STUDIO TATA KELOLA PERKOTAAN 2019 Smart City Kota Semarang 30 April 2019
1
Pendahuluan •Kerangka Pikir: Latar Belakang, Rumusan Masalah •Perumusan Isu – Pohon Masalah •Tujuan dan Sasaran •Metodologi Penelitian •Framework yang Diadaptasi Gambaran Umum Tata Kelola •Dasar Hukum •Kelembagaan •Pembiayaan Fakta dan Analisis •Pemberdayaan Masyarakat Inovasi Non TK •Inovasi TIK •Aktor Pelaksana •Keterpaduan Dokumen •Pembiayaan Logical Framework Analysis •Tahapan LFA •LFA Program Smart Cty Kesimpulan
OUTLINE PRESENTASI
• • • • • •
Kerangka Pikir: Latar Belakang, Rumusan Masalah Perumusan Isu – Pohon Masalah Tujuan dan Sasaran Metode Pengumpulan Data Teknik Sampling Metode Analisis
PENDAHULUAN 3
LATAR BELAKANG
PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG
Latar Belakang
Smart City atau Kota Cerdas merupakan konsep pengembangan kota yang sedang marak diadopsi oleh kota-kota di Indonesia.
Terdapat inisiasi pengembangan kota cerdas melalui Program Percepatan Smart City oleh Kemkominfo
Pengukuran Kecerdasan suatu kota di Indonesia melalui IKCI (Indeks Kota Cerdas Indonesia
Tata Kelola yang cerdas merupakan salah satu aspek utama dalam menyukseskan keberadaan smart city
RUMUSAN MASALAH
Kota Semarang merupakan salah satu dari 100 kota yang masuk dalam Program Percepatan Smart City yang mencapai peringkat #2 dalam penilaian IKCI
Dalam implementasinya . Instrumen Smart City Belum digunakan secara Optimal dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah
Dalam implementasinya terdapat tumpang tindih kewenangan antaraktor, ketidakjelasan pembiayaan, dan ketidakterpaduan dokumen Masterplan dan Rencana Pembangunan.
Isu: Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang
PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG
Rumusan Masalah
Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang
Isu Strategis Permasalahan Pokok
Permasalahan
1. Instrumen Smart City Belum Digunakan secara Optimal dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah
R1-R4 R1-R4. Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Inovasi Non TIK
2. Belum Terpadunya Perencanaan Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah (proses, legislasi
R5 R5. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah
R6
R6
R7
Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan smart city
Belum terdapat kejelasan sumber pembiayaan operasional masterplan smart city
Akar Masalah Belum terstrukturnya SOP implementasi Smart City (termasuk aktor terlibat, peran, pengaruh, hubungan aktor
Belum optimalnya struktur Smart City (kapasitas SDM) dalam penggunaan TIK
Belum jelasnya bentuk kelembagaan pada program inovasi non TIK dalam implementasi Smart City
Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan untuk menjalankan program inovasi non TIK
Belum mudahnya penggunaan aplikasi untuk masyarakat luas (rumit secara teknis dan fitur terbatas
Belum tepat gunanya aplikasi untuk masyarakat luas (fitur terlalu banyak , belum tepat dengan tujuan pembuatan aplikasi)
Belum tersedianya infrastruktur pendukung TIK
R3, R4
R3, R5
R1, R4
R7
R5
R5
R5
Pemanfaatan data di lingkungan OPD belum optimal
Terdapat inefisiensi dalam pembuatan aplikasi (fitur yang tumpang tindih)
R5
Belum tepatnya penggolongan program masterplan smart city terhadap misi RPJMD
Belum berkontribusinya operasional master plan terhadap permasalahan utama/isu strategis Kota Semarang
Indikator RPJMD kurang sesuai untuk mengukur program RPJM itu sendiri maupun dengan master plan smart city
Belum tepatnya perumusan operasional master plan dengan dimensi smart city yang ditetapkan di Kota Semarang
Belum terakomodasinya operasional master plan dalam APBD
Belum tercantumnya sumbersumber pendanaan untuk implementasi smart city pada dokumen master plan smart city
R6
R6
R6
R6
R6
R7
Kerangka Ruhlandt : R1 (Stakeholders), R2 (Struktur dan organisasi), R3 (Proses), R4 (Peran dan tanggung jawab), R5 (Teknologi dan Data), R6 (Peraturan dan kebijakan), R7 (Hubungan dan peran sektor publik dengan privat)
PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG Tujuan:
“Merumuskan Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang” Sasaran : • Terumuskannya Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Smart City di Kota Semarang • Terwujudnya Pengelolaan Smart City Kota Semarang yang Terpadu dan Berorientasi Hasil
PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG
Kerangka Analisis
Tujuan: Merumuskan Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang� Sasaran 1: Terumuskannya Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Smart City di Kota Semarang
Survei Primer Wawancara OPD
Analisis Stakeholder
Kuesioner Staff IT
Wawancara Non TI
Analisis Deskriptif Kualitatif
Kuesioner Masyarakat
Survei Sekunder
Analisis Deskriptif Kuantitatif
Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Smart City Kota Semarang yang Terpadu dan Berorientasi Hasil
Survei Primer
Survei Sekunder
Wawancara OPD
Analisis Pembiayaan
Logical Framework Analisis (Analisis Kerangka Logis)
Analisis Deskriptif Kualitatif
PENDAHULUAN SMART CITY KOTA SEMARANG
Framework yang Diadopsi
Industry, Transaction, Welfare
Smart Economy
Tourism Appearance Business
Smart Governance
Smart Branding Resourc e
Protection Waste Energy
Smart Environment
Sumber: Ruhlandt (2018), The Governance of Smart City
Komponen Smart Governance
Adaptasi Framework Kota Cerdas Indonesia
Service Policy Bureucracy
Smart Society Smart Living Harmony, Health, Mobility
Community Learning Security
• • • •
Dasar Hukum Kerangka Perumusan Masterplan Kelembagaan Implementasi Smart City Pembiayaan Smart CIty
GAMBARAN UMUM TATA KELOLA 9
GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG Dasar Hukum a.
b. c.
d.
e.
f.
Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.
Tata Kelola Smart City Dimensi Smart City Kerangka Analisis Masterplan Smart City
Smart Governance
Smart Branding
Smart Economy
Smart Living
Smart Society
Sumber: Masterplan Smart City Kota Semarang, 2017
Smart Environment;
GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG
Tim Pengembangan Smart City (SK Walikota Semarang No.100/495) Pengarah Walikota Semarang Wakil Walikota
Kelembagaan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City terdiri dari 24 anggota. Dengan tugas sebagai berikut : • Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan Smart city • Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka pengembangan Semarang Smart City; dan • Menyelenggarakan implementasi Smart City melalui Cyber Government: Semarang (CyGoS) dan Cyber Society.
