Ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Para pekerja atau buruh berperan begitu penting dalam membantu keseharian, salah satunya ialah pekerja migran. Undang Undang No. 18 tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU 18/2017) memberikan definisi tentang pekerja migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. International Labour Organization atau ILO mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.
Terlepas dari itu semua, terdapat hak hak yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi secara baik dan patut, salah satu contohnya adalah para pekerja migran Indonesia yang mendapatkan upah dibawah standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan atau dalam perjanjian kerja antara para pekerja dengan pemberi kerja. Hal ini membuat para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia menjadi merasa tidak adanya perlindungan karena ditakutkan tidak akandapat memenuhi kebutuhannya sehari hari dikarenakan upah yang dibayar di bawah standar upah negara penempatan. Hal tersebut menjadi isu hukum mengenai bagaimana efektifitas BP2MI dalam memenuhi hak para pekerja migran Indonesia terkhusus bagi mereka para pekerja migran dari kawasan Jawa Timur.
Demi menjamin hak hak yang dimiliki para pekerja migran Indonesia, pemerintah mendirikanBP2MI yang merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian bertugas
Efektifitas BP2MI dalam Pemenuhan Hak Pekerja Migran Provinsi Jawa Timur
I. Pendahuluan
sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja Indonesia secara terpadu, sebagaimana amanat dalam Pasal 48 UU 18/2017 yang lalu pembentukannya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 selanjutnya disebut PP 90/2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga dengan adanya lembaga tersebut, para pekerja migran Indonesia dapat memperoleh haknya secara penuh agar bisa bekerja ke luar wilayah Indonesia secara legal dan juga adanya perlindungan yang diberikan serta dijamin oleh BP2MI.
II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Socio Legal Research yang berarti penelitian ini akan bersifat deskriptif. Dengan fokus pembahasan terkait efektivitas suatu badan (BP2MI) yang dikaitkan dengan suatu peristiwa sosial yaitu pemenuhan hak pekerja migran provinsi Jawa Timur sebagai permasalahan utama dalam penelitian berbentuk Socio Legal Research.
Dalam melakukan pembuktian terhadap kebenaran hipotesis akan diperlukannya data yang diambil melalui sampel berbentuk kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan akan diperoleh melalui observasi. Kegiatan pengumpulan data melalui observasi akan dilakukan terhadap data data sekunder seperti melalui literatur yang relevan, buku buku, sumber sumber hukum, dokumen terkait, dan media media yang dapat dijadikan sebagai penemuan sumber terhadap data terkait.
Jawa Timur menjadi fokus dari penelitian yangdilakukankarena untuk mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas kinerja BP2MI dalam memenuhi hak pekerja migran, didukung dengan fakta bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) paling banyak berasal dari provinsi ini. Dilansir dari data BP2MI pada tahun 2021, jumlah keseluruhan PMI adalah 72.624 orang dan 28.810 diantaranya berasal dari Jawa Timur.
Penelitian yang menggunakan Socio-Legal Research adalah penelitian yang menekankan pada efektivitas dari penerapan suatu aturan yang ada (existing) di dalam
hierarki peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini yang fokusnya membahas salah satu badan penyelenggara urusan pemerintahan, yaitu BP2MI, peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus perihal ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur menjadi referensi utama penelitian. Peraturan perundang undangan yang menjadi referensi antara lain: UU No. 17/2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpres No. 90/2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Perda Jawa Timur 2/2022) , dan berbagai peraturan perundang undangan lainnya yang terkait.
Setelah menelaah isi dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan fokus kajian yang ada sebagai konsep yang benar (das sollen), penelitian akan dilakukan dengan mengobservasi keadaan nyata di lapangan (das sein). Tujuannya, untuk mengukur sejauh mana peraturan perundang undangan yang ada diterapkan secara ideal di lapangan. Halituuntukmelihat juga bagaimana badanatau pejabat pemerintahanyangterkait sebagai penyelenggara urusan pemerintahan telah maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
III. Hasil Temuan
Ketenagakerjaan hingga saat ini menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan oleh negara negara di Dunia termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih terus mengalami dinamika terkait hal tersebut. Terbatasnya lapangan pekerjaan menimbulkan masalah baru karena akan meningkatkan angka pengangguran dimana terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID 19. Terdiri dari pengangguran karena COVID 19 (0,96 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID 19 (0,55 juta orang)1yang juga akan
1 Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari 2022 tingkat pengangguran terbuka tpt sebesar 5 83
menimbulkan efek domino terhadap permasalahan permasalahan lain seperti angka kemiskinan, angka kematian, dan sebagainya.
