Survei integritas 2008 by acch portal

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2009

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

FAKTA KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK

Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2009

Disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan - Komisi Pemberantasan Korupsi Diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, April 2009

ISBN : 978-979-19557-1-3

Kegiatan Survei Integritas Sektor Publik 2008 ini didanai oleh APBN dan MCC-USAID. Terjemahan dan Pencetakan oleh World Bank.

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

FAKTA KOR U PSI D ALAM LAYAN AN PU B LI K

www.kpk.go.id Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan - Indonesia Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2448

Kata Pengantar Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Survei â&#x20AC;&#x153;Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2008. Fakta Korupsi dalam Layanan Publikâ&#x20AC;? telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei dilakukan terhadap 40 instansi pusat dan 52 instansi daerah yang memberikan layanan kepada publik (masyarakat, perusahaan maupun layanan antar lembaga). Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan langsung (bukan calo atau biro jasa) dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Survei dilaksanakan dalam waktu 3 bulan pada Juni-September 2008. Seluruh data yang diperoleh dalam laporan survei ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden di lapangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun kontribusi dalam penyusunan hasil studi ini. Karena keterbatasan waktu, kami menyadari bahwa hasil survei ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik sangat diharapkan, guna perbaikan survei di masa mendatang.

Jakarta, April 2009

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

daftar i s i Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Survei 1.3. Metodologi Bab II. Integritas Layanan Publik di Tingkat Pusat 2.1. Total Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat 2.2. Pengalaman Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat 2.2.1. Pengalaman Korupsi 2.2.2. Cara Pandang Korupsi 2.3. Potensi Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat 2.3.1. Sistem Administrasi 2.3.2. Lingkungan Kerja 2.3.3. Perilaku Petugas Layanan 2.3.4. Pencegahan Korupsi Bab III. Integritas Layanan Publik di Daerah 3.1. Total Integritas Unit Layanan di Tingkat Daerah 3.2. Pengalaman Integritas Unit Layanan di Tingkat Daerah 3.2.1. Pengalaman Korupsi 3.2.2. Cara Pandang Korupsi 3.3. Potensi Integritas Unit Layanan di tingkat Daerah 3.3.1. Sistem Administrasi 3.3.2. Lingkungan Kerja 3.3.3. Perilaku Petugas Layanan 3.3.4. Upaya Pencegahan Korupsi Bab IV. Kesimpulan & Rekomendasi Lampiran 1. Metodologi

v vii 2 2 4 4 5 5 12 13 15 16 18 19 21 23 25 25 29 34 35 37 42 45 48 50 54 56 56

2. Nilai Integritas Instansi dan Layanan Tingkat Pusat

3. Skor Pengalaman dan Potensi Integritas Tingkat Pusat

4. Nilai Integritas Daerah dan Layanannya

5. Nilai Pengalaman dan Potensi Tingkat Daerah

vii

viii

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT DAERAH KESIMPULAN & REKOMENDASI LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Setidaknya ada empat fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu: (1) menyediakan (memproduksi) barang dan jasa, (2) membuat regulasi , (3) melakukan redistribusi pendapatan (sumber daya ekonomi), serta (4) menggunakan (konsumen) barang dan jasa (Stiglitz, 2000).

bab

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Setidaknya ada empat fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu: (1) menyediakan (memproduksi) barang dan jasa, (2) membuat regulasi , (3) melakukan redistribusi pendapatan (sumber daya ekonomi), serta (4) menggunakan (konsumen) barang dan jasa (Stiglitz, 2000). Pemerintah memproduksi barang dan jasa terutama pada sektor-sektor strategis, atau karena sifatnya yang memang harus disediakan pemerintah, yaitu barang yang memiliki sifat sebagai barang publik atau strategis seperti keamanan, bahan bakar, listrik, jasa kereta api, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain sebagainya. Fungsi regulasi dan redistribusi pendapatan serta instrumen pelaksanaannya yang menyangkut aspek ekonomi (pajak dan subsidi), pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), perijinan, pertahanan, keamanan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah menggunakan instrumen birokrasi dan unit usaha pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi pemerintah dan unit usaha milik pemerintah (BUMN)

yang selama ini berjalan adalah dalam rangka melaksanakan keempat fungsi pemerintah tersebut. Era reformasi saat ini menghendaki perbaikan birokrasi pemerintahan melalui program yang disebut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal serta pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Tujuan reformasi birokrasi adalah: (a) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi jalur birokrasi; (b) menekan peluang-peluang terjadinya praktek penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan pihak tertentu dalam bentuk korupsi, kolusi, dan sebagainya; (c) menurunkan beban ekonomi biaya tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (d) meningkatkan kualitas dan jangkauan penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan). Upaya peningkatan kualitas dilakukan menyeluruh, meliputi penyempurnaan sistem, peningkatan SDM, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah.

PENDAHULUAN

Bangsa yang Dibelit Korupsi: Korupsi di Indonesia berdasarkan Beberapa Alat Ukur 1. IPK Indonesia Hasil Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008 yang diluncurkan oleh Transparency International menunjukan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Tahun 2008 IPK Indonesia berada diurutan ke-126 dengan nilai 2,6, atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007 lalu. Tahun lalu bahkan merosot dari 2,4 ditahun 2006, menjadi 2,3 ditahun 2007. Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus Transparancy Indonesia menilai, bagaimanapun ini menunjukan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah telah mendapat apresiasi yang tinggi dari para responden. Selain gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi, upaya pemerintah dalam membenahi pelayanan publik juga menjadi catatan tambahan. Di sejumlah kota/ kabupaten bahkan ada inovasi lokal untuk mewujudkan Good Governance dalam bentuk pelayanan satu atap atau one stop service. Untuk menuju Indonesia lepas dari belenggu korupsi, TI Indonesia mendesak agar Presiden memperkuat koordinasi dan kebijakan pemberantasan korupsi hingga ke aparat terendah, seperti di Kelurahan dan Kabupaten/Kota, serta memperbaiki pelayanan publik, termasuk melakukan revitalisasi Inpres No. 5 tahun 2004 yang tidak berjalan... http://www.ti.or.id/researchsurvey/ 2. Daya Saing (Global Competetive Index) Laporan World Economic forum, tentang daya saing memperlihatkan daya saing global Indonesia menurun dalam tiga tahun terakhir. Dari peringkat 50 di 2006, 55 di tahun 2007 dan 55 di tahun 2008. Dalam konteks pemberantasan korupsi, daya saing Indonesia yang semakin lemah juga diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi. Adanya Persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha, merupakan variabel yang diukur dalam daya saing. Korupsi dengan demikian membuat bangsa ini tidak menarik buat pelaku usaha.. http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Daya_Saing_Global #Peringkat_20082009. 3. Derajat Daya Saing Daerah Hasil studi KPPOD tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah tahun 2007, menunjukkan persoalan pelayanan publik bidang ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh daerah. Dalam hal akses terhadap lahan usaha dan kepentingan usaha, terdapat 12 dari 243 daerah yang waktu rata rata untuk mendapatkan sertifikat tanah memerlukan lebih dari 6 (enam) bulan. Terkait dengan perizinan usaha, sebagian pelaku usaha menyatakan mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha terutama mengenai prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya. Dalam hal integritas kepala daerah, sepertiga pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya. Selebihnya yaitu dua per tiga pelaku usaha berpendapat bahwa kepala daerah telah melakukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi. ..http://www.kppod.org/ind

Kinerja pemerintah harus dapat terukur dan dievaluasi secara berkala sehingga dapat disusun langkahlangkah penyempurnaannya setiap saat. Untuk itu perlu dilakukan kajian atau survei terhadap kinerja pemerintah. Untuk keperluan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission), melaksanakan survei integritas layanan publik instansi pemerintah.

PENDAHULUAN

1.2. Maksud dan Tujuan Survei Hasil survei integritas ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja layanan publik serta potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi ataupun korupsi. Penilaian survei ini akan digunakan oleh KPK untuk menilai serta memberikan masukan terhadap lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat umum. Dengan demikian survei ini bertujuan untuk :

2. Memberikan informasi mengenai kinerja sektor publik di Indonesia; 3. Memberikan informasi tingkat pelaksanaan unsurunsur integritas di sektor publik di Indonesia; 4. Memberikan masukan dalam rangka peningkatan integritas sektor publik di Indonesia.

1. Memetakan tingkat integritas sektor publik melalui kegiatan survei rutin setiap tahun dengan responden pengguna langsung layanan publik;

Penjelasan singkat mengenai metodologi pelaksanaan survei dijelaskan dalam tabel berikut.

1.3. Metodologi

Tabel 1. Ringkasan Metodologi Survei No Uraian Penjelasan 1 Waktu Pelaksanaan Survei Survei dilaksanakan pada bulan Juni hingga September 2008 2

Lokasi Survei

Lembaga yang disurvei

Responden

Alat Ukur

Metode pengukuran

Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi

Nilai Indeks

Unit Layanan Tingkat Pusat dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Unit Layanan Tingkat Daerah dilakukan di 52 Kabupaten/Kota Tingkat pusat : 105 unit layanan pada 40 Lembaga (15 departemen, 8 LPND, 15 BUMN, 2 BLU) Tingkat Daerah : masing-masing 4 unit layanan di 52 kabupaten/Kota yang tersebar di 20 propinsi Kriteria : pengguna langsung unit layanan dalam 1 tahun terakhir Jumlah Responden Pusat : 4.800 responden Jumlah Responden Daerah : 6.468 responden Variabel : Pengalaman dan potensi Integritas Indikator : Pengalaman korupsi, cara Pandang terhadap korupsi, Lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku petugas layanan, upaya pencegahan korupsi Sub-indikator : frekuensi pemberian gratifikasi, nilai/jumlah gratifikasi, cara pandang tingkat gratifikasi, penawaran dan pemberian gratifikasi, kebutuhan tatap muka berulang, kepraktisan SOP, tingkat perbaikan informasi, keadilan dalam layanan, harapan atas gratifikasi, tingkat/upaya pencegahan korupsi, kemudahan menyampaikan komplain Pembobotan Variabel, indikator dan sub indikator oleh ahli Penilaian kuesioner oleh rersponden Kuesioner Wawancara Mendalam Pengamatan Sebaran Nilai : 0-10 Arti Nilai : semakin mendekati 10 maka integritas semakin baik

Penjelasan selengkapnya terkait dengan metodologi di atas, dapat dilihat pada lampiran.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Nilai total integritas 105 unit layanan mempunyai rentang nilai yang cukup lebar. Rentang yang cukup lebar tersebut menunjukkan bahwa masing-masing unit layanan memiliki standar minimal layanan yang berbeda.

bab

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

2.1. Total Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat Penilaian Integritas Layanan Publik di tingkat pusat pada tahun 2008 dilakukan terhadap 40 instansi pusat yang berbentuk departemen/LPND/BUMN/ BLU. Jumlah unit layanan yang disurvei pada masingmasing instansi rata-rata terdiri dari satu sampai empat unit layanan, sehingga total unit layanan yang disurvei adalah 105 unit layanan. Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni: (1) Pengalaman Integritas (bobot 0,705); yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya, serta (2) Potensi Integritas (bobot 0,295), yang merefleksikan faktorfaktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman/penilaian responden.

Dengan menggunakan skala 0-10, nilai rata-rata Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat di Indonesia Tahun 2008 adalah 6,84. Nilai tersebut dianggap masih cukup rendah, mengingat negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki nilai rata-rata mencapai 9. Namun nilai rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata total integritas pemerintah pusat tahun 2007 yang hanya 5,53. Kondisi ini setidaknya memberikan indikasi bahwa pada tahun 2008 telah ada upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang mengarah pada semakin berkurangnya praktek korupsi. Gambaran secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata dari masing-masing indikator dan sub-indikator dari Instansi Pusat dijelaskan dalam tabel berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 2. Nilai Integritas Total,Variabel,Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat Integritas

Total 2 Variabel Pengalaman Integritas (0,705) = 7,21

Integritas Total: 6,84

Keterangan:

Potensi Integritas (0,295) = 5,96

6 Indikator Pengalaman Korupsi (0,748) = 8,01 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252) = 4,84

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,694)= 8,26 Nilai atau Jumlah gratifikasi (0,306)= 7,45 Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)= 4,84

Lingkungan Kerja (0,265)= 5,09

Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0,658)= 2,83

Sistem Administrasi

Kemudahan/Kepraktisan SOP (0,294)= 6,41

Kebutuhan kontak di luar prosedur (0,342)= 9,44

(0,303)= 6,48

Keterbukaan informasi (0,706)= 6,51

Perilaku Petugas Layanan (0,261)= 6,41

Keadilan dalam layanan (0,727)= 5,77

Pencegahan Korupsi (0,171)= 5,72

Upaya Pencegahan Korupsi (0,556)= 5,28

Harapan atas gratifikasi (0,273)= 8,11 Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0,444)= 6,27

(.....) = bobot; ....... = nilai.

Nilai total integritas terhadap 105 unit layanan mempunyai rentang nilai yang cukup lebar yaitu berkisar antara 2,52 sampai 8,60. Rentang yang lebar tersebut menunjukkan bahwa masing-masing unit layanan memiliki standar minimal layanan yang berbeda. Bahkan masih banyak terdapat unit layanan yang tidak memiliki standar minimal layanan. Unit layanan yang lain walaupun memiliki standar minimal pelayanan namun tidak dipatuhi. Pada tabel 3 terlihat bahwa terdapat 55 unit layanan (52,4%) yang memiliki nilai integritas di atas ratarata. Bahkan terdapat 10 unit layanan (9,5%) yang memiliki nilai integritas di atas 8. Kondisi tersebut memberikan pertanda yang cukup baik. Separuh unit

11 Sub-Indikator

layanan sudah terlihat menunjukkan kemajuan yang berarti dalam integritas layanannya. Kondisi yang baik tersebut disetujui oleh masyarakat pengguna layanan yang ditunjukkan oleh apresiasi mereka dengan memberikan nilai yang baik pada unit layanan yang mereka datangi. Informasi lain yang menarik adalah ada 26,7% atau 28 unit layanan yang mempunyai nilai total integritas masih di bawah 6,0. Lebih spesifik lagi masih ada 10 unit layanan di 5 instansi yang memiliki nilai integritas kurang dari 5. Kondisi ini menggambarkan masih cukup banyak unit layanan pemerintah pusat yang masih dibayangi oleh nilai merah dalam memberikan layanannya karena masih suburnya perilaku korup.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 3. Peringkat dan Nilai Integritas Sektor Publik 2008 di tingkat Pusat berdasarkan Unit Layanan NO

NILAI

PERINGKAT

LAYANAN PEMBERIAN IZIN POLITEKNIK

UNIT LAYANAN

DEPDIKNAS

INSTANSI

8,60

LAYANAN PEGADAIAN BARANG

PERUM PEGADAIAN

8,56

LAYANAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL

MUI

8,53

LAYANANPEMBERIAN/PENDAFTARAN MD & ML

BPOM

8,45

LAYANAN KAS KE BANK UMUM

BANK INDONESIA

8,39

LAYANANPEMBERIAN IZIN PRINSIP DAN IZIN USAHA BPR

BANK INDONESIA

8,31

LAYANAN PEMBERIAN IZIN WAKIL PIALANG

BAPPEBTI

8,14

LAYANAN PENGAMBILAN UANG PENSIUN

PT. POS INDONESIA

8,08

LAYANAN PENUKARAN UANG KECIL / CASH MANAGEMENT

BANK INDONESIA

8,07

LAYANAN PINJAMAN PERMODALAN UKM

DEP. KOPERASI & UKM

8,06

LAYANAN SERTIFIKASI PERUSAHAAN FUMIGASI DENGAN METIL BROMIDA DAN DEPTAN SERTIFIKASI PERUSAHAAN KEMASAN KAYU

7,94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERDAGANGAN BERJANGKA

BAPPEBTI

7,94

LAYANAN LAYANAN ASURANSI PENSIUN

PT. TASPEN

7,94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN / AKREDITAS PTS

DEPDIKNAS

7,94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

DKP

7,88

LAYANAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA

DEPNAKER

7,86

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PASAR MODAL/BAPEPAM LK

BAPEPAM

7,81

LAYANAN PEMBERIAN IZIN RUMAH OBAT

DEPKES

7,74

LAYANAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA

DEP. PERDAGANGAN

7,71

LAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI

DEP. PERINDUSTRIAN

7,64

LAYANAN PEMBERIAN IZIN TAKSI BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

7,63

LAYANAN PENGAWASAN TRAPETIK, NAPZA, TRADISIONAL

BPOM

7,60

LAYANAN PINJAMAN (KREDIT MULTIGUNA, KPR, KPA)

BANK MANDIRI

7,57

LAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI

DEPAG

7,54

LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LN (EXIT PERMIT)

DEPLU

7,51

LAYANAN PENYELIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

BPOM

7,51

LAYANAN LEGALISASI BAGI DOKUMEN YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI

DEPLU

7,48

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA

BKPM

7,46

LAYANAN RAWAT JALAN

RSCM

7,45

LAYANAN TAGIHAN TUNGGAKAN

PT. TELKOM

7,43

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BBM

PERTAMINA

7,42

LAYANAN PENJUALAN TIKET

PELNI

7,41

LAYANAN SERTIFKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN SERTIFIKASI DEP. PERINDUSTRIAN SISTEM MANAGEMENT MUTU

7,41

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN

BKPM

7,40

LAYANAN JASA STANDAR INTERNASIONAL

SUCOFINDO

7,31

LAYANAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK (SUCOFINDO)

SUCOFINDO

7,31

LAYANAN PENENTUAN DISTRIBUTOR TABUNG GAS 3 KG DAN ASESSORINYA

PERTAMINA

7,31

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASANGAN NON BBM

PETAMINA

7,31

IZIN PERDAGANGAN BESAR FARMASI (PBF)

DEPKES

7,30

LAYANAN DISTRIBUSI DAN JARINGAN PELAYANAN DOMESTIK

PERTAMINA

7,30

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASI KAPAL PERIKANAN

DKP

7,25

LAYANAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

DEP. KOPERASI & UKM

7,23

LAYANAN PENYALURAN BERAS

BULOG

7,23

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYALURAN ALAT KESEHATAN

DEPKES

7,21

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENUNJANG PERTAMBANGAN / IZIN USAHA ESDM (SEMENTARA DAN TETAP) / SERTIFIKASI PRODUK DAN PEMANFAATAN TL

7,19

LAYANAN SANTUNAN ASURANSI

ASABRI

7,15

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN

DKP

7,11

LAYANAN KEPENGURUSAN VISA

DEPLU

7,09

LAYANAN TES FISIK NARKOBA UNTUK SURAT BEBAS NARKOBA

RS. FATMAWATI

7,08

LAYANAN AKSESKIN

RSCM

7,05

LAYANAN PEMULIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN

PT. TELKOM

6,99

LAYANAN PENGURUSAN STNK DAN BPKB

POLRI

6,98

LAYANAN PENERBIT SKT

ESDM

6,91

LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API

PT. KAI

6,90

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 3. (Lanjutan....) NO

NILAI

PERINGKAT

LAYANAN IZIN INVESTASI BIDANG USAHA HORTIKULTURAL

UNIT LAYANAN

DEPTAN

6,86

LAYANAN KENOTARIATAN

DEPKUMHAM

6,81

LAYANAN PEMBERIAN IZIN ANGKA PENGENAL IMPORT TERBATAS (APIT)

BKPM

6,65

LAYANAN PEMERIKSAAN SPT

DEPKEU

5,57

LAYANAN PASANG SAMBUNGAN BARU

PT. TELKOM

6,57

LAYANAN JARINGAN / TAMBAHAN DAYA

PT. PLN

6,57

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HAJI

DEPAG

6,54

LAYANAN PELANGGARAN LALU LINTAS

POLRI

6,53

LAYANAN RAWAT INAP

RSCM

6,50

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN AGAMA / SEKOLAH AGAMA

DEPAG

6,49

LAYANAN PENJGUJIAN K3

DEPNAKER

6,45

LAYANAN KEPENGURUSAN PASPOR DINAS

DEPLU

6,44

LAYANAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN TKI

DEPNAKER

6,44

LAYANAN IZIN PEMBERIAN IZIN TRAYEK

DEPHUB

6,44

LAYANAN IZIN PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK

DEPTAN

6,42

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA

DEPHUB

6,41

LAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOBA)

DEPSOS

6,38

PELAYANAN GANGGUAN

PT. PLN

6,36

LAYANAN KREDIT

BANK INDONESIA

6,30

LAYANAN PEMBERIAN IZIN MENGADAKAN KURSUS-KURSUS

DEPDIKNAS

6,29

PN JAKARTA SELATAN

6,19

LAYANAN FIDUSIA (JAMINAN ATAS BARANG BERGERAK)

DEPKUMHAM

6,19

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN LISTRIK

PT. PLN

6,16

LAYANAN IZIN TENAGA KERJA ASING

DEPNAKER

5,98

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT

DEPHUB

5,98

LAYANAN PASPOR, PASPOR HILANG / RUSAK, PERUBAHAN PASPOR RI UNTUK WNI

DEPKUMHAM

5,83

LAYANAN DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL

DEPSOS

5,76

LAYANAN PENDAFTARAN KEAGENAN / DISTRIBUTOR (BARANG ATAU JASA DALAM NEGERI)

DEP. PERDAGANGAN

5,72

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

BAPPEBTI

5,69

LAYANAN BARANG

PT. PELINDO II

5,68

LAYANAN PENGADUAN (CURANMOR, PERAMPOKAN, DLL)

POLRI

5,65

LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

BPN

5,59

LAYANAN SEWA RUANG PENDINGIN (COLD STORAGE)

DKP

5,48

LAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, TALAK, RUJUK, CERAI (KUA)

DEPAG

5,43

LAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPORT & LAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA PERDAGANGAN DEP. PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA

5,27

LAYANAN BALIK NAMA HAK TANAH

BPN

5,26

LAYANAN PENGURUSAN SIM

POLRI

5,22

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAN

DEPDIKNAS

5,21

LAYANAN PARKIR BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

5,14

LAYANAN KAPAL

PT. PELINDO II

5,13

LAYANAN PEMBUATAN TDP

DEP. PERINDUSTRIAN

5,12

LAYANAN SEWA TEMPAT BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

4,94

LAYANAN KARGO

PT. ANGKASA PURA II

4,92

LAYANAN HAK TANGGUNGAN

BPN

4,85

LAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH / PENGGABUNGAN SERTIFIKAT

BPN

4,56

100

LAYANAN BEA MASUK

DEPKEU

4,48

100

101

PN JAKARTA PUSAT

4,47

101

102

PN JAKARTA UTARA

3,07

102

103

LAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DEPKUMHAM

2,99

103

104

LAYANAN PENGURUSAN PERBENDAHARAAN NEGARA / KPPN

DEPKEU

2,75

104

105

PN JAKARTA BARAT

2,52

105

RATA-RATA

Dari 105 layanan publik yang disurvei KPK tersebut terdapat 35 instansi dengan 85 unit layanan yang mendapat perhatian lebih dari KPK karena unit

INSTANSI

6,84

layanan dan instansi yang bersangkutan bersentuhan langsung serta memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat secara luas.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 4. Peringkat dan Nilai Integritas Sektor Publik 2008 di tingkat Pusat berdasarkan Unit Layanan yang Berkaitan Langsung dengan Masyarakat NO

NILAI

PERINGKAT

LAYANAN PEGADAIAN BARANG

UNIT LAYANAN

PERUM PEGADAIAN

INSTANSI

8,56

LAYANAN PENGAMBILAN UANG PENSIUN

PT. POS INDONESIA

8,08

LAYANAN PINJAMAN PERMODALAN UKM

DEP. KOPERASI & UKM

8,06

LAYANAN ASURANSI PENSIUN

PT. TASPEN

7,94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN / AKREDITAS PTS

DEPDIKNAS

7,94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

DKP

7,88

LAYANAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA

DEPNAKER

7,86

LAYANAN PEMBERIAN IZIN RUMAH OBAT

DEPKES

7,74

LAYANAN PENUKARAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA

DEP. PERDAGANGAN

7,71

LAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI

DEP. PERINDUSTRIAN

7,64

LAYANAN PEMBERIAN IZIN TAKSI BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

7,63

LAYANAN PENGAWASAN TRAPETIK, NAPZA, TRADISIONAL

BPOM

7,60

LAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI

DEPAG

7,54

LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LN (EXIT PREMIT)

DEPLU

7,51

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA

BKPM

7,46

LAYANAN RAWAT JALAN

RSCM

7,45

LAYANAN TAGIHAN TUNGGAKAN

PT. TELKOM

7,43

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BBM

PERTAMINA

7,42

LAYANAN PENJUALAN TIKET

PELNI

7,41

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN

BKPM

7,40

LAYANAN JASA STANDAR INTERNASIONAL

SUCOFINDO

7,31

LAYANAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK (SUCOFINDO)

SUCOFINDO

7,31

LAYANAN PENENTUAN DISTRIBUTOR TABUNG GAS 3 KG DAN AKSESORINYA

PERTAMINA

7,31

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASANGAN NON BBM

PERTAMINA

7,31

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASI KAPAL PERIKANAN

DKP

7,25

LAYANAN PENGESAHAN BADAN HUKUM OPERASI

DEP. KOPERASI & UKM

7,23

LAYANAN PENYALURAN BERAS

BULOG

7,23

LAYANAN SANTUNAN ASURANSI

ASABRI

7,15

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENGKAPAN IKAN

DKP

7,11

LAYANAN KEPENGURUSAN VISA

DEPLU

7,09

LAYANAN TES FISIK NARKOBA UNTUK SURAT BEBAS NARKOBA

RS. FATMAWATI

7,08

LAYANAN AKSESKIN

RSCM

7,05

LAYANAN PEMULIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN

PT. TELKOM

6,99

LAYANAN KEPENGURUSAN STNK DAN BPKB

POLRI

6,98

LAYANAN PENERBIT SKT

ESDM

6,91

LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API

PT. KAI

6,90

LAYANAN IZIN INVESTASI BIDANG USAHA HORTIKULTURA

DEPTAN

6,86

LAYANAN KENOTARISAN

DEPKUMHAM

6,81

LAYANAN PEMBERIAN IZIN ANGKA PENGENAL IMPORT TERBATAS (APIT)

