Suara media nasional edisi #226 by Agung Budiarto

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 226 Tahun VIII / 1 - 6 Maret 2016

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Pria “Melambai” Dilarang Tampil Komisi Penyiaran Indonesia melarang lembaga penyiaran menampilkan pria yang kewanitaan atau biasa disebut pria “melambai”.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menerima cinderamata pada pelaksanaan puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Ke-70 PWI Jateng di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Insan Pers Harus Berintegritas Tinggi Semarang, SMN - Pemberitaan pers merupakan jaminan kepercayaan atas objektivitas yang disampaikan. Insan pers adalah orang pilihan yang harus mempunyai integritas sangat tinggi dan teguh. Membela kebenaran publik, pers harus berhadapan dengan oknum aparat negara maupun kekuatan kriminal.

Jakarta, SMN - Larangan tersebut tertuang pada surat edaran tertanggal 23 Februari 2016 lalu dengan nomor 203/K/KPI/02/2016. Terkait larangan tersebut, Sekretaris Korporat Indosiar, Gilang Iskandar menuturkan, pihaknya telah menyosialisasikan mengenai surat edaran tersebut ke seluruh produksi program dan pengisi acara.

Bersambung di halaman 11

OPINI

Trend Online Marketing yang Akan Mendominasi Fungsi Internet Sebagai Pemasaran Online Pada 2016

Pemantauan siaran televisi di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia

Pakde Karwo Tekankan Tiga Hal Penting untuk Anggota Korpri

Oleh: Edit Suwantara, SE (Klinik UMKM Kota Kediri-Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri) FUNGSI internet saat ini telah berubah secara drastis, di mana tidak hanya sebagai sarana pencarian informasi, tetapi telah menjadi sarana untuk melakukan kegiatan pemasaran yang sering disebut online marketing. Dalam menjalankan online marketing, sebaiknya Anda juga memperhatikan konten yang akan dipublish. Konten-konten yang Bersambung di halaman 11

Gubernur Jatim Soekarwo memukul gong tanda dimulainya Musprov KORPRI Jatim

Surabaya, SMN - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo

148 PNS Pemkot Mojokerto Diambil Sumpah Kota Mojokerto, SMN Menurut Undang-undang no 43 tahun 1999, bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib mengucapkan Sumpah/ Janji. Walikota Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus dalam sambutan pengarahannya pada acara Pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil di Bersambung di halaman 10

Walikota bersama Wakil Walikota dan Kepala BKD Kota Mojokerto saat pelantikan 148 PNS Pemkot Mojokerto

menekankan tiga hal penting untuk anggota Korps Pega-

Bersambung di halaman 11

Pengurusan STNK 5 Tahunan Tanpa BPKB Langsung Jadi?

wai Republik Indonesia (Korpri). Yakni, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik. Ketiga hal tersebut dilakukan anggota Korpri sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 hanya satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan yakni dengan pelayanan publik. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, untuk meningkatkan

Surabaya, SMN - Tidak pernah ada habisnya, dugaan Pungutan Liar (pungli) di bidang pelayanan kepada masyarakat wajib pajak masih terus menjamur di Samsat Surabaya Barat. Lewat para calo, ketentuan yang seolah-olah wajib menurut hukum, nyata-nyata masih bisa diberlakukan secara terang-terangan di kantor pelayanan tersebut. Para calo sengaja dipelihara dan dilindungi oleh para oknum pejabat samsat agar setiap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak samsat sendiri berjalan lancar

Bersambung di halaman 10

Samsat Surabaya Barat

Banyuwangi Deklarasikan Anti Narkoba Banyuwangi, SMN Banyuwangi mendeklarasikan anti narkoba, Sabtu (27/ 2) pagi. Para pelajar dan seluruh elemen masyarakat secara serempak menyatakan ‘say no to drugs’ dalam acara yang digelar di Gesibu Blambangan itu. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas turut hadir bersama seluruh anggota Forum Pimpinan Daerah. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa para pelajar se-Kab. Banyuwangi Bersambung di halaman 10

Suasana Deklarasi Anti Narkoba di Kab. Banyuwangi

Kerlip Mojopahit Fashion On The Street 2016 Pukau Masyarakat

Bupati Mustofa Kamal Pasa memukul gong tanda dibukanya Mojopahit Fashion On The Street 2016

Kab. Mojokerto, SMN - Warna cantik batik jumputan dan desain busana beretema, hidupkan perhelatan Mojapahit Fashion on The Street 2016. 70 desain busana karya siswa SMK Negeri 1 Sooko, dibawakan dengan apik oleh para model yang berjalan di atas karpet

merah sepanjang 150 meter. Kepala BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kabupaten Mojokerto, Satuin, mengatakan bahwa event ini memang digagas untuk memfasilitasi para designer dan perias muda yang membutuhkan media dalam berpromo. Satuin

juga optimis jika event ini, sangat berpotensi untuk menyemarakkan iklim pariwisata Kabupaten Mojokerto. “Iklim pariwisata di Kabupaten Mojokerto harus selalu semarak. Mojopahit Fashion on The Street 2016 saya harapkan mampu

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

menjadi daya tarik baru. Beberapa daerah lain sudah punya event sejenis, dan nyatanya mampu mendongkrak sektor pariwisata. Melalui anak-anak kita yang kreatif dan cakap, kita bisa meningkatkan daya jual pariwisata kita. Tentunya dengan sinergi dari pemerintah,” harapnya, Sabtu (27/2). Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, didampingi Wakilnya, Pungkasiadi, meresmikan acara ini dengan mengungkapkan kebanggaan atas event yang menurutnya sangat berwarna tersebut. Bupati yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 itu menambahkan, pemerintah akan terus memberi support penuh pada event-event baru di sektor wisata yang potensial. Ia yang datang ditemani sang istri, Ikfina Fatmawati, bahkan ingin memfasilitasi event tersebut di tahun-tahun selanjutnya agar makin meriah. “Ini saatnya para perancang muda Kabupaten Mojokerto unjuk gigi menampilkan karya kreatifnya

kepada khalayak. Mojopahit Fashion on The Street 2016 saya harap mampu menjadi pembangkit khasanah industri fashion kreatif. Bukan hanya mengangkat potensi fashion etnik seperti kain khas Majapahitan, tetapi juga untuk memperkuat identitas kita. Disamping itu sektor wisata juga turut hidup dengan adanya pengayaan event di kabupaten kita,” ucap Bupati. Kepala SMK Negeri 1 Sooko, Prapti Widodo, memang mempersiapkan anak didiknya selama

beberapa bulan dengan matang sebelum acara. Persiapan jelang hari H bahkan sudah dimulai sejak pukul 02.00 dini hari, hingga acara resmi dibuka pukul 08.00 pagi. Karya-karya yang ditampilkan merupakan karya orisiniil siswa SMK Negeri 1 Sooko jurusan tata busana, serta rias dan tata rambut. Busana tematik penuh warna disuguhkan dengan ornamen dan make up fantasi yang dibubuhkan di wajah model, guna mempertegas kesan dramatis. Salah satunya ter-

Salah satu penampilan peserta Mojopahit Fashion On The Street 2016

gambar dari busana bertema ‘Surya Majapahit’ sebagai lambang kerajaan Majapahit. Busana spektakuler yang menggambarkan sinar matahari dengan 8 dewa mengelilinginya, sukses mencuri perhatian para undangan. Desain kain jumputan dan beberapa batik khas motif Majapahitan, diaplikasikan untuk desain baju yang dibuat tanpa jahitan sama sekali. Meski dililit sederhana dengan bantuan jarum pentul, karya para siswa dinilai sangat ready to wear (siap pakai) dan banyak mendapat pujian masyarakat yang datang. Kain yang juga kerap disebut dengan kain pelangi tersebut, dikombinasikan dengan beberapa material seperti brokat dan tile. “Persiapan kita cukup lama, karena kita ingin eksekusi yang matang. Anak-anak juga melakukan tugas masing-masing dengan sangat baik, ini sangat membanggakan,” kata Prapti Widodo. (hms/ adv/kan)

Email: suaramedianasional@gmail.com

Ragam

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Pisah Sambut Bupati Trenggalek Trenggalek, SMN - Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2016 telah dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara serentak seluruh Jawa Timur termasuk Kabupaten Trenggalek bertempat di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur. Dengan demikian secara otomatis PJ Bupati Trenggalek telah berakhir masa baktinya di kota kripik tersebut. Untuk menyambut kedatangan Bupati dan wakil

Bupati terlantik serta untuk mengiringi kepergian PJ Bupati Trenggalek Kamis 25 Pebruari 2016 bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha telah dilaksanakan pisah sambut Bupati Trenggalek. Ikut hadir dalam acara tersebut Bupati dan walikota tetangga, anggota Forkopimda.mantan Bupati dan Wakil Bupati, kepala SKPD, tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Dr. H. Jarianto M.Si (PJ. Bupati }mengatakan dalam rangka pengawalan

pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, alhamdulillah terselenggara dalam kondisi aman dan kondusif. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh komponen masyarakat yang telah mendukung terlaksananya pilkada tersebut. Berbagai program pembangunan telah kami laksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek baik bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang

pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian serta bidang pariwisata. Sehubungan dengan masa tugas saya sebagai PJ Bupati telah selesai, saya mohon pamit apabila selama bertugas ada hal yang tidak berkenan, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan yang sama Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc dalam sambutannya antara lain mengatakan saya mengucapkan terima kasih

kepada masyarakat Trenggalek yang telah mmberikan amanah kepada saya dan wakil bupati untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini untuk bersamasama melaksanakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Trenggalek yang sejahtera. Mohon doa restu agar selama menjalankan amanah ini selalu mendapat bimbingan dari Tuhan yang Maha Esa sehingga akan tercapai semua program-program yang telah saya canangkan. (rud/hms)

Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc beserta istri bersama Wakil Bupati Trenggalek, H. Mochammad Nur Arifin beserta istri saat acara pisah sambut

Bupati Syahri Gelar Rakor Komisi II DPRD Trenggalek dan Evaluasi Adipura Terima Kunker Komisi III DPRD Ngawi Trenggalek, SMN - Pada hari jumat 26/2 yang lalu komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menerima Kunjungan Kerja (KUNKER) dari komisi III DPRD Kabupaten Ngawi, di sambut langsung oleh Sukaji selaku ketua komisi II dan anggota. Bertempat di aula lantai I DPRD Kabupaten Trenggalek, acara kunjungan kerja (KUNKER) dari komisi III DPRD Ngawi di buka langsung oleh Sukaji ketua komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek. Masing-masing anggota komisi III DPRD Ngawi saling bergantian bertanya kepada ketua dan anggota komisi III DPRD Trenggalek antara lain 1) tentang besar penerimaan pendapatan dari kawasan wisata pantai prigi, 2)tentang pendapatan dari badan layanan umum daerah ( BLUD), 3) tentang besar anggaran untuk RESES DPRD Kabupaten Trenggalek. Sukaji selaku ketua komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek

menjawab satu persatu pertanyaan dari komisi III DPRD Kabupaten Ngawi, tentang besar penerimaan pendapatan daerah di bidang pariwisata Kabupaten Trenggalek di tahun2015yanglalumencapai5,miliar. Dan pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD dr Soedomo Kabupaten Trenggalek yang di kelola sendiri oleh pihak rumah sakit daerah Kabupaten Trenggalek sebesar 50 miliar, Sukaji menjawab pertanyaan yang terakhir dari anggota komisi III DPRD Kabupaten Ngawi. Masalah besar kecil untuk anggaran reses DPRD Kabupaten Trenggalek, untuk anggaran reses masing-masing DPRD mendapat jatah anggaran reses sebesar 8 juta untuk satu kali masa reses, adapun ketentuanya harus melakukan pertemuan dengan 100 konstituen di bagi dalam dua tahapan masingmasing pertemuan di hadiri 50 anggota, dan setiap satu tahun

Sambutan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo Suasana Kunker Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek

menjalani masa reses tiga kali dalam satu tahun. Sukaji selaku ketua komisi II bidang perekonomian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman komisi III DPRD Kabupaten Ngawi atas kedatanganya di tempat kami di

DPRD Kabupaten Trenggalek, kami dan teman-teman komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mudah-mudahan dalam acara kunjungan kerja ( KUNKER ) mendapatkan hasil yang baik untuk masyarakat ngawi, karena DPRD adalah wakil rakyat. (rud)

Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si, Kamis (25/2), membuka acara rapat koordinasi dan evaluasi adipura tahun 2015 Kabupaten Tulungagung serta reorientasi program adipura tahun 2016. Acara diikuti 80 orang peserta yang terdiri dari SKPD dan

perwakilan masyarakat Tulungagung, menghadirkan narasumber Nugroho Widiarto, S.T, M.Si, Kasubbag Program pada Tata Usaha, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementrian Lingkungan Hidup. Ketua panitia kegiatan Drs. Sukaji, M.Si mengatakan maksud dan tujuan digelarnya acara ini

Ketua TP-PKK Kabupaten Tulungagung

Kunker ke Desa Geger Kecamatan Sendang takan dalam rangka melaksanakan program PKK yang dilaksanakan di Kecamatan Sendang, Tim Penggerak PKK Kecamatan Sendang telah melaksanakan beberapa hal diantaranya melakukan sosialisasi 10 program Pokok PKK kepada seluruh kader PKK yang ada di wilayah kecamatan Sendang serta melakukan pembinaan Dasa Wisma. Ketua TP-PKK Kab. Tulungagung, Ny. Wiwik Syahri Mulyo mengatakan kunjungan kerja di Desa Geger Kecamatan Sendang

dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antara anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dengan anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan serta anggota Tim Penggerak PKK desa se wilayah Kecamatan Sendang. “kunjungan kerja ini kami laksanakan, antara lain untuk menjalin silahturahmi antara ibu-ibu ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, supaya saling mengenal lebih dekat secara pribadi maupun organisasi. Kunjungan kerja ini

juga kami maksudkan untuk melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan 10 program pokok PPK di masyarakat, serta hal ichwal yang berkaitan dengan Management pengelolaan gerakan PKK”, ungkap Ny. Wiwik Syahri Mulyo. “Harapan kami tentunya, Desa Geger dan desa-desa lain diwilayah Kecamatan Sendang semuanya maju, tidak ada yang tertinggal, samasama berkembang dan berbenah untuk membangun masyarakat sehat dan sejahtera”, harap Ketua

Tim Penggerak PKK Kabupaten. Ketua TP-PKK Kabupaten juga berpesan kepada anggota PKK disemua tingkatan hendaknya terus memantabkan diri baik dalam kelembagaan maupun operasional 10 program pokok PKK. Memantabkan jejaring dalam pembinaan PKK serta mitra kerja PKK dalam rangka merealisasikan program kerja PKK, Laksanakan tertib administrasi PKK, serta meningkatkan pembinaan secara berjenjang. (rud)

Ny. Wiwik Syahri Mulyo memberikan imunisasi pada balita di Desa Geger Kecamatan Sendang

Tulungagung, SMN - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Wiwik Syahri Mulyo bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Rabu (24/02) pagi melakukan kunjungan kerja di Desa Geger Kecamatan Sendang. Dalam kunjunganya Ketua TPPKK Kab. Tulungagung didampingi Wakil TP-PKK Kab. Tulungagung, Ny. Siuk Maryoto Birowo. Kegiatan dihadiri oleh kader TP-PKK Desa, Kecamatan Sen-

dang. Kegiatan juga diwarnai dengan dengan penyerahan bantuan, diantaranya penyerahan bantuan penunjang kegiatan PKK Desa untuk sekertariat PKK Desa Pokja I, II, III dan IV, bantuan penunjang kegiatan posyandu lansia, dua paket bantuan untuk ibu hamil gakin, dua paket bantuan untuk balita gizi kurang gakin serta bantuan sepuluh paket sembako untuk keluarga kurang mampu. Ketua TP-PKK Kec. Sendang, Ny. Anang Prastistianto menga-

adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan serta evaluasi hasil penilaian yang diperoleh dalam adipura tahun sebelumnya, sehingga dapat menentukan arah dan strategi serta kebijakan yang harus diambil sebagai dasar untuk menjalankan program adipura tahun ini dan yang akan datang. Lebih lanjut, Sukaji berharap dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta satu persepsi yang searah dan sinergi dari semua pihak yang terkait, dalam menjalankan program adipura khususnya proses penilaian sampai dengan tahap akhir, serta untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari narasumber. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mengatakan pelaksanaan program adipura tahun 2016 akan semakin berat, oleh sebab itu mari kita persiapkan mulai dari sekarang. “Dalam program adipura harus dilakukan terobosan– terobosan baru yang mampu mendorong terwujudnya Kabupaten Tulungagung yang tidak hanya bersih, hijau dan sehat namun berkelanjutan dan mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial serta pembangunan lingkungan”, tegas Bupati. Bupati Syahri Mulyo menambahkan bahwa berkaitan dengan program Adipura perlu adanya komitmen bersama supaya dapat mencapai indikator yang ditentukan dalam penilain adipura. “Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat penambahan kriteria dan indikator penilaian adipura, diantaranya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan pertambangan. Namun dengan komitmen bersama kita yakin dapat melaksanakan indikator tersebut”, imbuh Bupati. Bupati Syahri Mulyo juga menjelaskan bahwa program adipura hanyalah merupakan sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah terciptanya budaya warga yang tanggap dan peduli terhadap lingkungan. Titik berat penilaian bukanlah pada fisik bangunan yang megah serta fasilitas yang mewah, namun lebih dititik beratkan pada upaya serta pemahaman warga dalam mengelola lingkungan. (rud)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Khoirul Anwar S. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono. Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L, Khoirul AS. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Eka Tambora, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Nomor: Bojonegoro: Syamsudin, Hadi Siswanto. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, AHU-62124.AH.01.01 Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Syamsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Adi S. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro). Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Tahun 2013. Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Penanggungjawab: Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat Kanti Wiyoto No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Apel Perdana, PNS Diharapkan Lebih Disiplin Dalam Bekerja

Bupati Haryanti Sutrisno memimpin apel pagi pada periode pertama pemerintahannya

Kediri, SMN - Bupati Kediri Haryanti Sutriso melaksanakan apel pagi perdana bersama seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kediri, tepatnya di halaman kantor Bupati

Kediri pada Senin (22/2). Ini adalah apel pertama yang dipimpin Bupati Haryanti pasca dilantik pada Rabu (17/2) sebagai Bupati Kediri. Hadir dalam apel pagi Wakil Bupati Kediri,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri dan seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Bertindak langsung sebagai pembina apel, Bupati Haryanti

mengawali tugas pertamanya dengan meminta doa restu kepada seluruh peserta apel agar bisa melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan kepadanya. Dihadapan seluruh peserta apel, bupati Haryanti memaparkan tugas yang akan dilaksanakannya yakni memastikan agar urusan pemerintahan di Kabupaten Kediri terselenggara dengan baik. Dan juga sebagai kepala pemerintahan berkewajiban memimpin daerahnya menuju kesejahteraan. Bupati Haryanti juga menyinggung soal kedisiplinan yang harus dilaksanakan oleh seluruh PNS di Pemkab Kediri. Untuk mewujudkan good governace tiap PNS harus senantiasa menjaga komitmen untuk disiplin waktu dan kerja. “PNS Pemkab Kediri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan disiplin dalam bekerja,” katanya. (hms/adv/kan)

Bertindak sebagai komandan apel adalah Sekretaris DPRD Kab Kediri, M. Solikin

Dewan Desak Dishub Kota Kediri Segera Realisasikan Bus untuk Pelajar “Kita ingin angkutan bus gratis itu juga dapat mencapai kejurusan seperti SMP 2, SMP 5, dan SMP 7 yang selama ini belum dijangkau,” jelas Nuruddin.

Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Nuruddin Hasan

Kediri, SMN - Komisi B DPRD Kota Kediri mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri agar segera memiliki target pengelolaan fungsi angkutan bus sekolah dari bantuan pemerintah pusat. Sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Nuruddin Hasan saat ditemui wartawan koran ini beberapa waktu lalu. Pihaknya mengatakan bahwa pemanggilan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan bertujuan untuk memaksimalkan program antar jemput siswa sekolah di Kota Kediri. Hal itu agar semua sekolah dapat tercover dalam angkutan gratis tersebut.

“Kita ingin angkutan bus sekolah ini dapat mengantarkan semua pelajar ke tiap sekolah di Kota Kediri,” ungkapnya usai hearing, pekan lalu. Dia menjelaskan, selama ini terdapat tiga sekolah di Kota Kediri yang belum tercover angkutan gratis. “Kita ingin angkutan bus gratis itu juga dapat mencapai kejurusan seperti SMP 2, SMP 5, dan SMP 7 yang selama ini belum dijangkau,” jelasnya. Lanjut Nuruddin, Dishub harus memiliki target untuk menyelasaikan permasalahan angkutan sekolah gratis pada bulan Mei mendatang. Pasalnya, pada bulan

tersebut sudah memasuki musim ajaran baru sekolah. Sementara itu, Kepala Dishub Kota Kediri Fery Djatmiko mengaku dalam waktu dekat ini bantuan angkutan bus sekolah itu dapat difungsikan semaksimal mungkin. “Kita tetap mengupayakan bantuan itu bermanfaat bagi semua pelajar. Tentunya semua pelajar dapat mendapat fasilitas yang sama,” ujarnya. Sekedar diketahui, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak tiga bus yang difokuskan untuk angkutan bagi anak sekolah. “Ini

sekarang sedang proses, kami juga masih menunggu. Bus itu nantinya kami gunakan mengangkut anakanak sekolah,” jelas Fery. Sementara bus tersebut rencananya mempunyai trayek sendiri, sehingga dipastikan tidak akan berbenturan dengan sopir angkutan umum. Jalur saat ini sudah disiapkan, dan tinggal menunggu peresmian. Sedangkan untuk subsidi bagi pengendara angkutan umum, Fery juga mengatakan pada 2016 ini masih terus diberikan. Setiap sopir angkutan umum tetap mendapatkan subsidi 6 liter bahan bakar per hari. (ko)

Wabup Masykuri Ikuti Adventure Trail Gunung Kelud Kediri Kediri, SMN - Bbrraanggg… braannggg… Terdengar dari kejauhan suara ratusan motor trail memecah suasana pagi yang cerah. Sekitar pukul 06.00 WIB rombongan Trail memasuki Dusun Parerejo Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare tepatnya di Rumah H. Rosid. Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. mengadakan Latihan Bersama Komunitas Trail. Acara tersebut sekaligus Tasyakuran dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan Drs. H. Masykuri, MM. untuk periode tahun 2016-2021. Latber Komunitas Trail kali lini mengambil Tema “Sopan di Jalan, Garang di Hutan”. Start dimulai dari Dusun Selogawang Desa Parerejo dan Finis di Rest Area Gedung Theater dan Museum Gunung Kelud Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar.

RuteAdventure Trail dimulai dari kediaman H. Rosid Parerejo menuju hutan Perhutani Gedang Sewu masuk jalur ekstrim pertama jalur pasir-jalur ekstrim ke dua dengan tanjakan yang terjal dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Setelah lolos jalur ekstrem, rombongan memasuki daerah PTPN XII Satak Puncu - lanjut ke PTPN XII Ngrangkah Pawon Desa Sepawon Plosoklaten. Rute dilanjutkan menembus Desa Babadan Ngancar. Selanjutnya melalui jalur protokol memasuki pintu Gerbang Rest Area Gedung Theater dan Museum Gunung Kelud Sugihwaras Ngancar. Bagi anggota Komunitas Adventure trail jalur pasir ini biasa di sebut “Paris Dakkar Kediri”. Wakil Bupati Kediri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semuanya terutama

untuk Kapolres Kediri Kota , Kapolres Kabupaten Kediri dan Dandim 0809 serta semua peserta. Karena selama proses Tahapan Pemilukada mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai Pelantikan semua dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, sukses dan kondusif. “Mohon doa restunya supaya kami berdua bisa menjalankan amanah dan bekerja dengan sebaikbaiknya.” Ujar Masykuri kepada Tim Kominfo, Minggu (21/2). Acara ini didukung oleh Komandan Korem 082 Kolonel Infanteri Irham Waroihan, Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andre, R.E.S.Sos, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Kavaleri Donova Pri Pamungkas, Dandim Jombang Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman, Dandim 0809 Kediri Letkol Infanteri Purnomosidi,SIP, Ketua DPRD Kota

Kediri KholifiYunon, Kapolres Kediri AKBP Ahmad Yusep S.I.K. MH, Kapolres Kediri Kota AKBP Bambang Widjanarko Baiin, S.IK,M.SI dan tidak ketinggalan turut mendukung Pengasuh Ponpes Salafiyah Bandar Kidul Kota Kediri KH.Abu Bakar Abdulah Djalil (Gus Ab), serta 200 bikers trail. “Sungguh ramai dan sukses luar biasa,” Imbuh Masykuri sembari mengacungkan jempol merasa sangat bangga dan bahagia. Dalam kesempatan yang sama Komandan Korem 082 Kolonel Infanteri Irham Waroihan memberikan sambutan dan mengucapkan rasa syukur. “Saya berterima kasih atas undangan dari Wakil Bupati Kediri untuk bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa pasca Erupsi Gunung Kelud, dan juga medan Trail yang menan-tang

dan ekstrim. Saya harap semua peserta AdventureTrail supaya bisa menjaga diri dan harus safety reading untuk keamanan dirinya.” Tepat pukul 07.00 WIB rombongan tamu kehormatan secara teknis dipandu H. Rosid dan Gembong untuk di berangkatkan secara resmi oleh Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. Seluruh peserta yang mengendarai Motor Trail secara berurutan memacu motornya memasuki hutan di kawasan Gunung Kelud. Selama perjalanan Trail, pemandangan yang disajikan sangat mengesankan dan menghebohkan. Danrem 082 Kolonel Infanteri Irham Waroihan merasa sangat terkesan dan sangat senang. “Waaahhh.. Alhamdulilah sangat luar biasa. Akhirnya saya sampai ke Gunung Kelud lagi. Dulu

Dari Mana Tradisi Minum Teh Berasal ? SMN - Teh memiliki beragam kisah muasal. Salah satunya menyebut dari Tiongkok. Disebutkan seorang kaisar Tiongkok pada 2737 SM, Shen Nung, tengah duduk dibawah pohon sembari memasak air.Tiba-tiba helai daun teh jatuh dan masuk ke dalamnya. Aroma wangi menyeruak saat daun itu diseduh. Seduhan itu lalu diminum. Rasanya pahit dan sepat. Namun kaisar menyu-

kainya karena tubuhnya terasa segar. Sekarang daun itu dikenal dengan Cammelia Sinensis, salah satu genus Cammelia, suatu genus tumbuhan berbunga dari famili Theaceae yang ditemukan dan berasal dari provinsi Yunnan, bagian barat daya Cina. Teh putih, teh hijau, teh oolong dan teh hitam semuanya didapat dari spesies ini, namun

diproses secara berbeda untuk memperoleh tingkat oksidasi yang berbeda. Meski telah diminum khalayak sejak lama, pengolahan daun teh baru berkembang pada Dinasti Tang (618-906). Teh diolah dengan cara ditumbuk lalu dicetak dalam bentuk bata. Setelah mengering, bisa diseduh. Kala itu teh sudah menjadi minuman mewah. Tak sembarang orang bisa menikmatinya.

Keluarga kaisar meminumnya sebagai simbol status. Saat upacara pengadilan kekaisaran dihelat, teh wajib dihidangkan. Bersama keluarga kaisar, sastrawan mendapat kehormatan ikut meminumnya. Kebia-saan ini diperkenalkan ke Jepang pada masa Dinasti Song (960-1279). Secara bertahap teh akhirnya menyebar ke wilayah Eropa dan belahan dunia lainnya. (abu)

saya pernah kesini sebelum erupsi dan sekarang melihat lagi untuk kedua kalinya. Kali ini saya tahu kondisi terkini Kawah Gunung Kelud. Melihat kawah, sebelum erupsi maupun sesudah erupsi, keduanya tetap sama-sama indah dan mempesona, Kabupaten Kediri memang hebat. Ungkap Danrem 082. Sesuai dengan tugas kami mengadakan pembinaan teritorial dari bawah. Hal ini memang sudah saya tunggu-tunggu dan memang saya sangat menginginkan untuk ikut menikmati lintasan Adventure Trail jalur pasir Paris Dakkar-nya Kediri. Kalau untuk Trail memang dari dulu hobby dengan motor KTM 340 cc bisa memacu dengan garang menghadapi lintasan yang menantang saya tunggu undangan berikutnya. Ujar Danrem Harapan saya, kegiatan ini dapat

diagendakan secara rutin dan dilanjutkan terus, siapa pun yang menjadi Danrem, Dandim, Kapolres atau sipapun pemimpinnya. Kegiatan ini jangan sampai putus. Tambah Danrem. Selesai melibas medan Adventure Trail, sambil guyonan ada yang bertanya jatuh berapa kali pak ? “Wwaaahhh tidak terhitung berapa kali jatuhnya”, jawab Danrem disambut gelak tawa semuanya. Kesannya sangat luar biasa hebatnya, tinggal tempat kita nanti bisa tidak menyaingi Kabupaten Kediri celetuk Dandim Bojonegoro menambah riuh suasana. Di akhir acara pesan-kesan para peserta Adventure Trail Gunung Kelud meneriakkan yel-yel “Kediri Hebat”, Jalan-Jalan Kediri “ … Mboisss Ndaaa…”. (hms/adv/kan)

Potret

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Bupati Didampingi Wakil Bupati Kunjungi Pelatihan Aneka Anyaman Bambu Suasana saat mengunjungi pelatihan.

Bondowoso, SMN - Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni terus melakukan terobosan baru untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian

masyarakat Bondowoso. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan anyaman bambu kepada masyarakat Desa Karang-

anyar Kecamatan Tegalampel Bondowoso. Bupati Bondowoso Drs.H. Amin Said Husni didampingi Wakil Bupati Drs.KH.Salwa Arifin serta Camat Tegalampel Aris Winarko datang langsung menyaksikan kegiatan Pelatihan Aneka Anyaman bambu .

Dinas Pertanian Didik Remaja Bondowoso Jadi Petani Modern Bondowoso,SMN-Berkurangnya jumlah petani di Jawa Timur, disikapi serius oleh Pemkab Bondowoso dengan menerjunkan para petani remaja untuk regenerasi. Kepala Dinas Pertanian, Hindarto mengatakan pihaknya telah membentuk program Pelatihan Anak Tani Remaja (PATRA) sejak 2005 lalu. Program ini terbukti mampu menghasilkan generasi yang mumpuni di sektor pertanian. “Petani PATRA itu adalah anak petani yang sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar. Kalau sudah ditumbuhkan menjadi petani dengan dasar yang benar setiap ada inovasi pasti langsung tanggap. PATRA itu adalah anak petani berusia antara 17 – 24 tahun,” kata Hindarto. Menurut Hindarto, saat ini jumlah petani di Jawa Timur sekitar 3,4 juta petani. Sementara berdasarkan data BPS Bondowoso, sepuluh tahun terakhir Bondowoso mengalami penu-

nya bisa terangkat. “ Kami merasa gembira bisa diadakan pelatihan aneka anyaman bambu dengan harapan nanti para peserta pelatihan bisa memiliki keahlian dalam bidang kerajinan bambu sehingga nanti bisa meningkat taraf hidupnya apalagi pemerintah Bondowoso sekarang ini

lustrasi penggunaan alat pertanian modern berupa alat tanam padi.

runan jumlah petani yang cukup tinggi yakni 1,89%. Dari sekitar 179.936 juta pada tahun 2003 menjadi 148.665 orang pada 2013. Diharapkan dengan adanya program PATRA ini bisa membuat jumlah petani meningkat. Dikatakan Hindarto, melalui pelatihan ini sudah mulai banyak anak petani yang memilih profesi sebagai petani. “Kami ajarkan sistem pertanian dengan teknologi yang mumpuni, jadi gambaran tentang jadi petani itu pekerjaan tak menguntungkan mulai terkikis. Bahkan lulusan

PATRA banyak yang sukses menjadi petani,” ujarnya. Bahkan, ada banyak anak tani yang dipanggil untuk magang di Jepang. Dikatakan Hindarto, hampir setiap tahun ada anak tani remaja asal Bondowoso yang berangkat ke Jepang untuk mempelajari teknologi pertanian disana. Nantinya, para petani remaja tersebut akan kembali ke Bondowoso untuk mengelola lahan dengan menerapkan teknologi pertanian yang dipelajari di Jepang. (dar)

Batik putih Wabup H.M Sanusi, sebelah kiri kepala Dinas Pendidikan Ir. Budi Iswoyo, sebelah kanan Sekretaris Dinas Pendidikan H.Pudanto saat Melihat penampilan peserta seni dan budaya.

luas dengan 33 kecamatan dan 399 desa, soal pengawasan prilaku guru yang mengajar nampaknya tidak mudah. Dari data yang didapat Dari Dinas Pendidikan, jumlah guru pengajar yang digajih oleh Dinas Pendidikan mencapai 1859 guru yang terhitung mulai januari 2016. Sementara untuk jumlah Sekolah negeri yang berada di seluruh kecamatan diantaranya TK pembina berjumlah 5 sekolah, SD negeri sebanyak 1115 Sekolah, SMP negeri 67 Sekolah, sedangkan SMA negeri 14 Sekolah dan SMK negeri berjumlah 8 Sekolah. Melihat kondisi tersebut memang disadari pengawasannya harus ekstra ketat.” Jumlah guru pengajar di Kabupaten Malang ini puluhan ribu,jadi harus dilakukan pengawasan terutama soal prilaku guru terhadap muridnya.” ungkapnya”. Untuk mencegah supaya tidak ada. prilaku yang menyimpang, Sanusi menegaskan bahwa Ddinas Pendidikan supaya melakukan upaya tes kejiwaan dengan mengudang psikiater jangan sampai ada guru yang seperti Saipul Jamil.” Pungkas Wabup”. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ir. Budi Iswoyo MM, usai mendampingi Wakil Bupati dalam acara pembukaan Pagelaran seni dan budaya mengatakan pada wartawan Pagelaran ini rutin dan menjadi agenda tahunan Dinas

Pendidikan. untuk jumlah peserta yang tampil dalam gelaran ini sebanyak 305 peserta yang terbagi menjadi 7 koordinasi wilayah (korwil). Melihat jumlah Sekolah yang SD sampai SMA/ SMK yang begitu banyak di wilayah Kabupaten Malang tidak mungkin semua Sekolah bisa tampil dalam gelaran ini, apalagi waktunya hanya 1 hari ini. oleh sebab itu pihaknya telah menghimbau pada tiap tiap Sekolah untuk membawa perwakilannya melalui korwil di masing masing unit. Pagelaran seni dan budaya ini merupakan seleksi Olimpiade Seni Nadional ( OSN)..untuk itu bagi para pemenang nanti akan mewakili Kabupaten Malang ketingkat Propinsi sampai tingkat Nasional. Banyak sekali tampilan yang di peragakan setiap peserta mulai Dari seni tari, suara, pop sing, seni musik, teather dan masih banyak lagi seni dan budaya yang ditmpilkan dalam Pagelaran ini. Sedangkan untuk penilaian pihak panitia sudah bekerjasama dengan dengan mendstsngkan tim juri baik Dari dalam dan luar Pendidikan, untuk juri Dari luar kita telah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Rencananya gelaran ini juga akan ditutup oleh Wakil Bupati Malang sekaligus pemberian tropi dan hadiah kepada pemenang. Dengan adanya Pagelaran ini, Budi menghimbau agar nanti di setiap Sekolah menyelenggarakan seni dan budaya dengan harapan bisa menyalurkan bakat dan minat anak didik serta yang terpenting adalah para peserta dididik bisa lebih mencintai dan melestarikan seni dan kebudayaan bangsa Indonesia. Karena dengan seni dan budaya kita bisa menangkal budaya asing. Terkait Launching Permainan Tradisional di Sekolah, Budi mengintruksiksan agar di Sekolah nanti juga ada ekstra kulikuler permainan tradisional sebagai pelajaran selain pramuka.(jun)

sedang menggalakkan program Klaster yaitu budidaya tanaman bambu,” katanya. Sementara itu Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Sunardi kepada wartawan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bondowoso yang telah memberikan perhatian dan berke-

nan mengunjungi kegiatan pelatihan anyaman bambu yang dilakukan warganya. “Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Bondowoso Drs.H. Amin Said Husni yang telah berkenan berkunjung dalam acara pelatihan aneka anyaman bambu ini,” katanya. (dar)

Gandeng Pelajar Atasi Sampah

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah bersama Wabup

Wabup H.M. Sanusi Buka Pagelaran Seni dan Budaya

Malang, SMN - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggelar seni dan budaya tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas pada sabtu (27/2).bertempat di halaman kantor Dinas Pendidikan Acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Malang H.M Sanusi tanda Pagelaran sudah resmi di buka. Sebelum membuka Pagelaran seni dan budaya H.M Sanusi juga menyampaikan sambutan Bupati Launching permainan tradisional di Sekolah. H.M Sanusi mengatakan, “Perlu ada kepastian tentang seni dan budaya agar kedepan nanti bisa menjadi mata pelajaran tambahan disekolah (estra kulikuler).seperti permainan tradisional yang saat ini hampir seluruh anak didik kita sudah tidak mengenal permainan tradisional ,jaman boleh berubah namun jangan sampai anak anak kita lupa apalagi tidak mengetahui warisan budaya.kalau perlu dipatenkan agar bisa menjadi mata pelajaran di Sekolah”, tegasnya. Pada kesempatan ini Sanusi juga menghimbau pada guru pengajar tentang fenomena penyimpangan prilaku yang marak terjadi saat ini yang di lakukan oleh beberapa orang yang tidak normal.Wabup khawatir prilaku guru seperti Saipul Jamil. Melihat posisi geografis Kabupaten Malang yang begitu

Bupati Bondowoso dihadapan para peserta pelatihan menyampaikan kegembiraannya dengan diadakannya pelatihan aneka anyaman bambu oleh Pemerintah Kecamatan Tegalampel Bondowoso dengan harapan nantinya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan sehingga taraf hidup-

Sidoarjo, SMN - Permasalahan sampah yang menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo coba, diatasi dengan

menggandeng pelajar melalui program Zero Waste. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan, program Zero Waste

ditujukan kepada generasi muda agar lebih peduli dan perhatian terhadap lingkungannya. “Generasi muda diharapkannya lebih mencintai lingkungannya agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat,’ pinta Bupati. Ia juga berharap, dicanangkannya zero waste kali ini dapat menjadi wahana edukasi bagi masyarakat, akan pentingnya kepedulian dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan begitu akan tercipta perubahan prilaku masyarakat, dalam meningkat kepedulian dan partisipasinya terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai revolusi mental.”Program ini

sangat tepat diterapkan di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan piala adipura yang ke delapan kalinya,”ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengajak kepada seluruh masyarakat Sidoarjo untuk terus berkreasi dan berinovasi guna mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai bumi yang ramah lingkungan.Ia meminta semua pihak untuk mendukung program-program yang bertemakan pelestarikan lingkungan. Seperti menerapkan budaya hidup bersih dengan langkah 3R, pengolahan sampah pada TPS3R di desa dan kelurahan serta penerapan konsep zero waste. (tim)

Tower DPRD Baru Diganti Roboh Timpa Mobil Anggota Sidoarjo, SMN - Tower Radio Komunikasi Kantor DPRD Sidoarjo, Roboh dan menimpa mobil minibus jenis Inova bernopol W 1530 XW milik Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bambang Riyoko. Akibat kejadian tersebut mobil minibus warna hitam itu ringsek dibagian kap atas mobil dan bagian depan serta kaca depan mobil pecah. Pengemudi mobil, Sama’i yang saat itu berada di mobil mengaku , Saat itu dirinya melihat dari spion mobil kalau towes sepanjang kurang lebih 15 meter itu tiba-tiba membengkok kemudian roboh.” Saya melihat dari spion kok tower sudah melengkung dan mau roboh, Saya langsung keluar mobil dan lari mas, Langsung mobil tertimpa tower

mas,” ujarnya. Sementara itu, Agus Sulianto, Kasubbag Humas DPRD Sidoarjo, Menjelaskan jika Tower yang sudah berumur 10 tahun itu sebenarnya baru saja dilakukan perawatan pergantian kawat sling penahan Tower itu. “Baru saja dilakukan perawatan pergantian tali pengaman Tower mas, namanya juga musibah siapa yang mengharapkan”, ujarnya. Lebih jauh Agus menegaskan, Bahwa pihak Sekretaris Dewan sudah menghubungi pemilik mobil, Bambang Riyoko, dan sudah berkomunikasi untuk sementara pihak Sekwan akan meminjamkan mobil dari Pemkab untuk dikendarai Bambang Riyoko, Sambil menunggu proses perbaikan mobil tersebut.