Permasalahan tersebut menjadi tantangan terhadap masyarakat, karena terbatasnya ketersediaan terhadap lapangan pekerjaan membuat masyarakat harus menemukan solusi lain untuk mencari pekerjaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Salah satu solusi yang ditemukan adalah dengan menjadi pekerja migran di negara asing. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 UU 18/2017 bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Ketika para pekerja migran tersebut berada di luar yurisdiksi negara asalnya, tentu hal tersebut menjadikan penegakan hukum Negara Pengirim terhadap pekerja migrannya tidak lagi bisa berlaku, tetapi harus mengikuti terhadap hukum yang berlaku di Negara Penerima. Dalam hal ini Indonesia pada Angka 6, 7, dan 8 UU 18/2017 bahwa Pekerja MigranIndonesia menjaminterkait denganperlindunganterhadap para pekerja migran dan keluarganya. Perlindungan tersebut terbagi dalam tiga jenis yaitu:
(1) Perlindungan Sebelum Bekerja dimana perlindungan tersebut berkaitan dengan pemberian perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan;
(2) PerlindunganSelama Bekerja dimana perlindungantersebut ditujukankepada PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri, dan;
(3) Perlindungan Setelah Bekerja dimana merupakan perlindungan terhadap PMI dan anggota keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asalnya. Terkait dengan perlindungan, negara dalam hal ini berupayauntuk melindungi hak hak setiap Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 18/2017 bahwa Pekerja Migran Indonesia, bahwa hak hak tersebut di antaranya Migran Indonesia memiliki hak: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak% 20COVID%2D19. Diakses, 8 November 2022.
b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai hak hak para pekerja migran Indonesia, melalui Perda Jawa Timur No. 2/2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuanuntuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia beserta keluarga pekerja sebelum dan setelah bekerja, menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia, dan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia yakni, BP2MI.
DalamPasal6 Perda JawaTimur No.2/2022,para pekerja migranIndonesia berhak atas: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperolehupah sesuai dengan standar upahyangberlakudi negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja; g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; h. memperolehpenjelasan mengenai hak dankewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di negara tujuan penempatan; l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; m. memperolehdokumen dan perjanjiankerja CalonPekerja MigranIndonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Hadirnya Perda Jawa Timur No. 2/2022 ini menjadi jaminan bagi para pekerja migran Indonesia, terkhususnya para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jawa Timur untuk mendapat pemenuhan haknya sebagai pekerja migran Indonesia secara penuh
dengan adanya lembaga yang berwenang dan bertugas dalam penyelenggaraan perlindungan hak para pekerja migran Indonesia.
PeraturanPresidenNo. 90Tahun2019tentangBadanPerlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 4 menyatakan bahwa tugas BP2MI adalah untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Dalam rangka melaksanakan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia, Pasal 5 mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan fungsi fungsi BP2MI diantaranya yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, dan pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. BP2MI terus berupaya untuk melakukan pemenuhan Hak terhadap pekerja migran yang berasal dari Jawa Timur, seperti di saat tahun 2021 seorang PMI wanita asal Lumajang bernama Rida Winarsih sakit stroke. BP2MI memfasilitasi pemulangan Rida dari Malaysia menuju kediamannya di Lumajang, pemulangan Rida di fasilitasi oleh UPT BP2MI Medan. Selain itu BP2MI juga diketahui memfasilitasi kepulangan Sulaiman beserta istri dankedua anaknya di bulanJuli 2029, dari Medan menuju Desa Banjar Anyar, Sulaiman merupakan PMI yang di bidang konstruksi selama 8 tahun. Sulaiman ingin kembali menuju Desa Banjar namun tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga Sulaiman hanya mampu memesan tiket penerbangan dari Malaysia menuju Medan, kemudian Sulaiman melapor ke Pos Pelayanan UPT BP2MI dan akhirnya di fasilitasi oleh BP2MI Medan untuk pulang. Dari dua kasus ini dapat diketahui bahwa Rida Winarsih dan Sulaiman merupakan PMI informal namun oleh BP2MI tetap dibantu dan difasilitasi dari sini dapat kita ketahui jika BP2MI sudah mengupayakan Hak PMI yaitu memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja. Selain itu menurut Data Penempatan PMI per September 2022 dapat diketahui bahwa BP2MI telah melakukan penempatan terhadap 21.737PMI denganpenempatantertinggi di Malaysia denganjumlahPMI sebanyak 6.847.
