Piak kemdagri

MEMBANGUN INISIATIF ANTI KORUPSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 16 September 2013 Anis Wijayanti – Fungsional Litbang KPK

AGENDA 1.

2.

3.

Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

2

1.

2.

3.

Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

3

GAMBARAN SINGKAT TENTANG PIAK ď Ź

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannnya

ď Ź

PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun 2002.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

4

TUJUAN PELAKSANAAN PIAK • Mendorong Instansi Pusat/Pemerintah Daerah agar bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan korupsi di unit utamanya; • Memastikan dan mendorong tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen yang kuat terhadap upaya pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya; • Menilai inisiatif antikorupsi yang telah dilakukan suatu instansi pemerintah; • Mendorong instansi pemerintah mengembangkan inisiatif antikorupsi yang sudah dimulai dan upaya perbaikannya secara terus menerus.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

5

PERBEDAAN SURVEI INTEGRITAS DAN PIAK

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

6

PROSES PENILAIAN PIAK 1. PIAK dinilai oleh tiga pihak: 

Unit utama mengisi kuesioner PIAK untuk direview oleh Inspektorat  penilaian sendiri (self assessment)



KPK mengumpulkan hasil penilaian setiap instansi melalui Inspektorat untuk dikonfirmasi dan dinilai.



Lembaga Riset/Akademisi akan menetapkan nilai untuk laporan kualitatif

2. KPK menetapkan dan mengumumkan nilai akhir yang merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif. Nilai PIAK berkisar dari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0).

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

7

1.

2.

3.

Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

8

PETA PIAK KEMENDAGRI TAHUN

SATKER

SKOR

RANKING

2010

11

1.254

15 dari 18

2011

3

2.990

15 dari 18

2012

3

6.990

13 dari 23

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

9

INDIKATOR DAN PENILAIAN Indikator

Indikator Utama (85.10)

Sub Indikator

Ketersediaan Kode Etik Khusus (30.24) Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik 1. Kode Etik (20.23) (31.69) Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (38.07) Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (36.86) 2. Transparansi dalam Manajemen SDM Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur (15.9) (33.44) Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (29.69) 3. Transparansi Penyelenggara Negara Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (50.58) (12.42) Presentase Kepatuhan LHKPN (49.42) Penerapan Pengadaan Secara Elektronik (57.46) 4. Transparansi dalam pengadaan (12.48) Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (42.54) Ketersediaan Sumber Daya Pengaduan Masyarakat (45.00) 5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (11.49) Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (55.00) 6. Akses publik dalam memperoleh informasi (9.51) 7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP (10.26) 8.Kegiatan promosi anti korupsi (7.71)

Keterbukaan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (49.08) Tingkat Keaktifan Unit Utama dalam Meyebarkan Informasi (50.92) Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (57.25) Pelaksanaan Rekomendasi dari BPK/KPK/APIP (57.25) Kegiatan Promosi Internal (57.46) Kegiatan Promosi Eksternal (42.54)

Indikator Inovasi Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya (1.00) (14.90)

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

10

REKOMENDASI 2012 (1) • Kode Etik  Mencantumkan dengan tegas klausul sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik/perilaku, tujuannya agar sanksi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pegawai jika ingin melakukan pelanggaran kode etik.  Mencantumkan secara jelas fungsi bagian kepegawaian dan Inpektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik ;  Menyediakan tempat dan fasilitas untuk layanan konsultasi kode etik, khususnya untuk unit utama yang belum menyediakan layanan konsultasi kode etik; • Transparansi Manajemen SDM  Membuat sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk menilai kinerja semua pegawai, dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali, bukan hanya menilai aspek kedisipilinan, tetapi juga menilai kualitas dan kuantitas kinerja ;  Meningkatkan pelaksanaan kontrak kinerja yang telah dilakukan pada semua tingkatan eselon dan non eselon;  Melibatkan pihak ketiga dalam proses pengisian jabatan, minimal dalam pengujian kompetensi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

11

REKOMENDASI 2012 (2) • Transparansi PN  Membuat aturan tentang LHKPN sebagai salah satu kelengkapan syarat dalam sistem promosi/mutasi serta aturan tentang sanksi bagi wajib lapor yang tidak mematuhi ketetapan wajib lapor LHKPN;  Menyelenggarakan sosialisasi dan Bimtek secara terjadwal dan terdokumentasi terkait pelaporan gratifikasi dan pelaporan LHKPN • Transparansi dalam PBJ  Mempersiapkan pelaksanaan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini mengatur kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement dan pembentukan ULP tahun 2014;  Meningkatkan persentase jumlah pengadaan barang dan jasa di Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui sistem e-procurement hingga mencapai 100%.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

12

REKOMENDASI 2012 (3) • Mekanisme Pengaduan Masyarakat  Membuat aturan dan mekanisme pengaduan yang dapat menjamin kerahasiaan dari pelapor;  Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena kondisi organisasi dan masyarakat yang cenderung selalu berubah.