Tower roboh menimpa mobil

“Tadi Bu Sekwan sudah menghubungi Pak Bambang, dan Pak Bambang memaklumi kejadian ini, Mobil ini masih Asuransi kok mas, Jadi ini pak Bambang sedang menunggu pihak Asuransi untuk melakukan melihat kerusakan mobil ini.

Selanjutnya kita akan fokus mengevakuasi tower yang roboh ini, Dan nantinya kita akan mengajukan anggaran ke Sekda Pemkab Sidoarjo, untuk pembangunan tower baru yang lebih kokoh, Agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi”, pungkas Agus. (tim)

PKL Keluhkan Penyitaan Rombong Satpol PP Kota Kediri Kota Kediri, SMN - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kediri mengaku kecewa dengan tindakan tegas Satpol PP Kota Kediri dalam menindaklanjuti Peraturan Walikota nomor 37 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan PKL, sebab dalam penertiban tersebut belum ada koordinasi dan PKL yang dtertibkan justru PKL yang telah ditata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kediri. Diungkapkan Ketua Panggu-

yuban PKL Gatot, tindakan Satpol PP ini dianggap kurang adanya koordinasi antara Satker terkait, terutama dengan Disperindag,”Ketika pertemuan yang lalu Pak Wali meminta adanya Tim, dan ini justru yang ditertibkan oleh Satpol PP adalah PKL yang telah ditata oleh Disperindag” kata Gatot saat mendampingi para PKL di depan Kantor Satpol PP. Senin (22/2) Salah satu PKL yang mangkal di jln Brawijaya Purnomo juga mengungkapkan, jika hingga saat

ini pihaknya tidak pernah diajak ngomong, dan tidak diberi surat peringatan tentang larangan jualan di tempat tersebut. “ kita tidak pernah diajak ngomong, dan tidak diberi surat peringatan, tau-tau rombong kita diangkut, terus bagaimana nasib kita” keluhnya Terpisah Kasi Transtib Satpol PP Kota Kediri Nur Hamid mengatakan, jika penertiban secara tegas ini dilakukan untuk menindak lanjuti Perwali 37 tahun 2015. Dan dia membentah jika tindakannya

Petugas Satpol PP saat membawa rombong PKL. Senin (22/2)

tidak ada korrdinasi dengan pihak Disperindag, karena PKL yang ditertibkan ini telah melanggar penataan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Kediri. “Seperti dijalan Brawijaya itu sudah diatur zona waktu nya ketika jam pulang sekolah, namun sejak dari pagi mereka sudah berjualan. Untuk itu kita tertibkan “ ungkapnya Lebih Nur Khamid mengatakan, langkah yang dilakukan sudah sesuai aturan. Sosialisasi dengan para pedagang sudah dilakukan, akan tetapi mereka tetap berjualan. “Hari ini, kami mengambil sikap tegas dan langsung membawa rombong-rombong ke kantor Satpol PP,” tegasnya. Diterangkannya sesuai Perwali 37 tahun 2015, di kota Kediri ada 5 zona waktu yang bisa digunakan untuk jualan. Yakni, zona pukul 17.00-05.00, zona pukul 08.00-12.00, zona 08.00-17.00, zona pagi sampai jam 22.00, dan zona steril. “Untuk zona yang tidak boleh sama sekali ada PKL, berada di jalan jalur provinsi,” jelasnya. Diketahui dalam penertiban hari Senin ini ada sekitar 15 rombong yang berhasil disita di 3 titik, diantaranya Jalan Brawijaya, Jalan Diponegora, dan Jalan Hasanudin, serata Sudanco Supriyadi. Selanjutnya mereka akan diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika tetap ngotot berjualan mereka akan dikenai sanksi Pidana dan denda sebesar Rp 50 juta sesuai Perda yang berlaku. (ko/brw)

Probolinggo

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Pemerintah Kota Probolinggo Sosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Probolinggo, SMN - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mendatangkan para pedagang pasar hari ini (25/ 2). Diawali dengan UPT Pasar Wonoasih, sejumlah 200 pedagang yang memiliki bedak diundang ke gedung Puri Manggala Bhakti kantor Pemkot Probolinngo. Tampak hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan Drs.Tartib Goenawan.MSi,KepalaDPPKAAgus Hartadi, Beberapa Narasumber serta para undangan lainnya. Sengaja pihak DPPKA menggandeng instansi lain sebagai narasumber, guna menertibkan para pedagang dari berbagai sisi. Diantaranya, untuk urusan retribusi jasa umum disampaikan oleh bidang pendapatan DPPKA, masalah kebersihan pasar dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), sedangkan urusan ijin usaha/TDP disampaikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP).

Kepala DPPKA, Agus Hartadi mengungkapkan jika kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Khususnya berkaitan dengan retribusi jasa umum bagi pedagang, termasuk penghitungan karcisnya. Karena sudah ada aturan untuk pemungutan retribusi yaitu Peraturan Daerah no 3 tahun 2011. “Saya berharap bisa ditertibkan untuk urusan retribusi sesuai arahan BPK. Bukan hanya yang di UPT Wonoasih, termasuk bagi semua pedagang pasar yang ada di Kota. Nanti sosialisasi ini dilakukan secara bergantian”. Asisten Pemerintahan, Drs. Tartib Goenawan MSi, yang mewakili walikota dalam membuka acara sosialisasi itu. Pihaknya juga meminta pedagang pasar menyimak betul penyampaian informasi dari narasumber. Agar bisa dipahami, berapa nilai uang yang harus dibayar oleh pedagang sesuai ukuran bedak dan klasifikasinya. “Jika itu di pasar Wonoasih,

berarti masuk kelas 2 maka taripnya Rp. 300,-/m² /hari. Nah, untuk pemilik toko/bedak tinggal mengalikan dengan luasnya. Dan bukti pembayaran yang diberikan oleh petugas harap disimpan. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan oleh petugas, maka pedagang bisa menunjukkan bukti pelunasannya,” jelasnya. Tartib, juga mengingatkan

supaya pedagang pasar meningkatkan kebersihannya, serta diminta mengurus SIUP/TDP. Dengan maksud, agar nantinya pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern. Termasuk pengalihan bedak, tidak diperkenankan dilakukan oleh pedagang pasar semaunya sendiri. Semuanya harus tertib secara administrasi dan perijinannnya. (edy)

Musrenbang Tahun 2017 Kecamatan Wonoasih

Suasana saat Musrenbang di Aula Kecamatan Wonoasih (doc25/2).

Probolinggo, SMN - Bertempat di Aula kecamatan Wonoasih hari ini (25/2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017. Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda yang diwakili olehKepala bidang perencanaan AGUS, Camat Wonoasih Drs.M. Maskur.MPd, Komandan Rayon Militer, Kapolsek, Ketua TP PKK, Lurah, utusan SKPD, FK LPM, Ketua DPD Asosiasi LPM dan anggota, serta undangan lainnya. Sekretaris Kecamatan Wonoasih Heru Margianto Adi Sos.Mm, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang tersebut dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari RW,Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam mengatasi dan permasalahan, serta mengoptimalkan segala potensi yang ada di masyarakat agar berkembang demi kesejahteraan bersama. Lebih lanjut Sekcam menjelaskan maksud dilaksanakan Musrenbang adalah sebagai forum musyawarah dalam mencari solusi segala permasalahan agar dapat tercapai tujuan yang lebih baik, adapun tujuan musrenbang tersebut adalah menyusun rencana pembangunan yang terarah, terpadu, berkeadilan. Camat Wonoasih Drs.M. Maskur.MPd dalam sambutannya

Cabang Dispendik Tongas Kabupaten Probolinggo Gelar Olimpiade Sains

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tongas Rina Damayanti saat memberikan Reward atau penghargaan kepada para juara. (doc.25/2) Suasana saat sosialisasi Perda no.3 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum di Puri Manggala Bhakti. (doc.25/2).

mengatakan bahwa seharusnya musrenbang ini dihadiri dari unsur DPRD dapil Wonoasih namun karena para anggota DPRD ada keperluan lain maka tidak dapat hadir. Lebih lanjut Camat Wonoasih menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkeadilan maka dibutuhkan perencanaan yang matang, maka perlu adanya koordinasi antar pelaku pembangunan, dibutuhkan sinergitas, singkronisasi serta integritas antara subyek dan obyek pembangunan disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi, partisipasi masyrakat, dan sumberdaya, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dijelaskan pula oleh Camat hal yang menjadi kunci keberhasilan adalah tetang penganggaran, perencanaan, dan kemauan. Musrenbang merupakan agenda tahunan yang pasti dilakukan bersama dan terus dievaluasi mengenai kwalitasnya agar perencanaan setiap tahun semakin baik dan berkwalitas, supaya dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat serta mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, supaya lebih makmur sejahtera. Camat Maskur juga mengatakan dari usulan usulan telah masuk sebanyak 1116 usulan, dan untuk

usulan yang prioritas agar diperhatikan, dan yang perlu diingat semua usulan belum tentu dapat di laksanakan namun yang bersekala prioritas akan dilaksanakan. Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepala bidang perencanaan AGUS bahwa Bappeda telah merespon program program prioritas yang disampaikan dalam musrenbang kali ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Agus juga menyampaikan tentang program program tersebut yang diantaranya program prioritas peningkatan pelayanan Pendidikan yaitu program prioritas Sarana dan prasarana pendidikan, program pendidikan murah dan terjangkau, Tentang kesehatan yaitu program prioritas pelayanan tentang kwalitas dan kwantitas pelayanan, pengobatan, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas, agar tidak terjadi banyaknya rujukan ke Rumah sakit sehingga rumah saki menjadi over lot. Tentang penanggulangan kemiskinan ada 8 program kegiatan yaitu peningkatan jaminan sosial, penyediaan sarana dasar, kesehatan, pembangunan infra struktur penunjang ekonomi, peningkatan lapangan kerja, lahan pangan, sarana dan prasarana dan seterusnya secara terinci disampaikan oleh Agus. (edy).

Probolinggo, SMN - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak didik, Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Kecamatan Tongas menggelar Olimpiade Sains tingkat SD/MI bidang study Matematika dan IPA. Olimpiade ini diikuti oleh 32 lembaga SD/MI se-Kecamatan Tongas. Dari hasil penilaian, untuk bidang study Matematika, peringkat pertama diraih Ahmad

Zaidan dari SDN Tongas Wetan II. Sedangkan bidang study IPA, peringkat pertama diraih Afiyah dari SDN Tongas Wetan I. Rabu (24/2/2016), para pemenang lima besar Olimpiade Sains tingkat Kecamatan Tongas memperoleh reward yang diserahkan oleh Kepala Cabang Dispendik Tongas Rina Damayanti di KPRI Sapta Tongas. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tongas Rina Damayanti

Penempatan menambahkan, untuk pengurusan rekomendasi serta ID calon TKI/TKW tanpa ada pungutan biaya atau gratis, namun untuk seluruh bentuk pelayanan di Disnakertrans yang diberikan kepada warga, juga nol biaya. Pelayanan-pelayanan tersebut, misalnya adalah untuk pembuatan kartu pencari kerja AK II, atau dikenal dengan istilah kartu

kuning. Kemudian, pelayanan pengurusan izin untuk pendirian lembaga pelatihan kerja atau kursus swasta, dan izin perpan-jangannya. Serta, untuk pendaftaran sebagai peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans juga tidak ada dipungut biaya. Beliau juga menegaskan agar calon TKI harus mengikuti prosedur dan persyaratan kerja

yang telah ditentukan pemerintah. “Persiapkan saja kompetensi kerja dan bahasa. Ikuti prosedur Jangan tergiur dengan bujuk rayu dan modus penipuan yang bisa merugikan TKI. Jangan pernah mau bekerja sebagai TKI Ilegal di luar negeri yang sangat membahayakan. Dalam kaitan peningkatan pelayanan yang cepat dan mudah setidaknya ada 3 (tiga) layanan

mengungkapkan Olimpiade Sains ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat lembaga, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Tujuannya adalah mencari bakat dan minat prestasi tentang Sains bidang study Matematika dan IPA. “Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi siswa untuk berprestasi, Sebab jika tidak ada kompetisi dan lomba, tentunya siswa tidak ada semangat. Apalagi lomba ini bisa dijadikan sarana untuk mengukur kemampuan anak didik,” katanya. Melalui Olimpiade Sains ini Rina Damayanti mengharapkan nantinya dapat memotivasi belajar siswa sehingga diperoleh kader-kader yang mampu menguasai Sains. “Mudah-mudahan dengan lomba ini, anak didik bisa terus belajar meningkatkan kemampuannya,” harapnya. (edy).

Waspada Demam Berdarah Blitar, SMN - Kejadian penyakit Demam Berdarah tiap tahun semakin meningkat di Indonesia, jumlah ini bertambah pesat terutama pada musim penghujan dan pasca banjir. Adapun penyebabnya adalah adanya air tergenang, yang kemudian dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti. Oleh karena itu kita harus waspada demam berdarah mengintai di musim hujan. Penyakit demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue (tipe 1, 2, 3, 4). Virus ini masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini dapat mengganggu sistem pembekuan darah dan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat menyebabkan perdarahan. Diagnosa demam berdarah biasanya dilakukan secara klinis. Biasanya yang terjadi adalah demam tanpa adanya sumber infeksi, terdapat bintik-bintik/ bercak perdarahan di bawah kulit. Pada pemeriksaan laboratorium, ditemukan jumlah trombosit yang menurun dan hematokrit yang cenderung meningkat.

Dr. Suhardi HW Kepala Puskesmas Kademangan

Selain itu dapat pula dilakukan pemeriksaan serologi seperti Dengue blot test untuk memastikan diagnosa demam berdarah jika terindikasi secara klinis. Mendiagnosis demam berdarah secara dini dapat mengurangi risiko kematian daripada menunggu sampai penyakit menjadi akut. Sampai saat ini belum ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk demam berdarah. Pencegahan utama Demam Berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi kontak dengan nyamuk Demam Berdarah. Pencegahan dilakukan dengan “Menghindari Gigitan Nyamuk” di sepanjang siang hari

Disnakertrans Kabupaten Blitar Beri Pelayanan Mudah dan Cepat Blitar, SMN - Untuk memberikan pelayanan yang mudah serta cepat untuk pengurusan rekomendasi dan ID calon TKI/TKW yang akan bekerja ke luar negeri di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar menggelar pertemuan dengan karyawan PPTKB yang di gelar pada tanggal 23-24 Februari. Yudi Priyono selaku Kabid

Foto bersama DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar dengan karyawan PPTKB

dasar yang akan memudahkan

PPTKIS dalam melayani penem-

(pagi sampai sore) karena nyamuk Aedes aktif di siang hari. Kenakan pakaian yang lebih tertutup atau gunakan cairan/ krim anti nyamuk (mosquito repellant). 3M (Menguras bak mandi, Mengubur barangbarang bekas, Menutup tempat penampungan air). Pengasapan (Fogging). Abatisasi, untuk memutuskan mata rantai pembiakan Aedes aegypti. Dr. Suhardi HW selaku Kepala Puskesmas Kademangan berharap kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan menjaga lingkungan agar wabah demam berdarah tidak merenggut korban lebih banyak lagi. (mam) patan TKI melalui online yaitu pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Pengurusan pengajuan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan pengurusan Surat Pengantar Rekruit (SPR). Harapannya dari kemudahaan tersebut, terutama Calon TKI dan PPTKIS dapat mengurangi biaya dari aspek transport dan dokumen yang pada akhirnya dapat menurunkan cost structure (biaya penempatan) TKI. Selain itu melalui layanan online ini, setidaknya anggapan untuk mengurus dokumen TKI resmi itu sulit dan mahal dapat dihapus yang pada akhirnya mampu mengurangi pengiriman TKI Illegal. (mam)

Potensi Ekonomi Kota Malang Harus Terintegrasi Kota Malang, SMN - Petensi Ekonomi, sangat besar dan jika potensi sejumlah sektor terintegrasi, maka pertumbuhanya menjadi lebih cepat. Hal tersebut diungkapkan ekonom Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dias Satria ketika menjadi pemateri dalam seminar Outlook Ekonomi 2016 di Kota Malang, Rabu (24/2) kemarin. Menurut ekonom muda itu, laju pertumbuhan ekonomi di Malang Raya sangat baik dibandingkan daerah lain. Sebab Malang Raya memiliki tiga daerah yang masing-masing memilki potensi.

Ilustrasi

Ini kelebihan dan Keunggulan Malang dibandingkan daerah lain kata dia, adalah Malang Raya punya tiga daerah dengan potensi ekonomi yang besar. Kota Malang, sambung Dias, potensi ekonomi terbesar berada di sektor pendidikan. Banyaknya jumlah mahasiswa khususnya dari luar Malang tentunya mengangkat potensi perekonomian Malang Pria yang juga staf ahli Dekan Fakultas Ekonomi UB Malang ini, menambahkan, Potensi perekonomian di wilayah Kabupaten Malang mayoritas berupa agro industrial, sementara di Kota Batu

memiliki potensi ekonomi pariwisata. Jika potensi ekonomi tiga daerah itu terkoneksi, maka perekonomian di Malang Raya pasti semakin maju. Pihaknya mencontohkan, negara Swiss memiliki daya saing ekonomi tinggi. Negara yang dikenal dengan negara penghasil coklat tersebut mampu mengintegrasikan bidang akademik dengan bisnis. “Koneksi yang diterapkan di Swiss bisa diterapkan di Malang Raya, sehingga Malang menjadi daerah yang semakin maju”, tandasnya. (jun)

Fokus

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Soekarwo: Pelantikan Sekda Soal Parkir Liar, Pejabat Dishub Kabupaten Madiun Tak Sah dan Petugas Lalu Lintas Membiarkan

Gubernur Jatim Soekarwo (Kiri), Bupati Madiun Muhtarom dan Sekda Kabupaen Madiun yang baru dilantik Tontro Pahlawanto (Kanan)

Madiun, SMN - Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo menilai pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun menyalahi aturan. Sebab, proses pemilihan itu tidak melibatkan Gubernur Jatim sesuai amanat UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Kalau soal pansel (panitia seleksi) memang kewenangan kabupaten, setelah itu hasilnya dikirim ke pusat, namun semua itu harus melalui provinsi. Kalau tidak berarti menyalahi aturan,” ujar Pakde Karwo, di Surabaya, Selasa (23/2/2016). Harusnya, kata dia, sebelum dilantik, satu dari tiga

nama calon sekda dikirimkan lewat surat ke gubernur. Selanjutnya gubernur membuat persetujuan tertulis sebagai jawaban dari surat bupati. Namun, apabila penetapan dan pelantikan sekda kabupaten/kota tak melalui koordinasi gubernur sebagai yang diamanatkan UU, maka pelantikan tak sah. Karena itu, Pakde Karwo menyerahkan masalah ini ke Sekda Provinsi Jatim, Akhmad Sukardi, untuk menyelesaikannya. “Sudah didisposisi ke pak Sekda. Soalnya sudah ada surat masuk dari LSM yang mempermasalahkan pelantikan ini,” ujar dia. Saat ini, gubernur masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pelantikan Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto oleh Bupati Madiun Mutharom.

