MEMBANGUN INISIATIF ANTI KORUPSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 16 September 2013 Anis Wijayanti – Fungsional Litbang KPK
AGENDA 1. 2.
3.
Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
2
1. 2.
3.
Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
3
GAMBARAN SINGKAT TENTANG PIAK ď Ź
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannnya
ď Ź
PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun 2002.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
4
TUJUAN PELAKSANAAN PIAK • Mendorong Instansi Pusat/Pemerintah Daerah agar bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan korupsi di unit utamanya; • Memastikan dan mendorong tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen yang kuat terhadap upaya pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya; • Menilai inisiatif antikorupsi yang telah dilakukan suatu instansi pemerintah; • Mendorong instansi pemerintah mengembangkan inisiatif antikorupsi yang sudah dimulai dan upaya perbaikannya secara terus menerus. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
5
PERBEDAAN SURVEI INTEGRITAS DAN PIAK
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
6
PROSES PENILAIAN PIAK 1. PIAK dinilai oleh tiga pihak:
Unit utama mengisi kuesioner PIAK untuk direview oleh Inspektorat penilaian sendiri (self assessment)
KPK mengumpulkan hasil penilaian setiap instansi melalui Inspektorat untuk dikonfirmasi dan dinilai.
Lembaga Riset/Akademisi akan menetapkan nilai untuk laporan kualitatif
2. KPK menetapkan dan mengumumkan nilai akhir yang merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif. Nilai PIAK berkisar dari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0).
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
7
1. 2.
3.
Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
8
PETA PIAK KEMENDAGRI TAHUN
SATKER
SKOR
RANKING
2010
11
1.254
15 dari 18
2011
3
2.990
15 dari 18
2012
3
6.990
13 dari 23
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
9
INDIKATOR DAN PENILAIAN Indikator
Indikator Utama (85.10)
Sub Indikator
Ketersediaan Kode Etik Khusus (30.24) Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik 1. Kode Etik (20.23) (31.69) Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (38.07) Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (36.86) 2. Transparansi dalam Manajemen SDM Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur (15.9) (33.44) Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (29.69) 3. Transparansi Penyelenggara Negara Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (50.58) (12.42) Presentase Kepatuhan LHKPN (49.42) Penerapan Pengadaan Secara Elektronik (57.46) 4. Transparansi dalam pengadaan (12.48) Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (42.54) Ketersediaan Sumber Daya Pengaduan Masyarakat (45.00) 5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (11.49) Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (55.00) 6. Akses publik dalam memperoleh informasi (9.51) 7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP (10.26) 8.Kegiatan promosi anti korupsi (7.71)
Keterbukaan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (49.08) Tingkat Keaktifan Unit Utama dalam Meyebarkan Informasi (50.92) Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (57.25) Pelaksanaan Rekomendasi dari BPK/KPK/APIP (57.25) Kegiatan Promosi Internal (57.46) Kegiatan Promosi Eksternal (42.54)
Indikator Inovasi Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00) (14.90)
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
10
REKOMENDASI 2012 (1) • Kode Etik Mencantumkan dengan tegas klausul sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik/perilaku, tujuannya agar sanksi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pegawai jika ingin melakukan pelanggaran kode etik. Mencantumkan secara jelas fungsi bagian kepegawaian dan Inpektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik ; Menyediakan tempat dan fasilitas untuk layanan konsultasi kode etik, khususnya untuk unit utama yang belum menyediakan layanan konsultasi kode etik; • Transparansi Manajemen SDM Membuat sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk menilai kinerja semua pegawai, dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali, bukan hanya menilai aspek kedisipilinan, tetapi juga menilai kualitas dan kuantitas kinerja ; Meningkatkan pelaksanaan kontrak kinerja yang telah dilakukan pada semua tingkatan eselon dan non eselon; Melibatkan pihak ketiga dalam proses pengisian jabatan, minimal dalam pengujian kompetensi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
11
REKOMENDASI 2012 (2) • Transparansi PN Membuat aturan tentang LHKPN sebagai salah satu kelengkapan syarat dalam sistem promosi/mutasi serta aturan tentang sanksi bagi wajib lapor yang tidak mematuhi ketetapan wajib lapor LHKPN; Menyelenggarakan sosialisasi dan Bimtek secara terjadwal dan terdokumentasi terkait pelaporan gratifikasi dan pelaporan LHKPN • Transparansi dalam PBJ Mempersiapkan pelaksanaan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini mengatur kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement dan pembentukan ULP tahun 2014; Meningkatkan persentase jumlah pengadaan barang dan jasa di Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui sistem e-procurement hingga mencapai 100%.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
12
REKOMENDASI 2012 (3) • Mekanisme Pengaduan Masyarakat Membuat aturan dan mekanisme pengaduan yang dapat menjamin kerahasiaan dari pelapor; Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena kondisi organisasi dan masyarakat yang cenderung selalu berubah. • Akses Publik terhadap Informasi Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang sudah tersedia untuk mengelola informasi publik, sehingga lebih mudah diakses melalui media baik elektronik maupun non elektronik; Melengkapi informasi yang disampaikan hingga jumlah penganggaran dan realisasi APBN di Kementerian Dalam Negeri.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
13
REKOMENDASI 2012 (4) • Kegiatan Anti Korupsi Melakukan kegiatan promosi anti korupsi dengan memperhatikan ukuran unit utama, jumlah eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dan eksternal; Melakukan kegiatan promosi antikorupsi secara berkala tidak hanya pada momentum tertentu saja; Melakukan kegiatan promosi antikorupsi yang melibatkan peran serta seluruh pegawai sehingga dapat membangun semangat anti korupsi seluruh pegawai dan diharapkan dapat langsung mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sehari-hari; Membuat media promosi antikorupsi dengan memperhatikan bahwa media tersebut harus mudah diakses oleh pegawai dan masyarakat. Materi antikorupsi yang dibuat sebaiknya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
14
1. 2.
