DAMPAK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Abstrak Wabah covid-19 banyak membawa perubahan pada aspek kehidupan kita hal ini juga berlaku pada bidang penegakan hukum, hal tersebut mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar serangkaian proses penegakan hukum secara daring (online) dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga pada persidangan. Hal ini disebabkan oleh dibatasinya berbagai aktivitas masyarakat melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Oleh karena itu penulis menganggap perlu diadakan pembahasan mengenai penegakan hukum dalam praktek maupun regulasi yang mengatur pada masa pandemi covid-19 bersama dengan pihak yang berwenang dalam menangani proses penegakan hukum indonesia Kata Kunci : Penegakan Hukum online, covid-19 A. Latar Belakang Saat
ini
bukan
hanya
kondisi
di
negara
Indonesia
saja
yang
mengkhawatirkan dan mencekam, tetapi juga bagi seluruh negara belahan dunia lainnya. Hal ini disebabkan karena dampak Corona Virus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan Covid-19. Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dikatakan bahwa “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterised as a pandemic.1 dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Akibat dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya terjadi pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk sektor penegakan hukum di Indonesia. Sejak munculnya wabah Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang perkara pidana secara daring (online). Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 1
World Health Organization, Virtual press conference on COVID-19 – 11 maret 2020, diakses pada link https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergenciescoronaviruspress-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Proses penegakan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)2 secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Kegiatan
penyidikan
melakukan
upaya
hukum
untuk
melakukan
pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan. Setelah dilakukannya penyidikan dilanjutkan pada tahap penuntutan, penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan melalui majelis hakim (pasal 1 angka (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Majelis hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sebagai bentuk transparansi sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses peradilan ditingkat ini. Dalam proses peradilan penuntut umum menghadirkan terdakwa, saksi, ahli. Begitu pula dengan penasihat hukum dapat menghadirkan saksi-saksi dan ahli dalam sidang pembuktian untuk tuntutan dan pembelaannya. Berdasarkan hal-hal diatas proses penegakan hukum yakni penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang, dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum ini banyak yang yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan orang lain yakni tersangka/terdakwa, saksi dan juga ahli yang tidak diketahui keadaan kesehatannya.3 Hal tersebut bertentangan dengan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, terdapat beberapa persoalan dalam sidang perkara pidana secara daring di masa pandemi ini. Seperti, kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak; proses persidangan terhambat; adanya kekhawatiran penularan Covid-19 di pengadilan; mekanismenya (hukum acara) 2
UU NO 8 TAHUN 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 3
berubah. Selain itu, masih banyak pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam menjawab dampak dan tantangan penegakan hukum di masa pandemi, oleh karena itu penulis bermaksud membahas bagaimana bentuk pelaksanaan peradilan di Indonesia di saat pandemi Covid-19 yangmana dalam hal ini masih banyak terjadi ketidakpastian hukum dalam hukum acara pidana di Indonesi, maka dari itu disini penulis mengambil judul “DAMPAK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19� Dengan tujuan agar nantinya mahasiwa hukum sebagai calon penegak hukum di masa depan perlu mengetahui pelaksanaan penyesuaian
dan dampak yang telah dilakukan oleh 3 institusi penegakan
hukum tersebut dalam memberikan kepastian hukum dimasa pandemi Covid-19. B. Rumusan Masalah Pada tulisan ini dilakukan kajian atas dampak dan tantangan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19, Maka rumusan masalah yang diambil dalam studi ini yaitu: 1.
Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 dalam melakukan penyidikan serta penyelidikan pada lembaga kepolisian.
2.
Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 dalam melakukan penuntutan serta eksekusi putusan pada lembaga kejaksaan.
3.
Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan pada lembaga pengadilan.
C. Pembahasan 1. Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dalam melakukan penyidikan serta penyelidikan pada lembaga kepolisian. Sinergisitas antar lembaga Penegak Hukum di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum di masa pandemi Covid-19 ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya jika pada pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
pedoman yang dikeluarkan oleh instasi lembaga terkait dalam keadaan pandemi
Covid-19.
