Majalah GEMA Edisi 20

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

1

2

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Dari Redaksi

Siapkan diri di Tahun Lumbung Pangan dan Energi Dari Redaksi Kawan pembaca yang terhormat, Alhamdulillah, Majalah kita edisi 20 sudah hadir kembali ditangan kawan pembaca. Meski kehadirannya agak terlambat, namun kami berharap dan kami berusaha, agar sajian di setiap edisi membawa sesuatu yang baru bagi pembaca semua. Ya, dan kami meminta maaf atas keterlambatan ini.

Kawan pembaca, mengakhiri tahun 2013 tentunya kita semua berharap agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Segala sesuatu yang telah kita jalani ditahun ini, yang kurang mari kita benahi, yang baik mari kita tingkatkan. Termasuk kestabilan penerbitan majalah Gema ini, kami mohon maaf jika ada edisi yang terlewatkan. Insya Allah, tahun 2014 nanti akan kita benahi.

Sebagaimana tema edisi ini, kami menyajikan beberapa hal terutama masalah Bantuan Keuangan Parpol dan Bantuan Hibah lainnya, sejatinya, ini sebagai bagian dari tanggungjawab dan akuntabilitas lembaga dalam menggunakan keuangan negara. Selain itu kami juga menghadirkan laporan khusus terkait dengan sisik melik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dimana terdapat beda persepsi antara lembaga pengusul yakni DPRD dengan masyarakat yang diwakili oleh aliansi Masyarakat Sipil (ALIANS OMS).

Kawan pembaca, diedisi ini kita tutup dengan profil Ibu Mahfudloh Suyoto, dalam hal kedudukan perempuan, baik sebagai istri terlebih sebagi Ibu di zaman yang semakin global ini. Bagaimana peran yang harus di jalankan.

Terakhir, kami selalu menunggu kiprah para pegiat LSM, Akademisi dan orang-orang yang peduli terhadap Bojonegoro untuk ikut mnyumbangkan ide dan gagasan sosialnya demi menuju Bojonegoro yang lebih berkualitas.

Akhir kata, selamat membaca dan selamat beraktifitas untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro.

Redaksi Susunan Redaksi : Pengarah : Drs. H. Hanafi, MM (Kepala Bakesbangpol dan Linmas) Penanggungjawab : Nanang Eko Winarto (Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga) Koordinator : Wahyu Mahanani, BA (Kepala Sub Bidang Ormas, Profesi dan LSM) Ketua : M. Agus Salim, S.Sos (Staff Bidang Hubungan Antar Lembaga) Sekretaris : Supriyanto (Staff Bidang Hubungan Antar Lembaga) Anggota : Hendro Heriyanto (Staff Bidang Hubungan Antar Lembaga) Sudarmadji (Staff Bidang Hubungan Antar Lembaga) Redaktur Pelaksana : Al Amrozzy , Hazhu Muthohharoh, Dina Susiana, Muslimin Alamat Redaksi : Jalan Trunojoyo No. 12 Telpon 0353 893526 Bojonegoro Email : gemakesbangbjn@yahoo.co.id

Majalah dwibulanan GEMA diterbitkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro sebagai media komunikasi dan dialog untuk melahirkan komitmen dan sinergi antar OMS di Bojonegoro dalam pelaksanaan program yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini, essay, surat pembaca, resensi, karya tulis ilmiah, karikatur, gambar cover ataupun karya lainnya yang berhubungan dengan masalah organisasi masyarakat sipil. Tulisan diharapkan segar, obyektif, komunikatif dan tidak melanggar SARA. Naskah diketik menggunakan kertas A4, minimal 3 halaman satu setengah spasi. Penulis diharapkan mencantumkan nama, alamat dan foto. Redaksi berhak mengubah tulisan yang masuk tanpa mengurangi maksud dan isi tulisan.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

3

Daftar Isi

Tuntut Kejelasan Aliansi Luruk Komisi B

16

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan NGO meluruk Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Aksi ini dipicu karena usulan LSM dan NGO tersebut tidak dimasukkan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Aliansi OMS tolak TSP jadi Perda

Sejumlah aliansi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non Goverment Organization (NGO) kembali menagih janji Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Laporan Utama

Seputar Kesbang

Bantuan Keuangan Parpol Sesuaikah Peruntukannya?

Jelang Pileg 2014, Kesbang Undang Silaturahmi

Partai Politik (Parpol) yang terdaftar dan mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mendapat bantuan dana hibah. Jika sesuai peruntukannya, dana Parpol digunakan untuk membangun demokrasi di Indonesia.

Idealnya, dana digunakan untuk melakukan pendidikan serta pelatihan kepada Masyarakat.

Pertanyaannya adalah, apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya?

Kelola Dana Hibah, Harus Tertib Administrasi

5

Kelola Dana Hibah, Pemkab Gandeng Kejaksaan Salinan PP No 26 Tahun 2013

Laporan Khusus Aliansi OMS, 3 Tahun Bergelut Untuk TJSP FGD Molor, Aliansi Kecewa

4

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Menjelang pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas ) kabupaten Bojonegoro mengundang seluruh calon anggota legislatife (Caleg) Pemilu 2014 untuk melakukan silaturahmi di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (26/11/2013). Sebagai calon wakil rakyat, mereka dipersiapkan untuk mengahadapi tantangan Bojonegoro ke depan.

22

Profil Lembaga

FKUB, Yang Berwarna Untuk Bangsa Bermula dari suasana prihatin akan kondisi bangsa yang dilanda krisis multidimensi berkepanjangan (1998 – 2001). Ditambah lagi dengan terjadinya gesekan-gesekan hubungan antar agama, suku, ras dan kelompok/golongan di beberapa daerah di Indonesia yang semakin lama semakin meluas. Tentu menjadi sangat mungkin dapat menjalar dan terjadi di wilayah damai Kabupaten Bojonegoro.

35

Laporan Utama

Bantuan Keuangan Parpol Sesuaikah Peruntukannya?

Partai Politik (Parpol) yang terdaftar dan mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mendapat bantuan keuangan (Banpol). Jika sesuai peruntukannya, dana Parpol digunakan untuk membangun demokrasi di Indonesia. Idealnya, dana digunakan untuk melakukan pendidikan serta pelatihan kepada Masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya?

Pakar politik di Kabupaten Bojonegoro, Irwan Subandi mengatakan, jika dana banpol bagi parpol tersebut lebih baik digunakan untuk jenis kegiatan lain yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat tentang pendidikan politik.

“Kalau mau jujur dana banpol bagi parpol kurang efektif. Dana hibah untuk pembinaan tugas parpol. Ada partisipasi politik, pendidikan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan demokrasi,� ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bojonegoro itu menilai jika selama ini pihaknya belum pernah mengetahui dari kelompok penerima dana hibah melakukan action dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat supaya tidak apatis

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

5

Laporan Utama

dengan keberadaan lembaga partai.

“Temen-temen Partai mampu tidak berfikir secara arif dan bijaksana menyikapi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan politik masyarakat saat ini?,” ungkapnya.

Dikhawatirkan, lanjut Irwan, jika banpol untuk Parpol ini tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya masyarakat justru menjadi lebih apatis tentang demokrasi. Apalagi mengingat saat ini, lanjut Irwan, kesadaran Masyarakat tentang demokrasi sudah mulai turun. Kepercayaan masyarakat mulai luntur.

“Takutnya jika dana itu tidak termanfaatkan masyarakat justru apatis. Padahal untuk membangun demokrasi kita butuh kesadaran masyarakat. Kesadaran politik ini turun karena kesadaran partai politik untuk memberikan pengertian kepada masyarakat juga tidak ada,” tandasnya.

Irwan mengatakan, bahwa untuk satu kebutuhan, seyogyanya tidak ada kepentingan untuk menyambut tahun politik. Seharusnya parpol segera beraksi yang real dalam rangka pembangunan demokrasi, dalam rangka menyakinkan kembali bahwa partai politik ini untuk membangun demokrasi, sehingga partisipasi partai politik ada umpan balik tumbuh dari masyarakat,” pungkasnya.

Irwan berpendapat jika lebih baik banpol bagi Parpol digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat dan sifatnya langsung bersentuhan ke kemasyarakatan.

Alasannya Parpol yang duduk di bangku Dewan sudah mendapatkan Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

“Bojonegoro kan kebutuhannya banyak. Dari pembangunan Kabupaten yang tertangkap lebih banyak ke pembangunan fisik, sarana prasarana,” lanjutnya.

Sementara, Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik

6

dan Perlindungan Masyarakat Wahyu Mahanani mengatakan, bantuan dana hibah partai politik ini hanya diberikan kepada Parpol yang mempunyai suara di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penggunaan dana hibah bagi parpol ini diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hasil audit tahun 2012 lalu, tidak ada masalah dalam penggunaanan dana hibah bagi parpol. Hal itu diketahui sesuai denganhasil audit dari BPK,” jelasnya.

Wanita yang juga merangkap menjadi Kasubid Parpol Penyelenggara Pemilu dan Legislatif Bakesbangpolinmas, ini menambahkan, pengawasan terhadap dana parpol itu dilakukan dengan cara monev atau datang langsung keorganisasi penerima .

Dalam penggunaannya dana hibah Parpol hanya digunakan untuk satu tahun anggaran.

“Paling lambat laporan pertangungjawaban diserahkan kepada Bakesbanglinmas 10 Januari 2014. Namun pada tanggal 18

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Desember 2013 ini Kesbang sudah memberikan surat tagihan awal kepada Parpol,” ungkapnya.

Bantuan dana hibah parpol ini sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2013 perubahan atas Permendagri nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD pengajuan penyaluran dan LPJ Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dan Perbup nomor 41 tahun 2013 tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD pengajuan penyaluran dan LPJ Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Bojonegoro.

