Presentasi Akhir Studio Tata Kelola Perkotaan Smart City Kota Semarang

Page 1

STUDIO TATA KELOLA PERKOTAAN 2019 Smart City Kota Semarang 30 April 2019

1


Pendahuluan •Kerangka Pikir: Latar Belakang, Rumusan Masalah •Perumusan Isu – Pohon Masalah •Tujuan dan Sasaran •Metodologi Penelitian •Framework yang Diadaptasi Gambaran Umum Tata Kelola •Dasar Hukum •Kelembagaan •Pembiayaan Fakta dan Analisis •Pemberdayaan Masyarakat Inovasi Non TK •Inovasi TIK •Aktor Pelaksana •Keterpaduan Dokumen •Pembiayaan Logical Framework Analysis •Tahapan LFA •LFA Program Smart Cty Kesimpulan

OUTLINE PRESENTASI


• • • • • •

Kerangka Pikir: Latar Belakang, Rumusan Masalah Perumusan Isu – Pohon Masalah Tujuan dan Sasaran Metode Pengumpulan Data Teknik Sampling Metode Analisis

PENDAHULUAN 3


LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG

Latar Belakang

Smart City atau Kota Cerdas merupakan konsep pengembangan kota yang sedang marak diadopsi oleh kota-kota di Indonesia.

Terdapat inisiasi pengembangan kota cerdas melalui Program Percepatan Smart City oleh Kemkominfo

Pengukuran Kecerdasan suatu kota di Indonesia melalui IKCI (Indeks Kota Cerdas Indonesia

Tata Kelola yang cerdas merupakan salah satu aspek utama dalam menyukseskan keberadaan smart city

RUMUSAN MASALAH

Kota Semarang merupakan salah satu dari 100 kota yang masuk dalam Program Percepatan Smart City yang mencapai peringkat #2 dalam penilaian IKCI

Dalam implementasinya . Instrumen Smart City Belum digunakan secara Optimal dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah

Dalam implementasinya terdapat tumpang tindih kewenangan antaraktor, ketidakjelasan pembiayaan, dan ketidakterpaduan dokumen Masterplan dan Rencana Pembangunan.

Isu: Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang


PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG

Rumusan Masalah

Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang

Isu Strategis Permasalahan Pokok

Permasalahan

1. Instrumen Smart City Belum Digunakan secara Optimal dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah

R1-R4 R1-R4. Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Inovasi Non TIK

2. Belum Terpadunya Perencanaan Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah (proses, legislasi

R5 R5. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah

R6

R6

R7

Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan smart city

Belum terdapat kejelasan sumber pembiayaan operasional masterplan smart city

Akar Masalah Belum terstrukturnya SOP implementasi Smart City (termasuk aktor terlibat, peran, pengaruh, hubungan aktor

Belum optimalnya struktur Smart City (kapasitas SDM) dalam penggunaan TIK

Belum jelasnya bentuk kelembagaan pada program inovasi non TIK dalam implementasi Smart City

Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan untuk menjalankan program inovasi non TIK

Belum mudahnya penggunaan aplikasi untuk masyarakat luas (rumit secara teknis dan fitur terbatas

Belum tepat gunanya aplikasi untuk masyarakat luas (fitur terlalu banyak , belum tepat dengan tujuan pembuatan aplikasi)

Belum tersedianya infrastruktur pendukung TIK

R3, R4

R3, R5

R1, R4

R7

R5

R5

R5

Pemanfaatan data di lingkungan OPD belum optimal

Terdapat inefisiensi dalam pembuatan aplikasi (fitur yang tumpang tindih)

R5

Belum tepatnya penggolongan program masterplan smart city terhadap misi RPJMD

Belum berkontribusinya operasional master plan terhadap permasalahan utama/isu strategis Kota Semarang

Indikator RPJMD kurang sesuai untuk mengukur program RPJM itu sendiri maupun dengan master plan smart city

Belum tepatnya perumusan operasional master plan dengan dimensi smart city yang ditetapkan di Kota Semarang

Belum terakomodasinya operasional master plan dalam APBD

Belum tercantumnya sumbersumber pendanaan untuk implementasi smart city pada dokumen master plan smart city

R6

R6

R6

R6

R6

R7

Kerangka Ruhlandt : R1 (Stakeholders), R2 (Struktur dan organisasi), R3 (Proses), R4 (Peran dan tanggung jawab), R5 (Teknologi dan Data), R6 (Peraturan dan kebijakan), R7 (Hubungan dan peran sektor publik dengan privat)


PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG Tujuan:

“Merumuskan Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang” Sasaran : • Terumuskannya Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Smart City di Kota Semarang • Terwujudnya Pengelolaan Smart City Kota Semarang yang Terpadu dan Berorientasi Hasil


PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG

Kerangka Analisis

Tujuan: Merumuskan Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang� Sasaran 1: Terumuskannya Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Smart City di Kota Semarang

Survei Primer Wawancara OPD

Analisis Stakeholder

Kuesioner Staff IT

Wawancara Non TI

Analisis Deskriptif Kualitatif

Kuesioner Masyarakat

Survei Sekunder

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Smart City Kota Semarang yang Terpadu dan Berorientasi Hasil

Survei Primer

Survei Sekunder

Wawancara OPD

Analisis Pembiayaan

Logical Framework Analisis (Analisis Kerangka Logis)

Analisis Deskriptif Kualitatif


PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG

Framework yang Diadopsi

Industry, Transaction, Welfare

Smart Economy

Tourism Appearance Business

Smart Governance

Smart Branding Resourc e

Protection Waste Energy

Smart Environment

Sumber: Ruhlandt (2018), The Governance of Smart City

Komponen Smart Governance

Adaptasi Framework Kota Cerdas Indonesia

Service Policy Bureucracy

Smart Society Smart Living Harmony, Health, Mobility

Community Learning Security


• • • •

Dasar Hukum Kerangka Perumusan Masterplan Kelembagaan Implementasi Smart City Pembiayaan Smart CIty

GAMBARAN UMUM TATA KELOLA 9


GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG Dasar Hukum a.

b. c.

d.

e.

f.

Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

Tata Kelola Smart City Dimensi Smart City Kerangka Analisis Masterplan Smart City

Smart Governance

Smart Branding

Smart Economy

Smart Living

Smart Society

Sumber: Masterplan Smart City Kota Semarang, 2017

Smart Environment;


GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG

Tim Pengembangan Smart City (SK Walikota Semarang No.100/495) Pengarah Walikota Semarang Wakil Walikota

Kelembagaan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City terdiri dari 24 anggota. Dengan tugas sebagai berikut : • Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan Smart city • Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka pengembangan Semarang Smart City; dan • Menyelenggarakan implementasi Smart City melalui Cyber Government: Semarang (CyGoS) dan Cyber Society.

