi OMS _______________ 3.3 Langkah Ketiga: Memahami dan Menyepakati Alat Analisis IMS ___________ 3.4 Langkah Keempat: Penilaian Status MasyarakatSipil ____________________ 3.5 Langkah Kelima: Mendiskusikan Hasil dan Merumuskan Rekomendasi ______ 3.6 Langkah Keenam: Menyusun Agenda Aksi Bersama ____________________ 3.7 Langkah Ketujuh: Evaluasi dan Penutupan Lokakarya __________________

21 21 25 28 30 32 34 34

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA ________ 4.1. Membaca Hasil IMS __________________________________________ 4.2. Interpretasi Hasil Pada Tingkat Indikator ___________________________ 4.3. Interpretasi Hasil Pada Tingkat Subdimensi _________________________ 4.4. Rekomendasi dan Agenda Aksi __________________________________

38 37 38 38 39

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

vii

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR ____ PENTING BAGI ORGANISASI PENYELENGGARA __________________

41 45

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran A. Alat Bantu Analisis______________________________________ Lampiran B. Alat Analisis Penelitian __________________________________ Lampiran C1. Matriks FGD Komunitas ________________________________ Lampiran C2. Matriks FGD OMS ____________________________________ Lampiran D1. Matriks Wawancara Kesbangpol ___________________________ Lampiran D2. Matriks Wawancara Komunitas ___________________________ Lampiran D3. Matriks Wawancara OMS _______________________________ Lampiran D4. Matriks Wawancara BAPPEDA & DPRD _____________________ Lampiran D5. Matriks Wawancara Praktisi & Pers _________________________ Lampiran E1. Langkah-langkah Pemetaan Dalam OMS _____________________ Lampiran E2. Pertanyaan Panduan Penelitian ____________________________ Lampiran F1. Slide Presentasi Alur Lokakarya IMS ________________________ Lampiran F2. Slide Presentasi Konsep Masyarakat Sipil _____________________ Lampiran G. Contoh Hasil Skor IMS __________________________________

49 59 83 86 90 91 92 91 92 102 110 121 124 131

PROFIL SINGKAT YAPPIKA ________________________________________

141

viii

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL

asyarakat sipil adalah konsep yang terus-menerus berkembang hingga saat ini, demikian pula pemaknaannya oleh banyak kalangan. Buku ini tidak bermaksud untuk membahas mengenai perkembangan konsep dan ragam pemaknaan tersebut, namun ingin langsung menuju kepada konsep masyarakat sipil yang dikemukakan oleh CIVICUS, prinsip-prinsip dasar, serta langkah-langkah teknis untuk memandu pengukuran status masyarakat sipil di suatu wilayah. Status masyarakat sipil di suatu wilayah dapat diukur menggunakan sebuah alat yang dikembangkan oleh CIVICUS, yaitu Civil Society Index (CSI) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Indeks Masyarakat Sipil (IMS). CIVICUS mengembangkan IMS untuk mengukur status masyarakat sipil di suatu negara.YAPPIKA telah mengadaptasi alat tersebut untuk mengukur status masyarakat sipil di kabupaten/ kota.

Tujuan pengukuran IMS adalah: Mengetahui dan memahami secara bersama-sama tentang status masyarakat sipil di wilayah kabupaten/ kota;  Mengidentifikasi aset yang dimiliki warga, organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah lokal untuk pengembangan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD);  Mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian bagi upaya penguatan masyarakat sipil;  Memperkuat dan memperluas jaringan di antara masyarakat sipil maupun antara masyarakat sipil dengan sektor negara dan pasar;  Menyusun rekomendasi dan agenda aksi bersama untuk memperkuat masyarakat sipil dan memperkuat lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. 

Keluaran dari IMS adalah: Laporan tentang status masyarakat sipil di tingkat kabupaten/kota;  Identifikasi kekuatan dan kelemahan di masing-masing dimensi IMS;  Identifikasi wilayah-wilayah penting untuk pengembangan/penguatan masyarakat sipil;  Agenda aksi bersama oleh masyarakat sipil. 

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Berikut ini adalah penjabaran mengenai konsep-konsep dasar yang digunakan di balik pengukuran IMS di kabupaten/kota oleh YAPPIKA.

1.1 Definisi Masyarakat Sipil Definisi kerja masyarakat sipil yang digunakan dalam pengukuran IMS kabupaten/kota adalah definisi yang dikemukakan oleh CIVICUS: masyarakat sipil adalah “arena di luar keluarga, negara dan pasar dimana orang-orang berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama”.

Kata-kata kunci yang perlu dipahami dari definisi masyarakat sipil tersebut adalah1: 



Arena dideskripsikan sebagai ruang khusus di dalam masyarakat dimana orang-orang berkumpul untuk berdebat, berdiskusi, berhubungan, dan berupaya untuk mempengaruhi masyarakat yang lebih luas.Arena yang dimaksudkan ini berbeda dari arena-arena lain dalam masyarakat, seperti pasar, negara atau keluarga. Arena ini menekankan pada pentingnya peran aktor-aktor masyarakat sipil dalam memperluas ruang publik, dimana kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Di dalam arena juga terkandung pengertian yang lebih luas yang tidak membatasi aktor-aktor masyarakat sipil hanya kepada organisasi-organisasi yang formal tetapi juga kelompokkelompok atau jaringan-jaringan informal dalam masyarakat. Batasan yang samar. Secara teoritis batasan diantara ranah masyarakat sipil, negara, pasar dan keluarga diakui keberadaannya, namun disadari bahwa dalam praktiknya batasan di antara empat ranah tersebut memang samar. Pertama, sangat memungkinkan terjadi tumpang tindih di antara ranah yang berbeda. Sebagai contoh, koperasi yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan (profit) dan nilai-nilai gotong-royong, dapat menempati dua ranah berbeda, yaitu masyarakat sipil dan pasar. Kedua, IMS mendefinisikan keanggotaan masyarakat sipil merujuk pada ‘fungsi’, yaitu aktivitas atau peran seorang aktor, daripada ‘bentuk’ organisasi. Jadi sangat memungkinkan aktor-aktor dapat bergerak dari satu arena ke arena lainnya, atau bahkan berada pada lebih dari satu arena secara bersamaan, tergantung pada sifat/fungsi dari aksinya yang disebut sebagai aksi kolektif. Sebagai contoh, sebuah perusahaan swasta yang melakukan kegiatan-kegiatan profit sudah sangat jelas berada pada ranah pasar. Namun pada saat yang sama, perusahaan tersebut melakukan kegiatan filantropi, dapat dikatakan perusahaan sedang berperan di ranah masyarakat sipil. Kerangka kerja ini kurang menekankan pada bentuk organisasi dan lebih menaruh perhatian pada fungsi dan peran dari asosiasi-asosiasi informal, gerakan, dan aksi kolektif warga. Berbagai hal tersebut, menjadikan definisi lebih sulit digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang anggota atau bukan anggota masyarakat sipil dibandingkan jika mendefinisikan masyarakat sipil berdasarkan bentuk organisasi, contohnya non profit, lembaga swadaya masyarakat. Keluarga adalah wilayah kehidupan privat atau ranah domestik dari kehidupan rumah tangga. Namun dipahami bahwa tidaklah semua kehidupan dalam keluarga menjadi persoalan privat. Kekerasan rumah tangga, misalnya, akan selalu menjadi

Diringkas dari: CIVICUS Civil Society Index Toolkit. Implementation Phase 02 – 04. Halaman xvii – xxi.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL



persoalan publik. IMS mengakui pula peran perkumpulan/paguyuban keluarga di ranah publik, dan berdasarkan aktivitasnya di ranah publik, mereka akan dimasukkan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyandang monopoli penggunaan kekuasaan secara legal untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan, termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan. Pasar atau sektor swasta adalah ruang di mana anggota-anggota masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapat keuntungan dan kekayaan melalui proses produksi atau pertukaran barang dan jasa, dan lain-lain. Karena motifnya adalah untuk mencari keuntungan maka pasar dikeluarkan dari definisi masyarakat sipil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, partisipasi di ranah masyarakat sipil ditentukan berdasarkan ‘fungsi’ dan bukan pada ‘bentuk’ organisasinya. Hal ini berarti ketika aktor-aktor pasar berinteraksi dengan publik, untuk tujuan tidak profit atau aksi-aksi filantropi, dapat dipahami sedang berperan di ranah masyarakat sipil. Oleh karenanya, organisasi yang terkait erat dengan pasar, seperti kamar dagang dan asosiasi profesional yang mendorong kepentingannya, juga merupakan anggota arena masyarakat sipil. Berkelompok adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan interelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak lainnya, di bawah payung sebuah organisasi atau kelompok atau dalam bentuk yang lebih spontan seperti aksi/demonstrasi. Kepentingan bersama diartikan secara luas yang dapat berupa promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya.

Beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam IMS: 



Keadaban (civil vs uncivil). Definisi masyarakat sipil mencakup unsur masyarakat sipil yang beradab (civil) maupun yang tidak beradab (uncivil). Menurut CIVICUS2, hal ini merupakan upaya untuk merefleksikan realitas masyarakat sipil (termasuk potensi keberadaan masyarakat sipil yang tidak beradab), daripada versi ideal masyarakat sipil yang ingin dilihat oleh masyarakat. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai realitas masyarakat sipil yang dihasilkan dari pengukuran IMS, diharapkan dapat digunakan oleh para aktor masyarakat sipil untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengoreksi praktik-praktik yang tidak beradab tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberadaban masyarakat3. Kepentingan publik4. Istilah yang sering dipergunakan dalam definisi masyarakat sipil adalah promosi kepentingan publik. Dalam sudut pandang IMS, kepentingan publik merupakan gagasan yang penuh kontestasi sehingga tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan. Akan sangat sulit untuk menyatakan sebuah organisasi bekerja untuk kepentingan publik atau tidak, karena tidak ada yang dapat menentukan apa

Heinrich,Vinn, 2007. CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society.Volume 1. Country Profiles. Kumarian Press Inc. Halaman 4. Heinrich,Vinn & Fioramonti, Lorenzo, 2008. CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society.Volume 2. Comparative Perspectives. Kumarian Press Inc. Halaman 33. Diringkas dari: CIVICUS Civil Society Index Toolkit. Implementation Phase 02 – 04. Halaman xx.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL



kepentingan publik dan bukan. Satu contoh perdebatannya adalah apakah suatu hal merupakan kepentingan publik dari sebuah negara untuk membuka ekonominya, di mana sungguh-sungguh terjadi perselisihan di antara aktor-aktor masyarakat sipil khususnya asosiasi bisnis, serikat buruh, dan LSM). Masing-masing pihak menuduh yang lain tidak mempertimbangkan kepentingan umum negara dan oleh karena itu akan mengeksklusi pihak lain dari orientasi kepentingan publik dalam definisi masyarakat sipil. Gagasan dari kepentingan publik sarat dengan kontestasi sehingga tidak membantu dalam mendefinisikan masyarakat sipil. Organisasi/terorganisir5. Banyak penulis mendefinisikan masyarakat sipil sebagai ‘sekumpulan organisasi’. IMS dengan sengaja memilih untuk tidak fokus pada “organisasi” karena beberapa alasan. Pertama, sangat sering terdapat kasus dimana orang “berasosiasi” satu dengan lainnya dalam sebuah organisasi masyarakat sipil, tetapi mereka juga bergabung dalam aksi/demonstrasi atau terlibat dalam sebuah kelompok informal. Definisi masyarakat sipil yang hanya fokus pada “organisasi” gagal untuk menangkap aksi-aksi kolektif dari kelompok-kelompok informal atau ad-hoc. Kedua, definisi seperti ini cenderung untuk mengarahkan penilaian tentang masyarakat sipil sesuai dengan jumlah dan bentuk organisasi yang ada. Pendekatan seperti ini mengintroduksi terjadinya bias ke arah negara-negara (terutama di Barat), dimana lebih dikenal bentuk organisasi formal atau “terdaftar”. Dan sebaliknya, akan bias terhadap negara-negara dimana, karena alasan-alasan keberagaman budaya, politik atau praktek, banyak asosiasi masyarakat sipil berbentuk informal atau tidak terdaftar. IMS menyadari warga negara, bukan organisasi, sebagai modal dasar masyarakat sipil dan mendasarkan penilaian terhadap ukuran dan dinamika masyarakat sipil lebih pada seluruh bentuk aksi kolektif warga daripada “menghitung organisasi”. IMS juga menaruh perhatian pada masyarakat sipil sebagai arena atau ruang publik dengan karakter yang spesifik, yang tidak akan mungkin kita deteksi jika kita memperlakukan masyarakat sipil sebagai agregat dari kumpulan organisasi.

1.2 Prinsip Pengukuran IMS Prinsip utama yang digunakan dalam pengukuran IMS adalah menggunakan pendekatan partisipatif dan mempromosikan pembelajaran serta aksi bersama lintas stakeholder. IMS bukanlah hanya berorientasi kepada pengumpulan informasi, namun merupakan riset aksi yang bertujuan untuk berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil6. Holloway (2001) menyebutkan bahwa Indeks Masyarakat Sipil bukanlah merupakan riset dengan metoda konvensional, melainkan sebuah inisiatif riset-aksi yang melibatkan banyak pihak dalam:  Mendialogkan pertanyaan mendasar tentang apa itu masyarakat sipil dan bagaimana seharusnya masyarakat sipil yang “sehat” .  Mengidentifikasi indikator-indikator yang esensial yang memungkinkan kita untuk menilai tindakan dan nilai-nilai yang dianut oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) secara komprehensif.

Ibid, Halaman xxi. Ibid, Halaman viii

5 6

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL



Menganalisis jurang perbedaan antara “realitas” masyarakat sipil dan tingkat kesehatannya kini, dengan berbagai perubahan/perbaikan yang dibutuhkan untuk mencapai status ideal masyarakat sipil. Memperjelas agenda perubahan, dengan sebuah konsensus tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki.

1.3 Kerangka Analisis IMS IMS menggunakan 74 indikator untuk menganalisis status masyarakat sipil. Setiap indikator akan mengukur setiap aspek yang dipandang penting mengenai kondisi masyarakat sipil. Seluruh kumpulan indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 25 subdimensi yang terbagi dalam 4 dimensi, yaitu struktur, lingkungan eksternal, nilai, dan dampak. Keempat dimensi tersebut divisualiasi dalam bentuk grafik intan masyarakat sipil (civil society diamond) seperti gambar berikut.

Berikut ini merupakan uraian dari setiap dimensi dan berbagai subdimensinya.

Dimensi Struktur Dimensi Struktur menganalisis aktor-aktor di dalam arena masyarakat sipil, karakteristik utama, dan relasi di antara mereka. Dimensi ini terdiri dari 6 subdimensi dan 21 indikator, yaitu: 1) Keluasan partisipasi warga – menilai prosentase/jumlah warga yang terlibat dalam aktivitas masyarakat sipil. Indikator-indikatornya meliputi prosentase warga yang turut dalam aksi politik, donasi amal, menjadi anggota OMS, melakukan kerja suka rela, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan politik non partisan di tingkat masyarakat. 2) Kedalaman partisipasi warga – menilai seberapa sering/banyak orang terlibat dalam aktivitas masyarakat sipil. Indikator-indikatornya meliputi berapa sering/banyak orang menyumbang untuk amal, seberapa sering kerja suka rela mereka lakukan, dan seberapa banyak mereka menjadi anggota OMS yang berbeda. 3) Keragaman masyarakat sipil – menilai keragaman OMS di dalam arena masyarakat sipil. Apakah semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara dalam arena masyarakat sipil? Apakah ada kelompok yang dominan atau yang tersisihkan? Indikatorindikatornya meliputi partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL

sosial lain dalam kepemimpinan dan keanggotaan OMS. Melihat pula penyebaran keberadaan OMS di daerah pedesaan, perkotaan atau region-region tertentu. 4) Tingkat organisasi – menilai infrastruktur yang dimiliki masyarakat sipil berkaitan dengan stabilitas dan kematangannya, serta kapasitasnya untuk melakukan aksi bersama. Indikator-indikatornya meliputi eksistensi dan keefektifan lembaga payung, usaha untuk memperbaiki diri sendiri, tingkat dukungan, dan jaringan internasional. 5) Relasi antar OMS (Inter-relations) – menilai ikatan dan hubungan kerja sama di antara aktor-aktor masyarakat sipil. Komunikasi dan kerja sama antar aktor-aktor yang berbeda menjadi satu penentu penting dari kekuatan masyarakat sipil. Indikatorindikatornya meliputi sharing informasi dan pengembangan jaringan/aliansi. 6) Sumber daya (resources) – menilai kapasitas sumberdaya yang dimiliki OMS untuk mencapai tujuannya. Indikator-indikatornya meliputi sumber daya finansial, manusia, dan teknologi.

Dimensi Lingkungan Dimensi lingkungan menganalisis berbagai faktor luar yang berpengaruh atau memberikan kontribusi bagi perkembangan ke arah masyarakat sipil yang kuat, atau sebaliknya. Dimensi lingkungan tidak menjadi bagian dari masyarakat sipil, tetapi sangat penting untuk menganalisis kondisi masyarakat sipil dan merancang inisiatif penguatan yang potensial. Dimensi ini berpotensi pula menunjukkan akar persoalan dari masalahmasalah yang potensial. Dimensi lingkungan dibagi ke dalam 7 subdimensi dengan jumlah indikator 23, yaitu: 1) Konteks politik – menilai berbagai situasi politik dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya meliputi hak politik warga negara, tingkat kompetisi politik, aturan hukum, korupsi, keefektifan negara dan desentralisasi. 2) Kebebasan dan hak-hak dasar – menilai hak-hak konstitusional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sipil. Sejauh mana kebebasan dan hak ini dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya. Indikator-indikatornya meliputi kebebasan sipil dan politik (kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi), kebebasan pers dan hak-hak atas informasi. 3) Konteks sosial ekonomi – menilai situasi sosial ekonomi dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya meliputi kemiskinan yang meluas, perang sipil atau konflik, krisis ekonomi, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan tingkat buta huruf. 4) Konteks sosial budaya – menilai seberapa jauh norma-norma sosial budaya berpengaruh terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya meliputi tingkat kepercayaan, toleransi, budaya patriarki, feodalisme, dan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum. 5) Hukum dan aspek legal – menilai sejauh mana hukum dan aspek legal berpengaruh terhadap masyarakat sipil (mendorong tumbuh-kembangnya atau justru malah mematikan). Indikator-indikatornya meliputi prosedur registrasi OMS, hambatan legal pada aktivitas advokasi OMS, aturan pengecualian pajak dan benefit pajak untuk filantropi. 6) Relasi masyarakat sipil dan negara – menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan negara. Indikator-indikatornya meliputi otonomi OMS, dialog dan kerja sama antara OMS dan negara, dan kerja sama atau dukungan negara pada OMS.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL

7) Relasi masyarakat sipil dan pasar - menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan pasar. Indikator-indikatornya meliputi sikap sektor swasta terhadap OMS, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), dan kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy).