Penanggung Jawab Sekertaris Daerah
Ketua Kepala BAPPEDA Wakil Ketua Asisten 1 SEKDA
Wakil Ketua Asisten 2 SEKDA
Wakil Ketua Asisten 3 SEKDA
Sekretaris Kepala Dinas DISKOMINFO
Anggota 1.Kepala BPKAD
9.Kepala DISBUDPAR
2.Kepala Bapenda
10.Kepala DISNAKER
3.Kepala Distaru
11.Kepala DINKES
4.Kepala DISPERKIM
12.Kepala DISPENDIK
5.Kepala DPU
13.Kepala DINSOS
6.Kepala DISHUB
14.Kepala DISPENDUKCAPIL
7.Kepala DLH
15.Kepala DPMPTSP
8.Kepala DLH
16.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 11
GAMBARAN UMUM SMART CITY KOTA SEMARANG ANGGARAN SC (ribu rupiah)
2017
2018
2019
2019
Rp270,705,173.00
2018
Rp261,125,214.00
2017
Pembiayaan Smart City • • •
Rp53,219,389.00
Perbandingan Pertumbuhan dari 6 Urusan dengan Anggaran Terbanyak 2017-2018
PENDIDIKAN
Rp250,000,000,000.00
•
Anggaran APBD Kota Semarang mengalami penurunan pada tahun 2014-2015; Namun pada Tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan Anggaran SC 2017 ke 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penggunaan anggaran Smart City paling banyak diarahkan pada Urusan Kewilayahan, Komunikasi dan Informasi, serta PUPR
KEWILAYAHAN
Perkembangan APBD Kota Semarang 2014-2019
Rp200,000,000,000.00 KOMUNIKASI INFORMASI
Rp150,000,000,000.00
6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERHUBUNGAN
Rp100,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00
Rp50,000,000,000.00 LINGKUNGAN HIDUP
Rp2017
Sumber: Hasil Analisis, 2019
2018
PERENCANAAN
2019
2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 APBD 2014 Jumlah Pendapatan Daerah
APBD 2015
APBD 2016
JUMLAH BELANJA DAERAH
APBD 2017
APBD 2018
APBD 2019
Surplus / Defisit Belanja Daerah
• • • • •
Analisis Pemanfaatan Aplikasi Smart City Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Inovasi Non TIK Analisis Stakeholder Pengelolaan Smart City Analisis Keterpaduan Dokumen Analisis Pembiayaan Smart City
FAKTA DAN ANALISIS 13
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Pengembangan Aplikasi Smart City PEMANDU PUSAT PERBELANJAAN PEMANDU PENDIDIKAN
1. Aplikasi/Web Sesuai tapi Perlu Menambah Konten Baru web SI IMUT, aplikasi TANGGAP LAYANAN PUBLIK, web LAPOR HENDI, aplikasi SEMARANG MY TRAVEL GUIDE
PEMANDU KEUANGAN PEMANDU KANTOR
2. Aplikasi/Web Sesuai tapi Perlu Penyempurnaan dan Menambah Konten Baru
TANGGAP LAYANAN PUBLIK TRACKING IPTB
MONPAJAK BERITA
web DLH, aplikasi SIPU, dan web PPD.
TIM BPPT SILK E-POKIR SIPU
Fakta dan Analisis
3. Aplikasi/Web Belum Mampu Menjawab Tujuan dan Fungsi Seharusnya HBT SDK
Aplikasi digunakan oleh responden Aplikasi belum pernah digunakan oleh responden
Sebagian besar aplikasi diketahui masyarakat (72,5%) tetapi aplikasi belum digunakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Semarang
aplikasi PEMANDU PENDIDIKAN, web epuskesmas, aplikasi PUSTAKA, web RSUD ONLINE, aplikasi PEMANDU KESEHATAN, web SI JAKON, aplikasi IJUS MELON, aplikasi TRACKING IPTB, aplikasi TIM BPPT, aplikasi WIS SEMAR.
Belum terdapat aplikasi/web Smart City Semarang yang sudah benar-benar memiliki konten yang lengkap dan sesuai fungsi dan tujuan yang seharusnya
68,7% aplikasi belum dimanfaatkan datanya oleh OPD
14
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Inovasi Smart City Non TIK (Pemberdayaan Masyarakat) Telah terbentuk beberapa wadah kelembagaan dari pihak masyarakat tetapi belum optimal (a, c)
Kelembagaan dan alur koordinasi pada beberapa kegiatan sudah jelas (f, g)
Inisiator dari kelompok masyarakat merupakan aktor kunci yang dapat menggerakan SDM di lingkungan sekitar (a, b)
Masih terdapat kegiatan yang belum memiliki bentuk kelembagaan skala komunitas (d,e)
Manfaat dari operasional smart city non TIK yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang sebagian besar telah dirasakan oleh masyarakat dan berdampak positif Belum terdapat pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat mandiri dalam meneruskan kegiatan yang telah ada
Mobilisasi sumber daya dan informasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat didominasi oleh aktor kunci dari kelompok pemerintah (a, b, c, d, e, f, g)
Analisis Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat: a. Kampung Pelangi b. Bank Sampah Resik Becik c. Kampung Batik d. Kampung Kulit Lumpia e. Kampung Bandeng f. Ambulance Hebat g. Kredit Wibawa
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG
Analisis Pembiayaan Program Inovasi Non TIK
Inovasi Smart City Non TIK (Pemberdayaan Masyarakat) Alokasi anggaran pada operasional master plan non TIK sudah sesuai
dengan tahun
rencana pelaksanaan operasional master plan Beberapa penamaan
program kurang relevan dengan operasional master plan atau tercantum nama kegiatan pada dokumen lain yang lebih tepat daripada penamaan kegiatan dari renstra OPD Sumber pembiayaan untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat mayoritas berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya berasal dari APBN dan CSR
Terdapat 54
operasional master plan yang dapat didukung dengan PKBL dengan
pendanaan baik berupa uang, barang, jasa, kerjasama operasional maupun kerjasama lainnya dan aliran dana dapat melalui pemerintah daerah maupun masyarakat langsung Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dapat diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan RPJMD Kota Semarang dalam urusan sosial, lingkungan , kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana keagamaan dan bidang kerja lain yang dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City Kapasitas SDM Staff IT Dalam Penggunaan TIK DISKOMINFO BAPPEDA
Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia OPD Kota Semarang OPD
DINKES DISBUDPAR
DPM&PTS P
DPU
DISHUB
Diskop& UMKM
DLH
Kondisi DISTARU BPKAD Dinas Sosial DISPERKIM Terbanyak
Ideal
Cukup
Belum Ideal
Staff IT ASN
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
3
3
1
6
4
3
Relawan TIK
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
1
1
2
4
7
2
Pelatihan Khusus untuk Penggunaan TIK
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
3
3
1
7
2
4
Sumber: Hasil Analisis, 2019
Temuan : Belum Optimalnya SDM Staf IT ASN dalam mengoperasikan dan mengelola TIK Untuk kapasitas SDM Staff IT secara keseluruhan dilihat dari ketersediaan staff IT dan peltihan khusus sudah ideal, tetapi masih ada 4 OPD yang sudah memiliki staff IT tetapi belum ideal untuk menghandle penggunaan TIK dan 3 OPD yang belum memiliki staff IT untuk penggunaan TIK. Sedangkan untuk pelatihan khusus masih ada 4 OPD yang belum mengadakan pelatihan khusus untuk penggunaan TIK Jika dilihat dari relawan TIK masih dikategorikan cukup karena masih didominasi oleh mahasiswa magang.
7 6 5 4 3 2 1 0
Ideal Cukup Belum Ideal
Staff IT ASN
Relawan TIK
Pelatihan Khusus untuk Penggunaan TIK
17
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City
Analisis Ketersediaan SOP Pemanfaatan TIK dalam OPD Kota Semarang OPD
SOP
DISKOMINFO BAPPEDA
DINKES
DISBUDPAR
DPM&PTSP
DPU
DISHUB
Dinas Koperasi dan UMKM
DLH
Kondisi DISTARU BPKAD Dinas Sosial DISPERKIM Terbanyak
SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi yang Interoperable
1
2
3
3
3
1
1
3
2
3
1
3
2
Baik (1)
Sudah memiliki SOP khusus untuk mengelola dan mengoperasikan aplikasi
Cukup (2)
Masih menggunakan kesepakatan bersama
Buruk (3)
Belum memiliki SOP
Temuan : Belum semua OPD memiliki SOP khusus dalam mengoperasikan dan mengelola TIK dan SOP yang Interoperable dalam pemanfaatan data.