Penanggung Jawab Sekertaris Daerah

Ketua Kepala BAPPEDA Wakil Ketua Asisten 1 SEKDA

Wakil Ketua Asisten 2 SEKDA

Wakil Ketua Asisten 3 SEKDA

Sekretaris Kepala Dinas DISKOMINFO

Anggota 1.Kepala BPKAD

9.Kepala DISBUDPAR

2.Kepala Bapenda

10.Kepala DISNAKER

3.Kepala Distaru

11.Kepala DINKES

4.Kepala DISPERKIM

12.Kepala DISPENDIK

5.Kepala DPU

13.Kepala DINSOS

6.Kepala DISHUB

14.Kepala DISPENDUKCAPIL

7.Kepala DLH

15.Kepala DPMPTSP

8.Kepala DLH

16.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 11


GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG ANGGARAN SC (ribu rupiah)

2017

2018

2019

2019

Rp270,705,173.00

2018

Rp261,125,214.00

2017

Pembiayaan Smart City • • •

Rp53,219,389.00

Perbandingan Pertumbuhan dari 6 Urusan dengan Anggaran Terbanyak 2017-2018

PENDIDIKAN

Rp250,000,000,000.00

Anggaran APBD Kota Semarang mengalami penurunan pada tahun 2014-2015; Namun pada Tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan Anggaran SC 2017 ke 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penggunaan anggaran Smart City paling banyak diarahkan pada Urusan Kewilayahan, Komunikasi dan Informasi, serta PUPR

KEWILAYAHAN

Perkembangan APBD Kota Semarang 2014-2019

Rp200,000,000,000.00 KOMUNIKASI INFORMASI

Rp150,000,000,000.00

6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERHUBUNGAN

Rp100,000,000,000.00

4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00

Rp50,000,000,000.00 LINGKUNGAN HIDUP

Rp2017

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2018

PERENCANAAN

2019

2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 APBD 2014 Jumlah Pendapatan Daerah

APBD 2015

APBD 2016

JUMLAH BELANJA DAERAH

APBD 2017

APBD 2018

APBD 2019

Surplus / Defisit Belanja Daerah


• • • • •

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Smart City Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Inovasi Non TIK Analisis Stakeholder Pengelolaan Smart City Analisis Keterpaduan Dokumen Analisis Pembiayaan Smart City

FAKTA DAN ANALISIS 13


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Pengembangan Aplikasi Smart City PEMANDU PUSAT PERBELANJAAN PEMANDU PENDIDIKAN

1. Aplikasi/Web Sesuai tapi Perlu Menambah Konten Baru web SI IMUT, aplikasi TANGGAP LAYANAN PUBLIK, web LAPOR HENDI, aplikasi SEMARANG MY TRAVEL GUIDE

PEMANDU KEUANGAN PEMANDU KANTOR

2. Aplikasi/Web Sesuai tapi Perlu Penyempurnaan dan Menambah Konten Baru

TANGGAP LAYANAN PUBLIK TRACKING IPTB

MONPAJAK BERITA

web DLH, aplikasi SIPU, dan web PPD.

TIM BPPT SILK E-POKIR SIPU

Fakta dan Analisis

3. Aplikasi/Web Belum Mampu Menjawab Tujuan dan Fungsi Seharusnya HBT SDK

Aplikasi digunakan oleh responden Aplikasi belum pernah digunakan oleh responden

Sebagian besar aplikasi diketahui masyarakat (72,5%) tetapi aplikasi belum digunakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Semarang

aplikasi PEMANDU PENDIDIKAN, web epuskesmas, aplikasi PUSTAKA, web RSUD ONLINE, aplikasi PEMANDU KESEHATAN, web SI JAKON, aplikasi IJUS MELON, aplikasi TRACKING IPTB, aplikasi TIM BPPT, aplikasi WIS SEMAR.

Belum terdapat aplikasi/web Smart City Semarang yang sudah benar-benar memiliki konten yang lengkap dan sesuai fungsi dan tujuan yang seharusnya

68,7% aplikasi belum dimanfaatkan datanya oleh OPD

14


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Inovasi Smart City Non TIK (Pemberdayaan Masyarakat) Telah terbentuk beberapa wadah kelembagaan dari pihak masyarakat tetapi belum optimal (a, c)

Kelembagaan dan alur koordinasi pada beberapa kegiatan sudah jelas (f, g)

Inisiator dari kelompok masyarakat merupakan aktor kunci yang dapat menggerakan SDM di lingkungan sekitar (a, b)

Masih terdapat kegiatan yang belum memiliki bentuk kelembagaan skala komunitas (d,e)

Manfaat dari operasional smart city non TIK yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang sebagian besar telah dirasakan oleh masyarakat dan berdampak positif Belum terdapat pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat mandiri dalam meneruskan kegiatan yang telah ada

Mobilisasi sumber daya dan informasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat didominasi oleh aktor kunci dari kelompok pemerintah (a, b, c, d, e, f, g)

Analisis Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat: a. Kampung Pelangi b. Bank Sampah Resik Becik c. Kampung Batik d. Kampung Kulit Lumpia e. Kampung Bandeng f. Ambulance Hebat g. Kredit Wibawa


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG

Analisis Pembiayaan Program Inovasi Non TIK

Inovasi Smart City Non TIK (Pemberdayaan Masyarakat) Alokasi anggaran pada operasional master plan non TIK sudah sesuai

dengan tahun

rencana pelaksanaan operasional master plan Beberapa penamaan

program kurang relevan dengan operasional master plan atau tercantum nama kegiatan pada dokumen lain yang lebih tepat daripada penamaan kegiatan dari renstra OPD Sumber pembiayaan untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat mayoritas berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya berasal dari APBN dan CSR

Terdapat 54

operasional master plan yang dapat didukung dengan PKBL dengan

pendanaan baik berupa uang, barang, jasa, kerjasama operasional maupun kerjasama lainnya dan aliran dana dapat melalui pemerintah daerah maupun masyarakat langsung Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dapat diarahkan untuk mendukung

pelaksanaan RPJMD Kota Semarang dalam urusan sosial, lingkungan , kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana keagamaan dan bidang kerja lain yang dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City Kapasitas SDM Staff IT Dalam Penggunaan TIK DISKOMINFO BAPPEDA

Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia OPD Kota Semarang OPD

DINKES DISBUDPAR

DPM&PTS P

DPU

DISHUB

Diskop& UMKM

DLH

Kondisi DISTARU BPKAD Dinas Sosial DISPERKIM Terbanyak

Ideal

Cukup

Belum Ideal

Staff IT ASN

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

3

3

3

1

6

4

3

Relawan TIK

1

2

2

3

2

2

1

2

2

2

3

1

1

2

4

7

2

Pelatihan Khusus untuk Penggunaan TIK

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

3

3

3

1

7

2

4

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Temuan : Belum Optimalnya SDM Staf IT ASN dalam mengoperasikan dan mengelola TIK Untuk kapasitas SDM Staff IT secara keseluruhan dilihat dari ketersediaan staff IT dan peltihan khusus sudah ideal, tetapi masih ada 4 OPD yang sudah memiliki staff IT tetapi belum ideal untuk menghandle penggunaan TIK dan 3 OPD yang belum memiliki staff IT untuk penggunaan TIK. Sedangkan untuk pelatihan khusus masih ada 4 OPD yang belum mengadakan pelatihan khusus untuk penggunaan TIK Jika dilihat dari relawan TIK masih dikategorikan cukup karena masih didominasi oleh mahasiswa magang.