Dimensi Nilai Dimensi nilai memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Berbeda dari dimensi-dimensi lain, aspek ini tidak mendapatkan banyak perhatian dalam literatur yang ada, sebagian karena dalam banyak konseptualisasi, nilai-nilai MS sebelumnya didefinisikan sebagai positif, progresif atau demokratis karena definisi MS yang dipilih. Subdimensi yang dipilih merefleksikan satu satuan norma sosial dan politik yang diterima secara universal (contohnya Deklarasi HAM). Indikator melihat pada praktek nilai-nilai dalam masyarakat sipil dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai-nilai dalam masyarakat luas. Dimensi ini terdiri dari 7 subdimensi dengan 14 indikator, yaitu: 1) Demokrasi – menilai sejauh mana aktor-aktor masyarakat sipil mempraktekkan demokrasi di internal organisasi mereka, dan seberapa aktif OMS mempromosikan demokrasi kepada publik. Indikator-indikatornya meliputi praktek-praktek demokrasi dalam OMS (misalnya memilih pemimpin dan membuat keputusan), dan aksi-aksi aktor dalam mempromosikan demokrasi pada tingkat masyarakat. 2) Transparansi – menilai sejauh mana aktor-aktor masyarakat sipil mempraktekkan sekaligus mempromosikan transparansi. Indikator-indikatornya meliputi korupsi dalam masyarakat sipil, transparansi keuangan dalam masyarakat sipil, dan aksi-aksi aktor masyarakat sipil mempromosikan transparansi pada tingkat masyarakat. 3) Toleransi – menilai keseimbangan antara kekuatan toleran dan intoleran dalam masyarakat sipil, juga tingkat keterlibatan masyarakat sipil dalam meningkatkan toleransi dalam masyarakat luas. Indikator-indikatornya meliputi toleransi di dalam masyarakat sipil dan aksi-aksi aktor masyarakat sipil dalam mempromosikan toleransi kepada masyarakat luas. 4) Anti kekerasan – menilai kehadiran kekuatan kekerasan di dalam masyarakat sipil, sekaligus menilai usaha-usaha aktor-aktor masyarakat sipil untuk mempromosikan cara-cara non-kekerasan pada tataran individu, keluarga, dan publik. Indikatorindikatornya meliputi anti kekerasan di dalam masyarakat sipil dan aksi-aksi aktor masyarakat sipil dalam mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian. 5) Kesetaraan gender – menilai penerapan kesetaran gender di lingkup internal OMS, sekaligus usaha-usaha OMS untuk mempromosikan nilai ini pada publik. Indikatorindikatornya meliputi kesetaraan gender di arena masyarakat sipil, praktek-praktek kesetaraan gender di dalam OMS, dan aksi-aksi mempromosikan kesetaraan gender di dalam masyarakat luas. 6) Penanggulangan kemiskinan – menilai sejauh mana aktor-aktor MS terlibat dalam menangani isu kemiskinan dan mempromosikan kebijakan yang berpihak pada orang miskin. Indikator-indikatornya meliputi aksi-aksi aktor masyarakat sipil menanggulangi kemiskinan dan melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada orang miskin.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 1 MEMAHAMI KONSEP INDEKS MASYARAKAT SIPIL

7) Keberlanjutan lingkungan – menilai sejauh mana aktor-aktor MS menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan kepada publik. Indikator-indikatornya meliputi aksi-aksi aktor masyarakat sipil menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

Dimensi Dampak Dimensi dampak mengukur dampak keberadaan masyarakat sipil terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan. Jenis peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh masyarakat sipil adalah dalam area tata kepemerintahan dan pembangunan. Dimensi ini mengadopsi gagasan luas dari dampak, yang merujuk tidak hanya pada hasil akhir (misalnya berapa banyak pengaruh masyarakat sipil terjadi pada area khusus), tetapi juga pada proses (misalnya bagaimana keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam area itu). Dimensi dampak terdiri dari 5 subdimensi dan 16 indikator. 1) Mempengaruhi kebijakan publik – menilai tingkat keaktifan dan keberhasilan masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan publik, misalnya dalam hal: kebijakan atas prioritas pembangunan wilayah, proses penyusunan anggaran, dan sebagainya. Indikator-indikatornya mencakup tingkat pengaruh aktor-aktor masyarakat sipil dalam kebijakan publik. 2) Akuntabilitas Negara dan Pasar – menilai kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil memantau sektor negara dan pasar, dan mendorong sektor-sektor itu lebih bertanggung-gugat. Indikator-indikatornya meliputi sejauh mana aktor-aktor masyarakat sipil mendesakkan terwujudnya tanggung jawab Negara dan Pasar. 3) Respon terhadap kepentingan sosial – menilai efektifitas OMS sebagai “wakil” atau “artikulator” dari kepentingan publik. Indikator-indikatornya meliputi sejauh mana aktor-aktor masyarakat sipil memberikan tanggapan terhadap isu-isu sosial yang berkembang, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor masyarakat sipil. 4) Pemberdayaan warga negara –menilai peran masyarakat sipil dalam memperbesar/ memperluas “pilihan-pilihan” yang bisa diambil warga negara, sekaligus dalam meningkatkan kapasitas warga negara dalam melakukan kontrol atas keputusan (atau kebijakan) publik yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Indikatorindikatornya meliputi memberikan informasi/mendidik warga, membangun kapasitas untuk aksi bersama, memberdayakan masyarakat terpinggirkan, memberdayakan perempuan, membangun modal sosial, dan mendorong penyediaan lapangan pekerjaan. 5) Pemenuhan kebutuhan sosial – menilai peran masyarakat sipil dalam berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak dari, terutama, kelompok miskin dan masyarakat yang terpinggirkan atau termarjinalkan. Aspek bahasan dalam subdimensi ini mencakup kinerja masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung (memberi pelayanan langsung pada rakyat yang miskin atau terpinggirkan), dan untuk melobi pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial. Indikator-indikatornya meliputi melakukan lobi untuk penyediaan pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, dan memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

IVICUS mengembangkan dua metode untuk penilaian status masyarakat sipil menggunakan Indeks Masyarakat Sipil (IMS), yaitu penilaian berbasis persepsi dan penilaian berbasis penelitian. Penjelasan mengenai keduanya terdapat pada tabel7 berikut ini:

Penilaian IMS berbasis persepsi (tahap pilot, 2001)

Penilaian IMS berbasis penelitian (implementasi putaran pertama, 2003-2006)

Pendekatan pertama ini adalah penelaahan dengan memanfaatkan indikator-indikator untuk melakukan penilaian berdasarkan persepsi para pihak melalui sebuah lokakarya. Para pihak yang dimaksudkan adalah sekelompok tokoh masyarakat sipil, stakeholder kunci masyarakat sipil, dan orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat miskin dan termarjinalkan karena telah memberikan banyak dukungan pada kelompok tersebut. Orang-orang yang terpilih menjadi peserta lokakarya dianggap cukup memiliki pengalaman, kecakapan, dan pengetahuan tentang sektor masyarakat sipil baik sebagai pengamat maupun praktisi, sehingga laik menjadi sampel untuk merepresentasikan kondisi masyarakat sipil di sebuah wilayah. Pendekatan kedua ini memanfaatkan indikator untuk mencari datadata kuantitatif dan kualitatif, sebagai basis analisis melakukan penilaian, bagi para pihak yang secara khusus dipilih. Serangkaian metodologi penggalian data digunakan, yaitu pengumpulan data-data sekunder tentang masyarakat sipil, analisis media, konsultasi dengan stakeholder, menggali fakta (fact finding), dan konsultasi dengan komunitas. Seluruh data yang terkumpul dituliskan berdasarkan setiap indikator IMS. Datadata inilah yang menjadi basis penilaian IMS oleh sekumpulan ahli masyarakat sipil (NAG-National Advisory Group) yang berasal dari berbagai latar belakang. Komposisi NAG terdiri dari OMS yang berasal dari spektrum berbeda dan dari institusi di luar OMS seperti pemerintah, sektor bisnis, media, lembaga penelitian dan akademik, serta lembaga donor.

Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis, 2011. YAPPIKA Jakarta. Halaman 37. Informasi pada buku yang dirujuk ini merupakan tulisan lebih ringkas dari toolkit CIVICUS mengenai pelaksanaan IMS.

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

YAPPIKA mengadaptasi kedua metode CIVICUS di atas pada penilaian IMS di tingkat kabupaten/ kota. Penilaian IMS dilakukan berdasarkan persepsi para peserta lokakarya IMS, namun tidak hanya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktiknya sendiri, tetapi disediakan data-data kualitatif sebagai tambahan basis penilaian para peserta. Pertimbangan penggunaan kedua metode tersebut adalah bahwa proses pengukuran IMS di kabupaten menjadi momentum konsolidasi masyarakat sipil untuk berefleksi dan merancang agenda aksi bersama guna memperkuat peran, posisi dan kontribusi masyarakat sipil dalam dinamika perkembangan kabupaten/kota. Di dalam forum ini, bertemu berbagai spektrum masyarakat sipil, pemerintah dan swasta yang diharapkan terjadi dialog yang konstruktif untuk pengembangan kabupaten.

2.1. Tahap-Tahap Penilaian IMS Kabupaten/Kota Penilaian IMS kabupaten/kota meliputi dua tahap utama, yaitu 1) pengumpulan data/ informasi, dan 2) lokakarya IMS. Berikut ini adalah gambaran tahapan proses penilaian IMS tingkat kabupaten/kota:

Penjelasan berikut ini merupakan paparan lebih rinci mengenai masing-masing tahapan proses pengukuran IMS tersebut.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

2.2. Pengumpulan Data/Informasi 2.2.1 Penelitian tentang Kondisi Masyarakat Sipil Kabupaten Penelitian ini dilakukan untuk menangkap gambaran situasi masyarakat sipil di kabupaten yang akan digunakan untuk memberikan informasi kepada para peserta lokakarya IMS. Informasi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dapat dikerangkakan ke dalam 74 indikator IMS. Oleh karenanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para peserta dalam melakukan penilaian status IMS.

Instrumen Penelitian Definisi masyarakat sipil yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi CIVICUS. Masyarakat sipil adalah arena di luar keluarga, negara dan pasar dimana orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Instrumen penelitian dikembangkan dari instrumen IMS, yaitu merujuk pada indikator-indikator IMS pada Dimensi Struktur, Lingkungan, Nilai dan Dampak. Instrumen IMS terdiri dari 4 Dimensi, 25 subdimensi dan 74 indikator8. Berikut ini adalah langkah-langkah perumusan instrumen studi, yaitu:  Mempelajari rumusan setiap indikator IMS beserta deskripsi/penjelasannya. Lihat lampiran A (Alat Bantu Analisis).  Mengidentifikasi sumber-sumber data dan cara memperoleh data dari setiap indikator IMS. Lihat lampiran B (AlatAnalisisPenelitian).  Membuat rincian informasi-informasi apa saja yang perlu dieskplorasi. Lihat lampiran B (Alat AnalisisPenelitian).  Merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci dari setiap indikator IMS untuk memandu peneliti dalam menggali data di lapangan. Lihat lampiran E2 (Pertanyaan Panduan Penelitian).  Membuat format panduan penggalian data lapangan menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi terfokus maupun studi dokumen. Lihat lampiran C1 – D5.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (data sekunder), wawancara mendalam dan diskusi terfokus (focus group discussion). Responden penelitian adalah komunitas masyarakat dan stakeholder masyarakat sipil. Komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu komunitas yang memperoleh pendampingan pengorganisasian atau peningkatan kapasitas dari program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas yang tidak memperoleh pendampingan pengorganisasian OMS. Stakeholder masyarakat sipil adalah pihak-pihak bersinggungan dengan arena masyarakat sipil di luar keluarga, yaitu pemerintah, media massa, perusahaan (jika ada), lembaga donor, akademisi/pengamat serta perwakilan masyarakat sipil itu sendiri. 8

CIVICUS Civil Society Index,Toolkit. Implementation phase 2003 – 2004.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

Penelitian di komunitas dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan diskusi terfokus (focus group discussion atau FGD). Responden wawancara mendalam adalah masyarakat di wilayah dampingan program OMS/LSM sebanyak 3 orang dan masyarakat di wilayah dampingan program pemerintah sebanyak 3 orang. Sedangkan responden FGD ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu; domisili (desa dan kota), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), serta lembaga pendamping masyarakat (dampingan dan non-dampingan). Penentuan untuk kategori dampingan dan non dampingan dilakukan berdasarkan dua kriteria berikut: ď ł Basis komunitas desa atau kota (bukan basis individu) ď ł OMS yang mendampingi merupakan OMS yang punya pengaruh dan isuisu yang dianggap merupakan isu bersama

Berikut ini adalah jumlah responden FGD komunitas:

Penelitian stakeholder masyarakat sipil dilakukan dengan wawancara mendalam. Spektrum stakeholder yang menjadi responden terdiri dari Kesbanglinmas (1 orang), BPMD (1 orang), BAPPEDA (2 orang), DPRD (2 orang), aktivis OMS/ LSM (2 orang), pengamat (1 orang), akademisi (1 orang), pers (1 orang), donor yang bekerja di wilayah bersangkutan (2 orang jika ada).

Studi Dokumen (Data Sekunder) Studi data sekunder dilakukan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun FGD, terutama untuk menggali informasi pada Dimensi Lingkungan IMS. Data sekunder yang dikumpulkan untuk melengkapi informasi Dimensi Lingkungan di antaranya adalah data tentang APBD, ADD, jumlah penduduk, kebijakan Pemda (Perda, SK Bupati) terkait dengan jaminan sosial kesehatan dan lainnya, tingkat pendidikan, data melek huruf, data kemiskinan, data pengangguran, komposisi kursi partai politik di DPRD, hasil Pilkada, hasil laporan pelaksanaan konvensi HAM, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi Indonesia, dll. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi informasi pada Dimensi Struktur, Nilai dan Dampak diantaranya

Analisa Hasil Penelitian Seluruh informasi yang telah dikumpulkan melalui tiga metode penelitian tersebut di atas, selanjutnya dianalisa dalam kerangka indikator, subdimensi dan dimensi IMS. Langkah-langkah analisa hasil adalah sebagai berikut: ď ł Masukkan informasi-informasi yang diperoleh ke dalam indikator-indikator IMS sesuai dengan penjabaran pengertian di masing-masing indikator tersebut. Rangkailah informasi-informasi tersebut menjadi kalimat-kalimat

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

yang mudah dipahami oleh calon pembaca. ď ł Buatlah rangkuman singkat pada tingkat subdimensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari seluruh indikator penyusun subdimensi tersebut. ď ł Buatlah rangkuman singkat pada tingkat dimensi berdasarkan ringkasan informasi di dalam subdimensi-subdimensi penyusunnya. Informasi utama diperlukan untuk bahan pertimbangan peserta lokakarya adalah informasi yang tercantum di dalam indikator-indikator.

2.2.2

Pemetaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pemetaan OMS dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai relasi antar masyarakat sipil, tingkat pengaruh, peran dan posisi dalam mempengaruhi kebijakan publik, ragam OMS beserta isu yang dikelolanya. Hasil pemetaan OMS ini juga akan menghasilkan informasi yang dapat melengkapi hasil penelitian tentang kondisi masyarakat sipil di atas, terutama pada beberapa subdimensi dan indikator dalam Dimensi Struktur dan Dimensi Dampak. Pada Dimensi Struktur, hasil pemetaan OMS akan melengkapi informasi di indikator keanggotaan OMS, subdimensi inter-relasi, dan subdimensi sumber. Pada Dimensi Dampak, hasil pemetaan OMS akan melengkapi informasi di subdimensi mempengaruhi kebijakan publik.

Metode Pemetaan OMS Pemetaan OMS dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Jumlah peserta kurang lebih 15-20 orang yang berasal/ mewakili seluruh jenis/ spektrum OMS yang ada di kabupaten/ kota setempat. Berikut ini adalah contoh daftar spektrum OMS yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan peserta FGD9: 1) Kelompok/ organisasi petani dan nelayan, 2) Organisasi para pengusaha, 3) Organisasi profesi (seperti dokter, guru, insinyur, akuntan, dan lain-lain), 4) Serikat pekerja/ serikat buruh, 5) Pengurus RT/ RW/ Badan Perwakilan Desa/ Dewan Kelurahan, 6) Kelompok-kelompok pengajian, majelis taklim, dan sebagainya, 7) Organisasi seni dan budaya (seni, musik, teater, film, dan sebagainya), 8) Koperasi, kelompok usaha bersama, kelompok simpan-pinjam, dan sebagainya, 9) Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan (yayasan yatim piatu, anak cacat, panti asuhan, dan sebagainya), 10) Kelompok-kelompok pendidikan seperti Komite Sekolah, POMG, dan lainlain, 11) Organisasi olahraga,

Ibrahim, R., 2006. Jalan Panjang Menuju Demokrasi. Indeks Masyarakat Sipil Indonesia 2006. YAPPIKA, Indonesia. Bab II: 19.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

12) Organisasi pemuda/mahasiswa, 13) Organisasi/kelompok-kelompok perempuan, 14) Ornop Advokasi (HAM, demokrasi, watchdog organizations, lingkungan, dan lain-lain), 15) LSM pembangunan (bergerak dalam pelayanan dan pengembangan masyarakat), 16) Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis, masyarakat adat, 17) Organisasi yang bergerak dalam perlindungan hidup atau konservasi, 18) Organisasi sosial keagamaan (NU, Muhammadyah, Hizbut Tahrir, organisasi yang bernaung di bawah gereja dan agama-agama lain), 19) Organisasi hobi (klub pendaki gunung, pengumpul perangko, dan sebagainya). Notulen diperlukan selama proses pemetaan untuk mencatat seluruh diskusi yang terjadi pada setiap tahapan pemetaan, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi, dan pernyataan/narasi peserta terkait dengan penggambaran hasil pemetaan.

Langkah-Langkah Pemetaan OMS Pemetaan OMS ini dilaksanakan dalam sebuah lokakarya selama 1 â&#x20AC;&#x201C; 1,5 hari. Secara umum ada 5 (lima) langkah yang dilakukan untuk melakukan pemetaan OMS, yaitu: 1) Identifikasi keberagaman dan keterwakilan OMS 2) Identifikasi tingkat pengaruh OMS 3) Identifikasi kekuatan inter-relasi masyarakat sipil 4) Refleksi hasil pemetaan OMS 5) Membuat peta kekuatan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik Langkah-langkah lebih rinci mengenai pemetaan organisasi masyarakat sipil dalam dilihat pada lampiran E1.

2.3. Penentuan PesertaLokakarya IMS Peserta lokakarya IMS terdiri dari individu-individu yang berasal 3 sektor, yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS), negara, dan swasta. Jumlah peserta lokakarya kurang lebih 50 orang, minimal 30 persennya adalah perempuan. Peserta dari sektor OMS diupayakan mewakili berbagai jenis OMS yang ada di wilayah bersangkutan. YAPPIKA telah mengelompokkan OMS menjadi 19 jenis (seperti telah dituliskan di dalam panduan pemetaan OMS) yang dapat dirujuk untuk memandu mengidentifikasi berbagai jenis OMS untuk diundang sebagai peserta lokakarya IMS. Peserta dari sektor negara paling tidak terwakili dari Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga quasi negara yang ada di wilayah bersangkutan (misalnya Ombudsman, Komisi Informasi Daerah). Peserta dari sektor swasta diupayakan dari perusahaan yang memiliki kantor di wilayah bersangkutan dan media massa. Langkah-langkah penentuan peserta lokakarya IMS dari kalangan OMS adalah sebagai berikut:

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA



 

Menentukan kriteria peserta. Kriteria peserta ini ditentukan sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemetaan OMS. Kriteria peserta adalah sebagai berikut: a. Mewakili spektrum OMS yang ada di wilayah setempat b. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OMS dimana ia menjadi pimpinan atau anggotanya, atau aktif berorganisasi. c. Memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup baik tentang beberapa isu yang berkembang di lingkup aktivitasnya atau di lingkungan sosial tempat tinggalnya d. Memiliki kemampuan berbicara dengan artikulasi yang cukup baik di dalam forum diskusi lintas stakeholder Berdasarkan pada kriteria tersebut, identifikasi peserta dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian dan pemetaan OMS. Peserta yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan wawancara apresiatif untuk menggali informasi lebih dalam mengenai visi atau orientasi pribadinya terkait dengan aktivitas yang dilakukannya di masyarakat, terutama di OMS yang ia ikuti; hasil-hasil atau dampak yang telah ia kontribusikan terhadap masyarakat di sekitarnya atau terhadap peran/hasil kerja OMS yang menaunginya. Wawancara apresiatif ini hanya dilakukan untuk peserta yang berasal dari komunitas masyarakat atau kelompok dampingan program OMS (misalnya LSM) atau OMS dampingan program pemerintah.

2.4. Lokakarya Indeks Masyarakat Sipil Kabupaten/ Kota Lokakarya IMS kabupaten/kota dilaksanakan selama 5 (lima) hari diikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta. Penentuan peserta IMS telah dijelaskan pada bagian 1.3 dari buku panduan ini.