BKPM

6,65

LAYANAN PEMERIKSAAN SPT

DEPKEU

6,57

LAYANAN PASANG SAMBUNGAN BARU

PT. TELKOM

6,57

LAYANAN JARINGAN / TAMBAHAN DAYA

PT. PLN

6,57

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HAJI

DEPAG

6,54

LAYANAN PELANGGARAN LALU LINTAS

POLRI

6,53

LAYANAN RAWAT INAP

RSCM

6,50

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN AGAMA / SEKOLAH AGAMA

DEPAG

6,49

LAYANAN PENGUJIAN K3

DEPNAKER

6,45

LAYANAN KEBERERANGKATAN DAN KEPULANGAN TKI

DEPNAKER

6,44

LAYANAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK

DEPHUB

6,44

LAYANAN IZIN PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK

DEPTAN

6,42

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN DEPHUB UDARA

6,41

LAYANAN DAN (NARKOBA)

6,38

LAYANAN PELAYANAN GANGGUAN

PT. PLN

6,36

LAYANAN PEMBERIAN IZIN MENGADAKAN KURSUS-KURSUS

DEPDIKNAS

6,29

PN JAKARTA SELATAN

6,19

REHABILITASI

SOSIAL

KORBAN

PENYELAHGUNAAN

NAPZA DEPSOS

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 4. (Lanjutan....) NO

NILAI

PERINGKAT

LAYANAN FIDUSIA (JAMINAN ATAS BARANG BERGERAK)

UNIT LAYANAN

DEPKUMHAM

6,19

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN LISTRIK

PT. PLN

6,16

LAYANAN LAYANAN IZIN TENAGA KERJA ASING

DEPNAKER

5,98

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT

DEPHUB

5,98

LAYANAN PASPOR, PASPOR HILANG / RUSAK, PERUBAHAN PASPOR RI UNTUK WNI

DEPKUMHAM

5,83

LAYANAN DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL

DEPSOS

5,76

LAYANAN PENDAFTARAN KEAGENAN / DISTRIBUTOR (BARANG ATAU JASA DALAM DEP. PERDAGANGAN NEGERI)

5,72

LAYANAN BARANG

PT. PELINDO II

5,68

LAYANAN PENGADUAN (CURANMOR, PERAMPOKAN, DLL)

POLRI

5,65

LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

BPN

5,59

LAYANAN SEWA RUANG PENDINGIN (COLD STORAGE)

DKP

5,48

LAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, TALAK, RUJUK, DAN CERAI

DEPAG

5,43

LAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPORT & LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA DEP. PERDAGANGAN PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA

5,27

LAYANAN BALIK NAMA HAK TANAH

BPN

5,26

LAYANAN KEPENGURUSAN SIM

POLRI

5,22

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

DEPDIKNAS

5,21

LAYANAN PARKIR BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

5,14

LAYANAN KAPAL

PT. PELINDO II

5,13

LAYANAN PEMBUATAN TDP

DEP. PERINDUSTRIAN

5,12

LAYANAN SEWA TEMPAT BANDARA

PT. ANGKASA PURA II

4,94

LAYANAN KARGO

PT. ANGKASA PURA II

4,92

LAYANAN HAK TANGGUNGAN

BPN

4,85

LAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH / PENGGABUNGAN SERTIFIKAT

BPN

4,56

LAYANAN BEA MASUK

DEPKEU

4,48

PN JAKARTA PUSAT

4,47

PN JAKARTA UTARA

3,07

LAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DEPKUMHAM

2,99

LAYANAN PENGURUSAN PERBENDAHARAAN NEGARA / KPPN

DEPKEU

2,75

PN JAKARTA BARAT

2,52

Dengan adanya perhatian khusus KPK terhadap unit layanan dan instansi yang bersentuhan langsung serta memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat secara luas, tercatat bahwa 3 unit layanan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 2 unit layanan di bawah Departemen Keuangan, BPN dan PT. Angkasa Pura II serta 1 unit layanan di bawah Departemen Hukum dan HAM merupakan unit layanan-unit layanan yang memiliki nilai integritas di bawah 5. Artinya, unit layanan-unit layanan tersebut masih harus terus berupaya menghilangkan potensi dan pengalaman korupsi dalam pengelolaan layanan publiknya,

INSTANSI

mengingat menurut penilaian pengguna layanan, sampai saat ini di unit layanan-unit layanan tersebut masih dianggap korup. Dalam satu instansi, terdapat unit layanan yang berada pada peringkat baik dan unit layanan yang berada di peringkat buruk. Di samping itu ada instansi yang seluruh unit layanan sampel nya berada di peringkat baik. Namun yang lebih memprihatinkan adalah apabila seluruh unit layanan yang menjadi sampel di suatu instansi berada pada peringkat yang buruk. Kondisi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 5. Posisi dan Nama 40 Instansi Pusat dengan Nilai Integritas Unit Layanan di Atas, Bawah dan Sekitar Rata-rata Nilai Integritas Total

Jumlah Instansi Pusat

Nama Departemen/Instansi

Nilai Integritas Unit Layanan yang berbeda di Instansi Pusat seluruhnya di atas rata-rata

Perum Pegadaian, Majlis Ulama Indonesia (MUI), PT. Pos Indonesia, PT. Taspen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), BAPEPAM, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Kesehatan, Bank Mandiri, PT. PELNI, PT. PERTAMINA, PT. SUCOFINDO, BULOG, PT. ASABRI, Rumah Sakit Fatmawati, Deparetmen ESDM, PT. KAI.

Nilai Integritas Unit Layanan yang berbeda di Instansi Pusat sebagian di atas rata-rata sebagian di bawah rata-rata

Bank Indonesia, BAPPEBTI, BKPM, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanian, RSCM, PT. TELKOM, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kepolisian RI, PT. Angkasa Pura II, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Keuangan

Nilai Integritas Unit Layanan yang berbeda di Instansi Pusat seluruhnya di bawah rata-rata

PT. PLN, Departemen Perhubungan, Departemen Sosial, PT. PELINDO II, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mahkamah Agung (MA)

Dengan fakta nilai unit layanan tersebut, beberapa instansi diharapkan memberikan perhatian lebih kepada kepada unit layanannya karena keseluruhan unit layanan yang dijadikan sampel nilainya di bawah rata-rata. Sedangkan instansi dengan unit layanan sampelnya yang memiliki nilai integritas di atas ratarata sebaiknya terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, mengingat nilai integritas maksimal adalah 10. Nilai integritas yang diperoleh di tiap unit layanan dan instansi merupakan akumulasi dari nilai pengalaman integritas dan potensi integritas dengan masingmasing bobot 0,705 dan 0,295. Nilai rata-rata integritas sektor publik tingkat pusat Tahun 2008 sebesar 6,84 tersebut diperoleh dengan memperhitungkan nilai rata-rata pengalaman integritas 7,21 dan nilai rata-rata potensi integritas 5,96. Terlihat bahwa nilai rata-rata pengalaman integritas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai potensi integritas. Oleh karena bobot pengalaman integritas yang lebih tinggi, tingginya nilai pengalaman integritas

membuat nilai total integritas tingkat pusat juga menjadi tinggi. Hal ini sekaligus memberikan jawaban mengapa nilai integritas total tingkat pusat meningkat lebih dari satu poin di banding tahun yang lalu (nilai integritas tahun 2007=5,53). Nilai pengalaman integritas yang lebih tinggi daripada nilai potensi integritas dapat menjelaskan kondisi berikut: 1. Nilai potensi integritas yang masih rendah menunjukkan bahwa secara umum belum tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalitas petugas dalam melayani masyarakat. Peluang terjadinya korupsi masih terbuka karena sistem pendukung layanan belum menuju ke arah anti korupsi 2. Sistem dan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung pelayanan publik dinilai masyarakat belum mendukung terselenggaranya pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat 3. Nilai pengalaman integritas yang meningkat menunjukkan bahwa praktek-praktek suap dan pungutan liar secara nyata telah mulai berkurang.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

2.2. Pengalaman Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat Pengalaman Integritas merupakan salah satu unsur penyusun nilai integritas publik. Pengalaman Integritas disusun dari indikator Pengalaman Korupsi

(Experienced Corruption) dengan bobot 0,748 dan Cara Pandang Korupsi (Perceived Corruption) dengan bobot 0,252.

Tabel 6. Nilai Pengalaman Integritas, Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat Variabel Indikator Sub-Indikator

Pengalaman Integritas (0,705)=7.21

Pengalaman Korupsi (0,748)= 8,01 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252)=4,84

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,694)=8,26 Nilai/Jumlah gratifikasi (0,306)=7,45 Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)=4,84

Nilai rata-rata pengalaman integritas dari 105 unit layanan dan 40 instansi pusat adalah 7,21. Nilai ini memiliki rentang nilai yang sangat lebar, yaitu dari 9,41 pada layanan pemberian/pendaftaran MD & ML (BPOM) sampai yang terendah 2,22 pada layanan perbendaharaan negara/KPPN (Departemen Keuangan). Rentang yang sangat lebar tersebut mengindikasikan bahwa unit layanan yang berada di instansi pusat belum seragam mempraktekkan anti korupsi dalam layanan publiknya.Beberapa unit layanan memang berdasarkan pengalaman responden sudah mulai bebas dari korupsi, namun beberapa layanan yang lain masih sangat banyak muatan korupsinya. Sebagai gambaran ditunjukkan 5 unit layanan tingkat pusat yang memiliki nilai pengalaman integritas terbaik dan terburuk dalam pelayanan publik tahun 2008. Nilai yang cukup tinggi dengan nilai pengalaman integritas mencapai 9 atau lebih dapat dicapai oleh unit layanan Pemberian/pendaftaran MD&ML (BPOM), Pegadaian barang (Perum Pegadaian), Sertifikat Halal (MUI), Izin Politeknik (Depdiknas) serta Izin Prinsip dan izin Usaha BPR (BI).

Lima unit layanan (kecuali layanan pegadaian barang) dengan nilai pengalaman integritas tertinggi tersebut pada dasarnya bukan layanan yang bersentuhan langsung serta memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat secara luas. Pada umumnya unit layananunit layanan tersebut berhubungan atau melayani perusahaan/lembaga yang pasca pemberian izin tersebut masih membutuhkan adanya hubungan baik antara keduanya. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan mengapa nilai pengalaman integritas untuk unit layanan-unit layanan tersebut tinggi. Oleh karena itu bagi unit layanan dan instansi yang memiliki nilai pengalaman integritas yang tinggi hendaknya tetap melakukan evaluasi terhadap unit layanannya. Evaluasi tersebut tentunya juga menilai apakah memang pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, ataukah antara pengguna layanan dan petugas layanan/unit layanan telah memiliki â&#x20AC;&#x2DC;hubungan yang baik dan saling menguntungkanâ&#x20AC;? sehingga berpengaruh terhadap penilaian mereka terhadap layanan yang diberikan.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

9,41

Pendaftaran MD&ML(BPOM) Pegadaian Barang(Perum Pegadaian)

9,21

Sertifikat Halal (MUI)

9,11 9,02

Izin Politeknik (Depdiknas) Izin Prinsip dan Izin Usaha BPR (BI)

9,00

KPPN (Dep.Keuangan)

2,22

Pengadilan Negeri Jakbar (MA)

2,45

Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM)

2,63

Pengadilan Negeri Jakut (MA) Bea Masuk (Depkeu) 0,00

2,99 4,38

5,00

10,00

Nilai Pengalaman Integritas

Lima unit layanan dengan nilai pengalaman integritas yang terendah adalah layanan KPPN dan Bea Masuk (Departemen Keuangan), layanan Lembaga Pemasyarakatan (Departemen Hukum dan HAM) serta layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Utara (Mahkamah Agung). Rendahnya nilai pengalaman integritas di unit layanan milik Departemen Keuangan hendaknya mendapatkan perhatian yang serius. Dengan adanya reformasi birokrasi yang telah mulai dilakukan oleh Departemen Keuangan, nilai pengalaman integritas yang rendah tentu saja memberikan hasil yang tidak baik. Beberapa alasan yang memungkinkan mengapa nilai pengalaman integritas terutama di 2 unit layanan Departemen Keuangan rendah padahal reformasi birokrasi sudah dilakukan adalah: 1. Responden yang disurvei adalah responden yang mendapatkan pelayanan setahun ke belakang (Juni 2007-Juni 2008), sehingga ada kemungkinan pada saat responden yang bersangkutan mendapatkan pelayanan, reformasi birokrasi belum/baru dimulai; 2. Responden mendapatkan pelayanan bukan di unit layanan yang sudah direformasi (unit layanan percontohan); 3. Sosialisasi yang kurang sampai dari unit layanan kepada pengguna layanan mengenai reformasi yang dilakukan dalam unit layanan (misalnya, informasi mengenai tidak lagi menerima uang tambahan di luar biaya resmi untuk mempercepat layanan tidak sampai ke masyarakat, sehingga pengguna layanan tetap memberikan uang suap seperti yang biasa dulu dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat); 4. Sulitnya mengubah kebiasaan yang telah lama

Gambar 1. Pengalaman Integritas Unit Layanan Tingkat Pusat (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

terjadi dalam memberikan dan menerima layanan terkait dengan suap, pungutan liar maupun gratifikasi (misalnya: kebiasaan mentraktir atau memberikan uang sebagai tanda ucapan terimakasih kepada petugas layanan oleh pengguna layanan setiap selesai mengurus layanan); 5. Masih adanya oknum petugas layanan yang tetap melakukan praktek lama (secara sembunyisembunyi) dalam bentuk meminta biaya tambahan kepada pengguna layanan. Selain unit layanan yang berada di bawah Departemen Keuangan, unit layanan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Departemen Hukum dan HAM juga harus mendapatkan perhatian yang serius dan segera diupayakan untuk dilakukan perbaikanperbaikan. Berdasarkan pengalaman pengguna layanan, unit-unit layanan tersebut masih rawan terjadi suap, pungutan liar maupun gratifikasi. Bagian selanjutnya akan membahas 2 indikator dari pengalaman integritas, yaitu pengalaman korupsi dan cara pandang masyarakat terhadap korupsi.

2.2.1. Pengalaman Korupsi Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan masyarakat dalam mengurus atau memperoleh layanan publik ditunjukkan dalam bentuk biaya-biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna layanan di luar biaya resmi yang ditetapkan, pada berapa titik biaya tambahan harus dikeluarkan dan bentuk-bentuk imbalan yang lazim diberikan sebagai gratifikasi.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Tabel 7. Nilai Pengalaman Korupsi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator

Sub-Indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,634)=8,26

Pengalaman Korupsi (0,748)= 8,01

Nilai/Jumlah gratifikasi (0,306)=7,45

Nilai pengalaman korupsi adalah 8,01 yang menunjukkan kondisi yang semakin membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian secara umum gambaran yang diberikan terkait dengan pengalaman korupsi belum memuaskan.

Masih ada 34% responden dari total 4800 responden di unit layanan pusat yang menyatakan membayar biaya tambahan di luar biaya resmi. Dari 34% responden tersebut, 22% menyatakan membayar biaya tambahan satu kali, dua kali (6%) dan lebih dari 2 kali atau 2 titik (6%).

Satu kali 22,00%

Dua kali 6,00%

Lebih dari dua kali 6,00% Tidak ada 66,00%

Berdasarkan bentuk gratifikasi, masyarakat pengguna layanan sebagian besar memberikannya dalam bentuk uang tunai. Namun ada juga beberapa pengguna layanan di unit layanan tertentu yang memberikannya dalam bentuk barang/souvenir dan fasilitas.

PT. Pelabuhan Indonesia II

5,6

66,7

BKPM

100,0

PT. Sucofindo

97,1

PT. Angkasa Pura II

100,0

Mahkamah Agung

100,0

Dep.ESDM

36,2

98,4

Dep.Perindustrian

100,0 96,2

1,9 9,6 1,9

Dep.Hukum dan HAM

98,6

BPN

98,7

PT. PERTAMINA

100,0

Dep.Keuangan

98,7

Dep.Luar Negeri

100,0

0,0

50,0

30,6

2,9 17,7 17,7 14,7 1,2 4,7 8,1 3,5 13,0 41,6 16,9 10,4

Dep.Perhubungan

Dep.Agama

Fasilitas Entertainment Voucer/Tiket Pesawat Barang/Souvenir/Hadiah Uang Tunai/Cek

2,8 4,2 2,6 2,6 1,3 15,0 10,0 10,0 1,3 3,9 2,6

100,0

persen

33,3

3,3 10,0

8,3 11,1 3,2 3,2 1,6 1,6 12,5 2,1

88,9

Gambar berikut menjelaskan bahwa pada beberapa unit layanan yang berada di instansi pusat, pemberian imbalan tidak hanya diberikan dalam satu jenis. Hal tersebut terlihat dari nilai persentase yang melebihi 100% pada responden yang mengaku memberikan bentuk biaya tambahan di luar biaya resmi.

2,8 9,7 1,4

100,0

Dep.Kelautan dan Perikanan

Gambar 2. Frekuensi Membayar Biaya Tambahan di Unit Layanan Pusat (%)

150,0

200,0

Gambar 3. Bentuk Imbalan yang Diberikan kepada Petugas Layanan di Instansi Pusat (% Responden)

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Mengenai nilai biaya tambahan yang harus diberikan oleh pengguna layanan, gambar berikut menjelaskan unit layanan-unit layanan yang lebih

Layanan Kapal (PT.Pelindo II) Sewa tempat bandara (PT.Angkasa Pura II)

dari 70% respondennya menyatakan membayar biaya tambahan di luar biaya resmi yang nilainya bervariasi.

48 59,7

22,8

17,5

Parkir bandara (PT.Angkasa Pura II)

Cargo (PT.Angkasa Pura II)

22,2

40,8 83,9

Pengadilan Negeri Jakbar (MA) 6,4 9,7 Pengadilan Negeri Jakut (MA)

22,2

49,1

23,6

27,3

Pembuatan TDP (Dep.Perindustrian) Administrasi pernikahan (KUA)(Dep.Agama)

13,3 6,7

44,5

33,3 76,5

Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM) 5,9 17,6 Pembuatan/Penggabungan sertifikat tanah (BPN)

Ada,lebih dari biaya resmi Ada,Kurang atau sama dengan biaya resmi Tidak ada

Bea Masuk (Depkeu)

0,00%

42,4

33,4

24,2

100

KPPN (Dep.Keuangan) 28,3

47,8

23,9

25,00%

50,00%

Dijelaskan bahwa cukup banyak responden yang menyatakan membayar biaya tambahan lebih besar dibanding biaya resmi. Kondisi ini tentu saja cukup

75,00% 100,00%

Gambar 4. Pengalaman Masyarakat terhadap Ada Tidaknya Biaya Tambahan di Luar Biaya Resmi dan Nilainya

memberatkan pengguna layanan, terutama untuk unit layanan yang biaya resminya sudah cukup tinggi.

2.2.2. Cara Pandang Korupsi Yang dimaksud dengan cara pandang adalah bagaimana masyarakat memandang korupsi di lembaga layanan publik, bagaimana masyarakat menilai biaya-biaya atau imbalan yang mereka

keluarkan, apakah tergolong korupsi atau tidak? Dan seberapa jauh tingkat toleransi masyarakat terhadap biaya-biaya tambahan yang harus mereka keluarkan?

Tabel 8. Nilai Cara Pandang Korupsi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252)=4,84

Sub-Indikator Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)=4,84

Masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi dalam memandang korupsi di lembaga layanan publik. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh nilai cara pandang yang sangat kecil, yaitu 4,84. Fakta tersebut

didasarkan pada data bahwa sekitar 59% responden menyatakan bahwa pemberian imbalan pada unit/ petugas layanan merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Sangat wajar 2,00%

Sangat tidak wajar 5,00%

Tidak wajar 36,00%

Wajar 57,00%

Gambar 5. Pendapat Responden terhadap Adanya Biaya Tambahan

Artinya, pemberian imbalan dalam pengurusan layanan dianggap oleh 59% responden pengguna layanan di tingkat pusat merupakan hal yang biasa dilakukan dan bisa diterima sebagai salah satu bagian dari proses pelayanan yang mereka lakukan. Pendapat tersebut tentunya dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman selama bertahun-tahun yang terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia.

Fakta-fakta yang dijumpai dalam pengalaman integritas ini mencerminkan kondisi nyata dari unit layanan dan instansi berdasarkan pengalaman yang langsung dirasakan oleh pengguna layanan. Penilaian pengalaman integritas yang buruk mencerminkan kondisi pelayanan aktual yang buruk menurut penilaian pengguna layanan yang selama maksimal 2 tahun terakhir (sebagian besar 1 tahun terakhir) melakukan pengurusan layanan di unit layanan yang bersangkutan.

2.3. Potensi Integritas Unit Layanan di Tingkat Pusat Potensi Integritas merupakan salah satu unsur penyusun nilai integritas publik. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk menyusun Potential Integrity yakni indikator Sistem Administrasi (Administration System) dengan bobot 0,303,

Lingkungan Kerja (Working Environtment) dengan bobot 0,265, Perilaku Petugas Layanan (Personal Attitude) dengan bobot 0,261 dan Upaya Pencegahan Korupsi (Corruption Control Measures) dengan bobot 0,171.

Tabel 9. Nilai Potensi Integritas, Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Variabel

Potensi Integritas (0,295)= 5,96

Indikator Lingkungan Kerja (0,265)= 5,09

Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0,658)=2,83

Sistem Administrasi (0,303)= 6,48

Kemudahan/Kepraktisan SOP (0,294)=6,41

Perilaku Petugas Layanan (0,261)=6,41

Keadilan dalam layanan (0,727)=5,77

Pencegahan Korupsi (0,171)=5,72

Sub-Indikator Kebutuhan kontak di luar prosedur (0,342)= 9,44 Keterbukaan informasi (0,706)=6,51 Harapan atas gratifikasi (0,273)=8,11 Upaya Pencegahan Korupsi (0,556)= 5,28 Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0,444)=6,27

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Nilai rata-rata potensial integritas dari 105 unit layanan dan 40 instansi pusat adalah 5,96. Nilai ratarata tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata pengalaman integritas yang 7,21. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun pada prakteknya pelaksanaan pelayanan publik sudah berkurang praktek suap dan pungutan liarnya, namun sistem dan perangkat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bebas korupsi masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Nilai potensi integritas, memiliki rentang nilai yang lebar, yaitu dari 7,66 pada layanan kas ke Bank Umum (Bank Indonesia) sampai yang terendah 2,69 pada layanan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Mahkamah Agung). Sedikit berbeda dengan keragaman nilai pengalaman integritas, sebaran nilai potensi integritas memberikan indikasi masih banyaknya unit layanan publik yang berpotensi sebagai tempat tumbuhnya korupsi. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya unit layanan yang mempunyai nilai potensi integritas di bawah 6,0 yaitu lebih dari 50% atau 53 unit layanan. Sebagai gambaran ditunjukkan 5 unit layanan tingkat pusat yang memiliki nilai potensi integritas terbaik dan terburuk dalam pelayanan publik tingkat pusat tahun 2008. Nilai yang cukup tinggi dengan nilai potensi integritas mencapai 7 atau lebih dapat dicapai oleh unit layanan Kas ke Bank Umum (Bank Indonesia), Izin Politeknik (Dept. Pendidikan Nasional), Penukaran uang kecil/cash management (Bank Indonesia), Sertifikat Halal (MUI), Tagihan Tunggakan (PT.Telkom) dan Izin/ Akreditasi PTS (Dept. Pendidikan Nasional).

Kas ke Bank Umum (BI)

7,66

Izin Politeknik (Depdiknas)

7,59

Penukaran uang kecil/cash management (BI)

7,30

Sertifikat Halal (MUI)

7,15

Tagihan Tunggakan (PT.Telkom)

7,01

Izin/Akreditasi PTS (Depdiknas)

7,01

Pengadilan Negeri Jakbar (MA)

2,69 3,27

Pengadilan Negeri Jakut (MA) Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM)

3,84

KPPN (Dep.Keuangan)

4,01

Pengadilan Negeri JakPus (MA)

4,06

0,00

5,00

Skor Potensi Integritas

Seperti halnya pada nilai pengalaman integritas, sebagian unit layanan yang memiliki nilai potensi integritas tinggi adalah unit layanan yang tidak bersentuhan langsung serta memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat secara luas. Pada umumnya unit layanan tersebut berhubungan atau melayani perusahaan/lembaga yang pasca pemberian izin tersebut masih membutuhkan adanya hubungan baik antara keduanya. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan mengapa nilai potensi integritas untuk unit layanan tersebut tinggi. Terkait dengan hal tersebut, nilai potensial integritas yang tinggi hendaknya tetap memberi semangat bagi unit layanan untuk tetap meningkatkan kualitas layanannya. Di samping itu evaluasi mengenai pencapaian nilai yang tinggi tersebut sebaiknya tetap dilakukan dalam hal apakah sistem dan perangkat maupun petugas layanan terkait layanan yang diberikan sudah cukup baik, ataukah pengguna layanan memiliki â&#x20AC;&#x153;hubungan yang baik dan menguntungkanâ&#x20AC;? dengan unit layanan tersebut sehingga berpengaruh terhadap penilaian mereka terhadap layanan yang diberikan. Lima unit layanan dengan nilai potensi integritas yang terendah adalah layanan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat untuk penanganan kasus narkoba, pidana dan tilang (MA), layanan Lembaga Pemasyarakatan (Dep. Hukum dan HAM) serta layanan KPPN (Dep. Keuangan). Rendahnya nilai potensi integritas unit layanan di bawah Mahkamah Agung hendaknya mendapat perhatian yang serius. Selain Departemen Keuangan, Mahkamah Agung merupakan salah satu instansi yang sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi. Sistem dan perangkat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik juga sudah mulai dilakukan. Namun demikian usaha ini sepertinya belum memberikan hasil yang optimal, terbukti dari penilaian masyarakat terhadap potensi integritas pada unit layanan di bawah Mahkamah Agung yang masih rendah. Menurut masyarakat, sistem administrasi, lingkungan kerja, upaya pencegahan korupsi, serta perilaku petugas layanan di 3 pengadilan negeri tersebut belum mencerminkan upaya-upaya anti korupsi. Gambar 6. Potensial Integritas berdasarkan Unit Layanan Tingkat Pusat (5 tertinggi dan 5 terendah)

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Selain unit layanan yang berada di bawah Mahkamah Agung, unit layanan lain yang harus mendapatkan perhatian serius dan segera diupayakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan adalah lembaga pemasyarakatan (Dep. Hukum dan HAM) dan KPPN (Dep. Keuangan).

