PATH: News Letter of ALSA LC Unhas Volume XI

OUR TEAM

Siti Nurhaliza Head Reporter

Sally Octavia Reporter

Nurhidayanti Reporter

Reski Amalia Reporter

Adinda Putri Head Editor

3

Muhammad Reza Project Ofď€ cer

Faidah Nadia Reporter

Kevin Dimas Reporter

Sri Nurhanna Reporter

Nurhadziratul Editor

Nur Hikma Editor

Source Pict: behance.net/jenna-arts

Rea Aurelia Manager TIM DEPT.

9

10

A.I. SEBAGAI SUBJEK HUKUM

S

ecara sederhana Articial Intelligence m e r u p a k a n “ m e s i n” y a n g m a m p u melakukan berbagai hal seperti yang manusia dapat lakukan, seperti memahami bahasa manusia, mengenali wajah dalam foto, mengemudikan kendaraan atau menerka buku apa yang kita mungkin sukai berdasarkan buku-buku yang telah kita baca sebelumnya. Sebagai contohnya adalah Google Assistant yang dapat ditemui pada smartphone Pixel atau Siri pada perangkat keras Apple.

Sistem kecerdasan buatan menjadi semakin berkembang di dalam ekonomi dan masyarakat kita, dan dirancang dengan kemampuan yang terus meningkat untuk beroperasi secara otonom dari pengawasan langsung manusia. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital berinteraksi dengan hukum. Tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, tapi juga para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi.

Di Amerika Serikat, para ahli hukum teknologi telah mendorong kongres untuk mengamandemen undang-undang terkait pembatasan dan pengaturan penggunaan articial intelligence. Sementar di Eropa, Parlemen Eropa atau Member of the European Paliament (MEPs) telah mengeluarkan peraturan baru mengenai interaksi antara manusia dengan robot atau Articial Intelligence. European Parliament resolution of 12 February 2019 on A Comprehensive European Industrial Policy on Articial Intelligence and Robotics. Aturan ini dibuat berdasarkan perkembangan teknologi robot dan kecerdasan buatan yang kian mencapai puncak tertinggi dari peradaban.

17

Nelson Mendila, S.H. Alumni ALSA LC Unhas 2013 Aturan tersebut cukup melebar dan memiliki cakupan yang luas. Dunia saat ini seolah telah memberikan status pada robot sebagai electronic person karena hampir menyerupai manusia.

Di masa depan nantinya, tidak menutup kemungkinan robot-robot akan digunakan menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan. Berkaitan dengan pergeseran perkembangan tersebut, tentu memerlukan status legal bagi industri robot dan kecerdasan buatan atau robot itu sendiri, apakah dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum atau tidak.

Walaupun Articial Intelligence bisa memberikan dampak hukum yang luas kepada masyarakat, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukumnya, namun sistem hukum Indonesia sendiri belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum berarti berbicara mengenai kapasitas subjek hukum untuk bertanggung jawab.

Articial Intelligence tidak dapat didenisikan sebagai subjek hukum, sekalipun dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk sebagai tindakan hukum.

Perlu alternatif dengan tetap menghubungkan tindakan Articial Intelligence dan subjek hukum yang menjadi pemilik Articial Intelligence tersebut. Maka kita dapat melakukan penafsiran atau interpretasi analogis yang akan memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Source Pict: behance.net/jenna-arts

LEGAL OPINION

ASIAN LAW STUDEN LOCAL CHAPTER UNIVE PERIODE 20

NT’S ASSOCIATION ERSITAS HASANUDDIN 018 - 2019

DID YOU KNOW? Hukumonline.com pada tahun 2018 menciptakan LIA*, yaitu: chatbot hukum pertama di Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat mendapat konten

KOLABORASI AI (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DALAM DUNIA HUKUM

edukasi hukum. Menjadi awal kolaborasi AI dengan Hukum di Indonesia. *LEGAL INTELEGENT ASSISTANT

Estonia Estonia adalah negara pertama di dunia yang berencana menggunakan hakim robot bertenaga kecerdasan buatan (AI). Robot akan bekerja dengan menganalisa dokumen pengadilan, sebelum mengambil keputusan berdasarkan algoritma dan pelatihan yang diprogram sebelumnya. Putusan apa pun dari robot akan mengikat secara hukum, tapi dapat diajukan banding ke hakim manusia.