7 6 5 4 3 2 1 0

Ideal Cukup Belum Ideal

Staff IT ASN

Relawan TIK

Pelatihan Khusus untuk Penggunaan TIK

17


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City

Analisis Ketersediaan SOP Pemanfaatan TIK dalam OPD Kota Semarang OPD

SOP

DISKOMINFO BAPPEDA

DINKES

DISBUDPAR

DPM&PTSP

DPU

DISHUB

Dinas Koperasi dan UMKM

DLH

Kondisi DISTARU BPKAD Dinas Sosial DISPERKIM Terbanyak

SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi yang Interoperable

1

2

3

3

3

1

1

3

2

3

1

3

2

Baik (1)

Sudah memiliki SOP khusus untuk mengelola dan mengoperasikan aplikasi

Cukup (2)

Masih menggunakan kesepakatan bersama

Buruk (3)

Belum memiliki SOP

Temuan : Belum semua OPD memiliki SOP khusus dalam mengoperasikan dan mengelola TIK dan SOP yang Interoperable dalam pemanfaatan data.

Baik

Cukup

Buruk

1

9

4

0

3

4

3

6

Sumber: Hasil Analisis, 2019

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Baik Cukup Buruk

SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi

SOP dalam megoperasikan dan mengelola Aplikasi yang interoperable

18


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City

Smart Branding

Smart Living Sumber: Hasil Analisis, 2019

Analisis Stakeholder Temuan : Belum sesuainya peran dan tanggung jawab aktor dalam pelaksanaan Smart City

Smart Environment

Smart Economy

Smart Society Smart Government

19


Sintesis Kesenjangan Perumusan Operasional Smart City (Versi 1)

FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG

Gap dalam Perumusan Perumusan Tepat

Sinkronisasi Antar Dokumen Legal Jumlah Kode Kesenjangan Versi Masalah 1 A1

A2

B1

B2

Total

35

14

38

6

93

Jumlah Kesenjangan Versi 2 10

2

11

7

Permasalahan

73%

Akar Masalah

Belum tepatnya penggolongan Terdapat antardokumen legal program masterplan smart city yang kurang sinkron terhadap misi RPJMD Terdapat kegiatan master plan Terdapat yang belum berkontribusi antardokumen legal terhadap isu/permasalahan yang kurang sinkron utama yang diangkat Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan Smart City Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan Smart City

30

Total Operasional Masterplan yang Ditinjau : 252

27%

Sintesis Kesenjangan Perumusan Operasional Smart City (Versi 2) Gap dalam Perumusan 89%

Perumusan Tepat 11%

B2 24%

Indikator RPJMD kurang sesuai untuk mengukur program RPJM itu sendiri maupun dengan master plan smart city Terdapat indikasi klasifikasi dimensi Smart City yang kurang sesuai dengan perumusan operasional master plan

89% operasional master plan sudah terumuskan dengan tepat

B1 33%

A1 35%

A2 8%


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Sinkronisasi Antar Dokumen Legal Terdapat pedoman penyusunan master plan smart city yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Semarang belum mengesahkan SK Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City yang berperan dalam sinkronisasi master plan dengan RPJMD

Saat ini hanya terdapat Surat Keputusan Pengesahan Tim Pengembangan Smart City

10 Tahapan Penyusunan Master Plan Smart City

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017

21


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Pembiayaan Smart City •

• •

Dana perimbangan mendominasi alokasi pendapatan daerah; Berdasarkan Diskresi Alokasi menunjukkan kemampuan bahwa Kota Semarang dapat memanfaatkan 48% pendapatanya untuk pembangunan. Efisiensi Anggaran APBD sejak 2014 sudah relatif baik; Perbedaan signifikan dari Anggaran 2017 dengan 2018 adalah tidak adanya pembangunan-pembangunan fisik. Kurangnya keterpaduan Masterplan dan RPJMD menyebabkan rendahnya akuntabilitas program-program yang direncanakan untuk Smart City; Dalam pembiayaannya Smart City Kota Semarang masih dapat mengembangkan metode atau skema lain.

Analisis Struktur Anggaran

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

RASIO PAD thd Total Pendapatan

RASIO Dana Transfer thd Total Pendapatan 0.50 0.45 0.59 0.40 0.49 0.46 0.35 0.400.38 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.00 0.61

RASIO Dana Transfer thd Total Pendapatan

0.40

0.42

0.33

0.15

0.14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 RASIO PAD thd Total Pendapatan

Operasional Masterplan Smart City yang Terkonfirmasi Anggarannya Berdasarkan Masterplan Smart City 2017-2019 Tahun

Jumlah

Jumlah Keseluruhan

Presentase

2017 2018 2019

19 23 18

66 54 46

29% 43% 39%

Sumber: Hasil Analisis, 2019

0.45

22


FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi Optimalisasi

Ringkasan Analisis SWOT Smart City Kota Semarang

Strength 1.Masterplan Smart city sudah disahkan perwal 2.Pengetahuan masyarakat cukup tinggi dalam penggunaan aplikasi 3.Terdapat infrastruktur fisik penunjang Smart City 4.Kerja sama dengan start up Opportunity S-O 1.Potensi Sumber 1. Membentuk wadah skala komunitas. (S1, S2, O1, O2) pembiayaan 2. Perlibatan komunitas start up (S3, S2, S1, O1, O2, O3, O4) 2.Potensi kontribusi 3. Kerjasama TIK secara nasional dalam pengelolaan dan aktor luar Kota keamanan data. (S5, S7, O3, O4, O5, O6) Semarang 4. Membentuk dan menetapkan Dewan Smart City dan Tim 3.Program pemerintah pelaksana Smart City (S14, S15, S17, S18, S21, 22, S23, S24, pusat S25, O7, O8 4.Arahan pemerintah dalam KPBU Threat S- T 1.Persaingan dengan 1. Perlu dibuat ketentuan lebih lanjut pada aturan (S8, S9, T1) aplikasi swasta 2. Penyediaan infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan 2.Kemampuan pasar smart city dapat didukung dengan PKBL S5. S6, S11. S27, T1, TIK T2). 3. Penguatan kerjasama dengan pihak universitas dan swasta dalam mendukung smart city Kota Semarang terutama Sumber: Hasil Analisis, 2019 terkait penyediaan infrastruktur TIK (S11., T2).

Weakness 1. kurangnya inisiatif masyarakat 2.Pembuatan aplikasi yang tidak efektif 3.SDM OPD yang tidak memadai 4.Tidak adanya kerangka pembiayaan yang jelas W-O 1. Peningkatan partisipasi masayrakat melalui sinergitas kelembagaan (W1, W2, W9, W10, W11, W13, O1, O2, O4) 2. Pengembangan konten dan peningkatan daya guna aplikasi berbasis informasi dan pelayanan untuk kalangan masyarakat (W4, W5, W6, W7, O1, O2, O5) 3. Perbaikan dan penguatan dokumen legal smart city dengan melibatkan mitra strategis Smart City (W3, W8, W12, O2)

1.

2. 3.

