Majalah Gema Edisi November 2018 by Al Amrozzy

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

DAFTAR ISI

Majalah dwibulan GEMA diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro sebagai media komunikasi dan dialog untuk melahirkan komitmen dan sinergi antar OMS di Bojonegoro dalam pelaksanaan program yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. SUSUNAN REDAKSI : Pengarah : Drs. Kusbiyanto (Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro) Penanggungjawab : Wahyu Mahanani, BA (Kepala Sub Bidang Ormas, Profesi dan LSM) Pelaksana Redaksi : Al Amrozy, Ika Wulansari, Nasruli Chusna, Edy Kuntjoro, Tri Sutanto, Ulvia N Uyunina Alamat Redaksi : Jalan Trunojoyo No. 12 Telpon 0353 881826 Bojonegoro Email : gemakesbangbjn@gmail. REDAKSI MENERIMA TULISAN, ARTIKEL, OPINI, ESSAY, SURAT PEMBACA, RESENSI, KARYA TULIS ILMIAH, KARIKATUR, GAMBAR COVER ATAUPUN KARYA LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL. TULISAN DIHARAPKAN SEGAR, OBYEKTIF, KOMUNIKATIF DAN TIDAK MELANGGAR SARA. NASKAH DIKETIK MENGGUNAKAN KERTAS A4, MINIMAL 3 HALAMAN SATU SETENGAH SPASI. PENULIS DIHARAPKAN MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT DAN FOTO. REDAKSI BERHAK MENGUBAH TULISAN YANG MASUK TANPA MENGURANGI MAKSUD DAN ISI TULISAN.

LAPORAN UTAMA

Wong Bojonegoro

Tolak Faham Khilafah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bojonegoro bersama masyarakat Bojonegoro menyatakan ikrar menolak keberadaan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu, (7/11/2018). Ikrar tolak ajaran pahan khilafah HTI tersebuf dilakukan di empat Kecamatan, Kasiman, Baureno, Bojonegoro, Gondang, dan Tambakrejo. Pernyataan ikrar dibacakan oleh Sekretaris FKDM Bojonegoto, Edy Kuntjoro, yang dikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Camat, Kepala Bakesbangpol, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan Perangakat Desa, masyarakat Bojonegoro dan seluruh anggota FKDM.

HIZBUT TAHRIR INDONESIA Apa dan Siapakah Mereka CANGKRUKAN Cara Bojonegoro Atasi Perpecahan REFLEKSI SUMPAH PEMUDA Pemuda Dan Revolusi Mental REVOLUSI MENTAL Revolusi Mental Ala Anna Wawan

TOKOH

BUNG TOMO

Dari Kampung Ke Pentas Pergerakan Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Tjiptowidjojo, seorang kepala keluarga dari kelas

menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahan

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

DAFTAR ISI ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang.

DARI REDAKSI Pemuda dan Revolusi Mental Assalamu Alaikum Wr. Wb. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, majalah Gema Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat hadir kembali ditangan pembaca. Edisi kali ini adalah edisi bulan Nopember dan Desember atau edisi terakhir di tahun 2018. Dan semoga di tahun depan Majalah

Gema dapat senantiasa hadir kehadapan pembaca semua sebagai satu bagian menajamkan nalar untuk tetap menjaga dan mencintai negeri ini. Pembaca yang budiman Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, negara kita telah disibukkan oleh berbagai

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

gerakan sosial yang menjurus pada gerakan radikalisme. Gerakan ini ditandai dengan kasus bom Bali pada tahun 2002, yang kemudian secara terus menerus, teror terhadap masyarakat dan kelompok minoritas terjadi. Apalagi saat ini, seiring dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, potensi

LAPORAN UTAMA

kerawanan sosial politik semakin menguat. Maka edisi penghujung tahun 2018 ini, kami mencoba membahas sebuah organisasi yang dinyatakan terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini paska terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017, Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan HTI resmi dicabut status badan hukumnya pada tanggal 19 Juli 2017. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, mengapa

organisasi ini dilarang oleh pemerintah. Pembaca Yang Budiman, Selain HTI, kami juga menurubkan sejumlah artikel terkait dengan Hari Pahlawan, tentang semangat kepahlawanan santri dan pemuda Surabaya dalam rangka mengusir penjajah dari bumi Indonesia tercinta. Tentu saja kami barengi dengan program pemerintah tentang revolusi mental. Terakhir, dengan

dimulainya pembangunan kabupaten Bojonegoro yang dinahkodai pemimpin baru. Mari kita tingkatkan kompetensi kita agar dapat mengisi pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, kami ucapkan selamat Hari Santri Nasional dan Selamat Hari Sumpah Pemuda, masa depan negeri ini ada pada pundak kita semua. Wassalamu Alaikum Wr. Wb. redaksi

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA

Wong Bojonegoro

Tolak Paham Khilafah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bojonegoro bersama masyarakat Bojonegoro menyatakan ikrar menolak keberadaan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu, (7/11/2018).

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

LAPORAN UTAMA

Ikrar tolak ajaran pahan khilafah HTI tersebuf dilakukan di empat Kecamatan, Kasiman, Baureno, Bojonegoro, Gondang, dan Tambakrejo. Pernyataan ikrar dibacakan oleh Sekretaris FKDM Bojonegoto, Edy Kuntjoro, yang dikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Camat, Kepala Bakesbangpol, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan Perangakat Desa, masyarakat Bojonegoro dan seluruh anggota FKDM. Berikut bunyi lengkap ikrar penolakan terhadap Ormas HTI tersebut : Kami masyarakat Bojonegoro, menyatakan sikapÂ

1. Berkomitnen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Mendukung sistem demokrasi sebagai mekanisme politik seleksi kepemimpinan nasional yang profesional, jujur, adil dan keberadaban. 3. Menumbuhkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama, persatuan dan kesatuan demi keamanan dan kenyamanan. 4. Masyarakat menolak segala bentuk pahan khilafah yang diajarkan oleh HTI karena berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (HTI) telah dibubarkan. Pernyataan tersebut

menurut Sekretaris FKDM Bojonegoro, Edy Kuntjoro, sebagai bentuk sikap pembelaan terhadap tana air dan kecintaan kepada NKRI. Pernyataan ini dibuat pada saat puncak keresahan atas perilaku sekelompok orang yang mengarasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia yang dengan terang-terangan menanamkan ideologi khilafah secara masif di masyarakat. Seperti diketahui Hizbut Tahrir merupakan organisasi radikal yang menghendaki berdirinya negara Islam di Indonesia. Dengan mengubah dasar negara dan sistem demokrasi menjadi khilafah yang dipimpin oleh seorang imam.

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA

Kenyataan bahwa negara kesatuan Republik Indobesia ini, didirikan atas dasar musyawarah, kesepakatan dari segolongan dan agama yang ada di Indonesia dengan dasar Pancasila. “NKRI sudah final. Siapapun yang menggangu dan mengancam kedaulatan kemerdekaan negara Republik Indonesia pasti akan hadapi hingga titik darah terakhir. Karenanya sikap masyarakat Bojonegoro bulat, menolak HTI,” terang Edy Kuntjoro. Selain itu sebagai organisasi yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, HTI secara hukum telah dibubarkan oleh pemeribtah, melalui Perppu nomor 02 Tahun 2017.

Karenanya dengan dasar pembubaran itu pula, masyarakat Bojonegoro akan melakukan pemantauan atas segala kegiatan yang bertujuan mengajarkan paham khilafah, ataupun melakukan provokasi untuk membenci pemerintah dan memecah belah kesatuan persatuan bangsa di bumi Angling Dharma ini. Pernyataan penolakan atas keberadaan Ormas HTI ini dilakukan ditengah agenda rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bojonegoro, di pendopo Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jatim, Rabu, (7/11/2018). Menurut Kepala Bakesbangpol Bojonegoro,

E D I S I : IVV/ I / T H V I I I / JNUOLPI - ADGE S / 2 0 1 8

Drs. Kusbiyanto, pernyataan menolak keberadaan Ormas HTI ini spontanitas dari warga yang merasa resah dengan kondisi kerukunan umat yang tercabik-cabik lantaran adanya kehendak salah satu kelompok yang mengancaman keutuhan NKRI. “Mereka cukup resah dengan kondisi sekarang. Warga menghendaki NKRI berdiri tegak tanpa ancaman,” kata Kusbiyanto.(*)

LAPORAN UTAMA

Siapa Hizbut Tahrir Indonesia

Siapa saja mereka ?. Siapa Hizbut Tahrir Indonesia dan berapa jumlah kepengurusan anggota HTI di Bojonegoro. Siapa saja mereka ?. Menjawab pertanyaan diatas, Kasat Intel Polres Bojonegoro, AKP. Shodik, saat menjadi narasumber dalam rapat koordinadi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM ) Kabupaten Bojonegoro, yang digelar pada 6, 7, 8, 13 dan 14 November 2018, mengungkap banyak hal tentang HTI. Terutama yang berada di

Bojonegoro. Di Bojonegoro, menurut AKP. Shodik, jumlah pengurus Ormas HTI ada sekitar 87 orang. Pengurus HTI tersebut tersebar hampir di seluruh Kab. Bojonegoro. Dari 87 orang yang tercatat sebagai pengurus tersebut memiliki simpatisan atau pengikut sekitar 500 hingga 600 orang. â&#x20AC;&#x153;Tidak jelas apakah 600 orang yang lain tersebut

merupakan pengikut atau hanya sekedar simpatisan,â&#x20AC;? terang Shodik. Mayoritas anggota HTI di Bojonegoro bekerja sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan ketua HTI Bojonegoro juga seorang guru PNS. Mereka aktif dalam perekruitan anggota baru dengan cara soft. Baik mellalui diskusi ataupun

