PAPARAN HASIL KAJIAN SISTEM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA RI
1
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 18 MEI 2010
PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Arti Penting Kajian 1.
2.
3.
Jumlah Jamaah Haji Indonesia yang banyak (Âą210.000 orang pada Tahun 2009) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikelola sangat besar (Rp. 6 T pada Tahun 2009) Nilai pengadaan barang dan jasa komponen PIH (baik di dalam dan luar negeri) yang sangat besar: pesawat, pemondokan, katering, transportasi, obat-obatan, dan alkes haji.
2
PENDAHULUAN (2) I.
Latar Belakang (2) Dasar Hukum Pengkajian
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 6 huruf e “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara” Pasal 14 “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan”.
3
PENDAHULUAN (3) II.
Tujuan 1.
Secara umum mengetahui proses PIH yang dilakukan oleh Ditjen PHU dan secara khusus mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
2.
Memberikan saran perbaikan pada sistem PIH untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
4
PENDAHULUAN (4) III.
Lokasi Kajian: Kajian: 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
IV.
Ditjen PHU Kementerian Agama Kantor Wilayah Departemen Agama: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur Kantor Departemen Agama: Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Maros, Kota Pare-Pare, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Malang Embarkasi: Surabaya dan Jakarta Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah Daker Makkah, Madinah, dan Jeddah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS BPIH, BPK, Dinas Urusan Haji GIA
Waktu Kajian: Kajian: Januari 2009 – April 2010
5
6
TEMUAN DAN REKOMENDASI
Aspek Regulasi Aspek Kelembagaan Aspek Tata Laksana Aspek Manajemen SDM Aspek Manajemen Kesehatan Total
= 7 = 6 = 28 = 3 = 4
temuan temuan temuan temuan temuan
= 48 temuan
7
TEMUAN DAN REKOMENDASI
8
9
10
11
12
13
TEMUAN DAN REKOMENDASI
14
15
16
TEMUAN DAN REKOMENDASI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TEMUAN DAN REKOMENDASI
43
44
45
TEMUAN DAN REKOMENDASI
46
47
48
49
TINDAK LANJUT Ditjen
PHU membuat action plan atas saran perbaikan dan diminta menyampaikan action plan tersebut ke KPK dalam jangka waktu Âą 1 bulan Ditjen PHU melaksanakan action plan KPK memantau dan memverifikasi pelaksanaan setiap action plan 50
TERIMA KASIH 51