Bagian selanjutnya akan membahas 4 indikator dari potensi integritas, yaitu sistem administrasi, lingkungan kerja, perilaku petugas layanan dan upaya pencegahan korupsi.

2.3.1. Sistem Administrasi Keterbukaan informasi dan kemudahan layanan atau kepraktisan SOP merupakan sub sistem administrasi yang baik. Tabel 10. Nilai Sistem Administrasi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator

Sub-Indikator

Sistem Administrasi (0,303)= 6,48

Kemudahan/Kepraktisan SOP (0,294)=6,41 Keterbukaan informasi (0,706)=6,51

Hasil survei menunjukkan bahwa 88% responden menyatakan prosedur untuk mendapatkan layanan relatif mudah dan sangat mudah. Kondisi tersebut didukung dengan kejelasan informasi tentang Gambar 7. Prosedur/Cara Pengurusan Layanan

persyaratan, tahapan yang harus dilalui serta transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat (93%).

Gambar 8. Kejelasan Syarat dan prosedur Layanan Sangat jelas 6,00%

Sangat mudah 4,00% Sangat sulit 1,00%

Tidak jelas 1,00% Kurang jelas 6,00%

Sulit 11,00%

Mudah 84,00%

Waktu pengurusan layanan merupakan salah satu aspek yang disorot oleh pengguna layanan. Berikut adalah unit layanan yang menurut lebih dari 50%

Jelas 87,00%

pengguna layanannya menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengurus layanan di unit layanan tersebut tergolong lambat.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Sewa Ruang Pendingin (DKP)

53,9 73,3

Pengadilan Negeri Jakut (MA)

26,7

80,7

Pengadilan Negeri Jakbar (MA)

Cepat Lambat

46,1

Rawat Inap (RSCM)

19,3 45,2

54,8

Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM)

64,7

35,3

Pemberian/Pendaftaran MD&ML (BPOM)

KPPN (Dep.Keuangan)

68,2

31,8

Izin Penyambungan&Pemasangan Listrik (PLN) Rehabilitasi Tuna Sosial (Dep.Sosial)

51,3

48,7

Dari 9 unit layanan yang berada di 8 instansi pusat, dijelaskan bahwa 3 unit layanan yaitu layanan kasus pidana, tilang dan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Utara serta layananan pemberian/ pendaftaran MD & ML dinilai oleh lebih dari 70%

50%

100%

Gambar 9. Penilaian Masyarakat terhadap Waktu Penyelesaian Pengurusan Layanan di Unit Layanan Pusat

respondennya lambat dalam penyelesaiannya. Kondisi tersebut pantas untuk mendapatkan perhatian serius dari unit layanan dan instansi yang menaunginya, karena terlihat ada ketidakpuasan pelayanan di sana.

2.3.2. Lingkungan Kerja Lingkungan kerja memiliki potensi untuk mendorong terjadinya praktik korupsi, tidak terkecuali lingkungan kerja di sektor pelayanan publik. Kondisi lingkungan kerja seperti adanya tawar menawar pengurusan layanan, terlebih jika terdapat praktik percaloan, keinginan masyarakat untuk mendapatkan jalur cepat atau layanan eksklusif akan mendorong tawar menawar imbalan atau jasa dan berujung pada

pemberian gratifikasi. Kondisi lingkungan kerja juga memungkinkan terjadinya transaksi di luar prosedur. Kecenderungan ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang diterima secara umum. Hal lain terkait dengan lingkungan kerja yang menjadi perhatian adalah adanya kebutuhan atau keharusan pertemuan antara pengguna dan petugas layanan yang berulang-ulang.

Tabel 11. Nilai Lingkungan Kerja dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator Lingkungan Kerja (0,265)= 5,09

Sub-Indikator Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0,658)=2,83 kebutuhan kontak di luar prosedur (0,342)= 9,44

Data menunjukkan bahwa 39% masyarakat pengguna layanan di tingkat pusat dengan meyakinkan menyatakan bahwa masih ada praktik korupsi terutama suap dan pungutan liar di unit layanan yang mereka

datangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja masih menyuburkan praktik tawar menawar dalam proses pelayanan dan pemberian imbalan.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Sangat yakin ada 10,00%

Tidak ada 31,00%

Yakin ada 29,00%

Gambar 10. Keyakinan Responden terhadap Ada Tidaknya Praktek Korupsi di Unit Layanan Tingkat Pusat

Tidak yakin ada 30,00%

Selanjutnya, kapan imbalan itu diberikan? Banyaknya imbalan yang diberikan oleh pengguna layanan pada awal dan saat proses pengurusan layanan mengindikasikan bahwa unit layanan yang bersangkutan masih rawan terjadi suap dan pungutan liar. Gambar berikut menampilkan instansi pusat yang unit layanannya berdasarkan pengalaman lebih dari 50% respondennya pernah memberikan imbalan dalam mengurus layanan. Terlihat bahwa unit

Perusahaan Listrik Negara

32,9

31,7

Departemen Keuangan

39,5

Departemen Perhubungan

39,1

42,7

41,9

33,7

31,3

53,2

Kepolisian Republik Indonesia

56,8

Departemen Hukum dan HAM

59,3

51,9

33,2

Badan Pertanahan Nasional

61,9

45,2

39,3

35,8

PT.Pelabuhan Indonesia II 12,4 PT.Angkasa Pura II 11,4 Departemen Sosial

Saat akhir Saat proses Saat awal

82,7 79,6 69,6

Mahkamah Agung

18,5 21,6 17,7 22,8

74,7 0

32,1

69,2 100 persen

Praktik terjadinya suap, biaya tambahan atau imbalan melibatkan pengguna layanan sebagai pemberi imbalan dan petugas layanan sebagai penerima imbalan. Transaksi ini pada dasarnya merupakan proses penawaran dan permintaan. Berdasarkan pengalaman dalam memperoleh layanan, pada masyarakat yang mengalami dan melakukan pembayaran imbalan, sebagian besar didasarkan pada inisiatif bersama (52%), inisiatif dari petugas layanan (28%) dan 19%

layanan-unit layanan di bawah Mahkamah Agung, Departemen Sosial, BPN, Dep. Hukum dan HAM serta POLRI kecenderungan terjadi suap dan pungutan liar dalam rangka melicinkan atau mempercepat proses pengurusan masih besar. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya jumlah masyarakat yang membayar biaya tambahan (imbalan) pada saat awal dan saat proses pengurusan dilakukan. Bahkan sebagian masyarakat memberikan imbalan/suap atau membayar pungutan liar lebih dari satu kali.

29 150

Gambar 11. Pengalaman Masyarakat mengenai Kapan Imbalan dalam Mengurus Layanan diberikan kepada petugas di unit Layanan Pusat

masyarakat menyatakan bahwa inisiatif tersebut berasal dari masyarakat sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendorong atau menyuburkan praktek korupsi cukup dominan. Masih diperlukan upaya lebih keras lagi untuk menyadarkan masyarakat bahwa menghentikan praktik korupsi pada pelayanan publik tidak cukup hanya dengan pembenahan pada sumberdaya manusia maupun sistem pendukung di layanan

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

publiknya saja, namun peran masyarakat untuk tidak melakukan inisiatif memberi biaya tambahan di luar

biaya resmi (imbalan) merupakan hal yang tidak kalah penting.

Tidak ada suap 1,00% Pengguna layanan 19,00%

Kedua belah pihak 52,00%

Gambar 12. Siapa yang Berinisiatif Menawarkan Kemudahan Pelayanan dengan Imbalan tertentu

Petugas layanan 28,00%

Apabila dilihat dari sisi kredibilitas petugas layanan terkait dengan respon mereka terhadap tawaran imbalan yang diberikan oleh pengguna layanan terlihat bahwa sekitar 40% petugas layanan menerima tawaran imbalan tersebut. Apabila dijabarkan lebih lanjut Sewa Tempat Bandara (PT.Angkasa Pura II) 21 Cargo (PT.Angkasa Pura II) 14,8 Pengadilan Negeri JakPus (MA) 17,2 Pengadilan Negeri Jakbar (MA) 6,5 Pengadilan Negeri Jakut (MA) 13,3 Pembuatan TDP (Dep.Perindustrian) 23,6 Administrasi Pernikahan (Depag) 25,9 Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM) 2,9 Pembuatan/Penggabungan Sertifikat Tanah (BPN) 21,2 Hak Tanggungan (BPN) 26,1 Bea Masuk (Dep.Keuangan) 23,9 KPPN (Dep.Keuangan) 18,2 Izin Ekspor&Impor dan Usaha Perdagangan BB (Dep.Perdagangan) 26,1 Pengurusan SIM (Kepolisian RI) 13,8 Pengaduan (Curanmor,perampokan,dll)(Kepolisian RI) 28,6 28 Jaringan/Tambahan Daya (PLN) 28 Rehabilitasi Tuna Sosial (Dep.Sosial) Menerima Menolak

0,00%

kepada unit layanan, gambar berikut menjelaskan secara terperinci unit-unit layanan yang lebih dari 70% pengguna layanannya menyatakan bahwa sikap petugas layanan pada saat ditawari imbalan adalah â&#x20AC;&#x2DC;menerimaâ&#x20AC;&#x2122;. 79 85,2 82,8 93,5 86,7 76,4 74,1 97,1 78,8 73,9 76,1 81,8 73,9 86,2 71,4 72 72 50,00%

100,00%

Gambar 13. Sikap Petugas Layanan Instansi Pusat ketika Ditawari Imbalan di Luar Ketentuan: Menerima atau Menolak

2.3.3. Perilaku Petugas Layanan Perilaku petugas layanan yang negatif merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi dalam pelayanan publik. Terdapat dua hal penting

dalam menilai perilaku petugas dalam survei ini, yaitu keadilan perlakuan terhadap pengguna layanan dan ada tidaknya harapan petugas terhadap gratifikasi.

Tabel 12. Nilai Perilaku Petugas Layanan dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator Perilaku Petugas Layanan (0,261)=6,41

Sub-Indikator Keadilan dalam layanan (0,727)=5,77 harapan atas gratifikasi (0,273)=8,11

Dari sebagian besar masyarakat yang menyatakan bahwa memberikan biaya tambahan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan layanan, 30%

responden melaporkan bahwa mereka akan dipersulit oleh petugas dalam mengurus layanan apabila mereka tidak membayar biaya tambahan.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Dipersulit di semua tahap 6,00%

Dipersulit di tahap tertentu 24,00%

Tidak dipersulit 70,00%

Apabila diperhatikan secara lebih terperinci pada setiap unit layanan, gambar berikut menjelaskan pengalaman lebih dari 70% pengguna layanan yang Pengurusan SIM (Kepolisian RI)

27,6 100

Pembuatan/Penggabungan Sertifikat Tanah (BPN)

27,3

72,7

Lembaga Pemasyarakatan (DepKumHAM)

17,6

82,4

Pengadilan Negeri Jakbar (MA)

9,7

90,3

Pengadilan Negeri Jakut (MA)

86,7

Sewa Tempat Bandara (PT.Angkasa Pura II)

Tidak ada pengaruh Dipersulit

menyatakan bahwa proses kepengurusan layanan mereka akan dipersulit bila tidak memberikan imbalan/ biaya tambahan.

72,4

KPPN (Dep.Keuangan)

13,3

77,2

22,8

Parkir Bandara (PT.Angkasa Pura II)

Cargo (PT.Angkasa Pura II)

70,4

29,6

Layanan Barang (PT.Pelindo II)

72,9

27,1

Layanan Kapal (PT.Pelindo II) 0,00%

50,00%

Fakta lain menunjukkan bahwa hanya 29% masyarakat yang merasa yakin bahwa tidak ada perbedaan pelayanan dalam layanan publik yang mereka datangi. Selebihnya 71% masyarakat mengindikasikan ada perbedaan pelayanan yang ditunjukkan oleh kalimat: ada, sangat yakin (15%), ada tapi tidak yakin (19%), tidak ada tapi tidak yakin (15%) dan tidak tahu (22%). Kondisi ini menunjukkan

Tidak ada,sangat yakin 29,00%

100,00 %

Gambar 15. Penilaian Pengguna Layanan terhadap Petugas Layanan Tingkat Pusat tentang Adanya Perbedaan Layanan

bahwa masyarakat pengguna layanan belum merasa nyaman mengurus layanan publik. Dalam pikiran mereka petugas layanan masih membeda-bedakan pelayanan terhadap pengguna layanan. Tentu saja dalam benak mereka hal tersebut berkaitan dengan adanya tips, imbalan yang harus diberikan kepada petugas layanan.

Tidak tahu 22,00%

Ada, sangat yakin 15,00%

Tidak ada,tidak yakin 15,00% Ada, tidak yakin 19,00%

Gambar 14. Penilaian Pengguna Layanan terhadap Petugas Layanan di Tingkat Pusat jika Tidak Membayar Lebih

Gambar 16. Pendapat Pengguna Layanan di Tingkat Pusat: Bila tidak memberikan Imbalan/Biaya Tambahan kepada Petugas, apakah Pengurusan Layanan akan dipersulit?

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

2.3.4. Pencegahan Korupsi bisa mencegah terjadinya korupsi, sehingga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam survei ini.

Kampanye anti korupsi dan pelayanan pengaduan atas layanan yang diberikan merupakan faktor yang

Tabel 13. Nilai Pencegahan Korupsi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Pusat

Indikator Pencegahan Korupsi (0.171)=5.72

Sub-Indikator Upaya Pencegahan Korupsi (0.556)= 5.28 Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0.444)=6.27

Data menunjukkan bahwa 65% responden mengatakan bahwa unit layanan dan instansi yang mereka datangi tidak melakukan kampanye pencegahan korupsi. Apabila diperinci lebih lanjut, pada 2 gambar berikut terlihat perbandingan

antara unit layanan dan instansi yang menurut lebih dari 70% masyarakat pengguna layanannya tidak melakukan kampanye anti korupsi dan yang melakukannya.

Tes Fisik untuk Surat Bebas Narkoba(RS.Fatmawati) Pengambilan Uang Pensiun (Pos&Giro) Pegadaian Barang (Perum Pegadaian) Izin Perusahaan Pialang (Bapebti) Izin Wakil Pialang (Bapebti) Izin Perdagangan Berjangka (Bapebti) Sertifikasi Perusahaan Fumigasi dengan Metil Bromida (Dep.Pertanian) Izin Pasar Modal (Bapepam) Izin Pendirian Perusahaan PMDN (BKPM) Jasa Pemeriksaan Produk (Sucofindo) Jasa Standar Internasional (Sucofindo) Pinjaman Permodalan UKM (UKM) Sewa Tempat Bandara (PT.Angkasa Pura II) Parkir Bandara (PT.Angkasa Pura II) Cargo (PT.Angkasa Pura II) Pengadilan Negeri JakPus (MA) Pengadilan Negeri Jakbar (MA) Sertifikat Halal (MUI) Pinjaman (Kredit Multiguna,KPR,KPA)(Bank Mandiri) Penerbitan SKT (ESDM) Izin Usaha Angkutan Laut (Dep.Perhubungan) Izin Trayek (Dep.Perhubungan) Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Dep.Perindustrian) Sertifikasi SNI &Sistem Manajemen Mutu (Dep.Perindustrian) Rawat Inap (RSCM) Rawat Jalan (RSCM) Layanan ASKESKIN (RSCM) Izin Mengadakan Kursus (Depdiknas) Izin Politeknik (Depdiknas) Distribusi dan Pemasaran BBM (Pertamina) Pendirian Balai Latihan Kerja (Depnaker) Pengujian K3 (Depnaker) Pengawasan Trapetik,napza,tradisional (BPOM) Pemberian/Pendaftaran MD&ML (BPOM) Pendaftaran Usaha Waralaba (Dep.Perdagangan) Pengaduan (Curanmor,perampokan,dll)(Kepolisian RI) Layanan Gangguan (PLN) Rehabilitasi Tuna Sosial (Dep.Sosial) Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba (Dep.Sosial) Tidak Izin Rumah Obat (Dep.Kesehatan) Ya Izin Penyaluran Alat Kesehatan (Dep.Kesehatan)

25,8

73,3 90,8

9,2

100 22,9 7,1

77,1 92,9

18,4

81,6

28,2 11,9 23,1

71,8 88,1 76,9

29,4 15,8

70,6 84,2

22,2

77,8

10,3

89,7 71

29 20

16,7

83,3

25,8

74,2

26,4

73,6 70,4

29,6 11,4

88,6

14,3

85,7

17,9 7,7

82,1 92,3

25 4,8

75 95,2

18,2 29,2

81,8 70,8

22,5

77,5

14,3 25,8 8

85,7 74,2 92

26,7 29,6 17,2

0,00%

Terlihat bahwa sebagian besar unit layanan dan instansi belum melakukan kampanye anti korupsi di antaranya Bapebti, Sucofindo, Angkasa Pura II, Mahkamah Agung, Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, RSCM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja, BPOM, Departemen Sosial

74,2

26,7

73,3 70,4 82,8

50,00%

100,00 %

Gambar 17. Unit Layanan yang Tidak Melakukan Upaya (Kampanye) Pencegahan Korupsi

dan Departemen Kesehatan belum terlihat nyata upaya kampanye pencegahan korupsinya. Sementara sebagian kecil unit layanan dan instansi seperti Departemen Keuangan dan Departemen Kelautan dan Perikanan secara konsisten telah melakukan kampanye pencegahan korupsi.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

78,3

Bea Masuk (Dep.Keuangan)

73,1

Pemeriksaan SPT (Dep.Keuangan)

90,9

9,1

73,1

Sewa Ruang Pendingin (DKP)

20,4

72,5

27,5

Layanan Kapal (PT.Pelindo II) Kas ke Bank Umum (BI)

26,9

79,6

Izin Investasi Bidang Hortikultura (Dep.Pertanian)

Tidak

26,9

Kenotariatan (Depkumham) Izin Pengembangan Usaha Perikanan (DKP)

21,7

0,00%

50,00%

Terkait dalam kemudahan menyampaikan pengaduan/ keluhan, sebagian besar masyarakat (85%) tidak merasakan kesulitan dalam menyampaikan pengaduan.

100,00%

Gambar 18. Unit Layanan dan Instansi yang Melakukan Upaya (Kampanye) Pencegahan Korupsi

Pengaduan umumnya mereka sampaikan melalui kotak pengaduan, datang langsung ke petugas ataupun melalui telpon dan sms.

Sangat mudah 5,00% Sangat sulit 2,00% Sulit 13,00%

Mudah 80,00%

Di antara pengakuan pengguna layanan yang menyatakan mereka tidak mengalami kesulitan terkait dengan penyampaian pengaduan layanan, masih ada unit layanan di bawah Mahkamah Agung yang lebih dari 70% respondennya menyatakan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengaduan terkait layanan yang mereka terima. Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan

Gambar 19. Pengalaman Pengguna Layanan terkait dengan Kemudahan Menyampaikan Pengaduan/ Keluhan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku petugas layanan, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DI TINGKAT PUSAT

Secara umum dapat dilihat bahwa Integritas Layanan pada masing-masing unit layanan maupun secara keseluruhan, kota cenderung lebih rendah dibanding kabupaten.

bab

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

3.1. Total Integritas Unit Layanan di Tingkat Daerah Penilaian Integritas Layanan Publik di tingkat daerah pada tahun 2008 dilakukan terhadap 52 daerah (22 Pemerintah Kota, 29 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah DKI). Terdapat 4 jenis unit layanan yang disurvei yaitu: layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penilaian terhadap survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni: (1) Pengalaman Integritas (bobot 0,705); yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya, serta (2) Potensi Integritas (bobot 0,295), yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi berdasarkan pengalaman/penilaian responden.

Dalam skala 0-10 dengan angka 10 untuk penilaian yang terbaik, rata-rata nilai integritas sektor publik dari 52 daerah tersebut adalah 6,69. Nilai tersebut dianggap masih cukup rendah dibanding dengan nilai rata-rata instansi pusat pada tahun yang sama yang mencapai 6,84. Namun demikian, rata-rata nilai integritas ini lebih tinggi jika dibandingkan nilai integritas instansi pusat di Indonesia tahun 2007 yang memiliki rata-rata 5,53. Gambaran secara menyeluruh mengenai rata-rata nilai dari masing-masing indikator dan sub indikator dari pemerintah daerah ditunjukkan oleh tabel berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Tabel 14. Nilai Integritas Total, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Daerah

Integritas

Total 2 Variabel Pengalaman Integritas (0,705)=7,00

6 Indikator Pengalaman Korupsi (0,748)= 7,41

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,694)= 7,97 Nilai atau Jumlah gratifikasi (0,306)= 6,14

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252)= 5,80

Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)= 5,80

Lingkungan Kerja (0,265)= 5,94

Integritas Total: 6,69 Potensi Integritas (0,295)= 5,94

Sistem Administrasi (0,303)= 6,11 Perilaku Petugas Layanan (0,261)= 6,67 Pencegahan Korupsi (0,171)= 4,53

Keterangan:

11 Sub-Indikator

Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0,658)= 4,34 kebutuhan kontak di luar prosedur (0,342)= 9,02 Kemudahan/Kepraktisan SOP (0,294)= 6,47 Keterbukaan informasi (0,706)= 5,96 Keadilan dalam layanan (0,727)= 6,37 harapan atas gratifikasi (0,273)= 7,48 Upaya Pencegahan Korupsi (0,556)= 4,09 Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0,444)= 5,07

(.....) = bobot; ....... = nilai.

7,43

PDAM

6,48

6,43

6,39

KTP

SIUP

IMB

6,69

Total

Jika dilihat dari masing-masing jenis layanan, ratarata nilai integritas layanan Publik yang paling tinggi adalah PDAM (7,43) disusul KTP (6,48), kemudian SIUP (6,43) dan yang paling kecil IMB (6,39), sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas. Nilai ini menunjukkan bahwa diantara keempat unit layanan publik tersebut, hanya layanan PDAM yang nilainya di atas rata-rata, sementara tiga layanan lainnya, yaitu KTP, SIUP dan IMB, nilai integritasnya di bawah ratarata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa integritas layanan publik pada unit layanan PDAM

Gambar 20. Nilai Integritas 4 Unit Layanan dan Nilai Total Integritas di Tingkat Daerah menjadi faktor yang mengangkat atau memperbaiki nilai integritas daerah. Secara umum dapat dilihat bahwa integritas layanan publik pada masing-masing unit layanan maupun secara keseluruhan, Kota cenderung lebih rendah nilai integritasnya dibanding Kabupaten. Berikut ini adalah rincian selengkapnya nilai integritas layanan publik di 52 daerah.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Tabel 15. Nilai Integritas Total dan Peringkat Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Kab. Magelang Kota Balikpapan Kab. Jembrana Kota Yogyakarta Kab. Barito Utara Kab. Kudus Kab. Kapuas Kab. Barito Kuala Kab. Probolinggo Kota Palembang Kab. Brebes Kab. Kotawaringin Barat Kab. Pasir Kab. Jepara Kab. Jember Kab. Karangasem Kota Padang Kota Banda Aceh Kota Pekanbaru Kab. Bondowoso Kab. Jombang Kota Bogor Kab. Subang Kab. Ketapang Kota Surabaya Kab. Bekasi Kota Semarang Kab. Kendal Kab. Sleman Kota Medan Kota Denpasar Kota Manado Kota Makassar Kota Kediri Kab. Sragen Kab. Banyumas DKI Jakarta Kab. Hulu Sungai Tengah Kota Tangerang Kota Banjarmasin Kab. Kota Baru Kota Malang Kab. Kutai Kartanegara Kab. Serang Kota Palangkaraya Kab. Sambas Kota Pontianak Kab. Bandung Kab. Sumenep Kota Bandung Kota Tanjung Pinang

Dengan menggunakan acuan nilai rata-rata tersebut, terdapat 26 daerah yang memiliki nilai integritas di atas rata-rata. Sementara itu, terdapat pula 26 daerah yang integritasnya di bawah rata-rata. Dari 26 daerah yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, lima diantaranya

Nilai 8.52 8.30 7.90 7.84 7.72 7.63 7.51 7.50 7.45 7.44 7.42 7.40 7.40 7.37 7.37 7.35 7.34 7.28 7.25 7.19 7.12 7.11 7.06 6.82 6.80 6.70 6.67 6.61 6.61 6.61 6.57 6.50 6.48 6.42 6.40 6.38 6.36 6.24 6.24 5.85 5.75 5.70 5.65 5.59 5.58 5.58 5.54 5.52 5.39 5.25 5.07 4.51

Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

yang paling tinggi nilai integritas layanan publiknya berturut turut adalah kota Gorontalo (8,52) Kab Magelang (8,30), Kota Balikpapan (7,90), Kab Jembrana (7,84) dan Kota Yogyakarta (7,72). Sedangkan dari 26 daerah dimana nilainya berada di bawah rata-rata,

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

yang paling rendah nilai integritas layanan publiknya adalah Kota Tanjung Pinang (4,51), kemudian berturut turut diikuti Kota Bandung (5,07), Kab Sumenep (5,25), Kab Bandung (5,39) dan Kota Pontianak (5,52)

peringkat integritas pada unit-unit layanannya. Dari 52 daerah lokasi survei, yang paling konsisten menjaga peringkat layanan tertinggi hanya Kota Gorontalo, karena semua layanannya berada pada peringkat 1 sampai 3 tertinggi. Kondisi ini tidak terjadi pada empat daerah yang mendapatkan peringkat tertinggi lainnya, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Secara umum total nilai peringkat integritas yang tinggi dari suatu daerah tidak mencerminkan tingginya

Tabel 16.1. Peringkat Integritas Total Daerah (Berdasarkan 5 Daerah Tertinggi) Pemerintah Daerah 1 2 3 4 5

Kota Gorontalo Kab Magelang Kota Balikpapan kab Jembrana Kota Yogyakarta Rata-rata nilai

Nilai 8,52 8,30 7,90 7,84 7,72 6,69

Total 1 2 3 4 5

Bagi masing-masing daerah yang termasuk dalam peringkat 5 terendah, peringkat antara empat layanan tidak jauh berbeda. Kota Tanjung Pinang, misalnya, merupakan kota yang paling â&#x20AC;&#x153;konsistenâ&#x20AC;? karena

PDAM 2 9 12 13 3 7,43

Peringkat KTP 2 1 6 11 20 6,48

IMB 1 4 3 2 14 6,39

baik nilai integritas totalnya maupun nilai integritas masing-masing unit layanannya menduduki peringkat lima terendah. Lihat tabel berikut.

