National Event Essay Compilation

SEMINARDAN MUSYAWARAHNASIONAL (SEMUNAS)2022

FungsiKeberadaanBankTanahuntukMengurangiDampakBurukLiberalisasi AgrariaBagiMasyarakatIndonesia

DynaPutriMaharaniIksir fakhiradynap@gmailcom

I. PENDAHULUAN

Tanah selalu menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat dan kerap kali bersifat kompleks. Tanah juga merupakan penunjang kehidupan manusia yangvital,sebagaitempathunian,saranamencarinafkah,maupunsarana pemenuhan kebutuhan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut tanah merupakan hal penting yang harus diatur demi kelangsungan kesejahteraan hidup manusia. Disamping itu Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan serta mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak hidup, hak atas tempat tinggal, hak mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Dalam suatu Negara, luas tanah sangat terbatas, sementara jumlah penduduk kian bertambah setiap harinya. Berkaitan denganhaltersebut,IndonesiasebagaiNegaraberkembangmenghadapi permasalahan tentang ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakatnya, khususnya pada lahan hunian dan pembangunan. Maka dariitu,dibutuhkanperan pemerintah untuk mengelola dan mengatur aspek pertanahan dan menanggulangi arusliberalisasiyangdapatmemberikandampakpadapenguasaantanah.

I.1.LATARBELAKANG

Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bernegara. Salah satunyaadalah permasalahan ketersediaan tanah untuk kebutuhanmasyarakatkhususnyabagi pembangunan negara. Kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi, tidak berjalan beriringan dengan pertambahan jumlah penduduk yang kian meningkat tiap harinya yang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan tanah, sehingga cukup menyulitkan untuk pelaksanaan pembangunan. Apalagi dengan adanya liberalisasi ekonomi yang memberikandampakpadadistribusi

Fakhira

II.

penguasaan tanah dan penentuan harga tanah yang mana mengakibatkan adanya persaingan memperebutkan lokasistrategistanahsehinggahargatanah akanmeningkat.

Tanah yang tidak tersedia berpotensi untuk menghalangi hak dari berbagai pihak, baik swasta maupunpemerintahyangmembutuhkandanyang kemungkinan mampu untuk memanfaatkan tanah menjadi tidak terpenuhi. Padahal, seperti yang diatur dalamPerundang-undangan,terdapathierarkihak penguasaan atas tanah yang diawali dengan hak bangsa Indonesia atas tanah hingga hak perseorangan atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah, hak tanggungan, hak milik , dan lain sebagainya yang sepatutnya dipenuhi. 1 Dalam hal ini Pemerintah mengusahakan penyelesaian permasalahan ini dengan membentuk suatu lembaga yang menangani pengadaan tanah untuk menghindari ketimpangan ketersediaan tanah berupa Bank Tanah. Sehingga, perlu diketahui pentingnya keberadaan Bank Tanah untuk pemenuhan kesejahteraanmasyarakatIndonesia.

I.2.RUMUSANMASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang tadi sudah dijabarkan,makaditemukandua rumusanmasalahsebagaiberikut:

1. MengapaBankTanahdibentuk?

2. MengapaBankTanahberkaitandenganadanyaLiberalisasitanah?

PEMBAHASAN

II.1.PembentukanLembagaBankTanaholehPemerintah

Bank Tanah atau biasa juga disebut sebagai land banking merupakan praktik membeli ataupun mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk kebutuhan pembangunan negara. Bank Tanah dibentuk oleh Pemerintah, khususnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengatasi masalah ketersediaan tanah yang terbatas, masalah harga tanah yang tinggi, dan penyebaran kota (Urban Sprawling) atau yang juga bisa disebut sebagai 1Santoso,

Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012

urbanisasi, yang mengakibatkan dengan susah terkendalinya alih fungsi lahan, serta menstabilkan nilai tanah. PembentukanBankTanahdilakukan melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021tentangStrukturPenyelenggaraanBankTanah.2 Bank Tanah dibentuk untuk menyediakan lahan/tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Selainitu,untukmenataperkembangan kota,membentukpertumbuhanregionalmasyarakat,mengurangispekulasi tanah, menurunkan biaya perbaikan oleh masyarakat, dan juga untuk menurunkan biaya pelayanan publik akibat pola pembangunan.3 MengingatIndonesiamemilikirencanapembangunanjangkapanjangyang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalanan, pembangunan sarana transportasi dan yang lain sebagainya tentu membutuhkanketersediaantanahyangmelimpah.

Lalu, adanya fenomena pencadangan tanah secara masif yang dilakukan oleh banyakpihak,khususnyapihakswasta,sepertibadanusaha yang bergerak dalam bidang properti, perkebunan yang dilatarbelakangi oleh faktor mencari keuntungan, sehingga termasuk dalam kategori penelantaran tanah ini juga menghambat pembangunan negara. Kondisi semacam initidaksepatutnyadibiarkanberlarut-larut.Sehingga,dalamhal ini Pemerintah mengusahakan penyelesaian permasalahan ini dengan membentuk suatu lembaga yang menangani pengadaan tanah untuk mengimbangi kebutuhandanmenghindariketimpanganketersediaantanah berupaBankTanah.

II.2.FungsiBankTanahterhadapDampakLiberalisasiTanah

Liberalisasi ekonomi memang dianggap sebagai kebijakan yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing usaha. Namun, ternyata liberalisasi ekonomi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, melainkan juga membawa dampak yang merugikan, khususnya dalam bidang penguasaan tanah. Akibat dari

2 Petriella, “Bank Tanah Resmi Terbentuk, Peroleh Modal Awal Rp 1 Triliun”, www Bisnis com, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

3 Miya Rahmawati, Penyusunan kebijakan dan Strategi Penyediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, (Jakarta: BAPPENAS, 2015), hlm 34

liberalisasi ekonomi itu sendiri, distribusi penguasaan tanah, lalu penentuan harga tanah menjadi sangat bergantung pada mekanisme pasar. Harga tanah ditentukan oleh beberapa pihak melalui kesepakatan, sehingga terjadi persaingan untuk memperebutkan lokasi-lokasi yang strategis dan mengakibatkanhargalahan/tanahakanmeningkat.

Selain itu, jumlah tanah yang dikuasai negara semakin sedikit dan pertumbuhan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kurangnya akses rakyat terhadap tanah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Maka dari itu, Pemerintah membentuk lembaga negara yang mengurus urusan pertanahan berupa BankTanah.BankTanahmenjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluanpembangunandimasayangakan datang, lalu juga dapat mengefisiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD), mengurangi konflik dalam proses pembebasantanah.4

Bank Tanah berfungsi sebagai penghimpun tanah atau land keeper, yang menyediakan informasi dan data mengenai lahan atau pertanahan. Lalu, bank tanah juga berfungsi sebagai pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang hingga dapat digunakan secara optimal. Dapat juga berfungsi sebagai pengendali tanah yang menetaokan harga tanah sesuai dengan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang terakhir, berfungsi sebagai pendistribusian tanah (land distributor) dengan menjamin distribusi yang berlangsung secara adil dan sesuai. Sehingga,dapat mengurangidampakburukyangdiberikanolehliberalisasitanah.

III. PENUTUP

III.1.KESIMPULAN

Keadaan yang terjadi saat ini adalah minimnya ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat khususnya bagi pembangunan negara. Apalagi dengan adanya liberalisasi ekonomi yang memberikandampakpadadistribusi penguasaan tanah dan penentuan harga tanah yang mana mengakibatkan

Bernhard Limbong, Bank Tanah, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm 45

adanya persaingan memperebutkan lokasistrategistanahsehinggahargatanah akan meningka dengan adanya pembentukan Bank Tanah oleh Pemerintah menjadikan sarana penyelesaian permasalahan kelangkaan maupun keterbatasan stok tanah ataupun distribusi tanah yang tidakmeratayangdapat disebabkan oleh dampak liberalisasi ekonomi atas penguasaan tanah, dengan berbagai fungsi seperti penghimpun, pengamanan, pengendali, dan pendistribusiantanah.

III.2.SARAN

Berdasarkan uraian diatas, saran yang perlu diberikan untuk pemerintah adalah demi memaksimalkan penyelesaian permasalahan pertanahan dalam negeri,dalamhalinipemerintahperlusikaptegasdalam menegakkan kebijakan korektif untuk pengendalian Bank Tanah yang telahdibentuk.

DAFTARBACAAN

Buku

Santoso,Urip,HukumAgrariaKajianKomprehensif,Kencana,Jakarta,2012.

BernhardLimbong,BankTanah,(Jakarta:MargarethaPustaka,2013),hlm.45.

MiyaRahmawati, Penyusunan kebijakan dan Strategi Penyediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Direktorat Tata Ruang Pertanahan,(Jakarta:BAPPENAS,2015),hlm.34.

Jurnal RanityaFanindha, “Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum‟,2016.

Internet

Petriella, “Bank Tanah Resmi Terbentuk, Peroleh Modal Awal Rp 1 Triliun”, www.Bisnis.com,diaksespadatanggal24Februari2022.

1

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Domein Verklaring atau pernyataan kepemilikan merupakan asas yang menyatakan bahwa semua tanah yang oleh suatu pihak tidak dapat dibuktikan hak eigendom nya, maka tanah tersebut merupakan domein (milik) negara.1 Asas ini dimuat dalam Agrarisce Besluit yang mana pada saat itu (zaman pemerintahan Hindia Belanda) HukumAgrariaKolonial masihberlaku. Namunkemudian, secara tegas dihapus sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk pemutusan hubungan Indonesia dengan produk hukum kolonial melalui pengesahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang penyusunannya didasari oleh Hukum Adat. Sedangkan Bank Tanah sendiri diartikan oleh Maria S. W. Soemardjono sebagai setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan peggunaannya di kemudian hari 2 Konsep Bank Tanah mulai menuai perdebatan sejak kemunculannya di Indoneisa yang secara resmi dituangkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebenarnya konsepsi ini sudah banyak diterapkan di negara negara lain sepertiInggris, Denmark, Swedia, Jerman, dsb, namun terkhusus dalam penerapannya di Indonesia, diduga Bank Tanah menghidupkan kembali asas domein verklaring. Di samping itu, meski tidak dituangkan secara eksplisit, namun terlihat jelas bahwa sektor agraria mulai digiring menuju liberalisme melalui UU Cipta Kerja.

Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h. 19.

2 Sungkana, “Mengenal Bank Tanah/LandBanking sebagai AlternatifManajemen Pertanahan”, www.djkn.kemenkeu.go.id/, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

DAMPAK PENGHIDUPAN KEMBALI ASAS DOMEIN VERKLARING PADA BANK TANAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TANAH MASYARAKAT ADAT

Emmanuella Hotasi Jedidiah Pasaribu emmajedidiah@gmail.com

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak penghidupan kembali asas domein varklering pada bank tanah?

2. Bagaimana pengaruh bank tanah terhadap tanah masyarakat adat?

II. PEMBAHASAN

1. Dampak Penghidupan Kembali Asas Domein Varklering pada Bank Tanah Konsep bank tanah yang kini diadopsi di Indonesia dan menjadi dasar pembentukan Badan Bank Tanah dinilai hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur 3 Tuduhan penghidupan kembali asas domein varklering juga bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 7 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, tanah hasil penetapan pemerintah terdiri atas tanah negara yang berasal dari tanah yang tidak ada penguasa di atasnya.4 Sekilas memang tidak ada yang salah dengan pasal tersebut. Namun bila ditinjau lebih dalam, akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan tanah yang tidak memiliki Sertipikat Hak Milik? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sertipikat Hak Milik adalah satu satunya bukti autentik yang memuat data fisik dan data yuridis dari kepemilikan sebuah tanah. Meski begitu, pada praktiknya masih banyak masyarakat adat yang belum mendaftarkan tanahnya sehingga masyarakat tersebut tidak memiliki bukti konkret dari kepemilikan atas suatu tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat adat mengenai pentingnya administrasi pertanahan;

2. Ketidaktahuan masyarakat adat mengenai prosedur pengurusan administrasi pertanahan;

3. Tanah yang telah ditinggal mati oleh seorang pewaris tidak segera diurus peralihan Hak Miliknya oleh ahli waris.

Apabila sudah seperti ini, akan sulit untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik seseorang Dan secara otomatis akan mudah bagi negara untuk memberi predikat “tanah tanpa penguasa” pada tanah tanah yang tidak memiliki sertipikat dan menjadikannya tanah negara.

Tanah yang sudah menjadi milik negara dapat diambil dan dimanfaatkan menjadi Bank Tanah. Namun tidak hanya itu, dengan mangatasnamakan pengadaan tanah, pemerintah juga dapat dengan mudahnya merampas tanah yang pada akhirnya malah dimanfaatkan oleh investor. Pemudahan pengadaan tanah untuk investor merupakan ketakutan yang sudah dapat diprediksi sejak awal penyusunan UU Cipta Kerja. Isu ini kembali memanas sejak diperkenalkannya Bank Tanah di Indonesia.

2. Pengaruh Bank Tanah terhadap Tanah Masyarakat Adat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa efek domino dari pengadaan Bank Tanah berpotensi mengintervensi tanah yang tidak memiliki sertipikat, sebagai akibat dari perampasan tanah oleh pemerintah ini tentu sudah dapat diperkirakan

3 Gunawan Wiradi etal., “Bahaya LiberalisasiPasarTanah,Tolak Rancangan Undang Undang Pertanahan”, lbhmakassar.org/, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109), Ps. 7.

pengaruh seperti apa yang akan Bank Tanah sebabkan pada tanah milik masyarakat adat. Jumlah luas tanah masyarakat adat yang berpotensi diambil negara juga tidak main main. Pasalnya hingga kini terdapat jutaan masyarakat yang tidak memiliki Sertipihat Hak Atas Tanah, khususnya di daerah Kalimantan, Papua, dan pedalaman Sumatera.5 UUPA yang pada awalnya disusun dengan dasar Hukum Adat dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Masyarakat Adat kini malah digeser dengan pendirian Bank Tanah yang menjadi pengingkaran Hak Masyarakat Adat dimana dalam hal ini terfokus pada masalah pertanahan. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Hak Atas Tanah telah menjamin perlindungan terhadap Tanah Ulayat, tetapi belum ada peraturan yang menjamin perlindungan tanah milik masyarakat adat khususnya yang belum memiliki Sertipikat Hak Milik.

III. PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah yang mengandung asas domein verklaring menimbulkan efek domino pada masyarakat Indonesia sendiri yang dalam hal ini adalah masyarakat adat. Mulai dari peraturan perundang undangan yang belum matang kemudian menghasilkan produk hukum berupa Bank Tanah yang malah menghidupkan kembali asas yang telah lama ditinggalkan. Akibat dari kurang matangnya persiapan pengadaan Bank Tanah di Indonesia kemudian membuka akses sebesar besarnya bagi pemerintah untuk merampas tanah yang dianggap tidak ada pemiliknya. Dan akibat dari tindakan pemerintah tersebut kemudian tanah milik jutaan masyarakat adat yang belum bersertipikat menjadi terancam dijadikan milik negara.

SARAN

Meski konsep awal dari pengadaan Bank Tanah memiliki maksud yang baik, yaitu mempersiapkan Indonesia memasuki era pelonjakkan jumlah penduduk yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan lahan, namun terlihat jelas bahwa persiapan pemerintah belum matang. Hal ini terbukti dari pengesahan UU Cipta Kerja yang terburu burusehingga menghasilkanprodukhukumyangkurang matang, salahsatunya adalah Bank Tanah. Dikatakan kurang matang karena tidak betul betul memperhatikan dampaknya secara keseluruhan yang berakibat merugikan beberapa pihak, terkhususnya nasibdari masyarakat adat. Pemerintahjugaperlu mengkajiulangproduk hukum yang akan disahkan apakah sudah sesuai dengan nilai nilai dasar masyarakat Indonesia atau malah melenceng dari semangat kemerdekaan serta ideologi bangsa.

5 Rakhmad Hidayatulloh, "Bahaya Konsep DomeinVerklaring dalam RUU Pertanahan", news.detik.com/, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

DAFTAR BACAAN

Buku

Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012. Jurnal

NurhasanIsmail,“ArahPolitikHukumPertanahandanPerlindunganKepemilikanTanahMasyarakat”, Jurnal Rechts Vinding, Vol 1, No 1, 2012.

NurHotijah,“Alat Bukti Hak Milik Atas tanah Yang Tanahnya Belum Bersertipikat”,RepositoryUniversitasJember, 2020.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28).

Internet

Gunawan Wiradi et al., “Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Tolak Rancangan Undang Undang Pertanahan”, https://lbhmakassar.org/press release/bahaya liberalisasi pasar tanah tolak rancangan undang undang pertanahan/, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Rachmad Hidayatulloh, “Bahaya Konsep Domein Verklaring dalam RUU Pertanahan”, https://news.detik.com/berita/d 4717773/bahaya konsep domein verklaring dalam ruu pertanahan, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Rofiq Hidayat, “Ahli Hukum Pertanahan UGM: Pengaturan Bank Tanah Bermasalah”, https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli hukum pertanahan ugm pengaturan bank tanah bermasalah lt5fa87162dec93/?page=3, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Sungkana, “Mengenal Bank Tanah/Land Banking sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/MENGENAL BANK TANAHLAND BANKING

SEBAGAI ALTERNATIF MANAJEMEN PERTANAHAN.html, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Reforma Agraria dengan Pembentukan Bank Tanah Melalui Undang-Undang Cipta Kerja

Nandira Ayu Nur Ittaza nandira.ayu16@gmail.com

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin maju seimbang dengan kebutuhan manusia akan tanah yang semakin meningkat pula tetapi tidak diiringi dengan ketersediaan tanah yang memadai. Salah satu salah yang menjadi permasalahan pada pertanahan di Indonesia adalah penyediaan tanah yang khususnya untuk pembangunan bagi kepentingan umum1 . Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi: "yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan badan hukum" Hukum dapat menjadi dasar dalam membentuk keadilan yang nantinya dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kasus yang terjadi pun bermacam macam yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam nya yang dapat memikat dan menarik untuk dilakukan investasi , tetapi dalam pengimplementasiannya masih sering terjadi konflik agrarian ataupun pertahanan.2 Dalam draft RUU Cipta Kerja sudah mengalami banyak perubahan tetapi substansi terkait dengan pertanahan tidak ada perubahan yang mendasar. Sektor pertanahan sendiri merupakan salah satu faktor yang

1 Dixon Sanjaya, Benny Djaja, “Pengaturan Bank Tanah dalam Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia”, Jurnal Muara Ilmu Sosial,Humaniora, dan Seni, Vol 05, No 02, 2021, h 463.

2 Luh Putu Swandewi Antari, “Undang Undang Cipta Kerja di Bidang Agraria”, Yusthima, Vol 01, No 01, 2021, h 13.

dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Sosialisasi yang baik untuk para pelaku usaha ataupun masyarakat umum sangat lah diperlukan untuk mengetahui pengaturan pertanahan dalam Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Di Indonesia hamper seluruh tanah nya Sebagian besar telah terbagi bagi dan dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka , alat produksi usaha ataupun aset untuk keperluan investasi. Dalam tulisan ini akan dikaji konsep bank tanah dalam UU Cipta Kerja dalam menunjang reforma agraria yang berpengaruh pada masyarakat di Indonesia.

I.2 RUMUSUAN MASALAH

1. Konsep bank tanah dalam uu cipta kerja

2. Apakah dengan adanya bank tanah dapat merugikan masyarakat

II. PEMBAHASAN

II.1. Konsep Bank Tanah dalam UU Cipta

Kerja

Tata kelola pertanahan menjadi gambaram utama yang harus di tingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu juga guna mendukung reforma agraria. Dalam UU Cipta Kerja setidaknya terdapat sepuluh penempatan yang masuk dalam lingkup pengaturannya, salah satu nya ialah bidang pertanahan yang merupakan objek perubahan dalam pengaturan yang diakomodasi dalam UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang terjadi selama ini3 Dalam pasal 125 ayat (4) UU Cipta kerja berbunyi :

“Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah” Sebagian besar tugas dan fungsi yang dijelaskan merupakan bagian dari lingkup kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN). Keberadaan Bank Tanah lainnya diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 135 UU Cipta Kerja. Pengaturan mengenai tanah sendiri yang terdapat dalam UU Cipta

Kerja menjadi pusat perhatian masyarakat dan pada point utama nya ialah mengenai bank tanah yang terdapat dalam bagian keempat tentang Pertanahan dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta kerja ini dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait segala kebijakan dan perkembangan dalam bank tanah yang dituangkan. Bank tanah juga meruapakan instrument utama dalam pengadaan tanah bagi penyedia tanah untuk pembangunan. II.2. Apakah dengan adanya Bank Tanah dapat Merugikan Masyarakat Sektor pertanahan dalam UU Cipta kerja merupakan langkah pemerintah yang bertujuan sangat baik dalam mempercepat proses perizinan serta memberikan kemudahan regulasi bagi semua pihak tapi terkadang masyarakat salah mengartikan hal tersebut. Bank tanah di rancang sebagai bentuk bagian dari efisiensi dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Dalam pasal 126 UU Cipta Kerja yang berbunyi : “Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: a. Kepentingan umum; b. Kepentingan sosial; c. Kepentingan pembangunan nasional; d. Pemerataan ekonomi e. Konsolidasi lahan; dan f. Reform agraria. ” Sementara itu dalam pasal lain yaitu pasal 127 UU Cipta Kerja juga dijelaskan bahwa badan bank tanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnnya bersifat transparan,akuntabel dan non profit. Dapat diartikan bahwa terhadap status hukum dari Bank tanah ini hal yang penting agar tercipta kepastian hukum yang diingkan oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tentunya dalam menyelenggarkan pengelolaan tanah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan aset dan kekayaan negara yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.4 Dalam arti luas adanya keberadaan Bank tanah dalam UU Cipta kerja ini melindungi dan

4 Dixon Sanjaya, Benny Djaja, Op.Cit., h 465.

menguntungkan seluruh pihak , baik masyarakat umum ataupun investor. Kepastian hukum yang diberikan bagi setiap investor sehingga tidak ada lagi tanah yang tidak terurus atau disalahgunakan oleh pihak pihak tidak bertanggungjawab. Namun Sebagian masyarakat menganggap bahwa adanya bank tanah justru hanya menguntungkan para investor dan merugikan masyarakat, karena terkadang tidak didukung dengan sistem hukum yang baik yang membuat masyarakat merasa tanah nya dapat dirampas se waktu waktu oleh negara. Pelaksaan bank tanah harus lah didukung dengan hukum yang adil dan mampu merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya bukan sebaliknya memperumit masalah pertanahan dan akan merugikan hak hak rakayatnya. Masyarakat dapat dirugikan karena tanahnya dapat diambil alih oleh pemerintah dengan kepentingan umum tanpa ada kejelasan akan mendapatkan ganti kerugian atau tidak.

III. PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Status hak atas tanah yang dapat diberikan dari atau kepada bank tanah secara umum diatur dalam UU Cipta kerja yang juga mengatur fungsi , tujuan , sumber kekayaan dan juga struktur kelembagaan. Bank tanah juga mendapatkan landasan hukum yang berfungsi mengadakan tanah yang memang diperuntukan bagi pembangunan nasional dan kepentingan umum masyarakatnya. Pembentukan bank tanah ini juga memiliki tujuan lain seperti mencegah timbulnya mafia atau makelar atau calo yang memainkan harga tanah sehingga menghambat proses pengadaan atau pembebasan lahan dalam pembangunan.5 Pengaturan kelembagaan, wewenang dan sumber kekayaan bank tanah yang secara susbtansi tidak terstruktur yang hanya membuka peluang bagi para penguasa untuk tumpang tindih dan bisa saja penyalahgunaan wewenang oleh penyelanggara negara.

III.2. SARAN

5 Dixon Sanjaya, Benny Djaja, Op.Cit.,hl 472

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bank tanah yang diatur dalam UU Cipta Kerja agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan yang bertujuan memberikan pemahaman agar menimbulkan kedasaran, kepatuha serta penerimaan dari masyarakat. Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum lebih terjamin agar tidak ada lagi praktik praktik makelar yang terjadi.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

Dixon Sanjaya, Benny Djaja, “Pengaturan Bank Tanah dalam Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia”, Jurnal Muara Ilmu Sosial,Humaniora, dan Seni, Vol 05, No 02, 2021 Antari Luh Putu Swandewi , “Undang Undang Cipta Kerja di Bidang Agraria”, Yusthima, Vol 01, No 01, 2021

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

michelleadela28@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Undang undang Cipta Kerja yang telah lebih dari setahun disahkan oleh DPR RI, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020 terus dapat menjadi pembahasan yang menarik di tengah masyarakat untuk digali lebih dalam lagi. Bukan tanpa sebab, UU yang kemudian secara resmi diundangkan pada 2 November 2020 tersebut melahirkan sejumlah pandangan di tengah masyarakat luas karena cakupan didalamnya pun seolah menyenggol dan memberikan dampak bagi banyak kalangan. Bagai sisi kehidupan, keberadaan UU ini membawa dampak baik dan buruk terhadap beberapa pihak tertentu. Ada pihak yang merasa diuntungkan dengan hadirnya UU ini, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bila ada pihak yang merasa dirugikan Salah satu kerugian yang dirasakan adalah dalam sektor pertanahan sebagaimana pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 UU Cipta Kerja mengatur mengenai keberadaan Bank Tanah dalam manajemen pertanahan.

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diinformasikan bahwa Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merivisi sekurang kuranganya 79 UU yang telah ada sebelumnya.1 Dengan banyaknya UU yang direvisi melalui UU Cipta Kerja, tak heran jika terdapat banyak sektor yang seolah tersenggol atau mendapatkan implikasi dengan kehadiran UU ini. Reaksi dari masyarakat pun beragam, tergantung seolah mereka merasa berada di pihak mana dengan kehadiran UU Cipta Kerja, apakah mereka pihak yang diuntungkan atau sebaliknya justru dirugikan. Keberagaman reaksi di tengah masyarakat ini dipicu

1 Kementerian Keuangan, “Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: 1.244 Pasal dan 79 UU Direvisi”, kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Kemungkinan Terjadinya Liberalilasi Agraria

Michelle Adela Handoko

2

dengan kehadiran UU Cipta Kerja yang merivisi hampir di segala sektor mulai dari sektor bisnis, lingkungan, hingga pertanahan. Setiap sektor yang terevisi tersebut tentu akan membawa turut serta dampak positif dan negatif bagi masing masingnya.

Pada bidang pertanahanya misalnya, diatur di dalam Bab VIII pada UU Cipta Kerja yang membahas mengenai pengadaan tanah. Kemudian lebih lanjutnya diatur regulasinya pada bagian keempat bab tersebut yang tertulis bahwa Pemerintah Pusat membentuk badan Bank Tanah.2 Secara jelas kemudian mengenai apa sebenarnya fungsi keberadaan dari pembentukan bank tanah telah dituliskan di dalam pasal pasal dan ayat ayat pada bagian tersebut. Akan tetapi, yang menimbulkan pertanyaan di sini adalah apakah kemudian keberadaan bank tanah sudah berfungsi secara efektif dalam praktik di lapangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan pembentukan badan bank tanah dalam UU Cipta Kerja ini, apakah pembentukan badan tersebut akan menguntungkan atau justru sebaliknya. Keraguan ini bukan tanpa sebab, apalagi setelah ditambah dengan isu adanya persoalan liberalisme agraria dalam kapling sektroal.3

Berangkat dari asal usul kata sendiri bahwa liberalisime merupakan suatu usaha perjuangan menuju kebebasan sehingga di sini dapat diartikan secara bebas bahwa adanya isu persoalan liberalisme agraria merupakan sebuah usaha untuk terbebas dari agrarian atau tepatnya UUPA yang telah ada sejak berpuluh puluh tahun silam. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Staff Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Usep Setiawan yang mengatakan bahwa wakil rakyat mencoba untuk memereteli UUPA dengan munculnya UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU Penanaman Modal.4 Di sinilah kemudian semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kehadiran badan bank tanah sebagaimana dituliskan di dalam UU Cipta

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), Ps. 125.

3 Khaerudin, “Waspadai Upaya Liberalisasi Agraria”, nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 21 Februari 2022. 4 Ibid.

5

Kerja, apakah benar adanya bahwa kehadirannya kemudian menimbulkan liberaralisasi agraria yang berdampak perlahan memudarnya regulasi regulasi UUPA

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Efektifkah kedudukan dan fungsi bank tanah dalam manajemen pertanahan di Indonesia?

2. Apakah liberalisasi agraria merupakan akibat dari keberadaan bank tanah?

II. PEMBAHASAN

II.1. Efektivitas Kedudukan dan Fungsi Bank Tanah Dalam Manajemen Pertanahan di Indonesia

Badan bank tanah atau yang lebih akrab dikenal sebagai bank tanah lahir dari regulasi yang ditandatangani pada 5 Oktober 2020 silam, yaitu UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, mengenai badan yang lahir dari UU Cipta Kerja ini diatur di dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Dalam PP tersebut bank tanah diartikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.5 Dijelaskan di dalamnya bahwa bank tanah memiliki fungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah 6 Di samping itu pula, badan khusus ini memiliki beberapa kewenangan khusus, yaitu melakukan penyusunan rencana induk, membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha, melakukan pengadaan tanah, dan menentukan tarif pelayanan.7 Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bidang pertanahan yang tidak jauh berbeda fungsinya dengan bank konvensional.8 Berpaling terlebih dahulu dari dalam negeri, nyatanya praktik mengenai bank tanah ini sudah ada dan diterapkan terlebih dahulu di negara negara besar

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6683), Ps. 1.

6 Ibid, Ps 3.

7 Ibid, Ps. 23.

8 Ranitya Ganindha, “Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Arena Hukum, Vol 9, No 3, 2016, h 11

lainya seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika yang dikenal sebagai land banking. Pada negara negara besar tersebut, land banking digunakan sebagai suatu bentuk penyempurnaan pola manajemen pertanahan khususnya pada sektor pertanian.9 Misalnya saja di Belanda, yang kemudian menyebutkan land banking sebagai “The structural acquisition and temporary management of land in rural areas by an impartial state agency with the purpose to redistribute and/or lease out this land with a view to improve the agricultural structure and/or reallocate the land for other purposes with a general public interest.”10

Berbalik kembali pada sistem pertanahan Indonesia, kehadiran bank tanah menumbuhkan sejumlah pandangan. Maria S. W. Sumardjono salah satunya yag guru besar hukum agraria Universitas Gadjah Mada, mengartikan bank tanah sebagai suatu bentuk dari kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan tanah yang ditujukan untuk penggunaan di kemudian hari.11 Selain itu juga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa bank tanah ini nantinya akan sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat yang tidak memiliki tanah. Akan tetapi, di sini kemudian timbulah sebuah tanda tanya baru, apakah fungsi dan kewenangan yang melekat pada bank tanah seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, baik yang tertulis di dalam perundang undangan maupun yang telah disampaikan oleh pejabat berwenang hingga praktisi agraria merupakan yang pertama dalam manajamen pemerintahan di Indonesia? Singkatnya, perlu untuk ditelaah lebih lanjut mengenai kebijakan ini dengan kebijakan yang telah ada terdahulu.

Pada dasarnya, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa bank tanah bertujuan untuk melakukan pengadaan dan pengembangan tanah. Hal ini sejalan dengan tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang tepatnya pada Pasal 5 yang pada intinya dituliskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki fungsi untuk melakukan penetapan hak dan

9 Kementerian Keuangan, “Mengenal Bank Tanah/ Land Banking Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan”, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2022. 10 Ibid. 11 Ibid.

pendaftaran tanah serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.12 Di sini dapat membuka pikiran untuk menjawab pertanyaan bahwasanya badan badan yang berfungsi untuk melakukan pengadaan dan pengembangan tanah telah ada dan dibentuk sebelum dimasukkannya badan bank tanah dalam manajemen pertanahan di Indonesia karena untuk diketahui pula bahwa Perpres tersebut telah diundangkan sejak 26 Maret 2020.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kedudukan dan fungsi bank tanah dalam manajemen pertanahan di Indonesia mungkin memang akan membawa dampak yang berguna bagi sistem pertanahan yang ada di Indonesia ke depannya. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula terkait regulasi regulasi serupa yang telah ada dan berjalan sebelumnya di dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di sektor pertanahan Terkait bank tanah ini penulis merasa bahwa kehadiran bank tanah di dalam manajemen pertanahan belum sepenuhnya efektif dan justru dapat menimbulkan spekulasi negatif, mengingat kehadirannya yang sejatinya bukan merupakan sebuah urgensi. Dibuktikan dengan telah adanya ketentuan yang terlebih dahulu mengatur fungsi dan kewenangan yang selaras, yaitu di dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2020.

II.2. Liberalisasi Agraria Sebagai Akibat dari Keberadaan Bank Tanah Reforma agraria merupakan sebuah program yang pertama dicanangkan pada periode pertama presiden Joko Widodo terdahulu yang disusun dengan beberapa tujuan seperti menata ulang struktur agrarian yang timpang jadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, serta menyejahterahkan rakyat.13 Tentunya untuk merealisasikan seluruh tujuan mulia tersebut bukanlah hal yang bisa diraih secara instan, bukan sebuah tujuan yang dapat terwujud hari ini ataupun besok sehingga diperlukanlah persiapan dan perancangan yang matang untuk mewujudkan reforma agraria demi kesejahteraan rakyat Indonesia di hari depan.

12 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2020), Ps. 5.

13

Kementerian Kominfo, “Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh”, kominfo.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

14

Sudah memasuki periode kedua kepemimpinan Joko Widodo, reforma agraria masih jauh dari pelupuk mata. Entah masih terus diusahakan atau sudah begitu saja terlupakan. Setidaknya inilah yang mulai bermunculan di benak masyarakat setelah dibentuknya bank tanah melalui UU Cipta Kerja. Bagaimana tidak, kehadiran bank tanah cenderung membanyak dampak yang merugikan bagi rakyat karena membuatnya tidak bisa mempertahankan hak atas tanahnya, sementara itu justru hanya memberikan keistimewaan bagi para investor dan badan usaha raksasa.14

Dengan dinilai belum optimalnya perwujudan reforma agraria tetapi kemudian bank tanah seketika hadir dengan segala tujuan dan fungsinya memberikan tanda tanya dan kecurigaan besar. Masyarakat menilai seolah kedaulatan agraria rakyat dan bangsa resmi dipangkas.15 Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan dan penilaian bahwa bank tanah hanyalah sebuah jalan untuk meliberalkan agraria.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam sebuah webinar pernah menyampaikan pendapatnya mengenai kehadiran bank tanah, ia mengatakan bahwa eksistensi bank tanah memiliki orientasi untuk mendorong praktik liberalisasi tanah di Indonesia. Baginya, bank tanah hanya akan membuat negara memiliki kewenangan absolut akan tanah dengan melegalkan praktik praktik tanah negara yang kemudian dipersempit menjadi milik pemerintah yang mana prinsip tersebut telah dihapus melalui UUPA.16

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sangat dimungkinkan terjadi liberalisasi agraria sebagai salah satu dampak dari pembentukan bank tanah. Tentu dengan alasan nyata yang telah diutarakan sebelumnya bahwa kehadiran bank tanah dapat membuat pemerintah seolah akan mempunyai kekuasaan penuh atas tanah dengan berkedok menyejahterahkan rakyat. Ditambah dengan adanya UU lain yang

Konsorsium Pembaruan Agraria, “Gerakan Reforma Agraria Tolak UU Cipta Kerja, Alat Hukum Baru Liberalisasi Sumber sumber Agraria Indonesia”, kpa.or.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

15 Ibid.

16

Lusia Arumingtyas, “Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya”, mongabay.co.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

seolah memereteli satu per satu isi dari UUPA yang telah disusun sejak lama yang sejatinya telah memiliki komposisi yang tepat untuk penyejahteraan rakyat.

III. PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Badan bank tanah dalam dunia internasional nyatanya bukan sebuah hal yang baru. Badan ini sudah kerap dikenal dengan land banking di negara negara besar seperti Eropa, Amerika, dan Afrika. Kehadiran badan bank tanah dalam sistem pertanahan di Indonesia ditujukan untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Hal ini ditujukan untuk menyediakan tanah dalam rangka penggunaan di kemudian hari yang pada akhirnya semua ditujukan kepada rakyat. Akan tetapi, sebelum disahkannya badan bank tanah melalui UU Cipta Kerja, telah ada regulasi terlebih dahulu yang mengatur mengenai fungsi yang sama dari bank tanah, yakni di dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2020. Oleh karena itu, keberadaan bank tanah ini bukanlah sebuah urgensi sehingga dapat dikatakan pula bahwa keberadaannya belum cukup efektif karena tanpa dibentuk badan bank tanah ini pula melalui UU Cipta Kerja telah ada badan badan bentukan pemerintah yang menjalankan fungsinya. Hal ini dapat berakibat pada penghilangan fungsi fungsi yang telah ada terdahulu dan menimbulkan dampak negatif bagi rakyat hingga kesengsaraan. Apalagi ditambah dengan bukti bahwa reforma agraria yang dicanangkan pemerintah belum secara optimal terealisasi dan dirasakan oleh rakyat sehingga kehadiran bank tanah ini justru cenderung diartikan sebagai sebuah upaya dalam mendorong praktik praktik liberal dalam sektor agraria yang digunakan untuk seluruhnya kepentingan negara. Tindakan tersebut jelas secara gamblang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

III.2. SARAN

Bagi pemerintah, jelas bukan perkara yang mudah untuk dapat menyejahterahkan seluruh rakyat tanpa terkecuali, tetapi itulah sebuah keharusan dan realitas yang memang harus diwujudkan oleh pemerintah. Rasanya mencabut

ataupun merivisi UU juga bukan persoalan yang dapat dilakukan secara sepele dan tiba tiba. Barangkali yang bisa dilakukan sudah seharusnya pemerintah mengkaji ulang ke depannya dalam pembentukan sebuah badan badan yang akan bersinggungan langsung terhadap rakyat. Di samping itu juga, alangkah baiknya apabila pemerintah satu persatu merealisasikan apa apa saja yang telah memberikan angin segar terhadap rakyat supaya di sana dapat dipupuk rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

Ranitya Ganindha, “Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Arena Hukum, Vol 9, No 3, 2016

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6683).

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020)

Internet

Kementerian Keuangan, “Mengenal Bank Tanah/ Land Banking Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan”, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

Kementerian Keuangan, “Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: 1.244 Pasal dan 79 UU Direvisi”, kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Kementerian Kominfo, “Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh”, kominfo.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Khaerudin, “Waspadai Upaya Liberalisasi Agraria”, nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Konsorsium Pembaruan Agraria, “Gerakan Reforma Agraria Tolak UU Cipta Kerja, Alat Hukum Baru Liberalisasi Sumber sumber Agraria Indonesia”, kpa.or.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

Lusia Arumingtyas, “Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya”, mongabay.co.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

KAUSALITASPEMBENTUKANBANKTANAH SAATPANDEMI

NabilArijalaSurvitoA nabil.alham@gmail.com

I.PENDAHULUAN

I.1.LATARBELAKANG

Padatanggal5Oktober2020UndangundangCiptaKerjaatauundangundang Nomor11tahun2020tentangCiptaKerjatelahdisahkanolehDPRRIdantelah diundangkanpadatanggal2November2020.Undang-undanginiterdiriatas15bab dan186pasal.Didalamnyamengaturmengenaibanyakhalmulaidari ketenagakerjaanhinggalingkunganhidup.Makadariituundangundanginijuga disebutdenganomnibuslaw.Alasanpemerintahmembuatundangundanginidengan pertimbanganuntukmewujudkanmasyarakatIndonesiayangsejahtera,adil,dan makmuryangberlandaskanpadaPancasiladanUndangundangDasarNegara RepublikIndonesiatahun1945Dengandisahkannyaundangundanginiharapannya dapatmeningkatkankesejahteraanmasyarakatindonesiasecarameluasdanjuga selainitupengesahanundangundanginibertujuanuntukmenyelesaikanberbagai permasalahanyangdialamiolehmasyarakatIndonesia.Namundibaliktujuantujuan yangada,Pengesahanundangundanginimenuaiberbagairesponyangdiberikanoleh masyarakat,respontersebutmerupakanprodankontraterhadapisidariUndang Undangini

Sebagaimanayangkitaketahuidalamundangundangciptakerjainijuga membahastentangpembentukanbadanbanktanahyangterdapatdalambagian keempattentangpertanahan.Dalampasal125ayat(4)sendiridijelaskan bahwasannyafungsidaribanktanahyaknimelaksanakanperencanaan,perolehan, pengadaan,pengelolaan,pemanfaatan,danpendistribusiantanah.Pengaturanbank

tanahinitermasukmenjadipembahasandikalanganmasyarakatyangmenuaiprodan kontra.Sebagianmasyarakatberanggapanbahwaundangundanginiakanmemajukan ekonomiindonesiakarenadapatmemikatdayatarikinvestoruntukmenanamkan modalnyadiIndonesiaNamun,sebagiannyalagiberangggapanbahwasannyaundang undanginidapatmerugikanmasyarakatIndonesiakarenamasyarakatberanggapan bahwanegaraakanmengeloladanmelakukantransaksitanah-tanahhasilklaim sepihakolehnegara(domeinverklaring)danbertentangandenganUndangUndang PokokAgraria.

I.2.RUMUSANMASALAH

1Ratiolegispembentukanbanktanahsebagaibentuklembagaturunandari UndangUndangCiptaKerja?

2Bagaimanadampakpembentukanbanktanahterhadapekonomimasyarakat menegahkebawah?

II.PEMBAHASAN

II.1.Ratiolegispembentukanbanktanahsebagaibentuklembagaturunandari UndangUndangCiptaKerja

Banktanahmerupakansuatulembagayangdidirikanuntukmengatasimasalah hargatanahyangtinggi,ketersediaantanahpemerintahyangterbatas,danterjadinya urbansprawlingyangmengakibatkantidakdapatdikendalikannyaalihfungsidan perkembangankotayangtidakefisien.Terlebihlagiadanyapermasalahanbaru denganadanyapandemiCovid19yaknimeningkatnyaangkapengangguranyang terdiridariangkatankerjabaru,pengangguranterbuka,danpengangguranakibat pemutusanhubungankerjayangdisebabkanolehCovid19.Sehinggadengan meningkatnyaangkapengangguranmengakibatkanekonomiIndonesiamenjadi menurunDenganadanyabanktanahsendirimerupakansalahsatusaranadalam pengelolaansumberdayayangmenjadiperanpentingdalammengembangkandan meningkatkankapasitaspemanfaatanlahanatautanah.Selainitudenganadanyabank tanahpuladapatmenjadidayatarikinvestorasinguntukmenanamkanmodalnyaDi Indonesia.Denganadanyapenanamanmodalolehinvestorasinginidapat menciptakanlapanganpekerjaanbaruyangbisadiisiolehpengangguran

pengangguranyangadadiIndonesia.Dengandemikiandenganadanyalapangan pekerjaanbarusudahtergolongsebagaibentukrepresifterhadapfenomena melonjaknyaangkapengangguranSelainitu,lembagabanktanahjugabisadijadikan sebagaiinsentifapabilanegaraataumasyarakatmembutuhkanlahanuntukindustri yangdibutuhkansaatini.Seperticontohapabilamembutuhkantanahuntuk melakukanpengembanganindustrifarmasitanam-tanamandiIndonesiamakabank tanahakanberperanpadasaatituuntukmenyiapkanlahanuntukdigunakan.