Baik
Cukup
Buruk
1
9
4
0
3
4
3
6
Sumber: Hasil Analisis, 2019
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Baik Cukup Buruk
SOP dalam mengoperasikan dan mengelola Aplikasi
SOP dalam megoperasikan dan mengelola Aplikasi yang interoperable
18
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Aktor Pelaksana Smart City
Smart Branding
Smart Living Sumber: Hasil Analisis, 2019
Analisis Stakeholder Temuan : Belum sesuainya peran dan tanggung jawab aktor dalam pelaksanaan Smart City
Smart Environment
Smart Economy
Smart Society Smart Government
19
Sintesis Kesenjangan Perumusan Operasional Smart City (Versi 1)
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG
Gap dalam Perumusan Perumusan Tepat
Sinkronisasi Antar Dokumen Legal Jumlah Kode Kesenjangan Versi Masalah 1 A1
A2
B1
B2
Total
35
14
38
6
93
Jumlah Kesenjangan Versi 2 10
2
11
7
Permasalahan
73%
Akar Masalah
Belum tepatnya penggolongan Terdapat antardokumen legal program masterplan smart city yang kurang sinkron terhadap misi RPJMD Terdapat kegiatan master plan Terdapat yang belum berkontribusi antardokumen legal terhadap isu/permasalahan yang kurang sinkron utama yang diangkat Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan Smart City Belum terstrukturnya kerangka evaluasi program master plan Smart City
30
Total Operasional Masterplan yang Ditinjau : 252
27%
Sintesis Kesenjangan Perumusan Operasional Smart City (Versi 2) Gap dalam Perumusan 89%
Perumusan Tepat 11%
B2 24%
Indikator RPJMD kurang sesuai untuk mengukur program RPJM itu sendiri maupun dengan master plan smart city Terdapat indikasi klasifikasi dimensi Smart City yang kurang sesuai dengan perumusan operasional master plan
89% operasional master plan sudah terumuskan dengan tepat
B1 33%
A1 35%
A2 8%
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Sinkronisasi Antar Dokumen Legal Terdapat pedoman penyusunan master plan smart city yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Semarang belum mengesahkan SK Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City yang berperan dalam sinkronisasi master plan dengan RPJMD
Saat ini hanya terdapat Surat Keputusan Pengesahan Tim Pengembangan Smart City
10 Tahapan Penyusunan Master Plan Smart City
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017
21
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Pembiayaan Smart City •
•
• •
•
•
Dana perimbangan mendominasi alokasi pendapatan daerah; Berdasarkan Diskresi Alokasi menunjukkan kemampuan bahwa Kota Semarang dapat memanfaatkan 48% pendapatanya untuk pembangunan. Efisiensi Anggaran APBD sejak 2014 sudah relatif baik; Perbedaan signifikan dari Anggaran 2017 dengan 2018 adalah tidak adanya pembangunan-pembangunan fisik. Kurangnya keterpaduan Masterplan dan RPJMD menyebabkan rendahnya akuntabilitas program-program yang direncanakan untuk Smart City; Dalam pembiayaannya Smart City Kota Semarang masih dapat mengembangkan metode atau skema lain.
Analisis Struktur Anggaran
0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
RASIO PAD thd Total Pendapatan
RASIO Dana Transfer thd Total Pendapatan 0.50 0.45 0.59 0.40 0.49 0.46 0.35 0.400.38 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.00 0.61
RASIO Dana Transfer thd Total Pendapatan
0.40
0.42
0.33
0.15
0.14
2014 2015 2016 2017 2018 2019 RASIO PAD thd Total Pendapatan
Operasional Masterplan Smart City yang Terkonfirmasi Anggarannya Berdasarkan Masterplan Smart City 2017-2019 Tahun
Jumlah
Jumlah Keseluruhan
Presentase
2017 2018 2019
19 23 18
66 54 46
29% 43% 39%
Sumber: Hasil Analisis, 2019
0.45
22
FAKTA DAN ANALISIS SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi Optimalisasi
Ringkasan Analisis SWOT Smart City Kota Semarang
Strength 1.Masterplan Smart city sudah disahkan perwal 2.Pengetahuan masyarakat cukup tinggi dalam penggunaan aplikasi 3.Terdapat infrastruktur fisik penunjang Smart City 4.Kerja sama dengan start up Opportunity S-O 1.Potensi Sumber 1. Membentuk wadah skala komunitas. (S1, S2, O1, O2) pembiayaan 2. Perlibatan komunitas start up (S3, S2, S1, O1, O2, O3, O4) 2.Potensi kontribusi 3. Kerjasama TIK secara nasional dalam pengelolaan dan aktor luar Kota keamanan data. (S5, S7, O3, O4, O5, O6) Semarang 4. Membentuk dan menetapkan Dewan Smart City dan Tim 3.Program pemerintah pelaksana Smart City (S14, S15, S17, S18, S21, 22, S23, S24, pusat S25, O7, O8 4.Arahan pemerintah dalam KPBU Threat S- T 1.Persaingan dengan 1. Perlu dibuat ketentuan lebih lanjut pada aturan (S8, S9, T1) aplikasi swasta 2. Penyediaan infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan 2.Kemampuan pasar smart city dapat didukung dengan PKBL S5. S6, S11. S27, T1, TIK T2). 3. Penguatan kerjasama dengan pihak universitas dan swasta dalam mendukung smart city Kota Semarang terutama Sumber: Hasil Analisis, 2019 terkait penyediaan infrastruktur TIK (S11., T2).
Weakness 1. kurangnya inisiatif masyarakat 2.Pembuatan aplikasi yang tidak efektif 3.SDM OPD yang tidak memadai 4.Tidak adanya kerangka pembiayaan yang jelas W-O 1. Peningkatan partisipasi masayrakat melalui sinergitas kelembagaan (W1, W2, W9, W10, W11, W13, O1, O2, O4) 2. Pengembangan konten dan peningkatan daya guna aplikasi berbasis informasi dan pelayanan untuk kalangan masyarakat (W4, W5, W6, W7, O1, O2, O5) 3. Perbaikan dan penguatan dokumen legal smart city dengan melibatkan mitra strategis Smart City (W3, W8, W12, O2)
1.
2. 3.