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA pengajian. “Cara mengaji mereka tidak harus dengan banyak orang tapi cukup dengan 5 orang,” jelas Shodik. Salah satu ciri-ciri khusus anggota HTI adalah mereka tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tidak mau menirukan bacaan Pancasila dalam upacara, tidak mau memberikan hormat kepada bendera merah putih. Ciri lain selain pada cara berpakaian dan berjenggot. Setiap melangadakan seminar atau presentasi, mereka akan terlebih dahulu memutar film-film tentang kekerasan yang dialami kaum muslim di Palestina. Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun. Di Indonesia, lanjut Shodik, HTI dengan terang-terangan akan mendirikan negara Islam di Indonesia. Mengganti ideologi Pancasila, UUD 1945, sistem ketara negaraan, dan mengganti sistem demokrasi dengan khilafah. “Tujuan politis inilah yang kemudian menjadikan HTI dilarang di Indonesia. HTI bukan Organisasi kemasyarakatan, tetapi organisasi politik yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan sistem khilafah,”

tegas Shodik. Untuk mencapai tujuannya, Hizbut Tahrir selalu menyerang pemerintah dengan mengatakan pemerintah kafir,

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

hukum tidak adil, ekonomi jeblok, rakyat sengsara, dan selalu menyebarkan provokasi dengan penuh kebencian.(*) rifaun naim

Ketua Blogger Bojonegoro

LAPORAN UTAMA

Cangkrukan dalam rangka menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, Polres Bojonegoto, bersama MUI, FKUB, dan PCNU, PD Muhammadiyah, Banser, BEM perguruan Tinggi, Kominda, Dandim 0813, dan Kepala Bakesbangpol,

Cangkrukan CARA BOJONEGORO

ATASI PERPECAHAN BANGSA Menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, Polres Bojonegoto, bersama MUI, FKUB, dan PCNU, PD Muhammadiyah, Banser, BEM perguruan Tinggi, Kominda, Dandim 0813, dan Kepala Bakesbangpol, menggelar cangkrukan Kamtibnas Polres Bojonegoro, di kantor FKUB Bojonegoro Cangkrukan kali ini, Kapolres membahas Isuisu yang berkembang di masyarakat khususnya terkait pembakaran bendera di Garut telah ditangani oleh pihak berwenang, jadi semua pihak harus dapat menyikapi

dengan tenang terkait hal tersebut. Mahasiswa khususnya harus dapat memahami segala isu yang terjadi dan menyaring kebenaran informasi yang beredar di media, kata Kapolres.

Dikatakan Kapolres, dalam kronologinya, sudah terdapat pengumuman sebelum pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri, agar peserta tidak membawa atribut apapun selain bendera merah putih. Namun, terdapat pihak yang memanfaatkan hari santri di Garut dengan membawa bendera HTI dan berusaha mengibarkannya. Kemudian pihak keamanan terkait yakni Banser berupaya untuk mengamankan bendera

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA

tertentu seperti LGBT dan korupsi yang tersebar melaui media online dan cetak. Menurut Redinal, pembakaran bendera di Kab. Garut digunakan dan digoreng oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Hal tersebut harus diantisipasi khususnya oleh masyarakat Muslim agar tidak terpecah dan terprovokasi di mana banyak pihak yang ingin Indonesia terpecah karena kekayaan alam dan SDM Indonesia yang besar. Media sosial merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memecah belah masyakarat Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Bojonegoro, Hanafi, mengatakan masyarakat dan aparat keamanan harus bersikap hati-hati terhadap kasus pembakaran bendera di Kab. Garut yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu khususnya dalam hal politik. “PCNU Bojonegoro siap mengawal setiap hal terkait

“

Muhammadiyah Bojonegoro tidak akan menggerakkan masyarakat untuk melakukan demo terkait pembakaran bendera di Kab. Garut. Dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk tidak melakukan demo terkait hal tersebut Suwito Ketua PD MuhammadiYah

“

Letkol Arh Redinal Dewanto

Wakil Ketua PCNU HANAFI

“

pembakaran bendera di Kab. Garut digunakan dan digoreng oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Hal tersebut harus diantisipasi khususnya oleh masyarakat Muslim agar tidak terpecah dan terprovokasi di mana banyak pihak yang ingin Indonesia terpecah karena kekayaan alam dan SDM Indonesia yang besar.

“

masyarakat dan aparat keamanan harus bersikap hatihati terhadap kasus pembakaran bendera di Kab. Garut yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu khususnya dalam hal politik.

kamtibnas di Bojonegoro,” tandas Hanafi. Sikap yang sama untuk tetap menjaga keamanan dan ketentraman di Bojonegoto, juga disampaikan oleh ketua PD Muhammaditah, Suwito.

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

“Muhammadiyah Bojonegoro tidak akan menggerakkan masyarakat untuk melakukan demo terkait pembakaran bendera di Kab. Garut. Dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk tidak melakukan demo terkait hal tersebut,” ujar Suwito. Mengantisipasi merembetnya pengaruh peristiwa pembajaran bendera HTI di Garut, menurut Kusbiyanto, Kepala Kesbangpol Bojonegoro, seluruh komponen dari pemerintah, aparat keamanan, organisasi pemuda hingga masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan situasi yang aman dan tentram di Bojonegoro.(*)

“

seluruh komponen dari pemerintah, aparat keamanan, organisasi pemuda hingga masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan situasi yang aman dan tentram di Bojonegoro. Kusbiyanto Kepala Kesbangpol

“

Generasi muda harus memiliki mental yang siap, tidak mudah emosi dalam menyikapi hal pemecah belah guna menjaga kepentingan orang banyak.

tersebut dengan tujuan agar pelaku tidak dimassa oleh ribuan orang. Pembakaran bendera tersebut dilakukan dengan niatan spontan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Masyarakat, kata Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Redinal Dewanto, perlu mencermati banyak hal terkait pembakaran bendera HTI. Dimana hal tersebut mungkin direkayasa oleh kelompok

LAPORAN UTAMA

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA

Sekilas Tentang HTI

Apa dan Siapa Mereka

Hizbut Tahrir (HT) pertama kali didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini dibentuk sebagai partai politik Islam global. Situsnya (hizbut-tahrir. or.id) menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat untuk mengajak kaum muslim melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan negara khilafah –sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi dan undangundangnya mengacu pada AlQuran, Hadist, Ijma dan Qiyas. HT kemudian berkembang di berbagai negara seperti Australia, Libya, Mesir, Sudan, Inggris, Prancis dan Jerman lalu mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Pergerakannya di Indonesia HT menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui lingkar studi, ceramah, seminar, buku, dan yang paling umum: dakwah. Di Indonesia, HTI kerap mengadakan dakwah di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua.

Acara dakwah yang digelar ini tak jarang juga dikemas dalam bentuk diskusi santai, salah satunya adalah kegiatan berkala “Ngopi (Ngobrol politik Islam)”. HTI juga memfasilitasi para pembacanya dengan berbagai publikasi yang disediakan dalam situs mereka, yakni buletin Al Islam dan Al-Wa’ie. Selain itu, HTI juga menyediakan HTI Channel, media untuk menyaksikan secara langsung siaran acara-acara mereka. HTI dan Demokrasi Merujuk kembali pada tujuan berdirinya organisasi, yakni untuk melanjutkan kehidupan Islam, maka HTI berkeyakinan bahwa seluruh kegiatan sudah semestinya diatur sesuai dengan hukum Islam. HTI beranggapan bahwa banyak sekali pemikiran dan ide-ide yang bertentangan dengan aqidah Islam yang dipaksakan diterima di Indonesia, termasuk salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi dinilai mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam masyarakat Indonesia dan memberi ruang bebas untuk

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Untuk persoalan itulah, HTI merujuk pada khalifah untuk mencapai kesejahteraan negara. Kaderisasi di lingkup universitas Disebut bahwa pascareformasi, berbagai organisasi kembali aktif melakukan kegiatannya. Begitu pula dengan HTI. Persebarannya merambah pada lingkup universitas dalam negri, termasuk di dalamnya berbagai perguruan tinggi negeri unggulan di Indonesia. Aktivitas HTI dalam universitas cenderung lebih banyak ditemukan dalam bentukan pengkaderan. HTI bahkan secara terbuka melakukan perekrutan bagi siapapun yang ingin turut memperjuangkan khalifah dan menolak demokrasi. Dalam lingkup universitas ini pula, sering diadakan kajian-kajian Islam rutin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto, seperti yang dikutip dalam media, menjelaskan bahwa pola pengkaderan HTI umumnya