“Ini saja belum tentu boleh kok,” kata Soekarwo. Gubernur Jatim mengirim surat ke seluruh bupati/wali kota se-Jatim. Surat bernomor 821.2/008/212.4/2016 tertanggal 28 Januari 2016 itu dinilai sebagai reaksi atas pelantikan Tontro Pahlawanto sebagai Sekda Kabupaten Madiun oleh Bupati Mutharom Dalam aturannya, penetapan/pelantikan Sekda tanpa koordinasi tertulis dari gubernur cacat hukum. Surat itu diteken Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi dan berisi tiga poin peringatan, di antaranya proses pengisian sekda kabupaten/kota dilakukan secara terbuka dan harus dikoordinasikan dengan gubernur sebagaimana diamanatkan Pasal 115 ayat 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Sy)

Madiun, SMN - Parkir liar yang belakangan meraja lela di Kabupaten Madiun belum bisa teratasi, tak sedikit warga yang mengeluh kemacetan yang di sebabkan oleh banyaknya kendaraan parker di sembarangan di bahu jalan. Sopir-sopir truk tidak menghiraukan larangan parkir di jalan Desa Buduran Kecamatn Wonoasri Kabupaten Madiun yang menghubungkan kearah Ngawi yang di keluarkan papan larangan Dishubkominfo Kabupaten Madiun. “Saya cuma makan dan istirahat di warung ini,kebetulan banyak pohon tembresi jadi enak untuk istirahat, saya berkali-kali parkir tidak pernah di tegur Dishub biarpun ada tanda larangan parkir,”ujar Supriadi seorang sopir truk. Supriadi dan temanteman seprofesinya menga-

ku tidak pernah di tegur oleh pihak Dishub setempat, biarpun ada papan larangan parkir di jalan tersebut. Tiap hari di jalan Buduran di penuhi truk parkir untuk istirahat maupun makan di warung meski ada larangan untuk parkir,bahkan setiap malam kiri kanan penuh parkir truk menganggu penguna jalan karena terpenuhi truk parkir. Kepala Dinas perhubungan informasi dan komunikasi Kabupaten Madiun, Kurnia Aminuloh mengatakan Dishub hanya pelayanan jadi bukan peninda-kan, coba dengarkan saja omongan sopir-sopir, “jadi mau di blo up berita tujuh kali ya?....ngak masalah,karena memang tidak ada anggaran Kabupaten Madiun, mau ngopyak-ngopyak memang tidak ada terminal cargo,jadi

Parkir liar kendaraan berat

percuma di beritakan berkalikali,coba petugas parkir yang resmi dengan petugas parkir illegal di Kabupaten Madiun masih banyak petugas parkir illegal, karena Dishub tidak bisa merekrut (membayari), jelasnya. Menurut Kurnia, masalah parkir liar truk di baku jalan percuma di gembar gemborkan di media tidak ada untung-

nya,memang tidak ada anggaran itu jadi percuma, jelasnya. Sementara itu, LSM Komnas PKNU Jatim Nurali meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Madiun segera melakukan tindakan tegas,”Pemda harus tegas bersikap,kalau perlu tempat parkir liar di bongkar saj, yang di rugikan juga masyarakat,” ujarnya (Sy)

Dugaan Pungli Ujian Kompetensi Satpol PP Kota Madiun Razia Rumah Kos SMKN 1 Kare Kabupaten Madiun Jaring 3 Pasangan Muda-Mudi Madiun, SMN - Sejumah siswa kelas XII SMK Negeri 1 Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Jatim) mengeluhkan adanya pungutan yang diduga liar sebesar Rp 600 ribu per anak untuk pelaksanaan ujian kompetensi kejuruan (UKK). Sofyan, salah seorang siswa kelas XII SMK Negeri 1 Kare mengungkapkan sekolahnya mewajibkan siswa kelas XII yang akan ujian kompetensi untuk membayar uang UKK. Anehnya, kewajiban pembayaran tersebut tidak disertai surat edaran sehingga pungutan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari sekolah. “Kami harus membayar dana UKK senilai Rp600.000 jika ingin ikut ujian. Kalau tidak membayar orang tua kami harus datang ke sekolah untuk membuat surat pernya-

taan,” ujar Sofyan kepada wartawan di Madiun, Kamis (25/2/2015). Salah seorang orang tua murid, Darsianto, juga mengaku keberatan dengan adanya pungutan tersebut. Selain tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, nominalnya ia anggap cukup besar. “Ini jelas liar. Bukankah seharusnya dana pelaksanaan UKK sudah ditanggung negara? Masak sekolah masih menarik lagi,” kata dia. Semakin mencurigakan, pungutan Rp 600.000/siswa tersebut juga tidak pernah dibicarakan dengan komite sekolah maupun orang tua murid. Demi menangani masalah tersebut, sejumlah perwakilan siswa dan orang tua kelas XII SMK Negeri 1 Kare mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Mereka ingin mengadukan

SMKN 1 Kare Kabupaten Madiun

adanya pungutan tersebut kepada kepala dinas. “Kami ingin Dinas segera menindaklanjuti masalah ini. Sebab, kondisi ini sudah membuat siswa tidak nyaman, apalagi sebentar lagi mereka akan menempuh ujian,” ucap Darsianto. Jika Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun tidak segera mengambil solusi, para orang tua siswa tersebut

berencana mengadu kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Saat perwakilan siswa dan orang tua datang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Suhardi, dinyatakan jajarannya sedang tidak berada di kantor tempat ia mestinya bekerja. (Sy)

Masa Jabatan Baru, Dapat PR Jalan Berbatu

Ilustrasi kondisi jalan yang masih berbatu sehingga sulit untuk dilewati

Ngawi, SMN - Sejumlah pekerjaan rumah langsung menunggu langkah Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang dan Wakil Bupati Ony Anwar, setelah dilantik pada 17 Februari 2016 silam. Pemimpin Ngawi ini bukanlah wajah asing karena merupakan pasangan petahana yang memenangkan kembali Pilkada pada Desember 2015. Sejumlah PR itu termasuk diantaranya melakukan perbaikan jalan dan menata ulang prioritas pembangunan di Ngawi. “Karena selama ini, tak tampak adanya skala prioritas dalam penanganan jalan-jalan di Ngawi,” ungkap Budi Hadikusumo, seorang pengamat di Ngawi. Budi menyoroti sejumlah langkah pembangunan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya yang selama ini terkesan asalasalan. Misalnya, tak ada pembeda yang berarti antara pembangunan, peningkatan

jalan ataupun pemeliharaan “Padahal masing-masing pos ini kan porsinya sudah diatur, yang ada sekarang ini asal merata dan kebagian padahal mutunya menjadi tidak diper-

hatikan,” ungkapnya. Langkah asal merata melakukan pembangunan, peningkatan jalan dan pemeliharaan ini, masih menurut Budi Hadikusumo, berpeluang menurunkan kualitas pekerjaan dan akibatnya tak ada jalan awet pakai di Ngawi. “Dilihat saja, setahun atau dua tahun sudah berlubang kembali, sudah jelek lagi,” ujar Budi. Kondisi jalan yang kurang baik di Ngawi ini juga menjadi kontras dengan angan-angan Kabupaten Ngawi untuk menjadikan tahun kunjungan wisata pada 2017. Bahkan langkah untuk membangun hotel berkategori bintang lima pun, kata Budi Hadikusumo, bisa menjadi muspro bila tak didukung sarana jalan yang

mulus. Aktifis LSM Lintang ini menyarankan agar disusun ulang skala prioritas proyek jalan di Ngawi. Hal ini bisa dilakukan dengan menitikberatkan sarana dan pra sarana yang paling dibutuhkan masyarakat. Misalnya saja dengan prioritas pembangunan jalan yang membuka dan memperlancar akses perekonomian masyarakat. “Tentunya dibarengi dengan kualitas proyek yang bagus,” katanya. Selama masa kampanyenya, Bupati Ngawi Budi Sulistyono juga menjanjikan perbaikan sarana dan pra sarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan sejumlah bangunan prestisius di Ngawi. (ari)

Pasangan yang terjaring Satpol PP Kota Madiun

Madiun, SMN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun mengamankan tiga pasangan bukan suami istri saat melakukan razia rumah kos Jalan Cempaka Kelurahan Kanigoro Kota Madiun, Kamis (25/2/ 2016). Pasangan muda mudi terjaring razia saat terlelap tidur di kamar kos pintu tertutup. Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono mengatakan, razia

Penyerahan potongan tumpeng

Madiun. Menindaklanjuti hal itu, ke-tiga pasangan muda-mudi akan menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Madiun, karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketiga pasangan yang terjaring razia, masingmasing HBK(20) warga Jalan Genen Kelurahan Banjarejo Kota Madiun, YEA(23) warga Desa/Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, RRP (20) warga Jalan Podang Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo, AGA (17) warga Desa Siderojo kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Selanjutnya NNR(21) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Klegen Kota Madiun, EDS (21) warga Jalan Terate Kelurahan Banjarejo Kota Madiun. (Sy)

Angin Puyuh dan Longsor Hantui Warga Ngawi Ngawi, SMN - Angin puyuh asih rawan terjadi di Ngawi. Ini seperti yang terjadi di Desa Jenggrik, Kedunggalar, 26 Februari lalu. puluhan rumah warga rusak berat akibat angin puting beliung. Bahkan beberapa lainnya roboh. “Saya langsung lari ketika ada suara gemuruh,” ujar Lasmi, salah satu warga yang rumahnya roboh. Bencana yang rawan terjadi di Ngawi tak lepa dari banyaknya lingkungan hutan yang rusak. Selain puting beliung, daerah di sekitar lereng gunung juga rentan disapu bencana. Ini seperti yang terjadi di Hargomulyo Kecamatan Ngrambe. Rumah Sunardi dan Abdur-

KAWAL Peringati HPN 2016 Nganjuk, SMN - Komunitas Antar Wartawan Anjuk Ladang (KAWAL), mengadakan peringatan hari pers nasional 2016 dengan menggelar tasyakuran bersama tgl 23 februari 2016. bertempat di sekretariat kawal. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 60 wartawan yang bekerja di wilayah kabupaten nganjuk dan sekitarnya. dengan tema HPN 2016 kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat, dengan semangat pers yang merdeka kita tingkatkan persatuan dalam

dilakukan bertujuan menetralisir lokasi rumah kos yang disinyalir meresahkan masyarakat karena sering terjadi kegaduhan saat malam hari. Menindaklanjuti hal itu, petugas Satpol PP langsung melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat), termasuk pengecekan izin rumah kos. Mantan Camat Manguharjo Kota Madiun ini menyatakan, petugas Satpol PP saat ini masih melalukan pendataan terhadap rumah kos

tersebut, jika diketahui tidak berijin, pemilik kos akan diberikan sanksi mulai teguran sampai saksi terberat pencabutan izin operasi rumah kos. “Kami tadi juga mengecek apakah rumah kos tersebut memiliki izin apa belum, termasuk rumah kos itu untuk satu jenis kelamin, perempuan saja, laki-laki saja atau campur. Ternyata disana ada pasangan campuran, sehingga ini menjadi atensi kami sebagai aparat penegak perda melakukan penertiban,”Ungkapnya, Kamis(25/ 2/2016). Ia menjelaskan, tiga pasangan muda-mudi yang diamankan petugas merupakan wajah atau pemain lama, diantaranya berstatus mahasiswa maupun bekerja sebagai pemandu lagu salah satu kafe di Kota Madiun. Mereka bukan hanya berasal dari dalam kota, tetapi luar Kota

ungkap Abdurrohim. Angin puting beliung, banjir dan longsor adalah ancaman bencana yang melanda beberapa kecamatan di Ngawi. Hal ini menjadikan Badan Penanggula-

ngan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi bekerja ekstra keras dan harus stand by melakukan evakua-si dan pertolongan untuk korban bencana. “Kalau musim hujan begini BPBD memang harus siaga dan kita juga selalu perintahkan petugas piket 24 jam untuk mengantisipasi bila ada laporan.” ungkap Eko Heru Cahyono, Kepala BPBD Ngawi. Banjir, puting beliung dan longsor sudah melanda desa-desa di Kabupaten Ngawi. Pemkab Ngawi pun diminta aktif untuk mengingatkan warga agar mendirikan hunian di lokasi yang relatif aman. (ari)

kan pemotongan tumpeng dan sambutan-sambutan serta orasi. Dalam sambutannya ketua KAWAL, Joko Kustono menyampaikan bahwa kemerdekaan pers dan semangat pers yang

merdeka itu terletak pada insan pers sendiri. Dan dengan bersatu dan persatuan yang terjalin harapannya bisa saling menjaga dan mendukung serta mengawal untuk nganjuk semakin jaya. (RMB)

Ilustrasi hujan disertai angin kencang

rohim roboh dilanda longsor setelah berhari-hari hujan deras mengguyur. Hal ini ikut membuat sejumlah warga lain yang tinggal di dataran tinggi ikut was-was. “Bagian dapur yang rusak berat,” peran serta mewujudkan nganjuk semakin jaya. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjut-

Foto bersama anggota Komunitas Antar Wartawan Anjuk Ladang (KAWAL) usai kegiatan

Ponorogo

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Desa Grogol Gunakan Dana Desa untuk Membangun Sejumlah Infrastruktur Demi Kejahteraan Warganya

Kades Grogol Rohmat, S.Pd

Ponorogo, SMN - Pemerintah terus menggelontorkan bantuan

melalui dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggara-

kan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang berguna mensejahterakan masyarakat pedesaan. Salah satunya Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan dana desa yang digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur desa demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desanya. Kepala Desa Grogol Rohmat,

mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan sekitar Rp 300 juta dana desa dari pemerintah yang digunakan untuk membangun infrastruktur disejumlah dukuh yang ada di desanya. Pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui perbaikan objek-objek vital yang diharapkan mampu memperlancar roda perekomian warga. “Dengan adanya dana desa dari pemerintah kita memusatkan

untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang tersebar disejumlah dukuh di desa grogol yaitu dukuh klanan, mijil, kalisobo, krajan, karang jati, pandan. Untuk pembangunannya sendiri meliputi talut, plengsengan, aspal jalan dan rabat. Semoga dengan pembangunan dari dana desa tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Grogol dan berharap pemerintah memberikan lagi bantuan yang lebih besar demi peningkatan desa

Grogol”, kata Rohmat. Hal senada diungkap Kamituwo Kalisobo Pamudji, dengan dana desa pihaknya mempergunakan untuk membangun sejumlah pembangunan infrastruktur dukuhnya, namun masih banyak objek-objek vital dan fasilitas umum seperti jembatan yang membutuhkan bantuan, bahkan belum tersentuh. Dan berharap untyuk ke depannya pemerintah lebih memperhatikan dengan menambah bantuan dana desa

untuk pembanguan infrastrusktur demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya, khususnya dukuh kalisobo. “Semoga pembangunan yang dibiayai oleh dana desa dapat bermanfaat dan saya berharap pemerintah memberikan bantuan lagi, sebab masih banyak fasilitasfasilitas umum yang perlu dibangun di wilayah kami, demi untuk kepentingan warga masyarakat, “ungkap Pamudji. (wied)

Imbas Kebijakan Pemerintah Pusat Utang PDAM Ponorogo Dihapus Ponorogo, SMN - Kebijakan Pemerintah Pusat terkait utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seluruh Indonesia sebesar Rp 3,4 Triliun diputihkan, membuat PDAM Kabupaten Ponorogo dapat bernafas lega. Sebab sampai saat ini tanggungan utang PDAM Ponorogo masih tersisa sebesar Rp 23,8 miliar. Dari kebijakan, maka di tahun ini semua piutang negara terhadap PDAM se-Indonesia, termasuk Ponorogo telah dihapuskan. Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot percepatan pemenuhan sambungan rumah air bersih di seluruh

Indonesia yang ditargetkan 10 juta sambungan. Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo Lardi, ST mengatakan, pemutihan utang PDAM diketahui setelah mengikuti rapat Verifikasi Opsi Penyelesaian Piutang Negara terhadap Perusahaan Daerah PDAM yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/2) Minggu lalu. “Untuk melengkapi administrasi pemkab Ponorogo membuat Perda Penyertaan Daerah kepada PDAM. Saat ini Perda sudah ada namun belum mencukupi nilai dari pada hutang ke PDAM sebesar Rp 23 miliar lebih. Namun di Perda kema-

rin masih Rp 17 miliar,” kata Lardi Lardi menambahkan Perda ini nantinya harus diatur secara khusus, karena persyaratan ini diharapkan bisa selesai tahun 2016 ini. Dalam perda tersebut akan ada peraturan khusus yang mengatur tentang pemutihan utang PDAM di Kabupaten Ponorogo. “Nantinya akan terbit Perpres atau Permendagri yang akan turun di bulan April 2016, karena Undangundangnya saat ini baru digodok. Insyaallah dengan adanya pemutihan utang PDAM ke pusat ini, dana Pemkab Ponorogo tidak jadi membayar ke pusat”, jelasnya.

8 PJU di Kota Kediri Putus Diterpa Hujan Angin

Tim dari DKP memersihkan belasan pohon tumbang akibat hujan angin yang terjadi Rabu petang kemarin.