Jika pada tahun 2013 ini sejumlah Parpol yang menerima dana hibah tidak menyerahkan LPJ maka bantuan untuk tahun selanjutnya terancam mandeg atau tertunda. Wahyu Mahanani berharap parpol mempercepat penyerahan berkas LPJ ke Kesbangpolinmas agar tidak terjadi penundaaan pencairan dana hibah tahun selanjutnya.

Laporan Utama

Kelola Dana Hibah

Harus Tertib Administrasi Mengelola dana hibah yang bersumber dari keuangan Negara, harus tepat dalam administrasi, benar dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mutlak diperlukan agar terhindar dari masalah jeratan hukum dikemudian hari.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro H. Setyo Hartono yang merasa sangat ironis ketika banyak tokoh public, seperti Kepala Desa dan perangkat desa lainnya harus tersandung masalah hukum.

Penyebabnya, karena ketidaktahuan dalam administrasi dan pertanggungjawaban yang benar.

Oleh karenanya lanjut Setyo Hartono, kepada Kepala Kejaksaaan Negeri dan Kepolisian Resort Bojonegoro untuk memberikan informasi tentang tata kelola yang tepat dan tidak melanggar hukum.

Jangan sampai masalah bantuan sosial dan dana hibah ini, membawa para penerima dan pengelola berurusan dengan hukum dikemudian hari. Harus diingat meski bantuan dan dana hibah dipertanggungjawabkan dengan tepat dan benar,. “Jangan beranggapan bantuan

dan hibah sehingga tidak harus dipertanggungjawabkan,� tegasnya.

Setyo Hartono menyampaikan bahwa Pemerintah selalu responsif terhadap masalah hukum yang menyeret aparatnya. Namun itu sesuai dengan kewengan saja dan tidak berhak mencampuri atau terlibat di dalamnya. Tetapi dengan pengelolaan pertanggungjawaban yang tepat dan tidak bertentangan, niscaya akan membawa kemaslahatan dikemudian hari.

Menurutnya, para kepada desa penerima maupun pengelola dana hibah dan bantuan social, untuk mengelola dengan sebaik mungkin.

Demikian juga dibicarakan dengan seluruh perangkat desa yang ada untuk saling tahu dan mengetahui sehingga tidak saling timbul kecurigaan. � Ya itu pesan saya,� imbuhnya mengakhiri percakapan.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

7

Laporan Utama

Kelola Dana Hibah

Pemerintah Bojonegoro Gandeng Kejaksaan

Ini “warning� bagi lembaga penerima dana hibah dari APBD tahun 2013. Dalam pengelolaan dana hibah ini, pemerintah kabupaten Bojonegoro menggandeng Kejaksaan Negeri untuk mengawasi pelaksanaan dilapangan, tujuannya jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangan apalagi memainkan proyek.

Apakah itu di tingkat desa maupun kecamatan. Karena bisa dipastikan akan diketahui dan diaudit sesuai mekanisme yang berlaku 8

Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuti mengatakan, telah menyampaikan pemahaman kepada penerima hibah dan dana bantuan sosia tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Tujuan sosialisasi, agar mencegah tindak kesalahan dan pertanggungjawaban dan pengelolaannya.

Ibnu menegaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resort Bojonegoro serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengelola dana hibah. Selain memberikan arahan kepada para peserta, juga menyampaikan soal masalah dana hibah dan bantuan sosial. Intinya bagaimana dana bisa dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sejumlah contoh kasus hukum, juga bisa jadi pembelajaran.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Misalnya tahun 2012 lalu banyak Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang terjerat masalah hukum baik itu masalah Alokasi Dana Desa maupun Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Paling tidak ini dijadikan pelajaran agar tidak ada masalah yang membelit kepala desa dan Pegawai Negeri Sipil. “Ibaratnya kita tidak bisa menikmati masa tua karena terbelit dengan masalah yang seharusnya bisa kita hindari,� ujarnya.

Dia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro siap menyerap semua aspirasi yang disampaikan oleh demi pembangunan di Kabupaten ini..

Dia menambahkan,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak segan melakukan pemantauan di lapangan terkait dengan program pembangunan.

Dicontohkan beberapa waktu lalu BPK melakukan peninjauan di lapangan untuk melakukan pengecekan proyek yang dilaksanakan. BPK akan melihat langsung kwalitas bangunan dan juga kategorinya apakah sesuai dengan laporan dan realitas di lapangan.

Oleh karenanya jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangan apalagi memainkan proyek. Apakah itu di tingkat desa maupun kecamatan. Karena bisa dipastikan akan diketahui dan diaudit sesuai mekanisme yang berlaku.

Laporan Utama SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga perlu dilakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

9

Memutuskan : Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12

(1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat nasional kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa: a. foto copy Akte Notaris pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; b. foto copy susunan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik; g. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan h. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13

(1) Pengurus partai politik tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa: a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

10

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa: a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22

(1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

11

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23

(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, antara lain berupa: a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; dan e. workshop.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30

12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh: a. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat ; b. Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

c. Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat kabupaten/kota.

10.

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2014.

(2) Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru.

(3) Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara daerah provinsi atau kabupaten/ kota induk.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK…………..

TAHUN ANGGARAN……………

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp …………………., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal…bulan…tahun… sebagai berikut : No.

JENIS PENGELUARAN

JENIS KEGIATAN

VOLUME KEGIATAN

REALISASI (Rp)

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

A.

PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar; b. Lokakarya; h. Dialog interaktif; c. Sarasehan; dan d. Workshop.

B.

OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat 3. Pemeliharaan Data dan Arsip 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

13

Laporan Khusus

NO NPO-PD-EDSE/S2/021031 3 1414 E DEIDS I S: I2: 02/0T/HT HI V/I V/

Laporan Khusus Siapa Butuh

Perda TJSP? Pada dasarnya Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam bahasa Indonesia disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (social security). Selain itu melalui TJSP perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

P

erlu ditegaskan bahwa TJSP berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. TJSP harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat TJSP diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Aturan tentang TJSP sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR. Demikian juga peraturan turunannya, untuk propinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan hal itu juga sudah ada yakni, Perda Propinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sedang ditingkat kabupaten, juga telah disinggung dalam Perda Kabupaten Bojonegoro No 7 Tahun 2008.

Saat ini, pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro telah mengusung Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menjadi Peraturan Daerah. Namun, apakah Raperda yang menjadi inisiatif DPRD ini sudah mewakili kepentingan rakyat dan stake holder yang ada.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

15

Laporan Khusus LSM Bojonegoro Membentuk Aliansi Berharap Perda TSP

Sejak 2011

Sejak tahun 2011, hampir tiga tahun lalu, para aktifis LSM di Bojonegoro intensif berkumpul untuk merancang sebuah aturan yang bisa melindungi LSM lokal dalam rangka realisasi program CSR dari perusahaan yang ada di Bojonegoro, terutama perusahaan Migas yang sedang gencar melakukan eksplorasi di wilayah Blok Cepu. Bahkan, pada akhirnya mereka sepakat membentuk sebuah aliansi untuk mengintensifkan pengawalan. Aliansi OMS yang terdiri dari IdfoS, SEC, BI, PosFora, Gemati, KPI, BPC, PMII, LPBI, Serat, Ademos, Ploso Jenar, INSPEKTRA, LIMA2B, SPBU, OPI dan Langit Biru, bahkan telah menggandeng Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan naskah akademiknya.

JOKO H PURNOMO

Koordinator Aliansi LSM Bojonegoro

16

N

amun sayang, pada tahun 2012, DPRD belum bisa memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk diusulkan menjadi perda.Pihak DPRD pada saat itu menilai, naskah akademik Raperda usulan Komisi B tersebut belum sempurna, sehingga belum siap dijadikan Perda. “Kita ingin benar-benar sempurna dulu seluruh materi pasal per pasal,� kata Anggota Komisi B DPRD, Lasuri.

Sementara, Joko H Purnomo, koordinator Tim Perumus Aliansi OMS untuk CSR, mengatakan LSM yang sudah dilibatkan dalam pembahasan sebelumnya mempertanyakan komitmen DPRD yang mengusulkan Raperda tersebut. Artinya, banyak waktu yang telah dilalui namun belum selesai juga. Sehingga, jika dilihat dari sudah adanya naskah akademik serta pembahasan internal berulang-ulang, molornya Raperda itu justru dianggap lucu serta mengada-ada Dalam hal ini, yang masih mengganjal dalam benak tim perumus adalah komitmen para wakil rakyat, serta anggaran yang telah dikeluarkan untuk naskah akademik dan pembahasan.

Tim Perumus Aliansi OMS untuk CSR menganggap, adanya Perda CSR itu sangat penting, namun pihak dewan dinilai kurang bisa diandalkan.

Maka, aliansi ini memutuskan untuk menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan dilakukan pembahasan bersama di ruang Bathik Madrim.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Laporan Khusus

2013

DPRD Usulkan TSP Masuk Perda Beruntung, diawal tahun 2013, Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro merespon positif usulan Aliansi LSM. Menurut Wakil Ketua Komisi B, Ali Mahmudi, dalam Raperda tersebut nantinya akan mengatur tanggungjawab sebuah perusahaan yang harus diberikan kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Karena sampai saat ini, perusahaan yang sudah memberikan TSP hanya bersifat sporadis dan tidak terkontrol.

P

erusahaan di Bojonegoro akan diwajibkan memberikan tanggungjawab sosial perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar. Bahkan, hal ini akan dipertegas dalam sebuah peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Perda tersebut nantinya akan mengatur tanggungjawab sebuah perusahaan yang harus diberikan kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Saat ini, perusahaan yang sudah memberikan TSP hanya bersifat sporadis dan tidak terkontrol.