LAPORAN UTAMA berawal dari keluarga, kelompok pengajian lalu universitas. Penolakan terhadap HTI Meski demikian, penolakan terhadap gerakan HTI dalam universitas beberapa kali terjadi. Salah satunya adalah gerakan penolakan HTI masuk ISI Yogyakarta yang dilakukan oleh mahasiswa, alumnus, dosen dan masyarakat sekitar universitas. Penolakan yang terjadi pada Juni 2016 ini dipicu karena khilafah yang dianggap merambah ruang akademik. Sejumlah dosen yang diduga berafiliasi dengan HTI enggan mengajarkan materi seni rupa yang berhubungan dengan tubuh manusia, dan tidak memperbolehkan mahasiswa menggambar tubuh manusia. Penolakan terhadap HTI dalam ruang universitas baru-baru ini juga terjadi. Kajian bertajuk â&#x20AC;&#x153;Cinta Muliaâ&#x20AC;? tentang remaja dan masa pranikah oleh Felix Siauw, pendakwah yang berafiliasi dengan HTI, di Perguruan Tinggi Negri di Malang digagalkan oleh pihak universitas dan Polres Malang. Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama ( NU ) merupakan Ormas Islam yang paling menolak keberadaan HTI di Indonesia. Karena HTI dianggap sebagai Ormas yang mengatasnamakan Islam, dengan tujuan mendirikan negara Islam dengan paham khilafah. Menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan sistem khilafah, tidak bisa diterima. Lantaran bangsa Indonesia tidak hanya pemeluk satu agama, Islam saja. Tetapi ada juga yang memeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, konghutzu, dan ada pula yang mengikuti aliran kepercayaan. Dengan demikian, keberadaan HTI di Indonesia harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia, yang memberikan pengakuan dan menghormati pemeluk agama lain. HTI juga menolak Pancasila srbafai dasar negara. HTI menganggap kafir pejabat negara dan polisi dianggap thogut. Dalam syiar dakwahnya, HTI selalu menjelek-jelekan pemerintah, mengadu domba antar umat beragama dan dakwah yang dilakukan sarat dengan menyebar kebencian dan provokasi. Pemerintah, melalui Perayuran Pemerintah Penggayi Undang-undang (Perppu), Nomor 2 Tahun 2017, telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir. (*) EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

LAPORAN UTAMA

ORMAS BOJONEGORO

TOLAK RADIKALISME Radikalisme merupakan sebuah faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan dan dastris, atau dengan kata lain dapat dikatakan sikap ekstrim dalam aliran politik. Di era sekarang ini, banyak sekali pergerakanpergerakan radikal yang ingin menentang pemerintah dan menghancurkan kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan caranya yang kasar, banyak orang yang tidak menyukai gerakan radikal tersebut. Misalnya, pengeboman tiga Gereja di Surabaya. Ketua Umum KNPI Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab radikalisme. Diantaranya, pertama faktor pemikiran. Dalam hal ini terdapat dua pemikiran. Menganggap bahwa Negara ini harus menjadi Negara yang agamis agar dapat hidup dengan baik, mereka menganggap bahwa satu satu nya jalan adalah mengembalikan pada Agama. “Tetapi tindakan dengan kekerasan yang menghancurkan gereja-gereja, bahkan dengan menggunakan bom bunuh diri sangat bertentangan sekali dengan ajaran Agma mana pun,” kata Anam Warsito.

pendidikan yang ditempuh, supaya tidak terputus pendidikan tentang nasionalisme Negara kita,” ujarnya. Pemikiran kedua, yaitu Pemuda adalah sebagai pemikiran yang mempunyai penerus bangsa. Mau dibawa pandangan filsafat yang kemana Negara dan bangsa berpendirian bahwa moralitas nantinya, semua berada di tangan tidak perlu dididasarkan atas pemuda bangsa. “Maka kita ajaran agama. Faktor yang sebagai pemuda penerus bangsa kedua yakni faktor ekonomi. sebaiknya tidak terjerumus Faktor ekonomi dapat ke dalam hal-hal yang bersifat berpengaruh. Sebab, orangorang yang tingkat ekonominya radikalisme yang bertujuan untuk menghancurkan persatuan rendah dapat melakukan hal bangsa yang telah disatukan oleh apapun yang tidak terduga. Selain itu, masih banyak faktor para leluhur kita,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum lain yang menjadi penyebab PC PMII Bojonegoro Muhammad radikalisme. Kamaluddin mengatakan, seperti Karena itu, peranan yang telah digembor-gemborkan pendidikan nasionalisme oleh para nasionalis bangsa, perlu ditanamkan bagi siswabahwa “NKRI harga mati”. siswa di sekolah. Mulai Maksut dan tujuannya, dari tingkat dasar maupun supaya seluruh masyarakat menengah. Sehingga, dalam bangsa Indonesia bahu-membahu perkembangannya seluruh saling membantu satu sama siswa dapat mengerti dan lain untuk ikut serta menjaga memahami makna dari NKRI keutuhan kesatuan Negara yang sesungguhnya. Kesatuan Republik Indonesia. Nantinya, lanjut Anam, “Jika dalam perjalanannya mereka akan memiliki jiwa terdapat beberapa kelompok nasionalisme yang dapat yang ingin menghancurkan membentengi atau memerangai apapun yang akan merusak dan kesatuan NKRI, maka kita sebagai menghancurkan kesatuan NKRI. pemuda ataupun masyarakat umum harus dapat memerangi “Pendidikan harus diberikan secara terus menerus kelompok-kelompok tersebut,” pungkasnya. (*) dan meningkat dari jenjang

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

LAPORAN UTAMA Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro, Drs Kusbiyanto menyatakan, bahwa salah satu upaya dalam menangkal faham radikalisme dan terorisme adalah memberikan wawasan kebangsaan berlandaskan pancasila kepada generasi penerus. Ditanam sedini mungkin. “Sehingga, generasi penerus kita mampu membentengi diri dari faham radikalisme dan terorisme,” paparnya. Ia menjelaskan, bahwa di bawah nilai-nilai Pancasila ada nilai lokal yang tetap dihayati oleh kelompok-kelompok tertentu, juga nilainilai yang dimiliki tiap individu diakui dan dihormati. “Kita semua bersatu di bawah nilai luhur Pancasila, yaitu nilai keutamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia,” ucap pria penyuka musik keroncong ini Ia menambahkan, meskipun serangan para pelaku teror belum sampai di Kabupaten Bojoengoro. Namun, pihkanya meminta agar tetap waspada. Sebab, kata dia, serangan terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sehingga, upaya untuk menangkal faham radikalisme yang berujung tindakan teror ini dirasa sangat penting, mengingat trgagedi di tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu upaya untuk membentengi generasi muda adalah memberikan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila serta cinta tanah air. Karena itu, pihaknya sangat konsen dalam memberikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Dengan harapan para genari bangsa dapat membentengi diri dari faham radikalisme dan terorisme. “Radikalsime dan Terorisme ancaman nyata bagi keutuhan NKRI,” kata dia. Wawasan kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, sikap dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh bangsa, bahwa mereka satu bangsa. Wawasan Kebangsaan menjadi landasan bagi berkembangnya nilai-

DRS KUSBIYANTO

Tangkal Radikalisme dengan penguatan

Wawasan Kebangsaan nilai utama bangsa yang diwujudkan sebagai karakter bangsa. “Wawasan kebangsaan juga bentuk loyalitas anak bangsa terhadap bangsanya, yang akan selalu mengobarkan dirinya sebagai bangsa Indonesia,” tandasnya. Penghayatan wawasan kebangsaan tidak cukup hanya dengan memiliki semangat dan menguasai faham kebangsaan. Tetapi, harus digali lebih dalam sampai ke lubuk hati. Sehingga rasa kebangsaan mekar dalam dada. “Penghayatan wawasan kebangsaan akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta membawa ke masa depan yang gemilang,” pungkasnya. (*) EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

KABAR BAKESBANGPOL

BAWASLU

Sosialisasi Kampanye Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilu Kab. Bojonegoro, Sabtu (3/11) pagi ini menggelar sosialisasi pengawasan kampanye Pemilu 2019, bagi partai politik dan media massa. Hadir sebagai narasumber, Kepala Bakesbangpol Bojonegoro, Kusbiyanto, Kepala Satpol PP, Achmad Gunawan, dan komisioner KPUD Bojonegoto, Mustafirin. Kusbiyanto dalam paparannya menyebutkan secara nasional terdapat kecenderungan angka partisipai masyarakat pemilih yang menurun dari tahun ke tahun. Pada 1999 angka partisipasi masyarakat mencapai 92 persen. Angka partisipasi masyarakat

menurun pada Pemilu 2004 yang hanya mencapau 84 persen. Selanjutnya angka partisipasi masyarakat menurun lagi pada Pemilu 2008 yang hanya mencapai 71 persen. Kemudian pada Pemilu 2014, angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mulai menunjukkan angka peningkatan yang mencapai 74 persen. Sementara itu, untuk iklan di media massa bisa dilaksanakan mulai Maret 2019 hingga hari renang menjelang pencoblosan. Selain melakukan sosualisasi ke Parpol peserta Pemilu dan media, Bawaslu juga melakukan sosialisasi ke masyarakat dan organisasi

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

masyarakat dan organisasi kepemudaan, Rabu, (21/11/2018), di salah satu hotel di Bojonegoro. Ketua Bawaslu Bojonegoro M.Zaenuri, ST, mengatakan sosialisasi ini merupakan amanat UndangUndang tentang Pemilu, DPRD, DPR, DPD dan Pilpres. Bagaimana meningkatkan partisipasi pengawasan. Bawaslu ini tidak bisa sendiri mengawasi seluruh Bojonegoro apalagi Desa di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 430 Desa. Makanya dibutuhkan peran serta masyarakat secara langsung baik itu Ormas, OKP, Media Cetak dan Media Online, terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kampanye di lapangan atau