Kota Kediri, SMN - Hujan angin yang terjadi Rabu Petang di sekitar Kota Kediri robohkan puluhan pohon dan putuskan jaringan penerangan jalan umum (PJU). Melihat kondisi tersebut Tim dari Dinas Pertamanan Dan Kebersihan (DKP) Kota Kediri langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pembersihan dan perbaikan. Menurut keterangan Kasi Saluran Bidang kebrsiahan DKP Kota Kota Kediri Budi Santosa, ada. Sekitar 14 titik pohon tumbang akibat hujan angin yang melanda Kota Kediri Rabu petang kemarin. Bahkan ada pohon yang roboh ke rumah warga

dan mengakibatkan kerugian material yang cukup parah. “Tak hanya itu, hujkan angin kemarin juga telah memutuskan 8 titik aliran Penerangan Jalan Umum, sementara untuk saluran yang macet ada di jalan agus salam, hanya satu titik saja,” ungkapnya. Menurutnya, belasan titik pohon tumbang ini di antaranya, di Jalan Semeru, Jalan Agus Salim, Jalan Bandar Ngalim Jalan Kartini, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Supersemar, sementara jaringan PJU yang putus di antaranya Jaringan Jalan Supersemar Jaln dermo dan Alun-alun Kota Kediri. “Semua pasukan dari

DKP semua konsentrasi di luar semua, untuk masalah pohon roboh sudah teratasi, namun yang PJU saat ini yang bisa diperbaiki kita perbaiki, itu saja,” terangnya. Sementara terkait saluran yang tersumbat di jalan Agus Salim Tim ? Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri membongkar kabel operator seluler di dalam drainase di sepanjang Jalan Agus Salim, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. “Seperti inilah kondisi drainase disini. Saluran air tersumbat sampah akibat pemasangan kabel salular air yang sembarangan. Kita membongkar paksa ini, agar saluran bisa lancar,” kata Budi Santoso. Menurut Budi, ada dua titik drainase rawan banjir di Kota Kediri, salah satunya di sepanjang Jalan Agus Salim. Akibat menyempitnya saluran, menyebabkan air meluber ke jalan, dan mengakibatkan genangan. Pantauan di lokasi, petugas tampak mengeluarkan sampah yang menyumbat saluran gorong-gorong. Sampah terdiri dari kayu, plastik dan kaleng bekas minuman diangkat ke permukaan. Sementara kabel milik operator seluler berwarna Orange diputus paksa dan ikut dikeluarkan. (ko/brw)

Lebih lanjut Lardi mengatakan, penghapusan utang PDAM seluruh Indonesia itu merupakan salah satu program percepatan pemerintah pusat dalam rangka memperhatikan kesehatan masyarakat. Peluang yang baik ini secepatnya telah disampaikan kepada eksekutif dan legislatif. “Terkait kebijakan pusat tentang penghapusan utang PDAM, diharapkan dengan adanya kebijakan seperti ini, target pemerintah pusat yakni pemasangan sambungan air bersih ke rumah warga bisa rampung”, pungkasnya. (wied)

Halamn depan PDAM Kabupaten Ponorogo

Panen Perdana Padi Biotimulan Citorin dan Humakos

Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Ony Anwar melakukan Panen Perdana padi dengan aplikasi biotimulan Citorin dan Humakos di Desa Simo Kecamatan Kwadungan

Ngawi, SMN - Wakil Bupati Kabupaten Ngawi Ony Anwar melakukan Panen Perdana padi dengan aplikasi biotimulan Citorin dan Humakos yang dilakukan di Desa Simo Kecamatan Kwadungan, Selasa (25/02). Dalam acara Panen Perdana turut hadir, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura Ngawi, Dandim 0805, Kapolsek Kwadungan, Camat Kwadungan, Kepala Desa

Simo serta anggota kelompok tani Mekar Sari. Acara Panen Perdana ini diawali dengan pemotongan padi secara simbolis oleh Wakil Bupati, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia,Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura Ngawi, Dandim 0805, Kapolsek Kwadungan, Camat Kwadungan, Kepala Desa Simo. Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia Priyono dalam panen raya

tersebut menjelaskan keunggulan dan manfaat dari program Rispro (Riset Inovasi Produktif) Teknologi Citorin dan Humakos untuk meningkatkan produktifitas petani dan juga membuat tanah lebih sehat. Lebih lanjut Priyono juga menyampaikan bahwa Desa Simo yang menjadi percontohan Teknologi Teknologi Citorin dan Humakos sudah menampakkan peningkatan produktifitas yang tadinya 1,4 Ha lahan pertanian yang tadinya mendapat 8 tn sekarang meningkat menjadi 9,5 ton

“Tidak menutup kemungkinan untuk panen berikutnya bisa semakin baik”, terang Priyono. Selain meningkatkan produktifitas panen petani program rispro ini juga meningkatkan kadar ketergantungan akan pupuk kimia yang semakin membuat tanah menjadi lebih tidak sehat dan membuat produktifitas petani menurun. Sementara Wakil Bupati Ony Anwar yang juga akrab disapa mas Ony mengatakan, panen perdana ini sesuai dengan visi misi pemerintah selama lima tahun, yakni revolusi pertanian, agar masyarakat mencapai hasil yang memuaskan. “Pemerintah akan serius untuk membantu dan memperhatikan kepentingan masyarakat terutama alat-alat pertanian agar lahan-lahan pertanian dapat diolah dengan baik,” kata Mas Ony. Ony Anwar menambahkan, petani harus ikut membantu dalam merawat tanah pertanian agar tetap subur dan menghasilkan padi yang baik. Bahkan dia berharap hasil panen didaerah tersebut bisa dijual ke daerah lain. Dia berjanji akan membantu petani dalam bentuk mesin giling padi, rontok padi dan hand traktor agar para petani tidak lagi penjual padi tetapi penghasil beras. “Namun setiap kelompok tani harus menggunakan alat tersebut dengan baik. Jangan disimpan saja tetapi harus ada hasilnya. (ari)

Jawa Timur

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Terkait Banjir, Pemkab Blitar Cari Solusi Permanen

Bupati Blitar, H. Rijanto saat rapat koordinasi membahas penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar, Senin (22/2) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro

Kab. Blitar, SMN - Pemerintah Kabupaten Blitar sigap dalam menghadapi bencana, termasuk bencana banjir yang kerap melanda wilayah Sutojayan. Pasalnya, setiap kali musim hujan, daerah ini menjadi langganan jenis bencana hidrometeorologi ini. Sehingga, Kabupaten dengan sebutan Setibu Candi ini menginginkan solusi permanen. Karena selama ini hanya sebats penanganan darurat.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Blitar, H.Rijanto usai Rapat Koordinasi Membahas Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Blitar, Senin (22/2) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro. Orang nomor satu tersebut menegaskan, banjir di Sutojayan yang notabene merupakan luapan air sungai dari Kali Bogel dan Ubuk Unut dari tahun ke tahun yang selalu terjadi harus mendapat

penanganan permanen. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Daerah Aliran Sungai. Pemerintah Kabupaten Blitar meminta Kalibogel dan Ubuk Unut segera dibangun sesuai dengan mekanisme. Selain itu,juga pembangunan Sabuk Dam Soso dengan dana darurat semi permanen. Padahal, Pemerintah Kabupaten Blitar

Bupati As’at Mutasi 531 Kepala Sekolah

Bupati Lumajang As’at Malik M.Ag menyaksikkan kepala sekolah menandatangani berita acara pelantikan

Lumajang, SMN - Bupati Lumajang As’at Malik M.Ag memutasi 531 kepala sekolah mulai dari tingkat SD s/d SLTA se-Kabupaten Lumajang. Pelantikan para kepala sekolah dilaksanakan di Pendopo yang juga dihadiri oleh ketua DPRD Lumajang Agus Wicaksono S.Sos, SEKDA, para Asisten dan pimpinan SKPD serta Camat dan

Lurah, pada hari Rabu ( 24/2/ 2016). Dari jumlah sebesar 549 ini terdiri dari, 18 PNS diangkat menjadi pejabat Struktural yang berada pada posisi sebagai Kepala Bidang, Kepala UPT Pendidikan, sedangkan 531 PNS ini meliputi : Kepakla TK 4, Kepala SD 396, Kepala SMP 45, Kepala SMA 11, Kepala SMK 8, Penga-

was 63 dan Penilik PLS 4 orang. Bupati meminta kepada para guru dan kepala sekolah memberikan contoh yang baik kepada para muridnya. Dan mutsi ini harus dilaksanakan, kita ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, jangan ada yang berkecil hati dengan penempatan ini, dan uang paling penting tidak ada yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya. Bupati berharap tidak akan tanda tangan lagi soal pemecatan guru PNS yang melakukan tindakan asusila. “Guru harus memberikan contoh yang baik, jangan sampai melakukan tindakan asusila seperti pencabulan kepada muridnya sendiri,” terangnya. Selama tahun 2015 Bupati mengaku telah memecat dua guru PNS karena melakukan tindakan asusila. Pemerintah juga langsung mengambil sikap jika ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum guru. (atik)

PNS Jember Berpeluang Jadi Sekretaris Kabupaten Jember, SMN - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten setempat berpeluang menjadi sekretaris kabupaten (sekkab) yang kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). “Jumlah PNS yang memenuhi syarat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 PNS di lingkungan Pemkab Jember,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Joko Santoso, di Jember, Kamis. Menurutnya, BKD beberapa waktu lalu sudah melakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipili (PU-PNS) yang dilakukan serentak, sehingga mengetahui jumlah pegawai di Pemkab Jember yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi sekkab. “Namun sesuai dengan UU ASN, PNS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat juga berpeluang menjadi Sekkab Jember, sehingga ribuan PNS se-Indonesia bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekkab di Jember,” tuturnya. Ia mengatakan beberapa kriteria utama yang harus dimiliki calon Sekkab Jember antara lain sudah pernah menjabat minimal sebagai pimpinan tinggi di daerahnya seperti Kepala Badan atau Kepala Dinas. “Untuk sekkab yakni di eselon 2 atau duduk di pimpinan jabatan tinggi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta tidak pernah terkena hukuman disiplin,” katanya. Berdasarkan Undang-Undang ASN, calon Sekkab Jember tidak harus PNS yang menjabat di lingkungan Pemkab Jember, melainkan bisa dari luar daerah. Pemkab Jember memiliki kewenangan untuk membentuk panitia seleksi (pansel) yang akan dipandu oleh Komisi ASN. “Kewenangan Bupati Jember hanya membentuk pansel dari internal pemkab dan eksternal

Ilustrasi

dengan prosentase 40 persen dari internal Pemkab Jember dan 60 persen dari eksternal dari kalangan akademisi atau profesional,” tuturnya menjelaskan. Joko mengatakan siapapun nama yang diusulkan harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN karena selama calon tidak mendapatkan rekomendasi itu, maka Sekkab Jember yang dipilih tidak bisa bekerja. “Tahapan teknis lelang jabatan sekkab dilakukan oleh Pansel dan ada tahapan ‘assessment’, jadi tahapannya cukup panjang,” ujarnya. Sementara Direktur LSM SD Inpers Bambang Teguh Karyanto meminta Bupati Jember untuk benar-benar selektif memilih calon sekkab yang baru dan harus bersih dari catatan buruk, terutama tindak pidana korupsi. “Rekam jejak PNS yang akan menduduki jabatan Sekkab Jember tidak boleh sembarangan, sehingga Bupati Faida dan Wakil Bupati Muqit Arief harus memilih orang-orang yang tepat, agar 22 janji program kampanye mereka bisa direalisasikan dengan baik,” katanya. (atik)

berharap bangunan tersebut sifatnya permanen. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan desain ulang (redisegn) mengingat sabuk dam tersebut sifatnya ganda, yakni selain penahan lahar, banjir juga sebagai sarana transportasi. Sementara itu, Perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Timur, Tri Purwaningsih meminta kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengawal pembangunan sabuk dam semi permanen tersebut pada Tahun 2016. Sementara untuk bangunan yang sifatnya permanen, Pemerintah Kabupaten Blitar disarankan untuk melakukan koordinasi terkait pendanaan dengan pemerintah pusat dan kemungkinan baru bisa terealisasi pada Tahun 2017. Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan pengecekan terhadap sabuk dam yang telah ambrol. Rakor dihadiri antara lain oleh Wakil Bupati Blitar, Marhenis, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren santoto, Dandim 0808, Kapolres Blitar, beberapa Kepala SKPD terkait dan beberapa Camat. Pemkab. Blitar Minta Kemudahan Ijin Tambang Manual

Ditempat yang sama, Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi terkait penanganan masalah penambangan pasir di Kabupaten Blitar. Dalam rakor tersebut, Bupati Blitar, H.Rijanto menyampaikan, agar penambangan pasir yang selama ini diidentikkan dengan penambangan liar agar dilegalkan. Ini khususnya bagi penambang pasir manual. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Setiap hari sekitar 300 truk penambang pasir berada di lokasi Kali Putih, Kali Bladak, Kali Semut dan Kali Lekso. Menanggapi hal itu,M. Jafar

dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur menjelaskan, proses perijinan usaha pertambangan harus melalui prosedur yang lama dan rumit. Sesuai aturan aktivitas pertambangan pasir, tanah, dan batu baru dapat dilakukan setelah pengusaha memiliki izin secara komprehensif. Yakni, mulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP eksplorasi, dan IUP operasional produksi. Pemerintah Kabupaten Blitar disarankan untuk mengirim surat langsung kepada Gubernur Jawa Timur jika menginginkan legalitas perijinan

tambang. Seperti diketahui, jalur aliran lahar Gunung Kelud merupakan daerah favorit aktivitas pertambangan. Terutama di lingkungan Kali Bladak, Kecamatan Nglegok, jumlah pasir dan batu dampak dari erupsi rutin 17 tahun sekali ini sangat melimpah. Tidak heran bila sebelumnya banyak pengusaha yang mendatangkan alat berat ke lokasi tambang tersebut. Sebab pasir yang berasal dari Kelud terkenal bagus untuk material bangunan. (hms/ adv/kan)

Peserta rapat koordinasi membahas penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar, Senin (22/2) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro

Bendahara Desa se-Gresik Dibimtek Selain bendahara desa yang berjumlah 330 orang, Bimtek sehari ini juga mengikutsertakan 55 orang pendamping desa dan 18 Kepala Seksi dari kecamatan.

Pelaksanaan Bimtek bagi Bendahara Desa se-Kabupaten Gresik

Gresik, SMN - Agar tak sampai terjerat kasus hukum, para bendahara dan pengelola keuangan desa se Kab Gresik diberi Bimbingan Teknis (Bimtek). Hal ini terkait akan dikucurkannya uang sebesar Rp447 miliar yang akan

ditransfer ke rekening masingmasing desa tahun 2016. Selain bendahara desa yang berjumlah 330 orang, Bimtek sehari ini juga mengikutsertakan 55 orang pendamping desa dan 18 Kepala Seksi dari kecamatan.

Seperti disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik, Yusuf Ansori saat membacakan laporan pada Bimtek yang diselenggarakan di Ruang Mandala Bakti Praja, Kamis (25/2). Menurutnya, seluruh bendahara desa serta berbagai unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana desa akan dilibatkan Bimtek, agar nantinya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahun 2016 ini, kata Yusuf, ada empat macam alokasi dana ke desa dengan total Rp447 miliar. Dana itu terbagi pada Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp109,7 miliar. Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah total sebesar Rp56,6 miliar. Dana bantuan keuangan khusus total sebesar Rp75 miliar ketiganya bersumber dari APBD Gresik. Sedangkan dari APBN yaitu Dana Desa total sebesar Rp205,6 milliar. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rak-

yat, Tursilowanto Hariogi yang hadir membuka acara Bimtek mewakili Bupati Gresik menjelaskan, kedepan dana yang dialokasikan ke desa tak semakin sedikit tapi akan semakin besar. Sesuai target APBD yang disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mencapai Rp7 trilliun. “Maka diperkirakan dana yang digelontorkan kedesa sekitar antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar,” kata Tursilo. Sehingga Tursilo mewarning semua bendahara desa serta semua pengelola keuangan desa untuk berhati-hati dalam bekerja. “Niat dan moral kita harus ditata lebih dahulu. Bekerjalah sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan. Hal ini supaya tidak menimbulkan perkara pidana di kemudian hari. Uang ini amanah jangan dibuat main-main,” ujarnya serius. (sis)

Kebanjiran, Pasuruan Tak Berwenang Normalisasi Sungai Welang Pasuruan, SMN - Pemerintah Kabupaten/Kota Pasuruan menyatakan tak bisa berbuat apa-apa terhadap Sungai Welang yang luapan airnya membanjiri belasan kelurahan dan melumpuhkan jalur Surabaya-Probolinggo, Sabtu pekan lalu hingga Senin, 20-22 Februari 2016. “Itu kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana, Selasa, 22 Februari 2016. Pernyataan serupa diungkapkan Sekretaris BPBD Kota Pasuruan Gangsar Sulistyarso. “Itulah masalahnya, wewenang ada di pemprov dan pemerintah pusat.” Aliran Sungai Welang ke arah barat di wilayah Sidoarjo menjadi wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun aliran Sungai Welang ke timur yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo adalah wewenang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Gembong-Pekalen di bawah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur. Apalagi, Pasuruan tidak punya anggaran untuk menormalkan kali. “Kami sudah tanyakan, tahun ini tidak ada anggaran untuk

Ilustrasi banjir

normalisasi,” ujar Bakti kepada SMN. Sehingga, saat Sungai Welang meluap, Pasuruan hanya bisa menangani banjir. Bakti dan Gangsar mengatakan banjir di daerahnya terjadi akibat pendangkalan sungai, intensitas hujan di hulu tinggi, serta air laut pasang. Pada Sabtu malam, banjir disebabkan oleh kiriman air dari hulu. Adapun banjir pada Ahad, selain kiriman air dari hulu, disebabkan oleh air pasang disertai hujan deras dari pagi hingga malam. Akibat peristiwa itu, tak kurang 10 kelurahan di tiga kecamatan di

Kota Pasuruan dan tiga desa di Kabupaten Pasuruan terendam air dari ketinggian 2,8 meter hingga 1,2 meter. Selain itu, banjir menyebabkan Jalan Raya Tambakrejo yang menghubungkan jalur Probolinggo-Surabaya ditutup dan dialihkan ke arah Pandaan dan Purwosari. Dari pantaun SMN di lokasi, Jalan Raya Tambak Rejo sepanjang 200 meter yang sempat terendam air setinggi 1 meter itu sudah kembali dibuka. Banjir yang merendam ribuan rumah warga di dua daerah itu juga sudah surut. Meski begitu,

sebagian rumah warga masih tergenang air setinggi 30 sentimeter seperti terlihat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pasuruan Ajun Komisaris Endro Aprianto mengatakan jalur Probolinggo-Pasuruan sudah dibuka sejak Senin pagi kemarin. Penutupan dilakukan dua kali, yakni pada Sabtu pukul 22.00Ahad pukul 03.00 dan Ahad pukul 22.00-Senin pukul 04.15. “Dialihkan karena tergenang air di atas lutut orang dewasa”. (bora)

Nusantara

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Percepat Investasi, Banten Benahi Akses Infrastruktur

Realisasi investasi yang masuk ke Provinsi Banten sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 45,02 triliun atau 92 persen dari target nasional Rp 46 triliun.

Banten, SMN - (KP3MN) dan Peluncurkan Kemudahan Investasi Langsung bidang Konstruksi di Kawasan Industri, di Istana Negara Jakarta, Senin, 22 Februari 2016, Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan investasi di bidang infrastruktur di Banten. Gubernur Banten H. Rano Karno pun berjanji akan memperbaiki akses infrastruktur industri yang ada di Banten. “Pak Presiden mengatakan jangan industrinya baik, akses

keluarnya jelek. Kita akan patuhi pe-san dari Pak Presiden tersebut. Karena ini juga untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Banten,” ujar Rano. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan berdasarkan amanat Presiden RI, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dan pusat, yakni permasalahan infrastruktur dan deregulasi. Untuk infrastruktur adalah jalan akses menuju tiga kawasan industri yang

mendukung program investasi kontruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BKPM RI. Ketiga kawasan industri itu adalah Kawasan Modern Cikande Industrial Estate di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektar, Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang seluas 800 hektar, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon seluas 570 hektar. Sementara untuk program deregulasi, kata Babar, Pemprov Banten juga mendukung program pemerintah dalam upaya mendo-

rong peningkatan realisasi investasi proyek-proyek di bidang infrastruktur di daerah. Salah satunya melalui rencana penerapan layanan izin investasi tiga jam untuk sektor infrastruktur. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengutarakan nilai investasi Kawasan Industri Cikande mencapai Rp 1,5 triliun dengan 300 orang tenaga kerja. Sedang Kawasan Industri Wilmar nilai investasinya mencapai Rp 7,4 triliun. Investasi di Provinsi Banten terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Peningkatan luar biasa juga terlihat pada tahun 2015. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Badan Koordininasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Banten ini mencapai US$ 2,5 miliar dengan 1.884 proyek atau setara Rp34,32 triliun. Sementara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai investasinya mencapai Rp 10,7 triliun dengan 427 proyek. Artinya, secara keseluruhan tercapai Rp 45,02 triliun realisasi investasi yang masuk di Banten pada 2015. Secara nasional, nilai investasi di Banten tahun 2015 itu mencapai 92 persen dari target nasional Rp 46 triliun. Jika berdasarkan target daerah, capaian itu bahkan melebihi target hingga 322 persen. Sungguh sebuah peningkatan yang fantastis. (man/tmp)

Wali Kota Denpasar Dukung Kantong Plastik Berbayar Denpasar, SMN - Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mendukung program penggunaan kantong plastik berbayar dalam upaya memerangi sampah anorganik. “Saya mendukung program pemerintah pusat dalam upaya mengurangi sampah plastik (anorganik) dengan cara menerapkan kantong plastik berbayar, sehingga warga secara perlahan-lahan akan tidak lagi menggunakan plastik,” katanya di Denpasar, Rabu. Ia mengatakan penggunaan kantong plastik berbayar tidak saja diterapkan pada pasar modern, tetapi juga di pasar tradisional. “Jadi warga masyarakat yang berbelanja diharapkan membawa tas untuk membawa barang belanjaannya,” ujar Rai Mantra. Dikatakan, bila warga masyarakat berbelanja di pasar para pembeli harus membayar jika ingin menggunakan kantong plastik,

“Jadi dengan program kantong plastik berbayar ini, para pembeli diharapkan membawa tas belanjaannya sendiri, terutama ibu-ibu. Dimana tas yang di bawa itu bisa terbuat dari tas karung atau tas rajutan, dan itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, karena sampah plastik itu tidak bisa hancur selama 200 tahun,” katanya. Wali Kota Rai Mantra juga menginginkan pasar-pasar tradisional agar tetap bersih dan tidak tumpah lagi keluar, artinya tidak sampai keluar dari areal pasar tersebut dan tidak membuat macet arus lalu lintas. Karena itu, kata dia, kepada kepala pasar untuk tiga bulan ke depan bisa merealisasikan program tersebut untuk mendukung program pemerintah pusat dengan saling bekerja sama antara masingmasing kepala pasar yang ada di Kota Denpasar.