Dalam
pelaksanannya
ada
beberapa
hal
yang
bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia yakni merupakan tantangan bagi lembaga Penegak Hukum di Indonesia. Proses peradilan di Indonesia berawal dari proses penyidikan, penuntuntan dan proses persidangan di pengadilan yang mana akan dijelaskan secara satu persatu oleh penulis bagaimana pedoman lembagalembaga tersebut dalam situasi Covid-19, bagaimana dampak dan tantangan yang dihadapi dan bagaimana upaya yang harus dilakukan antar lembaga penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum di masa pandemic Covid-19. Pertama, proses penegakan hukum di lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Pada tahapan penegakan hukum di lembaga ini merupakan tahapan yang paling penting dalam menentukan bagaimana proses peradilan itu di mulai yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Tahap penyelidikan dan tahap penyidikan merupakan tahapan dalam mencari alat bukti yang cukup untuk mencari kebenaran materiil dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Adapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan di masa pandemi Covid-19, yaitu : a. Penyidik melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya dengan mengirimkan E-mail berisi pertanyaan yang kemudian setelah dijawab dapat dikirimkan via pos kepada penyidik, kecuali
terhadap
kejahatan
yang
mendesak
penanganannya
maka
pengumpulan info dilaksanakan sesusai protokol kesehatan. b. Penyidik juga melakukan permintaan keterangan secara daring kepada pihak yang dimintai keterangan. c. Penyelidikan lebih memberikan kemudahan kepada para pihak yang tidak hadir. Dengan mengatur waktu dan mengkomunikasikan teknis pengambilan keterangan dengan mengutamakan segi keamanan dan kesehatan para pihak dan penyidik. d. Perlunya menyiapkan sarana tambahan bagi penyidik dilapangan dan di ruang pemeriksaan, antara lain (Alat Kesehatan, masker, handsanitizer/
sabun pencuci tangan, kaca penyekat, penyemprotan disinfektan, dan setting ruangan sesuai social distancing). Sedangkan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam tahap penyidikan dimasa pandemi Covid-19, yaitu : a. Upaya paksa -
Pemanggilan, dalam tahapan ini pelapor, saksi, saksi ahli yang dipanggil tidak bisa hadir dengan alas an situasi PSBB dan pandemi Covid-19.
-
Penyitaan dan Penggeledahan, dalam tahapan ini objek yang menjadi barang sitaan atau penggeledahan berada di ona persebaran Covid-19, orang yang menguasai barang belum pernah melakaukan test kesehatan (rapid/swab test), penyitaan dapat terhambat karena memperhatikan protokol kesehatan.
-
Penangkapan, dalam tahapan ini keterbatasan alat rapit/swab test dalam proses penangkapan.
-
Penahanan, kapasitas ruangan sel tahanan di satuan wilayah terbatas.
b. Pemeriksaan -
Pemeriksaan secara daring dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi
-
Keterbatasa masyarakat terkait pemahaman cara membuka E-mail dan mengisi pertanyaan dan mencetaknya.
c. Penyerahan Tersangka ke Kejaksaan -
Penyidik tidak dapat melakukan pengiriman tersangka ke kejaksaan karena Lapas tidak menerima titipan tahanan Jaksa sehingga tahanan dititipkan ke Rutan POLRI.
Dengan kendala-kendala yang telah dijabarkan
Kepolisian Republik
Indonesia telah melakukan penyesuaian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyedikan di masa pandemi yaitu dengan dikeluarkannya surat telegram arahan ke jajaran wilayah oleh Kabareskrim Polri yang pada intinya berisikan sebagai berikut: a. Pemeriksaan para saksi dengan mengirimkan E-mail berisi pertanyaan dan jawaban dapat dikirimkan via post kepada penyidik. b. Permintaan keterangan secara daring kepada para saksi yang diminta keterangan dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kesiapan jaringan yang ada.
c. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan secara langsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. d. Proses pengeledahan dan penyitaan penyidik telah dilengkapi dengan alat pelindung diri dan face shield, masker serta sarung tangan. e. Koordinasi dengan JPU secara daring dan hp terkait tekni tahap II dan memaksimalkan ruang tahanan yang berada di satuan wilayah yang masih dapat menampung tahanan. f. Penyidikan lebih humanis dengan memberikan kemudahan kepada para pihak
yang
tidak
dapat
hadir
dengan
mengatur
waktu
dan
mengkomunikasikan teknis pengambilan keterangan dengan mengutamakan segi keamanan den kesehatan para pihak dan penyidik. g. Menyiapkan sarana tambahan di ruang pemeriksaan (alat kesehatan masker dan lain sebagainya, kaca penyekat, disinfektan dan setting ruangan sesuai social distancing). Adapun pedoman yang digunakan penyidik dalam melakukan penyesuaian selama masa pandemi ialah sebagai berikut: 1. UU NO 8 TAHUN 1981 tentang KUHAP beberapa pasal-pasal dalam kuhap yang dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan secara online yaitu; a. Pasal 1 Angka 27 b. Pasal 75 c. Pasal 118 d. Pasal 121 Pasal 184 Ayat (1) Huruf A UU NO 13 TAHUN 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pasal 9 (3) “Saksi dan atau Korban sebagaimana dimaksud Pada Ayat 1 dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang�4 Regulasi Internal Kepolisian, Yaitu : a. Pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4
UU NO 13 TAHUN 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
b. St Kapolri Nomor : St/1007/Iii/Huk.5./ 2020 tentang Jukrah Penanganan Tindak Pidana Umum Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19; c. St Kapolri Nomor : St/1098/Iv/Huk.7. 1./2020 tentang Jukrah Penanganan Perkara Kejahatan Dalam Masa Psbb; d. St Kapolri Nomor : St/1101/Iv/Hk.7.1/ 2020 tentang Jukrah Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reksrim yang Mengatur terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskrim Terkait Kebutuhan Alat Perlindungan Diri (Apd) Dengan pedoman yang telah disebutkan tadi tentu masih banyak tantangan pada saat pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan di lingkungan pada era kenormalan baru ini. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor external dan faktor internal kepolisian itu sendiri. Pada faktor external ini biasanya bertumpu pada aspek diluar lingkungan kepolisian yaitu pada masyarakat itu sendiri. tidak semua masyarakat memiliki kemampuan secara teknologi dan finasial untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara daring. Selain itu kesadaran masyarakat yang belum baik dalam menjaga kesehatan sehingga harus memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya otg (orang tanpa gejala) maka protokol kesehatan yang diterapkan harus lebih hati-hati dalam mendeteksi virus covid-19 yang terdapat dalam diri orang yang akan dilakukan pemeriksaan dan upaya paksa. Sedangkan untuk faktor internalnya sendiri meliputi ruang lingkup kepolisian itu sendiri yaitu seperti kesulitan dalam menyelesaikan tunggakan perkara sesuai target yang telah ditetapkan, mengungkap kejahatan jalanan di masa pandemi sehingga mampu menekan tingkat kriminalitas, melakukan proses penyidikan namun tidak mengganggu jalannya pemulihan ekonomi nasional dan menjaga mental dan kesehatan para penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan di masa pandemi. Akan tetapi dampak pandemi Covid-19 terhadap penegakan hukum oleh polri masih dapat diatasi sehingga penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan baik, menggunakan teknologi dan penerapan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dalam melakukan penuntutan serta eksekusi putusan pada lembaga kejaksaan. proses penegakan hukum di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia . Pada tahapan penegakan hukum di lembaga ini merupakan tahapan lanjutan atau tahapan kedua perkara setelah adanya pelimpahan berkas perkara oleh lembaga kepolisian atas bukti-bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Apabila berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap oleh Kejaksaan maka perkara tersebut akan di proses ke persidangan. Dalam hal ini lembaga Kejaksaan ini mempunyai hambatan tentunya dalam pelaksanaan persidangan karena dalam situasi normal , pelaksanaan persidangan dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Penyebaran virus Corona yang hingga kini masih menunjukkan peningkatan sehingga pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan physical distancing
dengan itu proses
penegakan hukum pidana menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dalam mengatasi kondisi pada awal terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 tersebut akhirnya lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga pemasyarakatan membuat prakarsa tentang persidangan online sebagaimana yang tertuang dialam perjanjian kerjasama ketiga instansi tersebut yaitu Nomor Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference yang tertanggal 13 April 2020. Selain persidangan online yang dilakukan oleh Kejaksaan berpedoman pada perjanjian tersebut Kejaksaan Agung juga mengeluarkan beberapa intruksi yaitu : Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dan Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
Dengan demikian
persidangan perkara pidana tidak perlu ditunda, dan tentunya paralel dengan upaya untuk melestarikan para pihak dari kemungkinan penularan virus corona.