W-T Dokumen perencanaan dirumuskan kembali dengan memilih aplikasi-aplikasi strategis yang akan diimplementasikan oleh Pemda ( W5, W7, W8 T1) Pemfokusan aplikasi Smart City( W5, W7, W8, T1) Cross promotion dengan Aplikasi Swasta. ( W4, W5, W7, T1)
• • • • • •
Metodologi LFA Smart City LFA Program Pemberdayaan Masyarakat LFA Program Inovasi TIK LFA Program Aktor Pengelolaan Smart City LFA Program Keterpaduan Dokumen Legal LFA Program Pembiayaan Smart CIty
LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS 24
SMART CITY KOTA SEMARANG Analisis Permasalahan – Pohon Masalah
Analisis Solusi – Pohon Tujuan
Metodologi Logical Framework Analysis Perubahan pohon masalah menjadi pohon tujuan dengan merubah kalimat masalah menjadi positif
Analisis Strategi
Design and Monitoring Framework (DMF) Dalam tahapan DMF akan dipetakan mengenai target/tujuan yang akan dicapai dan dirumuskan indikator yang dapat menggambarkan hasil tersebut 25
SMART CITY KOTA SEMARANG Isu Strategis Permasalahan Pokok
Pohon Masalah Smart City Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Instrumen Smart City Belum Digunakan secara Optimal dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Daerah
R1-R4
Permasalahan
Akar Masalah 1
Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Inovasi Non TIK
1.Rendahnya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Pembuatan aplikasi dinilai belum efektif dan efisien 3.Pemanfaatan data di lingkungan SKPD belum optimal
R5 Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah
1.Kelembagaan berbasis masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat belum optimal dan berkelanjutan 2.Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan
R1-R4 Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
1.Rendahnya kualitas SDM ASN dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Belum selarasnya keberjalanan SKPD dalam implementasi Smart City 3.Belum jelasnya aktor dalam implementasi
2. Terhambatnya Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah
R6
R7
Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
Belum terdapat kejelasan sumber pembiayaan operasional masterplan smart city
1.Belum terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Belum terstrukturnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan
1.Belum adanya kebijakan khusus 2.Belum termanfaatkannya dana perimbangan untuk menjalankan operasional
26
SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan
Misi/Sasaran
Pohon Tujuan Smart City Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah
R1-R4
Strategi
Program
Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal
1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD
2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah
R1-R4
R6
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan
Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif
1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city
R5
1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan
R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City
1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City
27
SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan
Misi/Sasaran
Pohon Tujuan & Tabel DMF Sasaran 1 Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah R1-R4
Strategi
Program
Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal
1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD
2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah
R1-R4
R6
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan
Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif
1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city
R5
1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan
R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City
1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City
28
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan
Akar Masalah 2
Akar masalah 1
Masalah Input
Pohon Masalah Pengembangan Aplikasi Smart City
Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah Rendahnya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat
Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengenalan aplikasi pada masyarakat luas
Pembuatan aplikasi dinilai belum efisien dan efektif
Banyaknya fitur/konten yang sama pada aplikasi yang berbeda
Banyaknya fitur/konten yang kurang lengkap dalam aplikasi untuk mencapai fungsi dan tujuan aplikasi smart city
Banyaknya fitur/konten yang belum ada dalam aplikasi
Pemanfaatan data di lingkungan OPD belum optimal
Belum adanya SOP khusus dalam mengelola dan mengoperasikan aplikasi yang interoperable
Kurangnya pemahaman OPD mengenai aplikasi yang dibuat antar OPD
Belum jelasnya aktor yang berperan dalam pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable
29
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Program
Kegiatan
Pohon Tujuan Pengembangan Aplikasi Smart City Teroptimalkan pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah
Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat
Terselenggarakannya sosialisasi dalam rangka pengenalan aplikasi pada masyarakat luas
Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi
Terciptanya aplikasi yang memiliki fitur/konten spesifik dan tidak tumpang tindih antar aplikasi satu dengan yang lain
Terciptanya aplikasi dengan fitur/konten yang lengkap sesuai dengan fungsi dan tujuan aplikasi smart city
Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan OPD
Tersusunnya SOP khusus dalam mengelola dan mengoperasikan aplikasi yang interoperable
Terbentuknya pemahaman OPD mengenai aplikasi yang dibuat antar OPD
Input 30
SMART CITY KOTA SEMARANG
Tabel DMF Pengembangan Aplikasi Smart City
Strategi
Usulan Program
Indikator Outcome
Usulan Kegiatan
Indikator Output Terpilih
OPD
Sumber Pembiayaan
1.1 Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah
Program optimalisasi efektivitas pembuatan aplikasi pelayanan pendidikan
tingkat pemanfaatan konten/fitur aplikasi pelayanan pendidikan oleh masyarakat
Pengembangan aplikasi seputar pelayanan pendidikan berbasis kajian
Dinas Pendidikan
APBD
Program optimalisasi efisiensi pembuatan aplikasi pelayanan pendidikan Program peningkatan penggunaan aplikasi pelayanan pendidikan oleh masyarakat
penghematan waktu dalam Pengembangan aplikasi pemanfaatan aplikasi pelayanan seputar pelayanan pendidikan oleh masyarakat pendidikan tingkat kepuasan pemanfaatan Sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan pendidikan aplikasi seputar pendidikan oleh masyarakat bagi masyarakat
Terselesaikannya satu dokumen kajian pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara online melalui aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan pendidikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan pendidikan dengan tujuan dan fungsi aplikasi yang seharusnya Presentase konten/fitur yang spesifik/tidak tumpang tindih dalam aplikasi yang serupa
Dinas Kesehatan
APBD
Program optimalisasi pemanfaatan data aplikasi seputar pendidikan di lingkungan OPD Program optimalisasi efektivitas pembuatan aplikasi pelayanan kesehatan
Sumber: Hasil Analisis, 2019
tingkat pemanfaatan aplikasi layanan pendidikan oleh OPD terkait tingkat pemanfaatan konten/fitur aplikasi pelayanan kesehatan oleh masyarakat
Sosialisasi aplikasi seputar pendidikan pada masyarakat
Peningkatan pemanfaatan Presentase kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan TI tekonologi informasi dalam Presentase peserta didik yang terlayani dalam penerimaan peserta penyelenggaraan didik baru dengan TI pelayanan pendidikan Penyusunan SOP SOP pengelolaan pelayanan pendidikan yang interoperable pengelolaan pelayanan Sosialisasi dan pelatihan aplikasi pelayanan pendidikan yang pendidikan yang interoperable pada OPD terintegrasi Pengembangan aplikasi Terselesaikannya satu dokumen kajian pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara online melalui aplikasi seputar pelayanan kesehatan berbasis kajian Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan kesehatan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan aplikasi Kesesuaian aplikasi seputar pelayanan kesehatan dengan tujuan dan fungsi aplikasi yang seharusnya
31
SMART CITY KOTA SEMARANG
Aplikasi Layanan Pendidikan • • • •
Statistik pendaftar Sebaran nilai ujian nasional Data sekolah Pengaduan
Rekomendasti Konten Aplikasi Berdasar Preseden
Aplikasi Layanan Kesehatan • Informasi puskesmas dan RSUD • Riwayat Tindakan Medis • Riwayat Pemeriksaan Laboratorium • Riwayat Diagnosis Penyakit • Riwayat Obat • Informasi Kesehatan Dasar • Pembayaran • Pengaduan
Aplikasi Layanan Perijinan • Contoh penyusunan dokumen perijinan
