Kua dpr ridankemenag2013

Integritas Sektor Publik Kementerian Agama

(Layanan Administrasi Pernikahan (KUA))

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jakarta, 28 Februari 2013

Agenda

1. KPK dan Layanan Publik 2. Survei Integritas &Layanan KUA-Kemenag 3. Saran Perbaikan

2

1. KPK dan Layanan Publik • Koordinasi dan Supervisi Layanan Publik • Surveillence tindak lanjut

masalah

saran perbaikan

pemantauan

• Survei Integritas Layanan Publik • Penilaian integritas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan

3

2. Survei Integritas dan Layanan KUA-Kementerian Agama • 2007 – saat ini • Ruang Lingkup: • Pengalaman Integritas: Pengalaman Korupsi dan Cara Pandang thd Korupsi • Potensi Integritas: Lingkungan Kerja, Sistem Administrasi, Perilaku Individu, Pencegahan Korupsi • Peserta: Unit Layanan di Pusat, Vertikal, Pemerintah Daerah • Layanan Administrasi Pernikahan KUA: 60 kota/kab (2012)

4

2. Survei Integritas dan Layanan KUA-Kementerian Agama • Nilai Integritas Layanan KUA dan Fakta di Lapangan • Pengalaman Korupsi: Jumlah/Besaran Gratifikasi • Lingkungan Kerja: Kebiasaan Pemberian Gratifikasi • Sistem Administrasi: Keterbukaan Informasi, Pemanfaatan Teknologi informasi • Perilaku Individu: Ekspektasi Petugas thd Gratifikasi, Perilaku Pengguna Layanan • Pencegahan Korupsi: Tingkat upaya Anti Korupsi, Mekanisme Pengaduan Masyarakat

5

3. Saran Perbaikan •

Mencari pemecahan masalah terkait gratifikasi pada petugas pernikahan: • Tidak ada tambahan pungutan untuk pernikahan di luar hari kerja dengan menganggarkan biaya petugas dari anggaran resmi • Menetapkan aturan/standar biaya pernikahan dan komponennya untuk pelaksanaan di luar hari kerja

•

Menghindarkan calon pengguna layanan bertemu langsung dengan petugas pernikahan dalam hal penentuan biaya

•

• Buat loket layanan/customer service • Informasi transparan dan komunikatif terkait syarat,prosedur dan biaya • Pertemuan dengan petugas dilakukan di area terbuka Sosialisasi: • Petugas: Melarang gratifikasi; menanamkan birokrat sebagai pelayan masyarakat • Masyarakat: Melarang gratifikasi; syarat,prosedur dan biaya • Kampanye anti korupsi di KUA

• Sanksi tegas kepada penerima/peminta gratifikasi 6

Terima Kasih

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jaksel 12920 Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456 Email: informasi@kpk.go.id 7

II. Responden Survei INSTANSI PEMDA

• 60 Pemerintah Daerah • 180 Unit Layanan (KTP, IMB dan SIUP) • Sampel sebanyak 5.640 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan)

INSTANSI VERTIKAL

• 5 Instansi Vertikal di 33 Kota • 8 Unit Layanan Vertikal (total 264 unit layanan) • Sampel sebanyak 8.160 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)

INSTANSI PUSAT

• 20 Instansi Pusat • 40 Unit Layanan • Sampel sebanyak 1.200 responden

TOTAL

• 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah • 484 Unit Layanan • Sampel sebanyak 15.000 (rata-rata 30 responden per unit layanan kecuali Jakarta) 8

III. Indeks Integritas Tahun 2012

“Indeks Integritas Nasional tahun 2012 sebesar 6,37 atau meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 (yang mencapai 6,31)�

9

Perkembangan Nilai IIN 2007-2012

10

Indeks Integritas Nasional (IIN) 2012 • Rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37; • Secara nasional, rata-rata Indeks Integritas Pusat (IIP) lebih tinggi dibandingkan Indeks Integritas Daerah dan Vertikal; • Secara nasional, ada 45 persen (atau 38 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 6,00;

11

Detail Indeks Integritas Nasional (IIN) 2012 INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0.667)

6.89

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

Lingkungan Kerja (0.127)

SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) Frekuensi Pemberian Gratifikasi 6.98 (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 6.86 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

7.11

Integritas Total (1.00) = 6.37 Potensi Integritas (0.333)

5.34 Sistem Administrasi (0.280)

5.99

Perilaku Individu (0.280)

6.24

Pencegahan Korupsi (0.313)

3.23

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

6.52 7.18 6.93 6.67 6.93 5.43 9.51 7.77 7.68 7.58 6.57 5.84 5.39 7.16 5.98 5.11 3.02

12 3.87

Pergerakan Nilai SI Kementerian Agama Kementerian Agama Indeks Integritas Total 1 Pelayanan Haji 2 Administrasi Pernikahan 3 Pemberian Izin Pendidikan Agama/Sekolah Agama 4 Pemberian Izin Penyelenggaraan Haji 5 6 7 8