Ilustrasi

Untuk mensukseskan program itu, Rai Mantra meminta para camat untuk turun ke pasar yang ada di wilayah masing-masing. “Para kepala pasar harus membuat suatu grup di sosial media (sosmed) agar bisa saling memantau jika ada permasalahan dan bisa

mengatasinya bersama-sama. Dan saya juga meminta agar pasar yang sudah di revitalisasi untuk terus meningkatkan kualitasnya dan yang belum agar bisa terus berupaya menjadi yang lebih baik,” katanya. (man)

Polisi Kembangkan Kasus Penjualan Kulit Harimau Sumatera Palembang, SMN - Terungkapnya kasus penjualan kulit dan tulang harimau sumatera dengan tersangka Su (42), masih terus dikembangkan Polda Sumatera Selatan. Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus

Polda Sumatera Selatan AKBP Tulus Sinaga mengatakan, harimau tersebut didapatkan tersangka dari warga suku pedalaman di hutan lindung perbatasan antara Jambi dan Kabupaten Musi Rawas. “Lalu kita memancing tersang-

ka agar keluar. Hingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka di kawasan Lubuklinggau,” katanya, Jumat (26/2/2016). Pihaknya menduga, perdagangan satwa dilindungi ini sudah lama terjadi. “Kita menduga perda-

Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap penjualan kulit dan tulang

gangan satwa lindung ini sudah jaringan dan tersangka bukan pertama kali ini melancarkan aksinya. Dari itulah kita terus melakukan pengembangan,” terangnya. Terpisah, Kepala BKSDA Sumsel Nunu Nugraha mengapresiasi Polda Sumsel karena telah menangkap tersangka penjual kulit dan tulang harimau sumatera tersebut. “Untuk harimau sumatera saat ini di Sumsel hanya ada sekitar 20 ekor. Harimau ini berada di hutan lindung seperti di kawasan Muba, Musi Rawas, Sembilang, Hutan Harapan, dan kawasan hutan lindung Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Jadi, harimau sumatera ini hampir punah. Dari itulah tergolong satwa yang dilindungi”. Menurut Nunu, dengan terungkapnya kasus penjualan satwa lindung ini, ke depan pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan satwa lindung yang ada di Sumsel. “Bahkan kita terus berkoordinasi dengan Polda Sumsel serta pencinta alam untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tandasnya. (abu)

Ilustrasi

Tak Gusur Lokalisasi, Denpasar Fokuskan Penanganan HIV/AIDS Denpasar, SMN - Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra isyaratkan tidak akan menggusur lahanlahan yang menjadi tempat prostitusi di wilayah Denpasar. Dia mengatakan, pengusuran sebuah lokalisasi tidak akan memberikan efek jera. Dampak dari penggusuran itu selalu ada, salah satunya dampak sosial. Pihaknya menjelaskan, saat ini yang menjadi target adalah penyakit HIV/AIDS. “Target kita adalah seperti HIV/AIDS. Kalau pengusuran itu dilakukan apakah dampaknya bisa diketahui atau tidak. Bisa jadi awalnya terlihat bagus tapi jika

dampaknya itu menyebar dimana-mana gimana. Ini kan menyangkut masalah HIV/AIDS kita realita saja,” ungkapnya di Denpasar, Minggu (21/2/2016). Walikota yang baru menduduki kursinya ini menjelaskan, selain dampak sosial bisa juga berdampak dengan ekonomi. Pihaknya menegaskan, perekonomian di Denpasar masih disokong dengan dunia pariswisata. Menurutnya, ekonomi kreatif di Denpasar tumbuh pesat. Bahkan, jika warga kreatif, daun pisang saja bisa dijual. “Ekonomi kreatifnya ini yang kita dorong, kreatifitas masyarakat, bukan hanya menjual

makanan saja, tapi dia juga lebih kreatif memposisikan diri, apapun sekarang bisa dijual. Jual daun juga bisa asal jangan jual diri saja,” katanya. Di Denpasar, diketahui belum ada lokalisasi yang legal, meskipun begitu, masyarakat sudah mengerti akan kawasankawasan prostitusi. Saat ini, di Denpasar yang terkenal sebagai daerah prostitusi ada di kawasan Sanur, seperti di Danau Tempe, Danau Tamblingan dan Danau Poso. Masyarakat juga mengatakan di daerah Jalan Sedap Malam juga menjadi salah satu tempat tujuan pria hidung belang. (man)

BPKD: Belum Ada Kejelasan Terkait Dana Taktis dari Mendagri Palangkaraya, SMN - Kebijakan Pemerintah Pusat, untuk memberikan dana taktis bagi kepala daerah khususnya, bupati dan wali kota untuk operasional kepala daerah yang rencanannya akan dicairkan dalam Bulan Januari 2016 ternyata hingga, Sabtu (27/2/2016) belum juga ada realisasinya. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memberikan dana taktis untuk dikelola Wali Kota dan Bupati tersebut, diungkapkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat menghadiri rapat persiapan pelaksanaan Pilgub Kalteng, Desember 2015 lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati serta Wali Kota dan pejabat terkait di Kalteng, dia menegaskan, akan memberikan dana taktis kepada bupati dan wali kota se Indonesia untuk mempermudah pekerjaan kelapa daerah.

Kepala BPKD Kota Palangkaraya, Ahmad Fordiansyah

Bahkan, Mendagri menegaskan, dana ratusan miliar tersebut, rencananya akan dicairkannya dalam Bulan Januari 2016 yang lalu, tapi faktanya, daerah belum menerimanya. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palangkaraya, Akhmad Fordian-

syah, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima dana tersebut. “Belum ada masuk, kami juga belum menerima juknis terkait dana taktis Wali Kota tersebut. Mungkin saja, pencairannya dilakukan belakangan,” katanya. (mandau)

Parkir Liar di Palangkaraya Masih Saja Marak

Parkir liar di Kawasan Jalan Yos Soedarso Palangkaraya dibiarkan saja oleh instansi terkait

Palangkaraya, SMN Keluhan masyarakat Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait banyaknya beroperasi juru parkir liar, seperti di Kawasan Bundaran Besar setiap Minggu pagi. Maupun parkir liar dadakan yang muncul setiap malam tahun

baru, atau parkir liar yang muncul pada saat digelarnya kegiatan festival musik atau konser musik, mendapat perhatian Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit K Yunianto. Kepada BPost Online, Sabtu (27/2/2016) dia mengungkapkan merasa prohatin semakin menja-

murnya, parkir liar di Palang-karaya, yang terkesan tidak ditertibkan. “Ini benar-benar merugikan daerah, karena ulah mereka yang memungut parkir pada beberapa lokasi tersebut, dananya masuk kantong pribadi, dan tidak ada sama sekali untuk daerah.” katanya. (mandau)

Rona-rona

Polres Sampang Ungkap Jaringan Curwan

Ungkap kasus Curwan di Mapolres Sampang

Sampang, SMN - Polres Sampang kometman ungkap jaringan pencurian hewan (curwan) di Kabupaten Sampang. Sebagai bentuk kometman Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto mengandeng semua kepala Desa Se-Kabupaten

Sampang dan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Sampang. Di sela-sela komitman pemberantasan jaringan pencurian hewan, Kapolres Sampang berhasil mengamankan barang

bukti (BB-) 3 ekor sapi di Mapolres Sampang yang dikembalikan langsung pada pemiliknya, Selasa (23/2). Sebagai bentuk keseriusan Polres Sampang dalam mengungkap kasus pencurian hewan (curwan), 3 ekor sapi yang berhasil diamankan di Mapolres. Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto didampingi jajaran pejabat Polres Sampang, langsung menyerahkan 3 ekor sapi pada pemiliknya, dari hasil penyelidikan sementara tersangka Curwan ini ada jaringannya yang akan diungkap terus. Menurut Kapolres Sampang Budi, tiga ekor sapi tersebut berhasil ditemukan di rumah tersangka inisial (N) yang saat ini masih (DPO), sedangkan identitas dan lokasinya tesangka sudah dipantau. “Oleh sebab itu, kami memberikan waktu satu bulan pada tersangka dan jaringan pelaku Curwan ini untuk segera menyerahkan diri, jika tidak, maka saya perintahkan pada anggota untuk melakukan penindakan tegas. (why)

Samsat Surabaya Barat Sambungan dari hal. 1 dan aman. Karena kedekatannya dan sudah menjalin ‘hubungan khusus’ dengan para oknum samsat, maka para pemohon yang pemohonannya tidak sesuai prosedur sengaja diarahkan untuk berhubungan langsung dengan para calo. Hal ini berdasarkan temuan wartawan Suara Media Nasional dan sumber di lapangan, bahwa dalam pengurusan STNK 5 tahunan (ganti Plat nomer) di Samsat Surabaya Barat, tanpa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, red) hanya berbekal surat keterangan Bank, lewat jasa calo, STNK dan plat nomer bisa langsung jadi.

‘’Memang benar mas, kalau kepingin cepat, pengurusan STNK di Samsat Barat harus lewat calo, sedang slogan anti calo yang terpampang didinding hanya pajangan belaka”, ujar Andi saat selesai melakukan pengurusan STNK di Samsat Surabaya Barat. Lanjutnya, biarpun lewat calo tambah biaya tidak jadi soal yang penting pengurusan STNK 5 tahunan berbekal surat dari bank langsung jadi. “Lewat calo, cuma tambah biaya Rp 800 ribu, STNK dan plat nomer langsung jadi tanpa nunggu lama,” ujar Andi. Di Samsat Surabaya Barat,

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Giliran Muara Lakitan Dilanda Banjir Musi Rawas, SMN - Banjir akibat meluapnya Sungai Musi di Kabupaten Musi Rawas (Mura) meluas. Jika sebelumnya empat desa dan satu kelurahan di Kecamatan Muara Kelingi diterjang banjir. Kali ini merendam pemukiman di sejumlah desa di Kecamatan Muara Lakitan. Kasi Penanggulangan Bencana Tagana Dinsos Kabupaten Mura, Bambang mengatakan, laporan banjir di wilayah Kecamatan Muara Kelingi berangsur-angsur mulai surut. Seperti di Kelurahan Muara Kelingi, Desa Bingin Jungut, Desa Pulau Panggung, Desa Suka Menang, Desa Lubuk Tuo dan Desa Lubuk Muda. “Ini luapan sungai. Seluruhnya dipinggiran aliran sungai semua yang kena banjir,” ungkapnya. Besok (29/ 2), pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinsos untuk menentukan langkah atau tindakan apa yang akan dilakukan tim di lapangan setelah melakukan pendataan. “Kami koordinasi dulu Senin nanti (besok, red), langkah-langkah apa yang akan diambil,” terangnya. Dijelaskan, laporan diterima ratusan rumah di dua desa di Kecamatan Muara Lakitan, yakni Semangus Lama dan Semeteh juga terendam banjir. Rinciannya, Desa Semangus sebanyak 200 rumah. Terparah di Desa Semeteh mencapai 460 rumah. Banjir di dua desa tersebut ketinggiannya

semuanya itu bisa diatur asalkan berani bayar lebih. “Benar itu, kalau kepingin cepat pengurusan di kanyor Samsat ini, harus lewat calo,” ujar sumber calo yang biasa memasukan berkas di Samsat Surabaya Barat. Untuk STNK 5 tahunan (ganti plat nomer) tanpa BPKB untuk kendaraan R4 dikenakan biaya tambahan Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta, sedangkan untuk R2 Rp 300 ribu sampai Rp 600 ribu. “Dan biaya itu semua tergantung kesepakatan,” ujar salah satu sumber calo samsat senior yang namanya tidak mau disebutkan.

Dari biaya segitu, untuk ngasih ‘uang pelicin’ ke petugas samsat, supaya berkasnya biar cepat selesai. “Di Samsat Surabaya Barat, semuanya tidak ada yang gratis. Hampir semua petugas minta ‘uang pelicin’, kalau kita tidak ngasih maka berkas yang diajukan akan dipersulit,” ujar sumber salah satu calo senior yang mewanti-wanti namanya tidak mau dikorbankan. Sementara itu PAUR Samsat Surabaya Barat Iptu Rini ketika ditemui sedang tidak ada ditempat, menurut salah satu stafnya, “Ibu tidak ada sedang di Polda,”. Bersambung... (syam)

ran. Anak-anak muda di desa-desa pun jadi incaran. Karena itu pandaipandailah menentukan lingkungan pergaulan,” pesannya. Senada dengan bupati, Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama juga menegaskan, narkoba menjadi musuh bersama tak hanya di Indonesia saja tapi juga dunia. “Apa yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan preventif atau pencegahan. Generasi muda kita harus aware terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Mereka harus membentengi diri agar tak sampai jadi korban,” tutur Bastoni. Di Banyuwangi sendiri, lanjut Bastoni, sosialisasi, penyuluhan dan razia terus dilakukan dengan gencar oleh pihaknya. “Ini semata-

mata agar anak-anak muda paham dampaknya,” cetus Bastoni. Bastoni juga membeberkan tingkat peredaran narkoba di Banyuwangi. Tahun 2015 saja, terang Bastoni, ada 100 pelaku narkoba yang ditangkap di Banyuwangi. Mereka ada yang berperan sebagai pemakai, penjual, pengedar bahkan pemilik pabriknya. Dari 100 orang yang tertangkap tersebut, 20 persen diantaranya adalah pelajar. “Karena itu masalah ini menjadi concern kita bersama. Ke depan Badan Narkotika Nasional juga siap berkoordinasi dengan Polres dan Pemkab untuk memerangi masalah ini,” pungkas Bastoni. (edi)

Deklarasi Anti Narkoba Sambungan dari hal. 1 bersepakat mendukung pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi dan memberikan contoh hidup sehat tanpa menggunakan obat-obatan terlarang. Sebagai generasi emas Banyuwangi, para pelajar juga menolak penggunaan narkoba dengan memfokuskan pada belajar dan mencetak prestasi. Mereka juga menyatakan kesanggupannya untuk tidak coba-coba dan terpengaruh narkoba serta siap melaporkan jika mengetahui dan melihat adanya narkoba di Banyuwangi. Usai deklarasi, Bupati melakukan penandatanganan gerakan anti narkoba sekaligus melepas balon sebagai tanda dimulainya

gerakan tersebut. Di depan para deklarator, Anas mengatakan apresiasinya yang mendalam atas kegiatan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang positif ini. Saya yakin yang datang kesini adalah anakanak baik. Anak-anak yang baik tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi juga kepada lingkungan dan orang-orang di sekitarnya,” kata Anas. Anas juga mengingatkan agar para pelajar tak salah dalam bergaul. Sekali salah pilih teman, ujar Anas, bisa menjerumuskan ke jalan yang salah pula. “Para pengedar narkoba ini juga terus mencari mangsa. Sekarang bukan hanya di kota-kota besar saja yang jadi sasa-

Rumah warga nyaris tenggelam banjir di kabupaten Musi Rawas

sekitar setengah sampai satu meter. “Warga yang rumahnya terendam memilih bertahan. Sebab mereka sudah rutinitas setiap tahun (banjir), jadi bukan barang baru,” bebernya. Terpisah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mura, Syamsudin mengungkapkan laporan sementara yang masuk, ketinggian banjir di sejumlah daerah yang terendam banjir di Kecamatan Muara Kelingi berangsur turun. “Kalau surut belum, tapi beguyur,” terangnya. Ditambahkan Kasi Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Mura, Despri, sejauh ini, pihaknya belum memasang tenda penampungan bagi korban banjir.. “Tenda pengungsi belum pasang,” tegasnya. Itu karena warga enggan menempatinya dan lebih memilih bertahan di lantai dua rumah. “Jadi untuk dilokasi banjir belum ada posko,” timpalnya.