Aplikasi Layanan Pengaduan • Daftar keluhan (daftar pengaduan yang masuk berdasar urutan waktu dan bidang yang menangani) • Statistik pengaduan
Aplikasi Informasi Pariwisata • • • • • • • • •
Home Top Destinations More destinations Hotel Food Shop & service Public Transport Event Tickets and tours
32 32
Uraian Prosedur
SMART CITY KOTA SEMARANG
Operator Lapor Hendi
Pelapor
Operator Smart Infrastruktur (DPU)
DPU
Distaru
Disperkim
Mengirimkan laporan kerusakan infrastruktur melalui aplikasi Smart Infrastruktur Menerima Laporan melalui halaman administrator Smart Infrastruktur Melakukan validasi akurasi dengan benar apa tindaknya laporan masyarakat tersebut Ditolak
Memutuskan untuk menerima atau menolak pelaporan masyarakat memutuskan kesesuaian laporan untuk diteruskan ke aplikasi pengaduan Lapor Hendi apabila laporan masyarakat ditolak Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposikan di DPU Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposikan di Distaru jika tidak sesuai didisposisikan di DPU
Tidak Sesuai
Dterima
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
Sesuai
Memutuskan kesesuaian laporan masyarakat didisposisikan di Disperkim jika tidak sesuai didisposisikan di DPU dan Distaru
Sesuai Sesuai
Memvalidasi kebenaran data pelaporan yang sudah di disposisikan (dibantu dengan CCTV) Memutuskan kebenaran data pelaporan untuk ditindaklanjuti
Rekomendasi Standar of Procedure Pemanfaatan Data Interoperable
Memberikan respon balasan terhadap laporan masyarakat dan memberikan progress pengerjaan apabila sudah ada dengan aplikasi smart city infrastruktur
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Layak
Tidak Layak
Valid
Melakukan update laporan masyarakat melalui aplikasi smart infrastruktur atau command room apabila sudah di tindaklanjuti dengan melampirkan dokumentasi perbaikan infrastruktur. Memutuskan kelayakan menjadikan data pelaporan sebagai database pengawasan dan pengendalian Mengirimkan data pelaporan ke bagian pengendalian dan pengawasan Database pengawasan dan pengendalian digunakan sebagai input perumusan rencana kebijakan ‌
Tidak Layak
Layak
Layak
Layak
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan
Akar Masalah 2
Akar masalah 1
Pohon Masalah Pemberdayaan Masyarakat Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Inovasi Non TIK
Wadah/kelembagaan berbasis masyarakat untuk menjalankan kegiatan non TIK belum menyeluruh dan/atau belum berjalan optimal untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Belum terdapat struktur organisasi dan kejelasan peran pada masyarakat di beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pendampingan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat masih terbatas
Belum jelasnya keberlanjutan pembiayaan untuk menjalankan program inovasi non TIK
Pembiayaan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada APBD dan sebagian kecil bersumber dari CSR
Masalah Input 34
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Program
Kegiatan
Pohon Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah/kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terbentuknya struktur organisasi dan kejelasan peran pada masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terwujudnya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat untuk mmelihara kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui pendampingan pemerintah
Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif selain APBD untuk menjalankan program inovasi non TIK
Terumuskannya skema pembiayaan alternatif untuk menjalankan program inovasi non TIK agar dapat berkelanjutan
Input 35
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Usulan Program
Mewujudkan Program peningkatan Pemberdayaan keaktifan lembaga/ Masyarakat melalui organisasi masyarakat Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan
Indikator Outcome Tingkat keaktifan lembaga/ organisasi masyarakat
Program pembentukan Peningkatan persentase lembaga/ organisasi masyarakat lembaga/ organisasi masyarakat Program Peningkatan pendampingan persentase pemerintah dalam pendapatan mewujudkan masyarakat kemandirian ekonomi masyarakat
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan
Tabel DMF Pemberdayaan Masyarakat Usulan Kegiatan
Indikator Output
OPD
Sumber Pembiayaan APBD
Penguatan peran lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik
Persentase peningkatan status keaktifan lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik Jumlah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik dalam 1 tahun
Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
Pendampingan pemerintah pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik Peningkatan inisiatif /kesadaran masyarakat dalam membentuk lembaga/organisasi masyarakat pada masing-masing kelurahan
Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik sebanyak 4 kali dalam setahun Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang terbentuk melalui SK
Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
APBD, PKBL
Kecamatan, Kelurahan
APBD
Kredit Wibawa bagi Koperasi dan UMKM
Terlaksananya sosialisasi pembiayaan Kredit Wibawa bagi pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 3 kali dalam setahun (masingmasing pertemuan melibatkan 100 pelaku koperasi dan UMKM) Peningkatan akses pemodalan bagi pelaku koperasi dan UMKM Terlaksananya kegiatan pelatihan/bimtek bagi para pengrajin (sesuai kebutuhan) sebanyak 2 kali dalam setahun Terlaksananya kegiatan pelatihan/bimtek bagi para nelayan (sesuai kebutuhan) sebanyak 2 kali dalam setahun Jumlah bank sampah aktif yang terbentuk Jumlah nasabah aktif pada masing-masing bank sampah Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada masyarakat di masing-masing kelurahan terkait teknologi pengolahan sampah sebanyak 3 kali dalam setahun
DiskopUMKM
APBD
DiskopUMKM
APBD, PKBL
Dinas Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan
APBD, PKBL
Pelatihan/bimbingan teknis bagi para pengrajin Pelatihan/bimbingan teknis bagi para nelayan Pengelolaan bank sampah
Pengurangan jumlah sampah Pendampingan pemerintah dalam rumah tangga penggunaan teknologi pengolahan sampah rumah tangga menjadi energi
APBD
36 Sumber: Hasil Analisis, 2019
SMART CITY KOTA SEMARANG
Rekomendasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Preseden
Bank Sampah Resik Becik
Kampung Pelangi
Bank Sampah Induk Surabaya •
Membentuk struktur organisasi yang didominasi dari pihak masyarakat dan dilengkapi dengan pembina dari pihak lain. Di Surabaya, PT.PLN (sebagai pembina CSR) dan diawasi oleh pihak ASOBSI
Zero Waste Garbage
Kredit Wibawa
Kampung Batik
•
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Kampung Batik Laweyan Surakarta
Kampung Jodipan Malang •
Kampung Bandeng
•
Membentuk struktur organisasi yang terdiri dari pihak masyarakat Meningkatkan daya tarik secara berkelanjutan dengan melibatkan universitas, swasta, pemerintah daerah dan penduduk kampung tersebut
•
Penggunaan Energi dari Sampah
Membentuk dan menguatkan peran paguyuban Kampung Batik Semarang melalui SK . Di Surabaya terdapat Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang ditetapkan dengan Surat Penunjukan dan Penugasan dari Bappeda dan memiliki visi, misi, tujuan hingga program FPKBL yang jelas beserta melakukan pemetaan hubungan internal dan eksternal FPKBL
PRB BK
Rumah Pangan Lestari
• •
Preseden dari Scotlandia : Menerapkan model community partnership Preseden dari Filipina : Menerapkan Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM)
Semar Food Fest
Penguatan Sentra
Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan (Tinjauan Peraturan Walikota Semarang No.17 A Tahun 2012) Pengurus RT
Pengurus RW
Kepala Keluarga
Karang Taruna
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan (TP-PKK)
Lembaga Pemberdayaan 37 Masyarakat Kelurahan
SMART CITY KOTA SEMARANG
Rekomendasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga/Organisasi (Total 11 Operasional) Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat
No
1
2
Operasional Master Plan Kampung Pelangi
Penggunaan energi rumah tangga dan warung makan dari sampah
Peran Masyarakat dan Mitra Non Pemerintah
Aktor Pendamping
• Meningkatkan kapasitas pengurus Kampung Pelangi agar dapat memobilisasi sumber daya (termasuk informasi) kepada warga Kampung Pelangi • Warga Kampung Pelangi berpartisipasi secara aktif dalam mengusulkan gagasan dalam rangka peningkatan daya tarik Kampung Pelangi dan bentuk pengembangan lainnya dengan melibatkan pihak lain. • Mitra dapat menjalankan program PKBL pada urusan lingkungan dan sosial.