Pelayanan pelaksanaan ibadah haji reguler Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Perpanjangan Izin KBIH

2007 5,15 5,50 4,85

2008 6,57 7,54 5,43

Tahun 2009 2010 6,23 5,46

2011 5,41

2012 6,07

5,97

4,73

5,41

6,07

5,62 7,24 6,09

6,20

6,49 6,54 5,91 4,82

13

Indeks Integritas Kementerian Agama 2012 Indeks Integritas Nasional

6,37

Indeks Integritas Instansi Vertikal

6,34

Indeks Integritas Kementerian Agama

6,07

1

Administrasi Pernikahan

6,07

14

Indeks Kementerian Agama 2012 Layanan Administrasi Pernikahan

15

10 Peringkat Tertinggi Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

16

10 Peringkat Terendah Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

17

Jumlah /Besaran Gratifikasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

18

Frekuensi Pemberian Gratifikasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

19

Waktu Pemberian Gratifikasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

20

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

21

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

22

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

23

Perilaku Pengguna Layanan di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

24

Tingkat Upaya Anti Korupsi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

25

Bentuk Kampanye / Media Anti Korupsi di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

26

Mekanisme Pengaduan Masyarakat di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

27

Respon Petugas terhadap Pengaduan di Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

28

Rekomendasi – Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

1. Indikator: Pengalaman Korupsi ∗ Sub Indikator: Jumlah / Besaran Gratifikasi ∗ Rekomendasi: Unit layanan KUA perlu melakukan sosialisasi besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menempelkan daftar biaya pengurusan layanan di loket/unit layanan yang dapat dengan mudah diakses pengguna layanan. Petugas layanan dapat menjelaskan besaran dan dasar perhitungan/rincian biaya layanan.

2. Indikator: Lingkungan Kerja ∗ Sub Indikator: Kebiasaan Pemberian Gratifikasi ∗ Rekomendasi: Unit layanan menciptakan suasana, desain dan layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang sehingga jika terjadi pemberian suap dapat segera terlihat. Pimpinan Instansi/Unit Layanan Administrasi Pernikahan di KUA harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat dan memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap.

3. Indikator: Sistem Administrasi ∗ Sub Indikator: Pemanfaatan Teknologi ∗ Rekomendasi: Instansi/Unit Layanan Administrasi Pernikahan di KUA menyediakan fasilitas berbasis IT untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengakses data, jenis layanan, dan berbagai informasi seputar layanan (biaya, waktu prosedur dan alur) serta informasi yang berkaitan dengan pengurusan layanan. Unit layanan/instansi menggunakan sistem antrian 29 untuk memberi keadilan bagi pengguna layanan yang datang lebih dulu ke lokasi layanan.

Rekomendasi – Layanan Administrasi Pernikahan (KUA)

3. Indikator: Perilaku Individu ∗ Sub Indikator: Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi ∗ Rekomendasi: Instansi perlu membangun mekanisme reward dan punishment terhadap kinerja petugas Unit Layanan Administrasi Pernikahan di KUA, misal memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap. ∗ Sub Indikator: Perilaku Pengguna Layanan ∗ Rekomendasi: Pimpinan instansi menanamkan di benak petugas dan mempraktekkan bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat, melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan Administrasi Pernikahan di KUA untuk tidak melakukan pemberian imbalan/tips/biaya tambahan kepada petugas.

4. Indikator: Pencegahan Korupsi ∗ Sub Indikator: Tingkat Upaya Anti Korupsi ∗ Rekomendasi: Melakukan sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan Administrasi Pernikahan di KUA dengan cara menempel stiker/poster/spanduk antikorupsi di area sekitar loket pelayanan, menyebarkan buku/modul tentang antikorupsi,memutar video/film/iklan antikorupsi di monitor di sekitar unit layanan, mengadakan workshop/seminartentang antikorupsi kepada petugas dan melibatkan masyarakat secara aktif.

30

Rekomendasi – Layanan Administrasi Pernikahan (KUA) 4. Indikator: Pencegahan Korupsi Sub Indikator: Mekanisme Pengaduan Masyarakat ∗ Rekomendasi: Menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan Administrasi Pernikahan di KUA (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Instansi/unit layanan menciptakan sistem prosedur penanganan pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti/direspon oleh petugas.

31

Kesimpulan dan Saran (umum) 1. Seluruh unit layanan publik dan instansi/pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan 2. Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan 3. Unit layanan publik pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif

32

Penutup KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah. Penilaian integritas layanan akan dilakukan secara regular oleh KPK dengan penyempurnaan-penyempurnaan setiap tahunnya

33

Terima Kasih

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jaksel 12920 Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456 Email: informasi@kpk.go.id 34