SelanjutnyaMenteriKementerianAgrariadanTataRuang/BadanPertanahan NasionalrepublikIndonesiaSofyanDjalilmenjelaskanbahwasannyaperuntukkan banktanahtidakhanyauntukinvestorsajanamunjugadiperuntukkanuntukrakyat indonesiaBanktanahinidibuatuntukmenatatanahnegaradenganbaikuntuk kemaslahatandankepentinganorangbanyak.Seperticontohapabilanegaratidak punyalahanlaludevelopersebuahapartemenmemaksakanmembangunapartemen makaakanmenghabiskanmodalyangcukupbanyak.Sehingganantinyaberdampak ketikamasyarakatinginmembeliakanmenjadimahal.Namunapabilanegaratelah menyediakanlahanmakakemungkinanhargaperunitnyanantiakanmenjadilebih murahSelainitu,adapuncontohlaindarimanfaatbanktanahuntukkemaslahatan dankepentinganorangbanyakyakniapabilasuatuwilayahsudahpadatpenduduk laluterdapatpemukimankumuhmakadariitupemerintahharusmemfasilitasiwarga tersebutdenganmemindahkanketempatyanglayak.Langkahyangharusdilakukan pemerintahadalahmembangunrumahsusun.Namunapabilanegaratidak mempunyailahanuntukmembangunrumahsusunlantasbagaimanacarapemerintah untukmembangunsebuahrumahsusuntersebut.Makadariitubanktanahdibentuk untukmenyelesaikanpermasalahantersebut

II.2.DampakPembentukanBankTanahTerhadapEkonomiMasyarakat MenegahKebawah

MelansirdarilamanresmiBadanPusatStatistikRepublikIndonesiadijelaskan bahwasannyajumlahangkatankerjabarupadabulanAgustus2021terdapatsebanyak 140,15jutaorang.LaluuntukjumlahTingkatPenangguranTerbuka(TPT)padabulan Agustus2021sebesar6,49persen.Sedangkan.untukpendudukyangmenjadi penganggurankarenaadanyapemutusanhubungankerjayangdisebabkanpandemi Covid19yangmelandaIndonesiasejakMaret2020beradadiangka1,82jutaorang Melihatpermasalahanyangadamengenaimeningkatnyaangkapenganggurandi Indonesia,halinisangatberdampakpadaekonomiyangdialamiolehmasyarakat Indonesia.Terlebihmasyarakatyangberadadikelasmenengahkebawah.

Sehinggapemerintahharusdengansigapuntukmengatasipermasalahanyangada. Bentukpengimplementasianpemerintahdalammeresponpermasalahantersebutdapat dilihatdaripembentukanataupengesahanbanktanahsebagailembagaturunandari Undangundangnomor11tahun2020tentangCiptakerjaatauyanglebihdikenalsebagai UUCiptakerMenteriKementerianAgrariadanTataRuang/BadanPertanahanNasional republikIndonesiaSofyanDjalilketikadiwawancaraidisalahsatustasiunmenjelaskan bahwasannyadenganadanyabanktanahinimakaakanmenjadiobjeklirikanpara investor.Ketikainvestorsudahmasukmakahaltersebutakanmenjadipeluanguntuk melahirkanlapanganpekerjaanbaru.

Namunselaindampakpositifdenganadanyabanktanah,pembentukanbank tanahpunmenuaidampaknegatifsepertiyangdikatakanolehsalahsatuakademisiyakni ahlihukumpertanahanUniversitaGajahMadaMariaSWSumardjonoMaria berpendapatbahwasannyakeberadaanbanktanahakanmenjadipenguatanhak pengelolaan(HPL).Wargaasingdapatmembeliapartemendiatastanahberdiri.Sehingga dapatdilihatbahwasannyadenganadanyapenguatanhakpengelolaaniniakan bertabrakandenganUndangUndangNomor5Tahun1960tentangperaturandasarpokok pokokAgrariayangtermaktubdalampasal21ayat(1)yakni“Hanyawarganegara Indonesiadapatmempunyaihakmilik.”

III.PENUTUP

III.1.KESIMPULAN

Pembentukanbanktanahinisangatdiperlukandalamkondisipandemisepertiini Karenamengingatangkapengangguranyangtinggiyangdiakibatkanefekpandemi Covid-19.Sehinggaekonomimasyarakatjugaberdampak.Makadariitupemerintah harussigapdalammenanganikasusini.Bentukkesigapanpemerintahyangterlihat adalahmembentukbanktanahsebagailembagaturunandariundangundangciptakerja. Sehinggadenganadanyabanktanahiniakanmelahirkanlapanganlapangankerjabaru untukmasyarkatIndonesiaNamundisisilainpembentukanbanktanahiniakan menabrakperaturannasionalyangadayakniUndangUndangNomor5Tahun1960 tentangperaturandasarpokokpokokAgraria

III.2.SARAN

Meskipundengandibentuknyabanktanahakanberdampakpositifbagi masyarakatnamunpemerintahharusdenganberhatihatidalammembentukbanktanah sebagailembagaturunanUndangUndangCiptakerjaBentukkehatihatiantersebut dapatdiartikansebagaimemikirkanrisikopalingkecilyangakanmunculapabilabank tanahtelahdibentuk.

DAFTARBACAAN

*TimesNewRoman12,Bold*

Jurnal

FidriPuspita,“UrgensiKehadiranBankTanahSebagaiAlternatifMemulihkanPerekonomiandi IndonesiaDalamPerspektifHukumIslam”,JurnalIlmiahEkonomiIslam,7(03),2021, 1761-1773

PeraturanPerundangUndangan

UndangUndangNomor5Tahun1960tentangPokokPokokAgraria.

Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja

Internet

https://wwwbpsgoid/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus2021tingkatpengangguran terbukatptsebesar649persen.html

Berita

Djalil,Sofyan,“IniPenjelasanTerkaitTujuandariPembentukanBankTanahdalamUUCipta Kerja”2020,https://www.youtube.com/watch?v=emiK8vHuMOU

RizaSaphiraRahmandhani rizasaphira@gmailcom

I. PENDAHULUAN

I.1.LATARBELAKANG

Badan Bank Tanah (Bank Tanah) akan menjadi pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia. Saat ini, petani, masyarakat adat, masyarakat agraris lainnya di pedesaan dan komunitas miskin kota harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa bukan mesin Reforma Agraria dan kelembagaannya yang diperkuat agar realisasinya semakin terasa di akar rumput. Sebaliknya, justru mesin pengadaan tanah untuk badan-badan usaha raksasa dan investor lah yang dibangun secara cepat dan serius melalui pembentukan Bank Tanah. Gagasan dan formulasi kebijakan BankTanahtelahdikandungsejakRUU Pertahanan (RUUP) yang kuat digulirkan pemerintah dan DPR pada tahun 2019. Kemudian RUUP menuai protes meluas hingga gagal disahkan. Gagalnya misi Bank Tanah lewat RUUP, membuat pemerintah merubah cara, tidak lagi bersikeras mengenai via RUUP, tetapi memasukkan substansi RUUP sekaligus pasal-pasal Bank Tanah lewat rumusan Omnibus Law. Sejak awal RUUP dan RUU Cipta Kerja1 bergulir, KPA Bersama Anggota telah menolak usulan Bank TanahsebagaiLembagaspekulantanahalapemerintah.

I.2.RUMUSANMASALAH

1. ApasajahalyangdisebabkanolehBankTanah?

2. Apahubungandarikonflikagrariandanperampasantanahmasyarakat?

PEMBAHASAN

II.1.HalyangDisebabkanolehBankTanah

Jika dilihat dari kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada Bank Tanah, sangat jelas bahwa badan baru ini overlapped dengan Kementerian ATR/BPN Keberadaan Bank Tanah akan mengaburkan fungsi dan kewenangan Kementerian ATR/BPN sendiri, bahkan mengkerdilkannya Kendati Menteri ATR/BPN kerapkali menegaskan bahwa fungsi dan kewenangan Bank tanah dan ATR/BPN berbeda, namun tumpang tindih kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal pasal mengenai kewenangan dan fungsi fungsi kelembagaan dalam PP BankTanah,SesungguhnyaBank Tanah menjalankan kewenangan dan fungsi fungsi yang selama ini (seharusnya) dijalankan Kementerian Agraria. Badan hukum ini seolah diberikan begitu banyak privilege untuk mengatur urusan agraria, dari mulai perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, bahkan hingga pendistribusian. Dalam Bank Tanah, Menteri ATR/BPN terlihat ingin memonopoli kekuasaan atas tanah melalui ATR/BPN dan juga Bank Tanah. Wewenang Bank Tanah bahkan sampai memberikan jaminan perpanjangan hak atas tanah, tidak peduli perusahaan tersebut menguasai tanahnya atau tidak. Dualisme kewenangan ini menjadi rentan terjadinya conflict of interest hingga abuse of power yang hadir karena sifat dan struktur kelembagaan,praktikdilapangan,maupunpengawasannya.

Meskipun pada Pasal 4 PP Bank Tanah disebutkan bahwa Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, non profit, dan profesional. KPA menilai itu hanya bersifat formalitas dan mengelabui pasal pasal lainnya yang memberi kewenangan begitu powerful kepada Bank Tanah Sifat transparan, non profit yang disinggung sekilas menjadi pasal basa basi sebab kuat berorientasi pro pasar, bisnis dan tidak diikuti pengawasan independen terhadap kelembagaan dan operasi Bank Tanah Bank Tanah yang akan dibentuk juga merupakan suatu badan hukum bukan BUMN, yang kekayaannya dipisah dengan negara, apabila terjadi kerugian pada Bank tanah akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, dapat saja BankTanahmangkir danterhindarkandarituntutantindakpidanakorupsi

II.2.HubungandariKonflikAgrariandanPerampasanTanahMasyarakat

Dalam memperkuat pengadaan tanah bagi kelompok bisnis dan pemodal, termasuk praktek monopoli dan negaraisasi tanahyangdianutnya,makadapatdipastikan operasi Bank Tanah akan memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecildenganbadanusahaswastamaupunnegarasertainvestorasing Operasi Bank Tanah dengan kewenangan yang luas, asas domein verklaring yang dianutnya, sistem HPL dan hak atas tanah yang diaturnya dan kekuatan modalnya akan memperparah situasi konflik agrarian di lapangan, sebab proses proses perolehan tanahnyayangberpotensikuattumpangtindihdenganwilayahkehidupandi masyarakat.

Sumber tanah Bank Tanah banyak berasal dari tanah-tanah yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat dalam kerangka RA Pada tahun 2020 saja, KPA mencatat telah terjadi 241 konflik agrarian bersifat struktural di seluruh sector, dimana 135 ribu lebih keluarga di 359 desa atau kota terdampak konflik Kehadiran Bank Tanah akan memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agrarian di seluruh sektor agrarian (perkebunan, kehutanan, tambang, properti, pembangunan infrastruktur, agribisnis,pesisirdanpulau pulaukecil).

III. PENUTUP

III.1.KESIMPULAN

Badan Bank Tanah (Bank Tanah) akan menjadi pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia. Saat ini, petani, masyarakat adat, masyarakat agraris lainnya di pedesaan dan komunitas miskin kota harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa bukan mesin Reforma Agraria dan kelembagaannya yang diperkuat agar realisasinya semakin terasa di akar rumput. Bank Tanah menimbulkan dualism, overlapped, dan conflict of interest dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengaturan pertanahan dan pengadaan tanah.Bank Tanah memperparah ketimpangan, konflik agrarian dan perampasan tanah masyarakatdengantercatattelahterjadi241konflikagraria.

III.2.SARAN

Pemerintah disarankan untuk segera kembali kepada cita-cita UUD 1945 UUPA 19602 , dan TAP MPR IX/20013 dengan mengeksekusi secepatnya 5 Reforma Agraria secara nasional dan memperkuat kelembagaanya sebagai jalan memenuhi hak rakyat atas tanah, menuntaskan konflik agrarian, mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman liberalisasi pertahanandankapitalismeagrariaglobal.

DAFTARBACAAN

PeraturanPerundang Undangan

Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan SumberDayaNasionaluntukPertahananNegara.

PeraturanPemerintahNomor64Tahun2021tentangBadanBankTanah

Internet

DewiKartika,“HentikanPembentukanBankTanah”, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran pers/230/Hentikan Pembentukan Bank Tanah/,diaksespadatanggal 24Februari2022

FOOTNOTE

1RancanganUndang UndangCiptaKerjaTahun2020

2Undang UndangNomor5Tahun1960tentangPeraturan DasarPokok PokokAgraria

3TAPMPRNomorIX/2001tentangPembaruanAgrariadan PengelolaanSumberDayaAlam.

SEMINARDAN WORKSHOPNASIONAL (SEMWORKNAS)2022

PERLINDUNGANHAKPEREMPUANDIUMKMDITINJAUDARI INSTRUMENHUKUMINDONESIA

AmiliyaHandayani

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,Jawa Timur60286]

Abstract

The increasing number of female workers who participate in improving the Indonesian economy, especially in the MSME sector must be balanced with the fulfillment of rights and clear legal protection This study aims to find out how the legal protection of female workers in the MSME sector is The results of this study indicate that legal protection for female workers, especially in the MSME sector, is still far from expectations. In order to fulfill legal protection for women workers in the MSME sector, it is necessary to involve many related parties, such as the Government, Employers/Associations, NGOs (Non Government Organizations) and the community The efforts that can be made are by implementing various policies through programs that are closely related to the supervision and implementation of the protection of women workers, especially in the MSME sector..

Keywords: Legal Protection, Female Workers, MSMEs Intisari

Meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, utamanya dalam sektor UMKM harus diimbangi dengan pemenuhan hak serta perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dalam dalam sektor UMKM Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan khususnya

pada sektor UMKM masih jauh dari harapan. Guna terpenuhinya perlindungan hukum atas pekerja wanita sektor UMKM perlu melibatkan banyak pihakterkait,sepertiPemerintah,Pengusaha/Asosiasi, NGO (Non Government Organisation) dan masyarakat Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan berbagai kebijakan melalui program yang erat kaitannya dengan pengawasan sertapelaksanaanperlindungantenagakerjaperempuan,khususnyapadasektorUMKM.

KataKunci:PerlindunganHukum,TenagaKerjaPerempuan,UMKM

A. Pendahuluan

LatarBelakang

Indonesiamerupakannegarayangsedanggencarmeningkatkanpembangunan pada seluruh sektor yang bertujuan guna memberikan kemakmuran untuk masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan perlindungan hukumbagiseluruhwarganegaranya,utamanyadalamsektorketenagakerjaan.

Dalam pembangunan perekonomian Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan hukum terkait perlindungan tenaga kerja, yaitu dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa pasalnya telah diubah dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hukum ketenagakerjaan lahir sebagai kebijakan dasar yang memiliki tujuan guna memberikan perlindungan serta keadilan sosial bagi para pekerja/buruh dalam hubungan kerja.1 Untuk tercapainya suatu lingkungan kerja yang tenang serta kelangsungan usaha, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi para pihak yang berkaitan dalamlingkupketenagakerjaan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di tempat kerja baik dalam

1 JoniBambangS. Hukum Ketenagakerjaan.(Bandung:PustakaSetia,2013).56.

3

2

sektor industrial maupun UMKM sangat diperlukan, dikarenakan pekerja perempuan merupakan faktor penentu kemajuan pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya disektor UMKM. Pada tingkat usaha mikro, 52% dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56% dari 193.000 usaha kecil pemiliknya perempuan. Sedangkan, untuk usaha menengah, 34% dari 44.700 pelaku usahanya adalah perempuan.2 Sangat disayangkan, dalam menjalankanpekerjaannya,pekerjaperempuanjarang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Banyaknya kasus diantaranya seperti pengabaian hak reproduksi, kerja malam, pelecehan seksualditempatkerja,diskriminasiupah,dll.

Dalam sektor UMKM, perlindungan bagi pekerja perempuan masih jauh dari harapan. Secara internasional, keadaan tersebut dinamakan sebagai precarious work, yaitu kondisi kerja yang tidak emmiliki standar dimana para peerja/buruh diberi upah minim, tidak terjamin keamanannya, tidak memiliki kelangsungan pekerjaan yang stabil, tidak terlindungi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga.3

RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dianalisisyaitu,bagaimanaperlindunganhukumterhadaptenagakerjaperempuan padasektorUMKMapabiladitinjaudariberbagaiinstrumenhukumdiIndonesia?

Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”

https://wwwkemenkeugoid/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm /#: :text=Pernyataan%20tersebut%20didukung%20data%20dari,mikro%20di%20Indonesia%20a dalah%20perempuan Diaksespada20Juli2022

Gajimucom “Precarious Work: Kondisi Kerja Tidak Aman” https://gajimu.com/tips karir/Tentang wanita/precarious work kondisi kerja tidak aman#:~:text= Dalam%20pengertian%20yang%20paling%20umum,tidak%20dapat%20menghidupi%20rumah %20tangga.Diaksespada20Juli2022.

4

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan pada Sektor PerlindunganHukumBagiTenagaKerjaPerempuan

Menurut Imam Soepomo terdapat 3 (tiga)jenisPerlindunganhukumterhadap tenaga kerja, yaitu perlindungan ekonomis, sosial dan teknis.4 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dalam sektor UMKM adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pekerja perempuan yang bekerja disektor home industri, pedagang, dsb. Meskipun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan telah diatur dalam berbagai instrument hukum di Indonesia, namun praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.

InstrumenHukumPerlindunganTenagaKerjaPerempuan

Instrumen hukum sebagai alat yang digunakan untuk melindungi berbagai kepentingan yang timbul di masyarakat. Di dalam Hukum Ketenagakerjaan instrument hukum ini bertujuanmemproteksitenagakerjadariambigupengusaha agar keadilan sosial dapat terwujud. Secara konstitusi sebenarnyaIndonesiatelah memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun1945.Kemudian,bentukperlindunganhukumterhadap tenagakerjawanitaterdiriatastigaperlindungan,yaitu:

1. Protective, merupakan perlindungan yang menitikberatkan padaperlindungan fungsireproduksi;

2. Corrective, merupakan perlindungan yang ditujukan pada pemberdayaan

Abdul Khakim Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta:CitraAdityaBhakti,2003) 61.

tenagakerjawanita;dan

3. Non-discriminative, merupakan perlindungan yang menitikberatkan pada kesetaraanhakdankewajiban.

Instrumen hukum perlindungan tenaga kerja perempuan di Indonesia juga dibagi ke dalam dua jenis, yaitu instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Guna memenuhi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan pada sektor UMKM, tentunyaperluadanyaketerlibatandaribeberapa pihak terkait, antara lain Pemerintah, Pengusaha/Asosiasi, NGO (Non GovernmentOrganisation)danmasyarakat.

C. Penutup

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan pada sektor UMKM pada praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan, yang mana dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat terkait tenaga kerja perempuan. Meskipun sebenarnya Indonesia telah mempunyai berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional guna mengatasi hal tersebut, perlu untuk melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain pemerintah, pengusaha/asosiasi, NGO (Non Government Organisation) dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya berbagai kebijakan serta program yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuanpadasektorUMKM.

Saran Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan optimal terhadap implementasi

perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada sektor UMKM. Selain itu, masyarakat serta pihak terkait diharapkan tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan/home industri untuk terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja perempuankhususnyapadasektorUMKM.

DAFTARPUSTAKA

Khakim, Abdul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Jakarta: Citra Aditya Bhakti,2003

BambangS,Joni Hukum Ketenagakerjaan Bandung:PustakaSetia,2013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”, https://wwwkemenkeugoid/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-pentingdalam umkm/#:~:text=Pernyataan%20tersebut%20didukung%20data%20dari,mikr o%20di%20Indonesia%20adalah%20perempuan(diaksespada20Juli2022)

“Precarious Work: Kondisi Kerja Tidak Aman” Gajimucom https://gajimucom/tips karir/Tentang wanita/precarious work kondisi kerja tidak a man#:~:text=Dalam%20pengertian%20yang%20paling%20umum,tidak%20dapat% 20menghidupi%20rumah%20tangga (diaksespada20Juli2022)

Undang–UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4279)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6573)

PERLINDUNGAN HUKUM HAK TENAGA KERJA WANITA DALAM SEKTOR UMKM

Zaizafun Lathifah

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No.4 9, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115

Abstract

The gap between women and men is still an unsolved problem. Where the mindset of society always considers women as weak creatures and has no right to work. In fact, 52% (fifty two percent) of MSME business actors in Indonesia are women. This is a statement that needs to be changed so that every woman can have a sense of justice, comfort, and prosperity. Against this kind of behavior, there are 3 (three) legal protections that can be given to a woman. In addition, the Indonesian government has established legal instruments that can be used to prevent discriminatory actions that occur to all women in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Female Workers, MSMEs

Abstrak

Kesenjangan yang terjadi antara wanita dan lelaki sampai saat ini menjadi masalah yang belum terpecahkan. Dimana pola pikir masyarakat selalu menganggap wanita merupakan makhluk yang lemah dan tidak berhak untuk bekerja. Padahal nyatanya 52% (lima puluh dua persen) pelaku usaha UMKM di Indonesia adalah seorang wanita. Hal ini merupakan sebuah statement yang perlu diubah agar tiap wanita dapat memiliki rasa keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Terhadap perilaku seperti ini, terdapat 3 (tiga) perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang wanita. Selain itu pula pemerintah Indonesia telah membentuk indtrumen instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan tindakan diskrimintaif yang terjadi kepada seluruh wanita di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, UMKM.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang terjadi pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan UMKM tersebut. Pemerintah dengan ini menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana

beberapa pasalnya telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha UMKM hampir keseluruhannya dikelola oleh seorang wanita. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 52% (lima puluh dua persen) dari 63,9 juta pelaku usaha di Indonesia adalah seorang perempuan.. Selain itu, tujuan dibudidayakannya sektor usaha ini dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak, perdagangan orang, serta adanya kesenjangan ekonomi.1 Tidak sedikit pola pikir masyarakat Indonesia yang telah menanamkan bahwa wanita merupakan makhluk lemah lembut yang hanya memiliki tugas untuk melahirkan, menyusui dan merawat anak. Sedangkan orang yang berhak untuk bekerja dan mengembangkan dirinya adalah seorang lelaki saja Hal ini menghambat seorang wanita untuk berkembang dan menjalankan karirnya. Dimana terhadap kesenjangan yang terjadi dapat menghilangkan rasa keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Rumusan Masalah

Terhadap latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut, yaitu Upaya Perlindungan Hukum Hak Tenaga Kerja Wanita Dalam Sektor UMKM Ditinjau Dalam Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

B. Analisis

Upaya Perlindungan hukum hak tenaga kerja wanita dalam sektor UMKM ditinjau dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Pola pikir masyarakat sudah terbentuk dari dulu dan menganggap bahwa seorang wanita merupakan makhluk yang lemah dibandingkan dengan seorang lelaki. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, terdapat asumsi bahwa manusia dilahirkan sama dan sederajat, memiliki kebebasan, serta tidak diperkenankan melakukan diskriminasi baik terhadap gender, ras, suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya.. Untuk tetap menjaga hak hak wanita guna mendapatkan keadilan, kenyamanan dan kesejahteraan maka dengan ini terdapat perlindungan

1 Marthalina, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, (J 3P) Jurnal Pembangunan Pemberdayaan pemerintahan 3, No. 1,(Juni 2018) : 60.

hukum yang dapat diberikan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 2

a. Protective, yaitu perlindungan yang diberikan dengan menitikberatkan pada fungsi reproduksi. Maksud dari bentuk perlindungan ini, yaitu perempuan memiliki fungsi biologi suntuk melahirkan seorang anak, melahirkan serta menjalani menstruasi. Perlindungan yang diberikan merupakan salah satu cara untuk menjaga asset negara, dikarenakan hal ini akan berdampak terhadap proses pembangunan khususnya dalam bidang kependudukan. Apabila seorang wanita memiliki Kesehatan reproduksi yang baik, maka ia juga akan menghasilkan anak anak yang sehat dan berkualitas.3

b. Corrective, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pemberdayaan tenaga kerja wanita. Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) yang berada di kawasan industri karawang. RP3 disini menyediakan fasilitas layanan, penerimaan aduan, dan juga proses identifikasi jenis pelanggaran atau kekerasan yang dialami. 4

c. Non diskriminatif, yaitu perlindungan yang menitikberatkan kepada kesetaraan hak dan kewajiban. Dimana berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut

Perlindungan hukum terhadap hak hak dari tenaga kerja wanita diatur dalam 2 (dua) instrumen hukum yang terbagi ke dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Indonesia sendiri telah mengatur beberapa instrumen yang mengatur mengenai

2 Zuhriati Khalid and Sugih Ayu Pratitis, “Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Sektor UMKM Di Kota Medan”, Law Jurnal 1, No. 2, (Januari 2021): 24.