“Sehingga, kami akan tegas dengan mengaturnya dalam aturan Perda ini,” kata Wakil Ketua Komisi B, Ali Mahmudi.

Namun, kedepan masih akan dibahas mengenai kriteria perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan TSP. Bisa saja, kriteria yang digunakan berdasarkan omzet, atau berdasarkan jenis perusahaan dan beberapa kriteria lain.

“Itu yang masih belum bisa kita tentukan. Ini pasti akan menjadi diskusi yang sangat panjang,” tambahnya.

Selanjutnya, Komisi B akan melakukan diskusi terbatas dengan stakeholder untuk menentukan langkah yang harus dilakukan kepada masyarakat terdampak. TSP ini merupakan salah satu langkah untuk melindungi masyarakat sekitar perusahaan yang tentu terdampak dari adanya kegiatan perusahaan. Sehingga, harus ada komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawabnya.

“Karena sudah mengganggu masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya dampak negatif yang diterima namun juga harus ada timbal baliknya,” tuturnya E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

17

Laporan Khusus Aliansi OMS Intensif Kawal Raperda TSP

AINUN NA’IM

Perwakilan Aliansi OMS dari IDFoS

18

Demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, Aliansi OMS terus mengawal secara intensif, rancangan Peraturan Daerah (Raperda) TSP. Mereka sangat berharap Raperda tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Koordinator Aliansi OMS, Moh Na’im mengaku, sesuai visi misi awalnya, aliansi yang dibentuk berdasarkan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B mengawal Raperda CSR salah satunya melalui diskusi intensif baik internal maupun eksternal seperti dengan perusahaan dan pemerintahan.

“Kurang lebih sekitar 41 pertemuan, dari penyusunan draft hingga saat ini dalam proses mediasi dengan pihak terkait, seperti dewan, Sekwan dan pihak Pemkab,” tandasnya.

Pertemuan-pertemuan tersebut biasanya dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, apalagi sesuai namanya OMS terbentuk dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beragam sebagaimana yang tersebut pada halaman sebelumnya.

Salah satu pertemuan untuk membahas Raperda ini adalah Acara Focus Group Discussion (FGD) yang diagendakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro di MCM Resto, dan sangat disayangkan forum tersebut membuat Aliansi OMS dan undangan kecewa karena acara sempat molor menunggu kedatangan perwakilan dari DPRD. FGD dimanfaatkan oleh Aliansi OMS untuk memberikan masukan – masukan agar raperda ini benar – benar

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

bisa menjadi jembatan kesejahteraan rakyat.

“FGD kali ini benar-benar mengecewakan, kami ditelantarkan selama dua jam kemudian ditinggalkan tanpa pamit, ini benar-benar tidak beretika, karena mereka yang mengundang kami.” kata salah satu undangan dari LSM IDFoS, Ainun Naim.

Padahal, Raperda ini menyangkut kepentingan masyarakat yang harusnya tidak dijadikan ajang main-main.

“Menengok FGD dan pertemuanpertemuan sebelumnya, kami aliansi sudah memberikan masukan termasuk melalui email dan surat tembusan, jangan-jangan masukan kami selama ini tidak digubris dengan kinerja dewan yang tidak disiplin seperti ini. Lalu, untuk apa mereka mengundang kami,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan demisioner pengurus GMNI, Widodo, perwakilan DPRD dari Komisi B hanya hadir sesaat hanya untuk membuka acara kemudian meninggalkan forum begitu saja.

“Terlambatnya saja sudah dua jam, hadirnya hanya beberapa menit lalu pergi duluan meninggalkan acara.

Padahal, ini acaranya mereka bukan acara UNS yang hanya sebagai tamu, kalau kepentingan rakyat seperti ini saja disepelekan, bagaimana dengan yang lainnya,”ungkap Widodo.

Mereka tetap berharap agar masukan-masukan yang telah diberikan baik lewat forum diskusi maupun lewat surat tembusan untuk dimasukan dalam raperda karena mengingat hal tersebut adalah aspirasi rakyat.

Laporan Khusus

Usulan Aliansi Jadi Referensi

Hal Teknis Bisa Dibahas Lagi Ketua Panitia Khusus (Pansus) II, Ali Mahmudi menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan jaminan sesuai keinginan aliansi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini secara jelas menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin apakah semua usulan aliansi tersebut akan menjadi keputusan di internal DPRD dalam pembahasan Raperda atau tidak.

“Bukan berarti kita menolak, tetapi masukan-masukan itu akan kita jadikan bahan ke eksekutif,” kata Ali Mahmudi.

Ditambahkan, keberadaan Raperda ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum kuat di tingkat kabupaten. Sementara itu, pembahasan Raperda TSP ini masih dalam proses pembahasan sehingga masih ada kemungkinan pengurangan atau penambahan pasal.

“Maka usulan teman-teman aliansi ini akan menjadi referensi pembanding draf Raperda ini,” tandasnya. Namun, jika diminta jaminan seluruh usulan itu masuk dalam Perda, maka secara tegas ia menyatakan tidak bisa.

Pihak komisi B juga menyadari bahwa keinginan para aliansi dari LSM dan NGO yang ngotot memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) untuk kepentingan masyarakat agar perusahaan-perusahaan memberikan TSP sesuai aturan.

“Menurut saya ini bukan hal filosofi seperti yang disampaikan itu, tetapi hanya masalah teknis saja,” kata Wakil Ketua Komisi B, Ali Mahmudi.

Pihaknya mengaku akan berusaha menampung aspirasi masyarakat terkait hal tersebut. Meskipun sebelumnya pihak aliansi sempat kecewa karena dewan dinilai tidak ada keseriusan untuk mengakomodir masukan mereka dalam Raperda.

“Akan kami tampung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Namun apakah nanti akan diakomidasi dalam raperda, ini masih akan dibahas DPRD bersama eksekutif,” ucap politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

19

Laporan Khusus ALIANSI OMS

Tolak TSP Jadi Perda

SHOLIKHIN

Perwakilan Aliansi OMS dari FOSFORA

Tidak terakomodirnya sejumlah usulan Aliansi OMS di draft Draft Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang akan dibahas di Pansus II membuat aktifis aliansi meradang. Mereka menggugat komitmen awal Komisi B selaku pengusul Raperda ini adalah akan melibatkan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pihak DPRD tidak mencantumkan usulan dari aliansi. Bahkan, aliansi menganggap jika Raperda ini disahkan menjadi Perda, maka akan sia-sia karena substansi dari Perda tersebut sama dengan aturan yang ada di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Terlebih, tidak satupun dari 16 usulan dari aliansi yang dimasukkan ke dalam Raperda tersebut. Padahal, dari aliansi ini sudah diajak membahas Raperda TSP sejak tahun 2011. Mereka pun merasa ditinggal dan usaha

20

mereka selama ini dirasa sia-sia.

“Untuk apa buat aturan lagi yang secara substansinya sudah sama?” kata perwakilan IDFoS, Joko HP. Pertemuan yang digelar Rabu (11/12/2013) di ruang Komisi B tersebut pun buntu. Bahkan mereka lebih mendukung jika Raperda ini jangan sampai lolos menjadi Perda. Jika lolos, Perda ini menurutnya tidak akan terpakai karena secara hirarki sudah ada peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Joko, adanya persoalan sosial di masyarakat yang seharusnya diatur dalam Raperda ini juga tidak diakomodir, seperti keterlibatan masyarakat dalam persoalan TSP. “Sehingga, secara tegas kami menolak Perda ini untuk didok (disahkan),” imbuhnya.

Lebih lanjut, aktifis aliansi ini menginginkan agar usulan dari LSM yang tidak terakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) disampaikan secara jelas.

“Kami minta agar ada jawaban yang masuk akal dan logis,” kata perwakilan IDFoS, Joko HP. Sementara dari Komisi B mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian. Mendengar hal tersebut, pihak aliansi meminta bukti hasil kajian. Namun, dari pihak Komisi B tidak bisa menunjukkan hal tersebut.

Selain itu, usaha Komisi B dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini terbukti belum terakomodirnya usulan-usulan mereka yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

“Apabila kajian yang kami sampaikan secara legal draft ini dinilai tidak benar, seharusnya kan ada diskusi,” imbuhnya.

Selama ini, usulan yang disampaikan mereka saat diskusi maupun dalam focus group discussion (FGD), mereka terkesan hanya diajak diskusi secara formal saja dan merasa tidak dikomidir. Kalaupun ada pasal yang dimasukkan hanya sebatas pasal normatif dan tidak banyak berpengaruh.

Kedepan diharapkan ada diskusi bersama untuk membahas permasalahan ini. Namun, apabila hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak dewan maka pihak aliansi mengaku akan melakukan presure dan bahkan mengajukan ke MA atau MK

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Laporan Khusus PDI Perjuangan BUDI IRAWANTO

Dukung Usulan Aliansi

Ketua DPC PDIP Bojonegoro

Secara pinsip, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar Raperda tersebut bisa menjamin keterlibatan semua pihak. Dalam hal Raperda TSP, PDIP menyatakan beberapa sikap dan pandangan bahwa penyusunan ini merupakan keniscayaan mengingat banyak aspek terkait yang harus disinkronkan dalam proses pembangunan Bojonegoro Raperda TSP yang merupakan inisiatif DPRD, dalam proses perumusan hingga pembahasannya cukup intens melibatkan LSM/Ormas, memberikan arah dan pandangan obyektif serta riil dalam pelaksanaan TSP. Sebab selama ini Ormas/ LSM seringkali terlibat dalam proses pendampingan program dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui TSP, APBD, ataupun swadaya.