Tabel 16.2. Peringkat Integritas Total Daerah (Berdasar 5 Daerah Terendah) Nilai Peringkat Pemerintah Daerah Total PDAM KTP 1 Kota Tanjung Pinang 4,51 52 52 49 2 Kota Bandung 5,07 51 51 40 3 Kab. Sumenep 5,25 50 46 52 4 kab Bandung 5,39 49 48 48 5 Kota Pontianak 5,52 48 49 42 Rata-rata nilai 6,69 7,43 6,48 Sebagai kesimpulan, dalam satu pemerintah daerah, terdapat unit layanan yang berada di peringkat baik dan unit layanan yang berada di peringkat buruk. Di samping itu ada instansi yang seluruh unit layanan

SIUP 3 5 18 11 6 6,43

SIUP 48 44 41 45 43 6,43

IMB 51 50 44 47 45 6,39

sampel nya berada di peringkat baik. Namun yang lebih memprihatinkan adalah apabila seluruh unit layanan yang menjadi sampel di pemerintah daerah tersebut berada pada peringkat yang buruk.

Tabel 17. Posisi dan Nama Pemerintah Daerah dengan Nilai Integritas Unit Layanan di Atas, Bawah dan Sekitar Rata-rata KATEGORI SKOR INTEGRITAS

NAMA PEMERINTAH KOTA

NAMA PEMERINTAH KABUPATEN

JUMLAH

Semua layanan skornya di atas rata-rata

Yogyakarta, Balikpapan, Gorontalo, Padang, Pekanbaru, Palembang, Banda Aceh

Jembrana, Magelang, Jepara, Barito Utara, Kotawaringin Barat, Barito Kuala

Sebagian layanan skornya di atas rata-rata dan sebagian lainnya di bawah rata-rata

DKI Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, Kediri, Medan, Banjarmasin, Denpasar, dan Makasar

Serang, Subang, Bekasi, Banyumas, Brebes, Kendal, Kudus, Sragen, Bondowoso, Jember, Jombang, Probolinggi, Sleman, Hulu Sungai Tengah, Ketapang, Pasir, kapuas dan Karangasem

Semua layanan skornya di bawah rata-rata

Bandung, Tangerang, Malang, Pontianak, Tanjung Pinang, Palangkaraya, dan Manado

Bandung, Sumenep, Sambans, Kota baru, dan Kutai Kartanegara

Total

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Dengan fakta tersebut, beberapa pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius kepada unit layanan-unit layanannya yang keseluruhan unit layanan sampelnya memiliki nilai di bawah rata-rata. Sedangkan pemerintah daerah yang unit layanan sampelnya memiliki nilai integritas di atas rata-rata sebaiknya terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, mengingat nilai integritas maksimal adalah 10. Nilai integritas yang diperoleh di tiap pemerintah daerah, merupakan akumulasi dari nilai pengalaman integritas dan potensi integritas dengan masingmasing bobot 0,705 dan 0,295. Nilai rata-rata integritas pemerintah daerah Indonesia Tahun 2008 sebesar 6,69 tersebut diperoleh dengan memperhitungkan nilai rata-rata pengalaman integritas 7,00 dan nilai rata-rata potensi integritas 5,94. Tidak berbeda dengan di tingkat pusat, terlihat bahwa nilai rata-rata pengalaman integritas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai potensi integritas. Oleh

karena bobot pengalaman integritas yang lebih tinggi, tingginya nilai pengalaman integritas membuat nilai total integritas tingkat daerah juga menjadi tinggi. Nilai pengalaman integritas yang lebih tinggi daripada nilai potensi integritas dapat menjelaskan kondisi berikut: 1. Nilai potensi integritas yang masih rendah menunjukkan bahwa secara umum belum tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalitas petugas dalam melayani masyarakat. Peluang terjadinya korupsi masih terbuka karena sistem pendukung layanan belum menunjukkan ke arah anti korupsi; 2. Sistem dan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung pelayanan publik dinilai masyarakat belum mendukung terselenggaranya pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat; 3. Nilai pengalaman integritas yang cukup baik menunjukkan bahwa praktek-praktek suap dan pungutan liar secara nyata telah mulai berkurang.

3.2. Pengalaman Integritas Unit Layanan di Tingkat Daerah Salah satu aspek penting untuk mengukur integritas publik yang digunakan untuk survei ini adalah pengalaman integritas. Pengalaman integritas ditetapkan dengan dua indikator utama, yakni: Pengalaman Korupsi (bobot 0,748) menyangkut

pertanyaan yang mengukur frekuensi pemberian gratifikasi, nilai atau jumlah gratifikasi; dan Cara Pandang terhadap Korupsi (bobot 0,252), yaitu berupa cara pandang untuk melihat tingkat gratifikasi yang terjadi dalam pelayanan publik.

Tabel 18. Nilai Pengalaman Integritas, Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Daerah

Variabel Pengalaman Integritas (0,705)=7,00

Indikator Pengalaman Korupsi (0,748)= 7,41 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252)= 5,80

Sub-Indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,694)= 7,97 Nilai atau Jumlah gratifikasi (0,306)= 6,14 Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)= 5,80

Sebagaimana penilaian menyeluruh pada integritas pelayanan publik, kota-kota yang memperoleh nilai integritas pengalaman di bawah angka rata-rata (7,00) jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah kabupaten yang berada di bawah nilai rata-rata. Jumlah Kota dengan nilai di bawah nilai rata-rata ada sebanyak 15 dari 23 kota yang disurvei (65,2%), sedangkan Kabupaten hanya 11 dari 29 kabupaten yang disurvei (37,93%). Sementara kalau dilihat

dari nilai rata-rata menurut sektor layanan, hanya pelayanan PDAM yang mendapatkan penilaian di atas rata-rata, yakni sebesar 7,83. Sementara tiga pelayanan lainnya mempunyai nilai di bawah rata-rata, yaitu IMB (6,73), KTP (6,73) dan SIUP (6,70). Banyaknya jumlah kota dengan nilai di bawah rata-rata menunjukkan bahwa sekalipun pelayanan di tiap kota sama atau bahkan lebih baik, namun

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

karena masyarakat kota cenderung lebih kritis, memiliki ekspektasi yang tinggi dan jumlah populasi pengguna layanan lebih besar, maka banyak kota yang memperoleh nilai integritas di bawah rata-rata. PDAM memperoleh nilai tertinggi di atas rata-rata karena terkait dengan status PDAM sebagai badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD). Sebagai lembaga yang berorientasi pada keuntungan, PDAM dituntut memberikan layanan terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Motivasi tersebut tidak terjadi pada ketiga instansi layanan publik lain,

dimana lembaga-lembaga ini sama sekali tidak dituntut menghasilkan keuntungan atas pelayanan yang diberikan. Terlebih di dalam konteks survei ini, proses pelayanan PDAM yang dilihat terutama pada saat pelayanan pemasangan instalasi baru, bukan pada proses pasca pemasangan. Terkait dengan nilai untuk pengalaman integritas, masih ada 19 daerah yang memiliki layanan dengan nilai pengalaman integritas 10 terendah; dengan satu, dua atau lebih dari dua jenis layanan. Dari ke-19 daerah tersebut, 9 diantaranya adalah Kota dan 10 sisanya adalah Kabupaten. Lihat tabel berikut.

Tabel 19. Pemerintah Daerah dengan Nilai Pengalaman Integritas 10 terendah dan Jenis Layanan di Bawah Rata-rata Daerah dan Pengalaman Integritas 10 Terendah PEMERINTAH DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kota Tanjung Pinang Kabupaten Sumenep Kota Malang Kota Pontianak Kota Bandung Kota Palangkaraya Kabupaten Bandung Kabupaten Kota Baru Kota Tangerang Kabupaten Sambas Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Serang Kota Banjarmasin Kabupaten Sragen Kota Kediri Kota Denpasar Kabupaten Subang Kabupaten Bekasi

KTP

IMB

PDAM

SIUP

X X X

X X

X X X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X X X

Berdasarkan tabel di atas, nampak jika keempat layanan digabung, maka nilai pengalaman integritas terburuk akan mengerucut pada enam daerah yakni Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Sumenep, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Bandung dan Kota Palangkaraya. Dari 6 daerah tersebut, 5 diantaranya merupakan pemerintah kota dimana sekali lagi menunjukkan bahwa kota lebih banyak dihadapkan pada banyak masalah. Masyarakat kota lebih kritis atas

X X X

X X

Daerah dan Jenis Layanan dengan Nilai Pengalaman Integritas di Bawah Ratarata Skor rata-rata : KTP = 6,73 IMB=6,74 PDAM = 7,83 SIUP = 6,70 KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, PDAM, SIUP IMB, SIUP KTP, IMB, SIUP KTP, IMB, SIUP KTP, IMB, SIUP IMB, PDAM. SIUP KTP PDAM

berbagai bentuk layanan publik; sehingga pemerintah kota menyelenggarakan pelayanan publik dengan persoalan yang lebih kompleks dan dengan permintaan yang terus meningkat. Tingkat pendidikan yang lebih baik pada masyarakat perkotaan juga merupakan faktor yang mendorong tingginya ekspektasi masayarakat terhadap pelayanan yang lebih baik dari lembaga/unit layanan publik yang ada.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

9,04

Kota Gorontalo

8,76 8,65

Kab. Jembrana Kab. Magelang

8,40

Kota Balikpapan

8,02

Kab. Kapuas 5,57 5,49

Kota Malang Kab. Bandung Kab. Kota Baru

5,42

Kab. Sumenep

5,37 4,81

Kota Tanjung Pinang 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Selanjutnya, gambaran mengenai kinerja pelayanan publik dari sisi pengalaman integritas untuk masingmasing layanan diuraikan sebagaimana uraian berikut:

a) Layanan PDAM Dari 52 daerah yang disurvei, terdapat 26 daerah yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata (dengan nilai antara 5,13 sampai 7,75), yakni 13 kabupaten

7,00

8,00

9,00

10,00

Gambar 21. Nilai Pengalaman Integritas Total 5 Tertinggi dan 5 Terendah (Akumulasi dari 4 jenis layanan)

dan 13 kota. Lima diantaranya merupakan daerah yang memiliki nilai terendah, terdiri dari tiga kota dan dua kabupaten, yakni: Kabupaten Sumenep (6,45), Kabupaten Bandung (6,49), Kota Tanjung Pinang (5,13), Kota Bandung (5,30) dan Kota Malang (6,62). Pada poros yang lain, juga terdapat 26 daerah yang memiliki angka di atas rata-rata (7,83), terdiri dari 10 kota dan 16 kabupaten.

9,63

Kab. Jepara

9,39

Kota Gorontalo

9,18

Kota Yogyakarta Kota Palembang

9,00

Kab. Jember

8,96

Kota Malang

6,62

Kab. Bandung

6,49 6,45

Kab. Sumenep Kota Bandung

5,30

Kota Tanjung Pinang

5,13 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Sebagaimana pada nilai pengalaman integritas keseluruhan layanan dengan jumlah kota yang menempati posisi di bawah rata-rata lebih banyak dibandingkan kabupaten; untuk pengalaman integritas layanan PDAM yang mendapat nilai 5 terendah pun juga lebih banyak kota. Hal ini sekali lagi memperlihatkan, masyarakat kota cenderung bersikap kritis akan kebutuhan layanan PDAM yang lebih baik, berpengaruh pada perolehan nilai “merah” untuk pengalaman integritas Kota. Grafik di atas juga

7,00

8,00

9,00 10,00

Gambar 22. Nilai Pengalaman Integritas Layanan PDAM 5 Tertinggi dan 5 Terendah

menunjukkan bahwa 2 kota yang mempunyai tingkat HDI (Human Developent Index) tinggi di atas 70, yaitu Kota Bandung dan Kota Malang, juga masuk penilaian “5 terendah” pada pengalaman integritas di dalam survei publik ini. Sementara 2 kabupaten dengan HDI lebih rendah di bawah 70 seperti Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Jember sebaliknya masuk dalam kategori 5 terbaik pada pengalaman integritas.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

b) Layanan KTP Hasil survei menunjukkan bahwa, pengalaman integritas untuk layanan KTP rata-rata cukup baik. Dari 52 daerah yang disurvei, 20 daerah berada di bawah nilai rata-rata dan 30 daerah memiliki nilai di atas rata-rata (6,73). Kabupaten yang memperoleh rapor merah karena menduduki peringkat 5 terburuk untuk pengalaman integritas adalah Kab Kotabaru (4,00),

Kota Gorontalo

9,54

Kab. Magelang

9,38

Kab. Pasir

8,94

Kab. Kapuas

8,74

Kab. Brebes

8,68

Kab. Srageb

4,73

Kab. Subang Kab. Sambas

4,60 4,60

Kab. Sumenep

4,06

Kab. Kota Baru

4,00 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Dari gambar di atas tampak bahwa daerah yang menempati peringkat 5 tertinggi maupun terendah dalam nilai pengalaman integritas didominasi oleh Kabupaten. Hanya ada satu kota, yakni Gorontalo, yang masuk dalam peringkat 5 tertinggi bersama empat kabupaten yang lain. Yang menarik adalah fenomena Kabupaten Sragen yang sering disebut sebagai kabupaten percontohan untuk pelayanan terpadu. Pelayanan publik di Kabupaten Sragen diselenggarakan secara khusus oleh Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati tersebut menyediakan dan memberikan layanan untuk perijinan dan non perijinan di bawah satu atap dan satu pintu (one stop service). Bahkan untuk layanan KTP, BPT menyediakan fasilitas pelayanan komputerisasi dengan sistem on line sampai ke tingkat kelurahan. Karena kondisi ini, bisa dimengerti kalau nilai potensi integritas termasuk dalam kategori tinggi (peringkat ke-6). Anehnya dari segi pengalaman integritas, nilai Kabupaten Sragen anjlok ke peringkat ke-48 bahkan memperoleh â&#x20AC;&#x153;rapor merahâ&#x20AC;? bersama 4 kabupaten lain. Kasus

Kab Sumenep (4,06), Kab Sambas (4,60), Kab Subang (4,60) dan Kab Sragen (4,73). Sedangkan daerah yang menduduki peringkat 5 terbaik di dalam pengalaman integritas layanan KTP berturut-turut adalah Kota Gorontalo (9,54), Kab Magelang (9,38), Kab Pasir (8,94), Kab Kapuas (8,74) dan Kab Brebes (8,68). Lihat gambar berikut.

7,00

8,00

9,00

10,00

Gambar 23. Nilai Pengalaman Integritas Layanan KTP 5 tertinggi dan 5 terendah

Sragen menunjukkan bahwa meskipun potensi integritas baik, tetapi pada saat yang sama perhatian dan upaya perbaikan aspek-aspek pelayanan yang terkait dengan pengalaman integritas juga harus tetap dilakukan. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan ekspektasi masyarakatnya, di mana pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mereka terima.

c) Layanan SIUP Nilai rata-rata untuk pengalaman integritas layanan SIUP adalah 6,70. Dari 52 daerah lokasi survei, yang berada di atas dan di bawah nilai rata-rata yaitu masing-masing 26 daerah. Untuk daerah dengan peringkat 5 terendah adalah Kota Banjarmasin (3,95), Kab Serang (4,64), Kota Malang (4,66), Kota Palangkaraya (4,69), dan Kab Kutai Kartanegara (5,08). Sedangkan 5 daerah dengan nilai pengalaman integritas tertinggi untuk pelayanan SIUP adalah Kab Jember (8,98), Kota Gorontalo (8,53), Kab Karangasem (8,53), Kab Probolinggo (8,45), dan Kab Magelang (8,21).

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Kab. Jember Kota Gorontalo Kab. Karangasem Kab. Probolinggo Kab. Magelang

8,98 8,53 8,53 8,45 8,21

Kab. Kutai Kartanegara Kota Palangkaraya Kota Malang

5,08 4,69 4,66

Kab. Serang Kota Banjarmasin

4,64 3,95 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Gambar di atas menunjukkan hanya 1 kota yang menjadi lokasi survei yang mendapatkan penilaian 5 tertinggi dalam pelayanan integritas untuk layanan SIUP. Sebaliknya pada peringkat 5 terendah justru didominasi oleh sejumlah kota seperti Kota Malang, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Gambaran ini kembali memperlihatkan bahwa masyarakat di perkotaan menunjukkan penilaian yang lebih kritis di dalam menilai integritas layanan publik dibandingkan masyarakat di wilayah kabupaten.

Kota Gorontalo Kota Balikpapan Kab. Magelang Kab. Jembrana Kab.Subang Kota Banjarmasin Kab. Bandung Kab. Kota Baru Kab. Serang Kota Tanjung Pinang

7,00

8,00

9,00

10,00

Gambar 24. Nilai Pengalaman Integritas Layanan SIUP 5 Tertinggi dan 5 Terendah

d) Layanan IMB Dari 52 daerah yang disurvei, terdapat 24 daerah di bawah nilai rata-rata, dan 26 daerah memiliki nilai di atas rata-rata dalam hal pengalaman integritas layanan IMB. Daerah yang memperoleh nilai merah karena mendapat nilai atau peringkat 5 terbawah adalah Kota Tanjung Pinang (3,81), Kab Serang (3,91), Kab Kota Baru (4,24), Kab Bandung (4,77), dan Kota Banjarmasin (4,97). Sedangkan 5 daerah terbaik adalah Kota Gorontalo (9,73), Kota Balikpapan (9,06), Kab. Magelang (8,90), Kab Jembrana (8,82) dan Kab Subang (8,76). Lihat gambar berikut.

9,73 9,06 8,90 8,82 8,76 4,97 4,77 4,24 3,91 3,81 0,00

2,00

4,00

6,00

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat dua kota dan tiga kabupaten untuk 5 peringkat terendah

8,00

10,00

Gambar 25. Nilai Pengalaman Integritas Layanan IMB 5 Tertinggi dan 5 Terendah

serta dua kota dan tiga kabupaten yang masuk dalam peringkat 5 tertinggi dalam pengalaman integritas.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

3.2.1. Pengalaman Korupsi pengguna layanan di luar biaya resmi yang ditetapkan, pada berapa titik biaya tambahan harus dikeluarkan dan bentuk-bentuk imbalan yang lazim diberikan sebagai gratifikasi.

Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan masyarakat dalam mengurus atau memperoleh layanan publik ditunjukkan dalam bentuk biaya-biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat

Tabel 20. Nilai Pengalaman Korupsi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Daerah

Indikator

Sub-Indikator

Pengalaman Korupsi (0,748)= 7,41

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,634)= 7,97 Nilai/Jumlah gratifikasi (0,306)= 6,14 Pada layanan PDAM masih ada masyarakat yang mengaku harus membayar biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut dikeluarkan untuk pengurusan PDAM, terutama yang tinggal di daerah yang memang kebutuhannya dan mobilitas masyarakatnya yang tinggi, seperti di Kota Bandung, Kota Malang dan Kabupaten Bandung. Dalam kasus PDAM, masyarakat biasanya membayar pada petugas lapangan yang bertanggung jawab dalam pemasangan/penyambungan instalasi PDAM.

Hasil survei memperlihatkan bahwa di hampir semua jenis layanan, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan sekurangnya untuk satu titik (orang/meja/ jenjang). Dalam pelayanan KTP, misalnya, sebanyak 36,9 % responden mengaku sekurangnya masih harus mengeluarkan biaya tambahan pada satu titik, 7,83% responden harus membayar untuk 2 titik, dan 3,98% untuk 3 titik. Hal yang nyaris sama juga terjadi di dalam pengurusan IMB dan SIUP, meskipun dalam persentase yang lebih kecil.

SIUP PDAM

33.63

24.57

6.79 4.40

4.55 2.65

30.31

IMB KTP 0%

68.22

6.56

36.99

20%

1 Orang

55.19

9.00

54.13

7.83 3.98

40%

2 Orang

51.20

60%

80%

3 Orang

Tidak ada

Gambar di atas menunjukkan kepada kita bahwa untuk pengurusan IMB, tampaknya masyarakat harus menyediakan biaya tambahan pada titik-titik atau meja yang lebih banyak. Lebih dari 15% responden layanan IMB mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan sekurangnya terhadap dua petugas. Masyarakat biasanya mengeluarkan biaya tambahan ini pada saat harus melengkapi persyaratan-persyaratan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan/ kecamatan sampai pada petugas teknis yang menindaklanjuti permohonan IMB.

100%

Gambar 26. Jenjang yang harus Dilalui dalam Pelayanan Publik untuk Pemberian Gratifikasi di Tingkat Daerah

Dilihat dari bentuk gratifikasi, masyarakat dari keempat jenis layanan sebagian besar (lebih dari 80%) mengaku memberikan gratifikasi dalam bentuk uang cash. Lebih dari 15% dalam bentuk barang/sovenir dan sedikit saja (kurang dari 3%) yang memberikan gratifikasi dalam bentuk fasilitas/kemudahan. Agaknya uang merupakan bentuk pemberian yang paling praktis dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

17,3

0,97

SIUP

81,91 17.63

2,04

PDAM

Lainnya

80,33

IMB

1,06

KTP

1,06

Gambar 27. Bentuk Gratifikasi yang Biasa Diberikan Pengguna Layanan di Daerah kepada Petugas (%)

Fasilitas

14,98

Uang 83,96

12,72 86,2

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat menganggap tidak ada â&#x20AC;&#x153;korupsiâ&#x20AC;? dalam pelayanan publik. Mereka yang menyatakan bahwa tidak ada biaya tambahan tertinggi ada pada pelayanan PDAM (42,74%) dan terendah pada layanan SIUP (26,09%). Namun demikian, masyarakat pengguna layanan yang menyatakan adanya pungutan tambahan dari biaya resmi juga tinggi. Diantara mereka yang menyatakan

bahwa terdapat pungutan dalam pelayanan publik bahkan menyebutkan bahwa pungutannya bisa mencapai 10 kali lipat. Menurut pengakuan responden, tambahan seperti ini terutama terjadi pada layanan KTP (32,7%) dan SIUP (30,6%). Selanjutnya, tambahan lebih kurang 50% juga diungkapkan terjadi terutama untuk layanan PDAM (27,53%) dan layanan IMB (25,51%). Namun demikian, ada pengakuan dari pengelola PDAM bahwa biaya tambahan yang terjadi dalam layanan PDAM umumnya merupakan akibat dari adanya tambahan pipa sambungan.

4,92 7,10

SIUP

30,60 7,51

17,90

5,87

26,09

0,10 1,49

6,66 4,57

PDAM

27,53

16,90 0,94

42,74

16,90

2,66

9.86

IMB

25,51

10,95

33,18

2,36 7,84

KTP

32,70 10,30

1,32

> 1000 %

16,92 28,54

101-1000 %

100 %

< 100 %

10-50 %

< 50 %

Tidak ada biaya tambahan

Gambar 28. Besarnya Biaya Tambahan menurut Jenis Layanan (%)

3.2.2. Cara Pandang Korupsi Yang dimaksud dengan cara pandang adalah bagaimana masyarakat memandang korupsi di lembaga layanan publik, bagaimana masyarakat menilai biaya-biaya atau imbalan yang mereka

keluarkan, apakah tergolong korupsi atau tidak? Dan seberapa jauh tingkat toleransi masyarakat terhadap biaya-biaya tambahan yang harus mereka keluarkan?

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Tabel 21. Nilai Cara Pandang Korupsi dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Daerah

Indikator Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,252)= 5,80

Sub-Indikator Cara Pandang tingkat gratifikasi (1,000)= 5,80

Hasil survei memperlihatkan bahwa terdapat hampir separuh responden dari keempat unit layanan publik di 52 daerah mengaku mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya resmi untuk memperoleh pelayanan. Tetapi bagaimana masyarakat menilai biaya-biaya yang dikeluarkan ini, apakah tergolong korupsi atau tidak? Lalu, seberapa jauh tingkat toleransi masyarakat terhadap biaya-biaya tambahan yang harus mereka keluarkan? Sampai di sini, pandangan masyarakat atas praktik korupsi di pelayanan publik agak membingungkan. Di satu sisi, terdapat penilaian bahwa jika mereka tidak mengeluarkan biaya tambahan mereka yakin proses layanan akan “dipersulit” petugas. Tetapi di sisi lain, hampir separuh responden memandang pemberian

Ya : 28.34

SIUP

Ya : 16.42

PDAM

Ya : 25.53

KTP 0%

Tidak : 43.40

Ragu : 23.68

Ya : 27.79

IMB

Ragu : 28.27

20%

Tidak : 59.89

Ragu : 31.64

Tidak : 40.57

Tidak : 45.46

Ragu : 29.01

40%

60%

Grafik di atas memperlihatkan bahwa 28,34% masyarakat pengguna layanan SIUP dan 27,79% masyarakat pengguna layanan IMB mengaku dan yakin bahwa mereka dipersulit di dalam pengurusan jika mereka tidak mengeluarkan biaya tambahan. Berbagai bentuk perilaku petugas yang mempersulit misalnya “pemberian informasi yang tidak jelas”, “lamanya proses penyelesaian dari ketentuan waktu yang ditetapkan” dan sebagainya. Pandangan mayarakat yang membingungkan diakui lebih dari seperempat responden, dimana mereka ragu bahwa mereka akan dipersulit atau tidak kalau mereka

ini sebagai bentuk “ucapan terima kasih” dan agaknya layanan yang diberikan petugas dihayati sebagai bentuk pertolongan terhadap kebutuhan pengguna layanan, bukannya sebagai kewajiban petugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari penelusuran terhadap sejumlah informan melalui wawancara mendalam juga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian imbalan terhadap para petugas dalam pelayanan publik juga dianggap sebagai salah satu budaya masyarakat. Kalau tidak memberi imbalan, malah justru muncul perasaan tidak enak dan tidak nyaman, sehingga praktik pemberian imbalan di luar ketentuan resmi ini, kendati tidak terlalu besar jumlahnya; tumbuh terpelihara dengan suburnya di masyarakat.