3 Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Bina Mulia Hukum 3, No. 1, (September 2018): 21.

4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “RP3 Jadi Wadah Perlindungan Optimal Pekerja Perempuan”, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2340/rp3 jadi wadah perlindungan optimal pekerja perempuan (diakses 20 Juli 2022).

perlindungan tenaga kerja wanita yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan sebagai berikut :

a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1984 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia.

b. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.

c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

d. Dan lain sebagainya.

C. Penutup Kesimpulan

Untuk menjaga rasa keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan seorang wanita dapat diberikan perlindungan hukum berupa protective, corrective, dan non diskriminatif. Bentuk perlindungan hukum tersebut perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat dan tidak hanya seorang tertentu. Selain itu untuk memberikan pencegahan terhadap timbulnya kegiatan yang mendiskriminasi seorang wanita, dengan ini pemerintah Indonesia membentuk suatu instrumen hukum nasional berupa peraturan perundang undangan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi proteksi hukum bagi pekerja wanita khususnya dalam sektor UMKM. Serta dapat melakukan pengawasan kepada perusahaan industri untuk memenuhi proteksi hukum yang ada khususnya dalam sektor UMKM.

D. Daftar Pustaka

Djakaria, Mulyani. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh HakHak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, No.1 (September 2018): 16 28.

Khalid, Zuhriati, and Sugih Ayu Pratitis. “Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Sektor UMKM Di Kota Medan.” Law Jurnal 1, No.2 (Januari 2021): 13-30. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “RP3 Jadi Wadah Perlindungan Optimal Pekerja Perempuan”. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2340/rp3 jadi wadah perlindungan optimal pekerja perempuan (diakses 20 Juli 2022).

Marthalina. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”. (J 3P) Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan 3, No. 1, (Juni 2018): 59 76.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RasendriyaPutraSoesanta(rasendriya7091@gmail.com)

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSBY,JawaTimur60286]

I. PENDAHULUAN

I.1. LATARBELAKANG

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkankesejahteraanmasyarakat.Halinidibuktikanberdasarkandata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM diTanahAirtelahmencapai64,2jutadengankontribusiterhadapProduk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.1 Hal ini menjadikan UMKM sebagai aset penting negara yang berkontribusi sangat besar di bidang ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi, maka produk dari UMKM ini dapat dipasarkan dari rumah melalui internet. Perkembangan teknologi yang pesatinitentumenjadipeluangbesarbagikemajuanUMKM.

Dari jumlah UMKM, data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015 mencatat, sekitar 52 juta pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh perempuan. Ketua umum PPLIPI, Indah Suryadharma Ali, mengatakan, dengan tingkat populasi wanita sebesar 49 persen dari total penduduk Indonesia, menunjukkan besarnya peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif mulai dari usaha mikro yang biasanya dimulai dari sebuah usaha rumahan.2 Hal ini terbukti, UMKM perempuan paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan

1 Kementerian Keuangan “PIP Dukung Penguatan Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Indonesia”, https://pipkemenkeugoid/id/data publikasi/berita terbaru/123 pip dukung penguatan kontribusi umkm terhadap e konomi indonesiahtml(diakses18Juli2022)

2 Marthalina. “PemberdayaanPerempuanDalamMendukungUsahaMikro,Kecil,DanMenengahdiIndonesia”, https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/862/546(diaksespadatanggal18Juli2022).

PEMBERDAYAANPEREMPUANGUNAMEMAJUKANUMKMDIINDONESIA

energiyangmenimpaduniadanIndonesiadaritahunketahun. Kehadiran UMKM mempunyai nilai lebih, selain mampu mendorong perekonomian sektor riil juga membuka lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.Namundalamperjalanannya,industriUKMsulitberkembang lantaran terhambat masalah klasik sosial permodalandariperbankankarenaUKMdinilai tidak ramah bank. Salah satu upaya pemerintah dalam meratakan kucuran dana dari perbankankepadaUKMyaitumeluncurkanprogramKreditUsahaRakyat(KUR)dengan menggandeng sejumlah perbankan. Sayangnya, gerak laju kesetaraan gender masih terkendala kepercayaan pihak perbankan yang masih rendah pada perempuan terutama untuk menyalurkan permodalan. Perbankannasionalcenderungmasihmenilaipengusaha perempuan belum memenuhi kriteria 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition)yangdiperlukanperbankanuntukmemitigasirisikokreditnya.

I.2. RUMUSANMASALAH

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat rumusan masalah yaitu, apa saja tindakan pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan dalam UMKM mengingatperempuanberkontribusipalingbanyakmelaluiusahamikro?

II. PEMBAHASAN

II.1. Program-ProgramPemberdayaanPerempuanDalamUMKM

Lebih dari 90% UMKM milik wanita menggunakan tabungan pribadi mereka untuk membangun usahanya. Merespon pentingnya peranan perempuan dalam sektor UKM untuk kaitannya dengan penopang ekonomi nasional, PT Bank International Indonesia Tbk sudah aktif memberdayakan perempuan melalui micro finance 3 Micro finance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil tanpa agunan. Micro finance juga dinilai positif karena memiliki banyak manfaat. Diantaranya yaitu kemudahan dalam memperoleh modal serta meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia(SDM).4 4

3 Ibid ,63

“MicrofinanceAdalah:Pengertian,Peran,danContohKegiataannya”, https://wwwbficoid/id/blog/microfinance adalah pengertian peran dan contoh kegiatannya(diaksespadatanggal 18Juli2022).

Selain micro finance, terdapat banyak hal yang dapat dilakukan sebagai langkah pemberdayaan perempuan. Contohnya seperti memberikan pelatihan tentang informasi pasar, keterampilan manajerial, e-commerce, modal usaha, pemasaran, serta cara pengorganisasian kepada pelaku usaha. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kaum perempuan dan kelompok usaha dalam berwirausaha, terutama pengenalan terhadap dunia usaha secara komprehensif yang berhubungan dengan bagaimana membangun komunikasi dengan dunia usaha luar. Contoh lain yaitu pengembangan jaringan pemasaran. Pengusaha UMKM seharusnya mampu mengetahui karakterdanselerakonsumennyasecaratepatagarprodukyangdipasarkantepatsasaran. Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho adalah penguatan organisasikelompokperempuandisegalatingkatmulai dari kampung hingga nasional, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan, dan melibatkan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam UMKM, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif yang menurut Roosganda Elizabeth berupa mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, menciptakan aksesbilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya,dantindakanperlindunganterhadappotensisebagaibuktikeberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasiterhadapyanglemaholehyangkuat. Adanya persamaan gender yang telah mengalami proses asimilasi natural dalam budaya lokal di Indonesia telah memberikan harapan baru terhadap hak bagi kaum perempuan untuk mengambil keputusan dalam usaha yang ditekuni. Wanita pekerja di Indonesia telah mengerti posisi sebagai salah satu kontribusi kesejahteraan keluarga denganikutberperansebagaipartnersuamidalammemenuhikebutuhankeluarga.Wanita pekerja di Indonesia telah mengaktualisasi diri untuk ikut berperan dalam kehidupan sosial sekitar denganturutaktifmengikutiorganisasipemerintahataupunorganisasilokal yangdibentuksecarainisiatif.

III.1.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasidiatasdapatdisimpulkanbahwapemberdayaanperempuan dalam mendukung UMKM di Indonesia harus tetap dioptimalkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Disamping itu kerjasama dari berbagai pihak baik ituswasta,perbankandanlembagalainnyadalammemberdayakanperempuan juga sangat diharapkan. Terbukti peranan wanita pekerja yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pada ekonomi keluarga dalammemenuhikebutuhanakansandang,pangan,danpapan.

III.2. SARAN

Demi mewujudkan pengembangan sumber daya wanita atau pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di Indonesia maka diharapkan perlu adanya wadah yang mengakomodasi kaum perempuan pekerja untuklebihbisaberperandalambidangusaha, misal membuat organisasi usaha supaya kreativitas yang ada pada diri wanita pelaku UMKM dapat tertampung danterwujuddenganimplementasiberupakegiatanyanglebih produktif. Perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, inovasi produk, manajemen untuk meningkatkan ketrampilan wanita di bidang wirausaha sehingga kegiatanyangproduktifterdapatnilaiedukasidanberdayasaingtinggi.

Kemenkeu. “PIP Dukung Penguatan Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Indonesia”, https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung-pengua tan-kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-indonesia.html (diakses18Juli2022).

Marthalina, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Indonesia”, https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/862/546 (diaksespadatanggal18Juli2022).

“Microfinance Adalah: Pengertian, Peran, dan Contoh Kegiataannya”, https://www.bfi.co.id/id/blog/microfinance-adalah-pengertian-peran-dan-contoh-ke giatannya(diaksespadatanggal18Juli2022).

Undang-UndangNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

PENTINGNYAPERLINDUNGANPERANPEREMPUANDALAM PERKEMBANGANUMKMINDONESIA

IhsanWibisanaAdindi

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,JawaTimur 60286]

I. Pendahuluan

1.1.LatarBelakang

Saat ini Pemerintah terus berusaha untuk menekan penyebaran virus Covid-19 sekaligus meningkatkan upaya penyelamatan ekonomi bangsa agar kehidupan masyarakat dapat kembali ke keadaan semula. Peran perempuan saat pandemi makin memiliki pengaruh yang baik di dalam maupun di luar rumah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayogamengatakanbahwaperempuankhususnyaperempuanpelakuusahayang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi indonesia ketika pandemi maupun diluar pandemi. Menteri Bintang dalam Seminar ”Tingkatkan Kreasi Inovasi Ekonomi Kreatif agar Bangsa Indonesia Selamat dari Ancaman Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan secara virtual dalam rangka memperingati HUT Wanita HinduDharmaIndonesia(WHDI) Ke-33 mengatakan “Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 jutaunitusahadiIndonesiaadalahUsahaMikroKecilMenengah(UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan (Kemenko

PMK, Juli 2020). Adapun 3 (tiga) sektor yang dikuasai yaitu fashion, kuliner dan kriya.”1

Namun dalam perjalanannya, UKM memiliki kesulitan dalam berkembang karena adanya hambatan di permasalahan yang klasik yaitu pemberian modal dari perbankan karena UKM dinilai tidak ramah bank. pemerintah memiliki upaya dalam meratakan kucuran dana dari perbankan kepada UKM dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng sejumlah perbankan. Namun sangat disayangkan, gerak laju kesetaraan gender masih terkendala karena pihak perbankan yang masih memiliki kepercayaan yang rendah pada perempuan terutama dalam memberikan modal. Perbankan nasional cenderung masih menilai pengusaha perempuan belum memenuhi kriteria 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) yang diperlukan perbankan untuk memitigasi risiko kreditnya.

1.2.RumusanMasalah

1. BagaimanaperanperempuandalamperkembanganUMKMdiIndonesia?

2. BagaimanabentukperlindunganHak-hakperempuanpenggiatUMKM?

II. Pembahasan

2.1.PeranPerempuandalamperkembanganUMKM

Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, MenengahdanBesar di Indonesia pada periode2014-2018,sebanyak99,99persendari64jutaunitusaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan (Kemenko PMK, Juli 2020).

1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Menteri Bintang : Perempuan Pelaku Usaha, Penopang Ekonomi Bangsa di Masa Pandemi” https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3051diaksespada18Juli2022.

Adapun 3 (tiga) sektor yang dikuasai yaitu fashion, kuliner dan kriya.2 Sehingga bisa dikatakan bahwa UMKM di Indonesia dikuasai oleh para perempuan dan ini membuat para perempuan di Indonesia menjadi pelaku terbanyak di sektor ini. UMKM memiliki value added yaitu, selain mampu memajukan perekonomian Indonesia, sektor riil juga membuka lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat membebaskan rakyat kemiskinan. untuk mewujudkan pengembangan sumber daya wanita atau pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di Indonesia yang optimal maka diperlukan adanya wadah yang dapat mengakomodasi kaum pekerja perempuan untuk bisa banyak berperan dalam bidang UMKM,membuatorganisasi usaha supaya kreativitas yang ada pada diri wanita pelaku UMKM dapat tertampung dan terwujud dengan implementasi berupa kegiatan yang lebih produktif. Perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, inovasi produk, manajemen untuk meningkatkan ketrampilan wanita di bidang wirausaha sehingga kegiatanyangproduktifterdapatnilaiedukasidanberdayasaingtinggi.

2.2.PerlindunganHak-hakperempuanpenggiatUMKM

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di

2 Kemenkop Ukm “Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar di Indonesia periode 2014 2018”, https://kemenkopukmgoid/data umkm/?sh2StSVfy3rKfst8e0eiut7q60MQB6UteMCNfYtTSaexINwnDQ diaksespada18Juli2022.

dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjaminhakhakdasar pekerja/buruh dan menjaminkesempatansertaperlakuantanpadiskriminasi.Halini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuanduniausahadiIndonesia. Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Padaumumnya pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan,politik,kewarganegaraandanhakdalamperkawinansertakewajibannya. Berbicara mengenai ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya diharuskan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saatyangbersamaandapatmewujudkankondisiyang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, danmasyarakat.Untukitu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenagakerja,danpembinaanhubunganindustrial.4Beranjakdaripemikirantersebut

hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara pengusaha,disatusisi,danpekerjaatauburuhdisisiyanglain.

III. Penutup

3.1.Kesimpulan

Pemberian hak bagi perempuansamadenganhak-haklainsepertiyangtelah disebutkan dalam pasal-pasal undang-undang hak-hak asasi manusia. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan,politik,kewarganegaraandanhakdalamperkawinan sertakewajibannya.

3.2.Saran

Demi mewujudkan pengembangan sumber daya wanita atau pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di Indonesiamakadiharapkanperluadanyawadahyang mengakomodasi kaum perempuan pekerja untuk lebih bisa berperan dalam bidang usaha, missal membuat organisasi usaha supaya kreativitas yang ada pada diri wanita pelaku UMKM dapat tertampungdanterwujuddenganimplementasiberupa kegiatan yang lebih produktif. Perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang wirausaha, inovasi produk, manajemen untuk meningkatkan ketrampilan wanita dibidang wirausaha sehingga kegiatan yang produktif terdapat nilai edukasi dan berdaya saingtinggi.

DAFTARPUSTAKA

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)

Flambonita, Suci. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan”,(diakses20Juli2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Menteri Bintang : Perempuan Pelaku Usaha, Penopang Ekonomi Bangsa di Masa Pandemi”. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3051 diakses pada 20 Juli 2022.

Kemenkop Ukm. “Data Perkembangan UsahaMikro,Kecil,MenengahdanUsahaBesardi Indonesia periode 2014-2018”, https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?sh2StSVfy3rKfst8e0eiut7q60MQB6UteMC NfYtTSaexINwnDQdiaksespada18Juli2022.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4279)

PERWUJUDANUSAHAMIKROKECILMENENGAH(UMKM)RAMAH PEREMPUANSEBAGAIUPAYAPENGUATANDANPEMBERDAYAAN

UMKMDALAMUUCIPTAKERJA

RindangSyafa’at(Rindang.syafaat-2020@fh.unair.ac.id)

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSBY,Jawa Timur60286]

A. PENDAHULUAN

LatarBelakang

Konsep ekonomi Kerakyatan merupakan implementasi dari pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memfokuskan kegiatan perekonomian nasional pada kesejahteraan rakyat.1 Ekonomi Kerakyatan dapat diartikan sebagai sub-sistem ekonomi Pancasila berdasarkan moral Pancasila berasas pada kekeluargaan, kedaulatan rakyat, dan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat.

Salah satu kegiatan ekonomi kerakyatan sebagai representasi ekonomi kerakyatan yaitu Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut data dari kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per tahun 2020, UMKM berkontribusi terhadap Produk domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% dari total PDB Nasional atau setara 8.500 Triliun serta daya serap tenagakerjasebesar97%padaduniausahapertahun2020. 2

1 Farida Setyaningrum”Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia”. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol.10No.8.2021:hal.657.

2 Tanpa Nama “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia” https://wwwbkpmgoid/id/publikasi/detail/berita/upaya pemerintah untuk memajukan umkm ind onesia#:~:text=Pentingnya%20Peran%20UMKM%20Terhadap%20Perekonomian%20Indonesia& text=UMKM%20memiliki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahu n%202020(diaksespada15Julu2022)

Data mencatat dari Badan Pusat statistik (BPS) 2021, sebanyak 64,5 % dari total UMKM di kelola oleh perempuan. Melihat hal tersebut, maka pemberdayaan perempuan dalam dunia UMKM dapat menjadi penunjangpeningkatanUMKMyangada.3

Salah satu faktor dari penunjang pemberdayaan tersebut adalah dengan tersedianya lingkungan kerja yang nyaman dalam UMKM yang ada lingkungan kerja yang memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dinilai menjadi penunjang pemberdayaan lingkungankerja UMKM dan pemberdayaan perempuan serta sebagai perwujudan lingkungankerjaberbasisHakasasiManusia(HAM). Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, memasukkan sektor UMKM dalam salah satu kluster khusus tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kehadiran klaster UMKM memberi angin segar bagi UMKM guna terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan dalam penguatan UMKM dan menjadi kerangka hukum dalam memperkuat dan pemberdayaanUMKM.

RumusanMasalah

1. Bagaimana penguatan dan pemberdayaan UMKM yang termuat dalam UU Cipta kerja dalam perwujudan tempat kerja ramah perempuan?

B. PEMBAHASAN

Penguatan dan Pemberdayaan UMKM dalam UU Cipta kerja

DalamMewujudkanTempatkerjaRamahPerempuan

Menurut PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 7 tahun 2014 tentang Tentang Panduan Penilaian Perusahaan Pembina

Terbaik Perempuan Pekerja menjelaskan bahwa tempat kerja adalah

3 Anggio Nofian. “64,5 % Total UMKM di Indonesia Dikelola Oleh Kaum Perempuan”. https://goodmoneyid/645 total umkm di indonesia dikelola kaum perempuan/ (diakses pada tanggal15Juli2022)

ruangan dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha. Dalam tempat kerja terjadi hubungan timbal balik antara pekerja dan tempat kerja sehingga lingkungan kerja berperandalammeningkatkanproduktivitasdanefektivitaskerja.

United Nation Center for Gender Equality and The Empowerment of Women dalam laporan progresnya pada tahun 2015-2016 menjelaskan mengenai beberapa prioritas aksi publik dalam mewujudkan transformasi kerja perempuansertakebijakanpemerintah yang salah satunya yaitu menciptakan lingkungan kerja ramah perempuan.Beberapakriteria sebagaiberikut:

1. Menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak bagi perempuan

2. Menciptakanlingkunganyangdapatmerealisasikanhakperempuan

3. Menggunakan standar HAM dalam bentuk kebijakan dan perubahan.4 Kehadiran UU 11/2020 pada dasarnya ditujukan guna terciptanya kemudahan dalam sektor usaha. klaster UMKM. memuat pasal mengenai penguatan dan pemberdayaan UMKM berbasis ramah perempuan dapat dilihat dari beberapa pasal yang yang termuat diantaranya: Pasal 77 mengenai perubahan ketentuan pada Pasal 13 Undang-undang No.25tahun2007tentangPenanamanModalyang pada substansinya mengamanatkan bahwa pemerintah pusat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM yang meliputi adanya program kemitraan, pelatihan Sumber Daya manusia, peningkatan Daya saing, pemberian inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya.

