Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bagaimana penjelasan terkait kandungan yang terdapat dalam Pasal 28A-28J UUD

NRI 1945?

3. Bagaimana implementasi dan pelanggaran HAM di Indonesia?

D. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Internasional

Maupun Dalam Konstitusi Di Indonesia a) HAM Internasional

Istilah awal Hak Asasi Manusia berasal dari serapan kata Human Rights. HAM Internasional diatur dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Deklarasi ini merupakan soft law, karena hanya sebagai pernyataan sikap saja dan tidak mengikat secara hukum. Munculnya deklarasi ini dilatarbelakangi oleh beragam kekejaman terhadap manusia yang terjadi di berbagai negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini mencakup hak dasar, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Namun saat itu situasi politik dunia berada dalam Perang Dingin (Cold War), yang berpengaruh terhadap proses legislasi perjanjian internasional HAM. Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional yang berbeda yaitu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kedua konvenan ini kemudian melahirkan hakhak yang kita kenal dengan negative rights dan positive right. 1. Negative Rights, hak-hak yang terdapat dalam ICCPR sering disebut dengan negative rights yang memiliki arti bahwa, hak-hak dan kebebasan akan semakin terpenuhi atau terlindungi ketika negara tidak mengintervensi pelaksanaan hak tersebut. Contohnya, kebebasan bereskspresi. 2. Positive Rights, hak-hak yang terdapat dalam ICESCR sering disebut dengan positive rights, memiliki arti bahwa untuk memenuhi hak-hak ini maka diperlukan keterlibaran dan peran aktif dari negara. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, jaminan sosial dan kesehatan.

Terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni: 1. Derogable Rights, merupakan hak-hak yang dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu. Pemenuhan derogable rights dapat dibatasi ataupun