“Namun dalam perkembangan pembahasannya, PDIP melihat ada beberapa substansi yang terkesan multitafsir, tidak jelas dan bahkan tidak ada dalam draft Raperda TSP,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Bojonegoro, Budi Irawanto.

Selain itu, PDIP juga menilai bahwa Raperda ini tidak memberikan dukungan atas Perda lain dengan semangat yang sama, yang telah disahkan sebelumnya.

Dalam konsideran, draft Raperda TSP tidak menyebutkan Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro.

“Padahal selain semangat percepatan dan pertumbuhan ekonomi, tentu saja hal ini akan terkait langsung, mengingat banyak perusahaan yang terlibat dalam proyek Migas, yang mana mereka juga berkewajiban untuk melaksanakan TSP,” imbuh pria yang akrab disapa Wawan ini.

Raperda ini juga dinilai tidak menjamin transparansi dan akuntabilitas. Draft Raperda TSP hanya menyuratkan dibentuknya Forum TSP yang juga disebutkan bahwa Forum TSP tidak harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai wadah komunikasi.

“Artinya, hal ini membuat perencanaan tidak aspiratif dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat maupun kebutuhhan pembangunan, pelaksanaan tidak terarah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan TSP menjadi absurd,” tandasnya.

Secara ideal, tambahnya, Raperda ini harus juga mengamanatkan dibentuknya Dewan TSP yang malibatkan unsur instansi pemerintah, perusahaan, OMS/LSM dan perguruan tinggi.

“Sehingga dengan adanya Raperda ini, PDIP berharap adanya kesinambungan realisasi dan pengawasan terhadap CSR perusahaan” tegasnya

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

21

Seputar Kesbang

Jelang Pileg 2014

Kesbang Undang Silaturahmi Caleg Menjelang pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas ) kabupaten Bojonegoro mengundang seluruh calon anggota legislatife (Caleg) Pemilu 2014 untuk melakukan silaturahmi di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (26/11/2013). Sebagai calon wakil rakyat, mereka dipersiapkan untuk mengahadapi tantangan Bojonegoro ke depan.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Bupati Bojonegoro Suyoto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Mundzar Fahman, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin dan Caleg se-Kabupaten

22

Bojonegoro.

Dalam pertemuan kali ini, Pemkab Bojonegoro memberikan penjelasan Program Kerja Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2005 - 2025

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 -2019.

Di situ dijelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro bermimpi akan menjadi lumbung pangan dan energi. Sehingga mengharapkan

“

Seputar Kesbang “Mundzar Fahman berharap agar seluruh

Partai Politik segera mengirimkan fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan data tim pelaksaanaan kampanye paling lambat 30 November 2013,”

H. MUNDZAR FAHMAN, MM Ketua KPUK kabupaten Bojonegoro

kesinergitas antara eksekutif dan legislatif sehingga programprogram pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro.

Sementara itu, Ketua KPU, Mundzar Fahman menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilaksanakan oleh para Caleg.

Pihaknya berharap agar seluruh Partai Politik segera mengirimkan fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan data tim

pelaksaanaan kampanye paling lambat 30 November 2013.

Selain itu, pada 7 Desember 2013 KPU berencana mendatangkan akuntan publik untuk memberikan materi tentang pembutan laporan dana kampanye.

Sehingga, mengharapkan kepada seluruh Caleg agar lebih memperhatikan keindahan dan keadaan gambar-gambar atau foto Caleg yang saat ini sudah terpasang.

“Kami minta agar hal ini diperhatikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu menyampaikan bahwa saat ini permasalahan yang muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK invalid sebanyak 13.600 orang.

Selain itu, pihaknya juga berharap

agar Pemasangan Alat Peraga (APK) kampanye dapat sesuai dengan zona yang telah ditentukan.

“Dalam waktu dekat, kami (Panwas) akan bekerja sama dengan pihak - pihak terkait guna menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai,” ucap Ketua Panwaslu, Mustofirin.

Selanjutnnya, Bupati Bojonegoro Suyoto mengharapkan dengan acara ini dapat menjalin silaturahmi antara Caleg serta menciptakan situasi yang tetap harmonis dalam Pileg 2014. Selain itu, bupati juga mengharapkan anggota DPRD tetap dalam pengawasan program program kerja Pemkab Bojonegoro sehingga dapat mengetahui kinerjanya.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

23

Seputar Kesbang

Talkshow bersama Ormas

Bahas Lumbung Energi dan Pangan Bakesbangpolinmas Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (20/11/2013) mengadakan talk show bersama pemimpin Ormas di Hotel dan Resto MCM, Jl Pemuda Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan mimpi Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi untuk Indonesia.

Talk show tersebut dihadiri oleh organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa ekstra kampus (Omek), NU, FKUB, BAMAG, Muhammadiyah, Hok Swie Bio, ICMI, KNPI, IDFoS dan UIN Sunan Ampel Surabaya. “ Selaku narasumber hadir pula

24

Bupati Suyoto dan Prof DR. KH. A. Imam Mawardi,�terang Kepala Bakesbangpolinmas Hanafi.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur beberapa waktu lalu duduk bersama Bupati Suyoto membahas

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

program mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Dalam diskusi yang gayeng itu, memunculkan beragam sikap mulai optimis, pesimis, bahkan tak segan mereka menyampaikan keprihatinan melihat fenomena masyarakat Bojonegoro ditengah hingar bingar kegiatan industri migas.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro, KH. Alamul Huda, misalnya. Dia mengaku, pesimistis berkah minyak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bojonegoro.

Justru sebaliknya, ketika sumber daya alam itu tidak pandai dikelola maka bisa jadi warga akan jatuh

Seputar Kesbang tersungkur dalam hingar bingar industrialisasi migas.

Gus Huda-sapaan akrab Alamul Huda mengungkapkan, pada kenyataannya tenaga kerja bidang pertanian di Bojonegoro mencapai 47,21 %. Yang mana jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding tenaga kerja dibidang pertambangan yang hanya 2 %. Sedangkan disisi lain lahan yang dimiliki warga Bojonegoro makin berkurang.

Maka dikhawatirkan para pemuda yang dididik menjadi tenaga pertambangan belum lulus justru sumber migas sudah habis.

“Terus Bagaimana nasib mereka dan generasi kita yang akan mendatang?” tanya Gus Huda.

Senada juga disampaikan Ikhwanudin dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bojonegoro. Menurut pandangan ICMI, minyak tidak mampu mensejahterakan masyarakat Bojonegoro. Oleh karenanya pemerintah diminta untuk bersikap hati- hati dalam melangkah.“Jangan sampai mimpi minyak justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat,” tandas Ikhwanudin.

Menanggapi hal itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengaku, memahami keresahan yang dirasakan dan dipikirkan oleh

para ormas Bojonegoro. Menurut Bupati, semakin mengenal Bojonegoro akhirnya mengetahui kondisi Bojonegoro jauh sangat memperihantinkan. Hal itu dapat dilihat dari 43 persen lahan yang ada kebanyakan merupakan berada dalam kewenangan Perhutani atau lahan hutan. Sehingga hanya kisaran 23 persen lahan produktif yang memang bukan milik Perhutani.

Kepedihan itu, lanjut Suyoto, makin terasa manakala dari mayoritas penduduk Bojonegoro yang mengaku sebagai petani namun sama sekali tidak memiliki lahan garapan sama sekali. Jika

dikronologikan maka banyak buruh tani yang bergantung pada petani yang miskin. Hal itu sama saja diantara masyarakat berbagi kemiskinan.

“Budaya Ngasak atau istilah lainnya memungut hasil panen milik petani lain inilah bukti cara masyarakat berbagi kemiskinan.

Namun budaya ini bersifat positif karena mampu menopang kehidupan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan sama sekali,” sambung Suyoto, mengungkapkan.

Sedangkan berkah minyak sendiri, menurut Suyoto, baru bisa dinikmati pada kisaran tahun 2017 mendatang. Utamanya adalah dari

Blok Cepu, karena selama ini yang sudah memberikan konstribusi hanya saja sumur Sukowati, Blok Tuban. Untuk Blok Cepu baru akan berproduksi antara akhir tahun 2014 sampai 2015.

“Itu artinya kontribusi yang diterima daerah baru terlaksana pada 2017 mendatang,” tandas Ketua DPW PAN Jatim itu.

Suyoto menambahkan, oleh karenanya sekarang ini Pemkab Bojonegoro mengalihkan industri migas pada kegiatan holtikutura, dan agribisnis. Bidang ini nantinya diharapkan akan membawa dampak luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

25

Seputar Kesbang

Bakesbangpolinmas

Gelar Pelatihan Kasat dan Linmas Khusus

Sebagai upaya turut serta mensukseskan program pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi nasional Bakesbang Polinma kabupaten Bojonegoro menggelar pelatihan untuk Kepala Satuan (KASAT) dan Wakil Kepala Satuan (WAKASAT) Linmas se kabupaten Bojonegoro.

Acara yang digelar sejak tanggal 26-28 Nopember dimulai dari kecamatan Padangan, dilanjutkan di kecamatan Ngasem pada tanggal 3-5 Desember, sedangkan untuk kecamatan Kapas dilaksanakan

26

pada tanggal 10-12 Desember, dan yang terakhir di kecamatan Baureno pada tanggal 16-18 Desember tersebut total di ikuti oleh 860 peserta dari seluruh desa se kabupaten Bojonegoro tersebut,

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

sukses dilaksanakan di empat tempat yang berbeda.

Kabid Linmas Bakesbang Polinmas Bojonegoro, Samiun menjelaskan bahwa agenda diharapkan ini dapat meningkatkan kapasitas Linmas sehingga bisa memberikan sumbangsih bagi pembangunan di kabupaten Bojonegoro, “Pembangunan tidak akan maksimal tanpa adanya suasana yang kondusif,maka dari itu peran Linmas dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi sangat penting, “jelasnya.

