Picture Source: Unsplash.com
ALSALCUNHAS.ORG
SEKAPUR SIRIH
SEKAPUR SIRIH
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Picture Source: Google.com
Assalamualaikum Wr. Wb.
Semoga informasi yang tersaji bermanfaat serta redaksi diharapkan terus
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
berbenah diri untuk selalu lebih baik lagi kedepannya sebagai tantangan
berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menikmati karunia
agar dapat bersaing sehat dengan media-media sejenis. Harapan kami
dan seluruh alam semesta-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita
semoga ALSA LC Unhas terus mengulas isu terhangat dan menyajikan hal
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam
positif yang memberi manfaat serta mengedukasi semua pihak khususnya
yang berilmu pengetahuan.
di lingkungan kampus. Agar mampu menunjang tujuan kami untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dengan komitmen untuk
Pembaca yang budiman,
senantiasa menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemaslahatan dan
Tak terasa perjalanan media PATH: News Letter of ALSA LC
pemecahan masalah dalam masyarakat.
Unhas yang kita banggakan ini memasuki edisinya yang ke-16 dan telah memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi Pendidikan Hukum guna
Selamat membaca.
kemaslahatan dan pemecahan masalah dalam masyarakat sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan anggota ALSA LC Unhas. Kami memberikan apresiasi kepada Pengurus ALSA LC Unhas dan mengucapkan selamat atas terbitnya Vol. XVI yang bertemakan "Sexual Violence". Media PATH: News Letter ini menyajikan hal-hal menarik seputar isu hukum terkini serta media informasi eksistensi ALSA LC Unhas dalam berbagi kisah, pengalaman, dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi ALSA LC Unhas dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Hukum.
01 I
PATH Vol. XVI
01 I
PATH Vol. XVI
TIM DEPT
|
SEKAPUR SIRIH
ALSALCUNHAS.ORG
Amaliyah, S.H., M.H. Dosen Pembina ALSA LC UNHAS
Assalamualaikum Wr. Wb.
Lingkungan Perguruan Tinggi yang mengatur 21 bentuk tindakan
Shalom,
kekerasan seksual. Mahasiswa sebagai agent of change memiliki peran
Om Swastiastu,
penting dalam memberikan edukasi terkait aturan hukum yang berlaku
Namo Buddhaya,
terhadap tindakan kekerasan seksual. Diharapkan tercipta pemahaman
Salam kebajikan bagi kita semua.
hukum bagi anak, remaja, orangtua untuk meminimalisir tindakan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Terima kasih kepada tim redaksi, pihak yang berkontribusi, dan
berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga PATH: News Letter of ALSA LC
terkhusus kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unhas. Semoga PATH selalu
Unhas Vol. XVI dapat rilis kembali. PATH merupakan media informasi yang
hadir dalam memberikan perspektif hukum yang aktual, kreatif, dan
diterbitkan oleh pengurus ALSA LC Unhas secara berkala dengan rubrik
inovatif kepada para pembaca.
menarik yang membahas isu-isu terkini. Edisi kali ini dengan tema “Sexual Violence” yang merupakan permasalahan serius yang marak terjadi di
Wassalamualaikum Wr. Wb.
masyarakat, namun belum memperoleh tindakan hukum yang optimal.
Shalom,
Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada
Om Shanti Shanti Shanti Om,
korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Berdasarkan
Namo Buddhaya,
data Komnas Perempuan bahwa terjadi lonjakan kekerasan seksual
Salam kebajikan.
terhadap perempuan dalam himpitan pandemi Covid-19. Salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh
ALSA, Always Be One!
Pemerintah dengan dikeluarkannya Permendikbud Ristek RI Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
TIM DEPT
01 I
PATH Vol. XVI PATH Vol. XVI
I 02
3 I
ALSALCUNHAS.ORG
SEKAPUR SIRIH
Fawzan Mangputra Al-Ihsan Director of ALSA LC UNHAS
Picture Source: Google.com
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh team yang
Shalom,
telah menuangkan pikiran, tenaga, serta usaha dalam proses penyusunan
Om Swastiastu,
hingga penerbitan PATH XVI ini. Semoga usaha tersebut dapat terbayarkan
Namo Buddhaya,
dengan terbitnya PATH XVI kali ini. Besar harapan kami bahwa yang
Salam kebajikan bagi kita semua.
tertuang dalam news letter ini dapat menjadi pedoman maupun acuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Sekian dan selamat membaca !