• Akses Publik terhadap Informasi  Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang sudah tersedia untuk mengelola informasi publik, sehingga lebih mudah diakses melalui media baik elektronik maupun non elektronik;  Melengkapi informasi yang disampaikan hingga jumlah penganggaran dan realisasi APBN di Kementerian Dalam Negeri.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

13

REKOMENDASI 2012 (4) • Kegiatan Anti Korupsi  Melakukan kegiatan promosi anti korupsi dengan memperhatikan ukuran unit utama, jumlah eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dan eksternal;  Melakukan kegiatan promosi antikorupsi secara berkala tidak hanya pada momentum tertentu saja;  Melakukan kegiatan promosi antikorupsi yang melibatkan peran serta seluruh pegawai sehingga dapat membangun semangat anti korupsi seluruh pegawai dan diharapkan dapat langsung mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sehari-hari;  Membuat media promosi antikorupsi dengan memperhatikan bahwa media tersebut harus mudah diakses oleh pegawai dan masyarakat. Materi antikorupsi yang dibuat sebaiknya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

14

1.

2.

3.

Gambaran Singkat tentang PIAK Sekilas Hasil dan Rekomendasi Pelaksanaan PIAK Kemendagri Tahun 2010-2012 PIAK Modifikasi - 2013

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

15

PIAK MODIFIKASI - 2013 • Konsep Integritas  Keutuhan, keterpaduan, dan keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku individu diberbagai konteks (situasi/waktu/peran).  Nilai yang dominan mewarnai integritas adalah kejujuran, adil dan tanggungjawab.

• Konsep Penilaian dan Intervensi

• Sosialisasi Pengukuran ke Stakeholders terkait

Sosialisasi

Penilaian • Self Assesment dari Organisasi (KPK) dan Survei • Validasi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

• Pembuatan Rencana Aksi • Tindak Lanjut

Rencana Aksi

16

PIAK MODIFIKASI – 2013 Metode Pengukuran (1) 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.

2. Kuesioner digunakan sebagai alat utama pencarian data primer beserta observasi dan pengumpulan bukti di lapangan (assesment) untuk menilai integritas organisasi .

3. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode random sampling dengan mempertimbangkan perwakilan dari masing-masing bagian/Direktorat/biro di organisasi (proporsional).

4. Penentuan jumlah sampel digunakan dengan menggunakan metode slovin dengan sasaran tingkat kesalahan (sampling error) yang diharapkan pada penelitian ini adalah 5% dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

5. Penerapan di KPK (Piloting) ďƒ Total keselurahan pegawai KPK berjumlah 705 berdasarkan data Biro SDM terakhir (Februari 2013). Dengan menggunakan data ini, didapatkan ukuran sampel ideal yang minimal pada penelitian ini yaitu minimal256 responden.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

17

PIAK MODIFIKASI – 2013 Metode Pengukuran (2) 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.

2. Kuesioner digunakan sebagai alat utama pencarian data primer beserta observasi dan pengumpulan bukti di lapangan (assesment) untuk menilai integritas organisasi .

3. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode random sampling dengan mempertimbangkan perwakilan dari masing-masing bagian/Direktorat/biro di organisasi (proporsional).

4. Penentuan jumlah sampel digunakan dengan menggunakan metode slovin dengan sasaran tingkat kesalahan (sampling error) yang diharapkan pada penelitian ini adalah 5% dengan derajat kepercayaan sebesar 95%.

5. Penerapan di KPK (Piloting) ďƒ Total keselurahan pegawai KPK berjumlah 705 berdasarkan data Biro SDM terakhir (Februari 2013). Dengan menggunakan data ini, didapatkan ukuran sampel ideal yang minimal pada penelitian ini yaitu minimal256 responden.

6. Kuesioner akan menggunakan format skala inteval 1-4 (1 = Tidak Setuju - 4 Setuju).

7. Nilai Indeks merupakan nilai rerata yang berasal dari survei dan penilaian (assesment hasil observasi dan verifikasi).

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

18

PIAK MODIFIKASI – 2013 Nilai Integritas Organisasi

Rerata Nilai Komponen (Survei)

Nilai Integritas Organisasi Rerata Nilai Assesment

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

19

PIAK MODIFIKASI – 2013 Komponen Pengukuran (1)

1. Kepemimpinan

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

2. Nilai, Visi dan Tujuan Integritas

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

3. Panduan dan Peraturan Integritas

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

4. Dukungan Struktur dan Fungsi Organisasi

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

5.Manajemen Resiko

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

20

PIAK MODIFIKASI – 2013 Komponen Pengukuran (2)

6.Monitoring

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

7. Dukungan Sumber daya dan Inrastruktur

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

8. Komunikasi

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

9. Penegakan Aturan

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

10. Dukungan Lingkungan

•Keberadaan Instrumen •Implementasi •Efektivitas

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

21

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

22