4 MaulidaAyu.“ImplementasiLingkunganKerjaRamahPerempuandanImplikasinyaTerhadap PeranSertaPekerjaPerempuanDenganStudiKasusRumahSakitIbudanAnakKotaBandung”

Jurnal Harkat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak Volume11No12015Hal 83

beberapa faktor yang dapat menjadi penunjang terwujudnya lingkungan ramah perempuan dalam sektor UMKM. Program kemitraan dalam pasal tersebut dapat di ekstensifikasi Kemitraan peningkatan fasilitas dan transfer of knowledge Pelatihan sumber daya pun dapat menjadi penunjang hadirnya lingkungan kerja berbasis ramah perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat diartikan proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.. Selain itu akses pembiayaan dimaknai juga pembiayaan fasilitas penunjang lingkungan kerja dalam skala UMKM.. Pasal 87 mengenai penambahan pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro kecil dan Menengah yang dalam pokoknya mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi, kegiatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM guna meningkatkan kompetensi level berusaha. Selain itu, kemitraan yang dimaksud melingkupi produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, Sumber daya manusia dan teknologi. Adanya kemitraan dengan perusahan besar yang telah mapan baik dalam sisi finansial dan manajemen baik usaha maupun fasilitas dalam hal ini dalpat menjadi mentor yang sangat baik bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yangsetaradansaling menguntungkan. Dalam penerapannya terutama pada pengembangan hak perempuan dalam hal ini yaitu bagi pelaku UMKM tentunya mendapat keuntungandalammanajerialterutama bagi para perempuan baik pelaku maupun pekerja di sektor

UMKM baik dari segi manajerial UMKM yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam berwirausaha serta manajerial lingkungan kerja yang ramah perempuan yang disesuaikan dengan lingkup UMKM guna mewujudkan suasana ramah perempuan.Bagipengusahabesarsendiri,adanyakemitraan dengan UMKM sendiri merupakan implementasi bagi CSR/ Corporate Social Responsibility yang dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuanhukumyangberlaku.5

C. PENUTUP Kesimpulan

UU 11/2020 menghadirkan penguatan dan pemberdayaan Bagi UMKM yang ada di Indonesia dan secara tersirat turut mendorong penguatan hak-hak perempuan di kalangan. Hal tersebut tergambar dari hadirnya kewajiban baik dari pemerintah pusat daerah dalam memberikan pemberdayaan bagi UMKM dalam memajukan usahanya yang dalam hal ini berbasis pada pengelolaan UMKM yang dapat menjadi pemberdayaan berbasis perempuan guna terwujudnya lingkungan kerja berbasis ramah perempuan, akses pembiayaan yang tidak hanya peningkatan produksi namun juga sarana penunjang lainnya yang dapat meningkatkan peran dan hak perempuan di lingkungan kerja sektor UMKM. Selain itu program kemitraan yang dijembatani oleh pemerintah antara pengusaha besar dan UMKM menjadi salah satu ajang pertukaran pengetahuan antara pengusaha besardanUMKM.

5 Nabilah Ghasani. “Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang kemitraan PTPJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik) Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume3No2 (2015)

Saran

Bagi pemerintah : kedepannya diharapkan hadirnya turunan dari aturan UU cipta kerja yang secara Khusus mengatur mengenai pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM guna terciptanya legalitas secara produk hukum bagi pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKMsertamengalokasikanpendanaanfasilitassertaprogram pelatihan penunjang pemberdayaan berbasis perempuan dalam sektor UMKM.

DAFTARPUSTAKA

Ayu.maulida “Implementasi Lingkungan Kerja Ramah Perempuan dan Implikasinya Terhadap Peran Serta Pekerja Perempuan Dengan Studi Kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak KotaBandung”. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Volume11Nomor1(2015): 76-85.

Ghasani.Nabilah. “Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang kemitraan PT.PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume3Nomor2(2015):142-151.

Nofian.Anggio, “64,5 % Total UMKM di Indonesia Dikelola Oleh Kaum Perempuan”. https://goodmoney.id/645-total-umkm-di-indonesia-dikelola-kaum-peremp uan/(diaksespadatanggal15Juli2022).

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Penilaian Pembina Terbaik Perempuan Pekerja(BeritaNegaraRepublikIndonesiatahun2014Nomor1489).

Setyaningrum, Farida.”Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Volume10Nomor8(2021):656-663. Tanpa Nama. “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia”. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk -memajukan-umkm-indonesia#:~:text=Pentingnya%20Peran%20UMKM %20Terhadap%20Perekonomian%20Indonesia&text=UMKM%20memili ki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahu n%202020.(diaksespadatanggal15Juli2022).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6573)

WOMEN20SEBAGAIPERLINDUNGANPEREMPUANMAYORITAS

PENGGERAKUMKMDALAMPEMULIHANTINGKATPEREKONOMIAN INDONESIA

Devita(devitaaaa23@gmail.com)

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSBY,JawaTimur 60286]

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau kerapkali disapa UMKM merupakan salah satu instrumen utama yang dapat membangkitkan perekonomian dalam suatu negara, terutama Indonesia. Sebagai contoh bukti, pada Tahun 2016, UMKM menyerap 89,2 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, di mana angka tersebut sangatlah masif dan akan terus dikembangkan serta diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah. Pandemi sangat membatasi ruang lingkup 1 seluruh sektor dalam bergerak, bahkan dampak terburuknya juga menjatuhkan bahkan memupuskan perekonomian beberapa sektor UMKM yang tidak bisa mempertahankan posisinya. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen, angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan PerekonomianIndonesiatahun2019mamputumbuhsebesar5,02%.2

1 Geofanni Nerissa Afiana. “UMKM : Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia”

https://glints.com/id/lowongan/umkm adalah/#.YtfODnZByUl(diakses19Juli2022)

2 Kemenkeu “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh5,02%,CukupBaikdiTengahKetidakpastian Global”

https://wwwkemenkeugoid/publikasi/berita/capaian perekonomian indonesia 2019 tumbuh 5 02 cukup bai k di tengah ketidakpastian global/(diakses19Juli2022)

3

Banyaknya UMKM yang terdampak buruk merupakan salah satu faktor utamanya, sehingga pemerintah melakukan banyak program yang diharapkandapat memulihkan kembali kesejahteraan UMKM di Indonesia termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, Gerakan NasionalBanggaBuatanIndonesia(Gernas BBI), dsb. Pentingnya UMKM dalam mendongkrak kembali perekonominan nasionalmerupakanhalyangdiutamakan,sehinggapengaturan-pengaturanlainjuga sangatdibutuhkandalampengembangansertaperlindungannya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dalam usaha mikro, perempuan memiliki andil 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan, dan untuk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Halinimenunjukandominansidanjugamayoritaspelakuusaha 3 MKM merupakan perempuan. Dewasa ini, banyak diadakan kampanye-kampanye dalam menyetarakan hak seluruh gender, baik laki-laki maupun perempuan yang dilatarbelakangi oleh adanya diskriminasi yang dirasakan oleh gender tertentu, terutama perempuan. Adanya budaya patriarki merupakan salah satu faktor utama terjadinya diskriminasi ini, sehingga kerapkali perempuan bahkan diremehkan bahkan dipangkas porsinya, termasuk dalam meningkatkan usaha MKM yang mereka miliki. Tentu saja hal itu akan menghambat UMKM yang sedang mereka kembangkan, yang tadinya hal ini ditujukan dalam membantu mendongkrak perekonomian negara, bisa jadi makin menganjlokkan tingkat perekonomian yang sedangberlangsung.

Kemenkeu “Menkeu : Perempuan Berperan Penting dalam UMKM” https://wwwkemenkeugoid/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm/ (diakses19 Juli2022)

Hal ini kemudian disadari oleh beberapa instansi terkait, sehingga beberapa instansi mulai mengkampanyekan Women20 yang dibentuk pada 2015, didasari oleh kesadaran para pemimpin negara anggota G20 akan pentingnya partisipasi perempuan terutama dalam pembangunan ekonomi global Sebagai outreach group yangmewakili suara perempuan, W20 mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G20 yang melibatkan isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif, serta kerja sama perempuan dalam sektor ekonomi internasional Dalam konteks ini diperlukan pembahasan mengenai apa peran Women20 dalam perlindunganhakperempuansebagaipenggerakutamaUMKMdiIndonesia?

B. PEMBAHASAN

Peran Women20 dalam Perlindungan Hak Perempuan sebagai Penggerak UtamaUMKMdiIndonesia Perempuan merupakan motor penggerak utama dalam roda pelaksanaan UMKM di Indonesia, diskriminasi yangadasebagaiefekutamadariadanyabudaya patriarti merupakan hal yang sangat menghambat pengembangan usaha. Adanya kesadaran yang didapatkan oleh beberapa instrumen termasuk dalam W20 merupakan langkah utama yang sangat baik dalam perjuangan hak perempuan. Implikasi W20 terhadap pelaksanaan G20 di Indonesia tertuang pengaturannya dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Banyaknya kesenjangan yang dihadapi perempuan merupakan tonggak utama pendirianW20. Untukmencapaitujuantersebut,agenda W20 Presidensi Indonesia selama setahun ini akan mengangkat empat isu prioritas sebagaiberikut:

1) Mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasiyangmenghambatpartisipasiperempuandalamperekonomian.

2) Mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelolaolehperempuan.

3) Mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuanpenyandangdisabilitasdanperempuanpedesaan.

4) Tanggapankesehatanyangsetaragender Pelaksanaan agenda G20 dan W20 diharapkan meningkatkan engagement Indonesia yang dikenal karena keberagamannya, menarik kunjungan wisatawan, hingga membuka kesempatan investasi yang didukung dengan program-program yangakandibentukselamapresidensi.Sebagaibentukimplementasinya,pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 17,8 miliar US dolar kepada kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan untuk 2,4 juta pelaku usaha perempuan, dan 1,1 miliar kepada program pendampingan bisnis mikro, yang 63,5 persen penerimanya adalah pelaku usaha perempuan, hal ini menunjukkan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan dan melindungi hak dari perempuan. Sebagaiperwujudanatensi 4 penuh dan berkelanjutan, Kemen PPPA berkomitmen sesuai dengan lima prioritas arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Hal tersebut dilakukan bukanhanyasebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan dalam ketahanan ekonomi sebagai mata pencaharian, namun juga dalam pemenuhan hak kesetaraan gender serta hak yang dimiliki olehperempuan.Menilikdarirealitas,perempuanmemilikikontribusi yang sangat masif dalam pemulihan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga

4 Dian Thenniarti “W20 Indonesia 2022 Memperkuat Akses Finansial bagi UMKM Perempuan” https://infopublikid/kategori/nasional sosial budaya/613031/w20 indonesia 2022 memperkuat akses finansia l bagi umkm perempuan?video=(diakses19Juli2022)

kerja, serta berkontribusi terhadap inklusivitas sosial melalui UMKM yang mereka garap, sehingga sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai dengankontribusiyangdihasilkan.

C.PENUTUP

Pengadaan program W20 sebagai salah satu program yang mendongkrak dan menyetarakan hak perempuan di mata dunia merupakan langkah yang sangat baik untuk diterapkan, terutama di Indonesia yang telah tertuang pengaturannya dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. W20 harus tetap dikembangan pengimplementasiannya sebagai upaya dalam penyetaraan serta pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama atau mayoritas dalam UMKM yang tentu saja akan berperan sangat signifikandalampembangunanekonominasionalsebagaisalahsatuprogram yangdicanangkanpemerintahdalamupayapemulihantingkatperekonomiansetelah pandemi.

Dalam hal penimplementasian W20 sebagai salah satu pelaksanaan G20 oleh pemerintah telah berada dalam jalur yang baik, namun diperlukan adanya pengawasan serta evaluasi terhadap pemberlakuan program tersebut agar dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan mencapai 4 tujuan utama dari W20 tersebut. Pemerintah juga memerlukan peraturan yang rigid dalam mengatur kesetaraan hak dalam pemberdayaan ekonomi, agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadappembangunanperekonomiannasionalsektorUMKMdalamlintasgender.

DAFTARPUSTAKA

Dian Thenniarti, “W20 Indonesia 2022 Memperkuat Akses Finansial bagi UMKM Perempuan”https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/613031/w20-indonesi a-2022-memperkuat-akses-finansial-bagi-umkm-perempuan, diakses pada tanggal 19 Juli2022.

Geofanni Nerissa Afiana, “UMKM : Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia” https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/#.YtfODnZByUl, diakses 19 Juli2022

Kemenkeu, “Menkeu : Perempuan Berperan Penting dalam UMKM” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dal am-umkm/,diakses19Juli2022

Kemenkeu, “Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tu mbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/,diakses19Juli2022

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Kendar Umi Kulsum, “Women20 dan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam UMKM”https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/women20-dan-peningkata n-kapasitas-perempuan-melalui-umkm,diaksespadatanggal19Juli2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan PemberdayaanKoperasidanUsahaMikro,Kecil,danMenengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara bagian Indonesia1999Nomor33,TambahanLembaranNegaraIndonesiaNomor3817).

PERLUNYA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SEKTOR UMKM

Zahra Febyta Normariandra Atmaja

[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga]

[Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286]

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Keberadaan kesetaraan gender yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar maupun dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan peluang kepada perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki laki. Pemikiran tentang perempuan yang merupakan makhluk lemah lembut dan tidak bisa disamakan dengan laki laki sudah tidak dapat lagi diterapkan sejak adanya kesetaraan gender. Perwujudan kesetaraan gender salah satunya terlihat dalam peran perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Peran perempuan dalam UMKM membuat perempuan dapat terlibat serta mengambil keputusan dalam usaha yang ditekuninya. Perempuan yang bekerja dalam sektor UMKM tersebut mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan pada ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

Adanya pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi angka kemiskinan. Namun besarnya peran perempuan dalam sektor UMKM ini masih belum diiringi dengan optimalisasi perlindungan hak perempuan khususnya di dalam sektor UMKM. Hukum sebagai alat

kontrol perilaku sosial masyarakat sudah seharusnya diciptakan untuk memenuhi rasa aman, nyaman, sejahtera, dan adil dalam interaksi sosial di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalisasikan perlindungan hak perempuan dalam sektor UMKM.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk aturan yang ada terkait perlindungan hak perempuan dalam UMKM saat ini?

B. ANALISIS

Peranan Perempuan dalam Sektor UMKM di Indonesia

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwasannya peran perempuan dalam sektor UMKM sangatlah besar. Selain itu peranan perempuan dalam sektor UMKM juga diperlukan untuk kemajuan iklim ekonomi Indonesia. Hal serupa dikemukakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwasannya perempuan adalah pelaku yang sangat penting dan besar di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 64,5 persen dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Selain itu juga ditemukan data dari riset yang dilakukan oleh Sasakawa Peace Foundation & Dalberg bahwa persentase wirausaha perempuan di

Indonesia mencapai angka 21 persen.1 Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya dalam sektor UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tingkat usaha mikro sebesar 52 persen dari 63,9 juta pelaku usahanya adalah perempuan. Kemudian untuk tingkat usaha kecil, 56 persen dari 193 ribu usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Sementara itu untuk usaha menengah terdapat 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. 2 Dalam segi ekspor, peranan perempuan juga tidak kalah dengan laki laki. Sesuai dengan data yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM dijelaskan bahwa ekspor yang dipimpin oleh perempuan justru 3 5 kali lebih produktif dibandingkan usaha ekspor yang dipimpin oleh laki laki. Oleh karenanya, jika perempuan didampingi dengan baik dan hak haknya terlindungi maka akan berdampak pada kenaikan investasi yang berujung pada kemajuan ekonomi Indonesia.

Aturan terkait Perlindungan Hak Perempuan dalam UMKM saat ini

Perlindungan terhadap para pekerja wanita yang bekerja di sektor UMKM masih membutuhkan perhatian dalam pengoptimalisasiannya. Pengaturan tentang UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di dalam UU 20/2008 tersebut tidak diatur secara spesifik tentang hak perempuan apa saja yang dilindungi, sehingga belum ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Sejauh ini pemerintah telah membuat suatu kebijakan hukum terkait perlindungan tenaga kerja yang diwujudkan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian

1 Humas Kementerian Koperasi dan UKM. “Menteri Teten: Jumlah Kewirausahaan Perempuan Perlu Ditingkatkan”

https://kemenkopukm.go.id/read/menteri teten jumlah kewirausahaan perempuan perlu ditingkatkan (diakses 16 Juli2022)

2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu: Perempuan berperan Penting dalam UMKM”. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm/ (diakses 16 Juli 2022)

diubah menjadi Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kemudian disebut sebagai UU Cipta Kerja. Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah untuk mencapai dan melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan demi melindungi tenaga kerja suatu bangsa. Jika ditinjau dari sudut pandang politik hukum, hukum ketenagakerjaan dilahirkan sebagai kebijakan dasar yang bertujuan untuk memberikan keadilan serta perlindungan bagi para pekerja yang dianggap sebagai pihak yang lemah dari ketidakadilan majikan yang timbul akibat adanya hubungan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya suatu proteksi hukum yang nyata dan bersifat menyeluruh untuk menjamin hak hak setiap orang khususnya wanita dalam sektor dalam UMKM.

Perlindungan hak perempuan dalam sektor UMKM dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah minimnya pengetahuan mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh perempuan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku UMKM, dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan para perempuan dalam mengkomunikasikan tentang hak hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan serta wajib dilindungi yang kaitannya dengan sektor UMKM.

C. PENUTUP KESIMPULAN

Peran perempuan yang sangat besar dalam menjalankan UMKM perlu diimbangi dengan adanya optimalisasi perlindungan hak perempuan dalam UMKM. Sampai saat ini hukum di Indonesia belum mengatur secara optimal terkait perlindungan hak perempuan khususnya dalam sektor UMKM. Peraturan peraturan yang ada hanyalah mengatur perlindungan hak secara keseluruhan. Pemerintah hanya menuangkan aturannya tersebut dalam UU 11/2020 dan sifatnya kurang spesifik.

SARAN

Melihat dari adanya permasalahan di atas bahwasannya diperlukan adanya peraturan baik peraturan perundang undangan atau aturan lainnya yang mengatur terkait perlindungan hak perempuan dalam UMKM. Selain itu pemerintah juga dapat membuat program yang berfungsi untuk memberdayakan perempuan agar perempuan dapat menjalankan apa yang diinginkan nya tanpa adanya batasan tertentu.

DAFTARPUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dala m umkm/#:~:text=Pernyataan%20tersebut%20didukung%20data%20dari,mikro%20di %20Indonesia%20adalah%20perempuan (diakses pada 16 Juli 2022).

Khalid, Zuhriati, and Sugih Ayu Pratitis. “Aspek Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Sektor Umkm Di Kota Medan.” Law Journal 1 Nomor 2 (2021). https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1127 (diakses pada 16 Juli 2022)

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Geliatkan UMKM Indonesia, Perempuan Jadi Pahlawan Ekonomi Keluarga”. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2972/geliatkan umkm ind onesia perempuan jadi pahlawan ekonomi keluarga (diakses pada 20 Juli 2022).

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

UKM, Humas Kementerian Koperasi dan. 2021. “Menteri Teten: Jumlah Kewirausahaan Perempuan Perlu Ditingkatkan.” 2021. https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-jumlah-kewirausahaan-perempua n perlu ditingkatkan (diakses pada 20 Juli 2022).

PENGIMPLEMENTASIANSERTAPEMBERDAYAANPEREMPUANMELALUI

UUCIPTAKERJABAGIPELAKUUMKM

FawwazMuhammadRaafi fawwaz.muhammad.raafi-2020@fh.unair.ac.id

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga] [Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSBY,JawaTimur60286]

I. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Selama ini, aktivitas sehari-hari kita tak luput dari berbagai UMKMtanpakita sadari, seperti bertemu teman di warkop sampai melakukan transaksi melalui e-commerce, mungkin terdengar sepele namun, kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia secara makro. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah UMKM saat ini tercatat lebih dari 65 Juta dan diprediksikan jumlahnya akan terus meningkat. Besarnya kontribusi UMKM dalam menopang kelancaran dan stabilitas perekonomian nasional

indonesia tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya yang dapat mendorong serta menggairahkan UMKM melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan UMKM melalui Undang-Undang tersebut. Denganadanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja(UUCiptaKerja).

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal tersebut, Negara wajib memberdayakan masyarakat dengan membangun sistem yang mendorong kesejahteraan sosial tak terkecuali kepada perempuan sebagai penggerak ekonomi dari sektor UMKM, kiprah perempuan dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa memang tidak bisa dipandang sebelahmata,berdasarkan

Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia tahun 2014-2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99 persen usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana berdasarkan survei dari Bank Dunia pada 2016 bahwa lebih dari 50 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan.1 Oleh karena itu dibutuhkan sebuah regulasi hukum untuk melindungi hak hak pelaku usaha serta upaya pemerintah untuk mendorong

1DataBadanPusatStatistik(BPS)2021,Usaha MikroKecil,< https://wwwbpsgoid/subject/35/usaha mikro kec il.html>,diaksespadaSelasa,19Juli2022

pemberdayaan perempuan dalam menggerakkanekonomi.

Mengenai pemberdayaan perempuan sendiri, menurutGunawanSumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaanperlutigalangkahyakni:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harusdipihakidaripadalaki-laki.

2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambilmanfaat.

3. Perlindungan, artinyamemberikan proteksisampaidapatdilepas.2 Berdasarkan langkah pemberdayaan tersebut maka dapat disimpulkan pemberdayaan adalah proses untuk menambah kekuatan atau kemampuan, memperoleh dan pemberian daya dari pihak yang telah memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya. Sehingga dalam tulisan ini,

2 RiantNugrohoDwijowijoto,RandyR Wrihatnolo.ElexMediaKomputindo,2008

pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha mikro kecil dan menengah dalam hal peningkatan ekonomi. Sebagai penerapannya, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengatur tentang fungsi dan hak dari UMKM. Dalam melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia, UMKM juga diatur oleh UU no.11 tahun 2020 yang membangun sistem serta melakukan pengaturan pada pelaku usaha tak terkecuali dengan UMKM.