Persiapan Lokakarya IMS 



Pemilihan fasilitator. Tidak seluruh fasilitator dapat menjadi fasilitator IMS, dan tidak semua orang yang memahami IMS dapat menjadi fasilitator IMS. Oleh karena itu penting dilakukan pemilihan fasilitator dalam persiapan awal lokakarya IMS ini. Fasilitator lokakarya IMS yang dibutuhkan minimal berjumlah empat orang yang akan memfasilitasi proses lokakarya secara bergiliran dan juga paralel. Fasilitator lokakarya IMS minimal memiliki kemampuan untuk memandu proses dialog multistakeholder, memiliki sensitivitas terhadap perimbangan pendapat dari perempuan maupun lakilaki, memahami konsepsi masyarakat sipil menurut CIVICUS dan peran-peran masyarakat sipil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelatihan fasilitator. Pelatihan fasilitator dilakukan untuk bersama-sama memahami mengenai konsepsi masyarakat sipil, capaian yang harus dihasilkan dari proses lokakarya IMS, alur proses fasilitasi dan pembagian peran di antara fasilitator. Persiapan perlengkapan lokakarya. Perlengkapan lokakarya IMS diantaranya meliputi foto-foto contoh-contoh arena masyarakat sipil, lembar penilaian IMS, hasilhasil studi kondisi masyarakat sipil (hasil penelitian dan pemetaan OMS), kertas plano, kertas asturo untuk membuat diagram hasil skor IMS, meta plan, spidol, selotip kertas, papan flipchart.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

Langkah-langkah pokok pengukuran IMS 1) Mendiskusikan kondisi kabupaten Sesi ini khusus diikuti oleh peserta dari komunitas dampingan program OMS maupun program pemerintah. Sesi ini disebut sebagai lokakarya komunitas. Lokakarya komunitas ini bertujuan untuk:  Mempersiapkan peserta yang khusus berasal dari komunitas masyarakat dampingan program OMS maupun program pemerintah guna mengikuti tahapan lokakarya IMS berikutnya. Proses ini disiapkan agar peserta dari komunitas masyarakat terlebih dahulu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsepsi masyarakat sipil dan alat IMS yang akan digunakan untuk mengukur status OMS.  Menggali informasi-informasi mengenai kondisi terkini kabupaten/ kota. Pertimbangan utama diadakannya sesi khusus ini adalah berdasarkan pengalaman serta pembelajaran mengelola forum dialog multistakeholder selama ini, yaitu peserta dari kelompok masyarakat biasanya tidak cukup ‘bersuara’ ketika berhadapan di dalam forum resmi bersama-sama dengan pihak-pihak seperti aktivis LSM, legislatif, pemerintah, media dan swasta. Mereka tidak cukup mampu bersuara karena bekal pengetahuan yang dimilikinya kurang. Sementara itu, forum dialog multistakeholder seperti ini mengandaikan bahwa setiap peserta memiliki kemampuan, pengetahuan dan keberanian bicara yang setara, memiliki hak yang setara dalam mengemukakan pendapat. Kultur affirmative action untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau peserta yang tidak ‘bersuara’ biasanya belum dipahami atau belum menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, potensi kendala ini diatasi dengan memberikan pembekalan secara khusus kepada peserta dari kelompok masyarakat dampingan sebelum pelaksanaan lokakarya IMS yang melibatkan peserta multi stakeholder dimulai. Selain itu, lokakarya komunitas juga dapat menggali informasi-informasi tentang situasi kabupaten terkini, mulai dari lingkup dinamika masyarakat sipil di tingkat desa-desa yang dapat mendukung gambaran kondisi masyarak sipil di lingkup kabupaten/ kota. Alur lokakarya komunitas adalah sebagai berikut:  Menggali cerita-cerita perubahan (hasil atau dampak) di wilayah tempat tinggal masing-masing peserta dan dikaitkan dengan peran dan kontribusi masyarakat sipil di dalamnya.  Diskusi mengenai konsepsi masyarakat sipil menurut pandangan peserta dan menurut definisi CIVICUS. Pada bagian ini, juga dilakukan pengujian pemahaman peserta tentang konsepsi masyarakat sipil dengan menampilkan beberapa contoh aksi-aksi masyarakat. Peserta diminta membedakan apakah aksi yang dilakukan termasuk aksi masyarakat sipil, keluarga, negara atau pasar.  Mengkerangkakan cerita perubahan tersebut di dalam dimensi-dimensi IMS (Struktur, Lingkungan, Nilai dan Dampak). 2) Mendefinisikan masyarakat sipil dan identifikasi OMS Sesi ini dilakukan untuk memahami konsepsi masyarakat sipil dan mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

Alur lokakarya adalah sebagai berikut:  Seminar. Seminar membahas tiga hal utama, yaitu:  Agenda dan pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kebijakan pemerintah setempat. Narasumber yang dapat memberikan informasi tentang hal ini adalah Pemda setempat, misalnya Bupati/ Walikota atau Kepala Bappeda.  Kondisi sosial, politik, ekonomi dan peran-peran masyarakat sipil di kabupaten/ kota setempat. Narasumber yang dapat memberikan informasi tentang hal ini adalah akademisi dari perguruan tinggi setempat atau pengamat sosial politik yang cukup ahli atau menguasai isu-isu di wilayah setempat.  Perkembangan konsepsi masyarakat sipil dan definisi kerja yang digunakan oleh CIVICUS untuk mengukur status masyarakat sipil di suatu wilayah. Narasumber yang dapat memberikan informasi tentang hal ini adalah fasilitator IMS, peneliti atau akademisi yang menguasai bidang perkembangan konsepsi maupun penelitian tentang masyarakat sipil.  Pembahasan konsepsi masyarakat sipil dan identifikasi organisasi masyarakat sipil di wilayah setempat. 3) Memahami dan menyepakati alat analisis IMS Sesi ini dilakukan untuk memahami bersama-sama mengenai alat analisis yang akan digunakan untuk mengukur status masyarakat sipil. Alur lokakarya adalah sebagai berikut:  Pembahasan mengenai alat IMS (dimensi, subdimensi, indikator)  Presentasi hasil penelitian dan pemetaan OMS 4) Penilaian IMS Penilaian IMS kabupaten/kota dilakukan dengan basis persepsi dengan sumber-sumber data/ informasi antara lain adalah pengetahuannya sendiri, hasil penelitian kondisi masyarakat sipil, hasil pemetaan OMS, seminar dan diskusi selama proses lokakarya yang dilakukan sebelum proses penilaian IMS. Skor IMS menggunakan skala 4 (empat), yaitu 0, 1, 2, dan 3. Skor tersebut memunculkan 4 selang yang dimaknai sebagai berikut: SELANG PENILAIAN IMS

0,00 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

= sakit = kurang sehat = cukup sehat = sehat

Langkah-langkah penilaian IMS adalah sebagai berikut:  Sebelum proses penilaian dilakukan, secara ringkas disampaikan tahapan proses yang telah dilalui sejak hari pertama, intan IMS yang menunjukkan dimensi – subdimensi, prinsip-prinsip penilaian dan cara penilaian.  Penilaian mandiri oleh masing-masing peserta. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian IMS yang di dalamnya berisi rumusan indikatorindikator pada subdimensi dan dimensi, skor (skala 0 – 3) dan pernyataan arti dari masing-masing skor. Peserta menilai dengan melingkari angka (skor) di setiap indikator (ada 74 indikator) yang isi pernyataannya sesuai dengan situasi yang ia ketahui.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

 

Input data hasil penilaian ke software pengolahan data (menggunakan Microsoft Excel) Membuat diagram hasil penilaian, yaitu intan IMS, dimensi dan subdimensi. Berikut adalah contoh membuat hasil penilaian dengan menggunakan kertas plano dan asturo.

5) Mendiskusikan hasil dan merumuskan rekomendasi Sesi ini dilakukan untuk:  Mendiskusikan hasil penilaian status IMS yang merupakan rata-rata skor seluruh peserta pada tingkat indikator, subdimensi dan dimensi.  Memaknai atau melakukan interpretasi terhadap perolehan skor pada tingkat indikator-indikator.  Merumuskan rekomendasi agenda aksi yang perlu dilakukan di masing-masing dimensi IMS. Alur lokakarya adalah sebagai berikut:  Diskusi hasil IMS per dimensi dan intan IMS. Diskusi dilakukan untuk memaknai bagaimanakah hasil IMS telah mencerminkan situasi masyarakat sipil kabupaten/ kota setempat, apa saja refleksi serta pembelajaran yang dapat diperoleh dari hasil IMS dan penjelasan situasinya. Bagaimana perbedaan penilaian peserta lakilaki dan perempuan dan apa maknanya?  Memaknai atau interpretasi perolehan skor pada tingkat indikator-indikator IMS.  Merumuskan rekomendasi agenda aksi yang perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan atau status masyarakat sipil di masing-masing dimensi. 6) Merumuskan agenda aksi bersama Sesi ini dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan bersama terhadap hasil IMS dan agenda-agenda aksi yang akan menjadi prioritas kerja bersama di masa datang guna mendukung perkembangan masyarakat sipil di wilayah setempat. Prioritas agenda aksi bersama dirujuk dari hasil rekomendasi tiap dimensi IMS.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

2.5. Jadwal lokakarya Secara ringkas, alur pengukuran IMS tersebut di atas dapat dirumuskan dalam agenda pelaksanaan lokakarya harian. Tabel berikut ini merupakan pengalaman YAPPIKA dalam melaksanakan lokakarya pengukuran IMS.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 2 METODE INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

3.1 Langkah Pertama: Mendiskusikan Kondisi Kabupaten Sesi ini dilakukan dalam sebuah lokakarya yang hanya diikuti oleh peserta dari kelompokkelompok dampingan program OMS maupun program pemerintah. Sesi ini disebut sebagai lokakarya komunitas. Sesi ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 1) Orientasi umum (pembukaan, perkenalan, penjelasan tujuan dan alur lokakarya), 2) Diskusi kondisi kabupaten terkini, 3) Informasi kondisi kabupaten dalam dimensi IMS (struktur, lingkungan, nilai, dampak).

Adapun penjelasan masing-masing tahapan sebagai berikut: (a) Orientasi Umum Waktu : 1,5 – 2 jam Pembukaan (10 menit)  Pembukaan biasanya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu orang peserta,  Pembukaan berisi ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, siapa penyelenggara kegiatan, tujuan umum kegiatan, harapan-harapan terhadap proses dan hasil lokakarya,  Pembukaan biasanya dilakukan oleh ketua penyelenggara. Perkenalan (1 jam) Tujuan:  Peserta saling mengenal satu dengan yang lain,  Identifikasi awal informasi-informasi tentang kondisi kabupaten sebagai titik masuk sesi diskusi lebih mendalam tentang situasi kabupaten. Hasil:  Daftar isu-isu kabupaten terkini yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan/ kemiripan isunya dan dikaitkan dengan dimensi-dimensi IMS.

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator memperkenal diri masing-masing  Perkenalan diawali dengan sebuah permainan untuk mencairkan suasana. Permainan ini mengarahkan peserta untuk berkelompok dan menggambar tentang satu hal paling membanggakan yang telah dilakukannya di desa sebagai bagian dari warga masyarakat dan atau warga negara. Gambar dibuat oleh masing-masing peserta dalam sebuah kertas gambar atau metaplan, kemudian disusun bersamasama dalam sebuah kertas plano berukuran besar. Hal paling membanggakan tersebut dilakukan dalam satu tahun terakhir ini. Gambar dibuat bersama-sama dalam sebuah kertas plano ukuran besar.  Selanjutnya masing-masing kelompok memperkenalkan anggotanya (nama, asal desa & kecamatan, kegemaran/hobby). Perkenalan dilanjutkan dengan cerita singkat tentang hal paling membanggakan yang telah dilakukan oleh masingmasing anggota dalam satu tahun terakhir ini. Setiap peserta (anggota kelompok) diberi waktu 2 menit untuk bercerita.  Fasilitator mencatat hal-hal yang disampaikan oleh peserta dalam kerangka dimensi-dimensi IMS.  Fasilitator mengakhiri sesi ini dengan menyampaikan ringkasan catatan yang dibuatnya Catatan: Langkah-langkah fasilitasi di atas merupakan alternatif memfasilitasi sesi ini dan terbuka untuk dikembangkan dengan teknik lainnya sepanjang tujuan dan capaian sesi dapat diperoleh. Penjelasan tujuan dan alur lokakarya (30 menit) Tujuan:  Peserta memahami tujuan dan capaian lokakarya  Peserta memahami peran yang akan dilakukan selama proses lokakarya Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator mempresentasikan tujuan, capaian yang diharapkan, alur, peserta lokakarya. Slide presentasi dapat dilihat pada lampiran F1 (Presentasi Alur Lokakarya IMS).  Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk bertanya atau klarifikasi Kontrak Belajar (15 menit) Tujuan: Peserta menyepakati aturan main selama mengikuti lokakarya, yaitu mengenai waktu setiap sesi (mulai, berakhir, istirahat), penggunaan alat komunikasi, partisipasi selama proses diskusi. Langkah-langkah fasilitasi:  Proses kontrak belajar dilakukan dalam diskusi pleno yang dipimpin oleh fasilitator.  Kesepakatan mengenai waktu dan aturan main lainnya ditulis dalam kertas plano dan ditempel di dinding di ruang pertemuan.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

(b)Diskusi Kondisi Kabupaten Terkini Waktu: 5 jam Tujuan:  Memperoleh cerita-cerita kondisi kabupaten terkini dan mengaitkannya dengan dimensi struktur, lingkungan, nilai dan dampak.  Saling berbagi informasi mengenai kondisi di desa-desa di lingkup kabupaten/ kota. Hasil:  Informasi-informasi kondisi terkini kabupaten/kota yang telah dikerangkakan dalam dimensi IMS  Peserta mulai memahami peran-perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil di lingkungan tempat tinggalnya.  Peserta mulai memahami kekuatan dan persoalan-persoalan masyarakat sipil di lingkup kabupaten Metode: diskusi kelompok dan pleno Perlengkapan fasilitasi:  Kertas plano  Kertas metaplan  Spidol  Papan flipchart  Selotip kertas Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator memaparkan ringkasan catatan tentang cerita masing-masing peserta pada saat sesi perkenalan. Cerita-cerita tersebut telah dibagi menjadi 4 kelompok untuk bahan diskusi kelompok.  Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok dan meminta masing-masing kelompok untuk mendalami cerita-cerita yang telah dibagikan dan menggali cerita lainnya di dalam diskusi kelompok. Masing-masing kelompok difasilitasi oleh seorang fasilitator. Diskusi di masing-masing kelompok dicatat oleh seorang notulen. Diskusi kelompok dilakukan dalam dua sesi yang diselingi istirahat.  Pertanyaan/ panduan diskusi kelompok adalah sebagai berikut:  Ceritakan apa saja kisah inspiratif atau membanggakan yang pernah Anda alami atau saksikan di desa Anda! (cerita tentang apa, kapan terjadinya, dimana kejadiannya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, berapa banyak yang terlibat, apakah peristiwa itu terjadi hanya sekali atau berulangkali, apa saja peran orang-orang yang terlibat tersebut, apakah peristiwa tersebut ada dukungan dari pemerintah atau swasta, jika ada maka apa bentuk dukungannya, apa saja hasil atau dampak yang Anda alami atau dapat dilihat dari peristiwa tersebut?)  Pilih salah satu cerita yang menurut Anda paling menarik untuk dibagi dengan kelompok lainnya!

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Presentasikan cerita yang Anda pilih tersebut dengan cara yang kreatif dan menarik! Waktu presentasi masing-masing kelompok adalah 10 menit. Presentasi hasil diskusi kelompok dan klarifikasi dari peserta kelompok lainnya. Selama proses presentasi, fasilitator yang akan bertugas untuk memandu sesi berikutnya, mencatat poin-poin penting dari masing-masing cerita yang dipresentasikan dalam kerangka dimensi-dimensi IMS. 

 

(c) Informasi Kondisi Kabupaten dalam Dimensi IMS Waktu: 2 jam Tujuan:  Mendiskusikan konsep masyarakat sipil  Memperkenalkan IMS dengan cara menarik cerita-cerita yang sudah didiskusikan dalam kerangka dimensi - dimensi IMS  Mempersiapkan peserta agar dapat berpartisipasi aktif dalam sesi lokakarya multistakeholder dan mampu melakukan penilaian IMS. Hasil:  Peserta memahami konsep masyarakat sipil dan mampu membedakannya dengan sektor keluarga, negara dan pasar.  Peserta memahami dimensi-dimensi IMS yang akan digunakan dalam penilaian status IMS Perlengkapan fasilitasi:  Slide presentasi tentang konsepsi masyarakat sipil, dimensi-dimensi IMS, intan IMS, gambar pohon untuk membuat analogi tentang dimensi IMS.  Foto-foto yang menggambarkan sektor keluarga, masyarakat sipil, negara dan pasar.  Poster berukuran besar sebanyak 4 macam yang menggambarkan dimensi struktur, lingkungan, nilai dan dampak.  Kertas plano  Kertas metaplan  Selotip kertas  Infocus  Laptop Metode: diskusi pleno Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator memaparkan rangkuman cerita-cerita yang telah dipresentasikan pada sesi sebelumnya dan mengaitkan kondisi masyarakat sipil dengan analogi sebuah pohon, jelaskan apa benang merah yang dapat direfleksikan dari berbagai cerita tersebut dengan kehidupan sebuah pohon. Selanjutnya, kaitkan penjelasan tersebut dengan peran masyarakat yang berkelompok dalam organisasi-organisasi di desa dimana para peserta lokakarya ini telah menjadi salah satu anggota atau bagian dari kelompok atau organisasi tersebut.  Penjelasan tentang konsep masyarakat sipil:

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Fasilitator bertanya kepada peserta mengenai apa yang dimengerti tentang masyarakat sipil.  Fasilitator menjelaskan tentang konsep masyarakat sipil (merujuk pada definisi CIVICUS) dan mengajak peserta untuk memberikan pendapatnya atau mengklarifikasi. Penekanan pada isu mengenai nilai (tidak memilah apakah masyarakat sipil melakukan hal-hal yang dianggap baik atau buruk) dalam konsepsi masyarakat sipil, perlu dilakukan.  Fasilitator menguji pemahaman peserta tentang masyarakat sipil dengan menampilkan foto-foto yang berisi kegiatan masyarakat, negara maupun perusahaan. Sebelum foto ditayangkan, masing-masing peserta diminta untuk menulis Masyarakat Sipil, Keluarga, Negara, Pasar di dalam kertas metaplan (satu istilah ditulis dalam 1 kertas metaplan sehingga setiap peserta memiliki 4 lembar kertas).  Fasilitator kemudian menayangkan foto-foto satu demi satu. Setiap ditayangkan, peserta diminta berlomba untuk mengangkat kertas metaplan yang sudah ditulisnya, termasuk dalam sektor apakah foto yang ditayangkan tersebut. Penjelasan tentang IMS  Fasilitator menjelaskan bahwa kondisi masyarakat sipil dapat diukur oleh masyarakat secara bersama-sama dengan sebuah alat yang disebut IMS.  Fasilitator menjelaskan dimensi-dimensi di dalam IMS dengan bantuan gambar pohon yang telah digunakan untuk penjelasan tentang konsep masyarakat sipil agar memudahkan peserta untuk memahaminya.  Fasilitator menggunakan beberapa contoh cerita yang telah disampaikan oleh para peserta dalam diskusi sebelumnya untuk tanya jawab, masuk dalam dimensi apakah cerita tersebut.  Pada akhir sesi ini, fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengambil gambar yang telah dibuat pada waktu sesi perkenalan untuk ditempelkan pada poster dimensi-dimensi IMS yang telah diletakkan di dinding ruang pertemuan. Peserta diminta untuk menentukan di dimensi apakah gambar yang telah dibuatnya. Sesi ini diakhiri dengan rangkuman oleh fasilitator 



3.2 Langkah Kedua: Mendefinisikan MS dan Identifikasi OMS Sesi ini diikuti oleh peserta multistakeholder, yaitu berbagai spektrum OMS yang telah dipilih (termasuk kelompok-kelompok masyarakat dampingan), pemerintah dan swasta. Sesi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu orientasi umum, seminar dan diskusi mendefinisikan masyarakat sipil (MS) dan identifikasi organisasi masyarakat sipil (OMS). Orientasi umum dilakukan kembali pada sesi ini untuk mengakomodir peserta yang baru dilibatkan pada sesi ini.

(a) Pembukaan (10 menit) 

Pembukaan biasanya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu orang peserta.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS



Pembukaan berisi ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, siapa penyelenggara kegiatan, tujuan umum kegiatan, harapan-harapan terhadap proses dan hasil lokakarya Pembukaan biasanya dilakukan oleh ketua penyelenggara dan pejabat setempat.

(b)Seminar Waktu: 2 jam Tujuan:  Memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan eksternal masyarakat sipil.  Memberikan gambaran tentang perkembangan konsep masyarakat sipil dan informasi awal mengenai IMS. Hasil/ capaian:  Adanya informasi tentang fokus kebijakan atau program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.  Adanya informasi tentang situasi sosial, politik, ekonomi dan peran-peran masyarakat sipil dalam perkembangan kabupaten/ kota setempat.  Adanya informasi tentang konsep-konsep masyarakat sipil dan alat ukur kesehatan masyarakat sipil (IMS). Perlengkapan fasilitasi:  Infocus  Laptop  Sound system Langkah-langkah fasilitasi:  Narasumber terdiri dari 3 orang  Seminar dimoderasi oleh salah satu fasilitator IMS  Narasumber memaparkan presentasinya, masing-masing selama 20 menit. Sebaiknya makalah atau bahan presentasi narasumber sudah digandakan dan dibagikan kepada seluruh peserta pada saat seminar.  Moderator memandu sesi tanya jawab atau klarifikasi untuk peserta  Moderator merangkum informasi-informasi penting dari ketiga topik bahasan tersebut, serta mengaitkan secara ringkas dengan IMS.