W-T Dokumen perencanaan dirumuskan kembali dengan memilih aplikasi-aplikasi strategis yang akan diimplementasikan oleh Pemda ( W5, W7, W8 T1) Pemfokusan aplikasi Smart City( W5, W7, W8, T1) Cross promotion dengan Aplikasi Swasta. ( W4, W5, W7, T1)


• • • • • •

Metodologi LFA Smart City LFA Program Pemberdayaan Masyarakat LFA Program Inovasi TIK LFA Program Aktor Pengelolaan Smart City LFA Program Keterpaduan Dokumen Legal LFA Program Pembiayaan Smart CIty

LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS 24


SMART CITY KOTA SEMARANG Analisis Permasalahan – Pohon Masalah

Analisis Solusi – Pohon Tujuan

Metodologi Logical Framework Analysis Perubahan pohon masalah menjadi pohon tujuan dengan merubah kalimat masalah menjadi positif

Analisis Strategi

Design and Monitoring Framework (DMF) Dalam tahapan DMF akan dipetakan mengenai target/tujuan yang akan dicapai dan dirumuskan indikator yang dapat menggambarkan hasil tersebut 25


SMART CITY KOTA SEMARANG Isu Strategis Permasalahan Pokok

Pohon Masalah Smart City Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Instrumen Smart City Belum Digunakan secara Optimal dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah

R1-R4

Permasalahan

Akar Masalah 1

Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Inovasi Non TIK

1.Rendahnya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Pembuatan aplikasi dinilai belum efektif dan efisien 3.Pemanfaatan data di lingkungan SKPD belum optimal

R5 Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah

1.Kelembagaan berbasis masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat belum optimal dan berkelanjutan 2.Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan

R1-R4 Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

1.Rendahnya kualitas SDM ASN dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Belum selarasnya keberjalanan SKPD dalam implementasi Smart City 3.Belum jelasnya aktor dalam implementasi

2. Terhambatnya Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah

R6

R7

Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

Belum terdapat kejelasan sumber pembiayaan operasional masterplan smart city

1.Belum terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Belum terstrukturnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan

1.Belum adanya kebijakan khusus 2.Belum termanfaatkannya dana perimbangan untuk menjalankan operasional

26


SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan

Misi/Sasaran

Pohon Tujuan Smart City Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah

R1-R4

Strategi

Program

Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal

1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD

2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah

R1-R4

R6

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan

Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif

1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city

R5

1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan

R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City

1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City

27


SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan

Misi/Sasaran

Pohon Tujuan & Tabel DMF Sasaran 1 Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah R1-R4

Strategi

Program

Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal

1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD

2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah

R1-R4

R6

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan

Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif

1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city

R5

1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan

R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City

1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City

28


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan

Akar Masalah 2

Akar masalah 1

Masalah Input

Pohon Masalah Pengembangan Aplikasi Smart City

Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah Rendahnya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengenalan aplikasi pada masyarakat luas

Pembuatan aplikasi dinilai belum efisien dan efektif

Banyaknya fitur/konten yang sama pada aplikasi yang berbeda

Banyaknya fitur/konten yang kurang lengkap dalam aplikasi untuk mencapai fungsi dan tujuan aplikasi smart city

Banyaknya fitur/konten yang belum ada dalam aplikasi

Pemanfaatan data di lingkungan OPD belum optimal

Belum adanya SOP khusus dalam mengelola dan mengoperasikan aplikasi yang interoperable

Kurangnya pemahaman OPD mengenai aplikasi yang dibuat antar OPD

Belum jelasnya aktor yang berperan dalam pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable

29


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Program

Kegiatan

Pohon Tujuan Pengembangan Aplikasi Smart City Teroptimalkan pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah

Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat

Terselenggarakannya sosialisasi dalam rangka pengenalan aplikasi pada masyarakat luas

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi

Terciptanya aplikasi yang memiliki fitur/konten spesifik dan tidak tumpang tindih antar aplikasi satu dengan yang lain

Terciptanya aplikasi dengan fitur/konten yang lengkap sesuai dengan fungsi dan tujuan aplikasi smart city

Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan OPD

Tersusunnya SOP khusus dalam mengelola dan mengoperasikan aplikasi yang interoperable

Terbentuknya pemahaman OPD mengenai aplikasi yang dibuat antar OPD

Input 30


SMART CITY KOTA SEMARANG

Tabel DMF Pengembangan Aplikasi Smart City

Strategi

Usulan Program

Indikator Outcome

Usulan Kegiatan

Indikator Output Terpilih

OPD

Sumber Pembiayaan

1.1 Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah

Program optimalisasi efektivitas pembuatan aplikasi pelayanan pendidikan

tingkat pemanfaatan konten/fitur aplikasi pelayanan pendidikan oleh masyarakat

Pengembangan aplikasi seputar pelayanan pendidikan berbasis kajian

Dinas Pendidikan

APBD

Program optimalisasi efisiensi pembuatan aplikasi pelayanan pendidikan Program peningkatan penggunaan aplikasi pelayanan pendidikan oleh masyarakat

penghematan waktu dalam Pengembangan aplikasi pemanfaatan aplikasi pelayanan seputar pelayanan pendidikan oleh masyarakat pendidikan tingkat kepuasan pemanfaatan Sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan pendidikan aplikasi seputar pendidikan oleh masyarakat bagi masyarakat

Terselesaikannya satu dokumen kajian pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara online melalui aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan pendidikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan pendidikan dengan tujuan dan fungsi aplikasi yang seharusnya Presentase konten/fitur yang spesifik/tidak tumpang tindih dalam aplikasi yang serupa

Dinas Kesehatan

APBD

Program optimalisasi pemanfaatan data aplikasi seputar pendidikan di lingkungan OPD Program optimalisasi efektivitas pembuatan aplikasi pelayanan kesehatan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

tingkat pemanfaatan aplikasi layanan pendidikan oleh OPD terkait tingkat pemanfaatan konten/fitur aplikasi pelayanan kesehatan oleh masyarakat

Sosialisasi aplikasi seputar pendidikan pada masyarakat

Peningkatan pemanfaatan Presentase kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan TI tekonologi informasi dalam Presentase peserta didik yang terlayani dalam penerimaan peserta penyelenggaraan didik baru dengan TI pelayanan pendidikan Penyusunan SOP SOP pengelolaan pelayanan pendidikan yang interoperable pengelolaan pelayanan Sosialisasi dan pelatihan aplikasi pelayanan pendidikan yang pendidikan yang interoperable pada OPD terintegrasi Pengembangan aplikasi Terselesaikannya satu dokumen kajian pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara online melalui aplikasi seputar pelayanan kesehatan berbasis kajian Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan kesehatan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan kesehatan dengan tujuan dan fungsi aplikasi yang seharusnya

31


SMART CITY KOTA SEMARANG

Aplikasi Layanan Pendidikan • • • •

Statistik pendaftar Sebaran nilai ujian nasional Data sekolah Pengaduan

Rekomendasti Konten Aplikasi Berdasar Preseden

Aplikasi Layanan Kesehatan • Informasi puskesmas dan RSUD • Riwayat Tindakan Medis • Riwayat Pemeriksaan Laboratorium • Riwayat Diagnosis Penyakit • Riwayat Obat • Informasi Kesehatan Dasar • Pembayaran • Pengaduan