KABAR BAKESBANGPOL pelanggaran Pemilu. “Kita disini menginginkan Pemilu yang berintegritas. Terkait dengan pemantau Pemilu baik Ormas atau lembaga lainya, kalau dulu daftarnya di KPU. Untuk tahun sekarang ini daftarnya di Bawaslu,” terang Zaenuri. Sementara itu, menurut Komisioner Bawaslu Jatim, Kordinator Divisi Pengawasan dan Pencegahan, Aang Khunedi, terkait dengan pemantauan Pemilu dan

partisipasi masyarakat, tanpa daftar di pemantau Pemilu bisa melaporkan ke Bawaslu bilamana ada menemukan dugaan pelanggaran – pelanggaran Pemilu. “Semisal ada salah satu calon legislatif yang mengumpulkan orang dan mengarahkan memilih salah satu Caleg. Apalagi membagikan sesuatu, ini bisa dilaporkan,” ujar Aang Khunedi. Sosialisasi pemantauan

IKLAN DI MEDIA Media berita baik cetak maupun online, bisa memanfaatkan celah ketentuan batas waktu kampanye 24 Maret 2019 yang diperbolehkan di media berita. “Kampanye peserta pemilu di media berita baru diperbolehkan mulai 23 Maret 2019,” papar Dian Widodo, Komisioner Bawaslu Bojonegoro, di cafe Adelia, Sabtu, (3/11). Hanya saja lanjut Dian, pemasangan di media tersebut tidak mencantumkan nomor urut calon, nama partai, dan Dapil pemilihannya, secara utuh. “Kalo hanya memasang gambar photo calon dan nama partai tanpa ada nomor urut dan Dapil pemilihan, masih bisa dilakukan,” ujar Dian Widodo. Jika pemasangan iklan srbelum 24 Maret ditayangkan gambar photo, nomor urut, Dapil pemilihan dan partai dilakukan secara lengkap maka dikategorikan pelanggaran dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk media penayang yang melanggar akan dilimpahkan ke Dewan Pers(*)

Pemilu ini dihadiri sekitar 100 orang, yang berasal dari anggota Organisasi Kemasyarakatan , PMII, PC NU, HMI, LSM dan Jurnalis di Wilayah Bojonegoro.

PEMASANGAN ATRIBUT HARUS IJIN

Dalam pemasangan alat peraga kampanye hal yang paling menurut Achmad Gunawan, Kasatpol PP Bojonegoro, yang harus diperhatikan adalah regulasi yang mengatur pemasangan atribut, Perbu nomor 31 tahun 2017. Dimana setiap peserta Pemilu yang melakukan pemasangan tanda gambar calon harus mentaati peraturan yang ada. Sesuai regulasi, sebelum memasang alat peraga kampanye peserta harus meminta rekomendasi pemasangan alat peraga kampanye ke Bakesbangpol. Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Bajesbangpol, pemohon ijin langsung mengajukan ijin pemasangan alat peraga kampanye ke Dinas Perijinan Bojonegoro. Bagi peserta Pemilu yang tidak memiliki ijin pemasangan atribut maka oetugas Satpol PP akan melakukan penertiban. Dengan mengambil dan mengamankan atribut yang terpasang. “Kami (Satpol PP) hanya menjalankan tugas sesuai aturan,” tegas Achmad Gunawan.

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

KABAR BAKESBANGPOL

Pemasangan APK Harus Kantongi Rekomendasi

Hingga akhir bulan Nopember 2018, seluruh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Tahun 2019 sudah mengajukan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pedoman aturan izin pemasangan ini harus mengacu pada Peraturan Bupati No 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro No. 108/HK.03.01. Kpt/3522/KPU-Kab/X/2018 tentang Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019. “Sampai hari ini semua parpol sudah mengajukan dan sudah turun rekomendasi tersebut,” papar Kusbiyanto, Kepala Bakesbangpol

kabupaten Bojonegoro. Namun, sejauh ini dari 622 Caleg yang terdaftar di Daftar Caleg Tetap baru beberapa caleg yang mengurus rekomendasi pemasangan alat peraga kampanye di Bakesbangpol kabupaten Bojonegoro “Seharusnya harus segera mengurus. Supaya nantinya ketika ada penertiban oleh panwas dan tim gabungan APK yang sudah terpasang tidak akan dicopot,” ujarnya. Sebelumnya Bakesbangpol kabupaten Bojonegoro sudah mengingatkan kepada semua pihak yang menjadi kompetitor dalam kontestasi baik pileg maupun pilpres agar memperhatikan ramburambu peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. “Kiranya dapat

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang dinamis dalam suasana harmonis, aman dan tertib,” ujarnya. Adapun yang menjadi perhatian yakni dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) maupun pelaksanaan kegiatan yang mengundang banyak orang dalam hal kampanye oleh peserta pemilu. Irianto mengatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dimana peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang meliputi Baliho, Billboard atau Videotron, Spanduk dan atau Umbul-Umbul. Hal-hal yang telah ditegaskan pada pasal 32 selanjutnya akan

KABAR BAKESBANGPOL dilaksanakan sesuai pada pasal 34 ayat (1), (3) dan (4). Sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat (4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPUD setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu disamping tetap mengacu pada ketentuan PKPU nomor 23 Tahun 2018 juga mengacu pada perda. “Kami dalam implementasi pelayanan kepada publik sehubungan dengan Pemasangan APK, mengacu juga pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati No 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro,” ujar dia. Yang dimaksud yakni telah dituangkan dalam pasal 15 yakni; kegiatan-kegiatan yang perlu dikeluarkan surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Kotamobagu adalah : a). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi kelompok Masyarakat maupun Perorangan b). Pemasanganpemasangan Spanduk dan Papan Promosi, c). Kegiatan- kegiatan lainnya yang dipandang perlu dikeluarkan Rekomendasi karena berpotensi terkumpulnya Masyarakat masa yang banyak. “Dengan informasi dan imbauan dari Bakesbangpol ini diharapkan kepada semua masyarakat yang berkepentingan dengan Rekomendasi terkait dengan kegiatan Sosial dan Politik hendaknya mematuhi

ketentuan aturan yang sudah ada,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro agar dalam menghadapi agenda Lima Tahunan yaitu Pileg dan Pilpres senantiasa tetap menjaga keamanan dan ketertiban dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Proses Politik dan Demokrasi harus berjalan sebagaimana tahapan dari KPU yang sudah mulai berjalan. Maka tugas bersama baik pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Sehingga ketentraman serta kenyamanan masyarakat tidak terganggu. “Karena demokrasi sudah pasti melahirkan perbedaan. Tapi perbedaan tidak boleh saling fitnah, saling caci maki, gontok-gontokkan apalagi memutuskan hubungan silaturahmi diantara sesama anak Bangsa. Semoga masyarakat lebih cerdas menggunakan hak politiknya sehingga gesekan ditingkat akar rumput tidak menimbulkan perpecahan yang merusak persatuan dan kesatuan masyarakat yang sudah terbina sejak dulu,” jelasnya. Sementara itu KPU Bojonegoro menjelaskan tata cara pemasangan APK. Namun, masingmasing Partai Politik hanya diperbolehkan memasang 5 baliho perdesa. Selain itu, Partai Politik juga hanya diperbolehkan

memasang 10 spanduk perdesa. Pembatasan pemasangan alat peraga kamapanye tersebut diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018. “Sesuai aturan memang begitu,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Bojonegoro, Mustofirin . Meski demikian, kata Firin sapaannya, diperbolehkan untuk menambah alat peraga kampanye (APK) tersebut. Sesuai SK KPU nomor : 1096 tahun 2018 tentang alat peraga kampanye. “Untuk pemasangannya, dipasang oleh Partai Politik masing-masing,” ucap Firin. Ia menambahkan, lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut diperbolehkan disemua lokasi pemasangan yang tidak bertentangan dengan Peraturan KPU. Artinya, ada lokasi yang dilarang. Beberapa lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye diantaranya di tempat ibadah, tempat pendidikan, jalan protokol. Namun, jika pemasangan APK tersebut berjarak dengan lokasi yang dilarang oleh KPU Bojonegoro, diperbolehkan. Artinya, ada batas atau jarak. Sesuai Perbup nomor 31 tahun 2017. “Iya, jarak pemasangan APK dengan lokasi yang dilarang memang harus diperhatikan,” imbuhnya. Diketahui, tahapan kampaye Pamilu 2019 mulai tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Peserta Pemilu pun sudah bisa memasang alat peraga kampanye masing-masing.