(c) Orientasi Umum Waktu: 1,5 jam Perkenalan (1 jam) Tujuan:  Peserta saling mengenal satu dengan yang lain  Mempersiapkan peserta untuk mulai mendiskusikan pengertian masyarakat sipil Hasil/ capaian:  Pengertian-pengertian masyarakat sipil yang dipahami peserta.  Komunikasi antar peserta menjadi cair (tidak kaku).

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Perlengkapan fasilitasi:  Tulisan “MASYARAKAT SIPIL” yang dicetak dalam ukuran kertas A4, masingmasing paket dicetak dengan warna huruf yang berbeda.  Kertas plano  Selotip kertas Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator memperkenal diri masing-masing.  Fasilitator telah menyiapkan perlengkapan pendukung untuk perkenalan yaitu berupa kalimat “MASYARAKAT SIPIL” yang dicetak 4 paket dan masing-masing paket berbeda warnanya. Guntinglah huruf-huruf tersebut, acaklah dan letakkan dalam 3 kotak.  Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengambil satu huruf. Jika jumlah peserta 50 orang, maka akan ada 6 huruf yang tidak terambil.  Fasilitator meminta peserta untuk berkumpul berdasarkan warna huruf. Enam huruf yang masih tersisa selanjutnya diberikan kepada kelompok sesuai dengan warnanya.  Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kalimat, ditempel di atas kertas plano dan mendiskusikan artinya, saling berkenalan dan membuat yel-yel kelompok untuk keperluan perkenalan di forum besar.  Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk memperkenalkan anggotanya, mempresentasikan pengertian masyarakat sipil berdasarkan hasil diskusi kelompok dan mempresentasikan yel-yel kelompok. Catatan: Langkah-langkah fasilitasi di atas merupakan alternatif memfasilitasi sesi ini dan terbuka untuk dikembangkan dengan teknik lainnya sepanjang tujuan dan capaian sesi dapat diperoleh. Penjelasan tujuan dan alur lokakarya (15 menit) Sama dengan proses pada langkah pertama. Kontrak Belajar (15 menit) Sama dengan proses pada langkah pertama.

(d)Mendefinisikan MS dan OMS Waktu: 2 jam Tujuan:  Peserta memahami definisi masyarakat sipil dan evolusi perkembangan definisi tersebut. Hasil:  Peserta mampu membedakan pengertian arena keluarga, masyarakat sipil, negara dan pasar. Perlengkapan fasilitasi:  Slide presentasi tentang perkembangan konsep-konsep masyarakat sipil. Contoh slide dapat dilihat di lampiran F2 (Presentasi Konsep MS).

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

       

Foto-foto yang menggambarkan sektor keluarga, masyarakat sipil, negara dan pasar. Poster berukuran besar sebanyak 4 macam yang menggambarkan dimensi struktur, lingkungan, nilai dan dampak. Kertas plano Kertas metaplan Selotip kertas Spidol Infocus Laptop

Metode: diskusi pleno Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator merujuk kembali pengertian masyarakat sipil yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok pada sesi perkenalan.  Fasilitator mempresentasikan evolusi perkembangan konsep masyarakat sipil dan menjelaskan definisi masyarakat sipil menurut CIVICUS sebagai definisi kerja yang akan digunakan untuk penilaian IMS. Penekanan pada isu mengenai nilai (tidak memilah apakah masyarakat sipil melakukan hal-hal yang dianggap baik atau buruk) dalam konsepsi masyarakat sipil, perlu dilakukan.  Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya.  Fasilitator menguji pemahaman peserta tentang masyarakat sipil dengan menampilkan foto-foto yang berisi kegiatan masyarakat, negara maupun perusahaan. Foto-foto yang ditayangkan pada sesi ini lebih kompleks dari foto yang ditayangkan pada sesi lokakarya komunitas di atas. Sebelum foto ditayangkan, masing-masing peserta diminta untuk menulis Masyarakat Sipil, Keluarga, Negara, Pasar di dalam kertas metaplan (satu istilah ditulis dalam 1 kertas metaplan  Fasilitator kemudian menayangkan foto-foto satu demi satu. Setiap ditayangkan, peserta diminta berlomba untuk mengangkat kertas metaplan yang sudah ditulisnya, termasuk dalam sektor apakah foto yang ditayangkan tersebut.

3.3 Langkah Ketiga: Memahami dan Menyepakati Alat Analisis IMS Waktu: 5 – 5,5 jam Tujuan:  Peserta mengetahui dan memahami alat analisis IMS di tataran dimensi, subdimensi dan indikator Hasil:  Peserta mampu menganalisa beberapa kasus/ peristiwa/ kegiatan untuk diletakkan dalam dimensi, subdimensi dan indikator IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Perlengkapan fasilitasi:  Slide presentasi tentang alat analisis IMS  Lembar penilaian IMS  Infocus  Laptop  Kertas plano  Papan flipchart Metode: Diskusi kelompok dan pleno Langkah-langkah fasilitasi: (a) Pembahasan mengenai dimensi dan subdimensi (2 jam):  Fasilitator mempresentasikan alat analisis IMS. Presentasi diawali dengan menayangkan gambar pohon sebagai analogi dimensi-dimensi masyarakat sipil yang akan dinilai dalam IMS, dan dilanjutkan pembahasan mengenai intan IMS lengkap dengan rincian dimensi dan subdimensinya.  Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau klarifikasi.  Fasilitator membagi peserta ke dalam 4. Masing-masing kelompok diminta untuk membahas satu studi kasus yang telah disiapkan oleh fasilitator. Studi kasus setiap kelompok berbeda. Masing-masing kelompok diminta untuk membahas kasus tersebut dan diminta untuk menganalisis sesuai dengan dimensi-dimensi IMS (Struktur, Lingkungan, Nilai dan Dampak). Untuk membantu proses diskusi, masing-masing peserta dibagikan bahan yang berisi rincian pengertian tentang dimensi dan subdimensi-subdimensi IMS.  Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk membuat presentasi menjadi lebih detil dan menarik, masingmasing kelompok dapat menggunakan poster dimensi-dimensi IMS untuk menjelaskan hasil analisisnya. Misalnya, bagian-bagian dari kasus tersebut dipecah sesuai dengan subdimensi-subdimensi dan dituliskan di dalam kertas metaplan. Pada waktu presentasi, metaplan-metaplan tersebut ditempelkan pada gambargambar yang melambangkan subdimensi-subdimensi.  Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk memberikan masukan atau klarifikasi. (b) Pembahasan mengenai indikator IMS (3 – 3,5 jam)  Fasilitator memandu diskusi pleno untuk mempelajari pengertian masing-masing indikator di setiap dimensi IMS. Untuk memudahkan pemahaman peserta, fasilitator menggunakan contoh studi kasus yang telah dibahas dan mengajak peserta untuk menganalisa pada indikator mana sajakah kasus tersebut dapat diletakkan.  Masing-masing peserta memegang dan membaca lembar penilaian IMS dalam proses diskusi ini.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

3.4 Langkah Keempat: Penilaian Status Masyarakat Sipil Sesi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu presentasi hasil penelitian dan penilaian status masyarakat sipil. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

(a) Presentasi hasil penelitian kondisi masyarakat sipil Waktu: 2 jam Tujuan:  Memberikan informasi kepada peserta tentang kondisi masyarakat sipil di masingmasing indikator IMS Hasil capaian:  Peserta mengetahui kondisi masyarakat sipil pada masing-masing indikator sehingga menambah kesiapan mereka untuk melakukan penilaian status MS. Metode: seminar Langkah-langkah fasilitasi:  Narasumber sesi ini adalah peneliti yang melakukan penelitian IMS di wilayah setempat. Sesi ini dimoderasi oleh fasilitator.  Narasumber mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk ringkasan per subdimensi dan pada setiap dimensi diberikan penekanan tentang gambaran umum dari hasil penelitian.  Peserta diberi kesempatan untuk menambahkan informasi atau mengklarifikasi.

(b)Penilaian status masyarakat sipil Waktu: 2,5 jam Tujuan:  Menilai status masyarakat sipil Hasil:  Skor rata-rata di tingkat indikator, subdimensi dan dimensi  Intan IMS  Grafik per dimensi yang menggambarkan rata-rata skor per subdimensi Metode: diskusi pleno dan kerja mandiri Perlengkapan fasilitasi:  Slide presentasi pengantar penilaian IMS (tata cara penilaian dan prinsip-prinsip penilaian)  Lembar penilaian IMS  Software input dan pengolahan data hasil penilaian IMS.  Kertas plano berukuran besar  Kertas asturo warna warni yang telah dipotong-potong seperti diagram batang.  Penggaris  Spidol

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

   

Bolpoin untuk seluruh peserta Selotip kertas Infocus Laptop

Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator membagikan lembar penilaian IMS kepada seluruh peserta. Peserta diminta untuk tidak melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari fasilitator. Penilaian dilakukan secara bersama-sama.  Fasilitator menjelaskan tata cara penilaian sebagai berikut:  Masing-masing peserta memberikan penilaian (sendiri-sendiri).ANDA adalah subyek dari proses penilaian IMS  Penilaian tidak dilakukan melalui diskusi kelompok  Penilaian tidak boleh mencontoh peserta lainnya  Isilah seluruh indikator yang ada di dalam kuesioner  Bacalah dengan cermat kuesioner yang telah dibagikan  Anda hanya diperbolehkan memilih SATU jawaban dari setiap indikator di dalam kuesioner, lingkari jawaban yang Anda pilih  Anda mempunyai waktu maksimal 1,5 - 2 menit per indikator.  Fasilitator menjelaskan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut:  Berikanlah nilai sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki, ‘jujur’ dan tidak meniru penilaian peserta lainnya. Hasil penilaian akan memberikan gambaran tingkat kesehatan masyarakat sipil saat ini dan mempengaruhi ketepatan tindak lanjut aksi MS ke depan  Penilaian IMS ini adalah tingkat kabupaten, bukan hanya desa Anda. Oleh karenanya sebelum memutuskan untuk memberikan penilaian, pertimbangkan informasi-informasi yang telah Anda peroleh selama sesi-sesi sebelumnya.  Fasilitator berkeliling untuk memastikan bahwa seluruh peserta melakukan penilaian dengan benar dan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya jika ada yang kurang jelas.  Setelah penilaian selesai, lembar penilaian diserahkan kepada fasilitator Input dan pengolahan data serta penyiapan presentasi hasil penilaian:  Seluruh fasilitator (4 orang) bersama-sama memasukkan hasil penilaian dari masing-masing peserta ke dalam format data base yang telah disiapkan dalam bentuk Microsoft Excel.  Dalam memasukkan data, fasilitator bekerja berpasangan untuk saling mengoreksi (cross check) angka-angka yang dimasukkan ke dalam data base, guna menghindari kesalahan. Caranya, satu orang mengetik dan pasangannya membacakan angka sambil melihat di layar komputer/ laptop.  Setelah seluruh data dimasukkan, data akan diolah secara otomatis menjadi grafik per dimensi dan sebuah intan IMS.  Intan IMS dan grafik per dimensi selanjutnya dibuat visualnya dalam kertas plano berukuran besar dan ditempel di dinding ruangan lokakarya. Visualisasi grafik

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

per dimensi menunjukkan skor rata-rata per subdimensi, skor rata-rata yang diberikan peserta perempuan dan laki-laki.

3.5 Langkah Kelima: Mendiskusikan Hasil dan Merumuskan Rekomendasi Sesi ini dibagi dalam dua tahap, yaitu presentasi hasil dan interpretasi (memaknai) hasil IMS beserta perumusan rekomendasi.

(a) Presentasi hasil penilaian IMS Waktu: 1,5 jam Tujuan:  Memaparkan hasil IMS  Menggali pandangan umum tentang hasil IMS Hasil:  Peserta mengetahui status IMS saat ini, apakah dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau sakit.  Peserta mampu memberikan analisa umum terhadap hasil IMS Perlengkapan fasilitasi:  Gambar intan IMS  Gambar grafik dimensi Struktur, Lingkungan, Nilai dan Dampak Metode: diskusi pleno Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator mengajak peserta untuk berkeliling melihat hasil penilaian yang ada di kertas plano  Fasilitator mempresentasikan intan IMS dan masing-masing dimensi  Fasilitator mengajak peserta untuk memberikan pandangan umum terhadap hasil masing-masing dimensi. Diskusi diarahkan pada hasil skor yang tertinggi dan terendah serta perbedaan skor yang diberikan oleh peserta laki-laki dan perempuan. Pertanyaan panduannya adalah sebagai berikut:  Bagaimana pendapat Anda tentang subdimensi yang memperoleh skor tertinggi pada dimensi ini?  Bagaimana pendapat Anda tentang subdimensi yang memperoleh skor terendah pada dimensi ini?  Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan hasil skor yang diberikan peserta laki-laki dan perempuan?

(b)Interpretasi hasil IMS dan perumusan rekomendasi Waktu: 4 jam Tujuan:  Memaknai hasil IMS  Merumuskan rekomendasi agenda aksi untuk masing-masing dimensi IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

Hasil:  Adanya interpretasi atau pemaknaan terhadap indikator-indikator IMS  Adanya rekomendasi agenda aksi untuk masing-masing dimensi IMS Metode: diskusi kelompok dan pleno Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok.  Fasilitator meminta setiap kelompok untuk melakukan pemaknaan atau interpretasi terhadap indikator-indikator di dalam satu dimensi. Tidak semua indikator dibahas, namun dipilih berdasarkan kriteria berikut:  Indikator yang memperoleh skor tinggi  Indikator yang memperoleh skor rendah  Indikator tertentu yang ingin didalami informasinya sehingga jenis indikatornya telah ditentukan sejak awal sebelum pelaksanaan IMS dilakukan  Setiap kelompok difasilitasi oleh satu orang fasilitator yang dibantu oleh satu orang notulen. Pertanyaan kunci untuk memandu diskusi kelompok adalah sebagai berikut:  Indikator yang memperoleh skor tinggi dan rendah: faktor-faktor apa yang menyumbang pada peroleh skor tersebut? Berikanlah contoh-contoh kasus yang dapat mendukung pemaknaan terhadap skor tersebut! (gali informasi menggunakan prinsip 5 W + H: apa, mengapa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana!).  Perumusan rekomendasi agenda aksi per dimensi:  Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahan dan semakin meningkatkan kondisi pada indikator tinggi?  Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi pada indikator yang rendah?  Sambil memandu diskusi, fasilitator mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masyarakat sipil pada dimensi bersangkutan.  Fasilitator mengakhiri sesi ini dengan melakukan de-briefing terhadap kekuatan dan tantangan masyarakat sipil pada tingkat dimensi. Fasilitator meminta masukan dari peserta secara singkat apakah kesimpulan yang disampaikan dalam de-briefing tersebut sudah tepat atau masih ada yang perlu ditambahkan.  Fasilitator meminta kelompok untuk mempersiapkan presentasi hasil diskusi kelompok dengan cara yang kreatif.  Fasilitator meminta seluruh kelompok untuk menempati tempat duduknya masing-masing untuk bersiap berbagi informasi hasil diskusi kelompok.  Satu orang fasilitator memandu diskusi pleno hasil diskusi kelompok. Fasilitator yang lain bertugas mencatat seluruh rekomendasi dan hasilnya digandakan paling sedikit separoh dari jumlah peserta (25 copy).

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 3 PANDUAN MEMFASILITASI LOKAKARYA IMS

3.6 Langkah Keenam: Menyusun Agenda Aksi Bersama Waktu: 45 menit Tujuan:  Mendorong rasa kepemilikan terhadap hasil IMS dan komitmen terhadap pelaksanaan agenda aksi bersama. Hasil:  Rumusan agenda aksi bersama yang memuat: rencana kegiatan bersama dan atau komitmen dukungan, pihak-pihak yang akan dilibatkan, waktu pelaksanaan. Metode: Diskusi pleno Langkah-langkah fasilitasi:  Fasilitator membagikan rangkuman agenda aksi pada masing-masing dimensi kepada seluruh peserta  Fasilitator memandi diskusi pleno untuk memilih kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan bersama-sama, merencanakan pihak-pihak yang potensial dilibatkan, merencanakan waktu pelaksanaannya.

3.7 Langkah Ketujuh: Evaluasi dan Penutupan Lokakarya  

Evaluasi dilakukan secara tertulis dengan menggunakan lembar evaluasi dan evaluasi lisan dari peserta. Penutupan dilakukan oleh penyelenggara lokakarya dan meminta perwakilan dari satu peserta perempuan dan satu peserta laki-laki.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA Hasil lokakarya Indeks Masyarakat Sipil kabupaten/kota terdiri dari beberapa dokumen berikut ini: 1. Intan IMS, skor IMS untuk dimensi, subdimensi dan indikator. Contoh Intan IMS, hasil pada tingkat dimensi dan subdimensi dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Sedangkan contoh rincian hasil skor pada tingkat indikator dapat dilihat pada lampiran G (Hasil Skor IMS). 2. Interpretasi hasil berdasarkan empat dimensi IMS (struktur, lingkungan, nilai dan dampak) 3. Catatan refleksi hasil penilaian IMS dan rekomendasi agenda aksi 4. Catatan informasi kondisi kabupaten yang telah dikerangkakan dalam dimensi IMS (hasil lokakarya komunitas) 5. Catatan informasi hasil seminar 6. Dokumen pendukung hasil penelitian dan pemetaan OMS

Berikut ini adalah contoh grafik hasil-hasil skor penilaian IMS:

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KAPUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KAPUPATEN/KOTA

4.1. Membaca Hasil IMS Hasil IMS dapat dibaca atau lebih tepatnya dimaknai dari angka (skor) yang diperoleh serta interpretasi dari skor tersebut merujuk kepada informasi-informasi dari peserta pada waktu lokakarya maupun dokumen pendukung yang digunakan untuk lokakarya IMS (catatan refleksi hasil penilaian IMS, catatan informasi kondisi kabupaten dari lokakarya komunitas, catatan informasi seminar, hasil penelitian dan pemetaan OMS).

Skor hasil IMS Skor IMS menggunakan 4 (empat) skala, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk memudahkan pemaknaan, YAPPIKA mengenalkan empat kategori selang skor. Masing-masing selang memiliki lebar 0,75 yang diperoleh dari perhitungan 3 dikurang 0 dan dibagi 4, atau 4 dikurang 1 dan dibagi 4. Masing-masing selang dimaknai sebagai berikut: SELANG PENILAIAN IMS

0,00 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 – 3,00

= sakit = kurang sehat = cukup sehat = sehat

Interpretasi hasil IMS Skor yang diperoleh dari hasil rata-rata penilaian peserta lokakarya IMS tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu diinterpretasikan atau dimaknai untuk menjelaskan kondisi masyarakat sipil di kabupaten/kota setempat. Pemaknaan terhadap perolehan skor IMS ini dianalisa dari informasi-informasi yang disampaikan atau didiskusikan para peserta lokakarya, hasil penelitian kondisi masyarakat sipil dan pemetaan OMS.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KAPUPATEN/KOTA

Interpretasi hasil merujuk kepada tingkat indikator atau subdimensi. Interpretasi hasil dapat memilih salah satu dari keduanya. Indikator atau subdimensi untuk diinterpretasi biasanya dipilih dengan kriteria tertentu, seperti memiliki skor tertinggi dan terendah, atau kriteria lain yang disepakati.

4.2. Interpretasi Hasil Pada Tingkat Indikator Interpretasi hasil tingkat indikator adalah merujuk kepada penjelasan atau deskripsi masing-masing indikator yang telah dibuat oleh CIVICUS.YAPPIKA telah merangkumnya untuk menjadi panduan dalam menganalisa hasil IMS dengan menyesuaikan beberapa deskripsi indikator dalam konteks Indonesia. Lihat lampiran A (Alat Bantu Analisis IMS).

