Kajian sistem pih kemenag

PAPARAN HASIL KAJIAN SISTEM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA RI

1

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 18 MEI 2010

PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Arti Penting Kajian 1.

2.

3.

Jumlah Jamaah Haji Indonesia yang banyak (Âą210.000 orang pada Tahun 2009) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikelola sangat besar (Rp. 6 T pada Tahun 2009) Nilai pengadaan barang dan jasa komponen PIH (baik di dalam dan luar negeri) yang sangat besar: pesawat, pemondokan, katering, transportasi, obat-obatan, dan alkes haji.

2

PENDAHULUAN (2) I.

Latar Belakang (2) Dasar Hukum Pengkajian

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Pasal 6 huruf e “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara”

Pasal 14 “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan”.

3

PENDAHULUAN (3) II.

Tujuan 1.

Secara umum mengetahui proses PIH yang dilakukan oleh Ditjen PHU dan secara khusus mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

2.

Memberikan saran perbaikan pada sistem PIH untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

4

PENDAHULUAN (4) III.

Lokasi Kajian: Kajian: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IV.

Ditjen PHU Kementerian Agama Kantor Wilayah Departemen Agama: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur Kantor Departemen Agama: Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Maros, Kota Pare-Pare, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Malang Embarkasi: Surabaya dan Jakarta Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah Daker Makkah, Madinah, dan Jeddah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS BPIH, BPK, Dinas Urusan Haji GIA

Waktu Kajian: Kajian: Januari 2009 – April 2010

5

6

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Aspek Regulasi Aspek Kelembagaan Aspek Tata Laksana Aspek Manajemen SDM Aspek Manajemen Kesehatan Total

= 7 = 6 = 28 = 3 = 4

temuan temuan temuan temuan temuan

= 48 temuan

7

TEMUAN DAN REKOMENDASI

8

9

10

11

12

13

TEMUAN DAN REKOMENDASI

14

15

16

TEMUAN DAN REKOMENDASI

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

TEMUAN DAN REKOMENDASI

43

44

45

TEMUAN DAN REKOMENDASI

46

47

48

49

TINDAK LANJUT Ditjen

PHU membuat action plan atas saran perbaikan dan diminta menyampaikan action plan tersebut ke KPK dalam jangka waktu Âą 1 bulan Ditjen PHU melaksanakan action plan KPK memantau dan memverifikasi pelaksanaan setiap action plan 50

TERIMA KASIH 51