RUMUSANMASALAH

1. Apa sajakeuntunganyangdialami pelaku UMKM khususnya perempuan setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerjaDiresmikan

2. Bagaimana cara UMKM mengembangkan usahanya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja(UUCiptaKerja)

II. ANALISIS

a. Keuntungan yang dialami pelaku UMKM khususnya perempuan setelah UU Cipta Kerja Diresmikan

Sejak diresmikannya UU CiptaKerja, memang mengandung banyak sekali polemik hingga penolakan, namun siapa sangka sebenarnya UU Cipta Kerja memilikikeuntunganbagipelakuUMKM khususnya perempuan. BerdasarkanPasal 88 ayat 1 Pemerintah pusat dan daerah akan menyelenggarakan sistem Informasi serta pendataan bagi UMKM, melalui pasal tersebut UMKM dapat memiliki data yang terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat guna mendekatkan UMKM dengan masyarakat sehingga informasi mengenai UMKM dapat diaksesdenganmudah.

Melalui pasal 89 UU Cipta kerja pemerintah juga melakukan pengelolaan terpadu UMKM dalam penataan klaster melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Implementasi dari pasal-pasal tersebut diterapkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. UMKM akan diberikan kemudahan berupa izin tunggal sehingga UMKM hanya cukup menyiapkan NIB yang akan berlaku untuk semua kegiatan usaha mulai dari izin usaha, izin edar, hingga sertifikasi produk halalyangdigratiskan.Denganini maka para pelaku usaha khususnya perempuan yang mendominasi sektor UMKM memiliki banyak keuntungan dalam menjalankan bisnis mereka setelah UUCiptaKerjaberlaku.

b. Cara bagi UMKM mengembangkan usahanya berdasarkanUUCiptaKerja

Perempuan yang menggeluti dunia usaha khususnya UMKM terkadang memiliki kepentingan lain yang berbenturan seperti mengurus anak sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus keperluan administrasi untuk usaha nya. Dengan diresmikannya UU Cipta Kerja, UMKM dapat melakukan pengembangan serta mendapatkan perlakuan yang sama dengan usaha besar salah satunya yakni perizinan yang melalui satu pintu yakni online single submission (OSS). Melalui sistem tersebut, UMKM dapat melakukan pengembangan tanpa berbenturan dengan birokrasi yang berantakan karena semua dapat dilakukan dengan serba online Selain itu, melalui pasal 13 UU Cipta Kerja, UMKM akan dimudahkan, diberdayakan serta dilindungi dalam hal pelaksanaan penanaman modal. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka pengembangan UMKM pasca diresmikannya UU Cipta Kerja sangatlah mudah karena sudah diatur denganbaikmelaluiUUCiptaKerja.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM adalah hal hal yang berkaitan dengan Hukum, hingga kesulitan birokrasi. MelaluiUUCiptaKerja,Perempuanyang memiliki UMKM memiliki kemudahan melalui birokrasi yang terintegrasi serta sistem sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah,pelakuUMKMpundiberikan perlindunganHukumsertaperhatianlebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan serta pendampingan di mana pengaturan tersebut barudiaturpadaUndang-Undang CiptaKerja.

SARAN

Berdasarkan seluruh keterangan di atas maka penerapan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah pasca

diterbitkannya UU Cipta Kerja beserta turunannyaadalah:

1. Perempuan pelaku UMKM harus menjadi prioritas pemerintah karena secara tidak langsung merupakan roda perekonomian yangsangatbesardiIndonesia

2. Pemerintah wajib mensosialisasikan mengenai pengaturan-pengaturan pada UU Cipta Kerja agar pelaku UMKM tidaksalahtangkap.

3. memberikan pelatihan tentang informasi pasar, keterampilan manajerial, e-commerce, modal usaha, pemasaran, serta cara pengorganisasian kepada pelaku usaha khususnya perempuan yang terkadang tidak memiliki waktu luang.

DAFTARPUSTAKA

Elizabeth, Roosganda. (2007). Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi

Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Bogor Pusat Analisis Sosial Ekonomi danKebijakanPertanian.

Primiana, Ina. 2009. Menggerakkan Sektor RiilUKM &Industri.Bandung:Alfabe ta Riant Nugroho Dwijowijoto, Randy R. Wrihatnolo. Elex Media Komputindo,2008

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UsahaMikroKecil

dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4886)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi danUMKM

1

RISINGTHEEFFORTSONSTRENGTHENINGWOMEN’SRIFHTIN MSMEs

FersandaBatrysiaAlaina fersanda.batrysia.alaina-2021@fh.unair.ac.id

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,Jawa Timur60286]

I. INTRODUCTION

I.1.BACKGROUND

Within the half of Indonesia’s female population, numbers of women in the productive age are 102.3 million. However, The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) found thatwomenwhoinitiallyworkedabout57.4%ofit,hadtoleave because the burden of “therole”totakecareofthehouseholdandsoa problem that has been rotten, poverty, could comes as it continues.1

Even though, in the MSME sector, The Asia Foundation in 2013, shows that 23% of MSMEs are owned by women with a business growth enhancement of 8.1% per year.2 Profitability that are achieved by FemaleMSMEs(thentobeFMSMEs)arereportedwiththenoteof “very satisfactory” higher 41% comparedtotheMSMEswhomledby men,andnotedtobecontributedpositivelytotheIndonesianeconomy

Supporting Women’s Economy with MSMEs and Education.https://ibcsd.or.id/news insights/member update/supporting womens economy with msmes and education/

2 Ibid

4

3

in 2013.3 Hereby, it is seen that there has to be a protection among women’s right protection in MSMEs so that they’re contribution will still brings benefits to Indonesia’s economic and gender equality are increased.

I.2.PROBLEM

1. What causes women's right protection in Indonesia needs to be strengthenedinMSMEssector?

2. What are the current government’s and private sectors’ efforts in ordertostrengthenwomen’srightinMSMEs?

II. DISCUSSION

II.1. The causesofwhywomen’srightprotectioninIndonesianeeds tobestrengthenedinMSMEssector

As the time goes by to proggressive and modern phase, there are still gender inequality with the big gapifweopenoureyeswidely in the sector of MSMEs. By 2021, through the Gender Development Index in Indonesia there are 5 indicators that could be found the big gap within the sectors; health, education, and economic.4 Focusingon the economical gap, Deputy of Gender Equality Indonesia announced that thenumberofjobparticipationofwomenreachthroughonly32%

MadeAristiaPrayudi,DiotaPrameswariVijaya,Luh PutuEkawati(2019)What drives MSME performance? The role ofgender, operational aspects, and socialenvironment Journal of Contemporary Accounting,1(2),65 84.doi:10.20885/jca.vol1.iss2.art1

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK “Wujudkan PemberdayaanPerekonomianPerempuandalamUMKMBerbasisGender” Kemenpppagoid Availableat: <https://wwwkemenpppagoid/indexphp/page/read/29/3162/wujudkan pemberdayaan perkonomian perempuan dalam umkm berbasis gender>

by 2019.5 Thus, these indicators are being the basis to measure in the increasement of the Indonesia’s women capacity through entrepreneurship, including MSMEs, which has been decided to be one of the five priority program of Ministry Of Women’s Empowerment and Child Protection that instructedbythePresidentof Indonesia, Joko Widodo.6 By this it is known that the government actually put some eyes on this problem, yet its action is not well proveninreality.

The problem doesn’t lies only in the gap, but also in the right that the women should has, but did not achieve. In the economical side, especially MSMEs sector must be highlight in the access to capital running a business. WorldBankanditspartnersfoundin2016, the proportion of women who perceived the complexity of the procedure for granting bankloansseenastobedraggingthechanceof running their MSME business is 40% higher compared to men.7 The ability of access to capital assistance from government programs that women has is also lower thanmen.Thesewomenright’sthathasbeen ruled out, without forgetting that Indonesia’s society still holds the patriarchy which within, women are also more likely to be perceived negatively and treated discriminatively on many aspects oftheirlives. Hereby, compiles what causes why women’s right protection in IndonesianeedstobestrengthenedinMSMEssector.

II.2. The current government’s efforts in order to strengthen women’srightinMSMEs

As we see all the problems above, the government shall

striving its excellency on fighting and risingtheurgencytostrengthen and optimized the legal framework of women’s rights in MSMEs.

Through the LawNumber20of2008aboutMSMEArticle7,itissaid that the government shall cultivate the climate of MSMEs by establishing thelawsandregulationsthroughmanyaspectswithinsaid in its article. FurthermoreelaboratedaboutfundingaspectonArticle8 in the same regulations, it’s aiming to give an ease on funding effectively, precisely, inexpensiveandnon-discriminative.Hereby,lies that gender shouldn’t be a barrier on funding aspect for FMSMEs.8 But, factually, discriminative actions that did by governmentsstillcan be found in the Indonesia’s bureaucracy Though, the current efforts that Indonesia’s government also has to besocializedmore.Likewhat the Ministry Of Women’s Empowerment and Child Protection build, in 74.957 Desa, that is Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. In Jogja, its government build partnership with BKKBN to trigger the household wifethatfollowstheKBprogramstobeactivelyparticipate in MSME sector 9 In the other hand, international organization and private sectors also collaborate within the development of women’s right on MSME sectors, which called Beauty for Better Life, a sustainable program that provides vocational training in makeup and hairdressing, L’Oreal-UNESCO scholarships for Women in Science, solidarity sourcing, and stand up against harassment of women in public, which aims to increase women’s self-confidence.10 Thus, it shall be seen that the government and private sectors already poured out the efforts on strengthening women’s right in MSME sector Though, there’s need to be an enhancement of the synergy between 10 Ibid 9 Loc.cit. 8 Loc cit

bothsidesonrisingtheefforts.

III. CONCLUSION

III.1. CONCLUSION

The problem on why women’s right needs to be strengthened in MSMEs sector lies in various ways. On the starting point, patriarchy that rotten within Indonesia society couldn’t be just ruled out. On the other hand, though Indonesia’s women experiences discriminative actions by the government, factually they give the big numbers that brings benefits both to the country and globally The current efforts that government give must be socialized more. Government and private sectors are also shall work together on rising theefforts.

III.2. SUGGESTION

Policies makers and government officials has to provide more opportunities and enhance the women’s rights in MSMEs by giving them space and conduct eases on any process that has tobewrittenin the regulations and policies. Its regulations and policies also needs to be socialized more so that there will be conformity upon those who regulateandthosewhoacttheregulations.Itshallbeseenthatsynergy between the government and privatesectorsneedanincreasement.All the current effortsneedtobemaximizedandoptimized, withthehope that by strengthen of the legal framework of women’s rightinMSME sector, Indonesia could decrease its poverty percentage and becoming a prosperous country not only said but with clear facts that it’s happeninginreality.

REFERENCES

Anak, K., 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak[online] Kemenpppa.go.id. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3162/wujudkan-pembe rdayaan-perkonomian-perempuan-dalam-umkm-berbasis-gender> [Accessed16 July2022].

Editor, I., 2021. Supporting Women’s Economy with MSMEs and Education. [online] The Indonesia Business Council for Sustainable Development. Available at: <https://ibcsd.or.id/news-insights/member-update/supporting-womens-economy -with-msmes-and-education/>[Accessed16July2022].

LawNumber20of2008aboutMicro,SmallandMediumEnterprises

Made Aristia Prayudi, Diota Prameswari Vijaya, Luh Putu Ekawati.(2019).What drives MSME performance? The role of gender, operational aspects, and socialenvironment. Journal of Contemporary Accounting,1(2),65-84.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4886)

Peningkatan Peran dan Perlindungan Hak Perempuan oleh Pemerintah dalam sektor UMKM di Indonesia

Lana Asty Adriani (lanaadriani45@gmail.com)

[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga]

[Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286]

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri mereka dan wajib untuk dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi.Baik itu laki laki maupun perempuan keduanya memiliki harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Nyatanya,takdapatdipungkiribahwaadanyastigmamengenailaki lakiyangdianggap lebihunggul dan mampu daripada perempuanmasih melekat dalampola pikirsebagian masyarakat. Padahal, jika berkaca pada fakta, perempuan juga mampu dan unggul dalam berbagai hal, salahsatunyadalamhal berkontribusi padasektorekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Keberadaan UMKM sangat berkontribusi besar bagi roda perekonomian Indonesia yang juga menjadi salah satu wadah bagi para perempuan di Indonesia untuk mengembangkan potensinya. Hal ini didasarkan oleh adanya fakta bahwa pelaku usaha UMKM didominasi oleh para perempuan. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap melakukan upaya peningkatan peran dan perlindungan hak bagi perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia yang juga sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi para perempuan di Indonesia.

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran dan Perlindungan Hak Perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia?

2. Bagaimana Bentuk Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Peran dan Perlindungan Hak Perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia?

II. ANALISIS

II.1. Peran dan Perlindungan Hak Perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia

Pada dasarnya, Hak Asasi Perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena Ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.1 Adapun dari lima hak hak utama perempuan yang dirangkum dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), salah satunya adalah Hak dalam Ketenagakerjaan.2 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, hal ini justru mematahkan stigma masyarakat yang menyatakan bahwa laki laki lebih dominan atau unggul dalam berbagai bidang dibandingkan perempuan.

Nyatanya, perempuan juga memiliki peran penting dan dapat berkontribusi salah satunyadalam memajukanperekonomian Indonesiayakni melalui UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut berdasarkan data yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bahwa dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, 52% diantaranya adalahperempuan. Lalu, dari193ribuusahakecil, 56%diantaranyaadalah perempuan. Pun juga dari 44,7 ribu pelaku usaha menengah, 34% diantaranya adalah

1 Sri Eddyono, “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”, Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 (September 2014): 1.

2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)

perempuan.3 Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM di Indonesia didominasi oleh para perempuan.

Dengan adanya peran perempuan yang cukup dominan dalam sektor UMKM dan juga didukung oleh perlindungan hak perempuan oleh pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangan dan peraturan lain, maka dapat membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi yang cukup besar dalam kemajuan ekonomi Indonesia melalui sektor UMKM.

II.2. Bentuk Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Peran dan Perlindungan

Hak Perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia

Adapun beberapa bentuk usaha atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan serta perlindungan hak mereka dalam sektor UMKM ini diantaranya, yaitu adanya pelatihan kewirausahaan berperspektif gender oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bertujuan untuk memberikan pelatihan literasi keuangan dan digital bagi para pengusaha perempuan.4 Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan yang juga diakui oleh The Asian Development Bank (ADB) yang bertujuan untuk mempromosikan akses keuangan bagi para perempuan di Indonesia dan juga sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan yang ada.5 Kedua program tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membantu para pelaku usaha perempuan menghadapi tantangan digital.

Takhanyaitu,terdapatpulaprogram WiDE(Woman in Digital Entrepreneurship): Recover Together with Digital Entrepreneurship, yaitu program kerja sama antara

3 Kementerian Keuangan. “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm/ (diakses 20 Juli 2022).

4 IndoTelko. “G20 Empower, 4 Menteri Tegaskan Dukung UMKM Perempuan”, https://www.indotelko.com/read/1653076806 (diakses 18 Juli 2022).

5 Ibid

Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Kominfo yang bertujuan untuk memberikan akses kemudahan serta pelatihan bagi perempuan dalam menghadapi tantangan berupa minimnya pemahaman akan teknologi digital dan kesulitan memperoleh akses permodalan.6 Program ini diharapkandapat membantu sertamelatih para perempuan dalam menjalankan UMKM mereka.

Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut diharapkan mampu membantu para pelaku usaha perempuan khususnya dalam sektor UMKM untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, beberapa program dan pelatihan tersebut juga sebagaiupayapemerintahuntukmengurangi adanya gap ataukesenjanganperan antara laki laki dan perempuan yang juga sebagai upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha perempuan dalam sektor UMKM

III. PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Adanya fakta bahwa pelaku usaha UMKM di Indonesia didominasi oleh perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan di Indonesia memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa peraturan perundang undangan yang memberikan perlindungan hak bagi para perempuan. Dengan adanya beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yang juga didukung oleh beberapa peraturan perundang undangan yang telah mendasarinya, maka diharapkan dapat membantu melatih kemampuan para perempuan di Indonesia selaku pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya pada sektor UMKM sehingga tercipta sebuah keseimbangan antara peran dan perlindungan hak bagi perempuan dalam sektor

6 Kemenko PMK. “Hari Kartini 2022: Pemberdayaan Perempuan melalui Kewirausahaan Perempuan Melek Digital”, https://www.kemenkopmk.go.id/hari kartini-2022-pemberdayaan-perempuan-melalui-kewirausahaan-perempuan-melekdigital (diakses 18 Juli 2022).

UMKM di Indonesia.

III.2. SARAN

Pemerintah harus tetap melakukan upaya perlindungan hak dan memaksimalkan peran perempuan Indonesia dalam sektor UMKM. Hal tersebut juga sebagai upaya perwujudan dan penegakan kesetaraan gender di Indonesia agar tidak ada lagi kesenjangan yang didapat antara perempuan dan laki laki. Adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik dan efektif, namun masih perlu untuk diperbanyak lagi dan dilakukan secara merata bagi seluruh perempuan di penjuru Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)

Eddyono, Sri. “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”, Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 (September 2014): 1.

IndoTelko. “G20 Empower, 4 Menteri Tegaskan Dukung UMKM Perempuan”, https://www.indotelko.com/read/1653076806 (diakses 18 Juli 2022).

Kemenko PMK. “Hari Kartini 2022: Pemberdayaan Perempuan melalui Kewirausahaan Perempuan Melek Digital”, https://www.kemenkopmk.go.id/hari kartini 2022 pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan melek digital (diakses 18 Juli 2022).

Kementerian Keuangan. “Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM”, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm/ (diakses 20 Juli 2022).

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

KESETARAANHAKPEREMPUANDALAMMENGGIATKANUMKMDIMASA PANDEMI

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,JawaTimur60286]

I. PENDAHULUAN

I.1.LATARBELAKANG

Pandemi Covid-19 telah melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan dampak di berbagai sektor termasuk perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi yaitu terjadinya penurunan perekonomian nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi. Pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi belanja pemerintah dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada tahun berikutnyaberadadalamzonapositif.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.MenteriKeuangan(Menkeu)SriMulyani Indrawati menilai perempuan adalah pelaku yang sangat penting dan besar di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang menunjukkanbahwamayoritaspelakuUMKMadalahperempuan.

I.2.RUMUSANMASALAH

1. PeranUMKMbagiIndonesiadimasapandemiCovid-19

RizkyWinaRamadhani (winarmdhani@gmail.com)

II.

PEMBAHASAN

II.1.PeranUMKMbagiIndonesiadimasapandemiCovid-19

Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa UMKM merupakan bentuk dunia usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. UMKM sendiri merupakan Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunanekonomiadalahUsahaMikro,Kecil,danMenengah.

Posisi Usaha Mikro, Kecil,danMenengah(UMKM)dalamperekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto(PDB)sangatdominan.

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru serta berkontribusi terhadap PDB dan neraca pembayaran. PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi

UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomiUMKM.

UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8%2 Berdasarkan data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karenajumlahUMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenagakerjasangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengankebutuhanprimermasyarakat.

II.2.PeranperempuandalammenggiatkanUMKMdimasapandemiCovid-19

Di tingkat usaha mikro, 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah,34persendari44,7ribupelakuusahanyaadalahperempuan3 .

Hal ini dikarenakan UMKM umumnya dilakukan oleh orang-orang sebagai penghasilan sampingan dan di Indonesia sendiri dapat dilihat di lingkungan sekitar kita bahwa kebanyakan UMKM merupakan insiatif seorangiburumahtangga.

Potensi perempuan sebagai penopang ekonomi bangsa sangat penting untuk terus didorong, mengingat jumlah penduduk perempuan mencapai 48,4% persen dari total populasi di Indonesia. Kekuatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi bangsa juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam sektor usaha mikro banyak digeluti oleh kaum perempuan, namun demikian

2 Anonim,UpayaPemerintahUntukMemajukanUMKMIndonesia(Jakarta:KementerianInvestasi,2021)

3

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wujudkan

kolaborasi untuk mendukung peran perempuan khususnya di bidangekonomi sangat dibutuhkan. Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak menjadi usaha akhir melainkan menjadi langkah awaldalamsebuahprosesuntukmemajukanpemberdayaanperempuan

III. PENUTUP

III.1.KESIMPULAN

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja, pemain penting dalamperekonomianlokaldanpemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru serta berkontribusi terhadap PDB danneraca pembayaran. PDB merupakannilaibarang-barangdanjasayangdiproduksidi dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasidarisemuasektorekonomiUMKM.

Pelaku UMKM di Indonesia 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil,terdapat56persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah,34persendari44,7ribupelakuusahanyaadalahperempuan.4

Oleh karena itu pengoptimalisasian hak-hak perempuan dalam bidang ekonomi perlu ditingkatkan agar perempuan sebagai pelaku UMKM mayoritasdapatmemberikandampaksertamanfaatyangbaikuntuknegara

4 Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wujudkan

III.2.SARAN

Kesetaraan hak-hak perempuan di Indonesia seringmenjadipermasalahan karena masih belum adanya tindakan tegasdaripemerintahuntukmendukung kesetaraan hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam melaksanakan atau menerapkan aturan-aturan yang telah tercantum pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 agar seluruh pelaku UMKM di Indonesia dapat terdukung dengan rata. Namun tentu dalam memberikan dukungan kepada pelaku UMKM pemerintah perlu memfilter dan meneliti lebih dalam mengenai potensi tumbuh UMKM tersebut agar UMKM dapat bertumbuh dengan solusi yang tepat dan mencapai tujuan pribadi UMKM maupuntujuannegarayaitumenghidupkansertamendorongperekonomian

DAFTARPUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Wujudkan Pemberdayaan Perekonomian Perempuan Dalam UMKM Berbasis Gender”. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3162/wujudkan-pemberday aan-perkonomian-perempuan-dalam-umkm-berbasis-gender diakses pada 12 Juli 2022.