Proyek dan teknologi tersebut masih dalam tahap awal dan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk peluncurannya.

Estonia telah banyak menggunakan teknologi untuk kemudahan warganya. Mereka sudah menggunakan sistem kartu ID nasional, evoting dan pengarsipan pajak digital.

Amerika Serikat

Source Pict: behance.net/malcolmtween

Sebuah studi di Amerika Serikat sangat mengejutkan bagi pengacara. Pasalnya 20 pengacara spesialisasi bisnis kalah dengan LawGeex AI. Para pengacara ditantang untuk menyelesaikan kasus permasalahan lima perjanjian Non-Disclosure (NDAs), yang mana merupakan dasar kontrak kesepakatan bisnis.

Hasil studi tersebut menunjukan LawGeex AI memiliki tingkat akurasi 94% dibandingkan para pengacara tingkat akurasinya 85%. LawGeex AI menyelesaikan kasus dalam waktu 26 detik, sedangkan pengacara membutuhkan waktu rata-rata 92 menit untuk kasus yang sama. Ironisnya mereka adalah pengacara korporat terlatih yang berpengalaman di ď€ rma hukum global.

Source: Behance

33

Para ilmuwan di Inggris merakit sebuah komputer kecerdasan buatan yang dapat memutuskan perkara di persidangan selayaknya yang dilakukan seorang hakim pengadilan.

Teknologi kecerdasan buatan (AI) ini akan menjadi alat melek hukum pertama yang mampu mempertimbangkan pertanyaan etis dan memberi vonis terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum secara berimbang.

Diperkirakan tingkat akurasinya mencapai 79 persen saat ini, berdasarkan perhitungan terhadap 584 kasus yang telah ditangani. Alat kecerdasan buatan ini disebutsebut memiliki kemampuan menimbang perkara setara dengan yang dapat dihasilkan oleh para hakim paling senior sekali pun di Eropa.

Cina Di Cina, AI digunakan untuk membantu pekerjaan hakim dan pengacara. Xiofa adalah satu dari antara lebih dari 100 robot yang digunakan untuk memberikan bantuan hukum di Cina. Xiofa telah menjawab lebih dari 40.000 kasus litigasi dan bisa menjawab 30.000 masalah hukum. Cina menggunakan sistem hukum AngloSaxon, sehingga robot digunakan untuk menyediakan informasi terkait putusan-putusan hakim terdahulu.

“

Di Indonesia sendiri baru dalam tahap awal untuk mulai implementasi teknologi AI. Hal ini diutarakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa AI merupakan salah satu bagian terpenting dalam agenda nasional “Making Indonesia 4.0�.

AI & HUKUM

Inggris

HER

“Falling in love is a crazy thing to do It's kind of like a form of socially acceptable insanity.�

TOTE BAG #1

AECO CORNER

Q& What is AECO?

AECO stands for ALSA English Competition, which held

by Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin. It is the most prestigious english competition in South Sulawesi, speciď€ cally on Makassar region.

Why is it held?

AECO is an annual working program by ALSA LC Unhas, that is held to develop and maintain english skills of participants competitively through a competition.

37

What is this year's grand theme?

Whom this competition aims for?

The committee brings up Environmental Issue as the main topic of this year's competition, with the theme "Restoring Our Tie With Nature, Riase The Victory of Our Future".

AECO 2019 aims for high school and college students.

A

What are the purposes of this competition?

Through the theme, the message that's hoped to be conveyed is for everyone to be brave and bold to step out of their comfort zone, by joining as the participants to compete in branches we provide, which are debate, storytelling, speech and battle of brains (BoB).

How to join AECO 2019?

The registration will be coming up to you, soon! To keep updated, make sure to follow us on Instagram @alsa_aeco and add us on LINE @hcf7600r. For further informations and details about this competition, please contact:

Dinda: 085399693432 / ID LINE: adindafrtn Reny: 08999969616/ID LINE: renyfebriliany