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

KABAR BAKESBANGPOL

Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah, dan Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto, M.Pd, bertekad akan melaksanakan Revolusi Mental, yang digagas Presiden RI, Joko Widodo. â&#x20AC;&#x153;Saya dan pak Wawan ( Wakil Bupati ), sungguhsungguh akan melaksanakan revolusi mental yang kami terjemahkan dalam 17 program,â&#x20AC;? ujar Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam Rapat Koordinasi bersama Forpimda, Ormas NU, Muhammadiyah dan 28 Camat, di pendopo Kecamatan

Trucuk, Senin, (12/11). Karenanya ia meminta dukungan dari semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), maupun dukungan moral dari lembafa vertikal, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Karena kita sudah sepakat bahwa kontrol pemerintahan dengan sistem triaspolitica. Triangel triaspolitica adalah sesuatu yang tidak bisa kita putus begitu saja, maka harus ada satu kesatuan tanpa mencampuradukan atau melanggar batas kewenangan

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

tugas. Tapi lebih pada rezim koordinasi yang lebih baik. Bupati Bojonegoro berharap Bojonegoro bisa menjadi leader terdepan program revolusi mental di Jawa timur. Lebih lanjut dikatakan Bupati, Bojonegoro, pada semester tiga ini akan mendapatkan tambahan Dana Bagi Hasil Migas Rp. 900 milyar. Sehingga APBD Bojonegoro ke depan bisa mencapai Rp 4,9 milyar. Selain itu, jika sebelumnya Bojonegoro punya hutang lebih salur

KABAR BAKESBANGPOL

DBH Migas Rp 500 milyar, sekarang ini setelah dilakukan perhitungan ulang maka utang yang membebani APBD Bojonegoro itu sudah tidak ada lagi. Kepada para Camat, Bupati Anna, menekankan supaya bekerja on time dalam melayani masyarakat. “Jangan banyak “marung” atau “ngopi”. Semua Camat harus maksimal di kantor Kecamatan hingga jam 4 Sore,” tandas Anna Muawanah. “Wong saya saja bekerja hingga 24 jam Nonstop,” tambah Bupati.

Pemilihan tempat Rakor di Kecamatan dan bukannya di Pendopo metupakan keinginan Bupayi sendiri. Hal dimaksudkan agar bisa lebih dekat dengan rakyat dan bisa menyerap aspirasi secara langsung. “Selain itu, juga agar supaya saya bisa tahu kondisi di lapangan tentang berbagai infrastruktur yang ada,” lanjut Anna. Sementara itu Kepala Bakesbangpol Bojonegoro, Drs. Kusbiyanto, mengatakan Bojonegoro tahun ini diberikan keberkahan oleh Allah, dimana

untuk pertama kalinya Bojonegoro diberi pemimpin ( Bupati) wanita, yakni Bupati DR. Hj. Anna Muawanah. Dalam Rakor bersama Forpimda, Ormas dan 28 Camat di Bojonegoro ini, Kepala Bakesbangpol itu berharap mampu mensinergikan antara Pemkab, Forpimda dan Ormas di Bojonegoro, sehingga mampu menjaga situasi kondusif pada perhelatan politik pada Pemilu 2019 mendatang.(*)

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

KABAR BAKESBANGPOL

Sejak adanya otonomi daerah, Desa memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan. Sekarang Desa memiliki andil besar bagi pembangunan bangsa. Menyadari hal itu Pemkab Bojonegoro melalui Bappeda mengadakan Lokakarya pengembangan jaringan kemitraan, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Bojonegoro. Lokakarya dihadiri Bupati Bojonegoro, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur, Universitas Gajah Mada, Ketua DPRD, Asisten bupati, ISI Yogyakarta, BLK Provinsi Jawa Timur, Adm Perhutani KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Ngawi, Sradan dan Cepu, BPS Kab. Bojonegoro, Kepala Bulog Bojonegoro, Camat seKabuoaten Bojonegoro, Pelaku dunia usaha di kabupaten Bojonegoro.

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

Kegiatan lokakarya dilaksanakan di partnership room (4/11) lantai 4 gedung Pemkab ini bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ir. I Nyoman Sudana, MM, Mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan koordinasi perangkat daerah masyarakat pedesaan. Sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat desa secara lebih terukur, terarah, terencana, melalui pendampingan dan dukungan program. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kawasan pedesaan. Mempertemukan 4 sekawan yaitu pelaku usaha, pemerintah (baik pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), akademisi, dan juga komunitas, yang kemudian mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Diharapkan dengan

KABAR BAKESBANGPOL adanya kegiatan ini adanya sinergitas antara 4 sekawan tadi, dan juga adanya dukungan program pada kawasan pedesaan yang menurut Perbub No. 33 Tahun 2018 jumlahnya ada 19 kawasan. Terbagi menjadi bidang pertenakan/perikanan, pertanian dan transmigrasi, industri kreatif, pengelolaan makanan dan minuman. Selain itu dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga bisa dijadikan kawasan wisata Bojonegoro. Ketua DPRD Sigit Kusharijanto, SE. MM, mengatakan bahwa kegiatan

“

Tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak. Semua kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan semua pihak. Karena tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa.

“

ini sangat penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak. Semua kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan tanpa

kolaborasi dengan semua pihak. Karena tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa. “Perlu peningkatan perekonomian masyarakat desa, sehingga tonggak ekonomi bangsa kita bisa kuat,” ucap Sigit. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana Insentif desa jika di desa ada program kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah: 1. Pengelolaan sampah, 2. Sanitasi lingkungan dan sanitasi rumah tangga, 3. Penanaman penghijauan berbasis tanaman lokal, 4. Pengembangan dan peningkatan jumlah populasi ternak rumanesia, 5. Pengembangan agribisnis dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian, 6. Home industri kreatif berbahan lokal, 7. Pojok penerangan lintas desa/dusun, 8. Pelunasan PBB tepat waktu, 9. Kelompok sadar huku yang aktif, 10. Mitigasi bencana dini (penanggulangan bencana sejak dini) 11. Anak usia sekolah dan tidak Drop Out (sampai SMA), 12. Mengamati gizi buruk dan stanting di lingkungan sekitar, 13. Penanganan penyebaran penyakit menular,

14. Ruang terbuka hijau ramah anak dan ibu. Selain itu, ditambahkan bahwa apa yang sudah bagus terus dijalankan dan dipertahankan, yang belum bagus harus diperbaiki, yang belum ada diadakan, yang harmonis disinkronkan. “Sehingga kita bisa fokus dengan apa yang ada,” tandas Bupati. Kedepan diharapkan adanya zonasi wilayah di Bojonegoro, sehingga bisa dibedakan nilai konjungtur dari setiap wilayah. Dengan begitu kita bisa membuat program yang sesuai dengan wilayah zonasi masingmasing. Selain itu pihak perbankan bisa mensinergikan dengan program pemerintah untuk membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi. Ini untuk melindungi para pelaku usaha dari jeratan rentenir, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan usahanya. “Jika mendapatkan modal dari rentenir mereka kerja keras untuk menutupi pembayaran kepada rentenir,” ujarnya lebih lanjut. Dengan adanya kegiatan ini kedepan diharapkan dapat mengembangkan potensipotensi ekonomi di pedesaan, yang bisa meeningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu OPD harus merencanakan programprogram pemerintah dengan baik. Sehingga Bojonegoro menjadi daerah yang berhasil mengejewantahkan program revolusi mental dari presiden. (dan)

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

Refleksi Sumpah Pemuda

Pemuda dan Revolusi Mental Ratusan pemuda Senin (29/10), dari organisasi kepemudaan, siswa-siswa SMA dan SMK, mengikuti apel hari Sumpah Pemuda di Aloon-aloon Bojonegoro. Dengan tema â&#x20AC;&#x153;Bangun Pemuda, Satukan Indonesiaâ&#x20AC;? Bupati Bojonegoro membacakan sambutan menteri Pemuda dan Olah raga, mengatakan bahwa kita berhutang budi kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda

untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Tema hari sumpah pemuda diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi memberikan manfaat sehingga bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun pada sisi lain bisa memberikan dampak negatif, dimana bisa memberikan atau menerima informasi yang

KABAR BAKESBANGPOL

Bupati dan Wakil Bupati berpose setelah mengikuti Upacara Hari Sumpah Pemuda didampingi ketua DPRD Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro dan jajarannya.

bersifat destruktif mulai dari hoax, hate spech, pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme. “Revolusi mental yang dicanangkan presiden Joko Widodo amat relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju,” kata Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Muawannah. Pemuda maju adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Sehingga perlu adanya percepatan dalam mendorong pemuda menjadi

lebih maju, agar bangsa kita menghasilkan bangsa yang hebat. Tahun 2019 bangsa Indonesia akan menggelar hajat besar yaitu pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Preaiden, Anggota Legislatif baik DPR RI, DPD RI, DPRD Tk.I, dan DPRD Tk. II. Untuk itu perlu peran dan tanggung jawab para pemuda dalam menyukseskan proses pemilu. Kalau dulu, pemuda generasi dulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap

primordial suku, agama, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batasbatas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang kebih baik. “Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia” tandas Anna .(*)

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

DINAMIKA OMS

GP Ansor dan PC Muslimat NU

Audiensi Bupati Menerima audiensi Pengurus Cabang Muslimat NU dan GP Ansor, Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah, meminta bantuan kedua Badan organisasi Nahdlatul Ulama ( NU ) tersebut untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas program prioritas pembangunan Bojonegoro lima tahun mendatang. Audiensi yang digelar di ruang Angling Dharma, Jumat, (30/11) tersebut, dilakukan untuk pertama kalinya sejak Anna Muawanah dilatik menjadi Bupati Bojonegoro. Seperti diketahui PCNU Bojonegoro manjafi salah satu pendukung pasangan Anna â&#x20AC;&#x201C; Wawan dalam Pilkada Bupati Bojonegoro, Juni 2018 lalu. Turut hadir mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas

Pendidikan, Hanafi, Kepaka Dinas Lingkubgan Hidup, Nurul Azizah, Kepala Dinas Perdagangan, Agus Haryana, Kepala Satpol PP, Ahmad Gunawan, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, dan Kabag Kesra Pemkab Bojonegoro. Ketua GP Ansor Cabang Bojonegoro Abdulloh Faizin, kepada Bupati menyampaikan bahwa GP Ansor ini ada sejak sebelum kemerdkaan. Sehingga keveradaannya ikut berperan dalam memerdekakan bangsa. â&#x20AC;&#x153;Ansor sendiri memiliki program-program pendidikan kebangsaan. Sehingga para kader ansor ini dididik untuk mencintai bangsa kita bagaimanapun kondisinya. Selain itu Ansor juga memeiliki program-