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga PATH Volume XVI yang merupakan
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
news letter kedua pada tahun ini dapat diterbitkan tanpa adanya
Shalom,
hambatan yang berarti. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan
Om Shanti Shanti Shanti Om,
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman
Namo Buddhaya,
kegelapan menuju peradaban yang terang benderang seperti saat ini.
Salam kebajikan.
PATH XVI: News Letter of ALSA LC Unhas merupakan majalah yang dirangkai dan disusun guna menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi pembacanya. Dengan mengangkat tema “Sexual
Ignite the spirit within ALSA,
Violence”, news letter pada kali ini akan membahas isu pokok yang tiada
Hand in hand, together we can
hentinya menjadi pembahasan dan permasalahan di seluruh dunia,
ALSA, Always Be One!
termasuk di Indonesia. Harapannya, melalui news letter ini kita dapat lebih teredukasi dan aware terhadap isu kekerasan seksual yang terjadi, serta menjadi perhatian bersama untuk menanggulangi permasalahan ini.
PATH Vol. XVI PATH Vol. XVI
03 I
TIM DEPT
3 I
SEKAPUR SIRIH
ALSALCUNHAS.ORG
Randy Ireneus Hendrik Project Officer
Assalamualaikum Wr. Wb.
Besar harapan saya agar PATH Vol. XVI yang berjudul “Sexual Violence:
Shalom,
Law and Society” mampu memberikan jawaban atas kontroversi isu
Om Swastiastu,
kekerasan seksual dalam hubungan hukum dan masyarakat. Saya juga
Namo Buddhaya,
berharap majalah ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca bahwa
Salam kebajikan bagi kita semua.
stigma masyarakat dalam kasus kekerasan seksual merupakan hal yang penting untuk diubah.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya majalah PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Vol. XVI dengan tema
Wassalamualaikum Wr. Wb.
“Sexual Violence” yang merupakan wadah kreativitas mahasiswa untuk
Shalom,
menyalurkan informasi mengenai isu hukum dalam bentuk majalah.
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Saya selaku Project Officer mengucapkan terima kasih sebanyak-
Namo Buddhaya,
banyaknya kepada Tim Redaksi PATH Vol. XVI atas kerjasama dan dedikasinya
Salam kebajikan.
sehingga majalah ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Steering Committee, alumni, serta pengurus ALSA
Ignite the spirit within ALSA,
LC Unhas atas saran dan masukannya sehingga tim redaksi dapat berjalan
Hand in hand, together we can
sebagaimana mestinya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada segala
ALSA, Always Be One!
jajaran yang turut membantu dan berpartisipasi dalam program kerja ini.
PATH Vol. XVI
TIM DEPT
PATH Vol. XVI
I 04
ALSALCUNHAS.ORG
LEGAL OPINION
LEGAL OPINION
Indira Aru
Picture Source: Unsplash.com
Indira
Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 : Pondasi Pengenalan Konsep Consent dalam Kasus Kekerasan Seksual Kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es. Dari sekian
pernah terjadi di kampus dan 63% diantaranya memilih untuk tidak
banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi hanya segelintir yang
melaporkan kasus kekerasan seksual yang diketahuinya kepada pihak
berani dilaporkan dan akhirnya muncul ke permukaan. Perempuan
kampus. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat
dan anak menjadi kelompok yang paling rentan untuk mengalami
tentang kekerasan seksual yang justru menganggap kekerasan
kekerasan seksual baik dalam lingkup rumah tangga (ranah personal)
seksual sebagai aib sehingga korban akan merasa malu jika dilaporkan
hingga ranah publik seperti institusi pendidikan. Sepanjang tahun
dan kecenderungan untuk reviktimisasi kepada korban yang
2015-2020 Komnas Perempuan Indonesia menerima 27% aduan
melaporkan. Oleh karena itu, dalam bingkai kebijakan Merdeka Belajar
kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Bahkan
untuk mewujudkan generasi muda yang kreatif dan adaptif oleh
berdasarkan survey Mendikbud Ristek (2019) kampus menempati
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual.