Kementerian Investasi. “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia”. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memaj ukan-umkm-indonesiadiaksespada13Juli2022.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4866)

DISPERSIGENDERDALAMOPTIMALISASI LEGALFRAMEWORKPADAKESETARAANGENDERDIRANAHUMKM

VadaukasValubiaLaudza vadavalubia@gmail.com

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,JawaTimur60286]

I. PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia geliat UMKM mulai terlihat. Munculnyausahausahamikro dan menengah menjadipertandamajunyaperekonomianIndonesia.Meskipunsempat tertahan dalam jangka panjang oleh timbulnya pandemik, UMKM saat ini diyakini dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit. Kemajuan ini tentunya harus mendapat dukungan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena UMKM menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ramainya penggiat UMKM yang dapat diidentifikasikan karena kedua belah pihak baik dari para penjual dan pembeli sama-samamemilikiminatyanglebihdalammemajukanpasarbisnisIndonesia.

Dengan adanya peningkatan minat dalam perintisan UMKM, pemerintah diharapkan bisameningkatkanperanaktifseluruhpelakuusahabaiklaki-lakimaupun perempuan. Yang dalam hal ini pemerintah harus memberi dukungan lebih kepada perempuan yang cenderung hanya dianggap mampu melakukan pekerjaan domestik dalam sektor ekonomi terutama perintisan UMKM yang sedang diminati dalam masyarakat.

Sampai saat ini budaya Patriarki masih langgeng di setiap lapisan masyarakat Indonesia, dalam aspek ekonomi salah satunya. Dikarenakan hal tersebut, hak-hak yang sejatinya dimiliki oleh perempuan tidak bisa dimiliki sepenuhnya dikarenakan terbatas oleh budaya ini. Hal ini tanpa kita sadari sangat memperlambat optimalisasi pertumbuhanUMKMdiIndonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka muncullah satu rumusan masalah yakni

masyarakat Indonesia belum sadar betul atas kesetaraan gender dan masih mengacu padabudayapatriarki.

II. PEMBAHASAN

Peran perempuan pada UMKM di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, sesuai jumlah statistik yang ada, bahwa 52% dari 63,9 jutapelakuusahamikrodiIndonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193ribuusaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34 persen dari44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan.1 Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia dengan persentase 60% dari total ekonomi nasional.2 Dari sini permasalahan dapat dilihat bahwaperempuanmemilikiperanaktifdanperempuanpantasuntukmendapat kreditdalamupayapembangunanekonomidalamaspekUMKM.

Dikarenakan masih adanya budaya patriarki yang masih dianut bangsa Indonesia hal ini menyebabkan perempuan hanya dianggap sebagai makhluk domestik dan hanya dibatasi oleh pekerjaan—pekerjaan yang lekat dengan pekerja domestik. Hal itu menyebabkan perempuan menjadi subjek yang cenderung bergantung dengan laki-laki, sebagai subjek yang mampu bekerja selain pekerjaan domestik danmampu mendapatkan penghasilan. Dengan adanya ketergantungan perempuan cenderung sulit untuk bekerja ataupun menjadi pengusaha baik dalam lini UMKM ataupun perusahaan.

Dari pemikiran bahwa perempuan membutuhkan jasa laki-laki untuk memimpin perusahaan ataupun UMKM tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam membentuk legal framework bagi seluruh gender tanpa terkecuali. Padahal, perempuan yang memegang peran aktif dalam merintis, memimpin, maupun menggerakkan UMKM di Indonesia dan harus dilindungi sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan 2 Ibid

1Kementerian Keuangan “Menkeu: Perempuan Berperan Penting Dalam UMKM” 2022 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu perempuan berperan penting dalam umkm/. (diakses 19 Juli 2022)

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupdanmeningkatkantarafkehidupannyadanpasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang menyatakan bahwa, setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama, dan setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungankehidupankeluarganya.3

Perempuan tentunya juga memiliki hak untuk bekerja dan hak untuk melakukan pekerjaan tanpa terkecuali,sesuaidenganUUDNRI1945danUU39/1999.Didalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pasal satu menyatakan dengan jelas bahwa tujuan konvensi ini adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan Indonesia sudah meratifikasi dalam artian sudah menyetujui seluruh isi konvensi ini. Dilanjutkan oleh pasal 11 di kovenan ini bahwa negara-negara peserta dalam hal inipemerintahwajibmelindungi hak-hak perempuan dengan membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasiperempuandilapanganpekerjaan.

Mungkin bagi beberapa orang dalam hal ini masih merupakan hal yang tabu dalam mendorong pemerintah untuk mendukung hal ini, dikarenakan persoalan gender masih menjadi urusan pribadi dan per subjek. Maka dari itu upaya dalam menyelesaikan permasalahan adalah kita harus mendorong pemerintah dalam mendukung bahwa keterlibatan perempuan harus menjadi subjek aktif dan bukan hanya menjadi objek dalam upaya pembangunan nasional disektorekonomi.Setelah itu pemerintah juga harus meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai perencana

3 admindkp3a. “Perempuan Pelaku Usaha Mayoritas Berasal Dari UMKM, Memiliki Peran Dan Potensi Sangat Besar” Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak admindkp3a http://dkp3a.kaltimprov.go.id/wp content/uploads/dkp3a 3.png, November 4, 2021. https://dkp3akaltimprovgoid/2021/11/04/perempuan pelaku usaha mayoritas berasal dari umkm memiliki peran d an potensi sangat besar/.(diakses19July2022)

pelaksana ataupun pemimpin di sektor ekonomi agar kaum perempuan dapat bersemangat dalam keaktifan dan program pembangunan di wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah juga harusdapatmeningkatkankemampuankaumperempuan dalam mengatur ataupun mengelola usahamikrokecildanmenengahyangadadalam skalarumahtangga.

Pemerintah juga sudah seharusnya melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya di pedesaan, karena sesuai lokasi geografis tentunya masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan akses atas pendidikan yang sama dan mengakibatkan kesenjangan pendidikan antara desa dan kota4 Peran pemerintah dalam menentukan hal ini sangat besar, dikarenakan pemerintah sebagai legislatorataupembuatregulasi harusdapatmengakomodirsemuagenderagardapatmenciptakankeadilangender5

III. PENUTUP

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa harus terdapat peningkatan signifikan terkait peran aktif perempuan di bidang ekonomi terutama perintisan UMKM yang sedang diminati di masyarakat. Dalam mendukung perekonomian Indonesia, sesuai penelitian dari McKinsey Global Institute Analysis, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula. Peningkatan dalam bidang ekonomi ini dapat menjadikan perempuan subjekaktifataspembangunandanpengurangankemiskinandiIndonesia. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasi UMKM adalah meningkatkan peran perempuan secara aktif dengan melakukan pemberdayaan perempuan secara aktif sebagaipenggerakrodaekonominegara,sebagaipemimpin,maupunpelakudari sektorekonomiterutamaUMKMdiIndonesia.

4 Ranny Rastati. “Perempuan Dan Desa, Sudahkah Merdeka?” Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI,November27,2019 https://pmbbringoid/perempuan dan desa sudahkah merdeka/ (diakses18Juli2022)

5 Faiz Al Haq. “Home.” Baca, Tulis, Lawan! BPPM Mahkamah, April 24, 2019. https://mahkamahnewsorg/2019/04/24/disparitas gender rully ubah mindset/ (diakses19Juli2022)

DAFTARPUSTAKA

admindkp3a, “Home” (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan AnakNovember 4, 2021) <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/11/04/perempuan-pelaku-usaha-mayoritas-berasal-da ri-umkm-memiliki-peran-dan-potensi-sangat-besar/>accessedJuly18,2022

lyas, M., & Ramadani, R. “The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business EmpowermentinPandemicTime”. SASI,Volume28Nomor 2(2022):244-258.

Kementerian Keuangan. “Menkeu: Perempuan Berperan Penting Dalam UMKM”. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dala m-umkm/#:~:text=Pernyataan%20tersebut%20didukung%20data%20dari,mikro%20di%20 Indonesia%20adalah%20perempuan.> (diaksespada18Juli2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Menteri Bintang:Perempuan Pelaku Usaha, Penopang Ekonomi Bangsa Di Masa Pandemi”. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3051/menteri-bintang-perempuanpelaku-usaha-penopang-ekonomi-bangsa-di-masa-pandemi>(diaksespada18Juli2022);

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;

Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1999Nomor165,TambahanLembaranNegaraNomor3886).

KESULITANPEREMPUANPELAKUUMKMMENDAPATKANKREDIT USAHARAKYAT(KUR)

AimanFikry(aiman.fikry-2021@fh.unair.ac.id)

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,Jawa Timur60286]

I. PENDAHULUAN

1.1.LATARBELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, perempuan menguasai sektor UMKM. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 52 juta pelaku UMKM di Indonesia dan 60% merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam mensejahterakan Indonesia dengan meningkatkanlapangankerjadanmeminimalisirkemiskinan.

Sebagian besar perempuan pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dibutuhkan untuk mendapatkan modal usaha bagi perempuan yang melakukan usaha mikro dan menengah. Seharusnya pelaku UMKM tidak kesulitan untukmendapatkanKURsebagaidanatambahanuntuk meningkatkan usahanya. Kebijakan pemerintah mengenai KUR harus dioptimalkan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yanginginmendapatkankredit.

1.2.RUMUSANMASALAH

1. BagaimanakebijakanpemerintahuntukpelakuUMKMperempuan dalammendapatkanKreditUsahaRakyat(KUR)?

2. Apakah implementasi kebijakanpemerintahsesuaidenganharapan pelakuUMKMperempuan?

II. PEMBAHASAN

2.1.Kebijakan Pemerintah untuk Pelaku UMKM Perempuan Dalam MendapatkanKreditUsahaRakyat(KUR)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah suatuusahayang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pada tahun 2007, pemerintah pertama kali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Hingga sekarang, peraturan kebijakan pemerintah mengenai KUR tidak diatur secara jelas bahwa perempuan dapat kemudahan dalam mendapatkan KUR. Terdapat hambatan administratif dimana pelaku UMKM perempuan biasanya tidak memiliki aset dan lain-lain yang bisa dijadikan sebagai jaminan untukmendapatkanKUR.

Peraturan kebijakan yang dimiliki oleh pihak bank juga menghambat pelaku UMKM perempuan khususnya yang sudah menikah mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan KUR. Biasanya dalam proses administrasi diperlukannya persetujuan dari

suami1 . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami adalah kepala keluarga. Hal tersebut menghalang hak pelaku UMKM perempuan untuk mendapatkan KUR sebagai modal tambahan usahanya. Kelemahan dari peraturan kebijakan pemerintah menunjukkan ketidakadilan bagi pelaku UMKM khususnyaperempuan.

2.2.Implementasi Kebijakan Pemerintah Tidak Sesuai Dengan HarapanPelakuUMKMPerempuan Pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan perempuan. Akan tetapi, penerima KUR didominasi oleh laki-laki. Padahal perempuan memiliki peran besar dalam menopang pembangunan kesejahteraan Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang terjadi antara hak perempuan dan hak laki-laki dalam mendapatkanKUR.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Finance Cooperation (IFC) di Indonesia, sebanyak 40% Wanita merasabahwa prosedur bank dalam mendapatkan KUR sangatlah rumit. Padahal, 60% dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa terdapat diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan KUR. Peraturan kebijakan pemerintah saat ini tentunya menghambat proses administrasi bagi pelaku UMKM perempuan dalammendapatkanKUR.

III. PENUTUP

1 Mawesti,Dia,etal Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Oleh Perempuan Perkumpulan PRAKARSA,2018.

3.1.KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak membentuk peraturan yang mengatur secara khusus bagi perempuan agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan KUR.Permasalahanini tentunya menghambat pembangunan kesejahteraan Indonesia dikarenakan pelaku UMKM didominasikan oleh perempuan. Kebijakan pemerintah saat ini memiliki prosedur yang rumit bagi pelaku UMKM perempuan. Hal tersebut sangat menghambat proses penerimaanKUR.

3.2.SARAN

Dalam mengatasi permasalahan bagi pelaku UMKM perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan KUR, pemerintah dapat mengatur peraturan yang lebihmudahdanjelasbagi pelaku UMKM perempuan. Pemerintah juga mampu untuk membuat program khusus yang bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM perempuan dalam pengurusan KUR serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan perbankan agar KUR dapat diberikan sesuai dengansasarannya.

DAFTARPUSTAKA

DiaMawesti,etal. Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Oleh Perempuan. PerkumpulanPRAKARSA,2018.

Undang-UndangNomor20Tahun2008tentangUsahaMikro,Kecil,danMenengah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor93,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4866)

Undang UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja((LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6573)

PEREMPUANSEBAGAIPENGGERAKUTAMARODAEKONOMIMELALUI UMKM: ARE THEY THE SAVIOR OR THE VICTIM ITSELF?

AliffathiPratiaCatalysta

[IlmuHukum,FakultasHukum,UniversitasAirlangga]

[Jl.DharmawangsaDalamSelatan,Airlangga,Kec.Gubeng,KotaSurabaya,Jawa Timur60286]

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar paling krusial bagi sebuah negara dalam masa perkembangannya. Indonesiasebagaisalahsatunegaraberkembang menunjukkan peningkatan secara perlahan setiaptahun.Padakuartalkeduatahun2021, tercatat sebesar 7,07 persen peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.1 Faktabahwa angka tersebut berpotensi untuk bertambah setiap tahunnya memiliki relevansi dengan kondisi bonus demografi Indonesia yang mana saat ini penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. Namun kenyataannya, hanya sekian persendaripendudukusiaproduktifyangmemilikipekerjaandanupahyanglayak. Seperti yang kita tahu, tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua sektor, yakni informal dan formal. Di Indonesia sendiri, sektor pekerjaan formal menyerap 39,53% penduduk bekerja dan sisanya bekerja pada sektor informal. Sektor informal yang paling mudah ditemui adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah(KemenkopUKM)bulanMaret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusiterhadapProdukDomestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97persendaritotaltenagakerjayangada,sertadapatmenghimpunsampai60,42persen dari total investasi di Indonesia. Maka dari itu, UMKM dapat diandalkan sebagai penyelamat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap lebih banyak pekerja, juga memberikan kesempatan bagi

1 BadanPusatStatistika.PertumbuhanEkonomidiIndonesia. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan ekonomi di indonesia. diakses 18 Juli 2022

orang-orang yang tidak dapat bekerja di sektor formal. Menariknya, total pekerja di sektor UMKM ini didominasi oleh perempuan. Menteri Keuangan RI pada awal 2022 memaparkan bahwa 52% dari total pelaku pengusaha mikro adalah perempuan. Dari tingkat usaha kecil, 56% dari 193 ribu pelaku usaha skala kecil dari skala usaha menengah 34% dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Fenomena ini tentunya terlihat menarik karenaternyataperempuantelahmemberikankontribusibesar sebagai penggerak roda perekonomian negara. Namun, apa kira-kira yang menjadi faktorbanyaknyapekerjaperempuankhususnyapadasektorpekerjainformal?

B. AnalisisPembahasan

Tak dapat dipungkiri, konstruksi sosial telah membentuk mindset masyarakat untuk membentuk gender based work Dalam kebijakanRencanaPembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, disebutkan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Terlebih lagi stigma masyarakat bahwasanya laki-laki harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari uang kadangkala juga menghambat perempuan untuk bergerak lebih leluasa meniti karir pekerjaan. Para career woman pun belum tentu memiliki karir mulus sepanjang mereka bekerja, hak-hak pekerja perempuan seringkali dirampas oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Perampasan hak dalam hal-hal mendasar seperti persamaan upah gaji, hak reproduksi untuk mengambil cuti hamil maupun melahirkan, ruang laktasi untuk ibu menyusui, juga masih sering ditemui. Perbedaannya, pekerjaan sektor formal telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya sehingga para pekerja telah mendapatkan kepastian hukum dalam karir pekerjaannya. Tidak dengan para pekerja sektor informal, mereka kesulitan dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pekerjaannya. Rendahnya upah gaji, ketidaksesuaian jam kerja, hingga diskriminasi dalam pekerjaanpunkerapkaliditemuididalamnya.Namun dikarenakan para pekerja sektor informal tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum, maka hal-hal tersebut akan terus mengakar dan menyulitkan para pekerja khususnya perempuan. Pada akhirnya, lagi-lagi perempuan tidak mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam pekerjaannya–selain dikarenakan dampak dari

konstruksi sosial yang tidak memberikan ruang kesempatan setara bagi perempuandan laki-laki untuk mendapatkan hal yang sama, perempuan jugabelumbernaungdibawah payunghukumyangakanmemberikankepastianatashak-haknyayangterampas.

C. Penutup

Walaupun begitu, pemerintahtelahsedikitbergerakdalammenyelamatkannasib para pekerja perempuan khususnya di sektor UMKM dengan membentuk Peraturan Menteri yang dibuat olehKementerianPemberdayaandanPerlindunganAnakRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun2016yangmengaturPedomanUmumPembangunanIndustri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, disebutkan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibuat pedoman pembangunan Industri Rumahan (IR) dan dalam pelaksanaannya harus mematuhi indikator kesetaraan genderyakniakses,partisipasi,kontrol,danmasyarakat. Di awal telah disebutkan bahwasanya UMKM menyumbang banyak kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, karena melalui UMKM dapat dibentuk Penghidupan Berkelanjutan (sustainable livelihood) untuk menekan angka kemiskinan dan peningkatan pemerataan pembangunan denganmembentukpertumbuhanekonomiyang inklusif terutama bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun rentan.Adapunprinsip normatif dalam konsep penghidupan berkelanjutan menurut Carney (2002) adalah terpusatpadamanusia,pemberdayaan,responsifdanpartisipasi,danberkelanjutan. Tujuan dikembangkannya IR melalui pemberdayaan perempuan ini salah satunya untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga. Strategi untuk memberdayakan perempuan diantaranya adalah; penyadaran potensi kewirausahaan, pelatihan pemanfaatan peluang, pengenalan peluang bisnis IR, pembukaan jaringan kerja dan pasar yang potensial. Melalui pembentukan tim pengelola ini harapannya industri-industri rumahan dapat terpantau perkembangannya dan dibantu untuk mendapatkan hak serta jaminan, seperti bantuan modal, hingga lembaga bantuan

hukum. Legalitas usaha-usaha mikro juga sepatutnya diurus guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah untuk memberikan kepastian serta perlindunganhukumuntukpekerjasektorinformalterutamaperempuan, harapannya melalui pembentukan tim pengelola yang kemudian pedomannya diatur pada Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2016 ini dapat menjadi awal yang baik bagi para perempuan penggerak industri rumahan. Namun perlu diingat bahwa di sisi lain juga hak-hak perempuan untuk turut bergabung dalam pekerjaan sektor formal masih juga menjadi pekerjaan rumah karena seluruh pekerja dari sektor manapun sepatutnya mendapatkan kesempatan yang sama, kepastian, dan perlindungan hukum yang layak terbebasdarilatarbelakangmaupungender.

DAFTARPUSTAKA

Novita Tresiana,. et al. “Sustainable Development Goals and Decent Work for Women

Homeworkers:IsPublicPolicyImportant?”, 2021

PeraturanMenteriKementerianPPPANomor2Tahun2016;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran NegaraNomor3277);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor4279).

PRA-MUSYAWARAH NASIONALDANALSA LEADERSHIPTRAINING (PALT)2022

UPAYAPERLINDUNGANHUKUMBAGIKARYAWANPERUSAHAAN STARTUP YANG

TERDAMPAKPHKMASSALDITINJAUDARIREGULASI HUKUMKETENAGAKERJAANDIINDONESIA

BerlianityaputriRamadhantyChoirunnisa (adhanty.berlianitya09@gmail.com)

[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga]

I. LATARBELAKANG

Akhir dari PandemiCOVID-19diIndonesiayangsaatinisudahhampirmencapai masa endemi secara garis kesehatan nyatanya masih memberikan dampak keberlanjutan bagi faktor ekonomi di Indonesia. Terlebih, saat ini marak terjadi fenomena adanya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan startup di Indonesia. Sebagai bentuk perusahaan rintisan yang tergolong masih pemula, tentunyastartupdinilaimasihbanyak mengalami tantangan serta ekosistem perushaan yang belum stabil. Menilik dari fenomena terebut, dapat kita lihat bahwasanya sata ini ekosistem dari perushaan rintisan yang ada di Indonesia masih belum kuat secara bisnis. Hal tersebut tentunya akan menjadi perhatian besar bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan adanya jobSecurity bagi para Pekerja Karyawan dalam start upagartidakterjadikesewenang-wenangandari perusahaan. Dalam hal ini, PHK yang dilakukan oleh start up sangat berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan. Pasalnya, fenomena terkait Pemutusan Hubungan Kerja atauPHKsangatrentanberdampakpadatidakterpenuhinyahak-hakbagiparakaryawan. PHK yang banyak dilakukan oleh perusahaan Startup ini dinilai merupakan langkah yang diambil oleh startup dalam menghadapi fase Bubble burst. Bubble Burst sendiri dalam konsepsinya merupakan suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi atau nilai pasar yang naik sangat cepat, termasuk atas harga aset yang ada, namun tidak bertahan lama dan diikuti dengan fase kontraksi atau penurunan nilai yang sangat cepat juga. Sehingga, dalam halinidengankondiisstartupyangterhitungmasihpemula,ketika ia gagal dalam pendanaan serta terjadi penurunan nilai, maka perusahaan akan

mengalami collapse dan tidakbisaberoperasisecaranormal.Haltersebutyangkemudian mendorong perusahaan rintisan banyak melakukan merger terhadap para karyawannya agardapattetapberoperasidanbertahan.

II. ISUHUKUM

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Karyawan Perusahaan Startup yang terdampak PHK Massal ditinjau dari Regulasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?