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

program pendidikan kepada masyarakat Bojonegoro, diharapkan dengan begitu kita bisa ikut membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat Bojonegoro,â&#x20AC;? kata A. Faizin. Sementara itu, Ketua Muslimat NU Cabang Bojonegoro, Ririn Muktamiroh, berharap Bupati dapat melibatkan dan menggandebg Muslimat NU dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Pemkab. Muslimat NU, lanjut Ririn, memiliki badan usaha sendiri untuk kemandirian dari muslimat NU itu sendiri. Dalam audiensi tersebut, Bupati meminta kepala Dinas yang mendampinginya memberikan presentasi program-program kegiatan pembangunan yang ada di Satkernya.(*)

DINAMIKA OMS

Muskerwil Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur

Dihadiri Gubernur dan Bupati Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) l Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur, yang melibatkan 38 perwakilan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten dan Kota se Jatim, Sabtu (10/11) digelar di gedung Griya Dharma Kusuma, Bojonegoro. Muskerwil dengan tema “Membangun Sinergitas Gerakan Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan Jawa Timur” tersebut dihadiri Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah. Selain itu juga hadir ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Diyah Puspitarini. Khofifah Indar Parawansa, mengatakan peran Muhamadiyah khususnya NA melalui lembaga-lembaga pendidikannya di Jawa timur mulai Paud sampai Perguruan

Tinggi sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Melalui jejaringnya NA dapat menyampaikan pesan-pesan dan berbagai pengetahuan dalam peningkatan SDM yang berkarakter. “Kata kuncinya adalah sinergi,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur terpilih Jatim, dan juga juru bicara calon Presiden Jokowi. Selanjutnya dikatakan Khofifah, terkait dengan reproduktif health, pengembangan UMKM melalui start up-starup, Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur, Kehidupan Sosial Keberagamaan bagi Generasi Muda, pengembangan SDM melalui program Belanova (Belanja Inovasi) dan Digital Ekonomi. Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah

mengatakan bahwa dalam 17 program prioritas dan 2 program unggulan Bojonegoro, telah mencakup program pengembangan bagi kaum dhuafa, perempuan dan anak-anak. Seperti lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak, Gizi tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, penanggulangan kekerasan kepada ibu dan anak-anak. Bantuan bagi kaum dhuafa dan anak yatim diluar nomenklatur yayasan, bantuan bagi sakit menahun, pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). “Kesumuanya itu dapat diakses dengan mudah karena kita telah melaksanakan E-Budgeting, E-Monitoring,” lanjut Anna Muawanah.(*)

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

KABAR BAKESBANGPOL

LSM Lingkungan

Waspadai Sampah Sungai GENDUT SUHARSO

Anggota Komisi 1 TKPSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo Limbah Sungai Bengawan Solo yang menumpuk akan memberikan dampak semakin buruknya kualitas air. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa dicari solusi penyelesiannya maka bukan tidak mungkin jika suatu saat Sungai Bengawan Solo akan menjadi kubangan sampah terbesar dan terpanjang di Jawa. Menurut pengamatan Gendut Suharso, anggota Komisi 1, Konservasi Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA ) Wilayah Sungai Bengawan Solo, perilaku masyarakat yang biasa membuang sampah secara sembarangan di Sungai harus disadarkan. Sebab tanpa disadari sampah yang dibuang ke Sungai secara terus menerus telah merusak kualitas air sungai dan menjadi ancaman bagi kelestarian sungai itu sendiri. “Warga dekat Sungai cenderung membuang sampah rumah tangganya

ke Sungai. Baik itu sampah organik maupun an organik. Yang lebih parah lagi warga juga tak segan-segan membuang kasur yang tak terpakai ke Sungai. Ini kan bisa mengganggu aliran Sungai,” ujar Gendut Suharso. Seperti terlihat di saat musim kemarau lalu, sampah rumah tangga menumpuk di sekitar bendung gerak. Bukan cuma sampah rumah tangga tetai juga enceng goondok. Hal itu menunjukkan jika beban Sungai Bengawan Solo sudah terllalu berat. Belum lagi efek sendimentasi yang ditimbulkan oleh sampah yang mengendap di dasar sungai. Yang lebih memprihatinkan lagi, tambah pria yang sudah 10 tahun ini bergabung dalam TKPSDA Wilayah Sungai, Kementeruan PU, maraknya penambangan pasir liar, yang diusahakan dengan cara mekanik. “Ini jelas akan merusak Sungai,” tandasnya. Mengatasi masalah sampah tersebut, dikatakan Gendut Suharso, Pemerintah

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

Kabupaten Bojonegoro harus terlibat aktif bersama masyasakat membentuk Komunitas Peduli Sungai di Desa- Desa yang berada di Wilayah bantaran Sungai Bengawan Solo. Pembentukan Komunitas peduli Sungai ini dimaksudkan untuk mengendalikan banyaknya volume sampah yang dibuang di Sungai oleh masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk meminimalisir pencemaran dari limbah domestik. Komunitas yang anggotanya dari masyarakat itu sendiri ini juga memiliki tugas pemantauan, dan menegur apabila diketahui ada penambangan pasir liar serta melaporkan ke pihak terkait. Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk komunitas peduli sungai, sebelum Sungai Bengawan kehilangan fungsinya. “Jika tidak sekarang, kapan lagi ?,” cetus Gendut Suharso.(*)

KABAR BAKESBANGPOL

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

OPINI

Bahaya HTI dan Paham Radikalnya (Akar Sejarah dan Pola Gerakan Radikalisme) Oleh : Al Amrozi SH * Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, negara kita telah disibukkan oleh berbagai gerakan sosial keagamaan yang menjurus pada gerakan radikalisme. Gerakan ini ditandai dengan kasus bom Bali pada tahun 2002, yang kemudian secara terus menerus, teror terhadap masyarakat dan kelompok minoritas terjadi. Apalagi saat ini, seiring dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, potensi kerawanan sosial politik semakin menguat. Tulisan ini adalah bagian dari makalah yang saya tulis saat menjadi narasumber Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Yang digelar pada bulan November 2018 di Kecamatan di kabupaten Bojonegoro Secara kasat mata, peta politik saat ini terbelah menjadi dua kelompok yang saling berlawanan. Sementara dalam peta sosial kemasyarakatan, dua kelompok yang mengklaim diri sebagai pemjaga Pancasila dan NKRI yang terasosikan sebagai NU, sedang berhadap-hadapan dengan kelompok lainnya yang diduga pengusung faham Khilafah yang ingin mengganti sistem kenegaraan menjadi Khilafah yang diwakili oleh HTI. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka Bom Waktu akan bisa meledak dan mengganggu bagi keamanan, ketertiban dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, mengapa Indonesia kerap menjadi sasaran terorisme. Mengapa

pelakunya justru warga negara Indonesia, yang sering teridentifikasi berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu? Reformasi dan Lahirnya Ormas-ormas Radikal Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya “negara Islam Indonesia”, disamping itu pula da yang memperjuangkan berdirinya “khilafah Islamiyah”. Pola organisasinya juga beragam, mulai dari gerakan moral ideology seperti Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, dan Front Pemuda

OPINI

Gerakan Radikalisme di Indonesia Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan dimaksud adalah DI/ TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950- an (tepatnya 1949). Darul Islam atau NII mulanya

di Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya atau terbunuh pada awal 1960- an. Sungguhpun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam, dan semacamnya. Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Sungguhpun begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia. Gerakan radikalisme ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap penerapan Pancasila

sebagai asas Tunggal dalam politik. Bagi Kaum radikalis agama sistem demokrasi pancasila itu dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah bahasa arab merujuk pada “setan”), begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka. Oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara. Ada 3 kelompok kekuatan yang mendukung formalisasi syariah: SalafiWahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang

“

Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950- an (tepatnya 1949). Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh dan Makassar.

“

Islam Surakarta. Meskipun demikian, ada perbedaan dikalangan mereka, ada yang kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan radikalisme Islam di luar negeri. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Berbagai aksi radikalisme terhadap generasi muda kembali menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan di tanah air. Bahkan, serangkaian aksi para pelaku dan simpatisan pendukung, baik aktif maupun pasif, banyak berasal dari berbagai kalangan.

memengaruhi mahasiswamahasiswa dari berbagai belahan dunia yang belajar di Timur Tengah, khususnya Mesir, Saudi Arabia dan Syiria. Bedanya, kalau Salafi-Wahaby cenderung ke masalah ibadah formal yang berusaha “meluruskan” orang Islam. Ikhwan bergerak lewat gerakan usroh yang beranggotakan 7-10 orang dengan satu amir. Mereka hidup sebagaimana layaknya keluarga di mana amir bertanggungjawab terhadap kebutuhan anggota usrohnya. Kelompok ini menamakan diri kelompok Tarbiyah yang

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

OPINI

sendiri, mereka tidak bisa rahasia, karena negara ini sangat terbuka. Maka kita mengenal tokoh-tokoh seperti Ismail Yusanto dll. 2. At-taw’iyah atau penyadaran. 3. At-ta’amulma’alummah; interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Mereka membantu kepentingankepentingan. Seperti di Surabaya, di Unair dan ITS saja, dalam urunan mereka bisa menghasilkan uang Rp 30 Juta tiap bulan. 4. Harkatut Tatsqif; gerakan intelektualisasi, dan 5. Taqwim al-daulah alIslamiah, membentuk Kekuasaan Imperium Islam. Ijtihad para pemimpin HT sendiri sesungguhnya banyak yang kontrversial, tetapi karena proses transfer pengetahuannya sangat tertutup dan ketat, maka kemungkinan besar kader-kader HT tidak mengetahuinya. Inilah yang membuat kader-kader mereka menjadi radikal. Tahun 2011, Hasil Survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) dengan

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

responden guru PAI dan siswa SMP Sejadebotabek menunjukkan potensi radikal yang kuat di kalangan guru dan pelajar dengan indikasi resistensi yg lemah thd kekerasan atas nama agama, intoleransi, sikap ekslusif serta keraguan thd ideologi Pancasila. Tahun 2015 Survey

“

Hizbut Tahrir masuk Indonesia melalui orang Libanon, Abdurrahman Al-Baghdadi. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 1980-an atas ajakan KH. Abdullah bin Nuh dari Cianjur.