(Kemendikbud Ristek) juga mengeluarkan Permen Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Kasus yang masih hangat bergulir saat ini terkait kekerasan
(Permen PPKS) untuk menciptakan ruang yang nyaman dan aman di
seksual oleh oknum dosen di Universitas Sriwijaya kepada
kampus. Namun, terhadap Permen PPKS ini masih menuai kontra oleh
mahasiswinya hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang tidak
beberapa pihak salah satunya dengan adanya frasa “tanpa
terungkap. Sebagaimana data survey Ditjen Dikti Ristek 2020
persetujuan korban” yang termuat dalam Pasal 5 Permen PPKS.
menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual
19 I
PATH Vol. XVI
TIM DEPT
LEGAL OPINION
ALSALCUNHAS.ORG
um Puspitaranu Arum Puspitaranu Alumni ALSA LC Unhas
Indonesia menjamin perlindungan hak asasi atas segala bentuk
an unwelcome sexual advance, unwelcome request for sexual favors
kekerasan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
or other unwelcome conduct of a sexual nature which makes a person
bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
feel offended, humiliated and/or intimidated, where a reasonable
kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,
person would anticipate that reaction in the circumstances.”
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Convention on The
Dalam Permen PPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai berikut :
Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1984. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun
Pasal 1 ayat (1) “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh,
nomenklatur kekerasan seksual.
dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat
Di dalam KUHP, hanya dikenal nomenklatur perkosaan,
penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu
perbuatan cabul dan aborsi yang diatur dalam Pasal 285 sampai
ke s ehatan reproduksi s e s eorang dan hilang ke s empatan
dengan Pasal 299 KUHP. Sementara, pelecehan seksual sendiri tidak
melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”
terbatas pada aktivitas fisik seperti perbuatan cabul, melainkan juga
Pasal 5 ayat (1) “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang
non fisik dan verbal. Sebagaimana didefinisikan oleh Equal
dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi
Employment Opportunity Commission bahwa “Sexual harassment is
informasi dan komunikasi.”
TIM DEPT
20 I
PATH Vol. XVI
ALSALCUNHAS.ORG
LEGAL OPINION
Picture Source: Pexels.com
Permen PPKS secara perdana memberikan preseden
Ÿ
perumusan kekerasan seksual dalam hukum tertulis di Indonesia yang didefinisikan secara rinci dan progresif hingga pada bentuk
menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
Ÿ
mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau
kekerasan seksual melalui platform digital. Namun, sejak
video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah
pembentukannya Permen PPKS menuai kontroversi dengan
dilarang Korban;
adanya frasa “tanpa persetujuan korban” yang termuat dalam
Ÿ
mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau
penjabaran bentuk kekerasan seksual pada Pasal 5 ayat (2) yang
rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa
menyatakan bahwa “Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud
seksual tanpa persetujuan Korban;
pada ayat (1) meliputi: Ÿ
Ÿ
menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas
yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; Ÿ
gender Korban; Ÿ
Ÿ
memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa
mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban
menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
Ÿ
mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang
persetujuan Korban;
melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang
menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon,
bersifat pribadi;
dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
21 I
PATH Vol. XVI
TIM DEPT
LEGAL OPINION
Ÿ
ALSALCUNHAS.ORG
membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
Ÿ
memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
Ÿ
menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
Ÿ
membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
Ÿ
memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.” Picture Source: Id.pinterest.com
Beberapa organisasi masyarakat (Ormas) dan partai politik mengkritik Permen PPKS karena menilai frasa “tanpa persetujuan korban” secara tidak langsung melegalkan perzinahan dan seks bebas atas dasar persetujuan (consent). Sementara, pada kenyataannya konsep consent merupakan persetujuan antara individu yang turut melibatkan rasa hormat satu sama lain. UN Women menegaskan bahwa consent harus diberikan atas keinginan sendiri dan dengan rasa nyaman dari pihak yang terlibat. Bahkan, adanya ikatan hubungan antara individu baik pernikahan
Sumber Data :
maupun pacaran bukan berarti membolehkan adanya aktivitas tanpa
Ÿ
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
consent. Sehingga, frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permen
Ÿ
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
PPKS bukanlah berarti memberikan lampu hijau pada seks bebas. Tetapi,
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan TInggi
peraturan ini hadir untuk melakukan perlindungan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Dengan demikian, Permen PPKS merupakan produk hukum yang menjadi pondasi pengenalan
Ÿ
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ÿ
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
konsep consent dalam hukum positif
Terhadap Wanita
Indonesia. Consent dalam hal ini frasa “tanpa persetujuan korban” adalah unsur penting yang menjadi faktor penentu terjadinya kekerasan
Ÿ
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaranpers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-
seksual. Sehingga, Permen PPKS mengatur pencegahan dan penanganan
pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-ri-no-30-tahun-
kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif korban untuk
2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-
mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang cenderung
seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-
rentan untuk di reviktimisasi dan tidak berani melaporkan kekerasan yang
2021
dialaminya baik karena rasa malu, takut dan trauma. Hal-hal yang diatur di dalam Permen PPKS tidak dapat diartikan sebagai antitesa yang
Ÿ
https://www.eeoc.gov/sexual-harassment
melegalkan perbuatan zina, seks bebas dan asusila lainnya karena hal
Ÿ
https://humanrights.gov.au/our-work/sexual-harassmentworkplace-legal-definition-sexual-harassment
tersebut telah diatur lebih dahulu di dalam KUHP. Akhirnya, kekosongan hukum selama ini atas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di
Ÿ
https://www.unwomen.org/en
lingkungan perguruan tinggi dapat terisi dengan adanya Permen PPKS ini.