Aplikasi Layanan Perijinan • Contoh penyusunan dokumen perijinan

Aplikasi Layanan Pengaduan • Daftar keluhan (daftar pengaduan yang masuk berdasar urutan waktu dan bidang yang menangani) • Statistik pengaduan

Aplikasi Informasi Pariwisata • • • • • • • • •

Home Top Destinations More destinations Hotel Food Shop & service Public Transport Event Tickets and tours

32 32


Uraian Prosedur

SMART CITY KOTA SEMARANG

Operator Lapor Hendi

Pelapor

Operator Smart Infrastruktur (DPU)

DPU

Distaru

Disperkim

Mengirimkan laporan kerusakan infrastruktur melalui aplikasi Smart Infrastruktur Menerima Laporan melalui halaman administrator Smart Infrastruktur Melakukan validasi akurasi dengan benar apa tindaknya laporan masyarakat tersebut Ditolak

Memutuskan untuk menerima atau menolak pelaporan masyarakat memutuskan kesesuaian laporan untuk diteruskan ke aplikasi pengaduan Lapor Hendi apabila laporan masyarakat ditolak Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposikan di DPU Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposikan di Distaru jika tidak sesuai didisposisikan di DPU

Tidak Sesuai

Dterima

Tidak Sesuai

Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai

Sesuai

Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposisikan di Disperkim jika tidak sesuai didisposisikan di DPU dan Distaru

Sesuai Sesuai

Memvalidasi kebenaran data pelaporan yang sudah di disposisikan (dibantu dengan CCTV) Memutuskan kebenaran data pelaporan untuk ditindaklanjuti

Rekomendasi Standar of Procedure Pemanfaatan Data Interoperable

Memberikan respon balasan terhadap laporan masyarakat dan memberikan progress pengerjaan apabila sudah ada dengan aplikasi smart city infrastruktur

Tidak Valid

Tidak Valid

Tidak Valid

Valid

Valid

Tidak Layak

Tidak Layak

Valid

Melakukan update laporan masyarakat melalui aplikasi smart infrastruktur atau command room apabila sudah di tindaklanjuti dengan melampirkan dokumentasi perbaikan infrastruktur. Memutuskan kelayakan menjadikan data pelaporan sebagai database pengawasan dan pengendalian Mengirimkan data pelaporan ke bagian pengendalian dan pengawasan Database pengawasan dan pengendalian digunakan sebagai input perumusan rencana kebijakan ‌

Tidak Layak

Layak

Layak

Layak


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan

Akar Masalah 2

Akar masalah 1

Pohon Masalah Pemberdayaan Masyarakat Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Inovasi Non TIK

Wadah/kelembagaan berbasis masyarakat untuk menjalankan kegiatan non TIK belum menyeluruh dan/atau belum berjalan optimal untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Belum terdapat struktur organisasi dan kejelasan peran pada masyarakat di beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pendampingan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat masih terbatas

Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan untuk menjalankan program inovasi non TIK

Pembiayaan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada APBD dan sebagian kecil bersumber dari CSR

Masalah Input 34


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Program

Kegiatan

Pohon Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah/kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Terbentuknya struktur organisasi dan kejelasan peran pada masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat untuk mmelihara kegiatan pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui pendampingan pemerintah

Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif selain APBD untuk menjalankan program inovasi non TIK

Terumuskannya skema pembiayaan alternatif untuk menjalankan program inovasi non TIK agar dapat berkelanjutan

Input 35


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Usulan Program

Mewujudkan Program peningkatan Pemberdayaan keaktifan lembaga/ Masyarakat melalui organisasi masyarakat Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan

Indikator Outcome Tingkat keaktifan lembaga/ organisasi masyarakat

Program pembentukan Peningkatan persentase lembaga/ organisasi masyarakat lembaga/ organisasi masyarakat Program Peningkatan pendampingan persentase pemerintah dalam pendapatan mewujudkan masyarakat kemandirian ekonomi masyarakat

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan

Tabel DMF Pemberdayaan Masyarakat Usulan Kegiatan

Indikator Output

OPD

Sumber Pembiayaan APBD

Penguatan peran lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik

Persentase peningkatan status keaktifan lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik Jumlah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik dalam 1 tahun

Bappeda, Kecamatan, Kelurahan

Pendampingan pemerintah pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik Peningkatan inisiatif /kesadaran masyarakat dalam membentuk lembaga/organisasi masyarakat pada masing-masing kelurahan

Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik sebanyak 4 kali dalam setahun Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang terbentuk melalui SK

Bappeda, Kecamatan, Kelurahan

APBD, PKBL

Kecamatan, Kelurahan

APBD

Kredit Wibawa bagi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya sosialisasi pembiayaan Kredit Wibawa bagi pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 3 kali dalam setahun (masingmasing pertemuan melibatkan 100 pelaku koperasi dan UMKM) Peningkatan akses pemodalan bagi pelaku koperasi dan UMKM Terlaksananya kegiatan pelatihan/bimtek bagi para pengrajin (sesuai kebutuhan) sebanyak 2 kali dalam setahun Terlaksananya kegiatan pelatihan/bimtek bagi para nelayan (sesuai kebutuhan) sebanyak 2 kali dalam setahun Jumlah bank sampah aktif yang terbentuk Jumlah nasabah aktif pada masing-masing bank sampah Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada masyarakat di masing-masing kelurahan terkait teknologi pengolahan sampah sebanyak 3 kali dalam setahun

DiskopUMKM

APBD

DiskopUMKM

APBD, PKBL

Dinas Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan

APBD, PKBL

Pelatihan/bimbingan teknis bagi para pengrajin Pelatihan/bimbingan teknis bagi para nelayan Pengelolaan bank sampah

Pengurangan jumlah sampah Pendampingan pemerintah dalam rumah tangga penggunaan teknologi pengolahan sampah rumah tangga menjadi energi

APBD

36 Sumber: Hasil Analisis, 2019


SMART CITY KOTA SEMARANG

Rekomendasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Preseden

Bank Sampah Resik Becik

Kampung Pelangi

Bank Sampah Induk Surabaya •

Membentuk struktur organisasi yang didominasi dari pihak masyarakat dan dilengkapi dengan pembina dari pihak lain. Di Surabaya, PT.PLN (sebagai pembina CSR) dan diawasi oleh pihak ASOBSI

Zero Waste Garbage

Kredit Wibawa

Kampung Batik

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Kampung Batik Laweyan Surakarta

Kampung Jodipan Malang •

Kampung Bandeng

Membentuk struktur organisasi yang terdiri dari pihak masyarakat Meningkatkan daya tarik secara berkelanjutan dengan melibatkan universitas, swasta, pemerintah daerah dan penduduk kampung tersebut

Penggunaan Energi dari Sampah

Membentuk dan menguatkan peran paguyuban Kampung Batik Semarang melalui SK . Di Surabaya terdapat Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang ditetapkan dengan Surat Penunjukan dan Penugasan dari Bappeda dan memiliki visi, misi, tujuan hingga program FPKBL yang jelas beserta melakukan pemetaan hubungan internal dan eksternal FPKBL

PRB BK

Rumah Pangan Lestari

• •

Preseden dari Scotlandia : Menerapkan model community partnership Preseden dari Filipina : Menerapkan Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM)