80%

100%

Gambar 29. Persepsi terhadap Proses Layanan di Daerah jika Tidak Ada Gratifikasi: Apakah Dipersulit atau Tidak?

tidak memberikan gratifikasi. Pada saat yang sama, masyarakat yang meyakini bahwa petugas tidak akan mempersulit proses pelayanan jika tidak diberikan gratifikasi juga cukup tinggi, terutama pada layanan PDAM (59,89%) dan yang terendah dalam layanan IMB (40,57%). Karena itu, oleh masyarakat yang yakin tidak akan dipersulit dan sebagian yang ragu, pemberian uang tambahan di luar biaya resmi lebih dilihat sebagai bentuk terimakasih atas pelayanan yang diberikan petugas, misalnya sebagai tips bagi petugas teknis yang melakukan pemasangan instalasi.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika tidak sedikit masyarakat yang mengaku bahwa pemberian biaya tambahan di luar resmi biaya dipandang sebagai pelicin atau untuk mempercepat proses pelayanan.

Ini terutama diakui oleh responden dalam pelayanan KTP (21,75%), pelayanan IMB (20,19%) dan pelayanan SIUP (18,62%); sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

23.92 6.69

SIUP

2.67 5.14

18.62 42.95 17.41

PDAM

1.89

5.31 9.90 11.06 54.43 24.62 6.29

IMB

3.52 6.33 20.19 39.05 6.76

KTP

13.76

3.94 8.05

21.75 45.74

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Ucapan Terimakasih

Tambahan

Memudahkan dalam pengurusan yang lain

Pelicin

Kompensasi

Lainnya

60.00

Gambar 30. Cara Pandang Masyarakat Daerah tentang Pemberian Gratifikasi

3.3. Potensi Integritas Unit Layanan di Tingkat Daerah Potensi integritas merupakan salah satu unsur penyusun nilai integritas dalam pelayanan publik. Empat indikator yang digunakan untuk menyusun potensi integritas, yaitu Sistem Administrasi (Administrative System) dengan bobot 0,303,

Lingkungan Kerja (Working Enviromnmet) dengan bobot 0,265, Perilaku Petugas pelayanan (Personal Attitude) dengan bobot 0,261, dan Pencegahan Korupsi (Corruption Control Measures) dengan bobot 0,171.

Tabel 22. Nilai Potensi Integritas, Indikator dan Sub Indikator Sektor Publik 2008 di Tingkat Daerah

Variabel

Indikator Lingkungan Kerja (0,265)= 5,94

Potensi Integritas (0,295)= 5,94

Sub-Indikator Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0,658)=4,34 kebutuhan kontak di luar prosedur (0,342)= 9,02

Sistem Administrasi (0,303)= 6,11

Kemudahan/Kepraktisan SOP (0,294)=6,47

Perilaku Petugas Layanan (0,261)=6,67

Keadilan dalam layanan (0,727)=6,37

Pencegahan Korupsi (0,171)=4,53

Keterbukaan informasi (0,706)=5,96 harapan atas gratifikasi (0,273)=7,48 Upaya Pencegahan Korupsi (0,556)= 4,09 Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0,444)=5,07

Secara umum, nilai keempat layanan publik masih tergolong kurang atau rendah. Nilai rata-rata potensi integritas dari 52 daerah dan 4 unit layanan yang

disurvei adalah 5,94, dengan nilai terendah 3,80 dan nilai tertinggi 7,78. Untuk melihat sebaran daerah yang memiliki nilai di atas atau di bawah rata-rata,

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

berikut ini analisis dikelompokkan berdasarkan Kabupaten dan Kota. Dari 29 kabupaten yang menjadi lokasi survei, terdapat 17 diantaranya yang memiliki nilai di atas rata-rata, dan sisanya 12 kabupaten mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Sementara itu, dari 23 kota yang disurvei terdapat 8 kota yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, sementara 15 kota lainnya nilainya di bawah rata-rata. Diantara empat unit layanan, PDAM memiliki nilai rata-rata potensi integritas tertinggi sebesar 6,47 yang diikuti oleh KTP (5,88), SIUP (5,78), dan IMB (5,56) â&#x20AC;&#x201C;yang ketiganya kurang atau di bawah 6. Tingginya nilai rata-rata potensi integritas PDAM dibandingkan layanan lainnya ini dapat dipahami karena PDAM merupakan layanan yang berorientasi bisnis yang

memiliki kepentingan untuk memperbanyak pelanggan. Sehingga dengan demikian institusi ini akan lebih proaktif untuk memasarkan jasanya dan terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan jenis layanan lain, tidak menuntut pemberi layanan proaktif, dan lebih ditentukan oleh pengguna layanan. Terkait dengan nilai untuk potensi integritas, masih ada 20 daerah yang di dalamnya terdapat layanan dengan nilai potensi integritas 10 terendah; baik untuk satu, dua atau lebih jenis layanan. Dari ke-20 daerah tersebut, 8 diantaranya adalah Kota dan 12 lainnya adalah Kabupaten, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 23. Daerah dengan Nilai Potensi Integritas Sepuluh terendah dan Jenis Layanan di Bawah Rata-rata Daerah dan Potensi Integritas 10 Terendah

Daerah dan Jenis Layanan dengan Nilai Potensi Integritas di Bawah Rata-rata

PEMERINTAH DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kota Tanjung Pinang Kota Pontianak Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Sambas Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Palangkaraya Kabupaten Sumenep Kabupaten Serang Kota Malang Kabupaten Banyumas Kabupaten Kendal Kabupaten Subang Kota Banjarmasin Kabupaten Jember Kota Pekanbaru Kota Surabaya Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Sleman Kabupaten Ketapang

KTP

IMB

PDAM

SIUP

X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X

X X

Berdasarkan tabel di atas, nampak jika keempat layanan digabung, maka nilai potensi integritas terburuk akan mengerucut pada tujuh daerah yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Pontianak, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Palangkaraya. Berbeda dengan fakta pada nilai total integritas dan pengalaman integritas, nilai potensi integritas memperlihatkan bahwa antara kota dan kabupaten memiliki problem yang relatif sama dalam upaya peningkatan kualitas integritas dari sisi sistem penunjang maupun upaya pencegahan korupsi. Ekspektasi masyarakat kota maupun kabupaten relatif

X X

Skor rata-rata : KTP = 5,88 IMB=5,56 PDAM = 6,47 SIUP = 5,78 KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP, IMB, PDAM,SIUP KTP,IMB,PDAM,SIUP IMB,PDAM,SIUP KTP,IMB,SIUP KTP,IMB,SIUP IMB,PDAM,SIUP KTP, PDAM KTP,SIUP KTP,IMB KTP,PDAM IMB,SIUP KTP IMB SIUP

seragam dalam hal ini. Secara umum dapat dinyatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki nilai integritas total dengan nilai 4 unit layanan yang tinggi menggambarkan upaya komprehensif dari pemerintah daerah bersangkutan dalam mencegah terjadinya korupsi dan menciptakan sistem yang baik dalam pelayanan publiknya. Sementara daerah yang memiliki nilai integritas total yang tinggi dengan hanya diwakili oleh nilai tinggi dari satu unit layanan, menunjukkan bahwa tingginya nilai tersebut adalah upaya individual yang dilakukan oleh unit layanan, bukan pemerintah daerah.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Untuk lebih dapat fokus memperoleh pembelajaran di daerah yang tergolong baik, dan mendorong perbaikan terhadap daerah yang buruk, berikut

disajikan 5 daerah yang memiliki nilai tertinggi dan 5 daerah yang memiliki nilai terendah.

Kab. Jembrana

7,48

Kab. Magelang

7,45

Kota Gorontalo

7,28

Kab. Kudus

7,24 7,22

Kota Yogyakarta Kota Palangkaraya

4,68

Kota Pontianak

4,65

Kab. Sambas

4,63

Kota Bandung Kota Tanjung Pinang

4,06 3,80

Nilai potensi integritas daerah gabungan empat unit layanan menempatkan Kabupaten Jembrana sebagai peringkat pertama dengan nilai 7,48. Sementara peringkat terakhir diduduki oleh Kota Tanjung Pinang dengan nilai 3,80. Kecuali Kabupaten Sambas, empat daerah lainnya yang masuk kategori 5 kabupaten/ kota yang memiliki nilai potensi integritas terendah merupakan ibukota provinsi. Jadi, secara umum, daerah perkotaan yang memiliki ciri mobilitas penduduk tinggi dan permintaan masyarakat terhadap jasa layanan relatif tinggi belum melakukan upaya yang serius untuk menata administrasi, lingkungan kerja, perilaku petugas layanan, dan kampanye untuk mencegah terjadinya korupsi. Gambaran di atas merupakan akumulasi dari keempat layanan. Perlu diingat, beberapa daerah yang menempati peringkat atau posisi di atas ratarata sebenarnya jika dilihat per unit layanan beberapa diantaranya tergolong di bawah rata-rata. Demikian pula sebaliknya, beberapa daerah yang tergolong ke dalam kelompok di bawah rata-rata, namun ada unit

Gambar 31. Nilai Potensi Integritas Tngkat Daerah 5 Tertinggi dan 5 Terendah (Akumulasi dari 4 jenis layanan)

layanan tertentu yang sebenarnya berada di atas ratarata. Selanjutnya, gambaran mengenai kinerja pelayanan publik dari sisi potensi integritas untuk masing-masing layanan diuraikan sebagaimana uraian berikut:

a) Layanan PDAM Dari 52 daerah, terdapat 29 daerah yang memiliki potensi integritas di atas rata-rata terdiri 18 kabupaten dan 11 kota. Sedangkan 23 lainnya yang berada di bawah rata-rata terdiri 11 kabupaten dan 12 kota. Gambaran ini menunjukkan suatu kecenderungan bahwa nilai untuk daerah kabupaten lebih baik dibandingkan nilai daerah kota. Selain itu, terdapat 12 daerah yang dikategorikan memiliki angka â&#x20AC;&#x153;merahâ&#x20AC;? karena mendapatkan nilai di bawah 6,00. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan 5 daerah yang memiliki potensi integritas tertinggi dan terendah untuk layanan PDAM dalam gambar berikut:.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Kota Malang

8,10

Kota Surabaya

8,07

Kab. Brebes

7,95

Kota Yogyakarta

7,89

Kota Gorontalo

7,86 5,01

Kota Pontianak 4,46

Kota Palangkaraya

4,36

Kab. Sambas Kota Tanjung Pinang

Gambar 32. Nilai Potensi Integritas Layanan PDAM 5 Tertinggi dan 5 Terendah

4,57

Kota Bandung

3,78

b) Layanan KTP

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk layanan PDAM, peringkat pertama dengan nilai 8,10 ditempati oleh Kota Malang. Sementara peringkat terakhir ditempati oleh Kota Tanjung Pinang dangan nilai 3,78. Nampaknya, potensi integritas layanan PDAM tidak memiliki kaitan signifikan apakah suatu daerah termasuk Kabupaten ataukah Kota. Hal ini ditunjukkan oleh nilai potensi 5 tertinggi didominasi oleh Kota, demikian pula halnya dengan nilai 5 terendah. Biasanya, penilaian masyarakat yang kritis bisa mempengaruhi penilaian terhadap suatu unit layanan. Namun, nilai nilai potensi integritas yang tidak menggambarkan pola Kabupaten atau Kota ini menunjukkan bahwa potensi integritas lebih ditentukan oleh upaya/ kegiatan lembaga layanan itu sendiri.

Dari 52 daerah, terdapat 27 daerah yang memiliki nilai potensi integritas di atas rata-rata, yang terdiri 18 kabupaten dan 9 kota. Sedangkan, yang berada di bawah rata-rata sebanyak 25 daerah yang terdiri 11 kabupaten dan 14 kota. Perlu ditekankan bahwa terdapat 30 daerah memiliki angka â&#x20AC;&#x153;merahâ&#x20AC;? karena mendapatkan nilai di bawah 6,00. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan 5 daerah yang memiliki potensi integritas tertinggi dan terendah untuk layanan KTP sebagai berikut:.

7,90

Kab. Magelang

7,54

Kab. Kudus

7,25

Kab. Kapuas Kab. Pasir

7,16

Kab. Jembrana

7,15

Kab. Sumenep

4,41

Kab. Bandung

4,39 4,16

Kota Banjarmasin

3,83

Kab. Subang Kota Tanjung Pinang

3,30

Gambar 33. Nilai Potensi Integritas Layanan KTP 5 Tertinggi dan 5 Terendah

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

c) Layanan SIUP

Pada layanan KTP, peringkat pertama dicapai oleh Kabupaten Magelang dengan nilai 7,90 dan peringkat terakhir kembali ditempati oleh Kota Tanjung Pinang dangan nilai 3,30. Nampak bahwa untuk potensi integritas layanan KTP, tidak ada satu kota pun yang berada pada 5 nilai tertinggi. Sementara untuk daerah dengan nilai 5 terendah, terdapat daerah Kota dan Kabupaten. Mobilitas penduduk atau tingkat kepentingan penduduk untuk mengurus KTP di Kabupaten biasanya tidak sebesar di Kota, sehingga dimungkinkan pelayanan KTP dapat berjalan lebih baik. Karena itu, kabupaten dengan nilai potensi integritas yang rendah memerlukan perhatian khusus.

Dari 52 daerah, terbagi jumlah yang sama antara kelompok di atas dengan di bawah rata-rata, yakni masing-masing 26 daerah: 18 kabupaten dan 8 kota berada di atas rata-rata, sementara 11 kabupaten dan 15 kota lainnya berada di bawah rata-rata. Perlu diingat, bahwa jumlah daerah yang memiliki angka “merah” yaitu kurang 6,00 cukup tinggi yakni sebanyak 31 daerah. Daerah dengan nilai atau peringkat potensi integritas 5 tertinggi dan 5 terendah untuk layanan SIUP digambarkan sebagai berikut.

7,88

Kab. Subang

7,81

Kab. Karangasem Kab. Jembrana

7,74

Kota Yogyakarta

7,68 7,59

Kab. Magelang 4,08

Kab. Serang

3,97

Kab. Ketapang Kota Bandung

3,82

Kab. Sambas

3,65

Kab. Bandung

3,60

Gambar menunjukkan bahwa Kabupaten Subang menempati peringkat pertama dari 5 tertinggi dengan nilai 7,78 dan peringkat terakhir ditempati oleh Kabupaten Bandung dangan nilai 3,60. nilai potensi integritas layanan SIUP tidak memiliki kaitan signifikan apakah daerah Kabupaten atau Kota memiliki kecenderungan penilaian baik atau buruk, meskipun biasanya pada masyarakat yang kritis bisa mempengaruhi penilaian suatu unit layanan. Pada layanan SIUP, tinggi rendahnya nilai lebih ditentukan oleh upaya yang dilakukan lembaga layanan itu sendiri.

Gambar 34. Nilai Potensi Integritas Layanan SIUP 5 Tertinggi dan 5 Terendah

d) Layanan IMB Untuk layanan IMB, dari 52 daerah yang menjadi lokasi survei, 27 diantaranya memiliki potensi integritas di atas rata-rata yang terdiri 16 kabupaten dan 11 kota. Sisanya, sebanyak 25 kabupaten/ kota mendapatkan nilai di bawah rata-rata yang terdiri 13 kabupaten dan 12 kota. Selain itu, perlu ditekankan bahwa terdapat 38 daerah diantaranya yang memiliki angka “merah” karena mendapatkan nilai di bawah 6,00. Jumlah ini relatif banyak dan menunjukkan bahwa layanan IMB merupakan layanan yang mendapatkan penilaian paling buruk diantara tiga unit layanan lainnya. Nilai potensi integritas 5 tertinggi dan terendah untuk layanan IMB dapat digambarkan oleh gambar berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

8,68

Kota Gorontalo 7,67

Kab. Jembrana Kab. Probolinggo

7,09

Kab. Barito Utara

7,09 7,02

Kab. Kudus 4,00

Kota Tanjung Pinang

3,88

Kab. Kutai Kartanegara

Gambar 35. Nilai Potensi Integritas Layanan IMB 5 Tertinggi dan 5 Terendah

3,71

Kab. Sambas

3,39

Kota Bandung

3,09

Kab. Serang

Dari gambar di atas nampak bahwa Kota Gorontalo menempati peringkat pertama diantara 5 daerah tertinggi dengan nilai 8,68. Sementara itu, peringkat terakhir diantara 5 daerah dengan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten Serang. Seperti halnya dengan layanan SIUP dan PDAM, potensi integritas layanan IMB juga tidak memiliki kaitan apakah Kabupaten atau Kota cenderung dinilai baik ataukah buruk oleh masyarakat penggunanya. Selanjutnya, akan dibahas empat aspek yang menjadi indikator potensi integritas secara lebih detil, yakni menyangkut sistem administrasi, lingkungan kerja, perilaku petugas, dan upaya pencegahan korupsi. Pembahasan indikator-indikator tersebut akan disajikan untuk melihat gambaran mengenai kondisi keempat unit layanan. Demikian juga akan ditelusuri indikator dan sub indikator yang menjadi faktor utama penyebab suatu kabupaten/ kota memiliki nilai yang rendah. Dalam hal ini, pembahasan akan lebih dititikberatkan terhadap 5 daerah yang memiliki nilai terendah.

73,9

SIUP

3.3.1. Sistem Administrasi Keterbukaan informasi dan kemudahan layanan atau kepraktisan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) merupakan sub-indikator sistem administrasi. Kondisi keterbukaan atau ketersediaan informasi merupakan gambaran potensi integritas suatu unit layanan. Hasil survei menunjukkan, lebih dari dua-pertiga pengguna layanan menyatakan bahwa informasi layanan tersedia dengan jelas. Secara umum, ketersediaan informasi mengenai prosedur layanan dinilai lebih baik dibandingkan informasi mengenai biaya dan waktu pengurusan. Pengguna layanan juga menilai bahwa informasi mengenai prosedur layanan PDAM dinilai paling baik dibandingkan ketiga unit layanan lainnya, diikuti oleh informasi mengenai prosedur layanan KTP. Sebalik-nya, masih terdapat sekitar 20 % penggunaan layanan SIUP dan IMB yang menyatakan bahwa informasi prosedur layanan tidak tersedia dengan jelas. Jumlah ini merupakan angka yang tidak kecil, sehingga untuk kedua layanan ini informasi mengenai prosedur pelayanan masih memerlukan perhatian.

81,8

73,2 90,3 84,3

PDAM

Prosedur

84,6 77,7

IMB

65,4

Jangka Waktu

66,4

Biaya 83,8

KTP

69,8 0

73,1

100

Gambar 36. Kejelasan Informasi Adminsitratif pada Empat Sektor Layanan Publik (%)

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Kecuali untuk layanan PDAM, gambar juga menunjukkan bahwa lebih 20% pengguna layanan menyatakan bahwa informasi mengenai jangka waktu pengurusan tidak tersedia dengan jelas. Bahkan untuk layanan IMB, terdapat sekitar sepertiga (33,6%) pengguna layanan menyatakan informasi tidak tersedia dengan jelas. Demikian pula dengan ketersediaan informasi mengenai biaya. Kecuali layanan PDAM, terdapat lebih 20 % pengguna layanan menyatakan bahwa informasi tidak tersedia dengan jelas. Ketersediaan informasi mengenai SOP tidak otomatis menunjukkan suatu sistem yang baik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi suatu lembaga atau

unit layanan. Masih ada faktor lain yaitu tingkat kemudahan SOP itu sendiri. Artinya, walaupun informasi mengenai SOP relatif tersedia, tetapi kalau persyaratan, prosedur pengurusan, dan mekanisme pembayaran suatu unit layanan sulit dilakukan maka tetap akan mendorong terjadinya praktik korupsi dalam layanan publik. Hasil survei menunjukkan, pada umumnya pengguna layanan menyatakan bahwa persyaratan, prosedur, dan cara pembayaran mudah untuk dilakukan. Bahkan untuk layanan PDAM, hampir semua pengguna layanan menyatakan bahwa persyaratan, prosedur, dan cara pembayarannya mudah.

86,3 90,9

SIUP

93,5 95,0 97,2

PDAM

97,5

Prosedur

83,6

Persyaratan 86,7

IMB

Cara Pembayaran

92,0 90,0 93,0

KTP

96,8 0

100

menyatakan waktu pengurusan layanan tersebut lambat. Hal ini dapat menjadi penilaian kritis masyarakat pengguna layanan terhadap dua kondisi, yaitu pertama, jika pengurusan yang dilakukan lebih cepat dari jangka waktu berdasarkan ketentuan berarti jangka waktu berdasarkan di SOP perlu ditinjau. Kedua, mungkin pelayanan petugas dalam memberi layanan itu sendiri memang lambat atau sangat lambat.

Sejalan dengan ketersediaan informasi dan kemudahan pengurusan layanan, biasanya pengguna layanan juga menginginkan pelayanan yang lebih cepat sesuai harapan atau ketentuan yang mereka ketahui. Hasil survei menunjukkan bahwa kecuali layanan PDAM, lebih dari 20% pengguna di setiap layanan menyatakan lambat atau sangat lambat. Terdapat 32,6% pengguna layanan IMB dan 28,5% pengguna layanan KTP yang

77,3

SIUP

22,7

83,5

PDAM

Gambar 37. Kemudahan dalam Mengurus Layanan pada empat layanan publik di Daerah (%)

16,5

Cepat 67,4

IMB

32,6

71,5

KTP 0%

Lambat

28.5

50%

100%

Gambar 38. Waktu Pengurusan Layanan pada Empat Unit Layanan di daerah (%)

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Uraian mengenai berbagai aspek Sistem Adminstrasi di atas merupakan kondisi umum di setiap unit layanan tanpa memperhatikan daerah. Walaupun secara umum terlihat bahwa beberapa sub-indikator memperlihat performa yang relatif memadai, namun sub indikator-sub indikator ini memberi pengaruh

terhadap peringkat potensi integritas suatu daerah. Untuk menelusuri penyebab buruknya nilai suatu daerah, pembahasan lebih difokuskan pada kelima daerah yang memiliki nilai terendah. Lihat gambar berikut.

67,5

Kota Tanjung Pinang

35,8 39,2 91,6 60,0 63,3

Kota Bandung

55,0 62,2 72,9 44,9 48,3

Kab. Sambas

60,1 70,2 52,2

Kota Pontianak

65,2 70,5 75,8 33,4

Kota Palangka Raya

34 ,2 41,6

Kemudahan Prosedur

Info Jangka waktu

Info Biaya

Berdasarkan gambar, dari segi keterbukaan informasi dan kepraktisan prosedur, terlihat bahwa informasi mengenai biaya dan jangka waktu pengurusan menunjukkan persentase yang rendah. Kedua subindikator ini menyebabkan kelima kabupaten/ kota di atas memiliki nilai terburuk. Gambar juga memperlihatkan untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Sambas dan Kota Palangkaraya, walaupun mereka menganggap bahwa informasi dan kemudahan prosedur relatif baik, tetapi kurang dari 50% pengguna layananannya menyatakan informasi

Info Prosedur

Gambar 39. Keterbukaan Informasi dan Kemudahan Prosedur (Berdasarkan daerah dengan nilai Terendah) (%)

biaya dan jangka waktu pengurusan tidak tersedia dengan jelas. Sementara itu, untuk Kota Bandung terlihat bahwa lebih sepertiga pengguna layanan menyatakan informasi tidak tersedia dengan jelas dan prosedurnya juga tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal yang menarik terjadi di Kota Palangkaraya, walaupun menurut pengguna layanan informasi cenderung tertutup tetapi pada saat pengurusan mereka menganggap mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, dari segi kemudahan prosedur, masih terdapat lebih dari 20% pengguna layanan menyatakan prosedur tidak mudah untuk dilakukan.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

3.3.2. Lingkungan Kerja

layanan istimewa akan mendorong terjadinya tawarmenawar imbalan/jasa dan berujung pada pemberian gratifikasi. Kecenderungan ini bisa menjadi suatu kebiasaan secara umum. Hal lain yang juga akan dilihat terkait dengan aspek lingkungan kerja adalah adanya kebutuhan atau keharusan pertemuan antara pengguna layanan dengan petugas yang berulangulang.