Swasta, LSM
• Melakukan penyebaran informasi dan pengetahuan antar masyarakat serta menerapkan upaya-upaya secara langsung terkait penggunaan energi rumah tangga dan warung makan yang berasal dari sampah di lingkungan sekitar dengan meningkatkan/mengaktifkan kegiatan pada Pokja IV TP-PKK (kelestarian lingkungan hidup) serta LPMK bidang kebersihan dan kesehatan. • Mitra dapat menjalankan program PKBL pada urusan lingkungan.
Swasta, LSM
Pemerintah OPD Bappeda, Disperkim, Kecamatan dan Kelurahan
Peran •
•
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Melakukan pendampingan pada warga Kampung Pelangi untuk mewujudkan pengembangan Kampung Pelangi secara berkelanjutan Memfasilitasi kegiatan yang dapat menstimulus inisiatif warga Kampung Pelangi untuk mendukung kegiatan tersebut
• Memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah menjadi energi • Melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait penerapan teknologi
38
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan
Akar Masalah 2
Akar masalah 1
Masalah Input
Pohon Masalah Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Belum terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Rendahnya kualitas SDM (ASN) dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan
Belum selarasnya keberjalanan OPD dalam menjalankan implementasi smart city
Belum optimalnya SDM teknisi IT disetiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK
Belum semua OPD memiliki SOP khusus dalam mengoperasikan dan mengelola TIK
Kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan TIK bagi ASN dan Non ASN
Relawan TIK di setiap OPD masih didominasi oleh mahasiswa magang
Belum jelasnya aktor dalam implementasi smart city
Belum disahkannya SK Tim Pelaksana Smart City yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab di lapangan dan berfungsi menjamin sinkronisasi antara dokumen Masterplan RPJMD
Belum jelasnya aktor yang berperan dalam pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable
39
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Program
Kegiatan Input
Pohon Tujuan Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan
Terpadunya keberjalanan OPD dalam menjalankan implementasi smart city
Tersedianya SDM teknisi IT yang kompeten disetiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK
Terumuskannya SOP khusus di setiap OPD dalam mengoperasikan dan mengelola TIK
Memberikan pelatihan dan pendampingan penggunaan TIK bagi ASN dan Non ASN
Membuat kerjasama dengan komunitas TIK Semarang
Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city
Terumuskannya Tim Pelaksanaan Smart City yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab dilapangan dan yang berfungsi menjamin terjadinya sinkronisasi Masterplan dengan RPJMD
Ditetapkannya SK penanggung jawab pembuatan SOP untuk mengoperasikan dan mengelola TIK yang Interoperable
40
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
1.3 Menstrukturkan peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Indikator Outcome Program penataan Kesesuaian penanggung jawab peran dan Pelaksanaan Smart City tanggung jawab aktor dengan tugas dan kewajiban dalam Surat Keputusan Walikota Peningkatan kualitas Meningkatnya SDM (ASN) dalam pelayanan pengelolaan TIK dalam publik dan pemerintahan partisipasi masyarakat Usulan Program
Tabel DMF Peran dan Tanggung Jawab Aktor Pelaksanaan Smart City Usulan Kegiatan
Indikator Output
Koordinasi aktor penanggung jawab pelaksanaan Smart city Penyusunan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan terhadap layanan publik
Terlaksananya rapat koordinasi dua kali dalam setahun
Penetapan aktor penanggung jawab pelaksanaan Smart City
Jumlah pranata/perjanjian/dokumen kerjasama/SK Walikota
Pelatihan dan Pendampingan ASN dalam bidang komunikasi dan informatika
Jumlah ASN Memiliki kemampuan dasar dalam bidang komunikasi dan informasi
Koordinasi perencanaan kerjasama pemerintah dengan perusahaan swasta dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK Pengembangan SDM Teknisi IT ASN bekerjasama dengan Perusahaan swasta
Jumlah perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan SDM Teknisi IT ASN dalam bidang TIK
OPD
Sekretaris Daerah
Sumber Pembiayaan APBD
Jumlah OPD yang memiliki Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terhadap layanan publik
BKPP
APBD
Jumlah Pembuatan MoU dan SOP kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta
Jumlah Teknisi IT ASN yang mengikuti magang dengan Perusahaan swasta dalam pengembangan SDM dalam bidang TIK
Sumber: Hasil Analisis, 2019
41
SMART CITY KOTA SEMARANG
Leading Organization
Leading Stakeholder
Leading Image
Walikota Semarang
• Memimpin Pelaksanaan Smart City • Menetapkan Perwal dan SK Walikota • Mengajukan rancangan PERDA • Menetapkan PERDA hasil persetujuan DPRD
Dewan Smart City / Tim Pengembangan Smart City
• Arahan • Rekomendasi Kebijakan • Pelaporan
Tim Pelaksana Smart City
Visi dan Misi Pemda
Melaksanakan Rapat Koordinasi
Memberikan arahan
Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi Aktor Pelaksana Smart City
Tuntutan Publik
Kebutuhan dan Aspirasi
Pelaporan (Proposal) Melaksanakan arahan Dewan Smart City
Menjamin Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar dokumen Masterplan dan RPJMD
Menjamin Pelaksanaan Program dan Kegiatan Smart City
Melakukan koordinasi dengan OPD dan TAPD terkait penganggaran
42
Pengarah Walikota Semarang
SMART CITY KOTA SEMARANG Rekomendasi Tim Pelaksana Smart City
Wakil Walikota
Penanggung Jawab Sekertaris Daerah
Ketua Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Wakil Ketua Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Sekretaris Kabid Layanan E-Government Diskominfo
Anggota Kepala Bidang Tata Ruang DISTARU
Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DISPENDUKCAPIL
Kabid Anggaran BPKAD
Kabid Administrasi Kepegawaian BKPP
Kabid Penataan Lingkungan DLH
Kabid Lalu Lintas DISHUB
Kabid Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
SB, SL
SB, SE
SG
SE, SG
SL, SG
SS, SG
SL, SG
SG
Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satpol PP
Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum DISPERKIM
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
Kabid Pelatihan Tenaga Kerja DISNAKER
Kabid Rekayasa Teknis DPU
Kabid Operasional dan Penyelamatan DAMKAR
Kabid Penyelenggaraa n Pelayanan Perizinan DPMPTSP
Kabid Pengelolaan dan Layanan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan
SS
SB, SE
SE
SE, SL
SS
SG
SL, SG
SG 43
Dinas Pekerjaan Umum
SMART CITY KOTA SEMARANG Alur Pemanfaatan Data untuk Kegiatan Setiap OPD
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
Bidang Bina Marga
Perencanaan program jalan dan jembatan
BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
• • • • • •
Facebook Twiter SMS Telp Aplikasi Website
Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana Pemetaan rawan bencana Penentuan kelurahan siaga bencana
Situation Room PIP
Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah
Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasaranan dan sarana sampah Pengelolaan Sampah
Dinas Kesehatan Data Pengaduan Infrastruktur
Aplikasi Pelayanan Pengaduan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi, drainase dan sungai
Data Pengaduan Persampahan Data Pengaduan Tanggap Darurat (Kecelakaan, Ibu melahirkan, bencana) Data pengaduan terkait layanan publik dan kinerja ASN
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
DISPERKIM Pengadaan peralatan operasional PJU Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Taman Kota Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasaranan lingkungan permukiman
BKPP Pengembangan jabatan fungsional ASN Bidang Pengembangan Pegawai
Pembekalan peningkatan disiplin ASN Pengembangan disiplin ASN
44