Terpisah Kasi P2PL Dinkes Kabupaten Mura, Iwan Joko mengingatkan masyarakat yang daerahnya terendam banjir untuk waspada penyakit diare karena minimnya air bersih dan penyakit gatal-gatal. “Kedua penyakit ini biasanya rentan menyerang pasca banjir,” tukasnya. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kendati ketinggian air mulai turun, warga masih cemas akan datangnya banjir susulan. Saat ini, para korban banjir memilih bertahan di pemukiman karena belum ada tempat evakuasi maupun posko tanggap darurat yang didirikan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Namun pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Muratara melalui instansi terkait terus memantau perkembangan di lapangan. Data Dinas Sosial (Dinsos)

Muratara mencatat korban banjir mencapai puluhan ribu jiwa. Banjir merendam sedikitnya 3.878 rumah di sejumlah desa.Akses utama masyarakat juga sempat putus. Seperti jalan penghubung di lima kecamatan di Rawas Ulu Rupit, Rawas Ilir, Karang Dapo, dan Karang Jaya. Banjir paling parah terjadi di wilayah Rawas Ilir dan Karang Dapo, sempat menggenangi jalan sepanjang 300 meter dengan ketinggian 1 meter. Tak hanya itu, aktivitas masyarakat saat ini masih lumpuh total. Jalanjalan perkampungan maupun perkebunan masih tergenang air. Ketinggian air kini telah menyusut, jika sebelumnya sebatas pinggang orang dewasa kini ketinggian air sebatas lutut. Dibagian lain, Kemarin (27/2) sekitar pukul 08.00 WIB, Wakil Bupati Muratara, H Devi Suhartoni beserta aparat kepolisian dan TNI, berhasil memasuki lokasi terisolir di Kecamatan Rawas Ilir. Sebelumnya lokasi sulit dicapai lantaran minimnya peralatan. Kepala Dinas Sosial ZaenalArifin mengatakan hingga kini bantuan belum diturunkan karena masih di proses oleh pihak Dinsos Provinsi. “Kemungkinan Senin (besok, red) akan segera kami bagikan bantuan, untuk saat ini memang masyarakat masih kesulitan beraktivitas,” ucapnya. Disinggung mengenai minimnya peralatan tanggap darurat yang dimiliki oleh Pemkab Muratara, Zaenal Arifin membenarkannya. Peralatan tanggap darurat yang yang tersedia hanya satu perahu karet. “Tidak cukup melakukan evakuasi. Sedangkan banjir hampir terjadi di 20 titik”, gukasnya. (abu)

148 PNS Pemkot Mojokerto Sambungan dari hal. 1 lingkungan Kota Mojokerto, mengatakan bahwa Sumpah/janji adalah suatu ke-sanggupan untuk mentaati keharu-san atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan karena sumpah/janji yang telah diucap-kan/diikrarkan menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja meru-pakan pernyataan kesanggupan kepada Negara, tapi juga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apabila melanggar sumpah/janji, tidak hanya akan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tapi juga akan dimintai pertanggungjawabannya di akherat. Sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, mempunyai peran yang strategis salam usaha untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat. Sikap “kalau bisa diperlambat mengapa dipercepat” sudah harus kita buang jauh-jauh. Kita juga harus merubah paradigma dari dilayani masyarakat menjadi pelayan masyarakat. Kalau bisa merubah itu semua, maka citra negative Pegawai Negeri Sipil yang lamban, tidak produktif

dan tidak efisien akan tergerus hilang dan berubah. Sebagai PNS yang baru disumpah/janji hendaknya mensyukuri nikmat karena telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, telah dipercaya mengemban tugas Negara. Oleh karenanya tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab. Ungkapan syukur itu juga harus diaplikasikan dengan menjadi pegawai negeri sipil yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi. Kalau saat menjadi CPNS Rajin Apel, tidak pernah bolos dan bekerja dengan tekun, jangan sampai setelah menjadi PNS malah bermalas-malasan dan tidak disiplin. Walikota berharap kepada peserta agar benar-benar faham akan pentingnya berdisiplin, baik disiplin waktu maupun administrasi. Apalagi sekarang sudah ditetapkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang aturannya sudah lebih ketat dan terinci. Kalau dulu seorang PNS yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) bulan berturut-turut baru bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Tapi sekarang hanya membolos selama 46 hari saja sudah harus

diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat sebagai PNS. Dan diharapkan pula sebagai Pembina Kepegawaian, kedepannya tidak ada lagi yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, baik itu karena pelanggaran disiplin maupun sebab lainnya. Karena pelanggaran-pelanggaran disiplin maupun sebab lainnya. Karena pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan akan menjadi penghambat dari pencapaian Kota Mojokerto sebagai kota yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. Menurut Drs. Endri Agus Subianto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto maksud dan tujuan Pengambilan Sumpah/ Janji ini adalah sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS. Kegiatan dilaksanakan 19/2/ 2016 bertempat di De Resort Mojokerto yang diikuti 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) PNS yang terdiri dari 75 PNS Golongan III dan 73 PNS Golongan II, Kegiatan dihadiri Walikota, Wakil Walikota, Kepala SKPD terkait dan peserta sumpah/janji. (hms/adv/kan)

Tiga Hal Penting untuk Anggota Korpri Sambungan dari hal. 1 kesejahteraan bisa dilakukan melalui pemberdayaan, partisipatoris dan pelayanan publik,” ujarnya saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Korpri Jawa Timur Tahun 2016 di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (24/2). Soekarwo yang juga sebagai Penasehat Dewan Pengurus Korpri Prov. Jatim mengatakan, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik merupakan intisari UU No. 23 Tahun 2014 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang demokratis dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat juga harus dilibatkan dalam kebijakan pelayanan publik, “Anggota Korpri jangan hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (partisipatoris). Tidak hanya anggota, tetapi pemimpin harus terlatih untuk melakukan ketiga hal tersebut, serta menguasai regulasi dan implementasinya,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim. Lebih lanjut disampaikannya, melalui Musprov ini, anggota Korpri harus mampu memperkuat profesionalisme dalam birokrasi.

Sebab, sebagai anggota Korpri tidak cukup hanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tetapi harus menggerakkan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat yang diajak atau dilayani untuk mengambil keputusan (partisipatoris). Menurutnya, pemikiran tiga langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tumbuh di Jatim sejak tahun 2011 melalui konsep yang dinamakan citizen charter. Yakni, pelayanan dengan melibatkan masyarakat (citizen). Citizen charter menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim. Dijelaskan, di Jatim, sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah di luar jam kerja, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani. Sebagai contoh, jam kerja Puskesmas di salah satu daerah di Jatim mulai dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jam kerja ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas sebagai petani. Sebelum jam kerja tersebut diterapkan, pemerintah melalui pihak Puskesmas mengajak masyarakat untuk menentukan jam kerja tersebut. Ia juga mengingatkan para

pemimpin birokrat harus terlatih untuk pemberdayaan (empowering), tidak bisa diotoriter. Selain itu, harus terus melakukan inovasi pelayanan publik. Dalam 99 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia, terdapat 22 inovasi pelayanan publik terbaik berasal dari Jatim. Bahkan tahun lalu, Jatim masuk top 9 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Yang masuk inovasi tersebut adalah Jatimnomics sebagai solusi ekonomi global. “Kalau empowering harus profesional, menguasai regulasi dan implementasi. Tidak bisa seorang pimpinan birokrasi tidak menguasai regulasi dan implementasi. Di situlah ditemukan cara mengajak anggota dan yang dilayani untuk berbicara,” jelasnya. Sebagai manfaat penggunaan citizen charter di Jatim, tingkat kesenjangan (disparitas) di Jatim dalam konsep pembangunan sosial berupa Gini Ratio mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,41. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pun mencapai 5,44 persen berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, Keynote Speaker Musprov IV Korpri Jatim Tahun 2016 Prof. Rhenald Kasali mengatakan, mesin birokrasi harus

dipercepat. Birokrat dalam hal ini anggota Korpri, harus proaktif dalam menghadapi segala tantangan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, birokrat harus memiliki tiga hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni pemahaman (understanding), perencanaan (planning), dan pengimplementasian (implementing). Dijelaskan, pemahaman dapat dilakukan dengan mengetahui kompetisi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, sumber daya dan pemasaran seperti di Jatim telah membuka kantor perwakilan dagang di 26 provinsi di Indonesia. Perencanaan dapat dilakukan dengan mengetahui kultur sumber daya manusia, nilai-nilai, infrastruktur. Sedangkan pengimplementasiannya dilakukan dengan match maker, service delivery, dan direct selling. Dalam kesempatan itu, Rhenald Kasali mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan Pakde Karwo dalam memimpin Jatim. Pakde Karwo berhasil membuat inovasi untuk memajukan Jatim melalui Jatimnomics, menggerakkan industrialisasi dengan membuat SMK Mini di sejumlah daerah di Jatim. “Jatimnomics adalah sebuah

Gubernur Jatim Soekarwo saat mendengarkan paparan Prof. Rhenald Kasali usai membuka Musprov Korpri Jatim di Hotel Singgasana Surabaya

inovasi, agility dalam ekonomi. Konsep ini bisa menjadi role model bagi Indonesia dan dibuat bukunya. Pakde Karwo juga mampu menggerakkan industrialisasi di Jatim melalui SMK Mini. Industrialisasi tidak bisa bergerak, jika tenaga SMK tidak ikut digerakkan,” imbuh Rhenald Kasali yang juga Guru Besar Universitas Indo-

nesia (UI). Musprov yang memiliki agenda utama memilih Pengurus Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur masa bakti 2016-2021 tersebut dilaksanakan selama tiga hari yakni 23-25 Februari 2016. Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Jatim, Akmal Boedianto mengatakan, tujuan dilaksanakan

Musprov adalah sebagai tindak lanjut atas hasil Munas VIII Korpri Tahun 2015. Dengan hasil munas tersebut, maka Jatim menggelar musprov dengan agenda, menilai pertanggungjawaban kepengurusan DPP Korpri Jatim masa bakti 2010-2015 dan pembentukan pengurus DP Korpri masa bakti 2016-2021. (*)

Rona-rona

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Trend Online Marketing

Pria Melambai

Sambungan dari hal. 1

bermanfaat dalam blog bisnis Anda tentu akan memiliki dampak yang lebih baik daripada beriklan pada eksternal konten. Dengan taktik seperti ini, Anda akan mendapat manfaat, seperti branding dan pertumbuhan jumlah pengunjung. Dengan berfokus pada tren ini, maka akan lebih baik jika kita mendiskusikan prediksi tren pemasaran online pada 2016. 1. Content marketing akan lebih besar dari sebelumnya Salah satu cara utama sebuah perusahaan membangun otoritas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen adalah dengan konsisten membuat konten yang bermanfaat yang disebarkan melalui berbagai saluran. Umumnya, konten yang disebarkan akan melibatkan informasi bisnis yang dijalankan dengan relevan sehingga akan memberikan wawasan atau hiburan untuk pengunjung website/blog bisnis. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat terus membangun hubungan dengan demografi pasar dan mengembangkan loyalitas para target market. Menurut Content Marketing Institute, strategi content marketing B2B terbaik adalah dengan menggunakan media sosial, membuat artikel pada sebuah website bisnis, membagikan eNewsletters, menyusun studi kasus, membuat video dan artikel di website lain. Dengan menggunakan satu atau lebih dari cara tersebut, bisnis dapat membangun reputasi positif dalam industri mereka. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pemasaran melalui iklan televisi dan iklan radio kini sudah kurang efektif. Sehingga lebih baik untuk berkonsentrasi pada kegiatan pemasaran yang dapat merasuk ke pikiran pembaca dengan memproduksi konten yang bermanfaat dan menarik yang dirancang untuk audiens yang spesifik. 2. Mengharuskan lebih banyak keragaman sosial media marketing Beberapa tahun yang lalu, bisnis terbatas pada keterkaitannya dengan jaringan media sosial dimana mereka bisa menjalankan kegiatan pemasaran melalui Face-

book, LinkedIn dan Twitter. Namun saat ini berbagai situs media sosial baru mucul dan tenggelam, namun Pinterest, Google+, Tumblr dan Instagram adalah pemain baru yang terus melonjak popularitasnya. Malalui media sosial yang masih hijau itu, para pemilik bisnis mendapatkan berbagai pilihan baru yang memungkinkan sebuah bisnis untuk menghasilkan konten menarik dalam berbagai bentuk media dan membangun pengunjung mereka di seluruh saluran lebih banyak dari sebelumnya. Akibatnya, sangat wajar bila perusahaan membutuhkan beberapa jaringan untuk berkembang dan bereksperimen dengan tujuan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Diversifikasi ini tampaknya terbukti berbuah baik bagi banyak perusahaan karena dapat membangun ekuitas merek dengan membuat konsumen lebih mudah untuk mengenali merek tertentu. 3. Konten bergambar Konsumen tidak akan suka dengan banyaknya iklan, untuk itu sebaiknya Anda membuat konten yang mudah dicerna. Karakteristik umum penggunaan media sosial yang baik adalah melakukan penekanan pada gambargambar yang ditampilkan. Peningkatan pesat kesuksesan dari BuzzFeed dan Pinterest adalah bukti untuk kekuatan dan potensi konten yang menjadi viral berbasis gambar. Melakukan kegiatan Online marketing dengan membuat posting blog yang bermanfaat dan banyak dishare pada media sosial biasanya juga memiliki karakteristik umum: mereka membumbui dengan gambar yang ditempatkan secara tepat untuk membuat konten menarik dan menekankan pada poin tertentu. Contoh lain adalah infographics, yang menggabungkan gambar dengan jumlah minimal teks untuk menjelaskan topik dan memberikan informasi statistik atau data dari studi penelitian. 4. ‘Sedikit’ lebih baik Salah satu tren penting saat ini adalah pergeseran jelas dalam ketertarikan konsumen tentang pesan yang mendalam dari pada

pesan yang terlihat sederhana. Ketika Anda terlintas beberapa merek terkemuka di dunia seperti Apple dan Google, mereka jelas menghargai kesederhanaan. Sebagian besar daya tarik Pinterest adalah estetika yang bersih, rapi, dan minimalis. Dengan banyaknya konsumen yang merasa terganggu oleh berbagai informasi dan iklan, beberapa pemasar inovatif justru akan ke arah yang berlawanan. Sekarang upaya dari para pemasar adalah untuk mengurangi pesan kampanye mereka dan tidak membanjiri konsumen dengan infomasi yang penuh dengan sensasi. 5. Mudah diakses melalui ponsel Cepatnya perkembangan teknologi dalam genggaman seperti smartphonedan tablet wajib diperhatikan oleh perusahaan agar mampu menciptakan konten yang dapat diakses oleh pengguna ponsel. Menurut Forbes, “87% dari perangkat penjualan yang terhubung pada 2017 akan didominasi tablet dansmartphone.” Perusahaan dapat membuat alternatif dengan website versimobile atau menggunakan desain website yang responsif. Tenunya ini menjadi hal yang tidak boleh terlupakan karena penting untuk memberikan pengalaman positif bagi user yang browsing melalui perangkat mobile. Jika tidak, sangat mudah untuk kehilangan pelanggan dari pesaing yang telah menyesuaikan dengan tren ini. Pergeseran dari komputer dan laptop ke perangkat ponsel ini akan terus berlanjut, maka itu bisnis yang tidak mampu mengikutinya akan menderita. 6. Re-target iklan agar efektif Ini adalah strategi online marketing yang muncul baru-baru ini. Secara sederhana, ia bekerja dengan memanfaatkan cookie browser untuk melacak situs-situs yang dikunjungi pengguna. Setelah mereka meninggalkan situs tertentu, produk atau jasa yang mereka lihat akan ditampilkan kepada mereka lagi dalam iklan di website yang berbeda. Dengan hanya dua persen dari traffic web yang terkonversi pada kunjungan pertama, re-targeting iklan dapat meningkatkan konversi dengan mengingatkan

konsumen kepada produk atau jasa yang sering mereka lihat. Hal ini membuat merek dan produk berada pada top of mind konsumen. Bahkan ada studi psikologis yang menunjukkan bahwa paparan sederhana tentang nama merek dan logo menciptakan kedekatan, yang akan membangun kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan pembelian oleh konsumen. 7. SEO dan media sosial yang akan semakin terhubung Meskipun tanda-tanda sosial masih tidak membawa dampak serupa dengan link menuju website, tapi tak bisa dipungkiri bahwa mereka memainkan peran yang cukup baik dalam peringkat pencarian konten saat ini. Selain itu, mereka merupakan salah satu dari tiga pilar SEO. Karena tujuan dari Google dan mesin pencari lainnya adalah untuk menyajikan konten berkualitas terbaik dan yang paling relevan untuk pengguna. Karena hal tersebut, masuk akal bila jumlah share yang diterima dari posting blog, artikel atau halamanwebsite akan memiliki pengaruh terhadap pencarian. Semakin banyak orang yang berbagi sebuah konten berarti kualitasnya semakin baik pula, dan karena itu posisinya akan meningkat pada hasil pencarian di mesin pencari. Bukan sebuah kebetulan jika hasil pencarian yang ada di peringkat atas cenderung memiliki angka share ke media sosial yang tinggi, sementara mereka yang ada di peringkat lebih rendah memiliki lebih sedikit share. Selain itu, share ke sosial media dapat berfungsi sebagai pembangun kepercayaan agar pengunjung mau masuk ke website tersebut. Jika mereka melihat ada ratusan atau ribuan share, kemungkinan ada sesuatu yang memiliki nilai lebih. Itulah alasan terbesar mengapa begitu banyak bisnis menginstall plug-in share media sosial dan mendorong konsumen untuk berbagi sebanyak mungkin. Anda juga dapat mengetahui lebih dalam seputar dunia SEO dengan menggunakan jasa SEO yang handal. Itu lah ketujuh prediksi tren online marketing paling ampuh tahun 2016.

Bahkan belum lama ini telah dipertemukan pihak pengisi acara dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Baru saja kemarin sore kami mempertemukan para pengisi acara kita dengan Komisioner KPI,” ujar Gilang saat dihubungi, Sabtu (27/ 2/2016). Pelarangan tayangan pria yang kewanitaan menurutnya bukanlah hal baru. Surat edaran serupa sudah sering disampaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal serupa sebelumnya juga telah diungkapkan Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad. Menurutnya, surat edaran tersebut bukanlah yang pertama, melainkan telah dilayangkan berulang kali. Idy menjelaskan, surat tersebut diedarkan sebagai penekanan kembali dan hanya diedarkan di tengah momentum tertentu. Belakangan, isu lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) tengah hangat diperbincangkan. Aduan

masyarakat kepada KPI pun meningkat. Karena itulah, KPI kembali menerbitkan edaran ini. “Selama ini, kami dapat keluhan, masukan dari masyarakat, terutama orangtua. Mereka khawatir dan merasa terancam bila anaknya akan gampang meniru adegan-adegan yang begitu,” tutur Idy. Adapun aturan tersebut secara normatif diatur dalam Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 aat (4) huruf a. Idy memaparkan, dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa ada penghormatan terhadap norma kesopanan, kesantunan, dan kesusilaan. “Kedua, ada Pasal 15, anak-anak harus kita lindungi dari pengaruh buruk siaran yang ‘melambailambai’ itu,” ujar Idy. “Pria ‘melambai’ itu kan enggak pantas menurut norma yang

berlaku di Indonesia. Kalau dimunculkan tiap hari, jadi lumrah, jadi biasa dan bisa ditiru,” ucapnya. Adapun kriteria yang dilarang oleh KPI adalah pria sebagai pembawa acara (host), talent, ataupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan sebagai berikut: 1) Gaya berpakaian kewanitaan, 2) Riasan (makeup) kewanitaan, 3) Bahasa tubuh kewanitaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, ataupun perilaku lainnya), 4) Gaya bicara kewanitaan, 5) Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan, 6) Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita, 7) Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria yang kewanitaan. (man/kmp)

Berintegritas Tinggi Sambungan dari hal. 1 “Dengan keteguhan sikap itulah insan pers mendapatkan respek dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat,” kata Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, saat menyampaikan orasi Jurnalisme Jateng Gayeng pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Ke-70 PWI Jateng di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Menurut Ganjar, menjadi insan pers tidak hanya menjalankan sebuah profesi untuk mencari penghasilan. Namun, dari semua itu ada semangat idealisme, semangat perjuangan, dan semangat pemberontakan, untuk kebaikan. “Saya sangat mengapresiasi insan pers yang telah menjalankan peran itu dengan optimal. Tapi kita harus jujur masih ada insan pers yang seolah menjual profesinya dan semata-mata ingin mencari kepentingan sempit untuk kebutuhan individu,” ujar Ganjar.