Lingkungan kerja lembaga layanan juga memiliki potensi untuk mendorong terjadinya praktik korupsi. Kondisi lingkungan kerja memungkinkan terjadinya transaksi di luar prosedur. Tawar menawar pengurusan layanan, apalagi jika terdapat praktik percaloan, serta keinginan pengguna layanan untuk memperoleh

48,9

SIUP

51,1

30,1

PDAM

70,8

IMB

49,9

50,1

KTP

48,7

51,3

Ya Tidak

50%

100%

Gambar di atas menunjukkan bahwa praktik suap atau pemberian imbalan di luar biaya resmi termasuk tinggi. Kecuali PDAM, hampir separuh pengguna layanan di ketiga unit layanan menyatakan bahwa praktik suap sudah umum terjadi. Kondisi ini menujukkan bahwa kondisi lingkungan kerja masih menyuburkan praktik tawar-menawar dalam proses pelayanan dan

Gambar 40. Penilaian terhadap terjadinya Praktik Suap pada Instansi Pelayanan Publik

pemberian imbalan. Lalu, kapan imbalan itu diberikan? Imbalan diberikan oleh pengguna layanan di saat awal, saat proses, dan saat akhir. Sebagian pengguna layanan memberikan imbalan hanya pada salah satu tahap tersebut, namun sebagian memberikan di setiap tahapan, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut ini.

51,4 20,0

SIUP

36,1 42,7

19,6

PDAM

Saat Awal

44,0 50,8

Saat Proses

29,8

IMB

Saat Akhir

38,2 61,0 19,1

KTP

28,7 0

Gambar di atas memberikan penjelasan bahwa praktik suap dilakukan dalam rangka melicinkan atau mempercepat proses pengurusan layanan. Hal ini nampak dari adanya kecenderungan bahwa pengguna layanan biasanya memberi imbalan pada saat awal pengurusan (61% di KTP). Pengguna layanan yang

Gambar 41. Kapan Imbalan dalam Mengurus Layanan Diberikan? (%)

memberikan pada saat proses pengurusan tengah berlangsung, tertinggi terjadi di unit layanan IMB, yaitu 29,8%. Sedangkan imbalan yang diberikan pada saat akhir ketika proses layanan sudah selesai, tertinggi terjadi di unit PDAM yaitu 44,0%.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Praktik terjadinya suap dapat disorot dari pengguna layanan sebagai pemberi imbalan dan petugas layanan sebagai penerima imbalan. Transaksi ini pada dasarnya merupakan suatu proses penawaran dan permintaan. Gambar menunjukkan bahwa inisiatif suap-menyuap ini pada umumnya seimbang

dilakukan oleh pengguna layanan maupun petugas layanan. Hal yang menarik, pada semua unit layanan terlihat bahwa sekitar sepertiga pengguna layanan menyatakan praktik suap sudah menjadi keinginan kedua belah pihak, atau diistilahkan â&#x20AC;&#x153;tahu sama tahuâ&#x20AC;?, antara pengguna maupun petugas layanan.

SIUP

34,5

21,2

17,1

27,2

PDAM

35,2

18,9

19,8

26,1

Tahu Sama Tahu Petugas

21,8

IMB

13,2

32,5

KTP

20%

17,4

17,1

40%

47,6

21,5

60%

28,9

80%

Fakta yang diperoleh dalam survei ini, kepentingan pengguna layanan untuk melicinkan pengurusan yang diberikan pada saat awal dan proses atau sekedar ucapan terima kasih direspon oleh petugas layanan.

PDAM

100%

Menurut lebih dari 60% masyarakat pengguna layanan, para petugas layanan SIUP, PDAM, IMB, dan KTP menerima tawaran imbalan.

25,8

74,2

SIUP

Gambar 42. Inisiatif dalam Pemberian Imbalan

61,7

38,3

Ya IMB

KTP 0%

75,9

Tidak

24,1

73,0

27,0

50%

100%

Gambar 43. Sikap Petugas ketika Ditawari Imbalan Di luar Ketentuan: Menerima atau Tidak Menerima (%)

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Hal lain terkait aspek lingkungan kerja adalah seberapa sering frekuensi pertemuan antara petugas dengan masyarakat penguna layanan. Asumsinya adalah semakin sering pertemuan antara pengguna layanan

21,2

SIUP

29,6

49,2

34,9

PDAM 15,2

IMB

37,2

35,1

29,8

KTP 0%

Satu Kali

27,9

49,7

42,4

20%

27,8

40%

60%

Dua Kali

80%

PDAM

10,5

89,5

8,8

91,2

13,6

IMB KTP

sedikit pertemuan yang dilakukan di luar prosedur. Artinya, banyaknya pertemuan tersebut lebih banyak ditentukan oleh ketentuan dalam prosedur itu sendiri. Apalagi untuk layanan IMB dan SIUP yang melibatkan lembaga pemerintah lainnya di luar penanggung jawab layanan itu sendiri.

86,4

6,4 0%

Gambar 44. Frekuensi Pertemuan dengan Petugas dalam Mengurus Layanan

100%

Tiga Kali atau Lebih

Hasil survei menunjukkan, lebih dari dua-pertiga pengguna layanan di setiap unit layanan menyatakan bahwa mereka membutuhkan pertemuan dengan petugas dua kali atau lebih. Bahkan hampir setengah dari pengguna layanan IMB melakukan pertemuan tiga kali atau lebih, demikian halnya pengguna layanan SIUP (49,2%). Namun demikian hanya

SIUP

dan petugas terjadi, semakin mengindikasikan buruknya suatu proses layanan karena peluang suap maupun pungutan liar menjadi terbuka.

93,6 25%

50%

75%

Tidak

Uraian mengenai aspek lingkungan kerja yang telah dijelaskan merupakan kondisi umum di setiap unit layanan tanpa memperhatikan daerah. Secara umum terlihat bahwa pengguna layanan yang menyatakan praktik pemberian suap kurang dari 50%. Demikian halnya dengan pertemuan yang berulang-ulang, yaitu 3 kali ke atas kurang 50% (kecuali IMB). Akan tetapi

100%

Gambar 45. Ada Tidaknya Pertemuan Di Luar Prosedur

kedua sub-indikator ini memberi pengaruh terhadap peringkat potensi integritas suatu daerah. Untuk menelusuri penyebab buruknya nilai atau nilai daerah, penilaian lebih difokuskan pada kelima daerah yang memiliki nilai terendah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Kota Tanjung Pinang

85,8 91,7 90,8

Kota Bandung

37,2 61,9

Kab. Sambas

41,5 76,5

Kota Pontianak

32,2

Kota Palangka Raya

77,3 10,2

Pemberian imbalan sudah umum terjadi

Menghadap Petugas tiga kali keatas

3.3.3. Perilaku Petugas Layanan

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemberian imbalan di luar biaya resmi yang dianggap sudah umum terjadi merupakan faktor penyumbang terhadap buruknya nilai kelima daerah sehingga mendapatkan nilai terendah. Terlihat bahwa lebih dari 60% pengguna layanan menyatakan praktik suap sudah umum terjadi, dengan tertinggi dinyatakan oleh pengguna layanan di Kota Bandung (90,8%). Sementara pertemuan yang berulang sangat mempengaruhi buruknya nilai Kota Tanjung Pinang (91,7%).

19,7

SIUP

11,1

PDAM

IMB

20,9

KTP

20,2

28,3

Terdapat dua hal penting dalam menilai perilaku petugas dalam survei ini, yaitu keadilan perlakuan terhadap pengguna layanan dan ada tidaknya harapan petugas terhadap gratifikasi. Hasil survei menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan petugas terhadap pengguna layanan, paling tinggi untuk layanan IMB (dinyatakan oleh 20,9 % responden) dan terendah untuk layanan PDAM (11,1 %), sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

35,8

13,8

46,3

37,4

40%

Ragu-Ragu

14,3

26,2

31,4

20% Ada

30,7

15,5

37,7

60% Tidak Ada

Gambar 46. Praktik Pemberian Imbalan dan Frekuensi Menghadap Petugas pada Pelayanan Publik di Daerah dengan nilai Integritas 5 Terendah (%)

10,7

80% Tidak Tahu

100%

Gambar 47. Penilaian terhadap Ada Tidaknya Diskriminasi dalam Pelayanan

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

Perbedaan perlakuan atau perilaku yang tidak adil oleh petugas dapat berimplikasi respon atau anggapan bahwa petugas akan meminta imbalan atau mau disuap. Transaksi antara pengguna layanan dengan petugas seperti yang telah dijelaskan bisa dimulai

10,8

SIUP

5,0

PDAM

34,6

54,6

23,0

IMB

11,0

KTP

11,2

dari petugas ataupun pengguna layanan. Namun demikian, sebagian hanya memberi kesan meminta imbalan secara tidak langsung, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

72,0

37,4

51,6

30,5

20%

Ada, Langsung

58,3

40%

60%

80%

Ada, Tidak Langsung

Tidak Ada

Gambar menunjukkan meskipun pada umumnya pengguna layanan menyatakan tidak ada kesan petugas meminta imbalan di luar ketentuan baik langsung ataupun tidak langsung, tetapi tidak sedikit dari mereka yang merasa kesan tersebut ada. Lebih dari 40% dari para pengguna layanan SIUP, IMB, dan

19,8

PDAM

62,2

32,0

KTP

KTP menyatakan bahwa petugas meminta imbalan. Diantara petugas yang meminta imbalan, sebagian besar pengguna layanan mengatakan bahwa mereka memintanya secara tidak langsung atau tidak secara terang-terangan.

80,2

37,8

IMB

Gambar 48. Ada Tidaknya Kesan Petugas Meminta Imbalan pada Saat Melayani

62,3

37,7

SIUP

100%

58,0

50%

Dipersulit

Tidak Dipersulit

Berkaitan dengan kesan yang diciptakan oleh petugas, terlihat bahwa antara 20 sampai 40% pengguna layanan merasa akan dipersulit jika tidak memberi imbalan. Sekitar 38% pengguna layanan IMB dan SIUP mengatakan akan dipersulit jika tidak memberi imbalan, sementara hanya sekitar 20% saja pengguna layanan PDAM menyatakan akan dipersulit.

100%

Gambar 49. Persepsi terhadap Layanan Petugas jika tidak Diberi Imbalan

Uraian Perilaku Petugas yang telah dijelaskan merupakan kondisi umum di setiap unit layanan tanpa memperhatikan daerah. Secara umum, beberapa sub indikator bervariasi antar unit layanan. Lima puluh persen lebih pengguna layanan mengatakan bahwa tidak menangkap kesan petugas meminta imbalan. Demikian juga dengan anggapan pengguna

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

suatu daerah yang mendapatkan nilai atau peringkat terendah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

jika tidak memberi layanan, masih lebih 60% yang mengatakan tidak akan dipersulit. Kedua subindikator mempengaruhi peringkat potensi integritas

38,3

Kota Tanjung Pinang

81,7 83,7 64,2

Kota Bandung

62,7

78,2

19,5

Kab. Sambas Kota Pontianak Kota Palangka Raya

60,2 17,4

90,4

49,6 20,8 53,7

Perbedaan perlakuan dalam memberikan layanan

Meminta imbalan langsung/ tidak langsung

Selain Kota Bandung, gambar di atas menunjukkan perbedaan perlakuan oleh petugas tidak terlalu buruk sehingga faktor ini bukan menjadi faktor utama rendahnya nilai daerah tersebut. Gambar juga memperlihatkan bahwa pada kelima daerah dengan nilai terendah, petugas yang meminta imbalan baik langsung maupun tidak langsung cukup besar. Faktor ini menjadi penyebab buruknya nilai kelima daerah dengan nilai terendah tersebut. Kejadian terparah terjadi di Kota Pontianak, dimana 90,4% pengguna layanan publik di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat tersebut menyatakan bahwa petugasnya lazim meminta imbalan secara langsung ataupun tidak langsung. Demikian halnya dengan tindakan petugas yang mempesulit pengguna layanan tergolong tinggi, dengan angka tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pinang (83,7%).

68,6

61,7

Mempersulit jika tidak diberi imbalan

Gambar 50. Penilaian terhadap Keadilan dalam Layanan dan Harapan atas Imbalan di Daerah dengan nilai Integritas 5 Terendah

3.3.4. Upaya Pencegahan Korupsi Kampanye anti korupsi dan pelayanan pengaduan atas layanan yang diberikan merupakan faktor yang bisa mencegah terjadinya korupsi, oleh karena itu menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam survei ini. Terkait dengan kedua aspek upaya pencegahan korupsi ini, hasil survei menunjukkan hanya sebagian kecil (kurang 20%) pengguna layanan yang menyatakan bahwa unit layanan yang bersangkutan melakukan kampanye anti korupsi. Yang paling parah adalah instansi pelayanan PDAM, dimana hanya 7,5% saja penguna layanan yang mengatakan bahwa lembaga ini melakukan kampanye anti korupsi.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

18,3

SIUP

PDAM

54,7

7,5

65,6

18,8

IMB

26,9

53,9

14,2

KTP

27,0

27,3

63,7

20%

22,1

40%

Ya, Ada

60%

80%

Tidak Tahu

Tidak Ada

Pada umumnya kampanye yang dilakukan lebih bersifat pasif. Hal ini ditunjukkan bahwa kampanye anti korupsi lebih banyak bersifat penyampaian anjuran yang ditempel di papan pengumuman kantor.

SIUP 15,4

PDAM

11,7

IMB 6,6

KTP 7,9

20,7

42,3

62,2

47,0 45,1

13,0

Sarana lain yang digunakan adalah stiker atau spanduk, pamflet atau brosur; dan hanya sedikit instansi penyedia layanan publik yang melakukan kampanye anti korupsi melalui media massa.

49,5

33,3

15,4

Gambar 51. Ada Tidaknya Kampanye Anti Korupsi yang Dilakukan oleh unit Layanan di Daerah

51,3

37,6

21,1

100%

Pengumuman di Kantor

Panflet/brosur

Stiker/Spanduk

Media Massa

Sementara itu, upaya yang dilakukan lembaga pelayanan untuk menangani pengaduan juga belum maksimal. Hal ini nampak dari masih banyaknya masyarakat pengguna yang merasa kesulitan untuk mengajukan komplain/pengaduan atas kualitas

Gambar 52. Cara Kampanye Anti Korupsi yang Dilakukan oleh Instansi Pelayanan Publik di Daerah

pelayanan yang diberikan. Pelayanan KTP dan IMB misalnya, dianggap oleh penggunanya sebagai instansi yang paling sulit dalam melakukan komplain dibandingkan dua instansi lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

66,5

SIUP

16,0

77,6

PDAM

11,1

IMB

62,2

19,8

KTP

61,1

23,5

25%

Mudah

50%

Sulit

31,3

11,2 9,6

15,4

100%

Tidak Tahu

Gambar 53. Penilaian terhadap Kemudahan Mengajukan Komplain

instansi menerima pengaduan dengan melalui petugas layanan secara langsung. Sementara itu cara lain tidak banyak dilakukan oleh instansi karena ketemu dengan petugas secara langsung merupakan cara yang paling mudah dilakukan oleh pengguna.

57,1

69,5

12,0 15,7

IMB

3,6

0,0

Melalui Petugas

59,8

28,0

10,2 8,0

KTP

60,1

29,0

13,1

20,0

Kotak Saran

40,0

60,0

80,0

Pusat Pengaduan

Uraian mengenai upaya pencegahan korupsi yang telah dijelaskan di atas merupakan kondisi umum di setiap unit layanan tanpa memperhatikan daerah daerah. Secara umum, terlihat pengguna layanan merasa mudah untuk menyampaikan pengaduan kepada instansi layanan yang bersangkutan. Sedangkan kampanye anti korupsi, hanya sedikit saja pengguna (kurang 20%) yang mengatakan instansi layanan publik tidak melakukannya.

18,0

17,0

PDAM

11,3

75%

Instansi penyedia layanan menerima pengaduan/ keluhan masyarakat dengan berbagai cara, diantaranya melalui petugas secara langsung, kotak saran, pusat pengaduan, call center, surat dan sebagainya. Terlihat bahwa banyak pengguna mengatakan bahwa

SIUP

17,5

Call Centre

Gambar 54. Cara Unit Layanan Daerah Menerima Komplain Masyarakat

Kampanye anti korupsi dan penanganan pengaduan merupakan faktor yang mempengaruhi peringkat potensi integritas suatu daerah. Untuk menelusuri penyebab buruknya nilai integritas daerah, pembahasan lebih difokuskan pada kelima daerah yang memiliki nilai terendah sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK DAERAH DI INDONESIA

41.7

Kota Tanjung Pinang

80.0 31.4

Kota Bandung

76.5 14.4

Kab. Sambas

46.6 41.7

Kota Pontianak

73.9 44.2

Kota Palangka Raya

72.5

Sulit mengajukan Pengaduan

100

Instansi tidak melakukan kampanye anti korupsi

Dari kedua faktor, tampak bahwa instansi tidak melakukan kampanye anti korupsi menjadi penyebab rendahnya nilai daerah. Namun demikian, bagi Kabupaten Sambas, baik kampanye anti korupsi maupun penanganan pengaduan bukanlah menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam membuatnya memiliki nilai rendah dibandingkan daerah lainnya. Karena pada kabupaten ini, kedua faktor tersebut relatif baik kondisinya dibandingkan empat daerah lainnya yang mendapatkan nilai terendah. Artinya ada faktor lain di luar upaya pencegahan korupsi yang nilainya rendah di Kabupaten Sambas yang memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya integritas Kabupaten Sambas. Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan pemerintah daerah di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi

Gambar 55. Ada tidaknya Upaya Anti Korupsi dan Penanganan Pengaduan pada Instansi Pelayanan Publik Di Daerah dengan nilai Integritas 5 Terendah

secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan pemerintah daerah bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku petugas layanan, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan d an Rekomendasi bab

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Agar memudahkan maka kesimpulan dari fakta yang dijumpai di lapangan dirangkai dengan rekomendasi dalam bentuk matriks berikut; Kesimpulan

Fakta dari Hasil Survei

Rekomendasi

Integritas sektor publik di Indonesia masih rendah

1. Rata-rata nilai integritas publik dari 40 instansi pusat dengan 105 unit layanan adalah 6,84 2. Rata-rata nilai integritas publik dari 52 pemkab/ pemkot dengan 208 unit layanan adalah 6,69

1. Unit layanan dan Instansi atau pemerintah daerah yang membawahi layanan tersebut melakukan peningkatan kualitas layanan sesuai dengan variabel-variabel penyusun integritas yang ditetapkan 2. Berpartisipasi aktif dalam survei AIA

Sistem dan mekanisme layanan dalam rangka pencegahan korupsi mulai dibangun namun belum sanggup/ kurang efektif mendukung terciptanya kondisi ideal yang seharusnya

Rata-rata potensi integritas tingkat pusat (5,96) dan rata-rata potensi integritas daerah (5,94) lebih rendah daripada pengalaman integritas pusat (7,21) dan pengalaman integritas daerah (7,0).

1. Unit layanan dan Instansi atau pemerintah daerah yang membawahi layanan tersebut perlu menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan oleh petugas layanan

Cara pandang masyarakat/pengguna layanan masih permisif/ toleran terhadap perilaku korupsi.

1. Di tingkat pusat, 59 persen responden menyatakan bahwa pemberian imbalan/ biaya tambahan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan layanan. Di tingkat daerah yang menyatakan hal tersebut mencapai 45 persen 2. Masyarakat memiliki peran yang besar dalam melakukan inisiatif pemberian imbalan/ biaya tambahan kepada petugas layanan

1. Pimpinan unit layanan/ instansi/ pemerintah daerah harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat 2. Memberikan sanksi yang nyata terhadap petugas layanan yang menerima atau meminta imbalan/tips/biaya tambahan dalam melayani masyarakat dalam mengurus layanan publik

Imbalan/tips/suap yang diberikan umumnya dalam bentuk uang tunai/cek

1. Sebagian besar responden menyatakan bahwa imbalan/ tips/suap yang diberikan dalam bentuk uang tunai/cek. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek suap masih dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan praktis. Praktis karena mudah proses transaksinya.

1. Unit layanan harus menciptakan suasana/ desain/layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang, sehingga proses pemberian suap dapat segera terlihat. 2. Memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Fakta dari Hasil Survei

Rekomendasi

Petugas masih berperilaku koruptif

1. Pada unit layanan di tingkat pusat, 71 persen pengguna layanan mengindikasikan ada perbedaan pelayanan dari petugas layanan pada unit layanan yang mereka datangi, terkait dengan diberikan/ tidak diberikannya tips/imbalan kepada petugas layanan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa akibat dari tidak diberikannya imbalan/ tips/biaya tambahan membuat petugas mempersulit pengurusan layanan (dinyatakan oleh 30% responden). 2. Di tingkat daerah, 20-40 persen responden pada unit layanan KTP, IMB, PDAM dan SIUP memiliki kesan petugas mempersulit layanan bila yang bersangkutan tidak diberi tips/imbalan/biaya tambahan.

1. Mekanisme reward and punishment terhadap petugas suatu unit layanan perlu untuk ditegakkan 2. Perlu adanya mekanisme check and balances, dalam memonitor kinerja petugas.

Belum ada upaya pencegahan korupsi yang secara nyata dilakukan oleh unit layanan publik

1. Enam puluh lima persen (65%) pengguna layanan di unit layanan tingkat pusat dan 60 persen pengguna layanan di tingkat daerah tidak melihat adanya kampanye anti korupsi di unit layanan tersebut

Perlu upaya yang serius dari pimpinan unit layanan/instansi/ pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di unit layanan tersebut dalam bentuk praktek-praktek good governance, termasuk di dalamnya kampanye antikorupsi

LAMPIRAN

Lampiran bab

LAMPIRAN

Lampiran 1. Metodologi Pelaksanaan Survei Integritas 2008 (SI 2008), secara teknis metodologis tidak berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya di tahun 2007. Sebagaimana layaknya survei, SI 2008 merupakan salah satu upaya untuk menjaring penilaian responden terhadap variabel-variabel tertentu yang diterjemahkan dalam suatu set kuesioner. Dalam SI 2008, penilaian responden sebisa mungkin diarahkan untuk menjaring pengalaman langsung responden selama mengurus layanan. Karenanya, responden yang dipilih pun adalah responden yang mengurus langsung layanan dalam satu sampai dua tahun terakhir. Urut-urutan pelaksanaan kegiatan SI 2008, dimulai dari penentuan instrumen dan variabel pengukuran. Dalam hal ini, SI 2008 mengadopsi variabel pengukuran yang digunakan oleh KICAC dalam mengukur hal yang sama di Korea. Sejalan dengan penentuan instrumen dan variabel, KPK untuk kepentingan pengkajian layanan publik, menyeleksi unit-unit layanan yang akan disurvei termasuk lokasi dari unit layanan tersebut. Variabel, indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan, diterjemahkan ke dalam pertanyaanpertanyaan yang ada pada kuesioner. Sebelum kuesioner tersebut disebarkan ke semua daerah penelitian, terlebih dahulu kuesioner diuji coba untuk melihat validitas dan keandalannya. Hasilnya kuesioner yang telah disesuaikan berdasakan hasil evaluasi uji coba, siap untuk disebar ke responden.

Selama kurun waktu Juni hingga September 2008, pengisian kuesioner dilakukan serentak di semua lokasi survei. Tim enumerator yang diawasi oleh supervisor dan peneliti menjaring responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari pengisian kuesioner, kemudian disortir dan ditabulasi dengan menggunakan bantuan data set yang dapat menghindari kesalahan seminimal mungkin. Data tersebut kemudian diolah dan hasilnya adalah berupa nilai indeks survei integritas yang berkisar antara 0-10. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa, semakin mendekati 10 integritas unit layanan semakin bagus, dan sebaliknya jika mendekati 0 integritas layanan semakin buruk.