Interpretasi hasil tingkat indikator dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:   



Siapkanlah alat bantu analisis IMS Kumpulkan seluruh informasi yang disampaikan atau didiskusikan peserta pada lokakarya IMS, hasil penelitian dan pemetaan OMS. Analisa dan kerangkakan seluruh informasi tersebut sesuai dengan deskripsi indikator-indikator IMS. Tulislah dengan bahasa yang mengalir dan luwes. Pada paragraf paling awal di masing-masing indikator, tulislah hasil skor indikator tersebut dan sebutkan maknanya. Jika informasi yang berhasil dirangkum untuk interpretasi pada indikator dituangkan dalam beberapa paragraf, maka rumuskan pernyataan rangkuman kondisi masyarakat sipil di setiap kalimat yang mengawali sebuah paragraf. Lakukan interpretasi skor pada masing-masing indikator tersebut berdasarkan dimensi (Struktur, Lingkungan, Nilai, Dampak). Sebaiknya jangan beralih ke dimensi yang lain sebelum satu dimensi selesai dianalisa. Hal ini untuk memudahkan dan membantu fokus perhatian dalam proses analisa dan penulisan. Sajikan grafik perolehan skor pada tingkat dimensi untuk mengawali tulisan hasil interpretasi pada seluruh indikator penyusun sebuah dimensi.

4.3. Interpretasi Hasil Pada Tingkat Subdimensi Interpretasi hasil IMS tingkat subdimensi sebenarnya juga merujuk kepada lingkup pengertian pada masing-masing indikator. Bedanya adalah interpretasi tingkat subdimensi mempertimbangkan preferensi atau kecenderungan tujuan pengukuran IMS untuk menganalisa indikator-indikator tertentu saja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan indikator-indikator ini dapat dilakukan sebelum lokakarya IMS dilakukan maupun sesudah pelaksanaan lokakarya IMS. Penentuan indikator-indikator sebelum lokakarya IMS, biasanya dilakukan karena sejak awal ingin mengetahui situasi masyarakat sipil pada indikator-indikator tersebut dengan tujuan tertentu. Penentuan indikator setelah pelaksanaan lokakarya IMS biasanya dilakukan untuk melihat kecenderungan hasil IMS, baik dilihat dari perolehan skor maupun informasi yang diperoleh dari para peserta dan dari dokumen pendukung.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KAPUPATEN/KOTA

Berikut ini adalah beberapa cara menganalisa hasil IMS pada tingkat subdimensi:   



Siapkanlah alat bantu analisis IMS Kumpulkan seluruh informasi yang disampaikan atau didiskusikan peserta pada lokakarya IMS, hasil penelitian dan pemetaan OMS. Analisa hasil IMS berdasarkan pada perolehan indikator yang tertinggi dan terendah pada masing-masing subdimensi. IMS memiliki 25 subdimensi, sehingga analisa hasil IMS dilakukan kurang lebih untuk 50 indikator (25 skor tertinggi dan 25 skor terendah). Namun dapat pula melakukan analisa lebih dari itu sepanjang ada kriteria pemilihannya, misalnya dipilih 3 indikator tertinggi per subdimensi. Selanjutnya, kerangkakan seluruh informasi yang diperoleh ke dalam indikator-indikator tersebut. Selain itu, analisa hasil IMS juga dapat ditambah dengan indikator-indikator yang informasinya menjadi perbincangan yang menonjol selama proses lokakarya IMS. Misalnya, informasi yang diperoleh pada suatu indikator menjadi perdebatan sengit oleh para peserta, atau peserta bersepakat bahwa suatu indikator menggambarkan situasi membaik yang sangat drastis atau sebaliknya menggambarkan situasi kemerosotan kondisi yang cukup tajam. Analisa juga dapat dilengkapi dengan telaah khusus mengenai isu-isu yang informasiinformasinya dapat ditemukan lintas indikator. Proses analisa seperti ini biasanya dapat dilakukan setelah kedua proses di atas telah dilakukan. Atau setelah proses analisa seluruh indikator (seperti tertera pada bagian sebelumnya) selesai dilakukan. Beberapa isu yang dapat dilakukan cross indikator misalnya adalah gender, transparansi, kebebasan berserikat dan berekspresi, dll. Sajikan grafik perolehan skor pada tingkat dimensi untuk mengawali tulisan hasil interpretasi pada seluruh subdimensi penyusun sebuah dimensi.

4.4. Rekomendasi dan Agenda Aksi Rekomendasi dan agenda aksi yang dihasilkan setelah penilaian skor IMS ditampilkan tersendiri dalam proses memaknai maupun menyajikan hasil IMS. Rekomendasi dapat disajikan pada setiap akhir interpretasi hasil IMS pada masing-masing dimensi. Sedangkan agenda aksi bersama disajikan terpisah agar menjadi perhatian para pihak yang telah menyatakan komitmennya dalam lokakarya IMS guna menjalankan agenda bersama tersebut dalam rangka memperkuat arena masyarakat sipil. Rekomendasi dan agenda aksi bersama ini juga ditujukan untuk mencuri fokus perhatian pihak-pihak yang ingin berkontribusi pada pengembangan masyarakat sipil di kabupaten/ kota setempat, tentunya dengan tidak meninggalkan interpretasi hasilnya pada tingkat indikator maupun subdimensi agar tidak kehilangan konteks.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

BAGIAN 4 MEMBACA HASIL INDEKS MASYARAKAT SIPIL KAPUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR Peran fasilitator sangat menentukan tercapainya tujuan lokakarya pengukuran IMS. Secara umum, peran fasilitator adalah sebagai berikut: 



  

Memfasilitasi proses lokakarya IMS untuk membawa peserta secara bersama-sama berbagi informasi tentang kondisi masyarakat sipil, mengukur kesehatan masyarakat sipil dan membuat rekomendasi aksi penguatan masyarakat sipil. Memudahkan peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama, berperan mengembangkan dan mengelola jalannya diskusi agar fokus dan mencapai hasil yang diinginkan. Membangun kepercayaan diri peserta untuk berbagi pengalaman dan kemampuannya sehingga mereka aktif dalam diskusi di lokakarya IMS tersebut. Menjadi “narasumber” yang tidak bersifat menggurui ketika diperlukan oleh peserta. Mencegah atau mengatasi situasi yang tidak diinginkan yang dapat menghambat jalannya proses diskusi.

Oleh karena itu, penting kiranya sebelum memulai proses pengukuran IMS, fasilitator perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini: Sebelum Lokakarya IMS Fasilitator perlu melakukan briefing terlebih dahulu dengan organisasi penyelenggara IMS. Mintalah dan pelajari secara baik kerangkaacuanatauTerm of Reference (ToR) kegiatan yang sudah disiapkan penyelenggara. Disamping itu, tanyakan pula apakah penyelenggara mengetahui karakter-karakter khusus peserta, tingkat pemahaman dan pengalaman peserta terkait dengan masyarakat sipil, jika ada. Hal ini penting sehingga fasilitator memahami benar apa yang dinginkan oleh organisasi penyelenggara sedini mungkin.  Periksa langsung tempat kegiatan, kelengkapan ruangan, hingga susunan meja dan kursi yang tersedia. Apakah ruangan dan fasilitas pendukung sudah cukup memadai atau belum. Bila belum, sampaikan kepada penyelenggara untuk segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan nantinya. Pemeriksaan ini paling lambat dilakukan satu hari menjelang kegiatan.  Pelajarilah modul ini secara seksama. Catatlah beberapa poin penting yang kiranya belum dibahas atau belum dimasukkan dalam materi-materi pendukung di buku panduan ini. Modul ini disusun dengan pengalaman YAPPIKA sehingga mungkin saja ada kelengkapan materi pendukung yang diperlukan dalam proses fasilitasi namun belum terakomodir dalam buku ini. 

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR



Setelah mempelajari modul ini, maka perkaya kembali materi-materi, atau aturan aturan hukum, kasus-kasus yang sesuai dengan konteks wilayah yang akan dilakukan pengukuran IMS dan berbagai referensi lainnya, sehingga pada saat memfasilitasi kegiatan, fasilitator sudah memiliki informasi baru yang mutakhirdan relevan. Biasanya pada saat lokakarya pengukuran IMS dibutuhkan lebih dari satu orang fasilitator, maka lakukan pembagian peran secara baik, dengan memperhatikan pengalaman dan kemampuannya dalam memfasilitasi. Biasanya pembagian peran ini terkait dengan siapa fasilitator yang menguasai substansi IMS dan isu masyarakat sipil dan siapa yang piawai untuk memfasilitasi. Hal ini perlu dilakukan sehingga tim fasilitator dapat membangun kesepakatankesepakatan yang memudahkan kolaborasi selama proses fasilitasi. Pengalaman YAPPIKA, biasanya diperlukan empat orang fasilitator, satu di antaranya ditunjuk menjadi koordinator fasilitator. Jumlah ini berdasarkan dimensi yang ada dalam IMS. Bila anggaran tidak mencukupi bisa menggunakan dua orang dengan pembagian satu fasilitator mengelola dua dimensi. Bangun kesepakatan dengan penyelenggara untuk melakukan evaluasi harian atas pelaksanaan kegiatan lokakarya. Biasanya dapat dilakukan sore hari. Diskusikan capaian dan hambatan selama satu hari kegiatan telah berjalan. Sepakati pula hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk kegiatan hari selanjutnya. Modul ini (dalam lampiran) menyiapkan alat peraga yang sudah disusun dalam bentuk powerpoint. Pelajari dengan baik hal-hal yang penting untuk ditekankan kepada peserta sehingga peserta dapat memahaminya dengan mudah. Bila dirasakan perlu, powerpoint dimaksud silahkan dimodifikasi kembali sehingga lebih mudah pada saat digunakan. Perlu juga disiapkan permainan (game) yang dirasakan cocok dipraktikkan dalam kegiatan lokakarya jika kondisinya membutuhkan, agar suasana belajar tetap rileks dan menarik bagi peserta. Hal yang sama juga untuk metode perkenalan. Modul ini tidak menyajikan permainan (game) karena berdasarkan pengalaman sebelumnya waktu yang tersedia sangat sempit sehingga sedikit contoh yang menyajikan permainan. Pengalaman menunjukkan bahwa suasana diskusi akan sangat menarik jika sewaktu waktu dimainkan musik dengan nada lirih, terutama dengan lagu-lagu lokal. Karenanya, penting adanya sound system yang memadai. Pastikan seluruh perlengkapan (alat) pendukung kegiatan tersedia dengan cukup. Perlengkapan tersebut mulai dari kertas plano, metaplan, spidol, isolatif kertas, infocus, gunting, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Jika ada yang spesifik sesuai dengan materi IMS, maka pastikan perlengkapan tersebut untuk disediakan sendiri atau dikoordinasikan dengan penyelenggara.

Saat Lokakarya IMS Berlangsung Jadilah fasilitator yang baik, dengan sepenuhnya menganut prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa (POD) secara proporsional. Jadikanlah peserta sebagai narasumber bagi peserta yang lain. Belajardari pengalaman, mengakui persamaan dan hak seluruh peserta dalam berpendapat selama proses lokakarya, sangat membantu dalam mendorong partisipasi aktif seluruh peserta. Dengan demikian, sebelum menfasilitasi kegiatan,disarankan agar fasilitator senantiasa memahami prinsip-prinsip POD ini.  Pada setiap sesi, peserta mendapatkan bahan bacaan hasil penelitian sebelumnya. Bantulah peserta untuk dapat memahami hal-hal yang agak sulit yang ada dalam bahan bacaan tersebut, apabila dibutuhkan. 

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR

Siapkan metode evaluasi harian sebagai review atas materi tiap sesi yang sudah dibahas. Evaluasi ini dapat dilakukan pada pagi hari kedua dan pagi hari ketiga, dengan menggunakan metode permainan yang sesuai dan mampu dijalankan oleh fasilitator. Atau dengan cara lain yang dianggap cocok oleh fasilitator.  Jangan lupa berkoordinasi dengan penyelenggara apakah pada saat penutupan kegiatan akan ada pembacaan doa secara khusus atau tidak. Jangan abaikan konteks lokal yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan seperti pembacaan doa setelah sesipenutup kegiatan. 

Pasca-Pengukuran IMS Setelah kegiatan berakhir, fasilitator harus menuliskan laporan hasil-hasil IMS paling lambat tujuh hari untukdisampaikan kepada penyelenggara.  Fasilitator sebaiknya juga turut menyebarluaskan hasil-hasil IMS kepada jaringannya dan terus menjalin komunikasi dengan penyelenggara maupun peserta. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan bahwa IMS bukanlah berhenti sebagai alat penelitian tentang kondisi masyarakat sipil di suatu wilayah, namun juga menjadi ajang merajut hubungan antar masyarakat sipil untuk perguliran inisiatif-inisiatif penguatan masyarakat sipil yang lebih luas. 

PENTING BAGI ORGANISASI PENYELENGGARA Keberhasilan pelaksanaan sebuah pelatihan, bukan hanya ditentukan oleh kesuksesan jalannya proses belajar yang dipandu oleh fasilitator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persiapan dari organisasi penyelenggara pelatihan ini sendiri. Dengan demikian, apa bila modul ini menjadi acuan, maka terdapat beberapa catatan penting yang kiranya berguna memandu organisas i penyelenggara dalam menyiapkan kegiatan pengukuran Indeks Masyarakat Sipil. Adapun catatan pentingnya sebagai berikut:  Organisasi penyelenggara dapat berasal dari satu organisasi atau berkoalisi, yaitu beberapa organisasi bersepakat membentuk tim penyelenggara. Biasanya akan lebih efektif menggunakan satu organisasi sebagai penyelenggara dengan pertimbangan bahwa langgam kerja sudah terbangun dan lebih mudah berkomunikasi untuk merespon dinamika yang mungkin terjadi selama pelaksanaan.  Buatlah pembagian tugas yang baik berhubungan dengan seluruh langkah-langkah pengukuran IMS sejak penggalian data-data lapangan hingga pengukuran IMS. Pengalaman menunjukkan bahwa ada tiga peran utama yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian tugas. Pertama, peran yang berhubungan dengan substansi. Cakupan kerjanya meliputi mengelola penggalian data baik yang bersifat sekunder maupun primer (jika dibutuhkan) maupun pemetaan OMS. Kedua, peran yang berhubungan dengan fasilitator. Cakupan kerjanya meliputi mengkoordinasikan tim fasilitator sejak brifing awal, modul yang digunakan, bahan bacaan yang dibutuhkan, perlengkapan fasilitasi dan lain sebagainya. Ketiga, peran yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan. Cakupan kerjanya meliputi mengkoordinasikan antara tim

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

PANDUAN PERSIAPAN LOKAKARYA IMS UNTUK FASILITATOR



yang bekerja untuk substansi dan fasilitator berjalan, menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan fasilitasi tersedia, kepesertaan, tempat dan lain sebagainya. Sebagai catatan besar kecilnya jumlah personil penyelenggara sangat tergantung pada kebutuhan dan skala kegiatan yang akan dilakukan. Penyelenggara dibutuhkan untuk membuat Term of Reference (ToR), yang berisikan latarbelakang, tujuan, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, peserta yang akan diundang, tempat pelaksanaan, dan fasilitator yang akan memandu. Pengalaman menunjukkan bahwa pada setiap langkah-langkah pengukuran sejak penggalian data hingga pengukuran IMS harus disusun ToR yang memudahkan bagi pihak yang terlibat untuk mengetahui maksud dan capaian yang diharapkan. Bagi fasilitator, ToR ini berguna untuk mendiskusikan alur dan strategi fasilitasi yang akan dilakukan. Selain itu penyelenggara perlu mengurus pemberitahuan kegiatan kepada aparatur penegak hukum, bila dibutuhkan. Pelajarilah terlebih dahulu secara keseluruhan isi modul ini. Kemudian apabila membutuhkan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang muncul kemudiaan, maka disarankan untuk dapat memodifikasi bahan-bahan dalam modul ini, yang dibahas secara bersama dengan fasilitator yang telah disepakati. Pilihlah fasilitator yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terkait maksud dan tujuan pelaksanaan pengukuran IMS.Apabila lembaga Anda tidak mempunyai tenaga fasilitator yang berkompeten, maka bentuklah tim fasilitator dari luar dengan memperhatikan kemampuan menguasai materi-materi yang ada dalam modu lini.Atau tidak tertutup kemungkinan, dapat melakukan kombinasi dimana tim fasilitator terdiri dari fasilitator internal dan fasilitator eksternal. Kombinasi ini akan membantu proses pembelajaran bagi staf internal lembaga sehingga suatu saat nanti, apabila kembali diselenggarakan pelatihan yang sama, maka sudah sepenuhnya dapat menggunakan fasilitator internal lembaga. Apabila sudah memiliki calon peserta yang diundang (berdasarkan kriteria yang tertuang dalam modul), maka kirimkanlah undangan untuk mengikuti pelatihan. Dalam undangan ini, jangan lupa untuk melampirkan Lembar Informasi Peserta yang sangat diperlukan untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman peserta yang akan diundang tersebut. Hendaknya, konfirmasi kehadiran peserta tersebut, berikut Lembar Informasi Peserta tersebut sudah diterima panitia paling lambat lima hari sebelum pelaksanaan pelatihan. Setelah Lembar Informasi Peserta diperoleh panitia, segera sampaikan kepada fasilitator untuk dipelajari. Dari Lembar Informasi Peserta akan menjadi informasi penting sehingga materi dan teknik memfasilitasi akan disesuaikan dengan kemampuan peserta yang akan mengikuti pelatihan. Bangunlah “kerjasama tim” antara panitia penyelenggara dengan fasilitator yang sudah dibentuk. Saling memberikan masukan dan pertimbangan sehingga dari awal dapat mencegah terjadinya kendala-kendala teknis dan substansi selama pelatihan berlangsung.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

LAMPIRAN A. ALAT BANTU ANALISIS IMS Indeks Masyarakat Sipil terdiri dari 4 dimensi, 25 subdimensi dan 74 indikator. Secara visual, Intan IMS, dimensi dan subdimensi dapat digambarkan sebagai berikut:

ANALISIS STRUKTUR Analisis struktur merupakan tinjauan atasaktor-aktor di dalam arena masyarakat sipil, karakteristik utama dari aktor-aktor tersebut dan relasi diantara mereka. Ada 6 Subdimensi yang dianalisis di dalam STRUKTUR, yaitu: (1) Keluasan partisipasi warga (2) Kedalaman partisipasi warga (3) Keragaman arena MS (4) Tingkat organisasi (5) Relasi antar aktor-aktor MS (inter-relasi) (6) Sumber daya PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

(1) Subdimensi Keluasan Partisipasi Warga Bagian ini menilai seberapa luas keterlibatan warga dalam arena MS dan proporsi warga yang terlibat dalam aktivitas di arena MS, yang ditunjukkan dengan:  Aksi politik nonpartisan: Berapa persentase warga pernah ikut serta dalam aksi politik nonpartisan apapun bentuknya (contoh: menulis surat ke surat kabar, menandatangani petisi; meng ikuti demonstrasi)?  Menyumbang untuk amal: Berapa persentase warga yang menyumbang untuk amal secara rutin?  Keanggotaan di OMS: Berapa persentase warga yang menjadi anggota dari paling sedikit satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)?  Kerja sukarela: Berapa persentase warga yang melakukan kerja sukarela secara rutin (paling sedikit satu kali per tahun)?  Kegiatan kolektif/bersama komunitas Berapa persentase warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kolektif komunitas pada tahun lalu (contoh: menghadiri pertemuan komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi komunitas atau usaha kolektif untuk memecahkan masalah komunitas)?

(2) Subdimensi Kedalaman Partisipasi Warga Bagian ini melihat aspek-aspek yang menyangkut seberapa dalam/berarti partisipasi warga dalam arena masyarakat sipil (MS)? Seberapa sering atau seberapa dalam orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di arena masyarakat sipil? Hal-hal yang dibahas mencakup:  Sumbangan amal: Seberapa sering warga memberikan sumbangan secara rutin rata-rataper tahun?  Kerja sukarela: Seberapa sering warga melakukan kerja sukarela per bulan?  Keanggotaan di OMS: Berapa persentase warga yang menjadi anggota lebih dari satu OMS?

(3) Subdimensi Keragaman arena MS Bagian ini melihat apakah semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara dalam arena MS? Apakah ada kelompok yang dominan atau yang tersisihkan? Beberapa aspek penting yang dilihat adalah:  Keanekaragaman OMS: Apakah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang ada mampu mewakili semua kelompok sosial signifikan (contoh kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, orang miskin, kelompok minoritas)? Kelompok mana yang dominan? Kelompok mana yang tidak ada/tersisihkan?  Kepemimpinan OMS: Seberapa beragam kepemimpinan di Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)? Seberapa jauh kepemimpinan OMS mewakili semua kelompok sosial (contoh: perempuan, masyarakat rural, orang miskin, minoritas)? · Distribusi OMS: Bagaimana distribusi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di kabupaten?