Mengenai persidangan online ini juga menjadi perdebatan sendiri yaitu bertentangan dengan beberapa pasal di dalam KUHAP yaitu pada Pasal 160 ayat (1) KUHAP di dalam pasal tersebut menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan dalam ruang sidang pengadilan, sedangkan terkait pemeriksaan secara online sama sekali tidak diatur, Pasal 153 ayat (1) di dalam pasal tersebut sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan yang terakhir Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP persidangan online ini berpotensi mengurangi objektifitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Sehingga Kejaksaan dalam hal ini harus mempunyai prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan persidangan secara online ini seperti : Asas-asas hukum acara pidana, yakni peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana, pemenuhan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Meski begitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga tentu mempunyai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan persidangan online di masa pandemi Covid-19 ini seperti jaringan internet yang kurang stabil baik dari pihak terdakwa/lembaga pemasyarakatan, kejaksaan maupun pengadilan dan juga kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online ini.
3. Dampak dan tantangan serta pedoman yang dilakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan pada lembaga pengadilan.
proses penegakan hukum di lembaga Pengadilan kurang lebih sama dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan yang biasanya di ruang sidang pengadilan. Dalam hal ini kedala yang dialami oleh lembaga Pengadilan ialah ada dua kendala yaitu kendala teknis dan kendala yuridis. Kendala teknis yang dialami lembaga Pengadilan ialah adanya hambatan baik jarak antara tempat terdakwa ditahan/berada, tempat Penuntut dan Pengadilan yang akan menyidangkan, adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat, yaitu mobilitas Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti. Sedangkan kendala yuridis yang dialami lembaga Pengadilan ialah kehadiran secara fisik di muka persidangan, Pasal 227 ayat (2) Panggilan dan Pemberitahuan, bertemu
sendiri atau Inperson, Pasal 230 ayat (1) & (2) KUHAP, sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, PU, PH, Panitera
mengenakan
pakaian
sidang
dan
atribut
masing-masing.
Berdasarkan hal tersebut yang mana pada masa awal penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia mengenai persidangan online hanya berdasarkan Perjanjian kerjasama dengan tiga lembaga sebagaimana yang telah dijelaskan. Kini Mahmakah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 September 2020.
Dengan adanya PERMA ini perdebatan yang selama ini
mengenai kekaburan hukum tentang prosedur persidangan elektronik sudah terjawab. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa sinergisitas antar lembaga penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum di masa pandemi Covid-19 yang memiliki banyak hambatan dan tantangan ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi catatan sendiri yaitu bagi lembaga para penegak hukum ini yaitu harus memiliki keterikatan atau menjalin kerjasama yang baik dan bekerja secara maksimal dalam menegakkan keadilan di masa pandemi Covid-19. Selain itu harus tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan online terutama demi ketersediaan akses bagi masyarakat untuk bisa memantau dan mengikuti persidangan secara online sehingga prinsip persidangan terbuka untuk umum dapat terpenuhi dan bersiap menghadapi tatanan normal baru (new normal) dengan menyusun mekanisme teknis pelaksanaan persidangan dengan cara bertatap muka secara langsung namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
D. Kesimpulan Proses penegakan hukum khususnya ranah pidana baik dalam litigasi ataupun non-litigasi telah mengalami perubahan semenjak wabah covid-19 menyebar di Indonesia dan pada setiap lembaga penegak hukum mengalami dampak dan juga tantangan tersendiri dalam menghadapinya dimulai dari lembaga kepolisian dalam melakukan penyidikan dan juga penyelidikan,
Kemudian pada lembaga kejaksaan pada pelaksanaan penuntutan dan juga pelaksanaan keputusan, yang terakhir pada lembaga kehakiman pada pelaksanaan persidangan pidana. Dalam menghadapi dampak dan juga tantangan setiap lembaga telah melakukan penyesuaian pelaksanaan proses litigasi dan non litigasi dengan menerapkan regulasi mandiri dari masingmasing lembaga yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dalam menghadapi covid-19.