3.
Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
15
PIAK MODIFIKASI - 2013 • Konsep Integritas Keutuhan, keterpaduan, dan keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku individu diberbagai konteks (situasi/waktu/peran). Nilai yang dominan mewarnai integritas adalah kejujuran, adil dan tanggungjawab.
• Konsep Penilaian dan Intervensi
• Sosialisasi Pengukuran ke Stakeholders terkait
Sosialisasi
Penilaian • Self Assesment dari Organisasi (KPK) dan Survei • Validasi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
• Pembuatan Rencana Aksi • Tindak Lanjut
Rencana Aksi
16
PIAK MODIFIKASI – 2013 Metode Pengukuran (1) 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. 2. Kuesioner digunakan sebagai alat utama pencarian data primer beserta observasi dan pengumpulan bukti di lapangan (assesment) untuk menilai integritas organisasi . 3. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode random sampling dengan mempertimbangkan perwakilan dari masing-masing bagian/Direktorat/biro di organisasi (proporsional). 4. Penentuan jumlah sampel digunakan dengan menggunakan metode slovin dengan sasaran tingkat kesalahan (sampling error) yang diharapkan pada penelitian ini adalah 5% dengan derajat kepercayaan sebesar 95%. 5. Penerapan di KPK (Piloting) ďƒ Total keselurahan pegawai KPK berjumlah 705 berdasarkan data Biro SDM terakhir (Februari 2013). Dengan menggunakan data ini, didapatkan ukuran sampel ideal yang minimal pada penelitian ini yaitu minimal256 responden.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
17
PIAK MODIFIKASI – 2013 Metode Pengukuran (2) 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. 2. Kuesioner digunakan sebagai alat utama pencarian data primer beserta observasi dan pengumpulan bukti di lapangan (assesment) untuk menilai integritas organisasi . 3. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode random sampling dengan mempertimbangkan perwakilan dari masing-masing bagian/Direktorat/biro di organisasi (proporsional). 4. Penentuan jumlah sampel digunakan dengan menggunakan metode slovin dengan sasaran tingkat kesalahan (sampling error) yang diharapkan pada penelitian ini adalah 5% dengan derajat kepercayaan sebesar 95%. 5. Penerapan di KPK (Piloting) ďƒ Total keselurahan pegawai KPK berjumlah 705 berdasarkan data Biro SDM terakhir (Februari 2013). Dengan menggunakan data ini, didapatkan ukuran sampel ideal yang minimal pada penelitian ini yaitu minimal256 responden. 6. Kuesioner akan menggunakan format skala inteval 1-4 (1 = Tidak Setuju - 4 Setuju). 7. Nilai Indeks merupakan nilai rerata yang berasal dari survei dan penilaian (assesment hasil observasi dan verifikasi).
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
18
PIAK MODIFIKASI – 2013 Nilai Integritas Organisasi
Rerata Nilai Komponen (Survei)
Nilai Integritas Organisasi Rerata Nilai Assesment
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
19
PIAK MODIFIKASI – 2013 Komponen Pengukuran (1)
1. Kepemimpinan
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
2. Nilai, Visi dan Tujuan Integritas
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
3. Panduan dan Peraturan Integritas
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
4. Dukungan Struktur dan Fungsi Organisasi
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
5.Manajemen Resiko
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
20
PIAK MODIFIKASI – 2013 Komponen Pengukuran (2)
6.Monitoring
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
7. Dukungan Sumber daya dan Inrastruktur
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
8. Komunikasi
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
9. Penegakan Aturan
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
10. Dukungan Lingkungan
•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
21
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
22