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

(4) Subdimensi Tingkat Organisasi Bagian ini melihat seberapa baik MS sebagai arena yang terorganisir, yang ditandai dengan stabilitas dan kematangan, sekaligus sebagai arena untuk melakukan aksi kolektif? Beberapa aspek bahasan tingkat organisasi adalah:  Keberadaan organisasi payung bagi OMS: Berapa persentase Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menjadi anggota federasi atau menjadi anggota sebuah organisasi payung?  Keefektifan organisasi payung OMS: Seberapa efektif para-pihak di Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menilai federasi atau organisasi payung yang ada dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan?  Pengaturan diri sendiri/self-regulation: Adakah upaya di antara OMS untuk mengatur diri sendiri? Seberapa efektif mekanisme mengatur diri sendiri yang sudah ada dapat dilaksanakan? Berapa persentase OMS yang patuh terhadap kode etik bersama - atau bentuk pengaturan diri send iri yang lain?  Prasarana pendukung: Bagaimana tingkat dukungan prasarana (infra struktur) di dalam arena Masyarakat Sipil (MS)? Berapa banyak organisasi pendukung arena MS yang ada? Efektifkah?  Jaringan kerja; Bagaimana proporsi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki jaringan kerja (lokal, region, nasional, internasional)

(5) Subdimensi Relasi Antar Aktor–aktor MS (inter-relasi) Bagian ini akan menganalisis kekuatan dan produktifitas komunikasi dan kerjasama yang terjadi antar aktor MS di berbagai sektor, yang menyangkut:  Komunikasi: Bagaimana tingkat komunikasi antara aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS)? Apakah aktor MS saling berbagi informasi?  Kerja sama: Bagaimana kerja sama diantara aktor Masyarakat Sipil (MS) dalam menggarap isu-isu umum yang menjadi prioritas? Dapatkah kita mengidentifikasi contoh aliansi/koalisi lintas-sektoral OMS (seputar isu spesifik atau isu yang menjadi keprihatinan bersama)?

(6) Subdimensi Sumber Daya Bagian ini akan menganalisis kecukupan sumber daya OMS untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuannya, yang terdiri dari:  Sumber daya: Seberapa besar sumber daya finansial organisasi, manusia dan/ atau teknologi yang dimiliki Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)? Seberapa baik para-pihak Masyarakat Sipil menilainya?  Kemampuan menggali sumber daya: Seberapa besar kemampuan OMS dalam menyediakan/menggali sumber daya untuk mendukung aktifitas-aktifitasnya

ANALISIS LINGKUNGAN Bagian ini akan menganalisis faktor-faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kekuatan/kelemahan masyarakat sipil. Apakah lingkungan mendukung atau menghambat perkembangan masyarakat sipil sebagai arena dimana nilai-nilai kemasyarakatan dan kepentingan berinteraksi?

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

Ada 7 sub-dimensi yang akan dianalisis, mencakup: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

konteks politik kebebasan dan hak-hak dasar konteks sosio-ekonomi konteks sosial budaya hukum dan kebijakan relasi negara – masyarakat sipil relasi pasar – masyarakat sipil

(1) Subdimensi Konteks Politik Bagian ini menganalisis situasi politik di Indonesia (nasional, provinsi, kabupaten) dan dampaknya terhadap arena masyarakat sipil, dengan aspek-aspek bahasan:  Hak-hak Politik: Seberapa kuat hambatan terhadap hak-hak politik warga? (Misalnya: hambatan untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik secara bebas, memilih pemimpin politik melalui pemilihan yang bebas dan adil, berorganisasi dalam partai politik secara bebas)?  Kompetisi Politik Apa karakteristik utama sistem kepartaian dalam hal jumlah partai, keragaman ideologi, kelembagaan dan kompetisi?  Penegakan Hukum dan pengakuan hukum adat: sedalam apakah penegakan hukum berakar di tingkat nasional maupun di wilayah tertentu? Apakah terdapat kepercayaan terhadap hukum termasuk hukum adat?  Korupsi: Sejauh manakah terjadi korupsi di institusi pemerintahan?  Efektivitas Negara: Sejauh manakah negara dapat memenuhi fungsi-fungsi yang telah ditetapkan?  Desentralisasi: Seberapa banyak kewenangan dan pengeluaran/belanja pemerintah kabupaten yang didelegasikan kepada pemerintah desa? (Misal membuat peraturan desa, menyusun anggaran belanja, melakukan proses pemilihan aparat desa, mengelola potensi sumber daya desa)

(2) Subdimensi Kebebasan dan Hak-hak Dasar Bagian ini akan menilai sejauh mana kebebasan dasar dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya, dengan aspek bahasan:  Kebebasan sipil Sejauh manakah kebebasan sipil (mis. kebebasan berekspresi, berkumpul) dijamin oleh hukum dan terlaksana dalam prakteknya?  Hak-hak atas informasi.: Sejauh manakah hukum memberi jaminan kepada masyarakat untuk mendapat informasi? Sejauh manakah dokumen pemerintah dapat diakses/diperoleh oleh masyarakat?  Kebebasan pers: Sejauh manakah kebebasan pers dijamin oleh hukum dan terlaksana dalam praktek?

(3) Subdimensi Konteks Sosial Ekonomi Bagian ini akan menganalisis situasi sosio-ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, yang ditunjukkan dengan:

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS



Konteks sosio-ekonomi: Sejauh mana kondisi sosio-ekonomi mendorong efektifitas aktor-aktor MS dan OMS menjalankan fungsinya? Terdapat kondisi berikut ini: (1) Kemiskinan yang meluas (> 40% masyarakat berpendapatan kurang dari Rp 15.000 per hari; (2) Perang dlm 5 tahun terakhir; (3) Konflik etnik/ agama yang parah; (4) Krisis ekonomi parah; (5) Krisis sosial parah 2 tahun terakhir (misalnya adanya penyakit-penyakit menular yang tidak tertanggulangi, tingkat pengangguran yang tinggi, kriminalitas yang tingg, bencana alam); (6) Kesenjangan sosial-ekonomi yang amat tinggi; (7) Buta huruf tinggi (lebih dari 40% orang dewasa buta huruf); (8) Minimnya infrastruktur teknologi informasi, seperti ketersediaan sarana telepon (5 rumah tangga per 10.000 penduduk).

(4) Subdimensi Konteks Sosial Budaya Bagian ini akan menganalisis seberapa jauh norma-norma dan sikap-sikap sosialbudaya menguntungkan atau merugikan masyarakat sipil, yang mencakup:  Kepercayaan: Sejauh manakah rasa saling percaya di antara warga masyarakat?  Toleransi: Seberapa tolerankah masyarakat (mis. terhadap warga yang berbeda ras/agama/etniknya, terhadap imigran, pengidap HIV/AIDS, kaum homoseksual)?  Kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum (Public spiritedness): Sekuatapakah semangat kebersamaan (kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum) diantara masyarakat ?  Budaya patriarki: Sekuat apakah semangat masyarakat dalam memerangi budaya patriarki (misal terhadap penomorduaan perempuan dalam hal akses, kontrol dan manfaat pembangunan)  Feodalisme: Sejauh manakah perilaku feodalisme dalam masyarakat telah mempengaruhi perkembangan MS

(5) Subdimensi Hukum dan Kebijakan Bagian ini menggambarkan dan mengulas sejauh mana hukum dan kebijakan yang ada mendorong tumbuh-kembangnya atau justru malah mematikan perkembangan masyarakat sipil, yang mencakup aspek bahasan:  Pendaftaran OMS: Bagaimana negara memproses pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)? Apakah prosesnya (1) sederhana, (2) cepat, (3) murah, (4) mengikuti aturan resmi, (5) dilaksanakan secara konsisten?  Aktivitas advokasi yang diijinkan: Sejauh manakah aktor-aktor MS bebas untuk melakukan advokasi/mengkritik pemerintah?  Aturan-aturan pajak yang mendukung OMS): Sejauh manakah sistem perpajakan mendukung OMS? Adakah kebijakan bagi OMS untuk mendapatkan pengecualian pajak?  Keringanan pajak untuk sumbangan/donasi: Seberapa luas tersedia keringanan pajak untuk mendorong individu dan perusahaan menyumbang/ memberikan donasi pada kegiatan-kegiatan sosial?

(6) Subdimensi Relasi Negara - Masyarakat Sipil Bagian ini akan mengulas bagaimanakah sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan negara, yang ditunjukkan dengan:

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS



Otonomi: Sejauh manakah masyarakat sipil ada dan berfungsi terhadap negara secara independen? Sejauh manakah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bebas beroperasi tanpa campur tangan pemerintah? Dialog: Sejauh mana negara berdialog dengan aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS)?Seberapa terbuka dan terlembagakan syarat-syarat dan aturan-aturan dialog tersebut? Kerjasama/dukungan): Apakah OMS yang menerima sumber daya dari negara cukupberagam (dalam bentuk hibah, kontrak, dsb.)?

(7) Subdimensi Relasi Pasar - Masyarakat Sipil Bagian ini akan mengulas bagaimanakah sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan pasar, dengan aspek-aspek bahasan utama:  Sikap sektor pasar: Bagaimana sikap sektor pasar terhadap aktor-aktor masyarakat sipil?  Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility): Sejauh manakahterbangun gagasan-gagasan dan aksi-aksi tanggung jawab sosial perusahaan ?  Kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy): Apakah OMS yang menerimadukungan dari sektor swasta cukup banyak dan beragam?

ANALISIS NILAI Analisis dalam dimensi nilai akan meninjau prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan di dalam arena MS. Ada 7 sub-dimensi yang tercakup dalam “nilai”, yang merupakan jabaran dari normanorma sosial dan politis yang diakui secara universal (diambil dari Universal Declaration of Human Rights), yaitu: (1) demokrasi (2) transparansi (3) toleransi (4) anti kekerasan (5) kesetaraan gender (6) penanggulangan kemiskinan (7) keberlanjutan lingkungan

(1) Subdimensi Demokrasi Bagian ini menganalisis sejauh mana OMS mempraktekkan demokrasi di dalam internal organisasi mereka, dan seberapa aktif aktor-aktor MS mempromosikan demokrasi kepada masyarakat luas, dengan beberapa sub-bahasan:  Praktek-praktek demokrasi dalam OMS: Sejauh mana Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mempraktekkan demokrasi di internal lembaga yang ditandai dengan pengambilan keputusan, mekanisme kontrol, adanya proses pemilihan kepemimpinan, adanya proses regenerasi?

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS



Aksi aktor-aktor MS untuk mempromosikan demokrasi: Berapa banyak aktor-aktor MS secara aktif mempromosikan demokrasi pada tataran masyarakat luas?

(2) Subdimensi Transparansi Bagian ini menganalisis sejauh mana korupsi dan transparansi keuangan di arena MS sekaligus melihat aksi-aksi aktor MS mempromosikan transparansi kepada masyarakat luas, ditunjang dengan 4 aspek bahasan utama, yaitu:  Korupsi di dalam arena MS: Seberapa luaskah korupsi di arena Masyarakat Sipil (MS)?  Transparansi keuangan OMS: Berapa banyak OMS yang transparan dalam segi keuangan? Berapa besar persentase OMS yang mempublikasikan laporan keuangannya?  Pertanggunggugatan OMS terhadap konstituen: Seberapa jauh OMS memberikaninformasi dan data kepada konstituen dan masyarakat luas?  Arena MS untuk mempromosikan transparansi: Berapa banyak aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS) aktif mempromosikan transparansi pemerintah dan sektor swasta?

(3) Subdimensi Toleransi Bagian ini akan menganalisis kekuatan yang toleran dan tidak toleran dalam arena MS, dan tingkat promosi yang dilakukan di arena MS tentang pentingnya toleransi kepada publik, dengan 2 aspek bahasan:  Toleransi di dalam arena MS: Sejauh mana masyarakat sipil (MS) bisa disebut sebagai arena yang toleran?  Arena MS untuk mempromosikan toleransi: Seberapa aktif arena Masyarakat Sipil (MS) digunakan untuk mempromosikan sikap toleran pada tingkat masyarakat?

(4) Subdimensi Anti Kekerasan Bagian ini akan menganalisis kekuatan di dalam arena MS yang memanfaatkan caracara kekerasan untuk mendorong kepentingan mereka, sekaligus juga usaha-usaha memanfaatkan arena MS untuk mempromosikan cara-cara non-kekerasan pada tataran individu, keluarga, dan publik, dengan 2 aspek bahasan, yaitu:  Anti kekerasan di dalam arena MS: Sejauh mana aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS) menggunakan cara kekerasan (fisik, sosial, ekonomi, seksual) untuk mencapai kepentingannya dalam wilayah publik?  Arena MS digunakan untuk mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian: Seberapa aktif arena Masyarakat Sipil (MS) digunakan untuk mempromosikan masyarakat yang anti kekerasan? Contohnya, berapa banyak arena MS dimanfaatkan untuk mendukung resolusi konflik sosial yang antikekerasan dan perdamaian, yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, penganiayaan terhadap anak-anak, dan kekerasan di antara pemuda, dsb.?

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

(5) Subdimensi Kesetaraan gender Bagian ini menganalisis implementasi kesetaraan gender di lingkup internal OMS, sekaligus usaha-usaha OMS untuk mempromosikan nilai ini pada publik, yang terdiri dari aspek bahasan:  Kesetaraan gender di dalam arena MS: Sejauh manakah Masyarakat Sipil (MS) menjadiarena bagi tumbuh-kembangnya keadilan gender?  Praktek-praktek kesetaraan gender di dalam OMS: Sejauh manakah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mempraktekkan kesetaraan gender? Berapa persen OMS (yang memiliki karyawan) memiliki kebijakan untuk menjamin kesetaraan gender?  Arena MS untuk mempromosikan keadilan gender: Sejauh manakah arena Masyarakat Sipil (MS) secara aktif digunakan untuk mempromosikan keadilan gender pada tingkat masyarakat luas?

(6) Subdimensi Penanggulangan Kemiskinan Bagian ini menganalisis sejauh mana aktor-aktor MS terlibat dalam merespon isu kemiskinan dan mempromosikan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan satu aspek bahasan:  Arena MS untuk penanggulangan kemiskinan Sejauh mana keaktifan aktoraktorMasyarakat Sipil (MS) untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan?

(7) Subdimensi Keberlanjutan Lingkungan Bagian ini menganalisis sejauh mana aktor-aktor MS mempraktekkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan mempromosikannya kepada publik, yang terdiri dari satu aspek bahasan:  Arena MS untuk melestarikan lingkungan: sejauh mana aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS) mempraktekkan dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan?

ANALISIS DAMPAK Dimensi dampak merupakan tinjauan atas dampak yang ditimbulkan oleh arena MS dan kegiatan OMS terhadap kehidupan orang-per-orang, dan terhadap masyarakat luas. Atau dengan kata lain, penilaian atas kinerja masyarakat sipil sebagai arena yang efektif untuk memecahkan problem sosial/ekonomi/politik dan melayani kebaikan bersama. Ada 5 sub-dimensi yang akan dianalisis, yaitu: (1) Mempengaruhi kebijakan publik (2) Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan swasta (3) Respon (menanggapi) terhadap kepentingan sosial (4) Pemberdayaan masyarakat (5) Pemenuhan kebutuhan masyarakat

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

(1) Subdimensi Mempengaruhi Kebijakan Publik Bagian ini akan menganalisis tingkat keaktifan dan keberhasilan arena MS dalam mempengaruhi kebijakan publik, misalnya dalam hal: kebijakan atas isu-isu prioritas wilayah, proses penyusunan anggaran daerah, dan sebagainya.  Pengaruh MS dalam kebijakan publik: Seberapa aktif dan sukseskah arena Masyarakat Sipil (MS) dalam mempengaruhi kebijakan?

(2) Subdimensi Mendesakkan Terwujudnya Tanggung-jawab Pemerintah danPerusahaan Swasta Bagian ini akan menganalisis kemampuan aktor-aktor MS dalam menjadi watch-dog, memantau sektor negara dan pasar, dan bersuara mengenai aksi-aksi negara dan pasar yang bertentangan/menyalahi tujuan-tujuan dan fungsi yang ditetapkan untuk sektor itu, dalam rangka menjadikan sektor-sektor itu lebih bertanggung-gugat.Aspek bahasan utama mencakup:  Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah: Seberapa aktif dan sukseskah aktor-aktor Masyarakat Sipil (MS) memantau kinerja negara dan mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah?  Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab perusahaan swasta (seperti bank swasta, perusahaan air mineral, dll): Seberapa aktif dan sukseskah aktoraktor MS dalam mendesakkan terwujudnya tanggung jawab perusahaan swasta?

(3) Subdimensi Respon terhadap Kepentingan Sosial Bagian ini menganalisis seberapa jauh posisi dan prioritas aktor-aktor MS mencerminkan kepentingan publik, atau efektifitas fungsi aktor-aktor MS sebagai “wakil” atau “artikulator” dari kepentingan publik; dengan 2 aspek bahasan utama:  Memberikan tanggapan: seberapa tanggap aktor-aktor MS menanggapi isuisu sosialpokok?  Kepercayaan Publik: seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aktor--aktor MS?

(4) Subdimensi Pemberdayaan Warga negara Bagian ini menganalisis MS sebagai arena dalam memperbesar/memperluas “pilihanpilihan” yang bisa diambil rakyat, sekaligus dalam meningkatkan kapasitas rakyat melakukan kontrol atas keputusan (atau kebijakan) publik yang berdampak bagi kehidupan mereka. Ada 5 aspek bahasan utama indikator) untuk sub-dimensi ini, yaitu:  Memberikan informasi/mendidik warga negara: Seberapa aktif dan sukseskah arena masyarakat sipil menyediakan informasi dan mendidik warga negara mengenai isu-isu publik?  Membangun kapasitas untuk aksi bersama: Seberapa aktif dan sukseskah arena masyarakat sipil membangun kapasitas masyarakat untuk mengorganisasi diri sendiri, memobilisasi sumber daya dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN A ALAT BANTU ANALISIS

 



Memberdayakan masyarakat terpinggirkan: Seberapa aktif dan sukseskah MS sebagai arena untuk memberdayakan masyarakat terpinggirkan? Memberdayakan perempuan: Seberapa aktif dan sukseskah MS sebagai arena untuk memberdayakan perempuan, misal dengan memberi pilihan nyata dan kontrol atas hidup mereka? Memban gun modal sosial (gotong royong, toleransi, dll): Sejauh manakah arena MS menjadi ruang untuk membangun modal sosial bagi aktor-aktor MS? Bagaimana tingkat kepercayaan, toleransi dan kesadaran terhadap kepentingan umum aktor-aktor MS dibandingkan dengan arena lain (negara atau pasar)? Dukungan terhadap lapangan pekerjaan: Seberapa aktif dan sukseskah MS sebagai arena untuk menciptakan/mendukung penyediaan lapangan kerja dan/ atau kesempatan menciptakan penghasilan (khususnya bagi kaum miskin dan perempuan)?

(5) Subdimensi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bagian ini menganalisis peran OMS dalam berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak dari, terutama, kelompok miskin dan masyarakat yang terpinggirkan atau termarjinalisasikan. Aspek bahasan dalam sub dimensi ini mencakup kinerja OMS untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung (memberi pelayanan langsung pada rakyat yang miskin atau terpinggirkan), dan untuk melobby pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial. Dengan demikian, ada 3 aspek bahasan utama, yaitu:  Melakukan lobi untuk penyediaan pelayanan negara: Seberapa aktif dan sukseskah OMS dalam melobi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak?  Memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung: Seberapa aktif dan sukseskah OMS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung (melalui pemberian pelayanan atau promosi prakarsa-prakarsa swadaya)?  Memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan: Sejauh mana tingkat efektifitas OMS dalam memberikan pelayanan terhadap kelompokkelompok terpinggirkan, bila dibandingkan dengan negara?

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN B ALAT ANALISIS PENELITIAN KONDISI MASYARAKAT SIPIL KABUPATEN/KOTA

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C1 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C1 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C1 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C2 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C2 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C2 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN C2 MATRIKS FGD KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN DI MATRIKS WAWANCARA KESBANGPOL

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D2 MATRIKS WAWANCARA KOMUNITAS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D3 MATRIKS WAWANCARA OMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D3 MATRIKS WAWANCARA OMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D3 MATRIKS WAWANCARA OMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D3 MATRIKS WAWANCARA OMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D3 MATRIKS WAWANCARA OMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D4 MATRIKS WAWANCARA BAPPEDA DAN DPRD

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D4 MATRIKS WAWANCARA BAPPEDA DAN DPRD

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D5 MATRIKS WAWANCARAPRAKTISI DAN PERS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D5 MATRIKS WAWANCARAPRAKTISI DAN PERS

100

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN D5 MATRIKS WAWANCARAPRAKTISI DAN PERS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

101

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) 1)

Identifikasi keberagaman dan keterwakilan OMS ď Ź ď Ź

Penjelasan dan diskusi tentang pengertian masyarakat sipil menurut definisi CIVICUS. Identifikasi nama-nama OMS yang ada dan bekerja di kabupaten/kota setempat beserta kelompok atau konstituen yang diwakilinya. Proses identifikasi ini dapat menggunakan acuan hasil pengelompokan spektrum masyarakat sipil tersebut di atas.