SMART CITY KOTA SEMARANG Visi/Tujuan
Misi/Sasaran
Pohon Tujuan & Tabel DMF Sasaran 2 Terumuskannya Strategi Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Smart City di Kota Semarang 1. Terumuskannya Strategi dalam mengoptimalkan instrumen smart city untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah R1-R4
Strategi
Program
Terwujudnya pemanfaatan aplikasi terkait Smart City dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal
1.Tingginya pengetahuan dan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat 2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pembuatan aplikasi 3.Terwujudnya pemanfaatan data yang optimal di lingkungan SKPD
2. Terumuskannya Strategi Pelaksanaan Operasional Smart City dalam Mendukung Pembangunan Daerah
R1-R4
R6
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Non TIK yang Berkelanjutan
Terstrukturnya peran dan tanggung jawab aktor yang terlibat dalam implementasi Smart City
Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
1.Terbentuknya wadah/kelembagaan berbasis masyarakat serta optimalisasi wadah yang terbentuk 2.Terlaksananya sumber pembiayaan alternatif
1.Terwujudnya kualitas SDM (ASN) yang baik dalam pengelolaan TIK dalam pemerintahan 2.Terpadunya keberjalanan SKPD dalam menjalankan smart city 3.Terstrukturnya aktor dalam implementasi smart city
R5
1.Terstrukturnya kerangka pikir sinkronisasi RPJMD dan Masterplan 2.Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk keberjalanan operasional Masterplan
R7 Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City
1.Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City 2.Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City
45
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan
Pohon Masalah Sinkronisasi Dokumen Legal Belum terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
Akar Masalah 2
Belum terstrukturnya kerangka pikir untuk sinkronisasi RPJMD dengan master plan smart city yang disepakati oleh seluruh tim pelaksana smart city
Belum terstrukturnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan operasional master plan
Akar masalah 1
Belum terstrukturnya kerangka pikir antara indikator RPJMD, operasionalisasi master plan dan indikator smart city terhadap misi RPJMD dan permasalahan Kota Semarang yang ingin diselesaikan
Belum terstrukturnya indikator pengukuran keberhasilan master plan beserta metode pengukurannya
Masalah Input 46
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Program
Kegiatan
Pohon Tujuan Sinkronisasi Dokumen Legal Terpadunya dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
Tersusunnya kerangka pikir untuk sinkronisasi RPJMD dengan master plan smart city yang telah disepakati oleh seluruh tim pelaksana smart city
Tersusunnya kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan operasional master plan
Tersusunnya kerangka pikir antara indikator RPJMD, operasionalisasi master plan dan indikator smart city terhadap misi RPJMD dan permasalahan Kota Semarang yang ingin diselesaikan
Tersusunnya indikator pengukuran keberhasilan master plan beserta metode pengukurannya
Input 47
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi Menyelaraskan antar dokumen legal untuk mendukung perwujudan smart city
Usulan Program Program sinkronisasi dokumen legal untuk mendukung smart city
Indikator Outcome Selarasnya kerangka pikir dan indikator antara RPJMD dengan masterplan smart city dinilai dari pengukuran SMART ((specific, measureable, achievable, relevant dan time bound)
Tabel DMF Sinkronisasi Dokumen Legal Usulan Kegiatan
Indikator Output Terpilih
OPD
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara RPJMD dengan master plan smart city Kota Semarang
Terlaksananya rapat koordinasi dengan seluruh OPD untuk mempersiapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung smart city Kota Semarang sebanyak 3 kali Tersusunnya master plan yang selaras dengan RPJMD setelah 7 kali rapat koordinasi (1 kali rapat untuk masing-masing dimensi dan 1 kali rapat kesimpulan) Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis pada lembaga/organisasi masyarakat di Kampung Tematik sebanyak 4 kali dalam setahun Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan operasionalisasi smart city 1 tahun sekali (dalam 5 tahun) dengan indikator yang dapat mengukur keberhasilan master plan smart city
Bappeda
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara RPJMD dengan master plan smart city Kota Semarang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Operasionalisasi Smart City Kota Semarang
Sumber Pembiayaan APBD
Sumber: Hasil Analisis, 2019 48
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan Pembangunan
Dokumen RPJMD 2016-2021
Isu Strategis
Visi
Permasalahan Pokok
Misi RPJMD 20162021
Kerangka Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan Master Plan Smart City RENSTRA OPD
MASTERPLAN SMART CITY
Indikator Kinerja
Visi Smart City Misi RPJMD 2016-2021
Dimensi Smart City
Tujuan RPJMD
Indikator Impact
Permasalahan Sasaran RPJMD
Akar Masalah
Program RPJMD
10 Program Prioritas
Kegiatan Renstra OPD
Sumber: Hasil Analisis, 2019
Program
Indikator Outcome
Kegiatan Operasional Masterplan
Indikator Output
SMART CITY KOTA SEMARANG
Kesenjangan dan Hasil Sinkronisasi
1. Ketidaksesuaian Penggolongan Operasional Masterplan Smart City terhadap Misi RPJMD Kota Semarang No.
Operasional Master Plan
Misi yang Tertera pada Master Plan
1
Call center
2
Pembuaatan aplikasi panic button
3
Kredit wibawa bagi umkm
4
Kredit wibawa bagi koperasi
5
Pelaksanaan 1 kelurahan 1 tenaga keamanan
6
Asuransi nelayan
7
Healthy side walks
8
1 kelurahan 1 tenaga IT
Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
9
Semarang untuk indonesia : bangunan fisik bagi transmigrasi asal Kota Semarang Perubahan jalan satu arah
Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
10
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
Misi yang Sesuai Berdasarkan Analisis Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Misi 4 : memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Misi 4 : memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
Misi 2 : mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
Misi 3: mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
2. Ketidaksesuaian Kontribusi Operasional Masterplan Smart City terhadap Isu Strategis RPJMD Kota Semarang • •
Sekolah model Semarang untuk indonesia
SMART CITY KOTA SEMARANG
Kesenjangan dan Hasil Sinkronisasi
3. Ketidaksesuaian Operasional Master Plan Smart City dengan Indikator RPJMD No. 1
2
3 4 5
6 7
8 9
10
11
Operasional Master Plan Aplikasi forum pemberdayaan masyarakat Pendaftaran layanan kesehatan hanya menggunakan NIK
Rumah konseling kesehatan reproduksi Pembuatan aplikasi panic button Atlet berprestasi (diklat)
Program RPJMD Terkait Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranan puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program keluarga berencana Program penegakkan peraturan perundang-undangan daerah Program pendidikan non formal
E-tilang Dinas perhubungan Fasilitasi SDM bidang komunikasi dan informasi Finger print DPRD Pengembangan GIS
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengembangan website dengan modal gis dan berbasis web Web gis pemakaman
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Program peningkatan pelayanan informasi
Indikator RPJMD
Pesentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase RT yang usul dalam Musrenbang Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes Nomor 75 Th 2014 Persentase puskesmas perspektif gender
Cakupan PUS Unmet Need Jumlah peraturan perundang undangan daerah yang ditegakkan Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan Presentase OPD yang menyusun pelaporan LKPJ dan LAKIP benar dan tepat waktu
