ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS PADJADJARAN
LEGAL REVIEW - HRD LAW DEVELOPMENT ALSA LC UNPAD
FAILED STATE SEBAGAI BENTUK INTROSPEKSI DAN ADAPTASI Disusun oleh: Divisi HRD ALSA LC Unpad 2018
BAB I PENDAHULUAN I.
LATAR BELAKANG Salah satu istilah yang masih mempunyai makna berat dalam landasan
filosofis, sosiologis, politis dan hukum adalah istilah zoon politicon yang dikemukakan oleh Aristoteles, sebuah filsuf pada masa kuno di Yunani. Menurut Aristoteles, manusia sebagai zoon politicon mempunyai arti bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dorongan zoon politicon ini telah membuah hasil yaitu kehidupan bermasyarakat
dengan
membentuk
Negara.
Prof.
Miriam
Budiardjo
mendefinisikan Negara sebagai organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan
kekuasaannya
secara
sah
terhadap
semua
golongan
kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara disini menjadi wadah bagi kehidupan seseorang untuk berkembang dari saat dia lahir sampai meninggal. Dalam klasifikasinya, dikenal istilah lanjut yaitu welfare state, atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan didefinisikan as a system whereby the state undertakes to
1
protect the health and well-being of its citizens, especially those in financial or social need, by means of grants, pensions, and other benefits. Secara singkat, negara menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Namun, apa yang terjadi jika unsur kekuasaan dan kapasitas pemerintahan oleh suatu negara mengalami collapse dan orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin dan menjamin kesejahteraan masyarakat gagal. Hal ini disebut sebagai failed state. Dalam sejarah, terdapat beberapa contoh negara dan pemerintahan yang kehilangan kapasitas untuk mengatur lagi wilayahnya antara lain USSR dan Former Yugoslavia. Dalam
2-3
tahun
kebelakang
masyarakat
internasional
telah
mengobservasi beberapa perkembangan dan perubahan mengkhawatirkan dalam Negara Venezuela. Masyarakat Venezuela, pada saat ini di bawah kekuasaan Presiden NicolĂĄs Maduro telah mengalami kekacauan dan kondisi kritis dalam bidang sosial, politik dan ekonomi yang mendampak sangat buruk bagi masyarakatnya. Jika keadaan ini terus berlanjut dan tingkat kekerasan mengalami sebuah eskalasi, maka Venezuela akan menjalani jalur sama dengan beberapa contoh dalam sejarah sebagai failed state. II.
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana suatu negara dapat disebut sebagai failed state? 2. Apakah Venezuela sekarang dapat disebut sebagai failed state? 3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengembalikan stabilitas dalam Venezuela?
BAB II
2
PEMBAHASAN Negara dapat dikatakan sebagai salah satu subjek hukum paling penting dalam hukum internasional 1 yang pada umumnya didefinisikan sebagai komunitas dengan wilayah serta populasi yang tunduk pada sebuah organisasi
kekuasaan
politik.2
Sesuai
dengan
definisi
tersebut
dan
sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu entitas hanya dapat dikualifikasikan sebagai negara apabila telah memiliki unsur-unsur berikut, yaitu wilayah yang jelas, populasi yang permanen, pemerintahan, serta kapasitas untuk berhubungan dengan negara-negara lain.3 Populasi permanen suatu negara berkaitan erat dengan keberadaan ‘penduduk permanen’ dalam negara tersebut. Penduduk permanen tersebut sendiri ditentukan oleh hukum internal negara yang bersangkutan tentang kewarganegaraan.4 Berikutnya, permasalahan wilayah tidak dapat dilepaskan dari ‘kontrol negara’. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara apabila negara tersebut memiliki kontrol atas wilayahnya. Kontrol wilayah merupakan sesuatu yang bernilai esensial dari sebuah negara yang kemudian menjadi dasar dari gagasan sentral tentang ‘kedaulatan teritorial’, menetapkan kompetensi eksklusif untuk mengambil langkah-langkah hukum dan faktual di dalam wilayah itu serta melarang pemerintah asing untuk menggunakan