Identifikasi tingkat pengaruh Pengelompokan OMS yang telah teridentifikasi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a) sangat berpengaruh, (b) berpengaruh, (c) agak berpengaruh, (d) kurang berpengaruh. Tingkat pengaruh ini dapat ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria berikut: a. keaktifan merespon isu-isu yang berkembang di kabupaten; b. kelompok dampingan, berdasar kewilayahan atau sektoral (buruh, pedagang kaki lima, pedagang pasar, dll); c. sumberdaya, terdiri dari manusia (keanggotaan dan/atau keterampilan), keuangan, dan kepemilikan dan penguasaan teknologi; d. jaringan kerja, dapat di tingkat desa, kabupaten, propinsi, dan/atau nasional. Catatan: Panduan operasional identifikasi tingkat pengaruh sebagai berikut: Untuk memudahkan penentuan tingkat pengaruh, buat matriks yang terdiri dari kolom OMS yang teridentifikasi terhadap empat kriteria (dan subkriteria) di atas seperti di samping ini.

102

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)



 

Minta peserta untuk memberikan pembobotan pada tiap OMS dalam seluruh kriterita dan subkriteria dengan angka 1 (satu)- 4 (empat). Semakin besar angka yang diberikan artinya semakin besar/kuat OMS dalam kriteria/subkriteria yang diberikan skor. Masukkan rata-rata skor pembobotan dari seluruh peserta ke dalam matriks. Tingkat pengaruh ditentukan dari total skor, dengan ketentuan sbb:  Skor 1 – 1,75 = kurang berpengaruh,  Skor 1,76 – 2,5 = agak berpengaruh,  Skor 2,52 – 3,25 = berpengaruh,  Skor 3,26 – 4 = sangat berpengaruh.

Identifikasi kekuatan (inter-relasi) masyarakat sipil Kekuatan inter-relasi masyarakat sipil diidentifikasi dari kekuatan pengaruh dan kedekatan hubungan antar OMS.

Proses identifikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Tulis OMS yang telah teridentifikasi kekuatan pengaruhnya ke dalam metaplan persegi panjang. Untuk menunjukkan perbedaan kekuatan pengaruh, tempelkan metaplan tersebut di atas berbentuk bulat yang memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan pengaruhnya. Misalnya:  Sangat berpengaruh: bulatan paling besar.  Berpengaruh: bulatan kedua terbesar.  Agak berpengaruh: bulatan ketiga terbesar.  Kurang berpengaruh: bulatan paling kecil.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

103

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)

Lihat contoh gambar di bawah ini!



104

Minta peserta untuk menyusun kertas-kertas tersebut di kertas plano atau tembok (yang merepresentasikan wilayah kabupaten) sesuai dengan inter-relasi (komunikasi dan kerja sama) di antara berbagai OMS. Kedekatan antar lingkaran menunjukkan relasi yang dekat/kuat dan berjarak menunjukkan relasi yang lemah atau relasi yang berlawanan. Mulai dengan menempatkan OMS yang berada pada kelompok sangat berpengaruh. Seperti apa posisi/letak relasi di antara mereka yang sangat berpengaruh tersebut. Baru disusul oleh kelompok-kelompok pengaruh berikutnya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan kunci pemandu proses identifikasi inter-relasi:  Apakah OMS-OMS melakukan kerja-kerja program bersama?  Apakah mereka melakukan diskusi-diskusi dan/atau aksi dalam isu-isu yang berkembang di kabupaten?  Apakah mereka memiliki kedekatan sejarah?  Apakah mereka saling kenal atau hanya berkomunikasi yang tidak terkait dengan program maupun isu-isu yang berkembang di kabupaten?  Apakah mereka belum saling kenal dan/atau belum pernah bekerja bersama? Untuk memudahkan pembuatan peta relasi, antar metaplan bisa dihubungkan dengan garis yang menunjukkan kategori relasi (sangat dekat, dekat, jauh). Gunakan warna berbeda atau bentuk garis berbeda untuk setiap kategori relasi, seperti gambar di bawah ini.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)

Atau, dapat digunakan cara berikut

Refleksi hasil pemetaan relasi OMS Refleksi hasil pemetaan relasi OMS yang telah dibuat pada langkah sebelumnya, merupakan strategi untuk memaknai hasil pemetaan secara bersama-sama. Proses ini diharapkan akan berkontribusi kepada refleksi mengenai makna keberadaan dan struktur masyarakat sipil dalam kehidupan keseharian peserta lokakarya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan kunci panduan proses refleksi:  Apakah yang mendasari relasi/hubungan antar OMS atau di antara OMS (manakah yang relasi yang mendominasi, apakah berdasarkan program kerja; isu bersama; kedekatan sejarah; lainnya)? Mengapa dasar relasi tersebut dominan?  Adakah kelompok sosial tertentu seperti perempuan, orang miskin, kelompok rentan lain tidak terwakili (atau terwakili) oleh MS dan/atau kelompok sosial lain? Jika tidak terwakili, mengapa? Jika terwakili, apakah memadai?  Siapa yang memiliki pengaruh terbesar/terkecil? Catatan: Jika ada kelompok marjinal yang tidak terwakili, minta peserta untuk menuliskan kelompok marjinal ini dalam kertas metaplan dan tambahkan pada peta relasi OMS ini.

Membuat Peta Kekuatan OMS dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Kerja-kerja mempengaruhi kebijakan publik dimaknai sebagai kerja-kerja holistik dalam proses advokasi kebijakan, bukan hanya pada lingkup relasi OMS dengan pengambil kebijakan saja. Oleh karenanya, pengaruh OMS pada kebijakan publik dilihat dari kerjakerja OMS pada tingkat pengorganisasian warga, membangun jaringan dengan OMS lain, melakukan riset atau analisis kebijakan, dan mengusulkan kebijakan (seperti ranperdes, ranperda). Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat peta kekuatan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:  Identifikasi OMS apa saja yang melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan publik di wilayah setempat. Gunakan informasi keragaman OMS dari hasil identifikasi pada langkah sebelumnya di atas.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

105

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)



Identifikasi apa sajakah strategi yang digunakan OMS tersebut dalam melaksanakan kerja-kerja advokasi kebijakan publik (pengorganisasian masyarakat, pengembangan jaringan OMS, mempengaruh proses penyusunan kebijakan publik di lembaga negara/ pemerintahan)



Identifikasi dampak atau hasil kerja-kerja advokasi kebijakan publik oleh OMS (Misalnya warga yang diorganisir solid dan mudah bergerak untuk aksi; jaringan advokasi cair tapi efektif dalam merespon isu; atau rancangan kebijakan diadopsi dan telah disahkan atau bahkan telah dijalankan, dll). Memetakan posisi kekuatan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik ke dalam gambaran visual diagram Venn dengan langkah-langkah sebagai berikut:  OMS yang telah melakukan advokasi kebijakan ditempatkan di lingkaran pusat. Misalnya jika ditemukan fakta satu OMS telah berhasil mendorong pengesahan perdes di sekian puluh desa dan fakta lain satu OMS baru mengusulkan ranperda, maka OMS yang telah berhasil mendorong pengesahan perdes diletakkan lebih dekat ke pusat atau “jantung OMS”.  OMS lain, misalnya yang hanya bekerja untuk pengentasan kemiskinan sebatas memberikan modal kerja tanpa melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan kabupaten diletakkan dalam lingkaran kedua.  OMS yang sama sekali belum bekerja dalam isu ini diletakkan pada lingkaran terluar.



106

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)

Peta Kekuatan OMS Kabupaten

Catatan: Letakkan kertas-kertas metaplan dalam diagram Venn pada kertas plano. Jika memungkinkan letakkan masing-masing OMS dalam diagram Venn dengan juga mengacu pada relasi/kedekatan yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Identifikasi untuk memetakan pengaruh OMS terhadap perubahan kebijakan publik ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian apakah sebuah OMS dianggap baik atau berhasil ataukah lemah atau belum berhasil. Masing-masing OMS mempunyai peran dalam perkembangan kabupaten dan di masyarakat yang berbeda-beda. Pemetaan ini dimaksudkan untuk memetakan sebagian kecil dari pengaruh OMS di sektor perubahan kebijakan publik.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

107

LAMPIRAN E1 LANGKAH-LANGKAH PEMETAAN ORGANISASI SIPIL (OMS)

Refleksi dan diskusi ‘peta kekuatan OMS’. Refleksi dan diskusi ini dilakukan untuk memaknai peta kekuatan OMS tersebut di atas serta merumuskan gagasan bersama tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik terhadap isu-isu yang saat ini tengah menjadi persoalan penting di masyarakat. Pertanyaan kunci pemandu proses refleksi adalah sebagai berikut:  Adakah kelompok sosial tertentu seperti perempuan, orang miskin, kelompok rentan lain tidak terwakili (atau terwakili) oleh MS dan/atau kelompok sosial lain? Jika tidak terwakili, mengapa? Jika terwakili, apakah memadai?  Siapa yang memiliki pengaruh terbesar/terkecil dalam advokasi kebijakan publik kabupaten?  Apa saja tema-tema advokasi kebijakan publik yang dilakukan oleh OMS kabupaten?  Jika melihat peta tersebut, apa saja yang dapat dilakukan oleh OMS di kabupaten ini untuk saling memperkuat relasi antar OMS dan peran masing-masing sehingga keberadaan dan aksi-aksinya semakin memberikan manfaat kepada OMS sendiri dan pihak lain? Catatan: Jika ada kelompok marjinal yang belum terwakili dalam peta yang telah dibuat, maka tambahkan kelompok tersebut pada diagram Venn.



108

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

Pertanyaan FGD Komunitas Struktur 



Apakah Anda pernah ikut serta dalam aksi politik nonpartisan1 seperti menulis surat ke surat kabar, menandatangani petisi; mengikuti protes/ demonstrasi, warga secara kolektif memgadukan ketidakadilan yang mereka terima ke pers, lobby oleh OMS tentang hasil pemantauan anggaran? (jika jawabannya ada maka lanjut ke pertanyaan: Siapa organisasi/yayasan/kelompok yang mendampingi Anda? Apakah ada organisasi lain yang melakukan pendampingan serupa (melakukan aksi nonpartisan ini)? 1.1.1 Pernahkah Anda memberikan sumbangan amal2? Kepada siapa saja sumbangan diberikan? Berapa kali Anda menyumbang dalam 6 bulan terakhir ini? Berapa total sumbangan yang Anda berikan? 1.1.2 dan 1.2.1 Apakah Anda menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok di lingkungan tempat tinggal Anda? Organisasi atau kelompok apa saja yang Anda ikuti? Bagaimana tingkat keterlibatan Anda3? Apakah terjadi intimidasi/hambatan/kendala/tekanan dari pihak lain ketika anda terlibat dalam organisasi? 1.1.3 dan 1.2.3, 2.1.1 Apakah Anda pernah melakukan kerja sukarela untuk membantu orang lain (termasuk orang yang berbeda keyakinan/agama, suku dan etnik/ras juga kel. minoritas4 lainnya) di lingkungan tempat tinggal anda? Apa bentuk kerja sukarela tersebut? Berapa banyak

Aksi politik non partisan: aktivitas/kegiatan di luar kepentingan terkait partai politik

CONTOH: sumbangan ke tempat ibadah, untuk bencana alam, kematian, donasi ke OMS, sumbangan untuk kegiatan peringatan hari tertentu

3 4

Tingkat keterlibatan: menjadi anggota biasa, pengurus, pimpinan CONTOH (kasus Bima dan Dompu): kelompok tersisihkan misalnya HIV/AIDS, waria, penyandang cacat; kelompok dominan misalnya yang beraliran keagamaan

110

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS



waktu Anda untuk melakukan kerja gotong royong/kerja bakti dalam satu bulan terakhir? 1.1.4 dan 1.2.2 dan 2.4.1 dan 2.4.2 Apakah ada pertemuan untuk membicarakan masalah warga yang muncul di dalam lingkup RT/RW/Dusun dimana Anda tinggal selama 1 tahun ini? Apakah Anda pernah hadir? Berapa kali pertemuan dilakakan dan berapa kali anda hadir? 1.1.5 Menurut Anda bagaimana tingkat keterwakilan kelompok-kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, orang miskin, dalam kaum minoritas dalam keanggotaan organisasi masyarakat yang ada? Apakah keterwakilannya: tidak ada, sangat rendah, agak rendah, cukup terwakili? 1.3.1

Lingkungan     

Dalam melakukan pemilihan saat Pilkada/Pemilu apakah ada pengaruh dari luar (keluarga atau lingkungan)? à khusus FGD Perempuan 2.1.1. Bagaimana proses penegakan hukum dijalankan di kabupaten anda? Adakah kasus terkait dengan penegakan hukum ini? 2.1.3 Adakah kasus korupsi di wilayah anda? Sebutkan contohnya! 2.1.4. Apakah pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? 2.1.5 Apakah anda biasanya mendahulukan kepentingan umum? (membayar pinjaman dana bergulir, membayar retribusi, pemasangan mampu di depan rumah utuk penerangan jalan, ronda atau siskamling) 2.4.3.

Nilai 

 

Siapa saja organiasi/ yayasan/ kelompok yang menyebarluarskan demokrasi5? 3.1.2 dan melestarikan lingkungan? Apa saja yang dilakukan organisasi/ yayasan/ kelompok untuk membantu pelestarian lingkungan bersama masyarakat?3.7.1 Apakah masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan keuangan dan program di organisasi/yayasan/kelompok di wilayah anda? Melalui apa? 3.2.2 Apa saja yang dilakukan organisasi/yayasan/kelompok untuk memperjuangkan keadilan masyarakat miskin? 3.6.1

Dampak 



Organisasi apa saja yang sudah bekerja di wilayah anda? Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan (gali apakah termasuk dalam: menciptakan lapangan kerja/peningkatan penghasilan, pemberdayaan perempuan/kaum terpinggirkan, aksi bersama)? Apakah kegiatan tersebut menjawab masalah yang terjadi disini? 4.3.1 Apakah mereka dipercaya oleh masyarakat? 4.3.2.. Manfaat apa yang anda rasakan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/yayasan/kelompok dalam bidang:  Mensosialisasikan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga (seperti: pendidikan, kesehatan, dll) 4.4.1  Mengorganisasi warga dalam mengatasi masalah bersama-sama. 4.4.2

Misalnya: mengajak warga untuk berkumpul membahas persoalan-persoalan secara bersama-sama, menyampaikan persoalan yang dihadapi warga kepada pemerintah, menyebarluaskan hak kebebasan berbicara/berpendapat

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

111

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

Memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok-kelompok kecil lainnya. 4.4.3  Memberdayakan perempuan6. 4.4.4  Memenuhi kebutuhan kelompok terpinggirkan (masyarakat miskin, perempuan, kelompok kecil lainnya). 4.5.3 Apa saja program pemerintah di wilayah ini? Jika dibandingkan dengan program organisasi/yayasan/kelompok mana yang lebih bermanfaat? 4.5.3 



Pertanyaan FGD OMS Struktur 

 



Menurut Anda bagaimana tingkat keterwakilan kelompok-kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, orang miskin, dalam kaum minoritas dalam keanggotaan organisasi masyarakat yang ada? Apakah keterwakilannya: tidak ada, sangat rendah, agak rendah, cukup terwakili? 1.3.1, apakah mereka memimpin dalam organisasi tersebut? 1.3.2. Menurut Anda bagaimana persebaran secara geografis (pusat kota kabupaten, pinggiran, terpencil) organisasi masyarakat yang ada di kabupaten ini? 1.3.3 Apa saja jaringan OMS7 yang ada di kabupaten ini? Sebutkan contohnya! 1.4.1 Siapa saja anggotanya8? Mengangkat isu apakah jaringan tersebut? 1.5.2 Seberapa efektifkah jaringan tersebut? 1.4.2 Bagaimana komunikasi dan pertukaran informasi diantara aktor-aktor oganisasi tersebut? 1.5.1 Apakah ada OMS di kabupaten ini yang menjadi angota jaringan internasional9? Berapa banyak jumlah mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tingkat internasional? 1.4.5 Apakah ada usaha yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada untuk membuat kode etik atau bentuk pengaturan diri yang lain? Sebukan contoh-contoh SOP atau pengaturan organisasi/kode etik yang telah dihasilkan oleh organisasi masyarakat tersebut. 1.4.3 Apasaja dukungan yang tersedia untuk pengembangan kapasitas organisasi masyarakat di kabupaten ini, dalam hal ini keberadaan pusat sumberdaya (resource center), pusat data, dan program bantuan teknis? Apakah dukungan tersebut efektif? 1.4.4 Dari organisasi-organisasi masyarakat yang Anda ketahui, apakah sumber daya (manusia, keuangan dan teknologi) yang ada cukup untuk menjalankan organisasi dan program-programnya? 1.6.1 Apakah ada dana dari pemerintah (baik dari ADD/APBD) yang dapat diakses oleh masyarakat sipil? Bagaimana memperolehnya (melalui tender, penunjukan langsung, pengajuan proposal dll)? Dan apakah jumlahnya signifikan

Catatan: gali apakah ada perubahan perilaku pada perempuan di tataran penerima manfaat program seperti berani berbicara untuk mengemukakan pendapat di pertemuan, bisa membentuk kelompok-kelompok, menjadi pemimpin (misal kelompok simpan pinjam, jabatan pemerintahan desa)

koalisi, aliansi, forum, konsorsium, dan sebagainya

Gali latar belakang masing-masing anggota jaringan misalnya walhi bergerak di lingkungan,Yappika bergerak di advokasi publik dll.

Kegiatan internasional bukan hanya yang dilakukan di negara lain, namun juga kegiatan di dalam negeri dimana kegiatan tsb sifatnya internasional yang melibatkan delegasi dari lembaga luar negeri. Catatan: hubungan internasional di luar proyek atau program

112

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

dibanding sumber daya lainnya yang diterima oleh OMS (donor atau fundraising publik)? 2.6.3

Lingkungan    

Apakah anda percaya terhadap penegakan hukum di kabupaten anda? Adakah kasus terkait dengan penegakan hukum ini? (2.1.3) Apa masyarakat dapat secara mudah mengakses informasi yang dibutuhkan? Seperti APBD, kebijakan daerah dll. 2.2.2 Bagaimana proses pendaftaran OMS/lembaga anda? Apakah prosedurnya sesuai dengan peraturan resmi? 2.5.1 Apakah masyarakat dilibatkan dalam program-program pembangunan daerah? Mis: musrembang atau pertemuan untuk pembangunan di daerah anda? Bagaimana pelaksanaannya? (Catatan: apakah bersifat terbuka atau hanya tokoh masyarakat yang diundang dan apakah inspirasi masyarakat diakomodir (2.6.2)

Nilai 



Siapa saja MS yang mempromosikan: nilai-nilai transparansi10 pemerintahan dan perusahaan 3.2.3, toleransi, 3.3.1, anti kekerasan,3.4.1, keadilan gender secara aktif 3.5.1 melestarikan lingkungan 3.7.1? Apa saja contoh aksi yang mereka lakukan? 3.3.2, 3.4.2, 3.5.3 (aksi damai, talkshow di radio, kampanye cetak/spanduk/baliho/ poster/sticker, pertemuan-pertemuan kampung, seminar, diskusi publik) Adakah suatu contoh koalisi MS atau kampanye publik untuk isu- isu tersebut? 3.4.2, 3.5.2 Seberapa sering/luas perlakuan tidak adil terhadap perempuan dilakukan oleh aktoraktor MS? Apa saja bentuk-bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan tersebut? Apakah komentar/perilaku sexist (bias gender) dikritik oleh MS secara luas? Dalam bentuk apakah kritik tersebut disampaikan? 3.5.1

Dampak 

  

Perubahaan apa yang sudah terjadi terkait dengan advokasi yang dilakukan11? Perubahan tersebut sudah dalam tataran apa? (draf Perda, pembahasan/usulan kebijakan dll atau sudah disakan/dilaksanakan) 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 Apasaja yang sudah dilakukan oleh OMS dalam menuntut tanggungjawab negara di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat? 4.2.1 Apasaja yang sudah dilakukan oleh OMS dalam menuntut tanggungjawab sosial perusahaan untuk masyarakat? Bagaimana hasilnya? 4.2.2 Program apa saja yang sudah Anda lakukan di kabupaten ini? Apa saja dampaknya bagi masyarakat? Catatan: jika jawabannya merujuk pada:  Pendidikan politik warga, berarti menjawab indikator 4.4.1  Mengorganisasi warga untuk mengatasi masalah bersama, berarti menjawab indikator 4.4.2

misalnya menuntut keterbukaan sistem tender proyek, keterbukaan akses informasi anggaran pembangunan pemerintah, keterbukaan akses informasi RPJMD

Seperti perubahan pada kebijakan HAM, kebijakan sosial, kebijakan anggaran.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

113

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

Memberdayakan kaum terpinggirkan (masyarakat miskin, kelompok minoritas, dll), berarti menjawab indikator 4.4.3  Pemberdayaan perempuan12, berarti menjawab indikator 4.4.4  Melobby pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan13? 4.5.1  Memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, misalnya air bersih, pembangunan sekolah, MCK, dapur umum saat bencana, dll? 4.5.2  Memenuhi kebutuhan kelompok terpinggirkan, seperti pengungsi, penderita HIV/ AIDS, masyarakat adat terpencil, dll? 4.5.3 Apa saja program pemerintah di wilayah ini? Jika dibandingkan dengan program OMS, mana yang lebih bermanfaat. Bagaimana upaya OMS dalam membangun kepercayaan publik14 dan DPRD/ pemerintah kepada diri mereka? Apa saja contoh-contohnya? 4.4.5 Apa saja yang sudah dilakukan organisasi anda dalam mendukung lapnagan kerja untuk masyarakat?15 4.4.6 

  

Wawancara dengan Komunitas Struktur Tidak ada pertanyaan dimensi struktur yang diajukan untuk komunitas.