2
Serta menurut data, PMI terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 5.036,namundata yang sama menunjukanjika penempatanPMI masihada yangdilakukan secara informal, pada bulan September terdapat 7.897 PMI.2 Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dalam Pasal 5, BP2MI menyelenggarakan 15 fungsi, di antaranya:
a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; b. pelaksanaan pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia; d. penyelenggaraan pelayanan penempatan; e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial; f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja MigranIndonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukumdi negara tujuan penempatan; i. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; j. pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
bp2mi
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UPT BP2MI Medan Fasilitasi Pemulangan PMI Sakit dari Malaysia ke Jawa Timur. Retrieved from https://bp2mi.go.id/berita detail/upt
medan fasilitasi pemulangan pmi sakit dari malaysia ke jawa timur. Diakses 7 November 2022.
3
k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI; n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MIl dan
o. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI. Pemenuhan hak yang diupayakan oleh BP2MI terhadap Rida Winarsih dan Sulaiman merupakan implementasi dari Pasal 5 huruf k dan l Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, yaitu mengenai masa setelah kerja PMI, berupa fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Secara khusus, pada kasus Sulaiman, terdapat pelaksanaan fungsi pemberdayaan sosial dan ekonomi berupa pemulangan Sulaiman dari Medan menuju Desa Banjar Anyar dengan pesawat.3 Tidak adanya diskriminasi terhadap Rida Winarsih dan Sulaiman didukung dari definisi Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Definisi ini memperluas arti PMI, sehingga mencakup PMI non prosedural. Apabila ditinjau dari data yang ada pada lapangan, BP2MI dapat dinilai telah melaksanakan tugasnya di bidang perlindungan pekerja migran sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Utama BP2MI bahwa BP2Mi berada di dalam peringkatkomposit P 5 yaitu struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif.4 Hal itu, terutama di UPT BP2MI Provinsi Jawa Timur, seperti dilansir pada laman resmi BP2MI pada tanggal 27 Mei 2022. Dalam laman tersebut, UPT BP2MI Wilayah Jawa Timur meraih penghargaan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UPT BP2MI Medan Fasilitasi Pemulangan 4 PMI ke Jawa Timur dari Malaysia. Retrieved from https://bp2mi.go.id/berita detail/upt bp2mi medan fasilitasi pemulangan 4 pmi ke jawa timur dari malaysia Diakses 7 November 2022.
4 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan BP2MI Meningkat. Retrievd fromhttps://www.bp2mi.go.id/berita detail/nilai hasil evaluasi kelembagaan bp2mi meningkat. Diakses 9 November 2022.
penanganan dan pelayanan pekerja migran di Indonesia di Juanda Awards 2022. Data kepulangan UPT BP2MI Wilayah Jawa Timur mencatat sebanyak 2.909 PMI yang pulang melalui Bandara Juanda selama tahun 2021, dengan rincian repatriasi atau deportasi sebanyak 1.912 PMI, PMI Terkendala sebanyak 602 PMI, jenazah sebanyak 200 PMI, cegah tangkal sebanyak 98 PMI dan PMI sakit sebanyak 97 PMI. Data itu menunjukkan bagaimana kinerja UPT BP2MI Wilayah Jawa Timur sudah lumayan baik, terutama dalam melakukan pendataan PMI yang keluar dan masuk dari Indonesia.5 Namun, dari laman yang sama, terdapat contradictio in terminis dalam penerapan tugas dan tanggung jawab BP2MI. BP2MI dalam pernyataan salah satu pejabatnya menyatakan bahwa skema Government to Government (G to G) menjadi usulan utama BP2MI dalam penyaluran PMI karena dianggap lebih aman dan bergaji tinggi. Selain itu, dalam rangka mencegah PMI nonprosedural, Pos Pelayanan BP2MI Sidoarjo juga tawarkanpeluangkerja denganskema GtoG. Padahal dalampengaturandan datalapangan yang ada, skema penempatan PMI lebih beragam, yaitu Government to Government (G to G), Private to Government (P to G), dan Private to Private (P to P).
Dalam data lapangan yang ada, bahkan di beberapa daerah, skema P to P kerap menjadi pilihan oleh masyarakat. Contohnya, data dari BP3MI Nusa Tenggara Timur yang memberangkatkan PMI pada 14 Oktober 2022 yang memberangkatkan PMI dengan didominasi melalui skema P to P. Pada dasarnya, skema P to P memang wajar menjadi pilihankarena memang lembaga penyalur PMI yang berasal dari swasta jauh lebihproaktif dalam melakukan perekrutan PMI. Selain itu, lembaga penyalur PMI swasta jauh lebih dekat dengan masyarakat karena merupakan buatan masyarakat itu sendiri (private sector) yang memang orientasinya mencari keuntungan sebesar besarnya.