1 Malcolm Shaw, International Law, 6th Edition (New York: Cambridge University Press, 2008) at 197 [Shaw]. 2 Opinion no. 1, 29 November 1991, 92 I.L.R., 1993, pp. 162, 165. 3 Art. 1, Organization of American States (OAS), Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933. 4 Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition (USA and Canada: Routledge, 1997) at 75
3
otoritas di wilayah yang sama tanpa persetujuan. 5 Unsur ‘pemerintahan’ adalah mengenai kontrol yang efektif oleh pemerintah atas wilayah dan populasi. Secara internal, keberadaan pemerintah menyiratkan kemampuan untuk menetapkan dan memelihara perintah hukum berdasarkan otonomi konstitusional. Secara eksternal, itu berarti kemampuan untuk bertindak secara mandiri di tingkat internasional tanpa bergantung secara hukum pada negara-negara lain dalam perintah hukum internasional. 6 Terakhir dalam Konvensi Montevideo, dibutuhkan kapasitas untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Sebuah entitas tidak dapat disebut sebagai negara kecuali entitas tersebut memiliki kompetensi, dalam sistem konstitusionalnya sendiri, untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain, serta kemampuan politik, teknis, dan keuangan untuk melakukannya. 7 Unsur lainnya yang tidak dinilai sebagai syarat pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo, namun dalam perkembangannya dinilai tidak dapat terlepas dari negara, adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan atau recognition secara khusus disebutkan pula dalam Konvensi Montevideo hanya dalam konteks yang bertolakbelakang, dimana disebutkan bahwa eksistensi sebuah negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain dan seyogyanya sebuah negara tetap dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai negara sekalipun tidak diakui oleh negara lain. 8
5 Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition (USA and Canada: Routledge, 1997) at 76 6 Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition (USA and Canada: Routledge, 1997) at 77 7 Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition (USA and Canada: Routledge, 1997) at 79 8 Art. 1, Organization of American States (OAS), Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933.
4
Dalam perkembangannya, dikenal dua teori mengenai pengakuan dalam hukum internasional, yaitu teori konstitutif dan deklaratif. 9 Teori konstitutif menilai pengakuan sebagai unsur utama pembentukan suatu negara,10
sehingga
ada
kemungkinan
sebuah
negara
yang
gagal
mendapatkan pengakuan untuk terlepas dari kewajiban ataupun perlindungan di bawah hukum internasional. 11 Teori yang kedua yaitu teori deklaratif memandang pengakuan negara lain sebagai unsur politik dan bukan sebuah unsur definitif dalam pembentukan negara, 12 sebagaimana juga dikatakan dalam Konvensi Montevideo. Teori deklaratif merupakan teori yang sekiranya lebih sesuai dengan realita hukum internasional yang telah terjadi. 13 Namun dalam prakteknya aspek dari teori konstitutif tetap terlihat, sebab pengakuan dianggap sebagai persetujuan dari negara yang mengakui bahwa negara tersebut mengemban hak dan kewajiban dibawah hukum internasional atau dalam kata lain dipandang sebagai subjek dalam hukum internasional 14 dan telah memenuhi kualifikasi dasar untuk menjadi negara. 15 Sementara itu dalam sisi lainnya, seringkali non-recognition dipergunakan oleh negara sebagai justifikasi atas pelanggaran hukum internasional terhadap negara yang tidak diakuinya, serta membuat negara-negara lain tidak mau 9 Malcolm Shaw, International Law, 6th Edition (New York: Cambridge University Press, 2008) at 445. 10 James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd Edition (New York: Oxford University Press, 2007) at 20. 11 Malcolm Shaw, International Law, 6th Edition (New York: Cambridge University Press, 2008) at 446. 12 James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd Edition (New York: Oxford University Press, 2007) at 22. 13 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2003), at 87. 14 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2003), at 130. 15 Malcolm Shaw, International Law, 6th Edition (New York: Cambridge University Press, 2008) at 446.