4. Ketidaksesuaian Penggolongan Operasional Master Plan Smart City dengan Dimensi Smart City No.
Operasional Master Plan
1
Pembebasan pbb bagi masyarakat tidak mampu dan njop dibawah 130 juta
Smart governance
Dimensi Smart City Berdasarkan Analisis Smart economy
2
Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
Smart branding
Smart society
3
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Food safety mobile
Smart branding
Smart economy
Smart governance Smart governance
Smart economy Smart economy
Smart governance
Smart society
Smart governance
Smart economy
4 5
Pengelolaan bursa kerja online system
6
Pertukaran buku mendorong masyarakat agar buku lama bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan SIM pangan terpadu
Persentase integrasi, sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara 7
Program Pengelolaan RTH
Persentase RTH
Dimensi Smart City di Master Plan
SMART CITY KOTA SEMARANG Dimensi Smart Branding
SubDimensi Tourism Branding
Komponen Dimensi SDM
Ilustrasi Penilaian Indikator Smart City Kota Semarang Indikator Master Plan Smart City Semarang
Penilaian
Indikator Terpilih Ya
Indikator Pengganti/Usulan S
M
A
R
T
Tidak
Jumlah Museum
v
v
x
x
v
v
•
Jumlah galeri seni
v
v
x
x
v
v
• • •
Hubungan Internasional
Jumlah objek/ destinasi wisata baru yang terbangun Jumlah wisata lama yang terevitalisasi Kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik Lama kunjungan wisata
Jumlah wisatawan mancanegara
v
v
x
v
v
v
Sama seperti indikator semula
Jumlah hotel
v
v
v
v
v
v
Sama seperti indikator semula
Business Branding
Belum tercantum
Belum tercantum
City appearance branding
Perencanaan kota
Jumlah arsitektur
v
v
x
v
v
Hubungan internasional
Peta pemandangan (jumlah foto yang diambil di kota dan diupload ke panoramio)
v
v
v
x
v
• •
Ekspor bersih perdagangan Ekspor industri kreatif
v
•
Persentase permukiman yang tertata
v
•
Kunjungan wisatawan mancanegara Persepsi positif wisatawan mancanegara
•
52
SMART CITY KOTA SEMARANG Permasalahan
Akar Masalah 2
Akar masalah 1
Pohon Masalah Pembiayaan Smart City
Belum termanfaatkannya sumber pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan pembangunan Smart City
Belum adanya kebijakan khusus pembiayaan Smart City
CSR hanya dioptimalkan untuk beberapa program pemberdayaan masyarakat
Program Fisik hanya mengandalkan pembiayaan APBD
Belum termanfaatkannya dana perimbangan untuk menjalankan kegiatan operasional master plan
Belum terumuskannya pos-pos pembiayaan yang dapat didanai Dana Perimbangan
Masalah Input
53
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Program
Kegiatan
Pohon Tujuan Pembiayaan Smart City
Termanfaatkannya variasi skema pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan Smart City
Terumuskannya kebijakan khusus pembiayaan Smart City
Teroptimalkannya PKBL dalam pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Termaksimalkannya PPP dalam program pembangunan fisik Smart City
Tersalurkannya dana perimbangan untuk operasional Smart City
Terlaksananya kajian dalam perumusan pos pembiayaan Dana Perimbangan untuk Smart City
Input
54
SMART CITY KOTA SEMARANG Strategi
Usulan Program
2.2 Mengoptimalkan pemanfaatan variasi skema pembiayaan pembangunan Smart City
Program Pengembangan Sumber Pembiayaan Daerah
Indikator Outcome Tingkat kemandirian keuangan Daerah
Presentase Realisasi Penerimaan terhadap target Penerimaan Dana Transfer
Sumber: Hasil Analisis, 2019
Tabel DMF Pembiayaan Smart City Usulan Kegiatan
Indikator Output
Kajian Penerimaan Dana Transfer untuk Pembangunan Smart City Peningkatan manajemen investasi daerah untuk Pembangunan Smart City Kajian Penerimaan PKBL dan Hibah dalam Pembangunan Smart City Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PKBL dan Hibah Kajian KPBU untuk Program Smart City Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KPBU
terlaksananya kajian pengarahan penggunaan dana transfer untuk pembangunan Smart City presentase peningkatan jumlah investasi daerah untuk Pembangunan Smart City terlaksananya kajian ppenerimaan PKBL dan Hibah untuk Pembangunan Smart City rapat koordinasi Pemerintah Kota dengan Badan Usaha
Kajian Redistribusi Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Smart City Kajian Pelaksanaan Crowdfunding dalam Pemberdayaan Masyarakat Smart City
terlaksananya kajian pengarahan zakat untuk pembangunan Smart City terlaksananya kajian pengarahan bentuk Crowdfunding transfer untuk pembangunan Smart City
Koordinasi dana bagi hasi lpusat dan dana bagi hasil provinsi asistensi dan koordinasi lain-lain pendapatan monitoring dan koordinasi DAK dan DAU
Jumlah laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan Presentase tersajinya data DAK DAU dan Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran jumlah koordinasi penggunaan dana transfer
pengelolaan dana transfer untuk pembangunan Smart City penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi
OPD Bapenda
Sumber Pembiayaan APBD
terlaksananya kajian pembiayaan KPBU rapat koordinasi Pemerintah Kota dengan Badan Usaha
tersedianya laporan realisasi penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi
55
SMART CITY KOTA SEMARANG
Metode
Jenis Program
Fisik • PKBL Pemberdayaan • Crowdfunding Masyarakat
Non Pemberdayaan Masyarakat
• PKBL • KPBU
Matriks Pembiayaan Smart City Output Inovasi TIK • PKBL • Crowdfunding • APBN (Program Inkubasi Nasional) • PKBL • KPBU • APBN (Alokasi anggaran Aplikasi Nasional)
Inovasi Non TIK • PKBL • Crowdfunding • PKBL • KPBU • Zakat (Program Redistribusi)
Sumber: Hasil Analisis, 2019
Skema Pembiayaan Alternatif dengan Sumber Swasta • Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) • • • •
Program Development Fund Scheme Viability Gap Funding Scheme User Fees ROI Scheme Availibility Payment Scheme
• Corporate Social Responsibility (CSR)
Skema Pembiayaan Alternatif dengan Sumber Pemerintah • Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) • APBN (Alokasi Anggaran Aplikasi Nasional) • APBN (Program Inkubasi Wirausaha Nasional )
Skema Pembiayaan Alternatif Lainnya: • Crowdfunding • Zakat
56
SMART CITY KOTA SEMARANG •
•
Kurang Optimalnya Implementasi Smart City Kota • Semarang disebabkan oleh: • kurang berdayanya masyarakat, • kurang efisiennya pemanfaatan aplikasi, • kurang jelasnya aktor pelaksana yang • terlibat, • kurang terpadunya dokumen perencanaan, • serta kurang optimalnya pemanfaatan variasi skema pembiayaan. Dimensi Smart City terbagi menjadi dimensi enabler dan dimensi proses yang masing-maisng mengarah pada pembangunan Smart City;
Kesimpulan Studi Kerangka Tata Kelola Smart City membagi komponen pengelolaan Smart City kota Semarang menjadi: Teknologi, Kebijakan dan Peraturan, Aktor Pelaksana, serta Pembiayaan. Optimalisasi Implementasi Smart City Kota Semarang dijalankan melalui: • Pembentukan kelembagaan pemberdayaan masyarakat • Pembuatan aplikasi yang efektif dan efisien • Penetapan aktor pelaksana Smart City • Pemaduan kerangka evaluasi dan perencanaan Masterplan dengan RPJMD • Perumusan skema pembiayaan alternatif
STUDIO TATA KELOLA SMART CITY KOTA SEMARANG
Terima kasih atas perhatiannya