“

merupakan cikal bakal PKS. HT punya konstitusi yang terdiri dari 187 pasal. Di dalamnya ada program jangka pendek dan jangka panjang. Di sana ditulis, dalam jangka 13 tahun sejak berdirinya (1953), Negara Arab sudah harus menjalankan sistem Khilafah Islamiyah. TN juga menargetkan, dalam 30 tahun dunia Islam sudah harus punya khalifah. Ini semua tidak terbukti. HT masuk Indonesia melalui orang Libanon, Abdurrahman Al-Baghdadi. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 1980-an atas ajakan KH. Abdullah bin Nuh dari Cianjur. Sebelumnya KH. Abdullah bin Nuh bertemu aktifis HT di Australia dan mulai menunjukkan ketertarikannya pada ideide persatuan umat Islam dan Khilafah Islamiyah. Puteranya, Mustofa bin Abdullah bin Nuh lulusan Yordania kemudian juga ikut andil menyebarluaskan paham HT di wilayah Jawa Barat dan Banten didukung oleh saudara-saudara dan kerabatnya. HT membentuk beberapa tahapan dalam menuju pembentukan Khilafah Islamiah: 1. Taqwimasy-syakhsyiahalIslamiyah; membentuk kepribadian Islam. Mereka membagi wilayah, karena gerakan mereka transnasional, termasuk Indonesia. Tapi sekarang pusatnya tidak jelas di mana karena di negara asalnya sendiri sangat rahasia, dilarang bahkan dikejar-kejar. Tapi mereka sudah ada di London, Austria, di Jerman dan sebagainya. Di Indonesia

Setara Institute thd siswa dari 114 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Jakarta dan Bandung. Dalam survei ini, sebanyak 75,3% mengaku tahu tentang ISIS. Sebanyak 36,2 responden mengatakan ISIS sebagai kelompok teror yang sadis, 30,2% responden menilai pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan 16,9% menyatakan ISIS adalah pejuang-pejuang yang hendak mendirikan agama Islam. Bahayanya Hizbut Tahrir Indonesia

OPINI HTI terdaftar pertama kepatuhan dan kesetiaannya kali dengan Surat Keputusan pada pemerintah, bangsa dan Nomor 44/D.III.2/VI/2006 negaranya. di Direktorat Jenderal Keempat adalah strategi Kesatuan Bangsa dan Politik yang terus menerus mereka Kementerian Dalam Negeri. lakukan, yaitu dengan Tujuan pendirian adalah mendiskreditkan pemerintah melanjutkan kehidupan Islam dengan terus menerus dan menegakkan syariat memberitakan hal-hal buruk Islam. HTI disahkan sebagai tentang kepemerintahan badan hukum perkumpulan dalam sistem demokrasi. Tak berdasarkan Surat Keputusan pernah sedikit pun ada hal Menteri Hukum dan Hak yang baik dari pemerintah, Azasi Manusia Nomor AHUbangsa dan negara Indonesia 00282.60.10.2014. Setelah yang berazaskan demokrasi terbit Perppu No 2 Tahun dan yang ada hanyalah 2017, HTI resmi dicabut keburukan dan kemungkaran. status badan hukumnya pada Umat Islam diberi kesan tanggal 19 Juli 2017. bahwa hidup di alam HTI memang layak untuk dibubarkan, ada beberapa strategi yang terus menerus mereka alas an mengapa HTI harus lakukan, yaitu dengan mendiskreditkan dibubarkan. Pertama, HTI pemerintah dengan terus menerus mendorong sesama warga memberitakan hal-hal buruk tentang muslim untuk bermusuhan kepemerintahan dalam sistem demokrasi. dengan menuduh mereka Tak pernah sedikit pun ada hal yang baik mengikuti pemerintahan dari pemerintah, bangsa dan negara thagut dan nantinya mereka Indonesia yang berazaskan demokrasi akan dianggap mati kafir. dan yang ada hanyalah keburukan dan Kedua, HTI mengajarkan kemungkaran. Umat Islam diberi kesan umat Islam Indonesia merasa bahwa hidup di alam demokrasi adalah tidak berharga dan bersalah sebuah kesalahan dan dosa yang tidak karena tidak berjuang ada harganya. menegakkan khilafah. Umat Islam diajarkan untuk kufur terhadap nikmat kemerdekaan demokrasi adalah sebuah dan berdirinya bangsa dan kesalahan dan dosa yang negara NKRI karena bukan tidak ada harganya. berbentuk khilafah. Ketiga adalah yang Solusi yang Ditawarkan paling menyolok, yaitu Gerakan radikalisme di menghilangkan kesetiaan Indonesia dapat merugikan pada atasan dan negara. ketatanegaraan NKRI dan Bahkan lebih daripada itu, juga tidak sesuai dengan warga muslim Indonesia Pancasila. Radikalisme diajak untuk melakukan dapat menjadikan negera makar pada bangsa dan dipandang rendah oleh negaranya sendiri dengan bangsa lain sehingga ekonomi menyatakan bahwa negara negara memburuk, sehingga Indonesia adalah negara Pemerintahan Indonesia thagut yang tidak layak untuk harus berupaya memulihkan diikuti dan patut ditentang. hal tersebut yang tentu Hal ini menyebabkan warga merugikan ketatanegaraan. muslim Indonesia kehilangan Selain itu radikalisme

â&#x20AC;&#x153;

bertentangan dengan pancasila sila pertama. Tidak ada satupun agama yang di Indonesia yang mengajarkan radikalisme untuk mencapai tujuan dari suatu umat beragama. Sebagai Bangsa Muslim terbesar di dunia, Indonesia pun menggenggam legitimasi yang amat kuat untuk memulai inisiatif perdamaian. Indonesia juga memiliki wawasan Islam Nusantara, yaitu wawasan keislaman yang mengedepankan harmoni sosial dengan vitalitas untuk secara kreatif terus-menerus mendialogkan sumber-sumber ajaran dengan perubahan-perubahan konteks yang terjadi di lingkungan sosial-budayanya. Wawasan Islam Nusantara telah terbukti ketangguhannya dalam membimbing masyarakat Muslim Indonesia melalui perjalanan sejarahnya hingga mewujud dalam tatanan sosial-politik yang moderen dan demokratis sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Islam Nusantara menawarkan inspirasi bagi seluruh dunia Islam untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan modelmodel interaksi yang damai dengan realitas kekinian dan pada gilirannya berkontribusi secara lebih konstruktif bagi keseluruhan peradaban umat manusia. Wallahu Aâ&#x20AC;&#x2122;lam

Penulis adalah : Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan Sekretaris Presidium Majelis Alumni IPNU Bojonegoro

â&#x20AC;&#x153;

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

RESENSI

Mengungkap Perjuangan Laskar Hizbullah Sebagai Bagian Sejarah Bangsa Judul Buku : Perjuangan Laskar Hizbullah di Jawa Timur

Untuk kesekian kalinya, peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadi substansi penting untuk dibahas dalam sejarah bangsa Indonesia. Kala itu, laskar pemuda sangat tepat didirikan untuk membantu mengusir penjajah. Seperti Laskar Hizbullah yang dibentuk untuk membantu PETA dalam mempertahankan Indonesia. Beranggotakan pemuda-pemuda Islam khususnya para santri seJawa dan Madura, laskar ini pun mengikuti pelatihan

Penulis

: Isno El-Kayyis

Penerbit

: Pustaka Tebuireng

Tahun

: I/Juni 2015

Tebal

: xiii + 328 halaman

Resensor

: Fani Inganati

militer. Setelah melakukan pelatihan, para anggota dari berbagai wilayah pun kembali ke daerah masing-masing untuk terjun langsung dalam perang melawan penjajah. Semangat laskar Hizbullah didasari dengan mental jihad fisabilillah, mental ini ditanamkan langsung oleh para kiai yang disegani para santri, “Hidup merdeka atau mati di sisi Allah”. Demikian itu yang coba diungkapkan oleh Isno El Kayyis dalam bukunya yang berjudul “Perjuangan Laskar Hizbullah di Jawa

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

Timur”. Penulis mencoba mengungkapkan perjalanan panjang tentang Laskar Hizbullah dari terbentuknya sampai mundurnya satu persatu anggota Laskar Hizbullah. Berawal dari terjepitnya Jepang oleh Sekutu, diterimanya usulan KH. Wahid Hasyim untuk memasukkan pemuda Islam ikut serta dalam PETA, khususnya para santri yang ada di Pesantren untuk ikut berlatih dalam kemiliteran dalam rangka membantu mempertahankan wilayah teritorial Indonesia.

