Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi

LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #1

Perlindungan Hukum dan HAM Berdasarkan Kerangka Pasal 28 UUD NRI 1945 Oleh: Lutfiah Bulqis Arifin

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human

Right 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dimana deklarasi ini dilatarbelakangi oleh beragam kekejaman terhadap manusia yang terjadi di berbagai negara. Perubahan yang dilakukan pasca amandemen UUD menunjukkan bahwa semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia, dengan diaturnya

HAM secara komprehensif dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A-28J. Desakan terhadap penyelesaian kasus-kasus terkait pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Namun demikian, dari beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang diadili oleh pengadilan HAM seperti kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura, tidak menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan khususnya bagi para korban pelanggaran HAM berat tersebut. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan serta perlindungan HAM kepada warga negaranya.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 28A-28J UUD NRI 1945

2. Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 5. Amandemen Keempat UUD

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dalam lingkup internasional maupun dalam konstitusi di Indonesia?