Kearifan Etis Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud, mengatakan profesionalitas sering diartikan sederhana, yakni seorang wartawan profesional yang mempunyai kecakapan teknis. Tapi hal itu tidak cukup, karena profesional adalah cakap secara teknis, keterampilan mumpuni, dan harus mempunyai kearifan etis. “Inilah yang terus menerus kami kampanyekan melalui sosialisasi kode etik jurnalistik dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers ke berbagai kalangan. Dengan begitu, bisa membuka kesadaran bahwa wartawan bukan profesi yang mesti dijauhi, menakutkan, maupun profesi yang setiap saat menakut- nakuti, tapi wartawan adalah profesi yang bermitra, bersinergi, dan setiap saat menjadi bagian pembangunan di Jawa Tengah,” ujar Amir. Sebelumnya, Ketua Dewan

Pers Bagir Manan meyakini kalau para wartawan di Tanah Air dapat disejahterakan, mereka akan menghasilkan karya jurnalistik yang lebih baik lagi. “Saya sendiri punya keyakinan kalau para wartawan dapat disejahterakan, mereka akan menghasilkan produk yang lebih baik,” katanya. Bagir menegaskan pihaknya sudah lama memperjuangkan agar setiap perusahaan pers mematuhi ketentuan nilai minimum pengupahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Ketentuan UU mengenai minimun gaji para wartawan harus dipenuhi itu sudah lama diperjuangkan. Dewan Pers sebagai satu lembaga yang hanya memberikan anjuran-ajuran tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pelaksanaan aturan sangat bergantung pada kesadaran perusahaan pers. (man/korjkt)

Pelatihan Kerajinan Handycraft Sambungan dari hal. 12

Menjaga Harmonisasi Sambungan dari hal. 12 negara kesatuan, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. Gubernur Jatim menekankan bahwa untuk tata kelola Dana Desa di Provinsi Jawa Timur terdapat 10 kabupaten/ kota yang telah menjalankan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 3 Kabupaten yang mengembangkan aplikasi secara mandiri. Pria Kelahiran Madiun, 16 Juni 1950 silam ini juga mengingatkan, isu strategis terkini yang perlu dicermati oleh seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur antara lain: permasalahan terorisme/radikalisme, narkoba, pornografi, kekerasan seksual, perempuan dan anak. Dibidang ekonomi harus dicermati masalah kedaulatan pangan khususnya beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi. Sedangkan di bidang kesehatan yakni penyakit demam berdarah. Selain itu, bencana alam juga harus menjadi perhatian serius bagi Kepala Daerah seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Kepala Daerah yang baru saja dilantik diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, secara komprehensif melalui cegah dini radikalisasi, pemberantasan kejahatan serta harmonisasi dan rekonsiliasi eks Gafatar dengan lingkungan setempat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga memaparkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 5,44 persen dengan tingkat inflasi sangat terkendali yaitu sebesar 3,08 persen. Target Tahun 2016 yakni mencapai 5,6 sampai 5,8 persen. Sehingga Kepala Daerah

yang baru saja dilantik diminta untuk kerja, kerja dan kerja demi memenuhi target tersebut dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Sementara pada aspek kedaulatan pangan, Jawa Timur pada Tahun 2015 surplus 4,94 juta ton beras atau dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebayak 43,3 juta jiwa. Surplus jagung 3,4 juta ton, surplus gula 805 ribu ton, sedangkan untuk kedele masih defisit sekitar 46,9 ribu ton. Untuk itu, Bupati/Walikota segera menyelesaikan Perda Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjamin ketersediaan bahan pengan pokok khususnya beras, juga mengupayakan percepatan rehabilitasi beberapa waduk. Terkait dengan penanganan bencana alam melalui early warning system dan mitigasi bencana alam. Untuk penanganan wabah penyakit harus menggunakan langkah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Gubernur Jatim juga mengingatkan, agar menjalankan tugas dengan menanggalkan segala atribut politik dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Menjaga harmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasalnya, dengan harmonisasi tersebut menunjukkan kemampuan dalam menjaga amanah masyarakat. TP PKK dan Kader PKK, Relawan Yang Tidak Berpolitik Praktis Sehari usai pelantikan 17 kepala Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kamis (18/2) giliran Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi melakukan pelantikan kepada 17 Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Masa Bhakti Tahun 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dalam sambutannya, Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi, atau yang

Pelaksanaan pelatihan kerajinan handycraft yang diikuti 40 orang perwakilan kelurahan se-Kota Blitar

TP PKK dan Kader PKK saat dilantik

akrab disapa Budhe Karwo berharap agar PKK sebagai mitra pemerintah bisa hadir di tengah masyarakat sebagai solusi, dari munculnya berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat. Budhe Karwo juga menekankan akan pentingnya netralitas dalam PKK. Menurutnya, kepemimpinan gerakan PKK hendaknya tidak ada afiliansi pada kelompok manapun. Tim Penggerak PKK dan kader PKK adalah relawan yang tidak berpolitik praktis. PKK juga bukan kelompok arisan. PKK melakukan pembinaan kepada masyarakat, biasanya mengajak masyarakat secara persuasif tidak konstruktif. Sehingga masyarakat koorperatif untuk diajak bekerja sama, misalnya menanggulangi masalah kesehatan, mengungkit pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendekatan dari hati ke hati itu ciri khas gerakan PKK, tidak instruktif tapi persuasif. Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi juga mengingatkan bahwa Ketua Dekranasda dan anggotanya harus bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini masih ada PR bagi TP PKK maupun Dekranasda diantaranya: terjadinya kesenjangan transfor-

masi masyarakat yang disebabkan cepatnya kemajuan teknologi, kurangnya regenerasi pengrajin dalam melestarikan produk kerajinan berbasis lokal, kurang stabilnya para pengrajin dalam mejaga mutu dan penyediaan hasil produk karena saat ini kita sudah masuk MEA jadi tidak boleh lagi dengan kualitas yang terabaikan. Packaging terutama harus tetap menjadi perhatian, termasuk perkembangan mode masih belum bisa mengikuti cepatnya perkembangan selera konsumen. Untuk itu, dia mempersilahkan untuk berkreasi demi kesejahterkan masyarakat di tempat TP PKK masing-masing. Budhe juga menekankan, Dekranasda merupakan wadah untuk melindungi para pengrajin. Dari jumlah 6,8 juta UMKM yang ada di Jawa Timur, 3 juta ada di sektor primer dan sisanya di sektor lain. Kontribusi UMKM 54, 6 % terhadap PDRB Jatim. Sebagian besar bahkan sudah menembus pasar luar negeri. Menurutnya, perkembangan batik luar biasa. Ini setelah di tetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Bahkan di Jawa Timur mempunyai 1300 motif batik dan sempat diMURI-kan.

nakan beberapa pelatihan lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pelatihan sulam pita, pelatihan lukis kain, pelatihan membuat shuttlecock, dan pelatihan merangkai bunga. Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua. Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya mem-

perbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal. Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/ 2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Terkait cukai, Kasubag Humas Pemkot Blitar, Gigih Mardana mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana

dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Gigih. Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya. Gigih menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, pungkasnya. (hms/ adv/kan)

Bupati/Wabup Blitar, Tidak Ada Jarak Dengan Masyarakat Bupati Blitar, H.Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Marhaenis yang didampingi istri masingmasing, menggelar acara tasyakuran pasca pelantikan keduanya sebagai Bupati Blitar/Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021 di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2). Acara tasyakuran yang digelar, Jumat (19/2) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro dibanjiri uca-

pan selamat dari berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif, Forpimda, karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar, pengajar, juga masyarakat umum. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah mendukungnya bersama Wakil Bupati Blitar, Marhaenis sehingga mendapat kepercayaan memimpin Kabupaten Blitar 2016-2021. Di era kepemimpinannya, Bu-

pati Blitar Rijanto berharap Kabupaten Blitar bisa lebih baik, lebih sejahtera. Masyarakat diharapkan juga lebih maju dan berdaya saing utamanya menghadapi pasar bebas MEA. Ini sesuai dengan visi Kabupaten Blitar, “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.” Peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang disiplin. (hms/adv/kan)

CMYK

Advertorial

Edisi 226 / VIII / 1 - 6 Maret 2016

Jangan Asal Pindah Ke BLUD, Masyarakat yang Jadi Korban

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo saat melakukan sidak Ponorogo, SMN - Wakil Rakyat selalu memikirkan kesehatan rakyatnya. Pepatah mengatakan” Rakyat Sehat Negara Kuat.” Hal ini telah dibuktikan oleh wakil rakyat Ponorogo.

Pasalnya Komisi D DPRD Ponorogo telah melakukan sidak ke sejumlah Puskesmas yang akan memproklamirkan dirinya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 11/2 kemarin.

Ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi secara langsung kesiapan Puskesmas yang tersebar di wilayah Ponorogo karena akan beralih status menjadi BLUD.”Oleh karena itu tidak serta merta dan “Jangan asal” seenaknya saja merubah dari layanan biasa menjadi BLUD demi keuntungan semata harus memenuhi syarat dulu,”Saya tidak mau nanti endingnya masyarakat yang menjadi korban lagi”, kata Ubail Islam ketua komisi D.DPRD Kabupaten Ponorogo. Pihaknya juga membeberkan ,Penerapan BLUD sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016 Sesuai dengan program Pemerintah Permenkes No 12 tahun 2013 dan Peraturan Bupati No 53 tahun 2015. Pada pertengahan 2016 mendatang, semua Puskesmas akan berubah status, dari Puskesmas tarif retribusi menjadi BLUD, namun

harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi antara lain harus bisa menampung dan menangani144 jenis penyakit, punya laboratorium,tenaga medis memadai, standart pelayanan diutamakan, sarana dan prasarana harus ada. Menurutnya, harus ada evaluasi dulu sebelum dipindah dari status tarip biasa ke BLUD karena nantinya akan menambah banyak tenaga sehingga harus diperhitungkan juga anggaran yang akan dikeluarkan, agar tidak terjadi adanya SK bodong.” Saat sidak di Puskesmas Sampung dan Puskesmas Tonatan, DPRD Kabupaten Ponorogo menemukan sejumlah Puskesmas yang belum memenuhi syarat kesiapan menjadi BLUD,” jelentereh Ubail. “Dari tiga puluh satu Puskesmas yang tersebar di Ponorogo masih banyak yang belum mempunyai tenaga administrasi, dokter serta fasilitas

penunjang lainnya padahal itu menjadi salah satu syarat puskesmas umum beralih status menjadi puskesmas BLUD, Sehingga hal tersebut harus segera dicari solusinya agar bisa melaksanakan perubahan status nanti.” Tambahnya.Perubahan status dari Puskesmas bertarif retribusi menjadi BLUD, tentu saja akan berpengaruh pada semua pelayanan kesehatan, dan akan terpusat pada puskesmas tersebut, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah dikarenakan tidak memadainya peralatan di Puskesmas tersebut. Sementara itu Ubail juga menambahkan ,”Seharusnya pemerintah kabupaten setempat menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana penunjung yang diwajibkan sebagai syarat wajibnya perubahan status Puskesmas biasa

menjadi Puskesmas BLUD tidak hanya berdiam diri saja, ”Paling tidak mengadakan diklat, sosialisasi-sosialisasi terkait Permenkes dan Perbup tentang

BLUD. Tidak hanya cuma menerima keuntungan yang banyak dari retribusi Puskesmas yang beralih ke BLUD saja”, pungkas Ubail. (wied/adv)

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Ubail memeriksa peralatan Puskesmas saat sidak

Bupati Ipong Muchlissoni Gelar Istighotsah, Demi Keselamatan dan Kebaikan Ponorogo Ponorogo, SMN - Pasca dilantiknya pasangan Bupati Ponorogo terpilih H.Ipong Muchlissoni dan Djarno oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu yang lalu, Dalam mengungkapkan rasa syukurnya Pemkab Ponorogo menggelar “Pesta Rakyat” dengan beraneka ragam seni yang ditampilkan dengan artis-artis dari ibu kota Jakarta dan Propinsi Jawa Timur diantaranya Krisdayanti, Reza Artamevia, Brodin Palapa grup dan seni wayang kulit semalam suntuk oleh Dalang Enthus Susmono dengan lakon “Gatot Kaca Jadi Raja Pukul.” Pagelaran berjalan tertib, aman dan kondusif. Bupati Ipong selain berjiwa seni juga sosok yang relegius dan tidak pernah melupakan berdoa, pasalnya dia bersama Forpimda dan seluruh elemen masyarakatPonorogojugamenggelardoabersama

Suasana isighotsah atau Istighotsah yang dipimpin langsung oleh ketua umum PBNU KH.Said Aqil Siradj di pendapa pada hari rabo 24/2 kemarin. Hal ini sesuai dengan visi pasangan H.Ipong Muchlissoni dan Djarno pada saat kampanye beberapa waktu yang

lalu “Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius. “Istiqotsah ini kami gelar demi untuk keselamatan dan kemajuan Ponorogo sesuai dengan visi kami,” ujar Ipong Muchlissoni. Acara tersebut juga dihadiri oleh

Forpimda, para alim ulama, tokoh masyarakat, semua SKPD Pemkab Ponorogo dan ribuan masyarakat Ponorogo yang ikut dalam mendoa yang dipimpin langsung oleh ketua umum PBNU KH. Sahid Aqil Shiradj,” Kami menggelar Istiqotsah ini berdoa untuk kebaikan dan kemakmuran warga Ponorogo,sekaligus merupakan rangkaian acara tasyakuran selesainya Pilkada 9 Desember 2015 lalu dan kemenangan Bupati terpilih H.Ipong Muchlisoni dan Djarno”, tambahnya. Hadir pula perwakilan dariAisyah, Ansor, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) para pejabat dan pegawai Pemkab Ponorogo yang memadati kawasan pendapa. “Ini bentuk guyub rukun masyarakat bumi reyog,seluruh elemen masyarakat bersatu, demi kemajuan dan keselamatan Ponorogo tercinta.” Demi untuk kemajuan dan keselamatan

Menjaga Harmonisasi Demi Amanah Masyarakat

Gubernur Jatim saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021

Kab. Blitar, SMN - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengambil sumpah dan melantik 14 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan 3 pasangan Walikota/Wakil

Walikota di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2). Acara pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan serta serah terima jabatan 17 Bupati/Wakil Bupati

serta Walikota/Wakil Walikota masa jabatan 2016-2021 tersebut berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor 005/389/SJ. 14 Bupati/ Wakil Bupati dan 3 Walikota/ Wakil Walikota dalam radiogram tersebut yakni Kota Surabaya, Pasuruan dan Blitar. Serta Kabupaten Ngawi, Jember, Ponorogo, Lamongan, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Blitar, Mojokerto, Banyuwangi, Malang, Sumenep, dan Sidoarjo. Sedangkan untuk Kabupaten Tuban dan Pacitan belum dilakukan pelantikan karena menunggu akhir periodisasi jabatan pada 21 Pebruari 2016 untuk Kabupaten Pacitan dan 20 Juni 2016 untuk Kabupaten Tuban. Acara yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris

Kabinet Republik Indonesia, Pramono Anung, anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur, dan para purna tugas PJ Bupati dan Walikota tersebut berlangsung khidmad. Orang nomor satu di Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan, untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka tujuan otonomi dimaksud, maka tugas penting bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan aspek sinkronisasi dengan substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur 20142019 yang telah disinkronkan dengan RPJMN 2014-2019 yang memuat Nawa Cita antara lain: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Bersambung di halaman 11

Bupati turut memeriahkan pesta rakyat Ponorogo siapapun boleh datang mendoa tanpa terkecuali,” urainya. Lebih lanjut Ipong membeberkan, warga Ponorogo selama ini banyak yang berbeda karakter,namun kami akan lebih menyatukan banyak karakter-karakter

masyarakat Ponorogo yang berbedabeda. Baik “Wong Abangan maupun bukan”semuakitarangkulsehinggamenjadi satu kesatuan yang kuat guna untuk mendukung kemajuan Ponorogo dan penyemangat kerja kami. Ujarnya.

Menurutnya, setelah berkeliling semua desa dan dusun sekabupaten Ponorogo setiap dusun ada kelompoknya jadi warga masyarakat Ponorogo sudah mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang kuat meskipun berbeda-beda karakternya.” Setelah kami berkeliling semua desa dan dusun sekabupaten Ponorogo ini, setiap dusun sudah ada kelompoknya baik itu kelompok ibu-ibu maupun bapak-bapak, itu menandakan masyarakatnya sudah sadar akan rasa persatuan dan kesatuan dan semangat beragama yang luar biasa”, jelenterehnya. Pihaknya berharap, “Masyarakat Ponorogo dapat menjadi masyarakat yang mengembangkan relegius atau beragama dengan semangat yang besar namun tidak meninggalkan kebudayaan Ponorogo, sesuai dengan visi kami”, pungkas Ipong. (hms/adv/wied)

Pemkot Blitar Manfaatkan DBHCHT untuk Mencetak Tenaga Terampil

Pelaksanaan pelatihan kerajinan handycraft yang diikuti 40 orang perwakilan kelurahan se-Kota Blitar

Kota Blitar, SMN - Manfaat Dana Bagi hasil Cukai hasil tembakau (DBHCHT) kembali dirasakan masyarakat Kota Blitar. Bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 40 orang perwakilan

kelurahan se-Kota Blitar mendapatkan pelatihan kerajinan handycraft. Sasaran pelatihan ini adalah UKM dan wirausaha baru. Yang menarik, pelatihan ini memanfaatkan bahan limbah yang

didaur ulang sebagai bahan dasarnya. Wirawan Tono, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar menyatakan pelatihan ini bertujuan untuk mening-

katkan ketrampilan. “Melalui pelatihan ini kita harapkan dapat mencetak tenaga terampil yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, jelas Wirawan. Ditambahkan dia, pelatihan ini memang menggunakan bahan baku limbah seperti botol air mineral, koran, tas plastik yang sudah tidak terpakai. Ini juga merupakan bagian dari upaya riil untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. “Sasaran utama dari pelatihan ini adalah menumbuhkan wirausaha baru sekaligus meninigkatkan ketrampilan UKM”, jelas Wirawan. Sebagai narasumber, Dinas Koperasi dan UKM menghadirkan pelaku dan pengusaha kerajinan, Andri Duana yang telah kompeten di bidang kerajinan handycraft. Direncanakan, Dinas Koperasi UKM masih akan melaksaBersambung di halaman 11

Keberhasilan Jombang Sebagai Kabupaten ASI Ditentukan Dukungan Masyarakat Jombang, SMN - Pasca di berlakukannya Perda ASI no. 2 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI (Air Susu Ibu) di Kabupaten Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM Bunda Motivator ASI Kabupaten Jombang, bersama Dinas Kesehatan, pengurus PKK Kabupaten, terus melakukan sosialisasi terkait Perda ASI. Baik kepada tenaga kesehatan juga masyarakat luas. Pada Jum’at (26/02/2016), bertempat diruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang seluruh Ketua TP PKK Kecamatan juga para Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan anggota juga menjadi sasaran sosialisasi terkait Perda ASI No.2 tahun 2015 tersebut. Dengan harapan amanat dari Perda ASI tersebut selanjutnya di sosialisasikan di jajarannya hingga ke tingkat bawah. “Apalah artinya Perda ASI ini,

juga tujuan untuk menjadikan Kabupaten Jombang sebagai kabupaten ASI kalau tanpa ada dukungan juga kesadaran seluruh masyarakat di dalam mengawal Perda ini, juga memotivasi para Ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eksklusif”, tutur Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM. Seluruh pihak, baik instansi pemerintah, perusahaan swasta, tenaga kesehatan, tokoh agama tokoh masyarakat, termasuk para suami, ayah, ibu diharapkan memberikan motivasi kepada para calon pengantin, juga calon Ibu agar memberikan makanan terbaik buat bayi usia 0-6 bulan berupa ASI eksklusif tanpa makanan tambahan dan selanjutnya diteruskan hingga 2 tahun. “Peran suami juga anggota keluarga untuk memotivasi Ibu yang memiliki bayi sangat besar untuk dapat membarikan ASI kepada bayinya, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqoro:

“ApalahartinyaPerdaASI ini, juga tujuan untuk menjadikanKabupaten Jombang sebagai kabupaten ASIkalautanpaada dukunganjugakesadaran seluruh masyarakat di dalam mengawal Perda ini, juga memotivasi para Ibu yang memiliki bayi untuk memberikanASI eksklusif”, tutur Ir. Hj. TjaturinaWihandoko, MM. 233”, tutur istri Bupati Jombang Nyono Suharli ini. Ditekankan pula oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jombang ini, agar apa yang tertuang didalam amanat Perda ASI di baca, dipahami, dan

Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Jombang Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM Bunda Motivator ASI Kab. Jombang menerima buku perda ASI yang diterima secara simbolis dari perwakilan Bank Jatim, Yusron.

dilaksanakan yang untuk selanjutnya disosialisasikan kembali di tengah masyarakat hingga lingkup RT RW atau dasawisma. Kepada seluruh tenaga kesehatan diharapkan memahami seluruh aturan perundangan yang ada untuk ditaati dan dilaksanakan. Pada kegiatan tersebut secara simbolis perwakilan dari Bank Jatim, Yusron menyerahkan buku perda ASI yang telah diperbanyak oleh Bank Jatim Cabang Jombang. Guna disebar luaskan di masyarakat. Buku perda tersebut diserahkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Jombang, disaksikan oleh dr. Iskandar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selanjutnya buku tersebut diserahkan kepada seluruh peserta yang hadir, yakni para Ketua dan Anggota Organisasi Wanita di kabupaten Jombang peserta sosialisasi. (Wati_Humas Jombang/adv/met)