A. Lokasi Lokasi pada dasarnya menyesuaikan dengan unit layanan yang diukur yakni unit layanan di tingkat pusat dan unit layanan di tingkat daerah. Lokasi unit layanan tingkat pusat yang diukur adalah yang berlokasi di Jakarta. Karenanya, responden yang dipilih untuk menilai unit layanan ini adalah responden yang berlokasi di sekitar Jakarta. Sementara responden yang dipilih untuk menilai unit layanan di daerah adalah responden yang menjadi pengguna unit layanan dan berlokasi di kabupaten/kota dimana unit layanan berada. Gambaran tentang unit layanan dan lokasinya, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

LAMPIRAN

Tabel 1. Unit Layanan Tingkat Pusat dan Instansi Survei Integritas 2008 NAMA INSTANSI

UNIT LAYANAN

PERUM PEGADAIAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) BANK INDONESIA (BI)

LAYANAN PEGADAIAN BARANG LAYANAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL LAYANAN KAS KE BANK UMUM (BANK INDONESIA) LAYANAN PENUKARAN UANG KECIL / CASH MANAGEMENT LAYANAN PEMBERIAN IZIN PRINSIP DAN IZIN USAHA BPR LAYANAN KREDIT LAYANAN PENGAMBILAN UANG PENSIUN LAYANAN ASURANSI PENSIUNAN LAYANAN PENYELIDIKAN OBAT DAN MAKANAN LAYANAN PEMBERIAN /PENDAFTARAN MD & ML LAYANAN PENGAWASAN TRAPETIK , NAPZA, TRADISIONAL LAYANAN PEMBERIAN IZIN PASAR MODAL/ BAPEPAM LK LAYANAN PINJAMAN PERMODALAN UKM LAYANAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI IZIN PERDAGANGAN BESAR FARMASI (PBF ) LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYALURAN ALAT KESEHATAN LAYANAN PEMBERIAN IZIN RUMAH OBAT LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERDAGANGAN BERJANGKA LAYANAN PEMBERIAN IZIN WAKIL PIALANG LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA LAYANAN PINJAMAN (KREDIT MULTIGUNA, KPR,KPA) LAYANAN PENJUALAN TIKET LAYANAN PENENTUAN DISTRIBUTOR TABUNG GAS 3 KG DAN ASESSORISNYA LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BBM LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASANGAN NON BBM LAYANAN DISTRIBUSI DAN JARINGAN PELAYANAN DOMESTIK LAYANAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK LAYANAN JASA STANDAR INTERNASIONAL LAYANAN PENYALURAN BERAS LAYANAN PEMBERIAN IZIN ANGKA PENGENAL IMPORT TERBATAS (APIT) LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA LAYANAN SANTUNAN ASURANSI LAYANAN LEGALISASI BAGI DOKUMEN YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI LAYANAN KEPENGURUSAN VISA LAYANAN KEPENGURUSAN PASPOR DINAS LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LN (EXIT PERMIT) LAYANAN IZIN PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK LAYANAN IZIN INVESTASI BIDANG USAHA HORTIKULTURAL LAYANAN SERTIFIKASI PERUSAHAAN FUMIGASI DENGAN METIL BROMIDA and SERTIFIKASI PERUSAHAAN KAMASAN KAYU LAYANAN TES FISIK NARKOBA UNTUK SURAT BEBAS NARKOBA LAYANAN PENERBIT SKT LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENUNJANG PERTAMBANGAN/IZIN USAHA (SEMENTARA DAN TETAP)/SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAATAN TL LAYANAN RAWAT INAP LAYANAN RAWAT JALAN LAYANAN ASKESKIN LAYANAN PASANG SAMBUNGAN BARU LAYANAN PEMULIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN LAYANAN TAGIHAN TUNGGAKAN LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASI KAPAL PERIKANAN LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN LAYANAN SEWA RUANG PENDINGIN (COLD STORAGE) LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

PT. POS INDONESIA PT. TASPEN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM DEPARTEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) BANK MANDIRI PT. PELNI PT. PERTAMINA

PT. SUCOFIDO BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL-BKPM

PT. ASABRI DEPARTEMEN LUAR NEGERI

DEPARTEMEN PERTANIAN

RS FATMAWATI DEPARTEMEN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL (ESDM) RS CIPTO MANGUN KUSUMO (RSCM)

PT. TELKOM

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN

Tabel 1. Lanjutan.... NAMA INSTANSI

UNIT LAYANAN

PT. KERETA API INDONESIA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK LAYANAN PEMBERIKAN IZIN/ AKREDITASI PTS LAYANAN PEMBERIAN IZIN MENGADAKAN KURSUS- KURSUS LAYANAN PEMBERIAN IZIN POLITEKNIK LAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, TALAK,RUJUK, DAN CERAI ( KUA) LAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN AGAMA / SEKOLAH AGAMA LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HAJI LAYANAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN TKI LAYANAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA LAYANAN PENGUJIAN K3 LAYANAN IZIN TENAGA KERJA ASING LAYANAN PEMBUATAN TDP LAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI LAYANAN SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI) DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAGEMENT MUTU LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN LISTRIK LAYANAN JARINGAN / TAMBAHAN DAYA PELAYANAN GANGGUAN LAYANAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA LAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPORT & LAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA LAYANAN PENDAFTARAN KEAGENAN / DISTRIBUTOR (BARANG ATAU JASA DALAM NEGERI) LAYANAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA LAYANAN KEPENGURUSAN SIM LAYANAN PELANGGARAN LALU LINTAS LAYANAN PENGADUAN (CURANMOR, PERAMPOKAN, DLL ) LAYANAN KEPENGURUSAN STNK DAN BPKB LAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA ( NARKOBA ) LAYANAN DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL LAYANAN BARANG LAYANAN KAPAL LAYANAN SEWA TEMPAT BANDARA LAYANAN PARKIR BANDARA LAYANAN PEMBERIAN IZIN TAKSI BANDARA LAYANAN CARGO LAYANAN PASPOR, PASPOR HILANG / RUSAK, PERUBAHAN PASPOR RI UNTUK WNI LAYANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN LAYANAN KENOTARISAN LAYANAN FIDUSIA ( JAMINAN ATAS BARANG BERGERAK ) LAYANAN BALIK NAMA HAK TANAH LAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH / PENGGABUNGAN SERTIFIKAT LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL LAYANAN HAK TANGGUNGAN LAYANAN PEMERIKSAAN SPT LAYANAN BEA MASUK LAYANAN KPPN PN JAKARTA BARAT PN JAKARTA UTARA PN JAKARTA PUSAT PN JAKARTA SELATAN

DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPOLISIAN RI

DEPARTEMEN SOSIAL PT. PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II) PT. ANGKASA PURA II

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DEPARTEMEN KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG

LAMPIRAN

Jumlah unit layanan yang disurvei untuk tingkat pusat adalah sebanyak 105 unit layanan. Unit-unit layanan tersebut menyebar di 40 instansi yang merupakan 15 instansi setingkat Departemen,8 instansi setingkat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 2 Badan Layanan Umum (BLU). Sementara untuk unit layanan yang disurvei di tingkat daerah terdiri dari empat unit

layanan. Keempatnya adalah unit layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Unit layanan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), unit layanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan unit layanan air minum (PDAM). Keempat unit layanan tersebut, disurvei di 52 Kabupaten/Kota yang tersebar di 20 propinsi.

Tabel 2. Daerah yang menjadi Lokasi Survei Integritas 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pemerintah Daerah Kab. Bekasi Kota Semarang Kab. Kendal Kab. Sleman Kota Medan Kota Denpasar Kota Manado Kota Makassar Kota Kediri Kab. Sragen Kab. Banyumas DKI Jakarta Kab. Hulu Sungai Tengah Kota Tangerang Kota Banjarmasin Kab. Kota Baru Kota Malang Kab. Kutai Kartanegara Kab. Serang Kota Palangkaraya Kab. Sambas Kota Pontianak Kab. Bandung Kab. Sumenep Kota Bandung Kota Tanjung Pinang

B. Karakteristik Responden Tabel 3. Jumlah Responden No

Uraian

Jumlah

Total Responden SI 2008

Responden di Tingkat Pusat

11,268 4,800

Responden di Tingkat Daerah

6,468

Responden Untuk Setiap Unit Layanan

LAMPIRAN

Tabel 4. Karakteristik Responden No.

Kriteria Responden

A. 1 2 B. 1 2 3 4 5 6 C. 1 2 3 4 5 D. 1 2 3 4 5

Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD atau tidak pernah sekolah SMP atau sederajat SMA atau sederajat Akademi / Diploma S1 / S2 / S3 Tidak menjawab Berdasarkan Pekerjaan Bekerja sendiri Karyawan Swasta Pegawai negeri / militer Tidak bekerja Tidak menjawab Berdasarkan Umur Kurang dari 25 tahun 26 - 35 tahun 36 - 45 tahun 46 - 55 tahun Di atas 55 tahun

Tingkat Pusat %

Tingkat Daerah %

63% 37%

69% 31%

3% 5% 32% 20% 38% 2%

9% 11% 45% 10% 24% 1%

17% 65% 3% 14% 1%

45% 29% 11.% 14% 1%

7% 39% 34% 12% 8%

11% 30% 33% 19% 7%

C. Variabel dan Instrumen Pengukuran Tabel 5. Variabel, Indikator dan Sub Indikator berserta Bobot Penilaian Variabel Pengalaman Integritas (0.705)

Indeks Integritas

Potensi Integritas (0,295) = 5,96

Indikator

Sub-Indikator

Pengalaman Korupsi (0.748)

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.694)

Cara Pandang (0.252)

Cara Pandang tingkat gratifikasi (1.000)

Lingkungan Kerja (0.265)

Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0.658)

Sistem Administrasi

Kemudahan/Kepraktisan SOP (0.294)

Kebutuhan kontak di luar prosedur (0.342)

(0.303)

Keterbukaan Informasi (0.706)

Perilaku Petugas Layanan (0.261)

Keadilan dalam layanan (0.727)

Pencegahan Korupsi (0.171)

Variabel, Indikator dan sub indikator pada tabel diatas, merupakan panduan dalam menyusun kuesioner. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner diarahkan untuk menilai hal-hal tersebut. Untuk menjaga agar tidak salah responden, pertanyaan awal diarahkan untuk menscreening status responden dalam pengurusan. Selanjutnya item-item inti

Nilai atau Jumlah gratifikasi (0.306)

Harapan atas gratifikasi (0.273) Upaya Pencegahan Korupsi (0.556) Kemudahan Pengaduan Masyarakat (0.444)

pertanyaan dimulai dari pertanyaan pada aspek-aspek potensi integritas yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terkait pengalaman integritas. Pengisian kuesioner ditutup dengan pertanyaan seputar demografi responden. Struktur pertanyaan yang ada pada kuesioner, dapat dilihat pada tabel berikut.

LAMPIRAN

Tabel 6. Struktur Pertanyaan dalam Kuesioner Surevei Integritas 2008 No. Item Pertanyaan A. Pertanyaan Screening 1 Status responden sebagai pengguna layanan publik 2 Keterlibatan responden dalam pengurusan layanan publik B. Sistem Administrasi 3 Sumber informasi tentang layanan 4 Ketersediaan informasi tentang biaya, cara dan jangka waktu pengurusan layanan 5 Tingkat kemudahan dalam mengurus layanan 6 Tingkat kecepatan waktu pengurusan hingga selesai C. Lingkungan Kerja 7 Intensitas pemberian suap / uang tambahan di unit layanan 8 Waktu pemberiang uang tambahan / suap 9 Pihak yang berinisiatif dalam suap menyuap 10 Sikap petugas terhadap tawaran suap 11 Intensitas pertemuan dengan petugas dalam proses pelayanan 12 Keberadaan pertemuan yang tidak resmi / diluar prosedur D. Perilaku Petugas Layanan 13 Adanya perbedaan perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan 14 Harapan petugas yang memberikan layanan terhadap imbalan / uang tambahan 15 Dampak dari pemberian imbalan / uang tambahan terhadap kelancaran pelayanan E. Pencegahan Korupsi 16 Keberadaan kampanye anti korupsi di lingkungan pelayanan 17 Cara / bentuk kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh unit layanan 18 Kemudahan dalam memahami isi pesan anti korupsi 19 Kemudahan dalam mengajukan pengaduan terkait layanan yang diberikan 20 Cara instansi / unit layanan dalam menerima pengaduan atau keluhan masyarakat F. Pengalaman Pribadi terkait Korupsi 21 Total biaya yang dikeluarkan dalam mengurus layanan 22 Biaya resmi pengurusan 23 Biaya tambahan di luar biaya resmi yang dikeluarkan oleh pengguna layanan 24 Frekuensi pemberian biaya tambahan 25 Bentuk biaya tambahan yang diberikan 26 Tingkat kewajaran pembayaran biaya tambahan 27 Sifat pemberian biaya tambahan 28 Tingkat kerawanan indikasi korupsi G. Demografi Responden 29 Jenis kelamin 30 Tingkat pendidikan 31 Jenis pekerjaan 32 Jenis industri / sektor pekerjaan 33 Usia 34 Rata-rata pengeluaran total per bulan

LAMPIRAN

D. Alat Analisis dan Pengolahan Data Data diolah dengan menggunakan bantuan software pengolahan data. Dalam hal ini, software yang digunakan terdiri dari QPSMR Reflect Software, SPSS versi 13 dan Microsoft Excell. Sejak dari input hingga running data, kontrol kualitas dilakukan secara ketat

oleh ahli statistik. Hasil dari pengolahan data tersebut, disajikan dalam bentuk nilai indeks 0-10. Besarnya nilai indeks akan menunjukkan posisi ranking dari unit layanan yang dinilai.

LAMPIRAN

Lampiran 2. Nilai Integritas Instansi dan Layanan Tingkat Pusat NAMA INSTANSI

SKOR INTEGRITAS

PERINGKAT

UNIT LAYANAN

SKOR INTEGRITAS

PERINGKAT

PERUM PEGADAIAN

8.56

LAYANAN PEGADAIAN BARANG

8.56

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

8.53

LAYANAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL

8.53

BANK INDONESIA (BI)

8.12

LAYANAN KAS KE BANK UMUM (BANK INDONESIA)

8.39

LAYANAN PENUKARAN UANG KECIL / CASH MANAGEMENT

8.07

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PRINSIP DAN IZIN USAHA BPR

8.31

LAYANAN KREDIT

6.3

PT. POS INDONESIA

8.08

LAYANAN PENGAMBILAN UANG PENSIUN

8.08

PT. TASPEN

7.94

LAYANAN ASURANSI PENSIUNAN

7.94

BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

7.84

LAYANAN PENYELIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

7.51

LAYANAN PEMBERIAN /PENDAFTATRAN MD & ML

8.45

LAYANAN PENGAWASAN TRAPETIK , NAPZA, TRADISIONAL

7.6

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)

7.81

LAYANAN PEMBERIAN IZINAN PASAR MODAL/ BAPEPAM LK

7.81

DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM

7.69

LAYANAN PINJAMAN PERMODALAN UKM

8.06

LAYANAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

7.23

DEPARTEMEN KESEHATAN

7.58

IZIN PERDAGANGAN BESAR FARMASI (PBF )

7.3

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYALURAN ALAT KESEHATAN

7.21

LAYANAN PEMBERIAN IZIN RUMAH OBAT

7.74

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERDAGANGAN BERJANGKA

7.94

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)

7.58

BANK MANDIRI

7.57

PT. PELNI PT. PERTAMINA

LAYANAN PEMBERIAN IZIN WAKIL PIALANG

8.14

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

5.69

LAYANAN PINJAMAN (KREDIT MULTIGUNA, KPR,KPA)

7.57

7.41

LAYANAN PENJUALAN TIKET

7.41

7.38

LAYANAN PENENTUAN DISTRIBUTOR TABUNG GAS 3 KG DAN ASESSORISNYA

7.31

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BBM

7.42

LAYANAN DISTRIBUSI DAN PEMASANGAN NON BBM

7.31

LAYANAN DISTRIBUSI DAN JARINGAN PELAYANAN DOMESTIK

7.3

LAYANAN JASA PEMERIKSAAN PRODUK

7.31

PT. SUCOFIDO

7.32

LAYANAN JASA STANDAR INTERNASIONAL

7.31

BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)

7.23

LAYANAN PENYALURAN BERAS

7.23

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALBKPM

7.21

LAYANAN PEMBERIAN IZIN ANGKA PENGENAL IMPORT TERBATAS (APIT)

6.65

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN

7.4

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA

7.46

LAYANAN SANTUNAN ASURANSI

7.15

PT. ASABRI

7.15

LAMPIRAN

Lampiran 2. Lanjutan... NAMA INSTANSI

SKOR INTEGRITAS

PERINGKAT

UNIT LAYANAN

SKOR INTEGRITAS

PERINGKAT

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

7.14

LAYANAN LEGALISASI BAGI DOKUMEN YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI

7.48

LAYANAN KEPENGURUSAN VISA

7.09

LAYANAN KEPENGURUSAN PASPOR DINAS

6.44

LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LN (EXIT PERMIT)

7.51

LAYANAN IZIN PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK

6.42

LAYANAN IZIN INVESTASI BIDANG USAHA HORTIKULTURAL

6.86

LAYANAN SERTIFIKASI PERUSAHAAN FUMIGASI DENGAN METIL BROMIDA and SERTIFIKASI PERUSAHAAN KAMASAN KAYU

7.94

DEPARTEMEN PERTANIAN

RS FATMAWATI

7.08

LAYANAN TES FISIK NARKOBA UNTUK SURAT BEBAS NARKOBA

7.08

DEPARTEMEN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL (ESDM)

7.05

LAYANAN PENERBIT SKT

6.91

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENUNJANG PERTAMBANGAN/IZIN USAHA (SEMENTARA DAN TETAP)/SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAATAN TL

7.19

RS CIPTO MANGUN KUSUMO (RSCM)

6.99

LAYANAN RAWAT INAP

6.5

LAYANAN RAWAT JALAN

7.45

LAYANAN ASKESKIN

7.05

LAYANAN PASANG SAMBUNGAN BARU

6.57

LAYANAN PEMULIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN

6.99

LAYANAN TAGIHAN TUNGGAKAN

7.43

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASI KAPAL PERIKANAN

7.25

LAYANAN PEMBERIAN IZINAN USAHA PENAGKAPAN IKAN

7.11

LAYANAN SEWA RUANG PENDINGAN (COLD STORAGE)

5.48

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

7.88

PT. TELKOM

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.92

PT. KERETA API INDONESIA

6.9

LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API

6.9

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

6.81

LAYANAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK

5.21

LAYANAN PEMBERIKAN IZIN/ AKREDITASI PTS

7.94

LAYANAN PEMBERIAN IZIN MENGADAKAN KURSUS- KURSUS

6.29

LAYANAN PEMBERIAN IZIN POLITEKNIK

8.6

LAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN, TALAK,RUJUK, DAN CERAI ( KUA)

5.43

LAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI

7.54

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN AGAMA / SEKOLAH AGAMA

6.49

LAYANAN PEMBERIAN IZINAN PENYELENGGARAAN HAJI

6.54

LAYANAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN TKI

6.44

DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

7.1

6.57

6.51

LAYANAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA

7.86

LAYANAN PENGUJIAN K3

6.45

LAYANAN IZIN TENAGA KERJA ASING

5.98

LAMPIRAN

Lampiran 2. Lanjutan... NAMA INSTANSI

SKOR INTEGRITAS

PERINGKAT

UNIT LAYANAN

SKOR INTEGRITAS

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

6.45

LAYANAN PEMBUATAN TDP

5.12

LAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI

7.64

LAYANAN SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAGEMENT MUTU

7.41

LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENYAMBUNGAN DAN PEMASANGAN LISTRIK

6.16

LAYANAN JARINGAN / TAMBAHAN DAYA

6.57

PELAYANAN GANGGUAN

6.36

LAYANAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK

6.44

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT

5.98

LAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA

6.41

LAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPORT & LAYANAN PEMBERIAN IJIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA

5.27

LAYANAN PENDAFTARAN KEAGENAN / DISTRIBUTOR (BARANG ATAU JASA DALAM NEGERI)

5.72

LAYANAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA

7.71

LAYANAN KEPENGURUSAN SIM

5.22

LAYANAN PELANGGARAN LALU LINTAS

6.53

LAYANAN PENGADUAN (CURANMOR, PERAMPOKAN, DLL )

5.65

LAYANAN KEPENGURUSAN STNK DAN BPKB

6.98

LAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA ( NARKOBA )

6.38

LAYANAN DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL

5.76

LAYANAN BARANG

5.68

LAYANAN KAPAL

5.13

LAYANAN SEWA TEMPAT BANDARA

4.94

LAYANAN PARKIR BANDARA

5.14

LAYANAN PEMBERIAN IZIN TAKSI BANDARA

7.63

LAYANAN CARGO

4.92

LAYANAN PERMOHONAN PASPOR, PASPOR HILANG / RUSAK, PERUBAHAN PASPOR RI UNTUK WNI

5.83

LAYANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN

2.99

103

LAYANAN KENOTARISAN

6.81

LAYANAN FIDUSIA ( JAMINAN ATAS BARANG BERGERAK )

6.19

LAYANAN BALIK NAMA HAK TANAH

5.26

LAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH / PENGGABUNGAN SERTIFIKAT

4.56

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

5.59

LAYANAN HAK TANGGUNGAN

4.85

LAYANAN PEMERIKSAAN SPT

6.57

LAYANAN BEA MASUK

4.48

100

LAYANAN KPPN

2.75

104

PN JAKARTA BARAT

2.52

105

PN JAKARTA UTARA

3.07

102

PN JAKARTA PUSAT

4.47

101

PN JAKARTA SELATAN

6.19

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPOLISIAN RI

DEPARTEMEN SOSIAL

6.39

6.23

6.17

6.13

5.99

PT. PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II)

5.44

PT. ANGKASA PURA II

5.32

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DEPARTEMEN KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG

5.25

5.07

5.06

4.43

35 36

PERINGKAT

LAMPIRAN

Lampiran 3. Skor Pengalaman dan Potensi Integritas Tingkat Pusat INSTANSI

UNIT LAYANAN

PENGALAMAN INTEGRITAS

POTENSI INTEGRITAS

PERUM PEGADAIAN Layanan Pegadaian Barang

9.21

7.00

Layanan untuk Mendapatkan Sertifikat Halal

9.11

7.15

Layanan Kas ke Bank Umum Layanan Penukaran Uang Kecil / Cash Management Layanan Pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha BPR Layanan Kredit

8.69 8.40 9.00 6.29

7.66 7.30 6.65 6.32

Layanan Pengambilan Uang Pensiun

8.63

6.76

Layanan Asuransi Pensiunan

8.47

6.69

Layanan Penyelidikan Obat dan Makanan Layanan Pemberian/Pendaftaran MD & ML Layanan Pengawasan Trapetik, Napza, Tradisional

8.21 9.41 8.17

5.85 6.16 6.25

Layanan Pemberian Izin Pasar Modal/ Bapepam LK

8.41

6.38

Layanan Pinjaman Permodalan UKM Layanan Pengesahan Badan Hukum kKperasi

8.55 7.51

6.89 6.55

Layanan Pemberian Izin Penyaluran Alat Kesehatan & Izin Perdagangan Besar Farmasi (PBF ) Layanan Pemberian Izin Penyaluran Alat Kesehatan Layanan Pemberian Izin Rumah Obat

7.83

6.02

7.74 8.40

5.97 6.17

Layanan Pemberian Izin Perdagangan Berjangka Layanan Pemberian Izin Wakil Pialang Layanan Pemberian Izin Perusahaan Pialang Berjangka

8.74 8.81 6.12

6.04 6.51 4.67

Layanan Pinjaman (Kredit Multiguna, KPR, KPA)

7.97

6.61

Layanan Penjualan Tiket ( Pelni )

7.77

6.56

Layanan Penentuan Distributor Tabung Gas 3 kg dan Asessorisnya Layanan Distribusi dan Pemasaran BBM Layanan Distribusi dan Pemasangan non BBM Layanan Distribusi dan Jaringan Pelayanan Domestik

7.71

6.35

7.84 7.59 7.66

6.41 6.65 6.46

Layanan Jasa Pemeriksaan Produk Layanan Jasa Standar Internasional

7.76 7.80

6.24 6.14

Layanan Penyaluran Beras

7.64

6.27

Layanan Pemberian Izin Angka Pengenal Import Terbatas (APIT) Layanan Pemberian Izin Pendirian Perusahaan PMDN Layanan Pemberian Izin Pendirian Perusahaan PMA

6.83

6.21

7.97 7.92

6.05 6.35

Layanan Santunan Asuransi

7.47

6.38

MAJELIS ULAMA INDONESIA BANK INDONESIA

PT. POS DAN GIRO PT. TASPEN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

BAPEPAM KOPERASI DAN UKM

DEPARTEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI â&#x20AC;&#x201C; BAPPEBTI

BANK MANDIRI PT. PELNI PT. PERTAMINA

PT. SUCOFIDO

BADAN URUSAN LOGISTIK BKPM

PT. ASABRI

LAMPIRAN

Lampiran 3. Lanjutan... INSTANSI

UNIT LAYANAN

PENGALAMAN INTEGRITAS

POTENSI INTEGRITAS

DEPARTEMEN LUAR NEGERI Layanan Legalisasi bagi Dokumen yang akan Digunakan di Luar Negeri Layanan Pengurusan Visa Layanan Pengurusan Paspor Dinas Layanan Pemberian Izin ke LN (Exit Permit)

8.03

6.18

7.47 6.69 8.00

6.20 5.85 6.37

Layanan Izin Pendaftaran Pupuk Organik Layanan Izin Investasi Bidang Usaha Hortikultural Layanan Sertifikasi Perusahaan Fumigasi dengan Metil bromida and Sertifikasi Perusahaan Kemasan Kayu

6.58 7.30 8.60

6.04 5.82 6.35

Layanan Tes Fisik Narkoba untuk Surat Bebas Narkoba

7.48

6.13

Layanan Penerbit SKT Layanan Pemberian Izin Usaha Penunjang Pertambangan/ Izin Usaha (sementara dan tetap) / sertifikasi produk peralatan dan pemanfaatan TL

7.32 7.73

5.94 5.89

Layanan Rawat Inap Layanan Rawat Jalan Layanan Askeskin

7.11 8.13 7.70

5.04 5.83 5.51

Layanan Pasang Sambungan Baru Layanan Pemulihan Pemutusan Hubungan Layanan Tagihan Tunggakan

6.69 7.18 7.61

6.30 6.53 7.01

Layanan Pemberian Izin Operasi Kapal Perikanan Layanan Pemberian Izin Usaha Penangkapan Ikan Layanan Sewa Ruang Pendingin (cold storage) Layanan Pemberian Izin Pengembangan Usaha Perikanan

7.56 7.51 5.59 8.30

6.53 6.17 5.23 6.88

Layanan Penjualan Tiket Kereta Api

7.23

6.11

Layanan Pemberian Izin Operasional Taman Kanak- Kanak Layanan Pemberian Izin/ Akreditasi PTS Layanan Pemberian Izin Mengadakan Kursus- Kursus Layanan Pemberian Izin Politeknik

5.19 8.33 6.72 9.02

5.26 7.01 5.25 7.59

Layanan Administrasi Pernikahan, Talak, Rujuk, dan Cerai (KUA) Layanan Penyelenggaraan Haji Layanan Pemberian Izin Pendidikan Agama/ Sekolah Agama Layanan Pemberian Izin Penyelenggaraan Haji

5.41

5.47

7.96 6.76 6.77

6.55 5.82 5.99

Layanan Keberangkatan dan Kepulangan TKI Layanan Pendirian Balai Latihan Kerja Layanan Pengujian K3 Layanan Izin Tenaga Kerja Asing

6.72 8.41 6.97 6.25

5.75 6.52 5.20 5.32

Layanan Pembuatan TDP Layanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Layanan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Management Mutu

5.21 8.27 8.10

4.91 6.14 5.77

Layanan Pemberian Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik Layanan Jaringan / Tambahan Daya Pelayanan Gangguan

6.50

5.35

6.94 6.37

5.68 6.34

DEPARTEMEN PERTANIAN

RS FATMAWATI

ESDM

RS CIPTO MANGUN KUSUMO

PT. TELKOM

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERUM KERETA API INDONESIA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

PT. PLN

LAMPIRAN

Lampiran 3. Lanjutan... INSTANSI

UNIT LAYANAN

PENGALAMAN INTEGRITAS

POTENSI INTEGRITAS

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Layanan Pemberian Izin Usaha Angkutan Darat and Izin Usaha Angkutan Udara Layanan Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut Layanan Pemberian Izin Trayek