RESENSI Laskar Hizbullah diresmikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 14 Oktober 1944 di Jakarta dan diketuai oleh H. Zainul Arifin. Latihan pertama diadakan di Cibarusa, tercatat ada 500 anggota Hizbullah dari berbagai daerah khususnya Jawa. Tercatat pula nama Kiai muda dari pondok pesantren seperti KH. Mustofa Kamil, K. Zarkasi, K. Munasir, Ali Sulthan Fajar dan lain sebagainya. Selain dilatih kemiliteran, Laskar Hizbullah juga dibekali pendidikan kerohanian oleh para kiai. Setelah mendapat pelatihan militer yang cukup, anggota Laskar Hizbullah kembali ke tempat masing-masing. Di tempat mereka membentuk satuan militer. Tak kalah pula, para kiai-kiai pesantren pun membentuk satuan militer yang disebut Sabilillah. Dalam buku ini, penulis mengerucutkan pembahasan Laskar Hizbullah di kawasan Jawa Timur khususnya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang. Di Surabaya sendiri mobilisasi pemuda diadakan pada 2 Oktober 1945, pemuda berbondongbondong mendaftarkan diri. Para kiai seperti KH. Anwar Zain dan KH. Thohir Bakri mengunjungi pemuda yang telah mengikuti pelatihan dari rumah ke rumah, pemudapemuda Ansor, Hizbul Wathan dan lainnya. Terbentuk cabang-cabang di kawasan Surabaya setelah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Sedangkan peristiwa perjuangan Hizbullah di Mojokerto berawal dari berhasilnya Belanda menguasai Surabaya. Setelah tentara Inggris

menyerahkan kekuasaan atas Kota Surabaya secara resmi kepada Belanda, mereka menyusun kekuatan dan menjadikan Pelabuhan Perak Surabaya sebagai pusat kekuatan lautnya. Surabaya memang sudah susah untuk dipertahankan, jadi langkah yang dibuat adalah memindahkan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Karesidenan Surabaya ke Sepanjang dan kemudian ke Mojokerto tepatnya Jalan Wates Nomor 4 dengan pertimbangan keamanan. Selain itu, kantor berita ANTARA Cabang Surabaya terpaksa mengungsi agar tetap bisa mengabarkan perjuangan bangsa Indonesia yang sedang terjadi. Setelah pemindahan peralatan, para wartawan ANTARA mundur seperti Bung Tomo, Wiwiek Hidayat, Sutoyo dan Lukitaningsih. Dalam pergerakan Laskar Hizbullah Mojokerto, KH. Nawawi membawa pengaruh besar. Bersama KH. Hasan Bisri, KH. Nawawi memimpin pasukan Sabilillah sampai ke Kletek. Saat inilah KH. Hasan Bisri ditangkap oleh musuh, kejadian ini menyiutkan nyali para tentara. Tetapi dengan semangat yang dikobarkan oleh KH. Nawawi, pasukan tetap dikerahkan untuk tetap maju. Tepatnya di Dukuh Sumantoro, dekat Krian, belasan tentara membentuk tapal kuda mengepung KH. Nawawi dan perkelahian pun terjadi sampai ada tentara yang dapat mendekati beliau, pedang musuh langsung menebas tubuhnya. Pada saat itu juga KH. Nawawi wafat membawa sejuta kesedihan bagi para pejuang Hizbullah. Dan akhirnya Laskar

Hizbullah pecah, tepatnya tanggal 24 Januari 1947 pukul 02.00 pagi, Belanda melakukan serangan dengan kekuatan maksimal, hasilnya mereka dapat menduduki Sidoarjo dan Krian. Akibatnya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pindah ke wilayah Jombang. Selain Sidoarjo dan Krian, Mojokerto pun akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Penyerangan ke Mojokerto merupakan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (pemerintah dan Belanda). Berbagai kecaman telah diturunkan tetapi Belanda tetap bersikukuh untuk menguasai Mojokerto karena wilayah ini sangat strategis untuk mempertahankan kekuasaan. Banyak protes yang dilontarkan oleh para tokoh Indonesia, seperti Syahrir mengatakan tidak akan menandatangani perjanjian Linggarjati, sebelum ada kejelasan soal agresi meiliter ke Mojokerto, Panglima besat TRI pun turut mengajukan protes. Berbagai peristiwa tentang perjuangan Laskar Hizbullah dalam membantu mempertahankan Kedaulatan di Indonesia telah diungkapkan penulis dengan rinci. Selain itu penulis juga ingin membuktikan bahwa bersama Laskar Hizbullah, santri pun berperan dalam memperjuangkan Indonesia. Dengan dialog yang dihadirkan dalam buku ini, pembaca diajak merasakan bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi. Selamat datang November, Selamat Hari Pahlawan. Selamat Membaca buku yang masih hangat untuk dibaca dan diperbincangkan!

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

TOKOH

TUMBUH dalam keluarga tak berpunya di lingkungan kumuh, Sutomo hanya berijazah sekolah dasar. â&#x20AC;&#x153;Pendidikanâ&#x20AC;? di luar jalur formal justru membawanya ke baris terdepan pergerakan perjuangan. Ilmu kepemimpinan dan teknik menjadi orator ulung ia dapatkan di kepanduan, partai politik, dan kantor berita Domeiâ&#x20AC;&#x201D;kini Antara. Nama Bung Tomo pun kian moncer di Surabaya ketika menapaki usia 25 tahun. Pada Juli 1945, Bung Tomo dipercaya menjadi anggota panitia Gerakan Rakyat Baru. Di sana, ia berkenalan dengan beberapa tokoh nasional, antara lain Sukarno, Mohammad Hatta, Kiai Wahid Hasyim, B.M. Diah, dan Adam Malik.

Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Tjiptowidjojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ia pernah bekerja sebagai polisi di kotapraja, dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam, sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan.

Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di MULO, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan, ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya, merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh tiga orang Indonesia. Pemimpin Perjuangan Pertempuran Surabaya 10 November 1945 Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting, ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu Pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucutkan senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan

TOKOH

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

TOKOH tawanan Eropa. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Meskipun Indonesia kalah dalam Pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, namun Rakyat marah dan bersiap. Pasukan TKR mulai membentuk barisan. ia tidak merasa bahagia dan Akibatnya, AWS Mallaby tewas dalam sebuah insiden yang menyebabkan kemudian menghilang dari mobilnya juga terbakar panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan dilepaskan oleh Suharto. haji yang meninggal dalam Suharto yang mula-mula Meskipun semangatnya tidak ziarah ke tanah suci, jenazah didukungnya, Sutomo kembali hancur di dalam penjara, Bung Tomo dibawa kembali muncul sebagai tokoh Sutomo tampaknya tidak ke tanah air dan dimakamkan nasional. lagi berminat untuk bersikap bukan di sebuah Taman Padahal, berbagai vokal. Makam Pahlawan, melainkan jabatan kenegaraan penting Ia masih tetap berminat di Tempat Pemakaman Umum pernah disandang Bung terhadap masalah-masalah Ngagel di Surabaya. Tomo. Ia pernah menjabat politik, namun ia tidak Menteri Negara Urusan Bekas pernah mengangkat-angkat Gelar Pahlawan Nasional Pejuang Bersenjata/Veteran peranannya di dalam sejarah Setelah pemerintah sekaligus Menteri Sosial Ad perjuangan bangsa Indonesia. didesak oleh Gerakan Pemuda Interim pada 1955-1956 di Ia sangat dekat dengan (GP) Ansor dan Fraksi era Kabinet Perdana Menteri keluarga dan anak-anaknya, Partai Golkar (FPG) agar Burhanuddin Harahap. Bung dan ia berusaha keras agar memberikan gelar pahlawan Tomo juga tercatat sebagai kelima anaknya berhasil kepada Bung Tomo pada 9 anggota DPR pada 1956-1959 dalam pendidikannya. November 2007.[2] Akhirnya yang mewakili Partai Rakyat Sutomo sangat gelar pahlawan nasional Indonesia. bersungguh-sungguh diberikan ke Bung Tomo Namun pada awal dalam kehidupan imannya, bertepatan pada peringatan 1970-an, ia kembali namun tidak menganggap Hari Pahlawan tanggal 10 berbeda pendapat dengan dirinya sebagai seorang November 2008. Keputusan pemerintahan Orde Baru. Muslim saleh, ataupun ini disampaikan oleh Menteri Ia berbicara dengan keras calon pembaharu dalam Komunikasi dan Informatika terhadap program-program agama. Pada 7 Oktober Kabinet Indonesia Bersatu, Suharto sehingga pada 11 1981 ia meninggal dunia di Muhammad Nuh pada April 1978 ia ditahan oleh Padang Arafah, ketika sedang tanggal 2 November 2008 di pemerintah Indonesia yang menunaikan ibadah haji. Jakarta[3]. tampaknya khawatir akan Berbeda dengan tradisi untuk ULIVIA N AYUNINA kritik-kritiknya yang keras. Diolah dari berbagai sumber. memakamkan para jemaah Baru setahun kemudian ia

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

GEMA EDISI DEPAN

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES/2018

EDISI: VI/TH VIII/NOP-DES /2018