Semar Food Fest

Penguatan Sentra

Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan (Tinjauan Peraturan Walikota Semarang No.17 A Tahun 2012) Pengurus RT

Pengurus RW

Kepala Keluarga

Karang Taruna

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan (TP-PKK)

Lembaga Pemberdayaan 37 Masyarakat Kelurahan


SMART CITY KOTA SEMARANG

Rekomendasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga/Organisasi (Total 11 Operasional) Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat

No

1

2

Operasional Master Plan Kampung Pelangi

Penggunaan energi rumah tangga dan warung makan dari sampah

Peran Masyarakat dan Mitra Non Pemerintah

Aktor Pendamping

• Meningkatkan kapasitas pengurus Kampung Pelangi agar dapat memobilisasi sumber daya (termasuk informasi) kepada warga Kampung Pelangi • Warga Kampung Pelangi berpartisipasi secara aktif dalam mengusulkan gagasan dalam rangka peningkatan daya tarik Kampung Pelangi dan bentuk pengembangan lainnya dengan melibatkan pihak lain. • Mitra dapat menjalankan program PKBL pada urusan lingkungan dan sosial.

Swasta, LSM

• Melakukan penyebaran informasi dan pengetahuan antar masyarakat serta menerapkan upaya-upaya secara langsung terkait penggunaan energi rumah tangga dan warung makan yang berasal dari sampah di lingkungan sekitar dengan meningkatkan/mengaktifkan kegiatan pada Pokja IV TP-PKK (kelestarian lingkungan hidup) serta LPMK bidang kebersihan dan kesehatan. • Mitra dapat menjalankan program PKBL pada urusan lingkungan.

Swasta, LSM

Pemerintah OPD Bappeda, Disperkim, Kecamatan dan Kelurahan

Peran •

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Melakukan pendampingan pada warga Kampung Pelangi untuk mewujudkan pengembangan Kampung Pelangi secara berkelanjutan Memfasilitasi kegiatan yang dapat menstimulus inisiatif warga Kampung Pelangi untuk mendukung kegiatan tersebut

• Memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah menjadi energi • Melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait penerapan teknologi

38


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan

Akar Masalah 2

Akar masalah 1

Masalah Input

Pohon Masalah Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Rendahnya kualitas SDM (ASN) dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan

Belum selarasnya keberjalanan OPD dalam menjalankan implementasi smart city

Belum optimalnya SDM teknisi IT disetiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK

Belum semua OPD memiliki SOP khusus dalam mengoperasikan dan mengelola TIK

Kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan TIK bagi ASN dan Non ASN

Relawan TIK di setiap OPD masih didominasi oleh mahasiswa magang

Belum jelasnya aktor dalam implementasi smart city

Belum disahkannya SK Tim Pelaksana Smart City yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab di lapangan dan berfungsi menjamin sinkronisasi antara dokumen Masterplan RPJMD

Belum jelasnya aktor yang berperan dalam pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable

39


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Program

Kegiatan Input

Pohon Tujuan Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan

Terpadunya keberjalanan OPD dalam menjalankan implementasi smart city

Tersedianya SDM teknisi IT yang kompeten disetiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK

Terumuskannya SOP khusus di setiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK

Memberikan pelatihan dan pendampingan penggunaan TIK bagi ASN dan Non ASN

Membuat kerjasama dengan komunitas TIK Semarang

Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city

Terumuskannya Tim Pelaksanaan Smart City yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab dilapangan dan yang berfungsi menjamin terjadinya sinkronisasi Masterplan dengan RPJMD

Ditetapkannya SK penanggung jawab pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable

40


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

1.3 Menstrukturkan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Indikator Outcome Program penataan Kesesuaian penanggung jawab peran dan Pelaksanaan Smart City tanggung jawab aktor dengan tugas dan kewajiban dalam Surat Keputusan Walikota Peningkatan kualitas Meningkatnya SDM (ASN) dalam pelayanan pengelolaan TIK dalam publik dan pemerintahan partisipasi masyarakat Usulan Program

Tabel DMF Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Usulan Kegiatan

Indikator Output

Koordinasi aktor penanggung jawab pelaksanaan Smart city Penyusunan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan terhadap layanan publik

Terlaksananya rapat koordinasi dua kali dalam setahun

Penetapan aktor penanggung jawab pelaksanaan Smart City

Jumlah pranata/perjanjian/dokumen kerjasama/SK Walikota

Pelatihan dan Pendampingan ASN dalam bidang komunikasi dan informatika

Jumlah ASN Memiliki kemampuan dasar dalam bidang komunikasi dan informasi

Koordinasi perencanaan kerjasama pemerintah dengan perusahaan swasta dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK Pengembangan SDM Teknisi IT ASN bekerjasama dengan Perusahaan swasta

Jumlah perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK

OPD

Sekretaris Daerah

Sumber Pembiayaan APBD

Jumlah OPD yang memiliki Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terhadap layanan publik

BKPP

APBD

Jumlah Pembuatan MoU dan SOP kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta

Jumlah Teknisi IT ASN yang mengikuti magang dengan Perusahaan swasta dalam pengembangan SDM dalam bidang TIK

Sumber: Hasil Analisis, 2019

41


SMART CITY KOTA SEMARANG

Leading Organization

Leading Stakeholder

Leading Image

Walikota Semarang

• Memimpin Pelaksanaan Smart City • Menetapkan Perwal dan SK Walikota • Mengajukan rancangan PERDA • Menetapkan PERDA hasil persetujuan DPRD

Dewan Smart City / Tim Pengembangan Smart City

• Arahan • Rekomendasi Kebijakan • Pelaporan

Tim Pelaksana Smart City

Visi dan Misi Pemda

Melaksanakan Rapat Koordinasi

Memberikan arahan

Monitoring dan Evaluasi

Rekomendasi Aktor Pelaksana Smart City

Tuntutan Publik

Kebutuhan dan Aspirasi

Pelaporan (Proposal) Melaksanakan arahan Dewan Smart City

Menjamin Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar dokumen Masterplan dan RPJMD

Menjamin Pelaksanaan Program dan Kegiatan Smart City

Melakukan koordinasi dengan OPD dan TAPD terkait penganggaran

42


Pengarah Walikota Semarang

SMART CITY KOTA SEMARANG Rekomendasi Tim Pelaksana Smart City

Wakil Walikota

Penanggung Jawab Sekertaris Daerah

Ketua Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Wakil Ketua Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Sekretaris Kabid Layanan E-Government Diskominfo

Anggota Kepala Bidang Tata Ruang DISTARU

Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DISPENDUKCAPIL

Kabid Anggaran BPKAD

Kabid Administrasi Kepegawaian BKPP

Kabid Penataan Lingkungan DLH

Kabid Lalu Lintas DISHUB

Kabid Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

SB, SL

SB, SE

SG

SE, SG

SL, SG

SS, SG

SL, SG

SG

Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satpol PP

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum DISPERKIM

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

Kabid Pelatihan Tenaga Kerja DISNAKER

Kabid Rekayasa Teknis DPU

Kabid Operasional dan Penyelamatan DAMKAR

Kabid Penyelenggaraa n Pelayanan Perizinan DPMPTSP

Kabid Pengelolaan dan Layanan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan

SS

SB, SE

SE

SE, SL

SS

SG

SL, SG

SG 43


Dinas Pekerjaan Umum

SMART CITY KOTA SEMARANG Alur Pemanfaatan Data untuk Kegiatan Setiap OPD

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Bidang Bina Marga

Perencanaan program jalan dan jembatan

BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

• • • • • •

Facebook Twiter SMS Telp Aplikasi Website

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana Pemetaan rawan bencana Penentuan kelurahan siaga bencana

Situation Room PIP

Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasaranan dan sarana sampah Pengelolaan Sampah

Dinas Kesehatan Data Pengaduan Infrastruktur

Aplikasi Pelayanan Pengaduan

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi, drainase dan sungai

Data Pengaduan Persampahan Data Pengaduan Tanggap Darurat (Kecelakaan, Ibu melahirkan, bencana) Data pengaduan terkait layanan publik dan kinerja ASN

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

DISPERKIM Pengadaan peralatan operasional PJU Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Taman Kota Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasaranan lingkungan permukiman

BKPP Pengembangan jabatan fungsional ASN Bidang Pengembangan Pegawai

Pembekalan peningkatan disiplin ASN Pengembangan disiplin ASN

44


SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan

Misi/Sasaran

Pohon Tujuan & Tabel DMF Sasaran 2 Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah R1-R4

Strategi

Program

Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal

1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD

2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah

R1-R4

R6

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan

Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City

Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif

1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city

R5

1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan

R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City

1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City

45


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan

Pohon Masalah Sinkronisasi Dokumen Legal Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

Akar Masalah 2

Belum terstrukturnya kerangka pikir untuk sinkronisasi RPJMD dengan master plan smart city yang disepakati oleh seluruh tim pelaksana smart city

Belum terstrukturnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan operasional master plan

Akar masalah 1

Belum terstrukturnya kerangka pikir antara indikator RPJMD, operasionalisasi master plan dan indikator smart city terhadap misi RPJMD dan permasalahan Kota Semarang yang ingin diselesaikan

Belum terstrukturnya indikator pengukuran keberhasilan master plan beserta metode pengukurannya

Masalah Input 46


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Program

Kegiatan

Pohon Tujuan Sinkronisasi Dokumen Legal Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

Tersusunnya kerangka pikir untuk sinkronisasi RPJMD dengan master plan smart city yang telah disepakati oleh seluruh tim pelaksana smart city

Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan operasional master plan

Tersusunnya kerangka pikir antara indikator RPJMD, operasionalisasi master plan dan indikator smart city terhadap misi RPJMD dan permasalahan Kota Semarang yang ingin diselesaikan

Tersusunnya indikator pengukuran keberhasilan master plan beserta metode pengukurannya

Input 47


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi Menyelaraskan antar dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city

Usulan Program Program sinkronisasi dokumen legal untuk mendukung smart city

Indikator Outcome Selarasnya kerangka pikir dan indikator antara RPJMD dengan masterplan smart city dinilai dari pengukuran SMART ((specific, measureable, achievable, relevant dan time bound)

Tabel DMF Sinkronisasi Dokumen Legal Usulan Kegiatan

Indikator Output Terpilih

OPD

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara RPJMD dengan master plan smart city Kota Semarang

Terlaksananya rapat koordinasi dengan seluruh OPD untuk mempersiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung smart city Kota Semarang sebanyak 3 kali Tersusunnya master plan yang selaras dengan RPJMD setelah 7 kali rapat koordinasi (1 kali rapat untuk masing-masing dimensi dan 1 kali rapat kesimpulan) Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik sebanyak 4 kali dalam setahun Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan operasionalisasi smart city 1 tahun sekali (dalam 5 tahun) dengan indikator yang dapat mengukur keberhasilan master plan smart city

Bappeda

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara RPJMD dengan master plan smart city Kota Semarang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Operasionalisasi Smart City Kota Semarang

Sumber Pembiayaan APBD

Sumber: Hasil Analisis, 2019 48


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan Pembangunan

Dokumen RPJMD 2016-2021

Isu Strategis

Visi

Permasalahan Pokok

Misi RPJMD 20162021

Kerangka Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan Master Plan Smart City RENSTRA OPD

MASTERPLAN SMART CITY

Indikator Kinerja

Visi Smart City Misi RPJMD 2016-2021

Dimensi Smart City

Tujuan RPJMD

Indikator Impact

Permasalahan Sasaran RPJMD

Akar Masalah

Program RPJMD

10 Program Prioritas

Kegiatan Renstra OPD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Program

Indikator Outcome

Kegiatan Operasional Masterplan

Indikator Output


SMART CITY KOTA SEMARANG

Kesenjangan dan Hasil Sinkronisasi

1. Ketidaksesuaian Penggolongan Operasional Masterplan Smart City terhadap Misi RPJMD Kota Semarang No.

Operasional Master Plan

Misi yang Tertera pada Master Plan

1

Call center

2

Pembuaatan aplikasi panic button

3

Kredit wibawa bagi umkm

4

Kredit wibawa bagi koperasi

5

Pelaksanaan 1 kelurahan 1 tenaga keamanan

6

Asuransi nelayan

7

Healthy side walks

8

1 kelurahan 1 tenaga IT

Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik

9

Semarang untuk indonesia : bangunan fisik bagi transmigrasi asal Kota Semarang Perubahan jalan satu arah

Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan

10

Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas

Misi yang Sesuai Berdasarkan Analisis Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Misi 4 : memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Misi 4 : memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan

Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik

Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan

2. Ketidaksesuaian Kontribusi Operasional Masterplan Smart City terhadap Isu Strategis RPJMD Kota Semarang • •

Sekolah model Semarang untuk indonesia


SMART CITY KOTA SEMARANG

Kesenjangan dan Hasil Sinkronisasi

3. Ketidaksesuaian Operasional Master Plan Smart City dengan Indikator RPJMD No. 1

2

3 4 5

6 7

8 9

10

11

Operasional Master Plan Aplikasi forum pemberdayaan masyarakat Pendaftaran layanan kesehatan hanya menggunakan NIK

Rumah konseling kesehatan reproduksi Pembuatan aplikasi panic button Atlet berprestasi (diklat)

Program RPJMD Terkait Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranan puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program keluarga berencana Program penegakkan peraturan perundang-undangan daerah Program pendidikan non formal

E-tilang Dinas perhubungan Fasilitasi SDM bidang komunikasi dan informasi Finger print DPRD Pengembangan GIS

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengembangan website dengan modal gis dan berbasis web Web gis pemakaman

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Program peningkatan pelayanan informasi

Indikator RPJMD     

Pesentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase RT yang usul dalam Musrenbang Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes Nomor 75 Th 2014 Persentase puskesmas perspektif gender

Cakupan PUS Unmet Need Jumlah peraturan perundang undangan daerah yang ditegakkan  Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara  Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan Presentase OPD yang menyusun pelaporan LKPJ dan LAKIP benar dan tepat waktu