5
menciptakan hubungan dengan negara tersebut sebab tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas, seperti pada negara Somaliland. 16 Akar dari krisis Venezuela dapat dilacak kembali hingga 1998, Hugo Chavez merangkap kekuasaan untuk menjadi Presiden Venezuela dengan menggunakan platform sosialisme dan appeal terhadap masyarakat miskin. Saat Chavez menjadi Presiden, Venezuela bertempat di atas salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, dan digabung dengan harga minyak yang sangat tinggi pada zaman itu, Chavez menggunakan mayoritas pendapat negara
untuk
masyarakat
membangkit
miskin.
menasionalisasikan
beberapa
Masuk beberapa
perusahaan-perusahaan
listrik,
program
2007
Chavez
sektor
besar
komunikasi,
kesejahteraan telah
di dan
berhasil
Venezuela sektor
untuk untuk
termasuk
perbankan. 17
Venezuela pada saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan disebut sebagai salah satu negara terkaya di Amerika Selatan. Namun, zaman kemakmuran ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2013, Hugo Chavez meninggal,
dan
diganti
oleh
NicolĂĄs
Maduro
melalui
pemilu
yang
dimenangkan olehnya dengan batas yang sangat tipis. Pada saat ini, harga minyak mengalami penurunan drastis dan oleh karena itu Venezuela, negara yang sangat bergantung oleh minyak, tidak dapat menyesuaikan dan ekonominya tidak bisa lagi mendukung beberapa program kesejahteraan yang telah didirikan pada masa Chavez.18 Dibawah kekuasaan Maduro, 16 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th Edition (Oxford: Oxford University Press, 2012) at 148. 17 Venezuela Profile - Timeline, diakses dari https://www.bbc.com/news/world-latin-america19652436, pada tanggal 23 Agustus 2018. 18 How Oil Shaped the Venezuela Crisis, diakses dari https://insights.energydais.com/venezuela-crisis-timeline/, pada tanggal 23 Agustus 2018.
6
Venezuela mengalami krisis terhadap demokrasinya dengan usaha Maduro merayap kekuasaan otoriter di Venezuela, dan juga mengalami krisis ekonomi-sosial yang memicu penduduk Venezuela untuk protes melawan pemerintahan Maduro. Masyarakat Venezuela telah menderita selama krisis ini disebabkan oleh hiperinflasi yang disebabkan oleh devaluasi mata uang Venezuela, Bolivar. Walaupun secara resmi kurs 10 Bolivar sama dengan USD1, kurs ini hanya dapat diakses oleh Maduro dan kroni-kroninya. Di black market, dimana masyarakat Venezuela menukar uangnya, harga Bolivar sangat drastis,
dimana
USD1
sama
dengan
sekitar
12,000
Bolivar,
yang
berkontribusi terhadap tingkat inflasi Venezuela yang mencapai puncak 53%.19 Inflasi ini membuat masyarakat Venezuela menderita dari kemiskinan dan kelaparan dikarenakan kekurangan air dan makanan. Persediaan Rumah Sakit mengalami kekurangan, menyebabkan banyak penduduk Venezuela meninggal karena kurangnya akses terhadap perawatan medis. Tingkat kriminalitas dan kekerasan juga telah mencapai puncak paling tinggi di Venezuela disebabkan oleh kekerasan terhadap protesters dan oleh pendukung Maduro. Namun, seberapa drastis keadaan dan kondisi di Venezuela, apakah Venezuela dapat disebut sebagai “failed state”? Suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai “failed state” jika terjadi kegagalan dari unsur ketiga dan keempat suatu negara mengenai effective control. Hal tersebut dapat terjadi jika secara intrinsik, melalui konflik internal, runtuhnya hukum dan ketertiban menyebabkan kehilangan lembaga-lembaga 19 Mircely Guanipa. Venezuela Exchange Rate Fluctuation Sparks Price Surge, diakses dari https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-forex/venezuela-exchange-ratefluctuation-sparks-price-surge-idUSKBN1AP2LM, pada tanggal 23 Agustus 2018.