Seputar Kesbang Seputar Kesbang

Pada pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, selain diberikan materi dasar dari KODIM,POLRES, dan SATPOL PP kabupaten Bojonegoro peserta juga diberikan materi pengembangan ekonomi dan pengolahan sumberdaya alam dari SKPD – SKPD terkait.

Selain pelatihan kepala satuan dan wakil kepala satuan linmas, sebelumnya Bakesbang Polinmas juga menyiapkan 5 peleton Linmas untuk ikut menangani berbagai berbagai kegiatan pemerintahan.

Linmas 5 peleton yang setara dengan 155 personel.

“Sebanyak 155 orang dari perwakilan kecamatan mendapat pelatihan khusus,” kata Kabid

Linmas, Samiun.

Menurut dia tidak semua anggota Linmas di Bojonegoro bisa memiliki kesempatan ini.

Linmas khusus dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintah, seperti penanganan kebencanaan, bela negara dan lainnya. Linmas Inti ini siap setiap saat di tengah

SAMIUN

Kabid Linmas Bakesbangpol dan Linmas Bojonegoro

masyarakat saat dibutuhkan.

Selain mendapatkan materi khusus, mereka juga dilatih fisik seperti jalan malam menjelang pembaretan (penerimaan baret) dan pengetahuan kebencanaan maupun pertolongan kemanusiaan.

Samiun menambahkan, saat ini total Linmas di Bojonegoro ada 1.475 personel. Semua anggota Linmas khususnya Linmas khusus tetap dibutuhkan. Apalagi menjelang pesta demokrasi 2014 mendatang. Karenanya, mereka yang sudah masuk Linmas khusus, dihar apkan benar- benar menjadi ujung tombak di masyarakat.

“Kami optimis secara bertahap akan mampu meningkatkan SDM anggota Linmas,” pungkasnya.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

27

Dinamika Politik

KPU Bojonegoro

Tetapkan Zona Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro menyampaikan penetapan Zona Kampanye pemasangan alat peraga pemilu 2014 sesuai Surat Keputusan (SK) KPU No 23 ahun 2013 kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu.

Ketua KPU Mundzar Fahman menyampaikan,pihaknya telah menyampaikan hal tersebut melalui surat kepada seluruh pesera Pemilu. Untuk penetapan Zona kampanye pemasangan alat peraga

28

Pemilu tersebar di 430 desa di 28 Kecamatan pada tanggal 19 Okober 2013 lalu.

Dia menegaskan,zona kampanye pemasangan alat peraga berlaku pada 27 Oktober sesuai Peraturan KPU No 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu 2014. Sehingga,partai politik peserta Pem ilu tidak seharusnya memprotes penetapan zona kampanye pemasangan alat peraga. “Karena didalamnya hanya mengatur ruang public.�tandasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bojonegoro, Mustofirin mengatakan penetapan zona kampanye pemasangan alat peraga Pemilu 2014 yang tersebar di 430 desa tidak menyalahi ketentuan.

Dia menegaskan,zona kampanye Pemilu 2014 yang diteapkan KPU idak ada yang menyimpang seperti yang diaur dalam peraturan KPU

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Nomor 15 tahun 2013 tenang pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu 2014.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU untuk membahas penertiban pemasangan alat peraga yang melanggar zona kampanye.

Sementara dalam pelaksanaannya diawali dengan mengundang perwakilan partai politik agar menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang diluar zona yang sudah ditentukan sesuai aturan.

Mustofirin menambahkan masing-masing lokasi disetiap desa akan digunakan memasang alat baliho,sedangkan zona kampanye di keccamatan dimanfaatkan untuk memasang lata peraga bendera,umbu-umbul dan spanduk. “Sesuai aturan ukuran yang digunakan adalah 1,5x7 meter,� tukasnya.

Dinamika Politik

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam sosialisasi ini, disampaikan mengenai pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dalam berkehidupan.

“Indonesia akan lebih baik jika menerapkan empat pilar kebangsaan. Banyak juga kenakalan remaja ini karena disebabkan mereka lahir diera reformasi, sehingga banyak yang hanya menghafal saja tanpa mengerti isi yang terkandung didalam UUD 1945 maupun Pancasila sebagai Dasar Negara,” ujar Anggota DPR RI Komisi IX, Abidin Fikri, dalam pemaparannya yang dilakukan di Dewarna Hotel and Resto, Bojonegoro, Sabtu, 7 Desember 2013.

Anggota MPR-RI, Abidin Fikri menyampaikan, bahwa saat ini masyarakat harus punya ideologi dan cita cita kebangsaan. Ia berpendapat jika setelah terjadi reformasi, masyarakat sudah jarang berbicara mengenai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Oleh sebab itu, Abidin berharap agar dilaksanakan kembali upaya agar masyarakat kembali pada ideologi dan citacita yang tertuang dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut.

“Pancasila adalah bintang penuntunnya,” ungkapnya.

Dengan sasaran kepala desa, camat dan perangkat desa, sosialisasi ini bertujuan untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

29

Dinamika Politik 15 ayat (1) huruf e UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mencatat ada beberapa persoalan yang saat ini di hadapi Bangsa Indonesia.

Persoalan tersebut, yang tengah terjadi dalam masyarakat yang tentu perlu harus dibahas bersama, tanpa harus mengedepankan egoisme, dan kepentingan kelompok.

Setidaknya terdapat banyak kritisi terhadap implementasi undang-undang dan peraturan yang telah dirubah dan tidak berpedoman pada GBHN. Di antaranya tantangan yang hingga saat ini masih ada di masyarakat. Seperti pandangan agama yang sempit, fanatisme Kedaerahan, ketidakadilan ekonomi, penegakan hukum lemah, implementasi otonomi daerah dan intervensi kekuasaan global.

“Persoalan itu musti dibahas bersama,” ujar Honing Sanny dari Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan (TK KSK) MPRRI di Auditorium Griya Dharma Kusuma Bojonegoro, pada Rabu

(27/11/2013) pada kesempatan lain.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari kepala desa, lurah dan camat seBojonegoro serta undangan dari beberapa kedinasan di Bojonegoro.

Hadir sebagai narasumber adalah Abidin Fikri dari MPR RI, Edi Subiyanto dari Kabid Kesatuan Bangsa Bakesbangpolinmas,

KOMINFO

Bayu Dwi Anggono dari Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan MPR-RI dan moderator Irwan Subandi dari Dekan Fisip Universitas Bojonegoro.

Rektor Unigoro, Slamet Iswantoro berharap agar Indonesia kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen. Ia beranggapan sistem revitalisasi yang saat ini terjadi menyebabkan penguasaan atas kekayaan negara oleh kelompok-kelompok tertentu.

Siap Bantu Sosialisasi Pemilu Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menyatakan siap membantu pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2014 kepada masyarakat.

Namun sosialisasi yang dimaksud hanya sebatas Parpol peserta Pemilu, bukan calon anggota legislatif (Caleg) “Kominfo siap membantu sosialisasi Pemilu 2014 sepanjang ada permintaan dari KPU,” kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur.

Lebih lanjut ia menjelaskan

bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro bisa mengajukan permohonan kepada Pemkab Bojonegoro mengenai pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2014 sekaligus melengkapi dengan materi yang akan disosialisasikan dalam bentuk baliho, spanduk dan lain sebagainya.

Menurutnya, Pemilu 2014 merupakan program nasional sehingga keterlibatan berbagai unsur masyarakat dan lembaga pemerintah sangat diperlukan.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan

E D I S I :E D 2 I0S/IT: H2 0I V/ / TN H OI PV/- DNEOSP/-2D0E1S3/ 2 0 1 3 30 30

Pemilu berjalan dengan baik.

“Semakin banyak pihak terlibat menyosialisasikan Pemilu 2014, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu akan semakin tinggi,” paparnya.

Terpisah, Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro Musta’ana, mengatakan kemungkinan Pemkab Bojonegoro akan dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2014.

“KPU saat ini mulai melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, baik dari relawan Pemilu 2014, mahasiswa dan pelajar,” jelasnya

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

31

Dinamika OMS

Peringati Hari Anti Korupsi

Mahasiswa Turun Jalan Sudah bukan rahasia lagi, korupsi memang dinilai sebagai musuh bersama masyarakat dunia sekaligus menjadi The Common Enemy. Sebagai penyakit yang dinilai telah menjangkiti hampir semua negara atau global, kegiatan korupsi ini sudah berlangsung sejak zaman kebesaran Romawi hingga keadidayaan USA saat ini.

Bahkan saat ini korupsi masih ada dan semakin menggurita. Indonesia salah satu negara yang kena wabah tersebut.

Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama, adalah negara yang termasuk dalam salah satu negara yang juga tidak bisa hidup tanpa adanya tindakan korupsi. Korupsi dinilai sudah benar-benar merajalela di negri tercinta ini. Bahkan ada juga yang melabeli bahwa negara kita termasuk dalam salah satu pasien penderita penyakit korupsi stadium akut. Yang namanya akut, tentu saja sulit kalau mau diberantas dengan satu kali pengobatan saja.

Butuh waktu, dan butuh tenaga ekstra untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang bersih dari tindakan korupsi.

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Senin (9/12/2013), mahasiswa dan organisasi

32

masyarakat di Bojonegoro melakukan aksi demo. Dimulai dari bundaran Adipura, mahasiswa melakukan orasi. Selain itu juga mendatangi kantor DPRD, Pemkab dan Kejari Bojonegoro.