6.70

5.72

6.03 6.73

5.88 5.76

Layanan Perizinan Ekspor dan Import & Layanan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Layanan Pendaftaran Keagenan / Distributor (barang atau jasa dalam negeri) Layanan Pendaftaran Usaha Waralaba

5.39

4.99

5.88

5.32

8.31

6.29

Layanan Pelanggaran Lalu Lintas Layanan Pengurusan SIM Layanan Pengurusan STNK dan BPKB Layanan Pengaduan (Curanmor, Perampokan, dll )

6.98 5.45 7.45 5.81

5.45 4.67 5.87 5.28

Layanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (narkoba) Layanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

6.90

5.13

6.34

4.37

Layanan Barang Layanan Kapal

5.89 5.14

5.20 5.10

Layanan Sewa Tempat Bandara Layanan Parkir Bandara Layanan Pemberian Izin Taksi Bandara Layanan Kargo

4.88 5.20 8.07 4.92

5.08 5.00 6.57 4.92

Layanan Paspor, Paspor Hilang / Rusak, Perubahan Paspor RI untuk WNI Layanan Lembaga Permasyarakatan Layanan Kenotarisan Layanan Fidusia (Jaminan Atas Barang Bergerak )

6.12

5.14

2.63 7.08 6.41

3.84 6.16 5.67

Layanan Balik Nama Hak Tanah Layanan Pembuatan Sertifikat Tanah/ Penggabungan Sertifikat Layanan Pengukuran dan pemetaan kadastral Layanan Hak Tanggungan

5.30 4.51

5.15 4.67

5.82 4.84

5.04 4.86

Layanan Pemeriksaan SPT Layanan Bea Masuk Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

6.89 4.38 2.22

5.80 4.75 4.01

PN jakarta barat PN Jakarta Utara PN Jakarta Pusat PN Jakarta Selatan

2.45 2.99 4.64 6.53

2.69 3.27 4.06 5.36

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

KEPOLISIAN NEGARA RI

DEPARTEMEN SOSIAL

PT. PELINDO II

PT. ANGKASA PURA II

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

BPN

DEPARTEMEN KEUANGAN

MAHKAMAH AGUNG

LAMPIRAN

Lampiran 4. Nilai Integritas Daerah dan Layanannya Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 8.52

Peringkat 1

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 8.94 8.77 8.14 9.42

Peringkat 9 1 5 1

Pengalaman Integritas

9.04

PDAM KTP SIUP IMB

9.39 9.54 8.53 9.73

2 1 2 1

Potensi Integritas

7.28

Uraian Total Integritas

Skor 8.30

Peringkat 2

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.86 6.97 7.19 8.68 Skor 8.12 8.94 8.03 8.34

5 8 9 1 Peringkat 9 1 5 4

Pengalaman Integritas

8.65

PDAM KTP SIUP IMB

8.45 9.38 8.21 8.9

15 2 5 3

Potensi Integritas

7.45

Uraian Total Integritas

Skor 7.9

Peringkat 3

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.34 7.9 7.59 7.01 Skor 8 7.99 7.06 8.37

10 1 5 6 Peringkat 12 6 18 3

Pengalaman Integritas

8.4

PDAM KTP SIUP IMB

8.79 8.41 7.34 9.06

6 7 20 2

Potensi Integritas

6.7

Uraian Total Integritas

Skor 7.84

Peringkat 4

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.11 6.97 6.41 6.7 Skor 7.99 7.38 7.49 8.48

44 7 16 8 Peringkat 13 11 11 2

PDAM KTP SIUP IMB

8.27 7.48 7.39 8.82

20 16 19 4

Potensi Integritas

7.48

Uraian Total Integritas

Skor 7.72

Peringkat 5

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.32 7.15 7.74 7.67 Skor 8.8 6.93 7.89 7.21

11 5 3 2 Peringkat 3 20 6 14

Pengalaman Integritas

7.93

PDAM KTP SIUP IMB

9.18 7.03 7.98 7.44

3 23 7 18

Potensi Integritas

7.22

PDAM KTP SIUP IMB

7.89 6.71 7.68 6.64

4 12 4 9

Kota Gorontalo

Daerah

Kabupaten MAGELANG

Daerah

Kota BALIKPAPAN

Daerah

Pengalaman Integritas Kabupaten JEMBRANA

Daerah

Kota YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 7.63

Peringkat 6

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 7.94 7.42 7.66 7.51

Peringkat 17 9 7 8

Pengalaman Integritas

7.84

PDAM KTP SIUP IMB

8.11 7.7 7.88 7.68

26 13 8 14

Potensi Integritas

7.11

Uraian Total Integritas

Skor 7.51

Peringkat 7

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.55 6.73 7.11 7.09 Skor 7.22 7.83 7.55 7.32

9 11 11 4 Peringkat 36 8 8 10

Pengalaman Integritas

7.62

PDAM KTP SIUP IMB

7.45 7.95 7.6 7.45

38 9 14 17

Potensi Integritas

7.24

Uraian Total Integritas

Skor 7.5

Peringkat 8

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.69 7.54 7.42 7.02 Skor 7.62 8.3 6.32 6.87

22 2 6 5 Peringkat 25 4 30 20

Pengalaman Integritas

8.02

PDAM KTP SIUP IMB

8.19 8.74 6.47 7.39

22 4 30 19

Potensi Integritas

6.27

Uraian Total Integritas

Skor 7.45

Peringkat 9

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.28 7.25 5.95 5.62 Skor 8.1 7.42 7.17 7.09

36 3 22 26 Peringkat 10 10 15 16

Pengalaman Integritas

7.79

PDAM KTP SIUP IMB

8.63 7.86 7.47 7.21

9 11 16 22

Potensi Integritas

6.63

Uraian Total Integritas

Skor 7.44

Peringkat 10

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.85 6.36 6.46 6.81 Skor 7.62 6.13 8.13 7.87

16 16 15 7 Peringkat 26 33 4 7

Pengalaman Integritas

7.54

PDAM KTP SIUP IMB

7.61 5.91 8.45 8.19

34 39 4 7

Potensi Integritas

7.2

PDAM KTP SIUP IMB

7.64 6.65 7.38 7.09

7 14 7 3

Kabupaten BARITO UTARA

Daerah

Kabupaten KUDUS

Daerah

Kabupaten KAPUAS

Daerah

Kabupaten BARITO KUALA

Daerah

Kabupaten PROBOLINGGO

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 7.42

Peringkat 11

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 8.33 7.24 7.1 7.24

Peringkat 5 15 17 12

Pengalaman Integritas

7.96

PDAM KTP SIUP IMB

9 7.63 7.69 7.85

4 15 11 9

Potensi Integritas

6.12

Uraian Total Integritas

Skor 7.4

Peringkat 12

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.75 6.32 5.66 5.78 Skor 8.45 8.05 7.52 5.5

19 17 29 20 Peringkat 4 5 9 40

Pengalaman Integritas

7.64

PDAM KTP SIUP IMB

8.66 8.68 7.62 5.67

7 5 12 42

Potensi Integritas

6.83

Uraian Total Integritas

Skor 7.4

Peringkat 13

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.95 6.54 7.28 5.11 Skor 7.95 7.84 6.82 6.96

3 15 8 38 Peringkat 16 7 23 18

Pengalaman Integritas

7.9

PDAM KTP SIUP IMB

8.47 8.56 7.14 7.39

13 6 20 20

Potensi Integritas

6.21

Uraian Total Integritas

Skor 7.37

Peringkat 14

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.69 6.11 6.05 5.95 Skor 7.77 8.41 6.17 7.15

21 22 22 15 Peringkat 21 3 30 15

Pengalaman Integritas

7.79

PDAM KTP SIUP IMB

8.18 8.94 6.44 7.61

23 3 31 15

Potensi Integritas

6.37

Uraian Total Integritas

Skor 7.37

Peringkat 15

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.78 7.16 5.5 6.06 Skor 9.02 6.79 7.05 6.6

18 4 34 14 Peringkat 1 23 19 25

Pengalaman Integritas

7.52

PDAM KTP SIUP IMB

9.63 6.76 7.01 6.66

1 29 24 27

PDAM KTP SIUP IMB

7.57 6.88 7.15 6.45

8 10 10 10

Kota PALEMBANG

Daerah

Kabupaten BREBES

Daerah

Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT

Daerah

Kabupaten PASIR

Daerah

Kabupaten JEPARA

Potensi Integritas

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 7.35

Peringkat 16

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 8.24 7.29 8.25 5.47

Peringkat 8 13 2 41

Pengalaman Integritas

7.93

PDAM KTP SIUP IMB

8.96 7.9 8.98 5.81

5 10 1 38

Potensi Integritas

5.96

Uraian Total Integritas

Skor 7.34

Peringkat 17

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.54 5.83 6.51 4.66 Skor 7.26 6.89 8.32 6.91

27 29 14 43 Peringkat 35 21 1 19

Pengalaman Integritas

7.63

PDAM KTP SIUP IMB

7.56 6.97 8.53 7.48

37 24 3 16

Potensi Integritas

6.65

Uraian Total Integritas

Skor 7.28

Peringkat 18

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.56 6.68 7.81 5.54 Skor 7.87 6.75 7.12 7.25

26 13 2 29 Peringkat 18 25 16 11

Pengalaman Integritas

7.88

PDAM KTP SIUP IMB

8.5 7.35 7.75 7.85

12 19 10 10

Potensi Integritas

5.85

Uraian Total Integritas

Skor 7.25

Peringkat 19

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.36 5.31 5.63 5.81 Skor 7.8 6.77 6.94 7.39

32 39 31 18 Peringkat 19 24 21 9

Pengalaman Integritas

7.8

PDAM KTP SIUP IMB

8.44 7.18 7.39 8.06

16 21 18 8

Potensi Integritas

5.92

Uraian Total Integritas

Skor 7.19

Peringkat 20

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.28 5.79 5.88 5.76 Skor 7.6 6.98 7.52 6.72

37 31 23 22 Peringkat 27 17 10 24

Pengalaman Integritas

7.87

PDAM KTP SIUP IMB

8.47 7.76 8.15 7.18

14 12 6 23

Potensi Integritas

5.56

PDAM KTP SIUP IMB

5.52 5.13 7.52 5.62

44 42 21 27

Kabupaten JEMBER

Daerah

Kabupaten KARANGASEM

Daerah

Kota PADANG

Daerah

Kota BANDA ACEH

Daerah

Kota PEKANBARU

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 7.12

Peringkat 21

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 7.38 5.93 7.18 7.89

Peringkat 32 36 14 6

Pengalaman Integritas

7.37

PDAM KTP SIUP IMB

7.57 6 7.4 8.49

36 35 13 6

Potensi Integritas

6.53

Uraian Total Integritas

Skor 7.11

Peringkat 22

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.94 5.75 6.64 6.43 Skor 7.37 7.36 7 6.8

14 32 17 11 Peringkat 33 12 20 23

Pengalaman Integritas

7.66

PDAM KTP SIUP IMB

7.75 8.08 7.61 7.33

30 8 13 21

Potensi Integritas

5.78

Uraian Total Integritas

Skor 7.06

Peringkat 23

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.46 5.62 5.54 5.52 Skor 7.41 6.97 7.33 6.54

30 35 33 30 Peringkat 30 18 13 26

Pengalaman Integritas

7.4

PDAM KTP SIUP IMB

7.63 7.26 7.82 6.87

33 20 9 25

Potensi Integritas

6.25

Uraian Total Integritas

Skor 6.82

Peringkat 24

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.9 6.28 6.15 5.74 Skor 7.49 4.37 7.38 8.05

15 18 19 23 Peringkat 29 51 12 5

Pengalaman Integritas

7.23

PDAM KTP SIUP IMB

8.53 4.6 7.17 8.76

10 49 21 5

Potensi Integritas

5.85

Uraian Total Integritas

Skor 6.8

Peringkat 25

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.02 3.83 7.88 6.37 Skor 7.65 6.64 5.72 7.08

47 51 1 12 Peringkat 23 26 36 17

Pengalaman Integritas

7.3

PDAM KTP SIUP IMB

8.06 6.95 6.46 7.69

27 25 30 13

Potensi Integritas

5.6

PDAM KTP SIUP IMB

6.65 5.91 3.97 5.63

24 27 49 25

Kabupaten BONDOWOSO

Daerah

Kabupaten JOMBANG

Daerah

Kota BOGOR

Daerah

Kabupaten SUBANG

Daerah

Kabupaten KETAPANG

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 6.7

Peringkat 26

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 8.25 6.62 5.69 6.11

Peringkat 7 27 37 29

Pengalaman Integritas

6.96

PDAM KTP SIUP IMB

8.33 6.8 6.25 6.39

18 27 33 33

Potensi Integritas

6.09

Uraian Total Integritas

Skor 6.67

Peringkat 27

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

8.07 6.18 4.35 5.43 Skor 6.62 6.56 6.64 6.84

2 19 44 31 Peringkat 43 28 25 22

Pengalaman Integritas

6.85

PDAM KTP SIUP IMB

6.8 6.78 6.77 7.07

45 28 25 24

Potensi Integritas

6.23

Uraian Total Integritas

Skor 6.61

Peringkat 28

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.2 6.06 6.35 6.31 Skor 7.09 7.01 6.44 5.92

38 23 17 13 Peringkat 38 16 26 34

Pengalaman Integritas

6.93

PDAM KTP SIUP IMB

7.3 7.7 6.72 6

39 14 26 36

Potensi Integritas

5.87

Uraian Total Integritas

Skor 6.61

Peringkat 29

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.58 5.36 5.79 5.72 Skor 7.05 5.73 6.73 6.86

25 37 26 24 Peringkat 40 39 24 21

Pengalaman Integritas

7.18

PDAM KTP SIUP IMB

7.74 5.64 7.53 7.74

31 40 15 12

Potensi Integritas

5.25

Uraian Total Integritas

Skor 6.61

Peringkat 30

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.42 5.95 4.81 4.75 Skor 7.98 6.85 6.43 5.37

45 26 39 42 Peringkat 15 22 27 42

Pengalaman Integritas

6.91

PDAM KTP SIUP IMB

8.32 7.13 6.68 5.73

19 22 27 40

Potensi Integritas

5.87

PDAM KTP SIUP IMB

7.17 6.18 5.83 4.51

12 20 25 44

Kota SURABAYA

Daerah

Kabupaten BEKASI

Daerah

Kota SEMARANG

Daerah

Kabupaten KENDAL

Daerah

Kabupaten SLEMAN

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 6.57

Peringkat 31

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 7.99 5.97 6.83 5.55

Peringkat 14 35 22 39

Pengalaman Integritas

6.75

PDAM KTP SIUP IMB

8.4 5.97 7.09 5.68

17 37 23 41

Potensi Integritas

6.14

Uraian Total Integritas

Skor 6.5

Peringkat 32

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.02 5.98 6.21 5.22 Skor 6.6 7.26 5.99 6.09

13 24 18 35 Peringkat 44 14 34 30

Pengalaman Integritas

6.68

PDAM KTP SIUP IMB

6.73 7.42 6.12 6.43

46 17 36 31

Potensi Integritas

6.06

Uraian Total Integritas

Skor 6.48

Peringkat 33

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.29 6.9 5.7 5.28 Skor 7.39 6.09 6.08 6.22

35 9 28 32 Peringkat 31 34 31 27

Pengalaman Integritas

6.91

PDAM KTP SIUP IMB

8 6.43 6.4 6.64

28 33 32 28

Potensi Integritas

5.44

Uraian Total Integritas

Skor 6.42

Peringkat 34

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.95 5.29 5.31 5.23 Skor 7.49 6.32 6.37 5.59

41 40 36 34 Peringkat 28 31 28 38

Pengalaman Integritas

6.71

PDAM KTP SIUP IMB

7.95 6.57 6.67 5.79

29 31 28 39

Potensi Integritas

5.73

Uraian Total Integritas

Skor 6.4

Peringkat 35

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.47 5.72 5.65 5.11 Skor 8.06 5.76 5.59 6.06

29 33 30 37 Peringkat 11 38 38 31

Pengalaman Integritas

6.7

PDAM KTP SIUP IMB

8.64 6 5.6 6.56

8 36 43 29

Potensi Integritas

5.69

PDAM KTP SIUP IMB

6.69 5.18 5.57 4.86

24 41 32 42

Kota MEDAN

Daerah

Kota DENPASAR

Daerah

Kota MANADO

Daerah

Kota MAKASSAR

Daerah

Kota KEDIRI

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 6.38

Peringkat 36

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 8.28 5.4 5.95 5.78

Peringkat 6 41 35 36

Pengalaman Integritas

6.35

PDAM KTP SIUP IMB

8.53 4.73 6.16 5.88

11 48 34 37

Potensi Integritas

6.44

Uraian Total Integritas

Skor 6.36

Peringkat 37

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

7.7 6.99 5.47 5.54 Skor 7.72 5.91 5.58 6.19

6 6 35 28 Peringkat 22 37 39 28

Pengalaman Integritas

6.78

PDAM KTP SIUP IMB

8.11 6.28 6.02 6.78

25 34 37 26

Potensi Integritas

5.36

Uraian Total Integritas

Skor 6.24

Peringkat 38

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.79 5.03 4.52 4.8 Skor 6.78 6.55 5.49 6.01

17 44 42 41 Peringkat 41 29 40 32

Pengalaman Integritas

6.45

PDAM KTP SIUP IMB

6.99 6.74 5.79 6.12

42 30 42 35

Potensi Integritas

5.76

Uraian Total Integritas

Skor 6.24

Peringkat 39

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.29 6.11 4.79 5.77 Skor 6.71 4.94 6.07 7.23

34 21 40 21 Peringkat 42 46 32 13

Pengalaman Integritas

6.44

PDAM KTP SIUP IMB

6.82 5 6.15 7.78

44 45 35 11

Potensi Integritas

5.77

Uraian Total Integritas

Skor 5.85

Peringkat 40

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.47 4.8 5.87 5.93 Skor 7.15 5 5.41 5.89

28 45 24 16 Peringkat 37 44 42 35

Pengalaman Integritas

6.02

PDAM KTP SIUP IMB

7.59 4.86 5.49 6.19

35 46 46 34

Potensi Integritas

5.45

PDAM KTP SIUP IMB

6.11 5.33 5.23 5.15

39 38 37 36

Kabupaten SRAGEN

Daerah

Kabupaten BANYUMAS

Daerah

DKI JAKARTA

Daerah

Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH

Daerah

Kota TANGERANG

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 5.75

Peringkat 41

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 7.79 5 4.2 5.21

Peringkat 20 43 52 43

Pengalaman Integritas

5.87

PDAM KTP SIUP IMB

8.24 5.36 3.95 4.97

21 42 52 48

Potensi Integritas

5.48

Uraian Total Integritas

Skor 5.7

Peringkat 42

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.72 4.16 4.78 5.8 Skor 7.3 4.55 6.05 4.72

20 50 41 19 Peringkat 34 50 33 48

Pengalaman Integritas

5.42

PDAM KTP SIUP IMB

7.65 4 5.79 4.24

32 52 41 50

Potensi Integritas

6.36

Uraian Total Integritas

Skor 5.65

Peringkat 43

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

6.46 5.87 6.66 5.85 Skor 7.06 4.9 4.97 5.95

31 28 12 17 Peringkat 39 47 46 33

Pengalaman Integritas

5.57

PDAM KTP SIUP IMB

6.62 5.02 4.66 6.4

48 44 50 32

Potensi Integritas

5.85

Uraian Total Integritas

Skor 5.59

Peringkat 44

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

8.1 4.62 5.72 4.87 Skor 6.54 6.23 4.88 4.72

1 46 27 39 Peringkat 45 32 49 49

Pengalaman Integritas

5.92

PDAM KTP SIUP IMB

7.07 6.47 5.08 5.07

40 32 48 47

Potensi Integritas

4.79

Uraian Total Integritas

Skor 5.58

Peringkat 45

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.27 5.65 4.39 3.88 Skor 7.63 6.96 4.48 3.67

46 34 43 49 Peringkat 24 19 51 52

Pengalaman Integritas

5.9

PDAM KTP SIUP IMB

8.16 7.38 4.64 3.91

24 18 51 51

Potensi Integritas

4.81

PDAM KTP SIUP IMB

6.35 5.96 4.08 3.09

33 25 48 52

Kota BANJARMASIN

Daerah

Kabupaten KOTA BARU

Daerah

Kota MALANG

Daerah

Kabupaten KUTAI KARTANEGARA

Daerah

Kabupaten SERANG

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 5.58

Peringkat 46

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 6.18 6.42 4.56 5.03

Peringkat 50 30 50 46

Pengalaman Integritas

5.95

PDAM KTP SIUP IMB

6.9 6.86 4.69 5.34

43 26 49 45

Potensi Integritas

4.68

Uraian Total Integritas

Skor 5.54

Peringkat 47

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

4.46 5.36 4.26 4.3 Skor 6.24 4.96 4.95 5.71

50 36 46 46 Peringkat 47 45 47 37

Pengalaman Integritas

5.91

PDAM KTP SIUP IMB

7.02 4.6 5.5 6.54

41 50 45 30

Potensi Integritas

4.63

Uraian Total Integritas

Skor 5.52

Peringkat 48

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

4.36 5.83 3.65 3.71 Skor 6.19 5.35 5.35 5.1

51 30 51 50 Peringkat 49 42 43 45

Pengalaman Integritas

5.89

PDAM KTP SIUP IMB

6.68 5.46 5.81 5.49

47 41 40 43

Potensi Integritas

4.65

Uraian Total Integritas

Skor 5.39

Peringkat 49

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.01 5.09 4.27 4.17 Skor 6.22 4.7 5.17 4.91

48 43 45 47 Peringkat 48 48 45 47

Pengalaman Integritas

5.68

PDAM KTP SIUP IMB

6.49 4.83 5.83 4.77

49 47 39 49

Potensi Integritas

4.69

Uraian Total Integritas

Skor 5.25

Peringkat 50

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

5.58 4.39 3.6 5.25 Skor 6.28 4.16 5.46 5.13

43 47 52 33 Peringkat 46 52 41 44

Pengalaman Integritas

5.37

PDAM KTP SIUP IMB

6.45 4.06 5.58 5.42

50 51 44 44

Potensi Integritas

4.98

PDAM KTP SIUP IMB

5.88 4.41 5.18 4.43

42 48 38 45

Kota PALANGKARAYA

Daerah

Kabupaten SAMBAS

Daerah

Kota PONTIANAK

Daerah

Kabupaten BANDUNG

Daerah

Kabupaten SUMENEP

LAMPIRAN

Lampiran 4. Lanjutan... Daerah

Uraian Total Integritas

Skor 5.07

Peringkat 51

Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

Skor 5.08 5.51 5.28 4.62

Peringkat 51 40 44 50

Pengalaman Integritas

5.49

PDAM KTP SIUP IMB

5.3 5.91 5.88 5.13

51 38 38 46

Potensi Integritas

4.06

Uraian Total Integritas

Skor 4.51

Peringkat 52

PDAM KTP SIUP IMB Unit Layanan PDAM KTP SIUP IMB

4.57 4.55 3.82 3.39 Skor 4.73 4.58 4.91 3.87

49 47 50 51 Peringkat 52 49 48 51

Pengalaman Integritas

4.81

PDAM KTP SIUP IMB

5.13 5.11 5.18 3.81

52 43 47 52

Potensi Integritas

3.8

PDAM KTP SIUP IMB

3.78 3.3 4.25 4

52 52 47 48

Kota BANDUNG

Daerah

Kota TANJUNG PINANG

LAMPIRAN

Lampiran 5. Nilai Pengalaman dan Potensi Tingkat Daerah No.

Pemerintah Daerah

Pengalaman Integritas

Potensi Integritas

DKI Jakarta

6.45

5.76

Kab. Bandung

5.68

4.69

Kab. Banyumas

6.78

5.36

Kab. Barito Kuala

7.79

6.63

Kab. Barito Utara

7.84

7.11

Kab. Bekasi

6.85

6.23

Kab. Bondowoso

7.37

6.53

Kab. Brebes

7.64

6.83

Kab. Hulu Sungai Tengah

6.44

5.77

Kab. Jember

7.93

5.96

Kab. Jembrana

8.00

7.48

Kab. Jepara

7.52

7.00

Kab. Jombang

7.66

5.78

Kab. Kapuas

8.02

6.27

Kab. Karangasem

7.63

6.65

Kab. Kendal

7.18

5.25

Kab. Ketapang

7.30

5.60

Kab. Kota Baru

5.42

6.36

Kab. Kotawaringin Barat

7.90

6.21

Kab. Kudus

7.62

7.24

Kab. Kutai Kartanegara

5.92

4.79

Kab. Magelang

8.65

7.45

Kab. Pasir

7.79

6.37

Kab. Probolinggo

7.54

7.20

Kab. Sambas

5.91

4.63

Kab. Serang

5.90

4.81

Kab. Sleman

6.91

5.87

Kab. Sragen

6.35

6.44

Kab. Subang

7.23

5.85

Kab. Sumenep

5.37

4.98

Kota Balikpapan

8.40

6.70

Kota Banda Aceh

7.80

5.92

Kota Bandung

5.49

4.06

Kota Banjarmasin

5.87

5.48

Kota Bogor

7.40

6.25

Kota Denpasar

6.68

6.06

Kota Gorontalo

9.04

7.28

Kota Kediri

6.70

5.69

Kota Makassar

6.71

5.73

Kota Malang

5.57

5.85

Kota Manado

6.91

5.44

Kota Medan

6.75

6.14

Kota Padang

7.88

5.85

Kota Palangkaraya

5.95

4.68

Kota Palembang

7.96

6.12

Kota Pekanbaru

7.87

5.56 4.65

Kota Pontianak

5.89

Kota Semarang

6.93

5.87

Kota Surabaya

6.96

6.09

Kota Tangerang

6.02

5.45

Kota Tanjung Pinang

4.81

3.80

Kota Yogyakarta

7.93

7.22

www.kpk.go.id Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan - Indonesia Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2448

M ILLENNIU M

CHALLENGE CORPORATION UNITED STATES OF AMERICA