7
yang dapat merepresentasikan suatu negara di tingkat internasional, dan kegagalan secara total untuk melaksanakan pemerintahan efektif. 20 Analisis ini sesuai dengan yang terjadi dalam sejarah, USSR dan Former Yugoslavia telah diklasifikasikan sebagai failed state karena telah terjadi keruntuhan secara total lembaga-lembaga negara sehingga tidak bisa lagi melaksanakan kekuasaannya dan akhirnya pecah. Namun, istilah failed state, failing atau fragile state telah dikritisi karena merupakan sebuah istilah yang arbitrary dan bias terhadap conformity dengan apa yang dianggap benar oleh negaranegara barat.21 Hal yang paling dikritisi dari istilah failed/failing state yaitu sampai saat ini masih tidak ada threshold yang jelas untuk menganggap sebuah negara sebagai failed state. Salah satu ahli Rotberg mencoba membuat beberapa kriteria untuk failed state yaitu: 1. 2. 3. 4.
civil wars characterised by enduring violence; disharmony between communities; loss of control over peripheral regions to out-groups; growth of criminal violence, including gangs, and trafficking of arms
and guns; cessation of functioning legislatures and judiciaries; 5. informal privatisation of education, health and other social services; corruption; loss of legitimacy; 6. declining per capita GDP, with associated soaring smuggling and the supplanting of the national currency with external money. 22 Ditinjau dari definisi yang diberi diatas, walaupun kondisi Venezuela sekarang dalam keadaan kritikal, Venezuela belum dapat diklasifikasikan sebagai failed state karena secara de jure, tetap berada lembaga negara 20 Thurer, Daniel. The “Failed State� International Law. International Review of the Red Cross. 1999. 21 T. Call, Charles. The Fallacy of the ‘Failed State. Third World Quarterly. 2008. Hal. 4 22 Rotberg, When States Fail: Causes and Consequences. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2004. Hal 5
8
yang memerintah Venezuela, yaitu regime Maduro. Apabila Venezuela akan diklasifikasikan sebagai failed state, perlu terjadi secara total kegagalan lembaga-lembaga negaranya. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apabila Venezuela menjadi failed state, dampak hukum apa yang akan terjadi terhadap pertanggungjawaban negara dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk membantu failed state tersebut?
Peran Komunitas Internasional dalam Mengembalikan Venezuela dari Status Failed State: 1. Krisis ekonomi yang parah membuat kondisi politik dan sosial negara Venezuela terus memburuk. Angka kemiskinan semakin bertambah dan tingkat kejahatan terus meningkat. Hal ini membuat Venezuela dapat termasuk sebagai failed State, menyusul negara-negara lain di Afrika seperti Somalia, Afghanistan, dan Irak. 2. Dalam praktek hubungan internasional, negara failed State kehilangan kapasitasnya untuk berinteraksi dengan negara lain sebagai anggota penuh komunitas internasional. Negara failed state tidak mampu melaksanakan kewajiban internasional, ikut terlibat dalam pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional, serta dimintai pertanggungjawaban pada saat melakukan internationally wrongful act. 3. Dalam segi keamanan politik dan sosial, karena tidak adanya kontrol pemerintah yang berjalan efektif membuat negara failed state rawan menjadi tempat kejahatan dan pusat terorisme internasional. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, maka akan memberikan dampak terhadap negara-negara lain dan tentunya mengancam keamanan internasional.
9
Oleh karena itu, komunitas internasional harus berperan aktif dalam mendampingi suatu negara failed state
untuk memperbaiki struktur
pemerintahan, kondisi masyarakat, ekonomi, serta menjaga keamanan nasional. Selama era perang dingin hingga sekarang, dalam perkembangannya lembaga PBB yang menjadi perwakilan resmi komunitas internasional memiliki dua pendekatan untuk mengatasi negara failed State. Pendekatan pertama merupakan pendekatan tradisional, yang terdiri dari sistem trusteeship dan pemberian bantuan konvensional terhadap negara failed state. Trusteeship merupakan sistem di mana PBB ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan transisi terhadap daerah non-self governing
territories
(sebagai
proses
persiapan
suatu
negara
yang
sebelumnya dijajah kemudian meraih kemerdekaannya. Contohnya, pada tahun 1962 dan 1963, PBB melakukan kegiatan pemerintahan di Irian Jaya untuk membantu pergantian pemerintahan sebelumnya dari tangan Belanda ke Indonesia. Untuk negara merdeka yang jatuh ke dalam failed state, komunitas internasional menerapkan bantuan konvensional (conventional remedies) berupa pemberian dana, bantuan kemanusiaan kepada pemerintah lokal untuk
memperbaiki
kondisi
ekonomi
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Pemberian bantuan dana dapat dilakukan melalui kerja sama bilateral, organisasi regional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan United Nations Development Programe (UNDP) yang didukung oleh Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman dan International Monetary Fund (IMF) sebagai pihak kreditur.