Elemen Organisasi Mahasiswa dan Ormas tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Pengurus Kabupaten OI (BPK OI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Aksi mahasiswa dan salah satu ormas tersebut di DPRD sempat diwarnai saling dorong dengan aparat keamanan karena pengunjuk rasa tidak bisa masuk ke dalam gedung dewan.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Mereka kecewa, lantaran tidak berhasil bertemu dengan satupun wakil rakyat karena sedang kunker.

Sementara itu, di Pemkab aksi mahasiswa ditemui Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono.

Dikatakan, pemkab sangat mendukung pemberantasan korupsi. Termasuk menindak PNS bermasalah. Selama ini pemkab memberikan tugas kepada Irwasda mengusut pelanggaran pegawai.

“Kalau ada pegawai yang melanggar pasti kita tindak tegas sesuai aturan berlaku,” tegas Wabup.

Sementara aksi berakhir di kantor Kejari Bojonegoro, mahasiswa melakukan tabur bunga sepanjang jalan. Tabur bunga dan pocong jadi-jadian menjadi simbol desakan kepada pemerintah menghukum tegas para pelaku korupsi.

“Tidak cukup hanya dihukum mati, tapi harus dimiskinkan hartanya,” teriak mahasiswa.

Koordinator aksi, Usul Pujiono mengatakan penegakan korupsi harus terus dilakukan. Kabupaten Bojonegoro ternyata menduduki rangking satu kasus korupsi terbanyak. Ini membuktikan masih banyak pejabat tidak bermoral.

Mahasiswa berharap kejaksaan mengusut korupsi hingga tuntas.

Dinamika OMS Rentan Konflik

Aliansi Mahasiswa Sambangi Polres

Banyaknya Potensi Konflik dan kekerasan yang ada diwilayah Bojonegoro membuat Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Damai (AMCD) Kabupaten Bojonegoro mendatangi Mapolres Bojonegoro. Mereka menuntut agar aparat keamanan serius menangani kasus kekerasan yang ada diwilayah hukumnya.

Apalagi di Bojonegoro sekarang sangat berbeda dengan Bojonegoro beberapa tahun yang lalu, adanya blok Cepu menjadi salah satu penyebab bag elemen masyarakat bojonegoro menjadi rentan konflik dan kekerasan. “Polisi atau intelejen lemah dalam mendeteksi eskalasi konflik, koordinasi, dan komunikasi dengan kelompok-kelompok rentan konflik, termasuk pemerintah daerah,� ujar salah seorang Mahasiswa dalam pertemuannya dengan anggota Polres Bojonegoro, Miftah, Senin (18/11/2013).

Dalam hal ini sejumlah mahasiswa menilai jika aparat kepolisian terkesan lambat dalam penanganan konflik. mereka juga menyebutkan, jika Polri belum sepenuhnya dapat diandalkan mampu menangani berbagai aksi kelompok rentan dan menjaga rasa aman terhadap masyarakat. “Apa kepolisian sudah melakukan

deteksi konflik namun cenderung ada pembiaran. Dan setelah terjadi konflik besar aksi kekerasan yang meluas polisi baru bertindak mengamankan,� tandasnya.

Sehingga dengan melihat banyaknya fenomena aksi kekerasan yang terjadi baik antar kelompok mahasiswa, massa perguruan silat, kelompok agama yang berbuntut anarkis dan masih banyak lainnya.

Namun, lanjut dia, terkesan ada pembiaran dari pihak kepolisian.

Sehingga para mahasiswa itu menuntut, agar menjalankan sepenuhnya Tribrata bagi yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi diadili secara hukum sipil dengan sebelumnya disiplinkan terlebih dahulu.

Sementara itu menanggapi, Kasat Intel Polres Bojonegoro, Iptu Shabda, mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas pelaku kriminalitas yang ada di wilayah hukumnya.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

33

Dinamika OMS

Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menggelar aksi solidaritas pada hari minggu 8 Desember 2013 yang lalu, dalam aksi tersebut aktivis PMII Kabupaten Bojonegoro ini menuntut dibebaskannya sejumlah aktivis yang ditangkap polisi di Madura dan Banyuwangi.

Penangkapan aktivis PMII Kabupaten Sampang Madura dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur, delapan orang aktivis PMI ditangkap .

Penangkapan itu terjadi ketika aktivis PMII Sampang Madura menggelar unjuk rasa menolak kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Sampang, Rabu, 4 Desember 2013.

Mereka yang ditangkap itu antara lain Ketua Cabang PMII Sumenep Imam Syafi’I, Ketua Cabang PMII Pamekasan Sidik, dan Ketua Cabang PMII Sampang Saifullah.

Aksi solidaritas Para aktivis PMII Bojonegoro dimulai dengan melakukan orasi di Bundaran Jetak dilanjutkan tabur bunga di depan Mapolres Bojonegoro. Aksi tersebut sempat membuat polisi bingung, lantaran digelar pada Hari Minggu dan tidak disertai izin .

Dengan membentangkan

sejumlah poster, puluhan aktivis PMII Bojonegoro ini melakukan orasi di Bundaran Jetak. Dalam Orasinya mereka menuntut penegakkan kebebasan demokrasi yang dinilai telah terkebiri. Aksi ini merupakan reaksi dari penangkapan sejumlah aktivis yang dinilai sebagai pelanggaran HAM dan menyalahi kebebasan berdemokrasi dan Undang – Undang Dasar.

Selain menuntut dibebaskannya aktivis yang ditangkap mereka juga mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan polisi saat mengamankan unjuk rasa.

“Kami minta Polres Bojonegoro mendukung pembebasan kawan kami yang ditangkap, sementara tabur bunga ini sebagai simbol telah matinya demokrasi,” jelas Kordinator Lapangan, Ahmad Zainul Hasan.

Zainul, panggilan akrab dari Ahmad Zainul Hasan juga menambahkan bahwa “

Kader PMII Madura Ditangkap

Aktivis PMII Bojonegoro Luruk Polres penyampaian aspirasi harusnya didukung oleh aparat bukan malah di tangkap, karena dengan disampaikanya aspirasi rakyat, akan semakin membuat Negara ini lebih maju dan lagi pula Negara kita Negara Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat”.

Kabag. Operasional Polres Bojonegoro, Kompol Hari Adi Agus W. yang menyambut pengunjuk rasa dikantornya berjanji akan mendukung tuntutan aktivis PMII Bojonegoro dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dan setelah itu para aktivis akhirnya membubarkan diri.

34

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Profil Lembaga

FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB)

Yang Berwarna Untuk Berbangsa

Bermula dari suasana prihatin akan kondisi bangsa yang dilanda krisis multidimensi berkepanjangan (1998 – 2001). Ditambah lagi dengan terjadinya gesekan-gesekan hubungan antar agama, suku, ras dan kelompok/golongan di beberapa daerah di Indonesia yang semakin lama semakin meluas. Tentu menjadi sangat mungkin dapat menjalar dan terjadi di wilayah damai Kabupaten Bojonegoro.

Kondisi yang serba prihatin dan konflik horizontal seakan mudah sekali muncul dimana-mana.

Apalagi terlalu sulit ditarik ujung pangkalnya, karena berpotensi menimbulkan keresahan mendalam dan mengganggu hubungan sosial kemasyarakatan di daerah lain.

Mengamati akan kondisi tersebut dan sadar bahwa konflik sering terjadi karena miskomunikasi dan kesalahpahaman belaka dan hanya dapat ditanggulangi dengan menjalin komunikasi kultural, personal dan struktural, lembaga serta yang

paling penting adalah mencegah dari diri sendiri antar individu dan elemen masyarakat itu sendiri agar menghindari dari perbuatan yang dapat memancing terjadinya konflik.

Dengan berbekal hubungan kultural yang selama ini telah

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

35

Profil Lembaga

terbangun dengan harmonis diantara tokoh umat beragama di Kabupaten Bojonegoro yang sangat merindukan terciptanya hubungan sosial keagamaan yang rukun, guyub dan damai, maka timbullah kesepakatan untuk mengikat diri dalam sebuah organisasi sebagai media komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intens serta efektif agar cita-cita bersama tersebut dapat terwujud.

Maka dari hasil beberapa pertemuan formal non-formal antar tokoh agama dibentuklah Tim 9 terdiri atas : KH. Alamul Huda, Pendeta Stevanus Semianta S.Th, Romo D. Suwadji CM, Drs. I Ketut Sulasta, Pranata Atmaja, Dra. Hj. Tjitjik Mursyidah M, H. Mabrur Thoha, Lukman Wafi, SH dan M. Hasan Bisri untuk membentuk dan menyiapkan perangkat teknis dan strategis terwujudnya organisasi tersebut, dari hasil Tim 9 itulah lahir organisasi multikultural yang bernama PAGUYUBAN UMAT BERAGAMA (PUB).

Berpijak pada perkembangan sejarah Kebangsaan dan Kebudayaan, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sentuhan dan pengaruh nilai-nilai religius yang ada dan berkembang di Indonesia.

Mula-mula datang Agama Hindu, disusul Agama Budha, Islam dan Kemudian Katholik dan Kristen Protestan, disamping itu bebarengan kedatangan Bangsa China yang kebanyakan beragama Kong Hu Cu, agama tersebut

36

pun ikut memperkaya idiologi keagamaan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Persatuan Kesatuan Negeri ini dan raihan Kemerdekaan Bangsa juga dari jerih payah para pemeluk berbagai agama tersebut.

Keaneka-ragaman merupakan realitas alam semesta sebagai wujud kekuasaan Sang Pencipta, dan Bangsa Indonesia adalah bagian dari realitas wujud sebagai bangsa yang plural baik dari alamnya, realitas budaya, etnis, suku, bahasa maupun Agamanya.