4. Ketidaksesuaian Penggolongan Operasional Master Plan Smart City dengan Dimensi Smart City No.

Operasional Master Plan

1

Pembebasan pbb bagi masyarakat tidak mampu dan njop dibawah 130 juta

Smart governance

Dimensi Smart City Berdasarkan Analisis Smart economy

2

Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Smart branding

Smart society

3

Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Food safety mobile

Smart branding

Smart economy

Smart governance Smart governance

Smart economy Smart economy

Smart governance

Smart society

Smart governance

Smart economy

4 5

Pengelolaan bursa kerja online system

6

Pertukaran buku mendorong masyarakat agar buku lama bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan SIM pangan terpadu

Persentase integrasi, sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara 7

Program Pengelolaan RTH

Persentase RTH

Dimensi Smart City di Master Plan


SMART CITY KOTA SEMARANG Dimensi Smart Branding

SubDimensi Tourism Branding

Komponen Dimensi SDM

Ilustrasi Penilaian Indikator Smart City Kota Semarang Indikator Master Plan Smart City Semarang

Penilaian

Indikator Terpilih Ya

Indikator Pengganti/Usulan S

M

A

R

T

Tidak

Jumlah Museum

v

v

x

x

v

v

Jumlah galeri seni

v

v

x

x

v

v

• • •

Hubungan Internasional

Jumlah objek/ destinasi wisata baru yang terbangun Jumlah wisata lama yang terevitalisasi Kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik Lama kunjungan wisata

Jumlah wisatawan mancanegara

v

v

x

v

v

v

Sama seperti indikator semula

Jumlah hotel

v

v

v

v

v

v

Sama seperti indikator semula

Business Branding

Belum tercantum

Belum tercantum

City appearance branding

Perencanaan kota

Jumlah arsitektur

v

v

x

v

v

Hubungan internasional

Peta pemandangan (jumlah foto yang diambil di kota dan diupload ke panoramio)

v

v

v

x

v

• •

Ekspor bersih perdagangan Ekspor industri kreatif

v

Persentase permukiman yang tertata

v

Kunjungan wisatawan mancanegara Persepsi positif wisatawan mancanegara

52


SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan

Akar Masalah 2

Akar masalah 1

Pohon Masalah Pembiayaan Smart City

Belum termanfaatkannya sumber pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan pembangunan Smart City

Belum adanya kebijakan khusus pembiayaan Smart City

CSR hanya dioptimalkan untuk beberapa program pemberdayaan masyarakat

Program Fisik hanya mengandalkan pembiayaan APBD

Belum termanfaatkannya dana perimbangan untuk menjalankan kegiatan operasional master plan

Belum terumuskannya pos-pos pembiayaan yang dapat didanai Dana Perimbangan

Masalah Input

53


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Program

Kegiatan

Pohon Tujuan Pembiayaan Smart City

Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan Smart City

Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City

Teroptimalkannya PKBL dalam pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Termaksimalkannya PPP dalam program pembangunan fisik Smart City

Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City

Terlaksananya kajian dalam perumusan pos pembiayaan Dana Perimbangan untuk Smart City

Input

54


SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi

Usulan Program

2.2 Mengoptimalkan pemanfaatan variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City

Program Pengembangan Sumber Pembiayaan Daerah

Indikator Outcome Tingkat kemandirian keuangan Daerah

Presentase Realisasi Penerimaan terhadap target Penerimaan Dana Transfer

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel DMF Pembiayaan Smart City Usulan Kegiatan

Indikator Output

Kajian Penerimaan Dana Transfer untuk Pembangunan Smart City Peningkatan manajemen investasi daerah untuk Pembangunan Smart City Kajian Penerimaan PKBL dan Hibah dalam Pembangunan Smart City Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PKBL dan Hibah Kajian KPBU untuk Program Smart City Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KPBU

terlaksananya kajian pengarahan penggunaan dana transfer untuk pembangunan Smart City presentase peningkatan jumlah investasi daerah untuk Pembangunan Smart City terlaksananya kajian ppenerimaan PKBL dan Hibah untuk Pembangunan Smart City rapat koordinasi Pemerintah Kota dengan Badan Usaha

Kajian Redistribusi Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Smart City Kajian Pelaksanaan Crowdfunding dalam Pemberdayaan Masyarakat Smart City

terlaksananya kajian pengarahan zakat untuk pembangunan Smart City terlaksananya kajian pengarahan bentuk Crowdfunding transfer untuk pembangunan Smart City

Koordinasi dana bagi hasi lpusat dan dana bagi hasil provinsi asistensi dan koordinasi lain-lain pendapatan monitoring dan koordinasi DAK dan DAU

Jumlah laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan Presentase tersajinya data DAK DAU dan Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran jumlah koordinasi penggunaan dana transfer

pengelolaan dana transfer untuk pembangunan Smart City penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi

OPD Bapenda

Sumber Pembiayaan APBD

terlaksananya kajian pembiayaan KPBU rapat koordinasi Pemerintah Kota dengan Badan Usaha

tersedianya laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi

55


SMART CITY KOTA SEMARANG

Metode

Jenis Program

Fisik • PKBL Pemberdayaan • Crowdfunding Masyarakat

Non Pemberdayaan Masyarakat

• PKBL • KPBU

Matriks Pembiayaan Smart City Output Inovasi TIK • PKBL • Crowdfunding • APBN (Program Inkubasi Nasional) • PKBL • KPBU • APBN (Alokasi anggaran Aplikasi Nasional)

Inovasi Non TIK • PKBL • Crowdfunding • PKBL • KPBU • Zakat (Program Redistribusi)

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Skema Pembiayaan Alternatif dengan Sumber Swasta • Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) • • • •

Program Development Fund Scheme Viability Gap Funding Scheme User Fees ROI Scheme Availibility Payment Scheme

• Corporate Social Responsibility (CSR)

Skema Pembiayaan Alternatif dengan Sumber Pemerintah • Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) • APBN (Alokasi Anggaran Aplikasi Nasional) • APBN (Program Inkubasi Wirausaha Nasional )

Skema Pembiayaan Alternatif Lainnya: • Crowdfunding • Zakat

56


SMART CITY KOTA SEMARANG •

Kurang Optimalnya Implementasi Smart City Kota • Semarang disebabkan oleh: • kurang berdayanya masyarakat, • kurang efisiennya pemanfaatan aplikasi, • kurang jelasnya aktor pelaksana yang • terlibat, • kurang terpadunya dokumen perencanaan, • serta kurang optimalnya pemanfaatan variasi skema pembiayaan. Dimensi Smart City terbagi menjadi dimensi enabler dan dimensi proses yang masing-maisng mengarah pada pembangunan Smart City;

Kesimpulan Studi Kerangka Tata Kelola Smart City membagi komponen pengelolaan Smart City kota Semarang menjadi: Teknologi, Kebijakan dan Peraturan, Aktor Pelaksana, serta Pembiayaan. Optimalisasi Implementasi Smart City Kota Semarang dijalankan melalui: • Pembentukan kelembagaan pemberdayaan masyarakat • Pembuatan aplikasi yang efektif dan efisien • Penetapan aktor pelaksana Smart City • Pemaduan kerangka evaluasi dan perencanaan Masterplan dengan RPJMD • Perumusan skema pembiayaan alternatif


STUDIO TATA KELOLA SMART CITY KOTA SEMARANG

Terima kasih atas perhatiannya


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.