III. DASARHUKUM

1. Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

2. Undang-UndangNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (BAB IV Ketenagakerjaan)

IV. PEMBAHASAN

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan definisi dari Tenaga Kerja sendiri dijelaskan lebih lanjut pada Pasal tersebut yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menilik dari pengertian tersebut dapat disimpulakn bahwasanya ruang lingkup mengenai Tenaga kerja serta Ketenagakerjaan sangatlah luas dimana mencakupatasseserangyangmelakukanhubunganpekerjaanatau berada dalam suatu ikatan hubungan kerja serta bertujuan untuk memperoleh suatu hasil tertentu dengan massa waktu yang ditentukan. Dalam hal menjalankan pekerjaannya, tenaga kerja tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakanbeberapahak-hakdaritenagakerjaterdiriatas:

1. Pasal 5 : “ Setiap Tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa diskiminasi”

2. Pasal 6 : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

3. Pasal 11 : “Setiap tenaga kerja berhak memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja.”

4. Pasal 31 : “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah dan memperoleh penghasilan yang kayak didalam atau diluar negeri.”

Menilik daribeberapacontohregulasiyangadaterkaithak-hakyangharus dipenuhi oleh Perusahaan terhadap Tenaga kerja, dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi hukum tersebut sangat memberikan pengaturan yang ketat terkait ketentuan pengusaha terhadap tenaga kerjanya, sehingga meminimalisir adanya kesewenang-wenangan terhadap para pekerja. Perusahaan yang merektrut tenaga kerja dalam hal ini wajib untuk memenuhi segala hak-hak atas tenaga kerja diperusahaannya. TermasukdalamhalinimengenaiketentuanPemutusanHubunganKerja(PHK). Pemutusan Hubungan Kerja atau disebut PHK dalam hal bisnis merupakansuatu hal yang wajar dan sah, namun yang perlu menjadi sorotan dalam hal ini adalah terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penerapan PHK tersebut. Termasuk mengenai segala hak dan kewajiban dari Tenaga Kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap Karyawannya yang di PHK. Regulasi hukum yang mengatur mengenai PHK adalah pada Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni perusahaan hanya dapat melakukan PHK kepada pekerja setelah emmperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Kemudian apabila terjadi kondisi perusahaan melakukan PHK massal tanpa mendapatkan penetapan dari LPPHI, maka iPHK massal tersebut dianggap batal demi hukum. Regulasi tersebutkemudianjugadisempurnakandenganadanyaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana lebih spesifik memberikan pengaturan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan terhap pekerjanya. Termasuk dalam hal ini terkait kompensasi serta pesangon yang diberikan kepadaparapekerjayangterkenadampakPHK.

Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya PHK oleh Perushaaan besar di Indnesia. Salah satunya terkait PHK Massal yang dilakukan oleh perusahaan Start up di Indonesia. Banyak prusahaan rintisan yang menggunakan dalih untuk menyelamatkan bisnis serta mengembalikan dana investor agar suatu perusaahn tersebut dapat tetap bertahan dan berdiri.HalinimerupakanefekdarilonjakanefekBubleBurstyangbanyak menimpa para peruahaan start up akibat berakhirnya masa pandemi di Indonesia. Buble Burst sendiri dapat diartikan sebagai fenomena suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi atau nilai pasar yang naik sangat cepat, termasuk atas harga aset yang ada, namun tidak bertahan lama dan diikuti dengan fase kontraksi atau penurunan nilai yang sangat cepat juga. Namun dalam hal ini yang perlu dijadikan sorotan adalah mengenai perlindungan hukum bagi para tenaga kerja yang mengalami PHK massa di start up, termasuk mengenaihakdankewajibanbesertapesangonyangseharusnyadilindungioleh Pemerintah. PekerjayangmendapatkanPHKharustetapmendapatkanhakpesangonatau kompensasi yang harud diberikan oleh perusahaan. Sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwasanya perusahaan wajib memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang terkena PHK yang disebut juga sebagai uang penghargaan masa kerja, ebserta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perusahaan tidak dapat berdalih atas faktor kerugian yang menyebabkan suatu perusahaan merugi sehingga ia tidak dapat membayar pesangon atau kompensasi yang seharusnya merupakan hak yang harus diterima oleh para pekerja sebagai bentuk upah atas kerja kerasnya dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk regulasi oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pekerja yang terdampakPHK.

Dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh suatu perusahaan tidaklah serta merta menjadi keputusan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan PHK, perlu terlebih dahulu dilakukan perundingan sebagai bentuk upaya untuk menghindari adanya PHK. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 (SE Menaker 907/2004) yang dimana memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi perusahaangunamenghindariadanyaPHKMassalterhadapkaryawannya,antaralain:

1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkatatas,misalnyatingkatmanagerdan direktur;

2. Mengurangishiftkerja;

3. membatasi/menghapuskankerjalembur;

4. Mengurangijamkerja;

5. Mengurangiharikerjabagikaryawan;

6. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;

7. Tidakmemperpanjangkontrakbagipekerjayangsudahhabismasakontraknya;

8. Memberikanpensiundinibagipekerjayangsudahmemenuhisyarat. Upaya-upaya tersebut tentunya merupakan lagkah awal yang dapat dapat ditempuh untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja bagi para Tenaga Kerja. Apabila upaya perundingan tersebut gagal dilakukan, baru perusahaan dapat mengajukan permohonan PHK pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Apabila LPPHI telah memberikan penetapan atas PHK massal yang diajukan, maka perusahaan baru dapat melakukan PHK bagi para Tenaga Kerja dengan ketentuan-ketentuanyangberlakudantanpamengurangihak-hakparapekerja.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghindari adanya PHK massal bagi para Tenaga KerjaadalahdenganmenerapkanadanyaPKWTatauperjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam Pasal 56 UU Ciptaker memberikan perubahan atas Pasal 56 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.” Sehingga dalam hal ini tentunya diharapkan dapat menanggulangi adanya permasalahan PHK massal oleh Perusahaan Start up kepada para tenaga kerja, dengan memberikan kesempatan unntuk para tenaga kerja bekerja sesuai dengan kontrak kerjawaktutertentu yang telah disepakati kedua belah pihak diawal. Sehingga, terhadap perusahaan startup yang baru merintis serta masih dalam tahap uji cobaatassuatuproduknyaapabiladinilai produk yang dihasilkan ternayta gagal, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut bisaberakhir

V. KESIMPULAN

PHK sebagai langkah yang diambil oleh banyak perushaaan utamanya startup yang mengalami fase Buble Burst memberikan dampakyangriskanatastidaktercapainyapemenuhan hak-hak ketenagakerjaan oleh Perusahaan. Namun dalam penerapannya, perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kesewenang-wenangannya dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap para karyawannya. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi yang tertuang dalam beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal mengenai PHK terhadap Tenaga Kerja. Regulasi tersebut antara lain mengenai Upaya untuk menghindari adanya PHK terhadap karyawan, Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hingga Ketentuan upah pesangon yang harus diberikan oleh suatu perusahaan terhadap pekerja yang hendak di PHK. Meskipun dalam hal ini Perusahaan memberikan dalih faktor Ekonomi mengenai efektivitas PHK yakni untuk menyelamatkan perusahaan, namun point utama dalam hal ini tetap pekerja harus diberikan pesangon atau kompensasi sebagai bentuk upah atas kerja keras yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta kerja telahdiatursecaralengkapmengenairegulasipengaturanuntuk melindungiparapekerjadalamhalPHKmassalolehperusahaan.

VI.SARAN

Dalam hal pengimplementasian regulasi untukupayaperlindunganhukumkepadatenaga kerja atas PHK massal yang dilakukan oleh Perusahaan telah berada dalam jalur yang baik, namun diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat sertaevaluasiterhadapjalannyaregulasi tersebut agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan utama dari penciptaan regulasi tersebut, yakni melindungi tenaga kerja dariadanyaPHKsecaramassal sertamenghindariadanyakesewenang-wenanganPerusahaanterhadapparaTnagaKerja.

DAFTARPUSTAKA

PeraturanPerundang-Undangan

1. Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

2. Undang-UndangNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan

3. Undang-UndangNomor11Tahun2020TentangCiptaKerja(BABIVKetenagakerjaan)

Jurnal

1. Baihaki,Bahiatul(2020),DampakCovid-19terhadapPHKMassaldiIndonesia

2. Ratnasari, Tamara (2020), Analisis Perlindungan Hukum terhaap Pemutusan Hubungan KerjaSepihakolehPengusahaTerhadapPekerjaWanitaSakit

Internet

1. Dewi Yugi Arti, Unair News-fh Pakar, Startup lakukan PHK Massal, Ini kata Pakar Hukum Ketenagakerjaan UNAIR, https://www.unair.ac.id/2022/06/20/startup-lakukan-phk-massal-ini-kata-pakar-hukum-ke tenagakerjaan-unair/diaksespadaSelasa,27September2022padapukul18.00

2. Smartlegal.id, PHK Massal harus sesuai Ketentuan, https://smartlegal.id/ketenagakerjaan/2020/07/06/ingat-phk-massal-harus-sesuai-ketentua n/diaksespadaSelasa,27September2022

3. Uta45jakarta, Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di era pandemi Perspektif Hukum:Tak Mudah Perusahaan Lakukan PHK, https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspekti f-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/diaksespadaSelasa,27September2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERDAMPAK PHK MASSAL OLEH START UP SAAT PANDEMI COVID-19

Adinda Salsabilla adinda.salsabilla -2020@fh.unair.ac.id

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pandemi covid 19 pada tahuhn 2020 merupakan wabah yang melanda hampi seluruh negara di dunia. Semua sektor pada saat pandemic covid-19 ini sangat terkena dampak covid-19 ini. Setiap harinya kasus positif terus menerus bertambah dan kematian akibat covid 19 pada tahun 2020 makin hari kian bertambah. Covid 19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan penularannya cepat melalu satu orang ke orang lain. Pemerintah Indonesia melalui kebijakannya mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Dengan diberlakukannya PSBB tersebut sebagian sektor seperti sektor Kesehatan, ekonomi, pariwisata, kesehatan,dll pun turut terdampak dengan adanya aturan PSBB ini.

Tidak dapat dipungkiri, pengurangan karyawan atau PHK menjadi salah satu cara bagi perusahaan perusahaan saat terjadi pandemic covid 19 untuk menekan penurunan perekonomian. Upaya PHK yang dilakukan perusahaan start up ini berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan dan kriminalitas. Saat pandemic covid 19 jumlah pekerja yang di PHK telah mencapai 3,05 juta1. Menurut Bappenas memperikaran pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Peningkatan PHK pada masa pandemic covid 19 ini karena alasan force majeure (keadaan memaksa) dan perusahaan tidak memiliki investor.

Fenomena PHK yang diambil oleh start up dalam menghadapi fase bubble burst. Bubble Burst adalah fase pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan naiknya nilai

pasar dengan cepat, namun diikuti dengan penurunan nilai yang cepat juga2. Banyak factor yang menyebabkan PHK massal yang dilakukan perusahan startup, selain karena ingin menyelamatkan bisnis dan mengembalikan dana investor, lainnya bisa terjadi karena perusahaan salah strategi sehingga terjadi penurunan kinerja, kompetensi sumber daya manusia yang tidak maksimal, serta tren banyaknya startup yang baru berdiri sehingga startup lain tidak mampu bersaing.

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditinjau dari UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan tenaga kerja startup yang di PHK akibat pandemi Covid 19?

II. PEMBAHASAN

II.1. Pengaturan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditinjau dari UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

Pada kodratnya hubungan antara suatu perusahaan dengan pekerja mempunyai surat perjanjian antara kedua belah pihak dan juga disetujui oleh kedua belah pihak. Hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini seperti symbiosis mutualisme yang mana saling membutuhkan yaitu pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi nafkah sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk bisa perusahaanya berjalan dengan baik3. Dalam Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upad,

2 Unair.ac.id, 25 September 2022

3 Ramlan dan Rizky Rahayu Fikri, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK Perusahaan Dimasa Covid 19, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, hlm. 61

dan perintah4. Dalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, hal ini termuat dalam Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan. Fenomena PHK merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian tenaga kerja. Pasal 1 Angka 25 UU Ketenagakerjaan menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut Manulang, istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian yaitu :

A. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, maka karyawan harus meninggalkan pekerjaannya;

B. Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Misalnya: karyawan melakukan kesalahan kesalahan, seperti mengkonsumsi alcohol atau obat obat psikotropika, mandate, melakukan tindak kejahatan, merusak perlengkapan kerja milik pabrik;

C. Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin mesin berteknologi baru;

D. Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah masalah ekonomi.

Dari pengertian diatas, bahwa penyabab pemutusan hubungan kerja dapat bersumber dari dua pihak, namun pada praktiknya justru pihak yang sering melakukan pemutusan hubungan kerja bersumber pada salah satu pihak saja. Dalam Undang Undang Cipta Kerja, di dalam Pasal 154A ayat (1) mengenai sebab yang diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur); e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. Perusahaan pailit; g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh; h. Adanya putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terdapat permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja; i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih tanpa keterangan; k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perjanjian kerja; l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib; m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja; n. Pekerja/buruh memasuki usia pension; atau o. Pekerja/buruh meninggal dunia”. Dapat disimpulkan dari poin poin diatas bahwa PHK yang dilakukan perusahaan memiliki kelonggaran kewenangan yang justru dapat mengakibatkan PHK secara sepihak.

II.2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja startup yang di PHK akibat pandemi covid-19

Banyaknya fenomena PHK pada saat pandemic covid-19, maka perlindungan hukum terhadap pekerja yaitu :

a. Mengeluarkan kartu prakerja Program kartu prakerja ini bertujuan untuk

mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan daya saing angkatan kerja. kartu prakerja adalah cara pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja/buruh kecil yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga pelaku usaha mikro kecil yang terkena dampak, sehingga mereka dapat berkeja dan berkarya kembali.

Program kartu prakerja memberikan bantuan kepada setiap pemegang kartu sebesar Rp. 3.550.000 selama 4 bulan yang dikirimkan secara bertahap. Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan BP Jamsostek melakukan pemberian intensif tambahan sebesar Rp.600.000 kepada setiap pekerja yang menjadi korban PHK yang telah terdaftar dalam BP jamsostek dan juga insentif survey kebekerjaan sebesar Rp.150.000 5

b. Menteri ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi keselamatan dan hak hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis atau usaha. Kebijakan dan program tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tatanan kenormalan baru ketenagakerjaan di masa pandemi Covid19. Kemenaker menerbitkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena COVID 19. SE tersebut menekankan pemberian hak kepada pekerja yang berisiko dan terpapar COVID 19 untuk mendapatkan pelindungan program JKK (jaminan kecelakaan kerja) sesuai dengan undangundang 6

c. Adanya program jarring pengaman sosial (JPS) selama pandemic covid-19 yaitu dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat pandemic covid 19 dan dilaksakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju kondisi normal. Program tersebut seperti bantuan sembako, uang tunai kepada masyarakat sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, listrik gratis yang mana listrik intensif ini diberikan kepada pekerja yang terdampak pandemic covid 19 dengan

5 Daniel Marshal Sajou,Dkk, Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 8, Oktober, 2020. hlm. 448 6 Ibid., hlm 450

memberikan diskon hingga pembebasan tagihan. Selain itu, penerima subsidi gaji tenaga kerja akan menerima bantuan Rp 600.000 selama 4 bulan dan pembayarannya akan dilakukan selama dua tahap atau setiap Rp 1.200.000 juta setiap penyaluran.7

Pemberlakuan hukum tenaga kerja yang dikenai PHK akibat Pandemi Covid

19 juga berlaku pada tenaga kerja yang melakukan Work From Home (WFH). Pada dasarnya, istilah WFH atau “pekerja yang dirumahkan” tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski begitu, dalam praktik dan beberapa kasus, ada pekerja yang “dirumahkan” (namun tidak di PHK) oleh perusahaan dengan berbagai alasan, Untuk itu kemudian ada aturan khusus mengenai “pekerja yang dirumahkan”, yang mana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yang antara lain:

1) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja yang mengatur : Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan.

2) Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaNo : SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan yang mengatur Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan berbagai upaya yakni: Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas; Mengurangi Shift; - Mengurangi Jam Kerja;

- Mengurangi Hari Kerja

WFH atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu tetap berhak mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah jika telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pekerja.

III. PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Dalam konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dasarnya yaitu Pasal 151 UU Cipta Kerja dan UU ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini juga memiliki berbagai macam alasan yang terkandung didalamnya, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang Undang Cipta Kerja, tahapan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya mencegah pemutusan hubungan kerja dengan melibatkan berbagai pihak yang bertujuan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi.

Pelindungan hukum terhadap tenaga kerja pada pandemic covid 19 diimplementasikan dalam SE Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid 19 serta adanya program program inovasi dari pemerintah seperti program kartu prakerja, adanya bantuan bantuan,dll.

III.2. SARAN

Adanya pengawasan yang extra dari bidang pengawasan ketenagakerjaan di tiap tiap kota ataupun daerah supaya tidak sering terjadi pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sepihak dari perusahaan saja. Perlu adanya tinjauan khusus terhadap penyaluran dana bantuan kepada masyarakat karena sering kali dana tersebut salah sasaran bahkan bisa digunakan untuk tidak semestinya atau tidak sepatutnya.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

Ramlan dan Rizky Rahayu Fikri, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK

Perusahaan Dimasa Covid 19, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, hlm. 61

Daniel Marshal Sajou,Dkk, Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia

Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 8, Oktober, 2020. hlm. 448

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Internet

Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/08/7 Bantuan Pemerintah SelamaPandemi Covid 19

Diakses Pada Tanggal 25 September 2022

Unair.ac.id., diakses 25 September 2022

Tempo.Co, diaskses 25 September 2022

Dilema dan Solusi Hukum Ketenagakerjaan terhadap PHK Massal oleh Perusahaan Startup

Ahmad Ajaya Abdi ajay.abdi10@gmail.com

A. PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang

Pemutusan Hubungan kerja (PHK) selalu menjadi urusan yang sulit bagi kedua belah pihak Pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha melihat PHK sebagai bagian alami dari kegiatan perusahaan. Bagipekerja/buruh, terjadinya PHKberdampak sangat luas bagikehidupan mereka, tidak hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi keluarganya.

Belakangan ini fenomena banyaknya startup yang merumahkan karyawan sekaligus tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga meluas di Amerika Serikat, India, Singapura, dan negara lainnya. Mulai dari Tanihub, Zenius, JD.ID, Linkaja, hingga Zilingo dan TikTok, mewakili deretan startup lokal dan global yang tidak bisa menghindari PHK.

Beberapa startup di Indonesia sudah melakukan PHK. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) prihatin dengan situasi tersebut dan telah menyerukan untuk menghindari perselisihan hubungan industrial. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Divisi Hubungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan PHK oleh perusahaan sangat mengkhawatirkan.

II. ISU HK : - Apakah PHK massal yang dilakukan para startup tersebut dapat dibenarkan secara hukum ketenagakerjaan Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Karena adanya dilema PHK ini Istilah bubble burst kemudian mengemuka, dan diduga menjadi pemicu PHK massal startup nasional maupun global. Bubble burst merupakan siklus

ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai pasar, terutama harga aset secara pesat dan tetiba anjlok dalam waktu singkat. Ledakan gelembung ekonomi ini kemudian menyebabkan banyak perusahaan mengalami masalah keuangan. Pengurangan tenaga kerja menjadi salah satu opsi bagi perusahaan melakukan efisiensi.

PHK sendiri sudah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja mengenai hal hal PHK oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Oleh karena itu, PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya tidak boleh dilakukan sewenang wenang.

PHK memang dapat dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya jika terjadi efisiensi karena merugi. Namun, perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pekerjanya yang terkena PHK sebesar 0,5 kali dari ketentuan.

Pekerja yang terkena PHK harus mendapatkan pesangon atau kompensasi. Kalau itu pekerja tetap, maka wajib mendapat pesangon. Kalau itu pekerja kontrak, maka wajib mendapat kompensasi.

Selain itu, pemerintah mendorong perusahaan menghindari PHK dengan cara melakukan restrukturisasi pekerja. Salah satu bentuknya, memindahkan pekerja dari satu subsektor yang tidak potensial terhadap perkembangan bisnis ke subsektor lain yang memerlukan pegawai. Apabila terbukti ada perusahaan yang melanggar aturan terkait PHK, maka Kemnaker akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Karena Negara telah mengatur hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Dalam hal ini, baik perusahaan sebagai pemberi kerja maupun karyawan yang dipekerjakan, dimungkinkan mengajukan gugatan atas perselisihan hubungan industrial yang dirasa merugikan salah satu pihak.

Dasar hukum PHK tertuang dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang beberapa ketentuannya direvisi oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Ketentuan turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Hak Pekerja = Kewajiban Perusahaan

Sayangnya, ketentuan perburuhan Indonesia hanya melindungi hak hak pekerja yang statusnya karyawan tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT). Sedangkan pekerja yang masih dalam masa percobaan (probation) belum ada ketentuan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan kompensasi pemutusan kerja, seperti pesangon atau sejenisnya.

Meskipun karyawan tetap dan pekerja kontrak (PKWT) sama sama mempunyai hak ketika di PHK, namun porsi masing masing berbeda. Untuk pekerja dengan status PKWT, jika PHK dilakukan sebelum kontrak berakhir maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi sebesar upah yang belum dibayarkan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang perhitungannya berdasarkan jangka waktu kontrak kerja.

C. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini yaitu setiap perusahaan tak terkecuali startup dimungkinkan memberhentikan karyawan atau memutus hubungan kerja karena alasan alasan tertentu. Dengan catatan, hak hak karyawan dipenuhi sesuai dengan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak. Setelah hak hak terpenuhi, karyawan yang di PHK jangan lupa meminta bukti potong pajak dari perusahaan. Bagaimanapun ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pekerja maupun perusahaan, yakni membayar pajak penghasilan dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Saran : Untuk menghindari PHK massal bagi perusahaan yang masih baru dan uji coba terhadap produknya, maka dapat menerapkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau yang biasa disebut dengan kerja kontrak. "Sehingga ketika produknya gagal, maka PKWT tersebut dapat berakhir, Daftar Pusaka : Internet : https://mucglobal.com/id/news/2930/bubble burst picu phk massal bagaimana nasib pekerja startup https://kemenperin.go.id/artikel/22113/Cegah PHK Massal, Menperin Jaga Aktivitas dan Kawal Investasi

Industri

Sektor