Kondisi bangsa yang plural ini telah disadari oleh para pendiri Negeri ini dan oleh karena itu mereka sepakat walaupun mereka berbeda.

Namun, dalam satu dasawarsa ini kita dipertontonkan fenomena yang sangat mengusik kehiduan antar umat beragama, diberbagai daerah dilanda konflik horisontal yang menggunakan isu SARA. Banyak faktor penyebab, salah satunya adalah gejala menguatnya pemahaman keagamaan yang eklusif – radikal – fundamental di berbagai agama. Fenomena ini pula pada akhir-akhir ini memunculkan

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

benih-benih terbentuknya terorisme.

Menyikapi fenomena diatas, diperlukan niat yang tulus dan keseriusan untuk mencari titik temu atau persamaan dan memahami perbedaan agar kerukunan, perdamaian dan kebersamaan dapat diraih kembali dalam rangka membangun kehidupan berbangsa. Karena pada hakekatnya perbedaan agamaagama hanya berada pada tataran dogmatis, pada tingkat esensial atau makna dari subtansi ajaran agama masing-masing dapat diangkat berbagai persamaanpersamaan yang mendasar karena semua agama mengandung muatan nilai atau ajaran : Ketuhanan, Kemanusiaan (Humanity), Kasih Sayang, Persaudaraan sejati dan Penghargaan terhadap hak-hak Asasi Manusia.

Agar kehidupan agama tidak hanya berkutat pada subtansi ajaran agama masing-masing, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana subtansi ajaran agama itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata guna menjawab

tantangan zaman, memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat phisik-biologis maupun psikis-religius seperti : Kesejahteraan, rasa aman, tentram dan damai dalam berinteraksi dengan umat agama lain serta hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan azasi manusia.

Organisasi yang bergerak dalam bidang Sosial Kemasyarakatan Independent, non profit ini bertujuan agar terciptanya

kehidupan yang rukun, guyub dan damai antar umat beragama di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Menghargai perbedaan-perbedaan yang ada (diantara umat beragama) dengan sikap dewasa, arif dan bijaksana, Menanggulangi setiap bentuk provokasi dari manapun yang dapat memecah belah kehidupan bersama antar umat beragama, Memberikan masukan pemikiran yang diperlukan bagi peningkatan dan pengembangan

Profil Lembaga

pembangunan masyarakat diwilayah Kabupaten Bojonegoro, dan Memotivasi timbulnya kerjasama dibidang sosial kemasyarakatan.

Tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan silaturrahim antar umat baragama secara periodik, terprogram, teratur antar pimpinan umat beragama ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

AGENDA KEGIATAN DAN ANGGARAN DANA PAGUYUBAN UMAT BERAGAMA / FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013

NO

WAK T U

1

JanuariDesember

2

Februari

3

Januari Desember

4

5

Triwulan

April dan Desember

BENTUK REALISASI

VOLUME

ANGGARAN Rp.

1. Terbinanya komunikasi antar Tokoh Agama 2. Informasi-informasi kerawanan sosial dan agama

Rutin dan permanen tiap bulan sekali

12 kali

6.000.000,-

Rapat Kerja Pen- Pengurus gurus PUB/FKUB PUB/FKUB Bojonegoro Bojonegoro dan Pengurus PUB/FKUB Koordinator kecamatan SeBojonegoro

1. Evaluasi program kerja 2. Perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang

Perumusan programkerja dan Evaluasi Tahunan

1 kali

3.000.000,-

Bhakti Sosial

1. Korban Bencana Alam 2. Daerah Rawan Sosial 3. Daerah Rawan Konflik Agama, Kelompok, Suku dan Perguruan Silat

1. Kepedulian terhadap umat beragama 2. Mengurangi beban hidup 3. Menanamkan toleransi dan kerjasama umat beragama

- Pengobatan masal - Alat Pertanian - Sembako - Penghijauan

2 kali

30.000.000,-

Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan FKUB serta Seruan Moral Pemilukada Gubernur Jawa Timur

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, OKP, LSM dll

1. Sosialisasi FKUB 2. Program Kerja FKUB 3. Tata cara pendirian rumah ibadah 4. Peraturan-peraturan lainnya

Menjangkau 28 2 kali Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

10.000.000,-

Pembinaan Agamawan Muda (Workshop Pemuda Lintas Agama)

KP-LIMA, Pemuda Lintas Agama dan Aktifis Organisasi (OKP, LSM dll)

1. Terbinanya komunikasi antar Pemuda Lintas Agama 2. Terwujudnya kerjasama antar Pemuda Lintas Agama

100 Pemuda Lintas Agama di Bojonegoro

KEGIATAN Pertemuan Rutin Pengurus PUB/ FKUB Bojonegoro

SASARAN / OUTPUT Pengurus PUB/FKUB Bojonegoro

TUJUAN / INPUT

1 kali

5.000.000,-

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

37

Profil Lembaga 6

Juni dan Oktober

Harlah PUB/ FKUB dan Festival Seni Budaya Lintas Agama

7

Mei

8

9

PUB/FKUB, KP-LIMA, dan Aktifis Organisasi (OKP, LSM) dan Masyarakat

1. Terjalinnya Keakraban Show Kesenian dan Antar Pemuda Lintas Agama Kebudayaan Lintas 2. Terbinanya Toleransi Agama Budaya Lintas Agama

1 kali

10.000.000,-

Muhibbah / FKUB Kota/ Kunjungan / Kabupaten di Study Tour / study Jawa Timur Banding

Penguatan Kapasitas Organisasi PUB/FKUB

1 kali

10.000.000,-

Juli

Penanggulangan Konflik

Wilayah Rawan konflik

Meredakan dan meminimali- Memfasilitasi sir gesekan antar masyarakat fihak-fihak yang dan umat beragama berkonflik

September

Pembinaan Perempuan Antar Umat Beragama

Perempuan Tokoh Agama dan Aktifis Organisasi (Ormas, OKP, LSM dll.)

1. Terwujudnya komunikasi perempuan Antar umat beragama 2. Terjalinnya Kerjasama dengan Ormas Perempuan Bojonegoro

FKUB Madiun / Surabaya / Jember

100 Tokoh Perempuan di Kab. Bojonegoro

25.000.000,-

1 kali

5.000.000,-

ANGGARAN BELANJA RUTIN PAGUYUBAN UMAT BERAGAMA / FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA BELANJA Langganan Daya PDAM Langganan Media massa/Koran Gaji 2 (dua) orang Staf kantor Tunjangan komunikasi dan transportasi Pengurus PUB/FKUB Renovasi kantor Service mobil inventaris Pengadaan Alat Transportasi Sepeda Motor Pengadaan ATK Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan

VOLUME 12 Bulan 2 x 12 Bulan 2 x 12 Bulan 4 x 17 Orang x 12 bulan -

HARGA SATUAN

JUMLAH

200.000,200.000,1.000.000,17.000.000,10.000.000,5.000.000,16.000.000,500.000,3.000.000,-

2.400.000,2.400.000,12.000.000,17.000.000,10.000.000,5.000.000,16.000.000,6.000.000,3.000.000,-

JUMLAH TOTAL

73.800.000,-

## Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ##

38

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

Refleksi

Membangun Indonesia dari Al Amrozzy, Redaktur Pelaksana

Masih saya ingat, Broadcast Blackberry Messenger Kang Yoto pada 12 Nopember 2012, berjudul : Dari Daerah Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi Indonesia. Inti dari pesan berantai itu adalah hasil sebuah dialog panjang bersama prof. Pratikno, Rektor UGM Yogjakarta yang pada akhirnya mengcreate sebuag tagline Bojonegoro Menjadi Lumbung Pangan dan Energi.

Sejatinya, hal serupa juga sudah pernah terlontarkan oleh banyak pakar, baik dari politik, ekonomi dan akademisi tentang konsep itu. Sebuah buku terbitan CSIS tahun 2006 yang merupakan hasil dari Simposium Millenium kelima CSIS yang mengambil thema Membangun Indonesia dari daerah dan sekaligus dijadikan judul buku terbitannya.

Hal serupa, belum lama muncul dipermukaan, gubernur DKI Jokowi, dan wakilnya Ahok Basuki, juga merupakan implementasi dari kon-

Bojonegoro

sep Membangun Indonesia dari daerah, mereka berdua adalah para perubah daerah, Solo dan Bangka Belitung, namun mampu membuat perubahan untuk Indonesia. Sebelumnya, juga ada, mantan gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, menjadi milik Indonesia. Belakangan, banyak tokoh dari daerah yang dipromosikan untuk Indonesia, ada Pakde Karwo, bu Risma dan lainnya.

Artinya, sebenarnya apa yang dibroadcast kan kang Yoto di BBMnya merupakan suatu hal yang wajar dan harus dilakukan.

Dalam kompetisi global kita harus bias memenangkan kompetisi dengan kedaulatan yang dimiliki. Terutama kedaulatan pangan dan Energi. Dan Bojonegoro yang telah mencanangkan visinya sebagai kabupaten Lumbung Pangan dan Energi untuk kesejahteraan, kebahagiaan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya keterlibatan semua pihak, yaitu para ahli, investor dan sinergitas seluruh kekuatan.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu, sebagai aktifis OMS kita berada pada peran yang strategis untuk mengegolkan visi itu, OMS yang konsen di ruang demokrasi bias membangun pendidikan politik yang baik untuk rakyat, yang konsen di ekonomi kerakyatan, mari kuatkan perannya untuk peningkatan kemakmuran rakyat, yang konsen di pertanian peternakan, lakukan hal terbaik agar petani dan peternak dapat mandiri dan menghasilkan karya terbaiknya.