Dalam hal ini, BP2MI harusnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mencari pekerjaan, terutama pekerjaan di luar negeri. BP2MI perlu memaksimalkan fungsinya dalam mengorganisasikan penyelenggaraan skema P to P di Indonesia
dan rutin
5 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UPT BP2MI Wilayah Jawa Timur Raih Penghargaan Penanganan dan Pelayanan PMI di Juanda Awards 2022. Retrieved from https://www.bp2mi.go.id/berita detail/upt bp2mi wilayah jawa timur raih penghargaan penanganan dan pelayanan pmi di juanda awards 2022. Diakses 8 November 2022.
melakukan pengawasan terhadap lembaga swasta penyelenggara penyediaan pekerja migran. BP2MI tidak boleh memfokuskan pekerjaannya pada opsi terbaik (best practice) yang ada dan telah berjalan.
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Lembaga BP2MI bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum, saat, dan setelah bekerja
Lembaga BP2MI berwenang dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke negara tujuan
Masih terdapatnya pekerja migran Indonesia yang secara informal bekerja di luar negeri dan tidak mengikuti prosedur yang ada;
Belum efektifnya Lembaga BP2MI dalam rangka pemenuhan hak pekerja migran Jawa Timur.
Dari penjabaran hasil temuan dan kesimpulan, maka rekomendasi dapat diberikan kepada pemerintah yang berkaitan dengan PMI adalah:
Lembaga BP2MI perlu mengoptimalisasi fungsinya dalam pengawasan terhadap skema P to P
Lembaga BP2MI harus berperan secara proaktif untuk mencegah eksistensi PMI non prosedural
Diperlukannya peningkatan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan prosedur yang sah untuk mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia
Peningkatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan terkait dengan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan perlindungan yang optimal kepada setiap PMI
V. Daftar Pustaka
Peraturan Perundang Undangan
Undang Undang No. 18 tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Peraturan Daerah Jawa Timur No.2 Tahun 2022 dalam Pemenuhan Hak Pekerja Migran. Internet
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Data Pekerja Migran Indonesia Periode September 2022. Retrieved from https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_13 10 2022_Laporan_Publikasi_Bulan_September_2022.pdf. Oktober 2022.
Badan PerlindunganPekerja MigranIndonesia. UPT BP2MI MedanFasilitasi Pemulangan PMI Sakit dari Malaysia ke Jawa Timur. Retrieved from https://bp2mi.go.id/berita detail/upt bp2mi medan fasilitasi pemulangan pmi sakit dari malaysia ke jawa timur Februari 2021.
Badan PerlindunganPekerja MigranIndonesia. UPT BP2MI MedanFasilitasi Pemulangan 4 PMI ke Jawa Timur dari Malaysia. Retrieved from https://bp2mi.go.id/berita detail/upt bp2mi medan fasilitasi pemulangan 4 pmi ke jawa timur dari malaysia. July 2020.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UPT BP2MI Wilayah Jawa Timur Raih Penghargaan Penanganan dan Pelayanan PMI di Juanda Awards 2022. Retrieved from https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-wilayah-jawa-timur-raih-penghargaanpenanganan dan pelayanan pmi di juanda awards 2022. May 2022.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Skema P to P Dominasi Penempatan Pekerja Migran Asal NTT, BP3MI NTT Terus Giatkan OPP. Retrieved from https://www.bp2mi.go.id/berita detail/skema p to p dominasi penempatan pekerja migran asal ntt bp3mi ntt terus giatkan opp. October 2022.
BadanPerlindunganPekerja MigranIndonesia.Terima KunjunganDubesRI untukGabon, BP2MI Jajaki Potensi Peluang Kerja. Retrieved from https://www.bp2mi.go.id/berita detail/terima-kunjungan-dubes-ri-untuk-gabon-bp2mi-jajaki-potensi-peluang-kerja. November 2022.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Cegah Penempatan PMI Nonprosedural, Pos Pelayanan BP2Mi Sidoarjo tawarkan Peluang Kerja Skema G to G. Retrived from https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-pospelayanan bp2mi sidoarjo tawarkan peluang kerja skema g to g. June 2022.