TIM DEPT
PATH Vol. XVI
I 22
.
ALSALCUNHAS.ORG
GA’DE ALSA
Picture Source: Freepik.com
k
140
Sweatshirt Ignite The Spirit
s
2
/ 0k
pc
20k Reusable Cup Happy Thoughts
Artsy Lighter
1
# 29 I
PATH Vol. XVI
BUY NOW OR REGRET LATER TIM DEPT
CARI KATA
ALSALCUNHAS.ORG
CARI KATA
Picture Source: Pexels.com
P
E
S
E
X
U
A
L
I
Z
I
N
G
N
C
O
K
K
A
J
I
K
F
E
M O
P
R
O
S
T
I
T
U
S
I
O
P
P
D
A
P
U
S
E
E
D
L
R
E
E
S
O
T
O
N
G
U
K
I
W C
A
B
U
L
O M T
R
O
E
K
S
E
K
S
I
H
I
B
I
S
I
O
N
I
S
M
E
R
I
O
K
T
H
C
A
T
C
A
L
L
I
N
G
Q
Y
F
K
I
K
A
N
S
J
G
H
O
H
L
S
E
K
S
I
S
M
E
N
T
G
O
N
A
J
O
I
A
O
A
H
E
A
I
A
E
E
N
U
O
N
Z
V
A
P
D M
I
N
S
A
G
R
O
O M
I
N
G
S
J
S
I
D
V
O
J
I
O
B
G
A M
C
J
O
J
Y
I
L
G
O
E
I
N
C
E
L
N
A
Y
S
I
C
X
E
O
P
A
K
X
E
F
G
H
J
A
B
O
R
S
I
H
O
A
K
O
T
E
Cari Kata merupakan permainan mencari kata-kata tertentu yang ada di dalam kotak. Kata-kata ini akan tertulis mendatar (horizontal) dan menurun (vertikal). Jawablah 10 pertanyaan ini kemudian carilah jawaban tersebut dalam kotak yang telah disediakan di atas dengan cara menyoretnya! Wish you luck! 1. Munculnya istilah baru yaitu perilaku menyerang atribut seksual yang dapat dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan dan suara kecupan dengan tujuan mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman disebut
7. Timbulnya daya tarik secara seksual yang kuat pada bagian tubuh tertentu dan barang lainnya yang tidak dipandang sebagai objek seksual yang dapat mendorong orang melakukan tindak pelecehan atau kekerasan seksual karena melihatnya adalah
2. Serangkaian karateristik yang terikat kepada dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas yang mencakup jenis kelamin adalah
8. Perilaku seseorang secara intens ingin menunjukkan ekspresi seksualnya tetapi jika dilakukan berlebihan dan melakukannya kepada orang lain secara paksa yang menyebabkan kekerasan seksual disebut
3. Tindakan yang dilakukan dengan cara memanipulasi dan mendekati seseorang dalam suatu hubungan untuk mendapatkan kepercayaan dan korban dapat ditipu daya untuk mengirimkan gambar tidak senonoh dan sebagaianya disebut
9. Adanya perilaku menunjukkan alat kelamin kepada orang lain tanpa ada kontak fisik dan menjurus ke perilaku masturbasi di depan umum disebut juga dengan
4. Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan tetapi apabila dilakukan secara pemaksaan dapat menjadi tindak kekerasan seksual disebut 5. Tindakan menggurkan kandungan kehamilan dikenal sebagai
TIM DEPT
6. Keinginan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan sendiri di luar ikatan perkawinan disebut sebagai perbuatan
untuk
mengakhiri
10. Kebencian atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang karena adanya stereotip dan munculnya ujaran negative yang dilakukan secara berlebihan kepada orang lain yang dapat menyebabkan perilaku pelecehan seksual disebut
PATH Vol. XVI
I 30
ALSALCUNHAS.ORG
33 I
PATH Vol. XVI
TIM DEPT
COMING SOON SEMUNAS
TIM DEPT
PATH Vol. XVI
I 34