Membangun Indonesia, adalah kewajiban kita bersama, kita masih ingat, kata Cak Nun, bahwa Indonesia adalah Bagian dari Desa Saya.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

39

Tokoh

Ibu,

Harus Menjadi Penyelamat Anak-Anak di Era Globalisasi Peringatan hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, sudah pasti menjadi tanggal yang selalu menjadi perhatian bagi khalayak umum.

Karena pada tanggal itu, telah menjadi momentum bagi setiap orang untuk memperingati peran seorang Ibu di dalam keluarga, baik untuk suami, anakanak maupun lingkungan sosialnya Di tengah derasnya era globalisasi saat ini peran seorang Ibu sangat penting terlebih untuk generasi muda di Indonesia khususnya Bojonegoro. Tantangan yang dihadapi pun semakin berat untuk memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya.

Mahfudhoh Suyoto, istri dari Bupati Bojonegoro Suyoto mengakui, derasnya arus informasi di dunia maya yang terbuka lebar. Selain juga kemudahan mengakses melalui internet menambah daftar panjang pekerjaan

40

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

dan tugas bagi seorang Ibu. Terlebih persoalan anak yang mudah terpengaruh pada lingkungan sosial. Juga terhadap rentannya ancaman bahaya Narkoba dan virus HIV AIDS yang mematikan. “Ibu harus menyelamatkan anak-anak bangsa dari pergaulan bebas di era globalisasi ini,� tegas wanita asal Lumajang ini.

Wanita berparas cantik ini menyatakan, hari Ibu yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia

Tokoh merupakan perjalanan panjang dari niat luhur para pejuang khususnya kaum hawa. Karena peringatan Hari Ibu ini berawal dari salah satu niat dan upaya mewujudkan tekad Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Artinya, lanjut Mahfudhoh, seorang Ibu itu memiliki fungsi multidimensi. Karena sebagai seorang istri harus menjadi pendamping setia bagi suami, mitra strategis memberikan kontribusi konstruksi serta fungsi kontrol suami. Sedangkan sebagai seorang Ibu harus bisa menjadi seorang sahabat, kekasih dan teman dalam suka dan duka bagi anak-anaknya.

“Itulah kenapa wanita disebut sebagai tiang negara,” tegas putrid seorang tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lumajang ini.

Menurut Mahfudhoh, sebagai seorang Ibu dari putra-putranya, harus menjadi pelindung, pengayom, pembimbing, pendidik meskipun kadang harus tegas demi kebaikan anak-anaknya tanpa menggunakan amarah.

Mengasihi dengan menjadi lautan, bumi dan langit. Dalam mengantisipasi kenakalan remaja, peran Ibulah yang paling utama.

Karena baik buruknya seorang anak pada masa pertumbuhan terutama pada masa puber bisa diantisipasi sejak dini oleh Ibu. Sebagai seorang Ibu, harus selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Apapun yang terjadi seorang Ibu harus mengetahui meskipun itu menyangkut hal yang sensitif seperti masa menstruasi, mimpi basah dan sebagainya.

“Jangan anggap pendidikan seks pada anak adalah hal yang tabu. Justru mereka harus tahu itu,” tandasnya.

Mahfudhoh menyampaikan, Ibu harus menjadi pelindung dan sebagai teman bermain bagi anak-anaknya yang masih Balita.

Ibu harus menjadi teman bercerita atau curhat bagi anak-anaknya

yang menginjak usia remaja. Selain itu, Ibu harus menjadi seseorang yang dapat memberikan pendapat, nasehat. Bagaimana menghadapi kehidupan mendatang bagi anakanaknya yang sudah dewasa.

“Tidak hanya bagi anakanak saya, tapi juga anak-anak Bojonegoro, “imbuhnya.

Paling, tidak, lanjutnya, melalui P3A perempuan harus peduli dan proaktif memberikan sosialisasi agar terhindar dari masalah narkoba dan seks bebas. Oleh sebab itu, seorang Ibu memegang peran

“

Ibu yang menjadi single parent.

Utamanya bagi mereka yang memiliki latar belakang perceraian.

Peran seorang Ibu akan pudar tatkala tidak ada lagi suami yang menjadi tumpuan hidup dalam mengarungi rumah tangga.

Dia mencontohkan, seorang Ibu yang harus menghidupi dua anaknya setelah bercerai dari suami. Setiap hari harus sibuk bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tidak itu saja, nasib anak-anaknya yang ditinggal saat bekerja tentu mempengaruhi psykologis sang anak.

“Saya prihatin sekali dengan kasus perceraian sekarang ini.

Anak yang menjadi korban. Dan pasti peran seorang Ibu akan berkurang,” imbuhnya.

Makanya, lanjutnya, yang perlu diperhatikan, jangan sampai melupakan anak-anak meskipun kondisi keluarga berantakan. Hal ini bisa memicu rasa stres dan frustasi anak. Sebisa mungkin tetap mengutamakan peran seorang Ibu. Perlu disadari, bila keberhasilan para tokoh wanita dan pria sekalipun pasti lahir dan dibesarkan ,dibina dan dididik oleh seorang Ibu. “Maka hormati dan hargailah seorang Ibu,bahwa betapa besar

“Sebagai seorang istri harus menjadi

pendamping setia bagi suami, mitra strategis memberikan kontribusi konstruksi serta fungsi kontrol suami. Sedangkan sebagai seorang Ibu harus bisa menjadi seorang sahabat, kekasih dan teman dalam suka dan duka bagi anak-anaknya,”

penting karena harus memberikan pendidikan agama dan budi pekerti sebagai langkah menciptakan lingkungan dan pergaulan yang selalu sehat.

Wanita berjilbab ini bahkan miris dengan kondisi seorang

dan penting peran Ibu dalam mendidik generasi penerus yang berkualitas,” pungkasnya.

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

41

Resensi

Perjuangan Buruh di Negara Berkembang Indonesia dan Kolombia adalah dua negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. salah satunya yaitu dengan dorongan nilai tambangnya. Tapi justru serikat buruh di dua negara ini jauh dari kata aman untuk berjalan.

Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama adalah hak asasi manusia. Dan realitas ini diakui secara internasional, sebagian besar negara di dunia telah mengikutinya.

Namun, sebagian serikat pekerja mengalami perlawanan besar di banyak Negara, ketika mereka mencoba melaksanakan hak-hak mereka ini.

Melalui film dokumenter berdurasi 57 menit ini, mencerminkan perlawanan para buruh untuk pemenuhan hak serikat pekerja. Indonesia dan Kolombia adalah dua contoh ini.

Meskipun mereka negara-negara berkembang, pekerja mendapatkan keuntungan sedikit dari pertumbuhan ekonomi. Dan inilah yang dituntut banyak serikat pekerja di mana pun berada. Serikat pekerja yang ingin menempatkan hak-hak serikat

42

dalam praktik memenuhi perlawanan sengit. Dalam film ini diceritakan bagaimana berkat generasi baru pemimpin serikat buruh terwujudlah hak berserikat dan berunding secara kolektif.

Film dokumenter berjudul Working Class Heroes diperankan oleh perwakilan Pemimpin Serikat Pekerja di Indonesia dan Kolombia yang mempertahankan hak-hak bagi anggotanya. Said Iqbal merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ia dipilih menjadi salah satu tokoh dalam film ini karena pada 2012 aksi mogok puluhan ribu pekerja di kawasan industri dan penutupan jalan tol demi menuntut kenaikan upah dan pelaksanaan jaminan sosial. Sebagai hasil dari mogok itu, semua rakyat akan mendapat jaminan kesehatan dan pekerja mendapatkan jaminan pensiun. Dan pada 15 Mei 2013 Ia menerima penghargaan FNV Febe Elizabeth Velasquez di Amsterdam, penghargaan diberikan bagi mereka di luar Belanda dan secara gigih tak berhenti oleh bahaya yang mengancam saat memperjuangkan hakhak pekerja.

Selanjutnya adalah Ketua Serikat Pekerja Tambang Sintracarbon di Kolombia Igor Karel Diaz , Ia bekerja di Carrejon, pertambangan batubara multinasional terbesar di Kolombia.

Bulan Februari lalu ia melumpuhkan Carrejon melalui walk out terorganisir selama satu bulan penuh.

Film dokumenter yang disutradarai

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

oleh Huub Ruijgrok dan Arno van Beest ini adalah gambaran secara umum meskipun tidak diceritakan secara rinci jumlah serikat pekerja di Indonesia, namun begitulah potret ganda perjuangan dari para pemimpin serikat buruh, baik di Indonesia maupun di Kolombia.

Secuplik perjuangan pekerja digambarkan tokoh lain seperti Emon sapaan untuk Murdania Anggraini, seorang wanita pekerja pabrik di Toshiba Indonesia. Emon mengisahkan dirinya sudah bekerja untuk Toshiba selama 10 tahun, dan sempat mendapat promosi jabatan, tapi itu tidak menjamin kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ia tidak bisa menikmati harinya sebagai ibu karena harus bekerja, dan juga harus bercerai dari suaminya karena kesenjangan pendapatan di dalam rumah tangga mereka. Gaji Emon lebih tinggi dari suaminya.

Ada juga Luis Gomez seorang mantan pekerja di pertambangan batu bara Cerrejon di Kolombia.

Ia mengidap penyakit silicosi dan hernia akibat pekerjaannya di tambang. Penyakit ini terbukti karena pekerjaannya. Kurang lebih seribu mantan pekerja Cerrejon itu mengidap penyakit terkait pekerjaan dan ia kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari karena penyakit ini. Namun hal ini disangkal oleh Cerrejon.

Film yang diluncurkan pada Mei 2013 lalu ini diproduksi oleh World Report berkerja sama dengan FNV Mondial, Belanda

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3

43

44

E D I S I : 2 0 / T H I V/ N O P - D E S / 2 0 1 3