Lingkungan 



Apakah anda ikut berorganisasi?(jika ya; Nama organisasi, bergerak di bidang apa? Apakah pernah terjadi intimidasi/tekanan terkait keikutsertaan anda dalam organisasi atau dalam menentukan pilihan saat pemilu dan pilkada? 2.1.1 Apakah pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? 2.1.5

Nilai Tidak ada pertanyaan dimensi nilai yang diajkan untuk komunitas

Dampak 

Manfaat apa yang anda rasakan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/yayasan/kelompok dalam bidang:  Mensosialisasikan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga (seperti: pendidikan, kesehatan, dll) 4.4.1

Pelayanan kesehatan (misal: Askeskin, Jamkesmas, SKTM, fasilitas kesehatan, MCK) dan pendidikan (misal BOS, fasilitas sekolah, komite sekolah, dll). Info ini mungkin bisa ditelusuri dari laporan donor

14 15

Membangun kepercayaan bisa dilakukan dengan bersikap toleran dan kesadaran mendauhulukan kepentingan umum misalnya: kredit kecil, simpan pinjam, peningkatan ketrampilan untuk pengolahan dan pemasaran produk hasil masyarakat (pertanian, kerajinan)

114

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

   



Mengorganisasi warga dalam mengatasi masalah bersama-sama. 4.4.2 Memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok-kelompok kecil lainnya. 4.4.3 Memberdayakan perempuan. 4.4.4 Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat16? Sebutkan nama organisasinya! 4.4.6 Memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, misalnya air bersih, pembangunan sekolah, MCK, dapur umum saat bencana, dll? 4.5.2

Wawancara dengan OMS Struktur 

 



Menurut Anda bagaimana tingkat keterwakilan kelompok-kelompok perempuan, masyarakat pedesaan, orang miskin, dalam kaum minoritas dalam keanggotaan organisasi masyarakat yang ada? Apakah keterwakilannya: tidak ada, sangat rendah, agak rendah, cukup terwakili? 1.3.1, apakah mereka memimpin dalam organisasi tersebut? 1.3.2. Menurut Anda bagaimana persebaran secara geografis (pusat kota kabupaten, pinggiran, terpencil) organisasi masyarakat yang ada di kabupaten ini? 1.3.3 Apa saja jaringan OMS17 yang ada di kabupaten ini? Sebutkan contohnya! 1.4.1 Siapa saja anggotanya18? Mengangkat isu apakah jaringan tersebut? 1.5.2 Seberapa efektifkah jaringan tersebut? 1.4.2 Bagaimana komunikasi dan pertukaran informasi diantara aktor-aktor oganisasi tersebut? 1.5.1 Apakah ada dukungan infrastruktur (seperti pusat data, lembaga penelitian/kajian, organisasi pemberi bantuan teknis.) untuk OMS di wilayah ini, termasuk dalam internal lembaga OMS? 1.4.4 Apakah ada OMS di kabupaten ini yang menjadi angota jaringan internasional19? Berapa banyak jumlah mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tingkat internasional? 1.4.5 Apakah ada usaha yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada untuk membuat kode etik atau bentuk pengaturan diri yang lain? Sebukan contoh-contoh SOP atau pengaturan organisasi/kode etik yang telah dihasilkan oleh organisasi masyarakat tersebut. 1.4.3 Dari organisasi-organisasi masyarakat yang Anda ketahui, bagaimana tingkat kecukupan sumber daya keuangan, manusia, dan teknologinya? 1.6.1

misalnya: kredit kecil, simpan pinjam, peningkatan ketrampilan untuk pengolahan dan pemasaran produk hasil masyarakat (pertanian, kerajinan)

koalisi, aliansi, forum, konsorsium, dan sebagainya

Gali latar belakang masing-masing anggota jaringan misalnya walhi bergerak di lingkungan,Yappika bergerak di advokasi publik dll.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

115

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

Lingkungan   



 



Apakah pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? 2.1.5. Berapa jumlah ADD yang dialokasikan dalam APBD di kab ini? Berapa jumlah ADD yang turun ke tingkat desa? Apakah sesuai dengan yang dianggarkan? 2.1.6 Apa masyarakat dapat secara mudah mengakses informasi yang dibutuhkan? Seperti APBD, kebijakan daearah dll. Apakah ada perda transparansi dan informasi di kabupaten ini? 2.2.2 Apakah anda bebas mengemukakan pendapat/protes/demo dan berkumpul? Apakah pernah terjadi intimidasi/hambatan/kendala/tekanan dari pihak lain ketika anda terlibat dalam organisasi? 2.2.1 Bagaimana proses pendaftaran OMS/lembaga anda? Apakah prosedurnya sesuai dengan peraturan resmi? (2.5.1) Apakah organisasi anda pernah mendapatkan hambatan dalam melakukan aktivitas advokasi di kab ini? Isu apa yang kadang mendapat hambatan untuk diadvokasikan? 2.5.2. Siapa yang mempengaruhi aktivitas OMS di Kab ini? Apakah kerjasama OMS dengan pemerintah mempengaruhi sikap kritis OMS terhadap pemerintah? Sebutkan contoh kasusnya? 2.6.1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam program-program pembangunan daerah? Mis: musrembang atau pertemuan untuk pembangunan di daerah anda? Bagaimana pelaksanaannya? (Catatan: apakah bersifat terbuka atau hanya tokoh masyarakat yang diundang dan apakah inspirasi masyarakat diakomodir (2.6.2) Apasaja perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sini? Apakah pernah terjadi kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut dan OMS? 2.7.1. Dalam aktivitas apa? 2.7.2 Siapa lembaga yang pernah mengadakan kerjasama dengan perusahaan tersebut? Apasaja bentuk dukungan yang diberikan perusahaan kepada OMS (barang, dana, atau peningkatan kapasitas SDM)? 2.7.3

Nilai 



Dalam organisasi anda, sejauh mana anggota memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan organisasi?20 3.1.1 Apakah pemimpin-pemimpin organisasi dipilih melalui pemilihan yang demokratis?21, 3.1.2. Apakah pernah terjadi kasus korupsi di kalangan OMS di Kabupaten ini?. sebutkan contoh kasusnya? 3.2.1 Apakah publik dapat mengakses informasi terkait dengan keuangan dan program di lembaga anda? Melalui apa? 3.2.2

(Gali: Apakah ada mekanisme rapat staf/eksekutif/anggota? Apakah ada laporan rutin pengurus/eksekutif kepada pembina/ anggota? Apakah ada ketentuan anggota/staf/eksekutif dapat mengajukan rapat untuk mengambil keputusan tertentu? Jika ya, apakah peluang tersebut pernah dilakukan? Bagaimana pengambilan keputusan di tiap pertemuan atau rapat (berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak)?)

(Gali: Apakah pimpinan dipilih melalui rapat pengurus/pembina yang melibatkan seluruh staf? Apakah pimpinan dipilih oleh pembina dan pengurus saja? Apakah pimpinan dipilih secara terbuka dari publik sesuai dg kualifikasi yg ditetapkan bersama? Apakah setiap anggota/staf berhak mengajukan diri kemudian dipilih melalui kesepakatan bersama dan atau suara terbanyak?)

116

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS



Siapa saja MS yang mempromosikan nilai-nilai transparansi22 pemerintahan dan perusahaan 3.2.3, toleransi, 3.3.1, anti kekerasan,3.4.1, keadilan gender secara aktif 3.5.1? Apa saja contoh aksi yang mereka lakukan? (aksi damai, talkshow di radio, kampanye cetak/spanduk/baliho/poster/sticker, pertemuan-pertemuan kampung, seminar, diskusi publik) Adakah suatu contoh koalisi MS atau kampanye publik untuk isuisu tersebut 3.3.2, 3.4.2. dan 3.5.2?, ,

Dampak   



 

Apasaja yang sudah dilakukan oleh OMS dalam menuntut tanggungjawab negara di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat? Bagaimana hasilnya? 4.2.1 Apasaja yang sudah dilakukan oleh OMS dalam menuntut tanggungjawab sosial perusahaan untuk masyarakat? Bagaimana hasilnya? 4.2.2 Organisasi anda bergerak di bidang apa? Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan dan apa dampaknya bagi masyarakat? Selain organisasi anda, organisasi apa saja yang sudah bekerja di kabupaten ini? Dalam bidang apa dan apa kegiatan yang sudah dilakukan (gali apakah termasuk dalam menciptakan lapangan kerja/peningkatan penghasilan, pemberdayaan perempuan/kaum terpinggirkan, aksi bersama)? Program apa saja yang sudah Anda lakukan di kabupaten ini? Apa saja dampaknya bagi masyarakat? Catatan: jika jawabannya merujuk pada23: 1. Pendidikan politik warga, berarti menjawab indikator 4.4.1 2. Mengorganisasi warga untuk mengatasi masalah bersama, berarti menjawab indikator 4.4.2 3. Memberdayakan kaum terpinggirkan (masyarakat miskin, kelompok minoritas, dll), berarti menjawab indikator 4.4.3 4. Pemberdayaan perempuan24, berarti menjawab indikator 4.4.4 5. melobby pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan? 4.5.1 6. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, misalnya air bersih, pembangunan sekolah, MCK, dapur umum saat bencana, dll? 4.5.2 Bagaimana upaya OMS dalam membangun kepercayaan publik25 dan DPRD/ pemerintah kepada diri mereka? Apa saja contoh-contohnya? 4.4.5 Apa saja program pemerintah di wilayah ini? Jika dibandingkan dengan program OMS mana yang lebih bermanfaat. 4.5.3

misalnya menuntut keterbukaan sistem tender proyek, keterbukaan akses informasi anggaran pembangunan pemerintah, keterbukaan akses informasi RPJMD

Jawaban bisa dikategorikan untuk mengisi indikator: dampak bagi kebijakan HAM 4.1.1, dampak terhadap kebijakan sosial 4.1.2, dampak terhadap kebijakan anggaran 4.1.3

Membangun kepercayaan bisa dilakukan dengan bersikap toleran dan kesadaran mendauhulukan kepentingan umum

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

117

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS

Wawancara dengan Bappeda/DPRD/BPMD Struktur Tidak ada pertanyaan yang diajukan disini.

Lingkungan     



Apakah pernah terjadi intimidasi/hambatan/kendala/tekanan terhadap kebebasan politik warga di kabupaten ini? 2.1.1 Adakah kasus korupsi di wilayah anda? Sebutkan contohnya! 2.1.4. Apakah pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? 2.1.5 Berapa jumlah ADD yang dialokasikan dalam APBD di kab ini? Berapa jumlah ADD yang turun ke tingkat desa? Apakah sesuai dengan yang dianggarkan? 2.1.6 Apakah ada kebebasan di kab. ini dalam mengemukakan pendapat/protes/demo dan berkumpul? Apakah pernah terjadi intimidasi/hambatan/kendala/tekanan dari pihak lain kepada OMS ketika mereka melakukan aktivitas organisasinya/demo/protes/ mengemukaan pendapat? 2.2.1 Apakah organisasi di kab ini pernah mendapatkan hambatan dalam melakukan aktivitas advokasinya? Isu apa yang kadang mendapat hambatan untuk diadvokasikan? 2.5.2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam program-program pembangunan daerah? Mis: musrembang atau pertemuan untuk pembangunan di daerah anda? Bagaimana pelaksanaannya? (Catatan: apakah bersifat terbuka atau hanya tokoh masyarakat yang diundang dan apakah inspirasi masyarakat diakomodir (2.6.2) Apakah ada dana dari pemerintah (baik dari ADD/APBD) yang dapat diakses oleh masyarakat sipil? Dalam bentuk apa? Dan apakah jumlahnya signifikan dibanding sumber daya lainnya yang diterima oleh OMS? 2.6.3

Nilai 



Apakah ada indikasi korupsi dan atau tindakan korupsi di kalangan MS? Jika ya, dalam bentuk apakah korupsi dilakukan? 3.2.1 (à hanya ditanyakan bila ada program bersama antra pemerintah dan OMS) Apakah OMS mengelola keuangan dan program ini secara transparan? Bagaimana mekanisme transparansi ini dilakukan? 3.2.2 Siapa saja MS yang mempromosikan/memperjuangkan keadilan untuk rakyat miskin secara aktif? (misalnya menuntut keterbukaan sistem tender proyek, keterbukaan akses informasi anggaran pembangunan pemerintah, keterbukaan akses informasi RPJMD) Apa saja contoh aksi yang mereka lakukan? (aksi damai, talkshow di radio, kampanye cetak/spanduk/baliho/poster/sticker, pertemuan-pertemuan kampung, seminar, diskusi publik) 3.6.1

Dampak 

118

Apasaja yang sudah dilakukan oleh OMS dalam menuntut tanggungjawab negara di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat? Bagaimana hasilnya? 4.2.1 Apakah dampaknya bagi kebijakan HAM 4.1.1, kebijakan sosial 4.1.2. dan kebijakan anggaran

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS



4.1.3.? (Catatan untuk 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3: diajukan bila terdapat OMS yang bekerjasama dengan pemerintah). Siapa saja OMS mitra kerja BAPPEDA/BPMD untuk program penganggulangan kemiskinan? 4.4.3

Wawancara dengan Praktisi dan Pers Struktur 



Lingkungan 

   

 

Bagaimana kebebasan hak politik di kabupaten ini? Apakah pernah terjadi intimidasi/ hambatan/kendala/tekanan dari pihak lain ketika anda terlibat dalam organisasi? Apakah suara perempuan dalam pemilu/pilkada dipengaruhi oleh keluarga atau pihak lain? 2.1.1 Bagaimana kekuatan politik di luar parpol (misalnya peran klan/keluarga, etnis)? 2.1.2 Adakah kasus korupsi di wilayah anda? Sebutkan contohnya! 2.1.4. Apakah pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? 2.1.5 Apakah ada kebebasan disini dalam mengemukakan pendapat/protes/demo dan berkumpul? Apakah pernah terjadi intimidasi/hambatan/kendala/tekanan dari pihak lain ketika anda terlibat dalam organisasi? 2.2.1 Apakah pers dapat secara bebas mengeluarkan pemberitaan? Pernahkan terjadi intimidasi terhadap pers? 2.2.3 Apasaja perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sini? Apakah pernah terjadi kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut dan OMS? 2.7.1. Dalam aktivitas apa? 2.7.2 Siapa lembaga yang pernah mengadakan kerjasama dengan perusahaan tersebut? Apasaja bentuk dukungan yang diberikan perusahaan kepada OMS (barang, dana, atau peningkatan kapasitas SDM)? 2.7.3

Nilai   

Siapa saja organiasi/yayasan/kelompok yang menyebarluaskan demokrasi26? 3.1.2 Apakah ada indikasi korupsi dan atau tindakan korupsi di kalangan MS? Jika ya, dalam bentuk apakah korupsi dilakukan? 3.2.1 Siapa saja MS yang mempromosikan nilai-nilai toleransi? Apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan nilai toleransi tersebut? 3.3.1,

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

119

LAMPIRAN E2 PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN SITUASI MS



Siapa saja MS yang mempromosikan transparansi pemerintahan dan perusahaan, keadilan untuk rakyat miskin secara aktif? (misalnya menuntut keterbukaan sistem tender proyek, keterbukaan akses informasi anggaran pembangunan pemerintah, keterbukaan akses informasi RPJMD) Apa saja contoh aksi yang mereka lakukan? (aksi damai, talkshow di radio, kampanye cetak/spanduk/baliho/poster/sticker, pertemuanpertemuan kampung, seminar, diskusi publik) 3.2.3, 3.6.1 Adakah penggunaan cara kekerasan (seperti perusakan pada barang-barang atau kekerasan personal) untuk mengekspresikan kepentingan dalam wilayah publik oleh aktor-aktor MS? Seperti apa?27 Apakah mereka dijalankan oleh kelompok kecil/ marjinal atau berbasis massa? Apakah kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor CS dikritik oleh MS secara luas? 3.4.1

Dampak  

Pertanyaan untuk kesbanglinmas  



Bagaimana proses pendaftaran OMS/lembaga di kab ini? Siapa saja OMS yang sudah mendaftar di kesbanglinmas? (2.5.1) à kesbanglinmas Apakah ada dana dari pemerintah (baik dari ADD/APBD) yang dapat diakses oleh masyarakat sipil? Dalam bentuk apa? Dan apakah jumlahnya signifikan dibanding sumber daya lainnya yang diterima oleh OMS? 2.6.3 à kesbanglinmas Apasaja perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sini? Apakah pernah terjadi kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut dan OMS? 2.7.1. Dalam aktivitas apa? 2.7.2 Siapa lembaga yang pernah mengadakan kerjasama dengan perusahaan tersebut? Apasaja bentuk dukungan yang diberikan perusahaan kepada OMS (barang, dana, atau peningkatan kapasitas SDM)? 2.7.3 à kesbanglinmas

beri contoh2 cara kekerasan yang dilakukan

120

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN F1 PRESENTASI ALUR LOKAKARYA IMS

Lampiran F1 Presentasi Alur Lokakarya IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

121

LAMPIRAN F1 PRESENTASI ALUR LOKAKARYA IMS

122

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN F1 PRESENTASI ALUR LOKAKARYA IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

123

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

Lampiran F2 Presentasi Konsep MS

124

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

125

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

126

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

127

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

128

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

129

LAMPIRAN F2 PRESENTASI KONSEP MS

130

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Lampiran G. Hasil Skor IMS

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

131

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

132

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

133

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

134

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

135

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

136

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

137

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

138

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

139

LAMPIRAN G HASIL SKOR IMS

140

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Profil Singkat YAPPIKA YAPPIKA adalah organisasi masyarakat sipil yang mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya. YAPPIKA memilih peran sebagai organisasi yang melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi non pemerintah dan nirlaba, baik melalui asistensi langsung, pengembangan studi tentang masyarakat sipil, mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengkaji kapasitas masyarakat sipil maupun mengelola dana hibah untuk mendukung peran-peran masyarakat sipil. Selain itu YAPPIKA juga aktif melakukan advokasi kebijakan di isu-isu pelayanan publik dan kebebasan berserikat yang dilakukan di tingkat nasional secara bersama-sama dengan jaringan masyarakat sipil.

Beberapa produk publikasi yang telah dihasilkan YAPPIKA antara lain: Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD). Seri buku: Indeks Masyarakat Sipil. Jakarta. 2011.

Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik. Studi Kasus Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan. Jakarta. 2006.

Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah. Pelajaran Dari Aceh. Jakarta. 2009.

Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil. Seri buku: Indeks Masyarakat Sipil. Jakarta. 2006.

Tingkat Kesehatan Masyarakat Sipil. Petunjuk Penggunaan Indeks Masyarakat Sipil CIVICUS. Jakarta. 2003

Oase Yang Tak Hilang. Stock Take Praktik-Praktik Baik Partisipasi Warga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta. 2013.

Mengawal Demokrasi. Pengaâ&#x20AC;&#x201C; laman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUUPA. Jakarta. 2007.

PANDUAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEKS MASYARAKAT SIPIL

141