10
Namun dalam praktiknya, penerapan kedua metode ini tidak berhasil ketika suatu negara failed states tidak memiliki pemerintahan yang sah. Tidak adanya kontrol efektif pemerintah dalam negeri membuat bantuan dana, bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak tepat sasaran. Karena itu, PBB perlu melakukan pendekatan yang lebih sistematik dan intrusif. Pendekatan kedua, yaitu mengandalkan sistem conservatorship. Peran PBB sebagai conservatorship adalah sebagai mediator yang bertugas untuk memantau dan memberikan solusi terbaik kepada pemerintah lokal dalam memperbaiki urusan dalam negerinya. Ada tiga macam sistem conservatorship yang diterapkan oleh PBB selama ini dalam mengawasi keberlangsungan failed state, yaitu: 1) pendampingan pemerintahan (governance assistance); 2) pembentukan lembaga PBB di negara failed State; dan 3) program trusteeship secara langsung. Governance assistance diterapkan terhadap negara yang masih memiliki struktur pemerintahan secara utuh, walaupun tidak berjalan secara fungsional. Peran PBB dalam memberikan governance assistance adalah membantu pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah internal di negaranya. Selain memberikan pelatihan terhadap pejabat pemerintahan, melalui governance assistance PBB akan menugaskan personilnya untuk bekerja langsung dengan perwakilan pemerintah terhadap hal-hal yang dianggap krusial, seperti melakukan reformasi ekonomi dan politik. Namun, perlu diingat keputusan terakhir perubahan tersebut tetap ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa menghilangkan kedaulatan negara mereka. Cara ini telah diterapkan di negara Georgia, Zaire, dan beberapa negara lain di Asia dan Afrika.
11
Cara kedua, apabila pemerintahan suatu negara merasa bahwa mereka tidak memiliki kapasitas mengatasi negaranya dari failed State, pemerintah dapat meminta PBB untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola pemerintahan transisi sampai pemilihan suara dilakukan. Berbeda dengan governance assistance, PBB memiliki peran yang lebih besar untuk mengawasi jalannya administrasi negara melalui cara ini. Seperti contoh, pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) memberikan kekuasaan bagi PBB untuk mengatur lima kementerian, mendapatkan akses kepada semua dokumen negara, melakukan perintah yang mengikat hukum, semua dengan tujuan menciptakan lingkungan kondusif selama persiapan pemilu. Cara ketiga, adalah mengaplikasikan program trusteeship terhadap negara yang sudah merdeka. Trusteeship memberikan hak penuh bagi PBB untuk mengatur suatu wilayah tertentu, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah lokal. Implikasi adanya trusteeship akan berdampak pada hilangnya kedaulatan negara itu sendiri, sehingga cara ini banyak dipandang sebagai cara kontroversial. Dalam menentukan upaya apa yang cocok dilakukan komunitas internasional dalam menstabilkan Venezuela kembali harus dilihat dari tingkat intensitas kondisi Venezuela sebagai failed State. Hiperinflasi merupakan masalah utama Venezuela. Harga makanan yang terus naik mematikan daya beli masyarakat dan membuat suplai makanan negara menjadi terbatas. Akibatnya, terjadi kelaparan dan kejahatan di mana-mana membuat lingkungan hidup masyarakat berbahaya. Meskipun Venezuela dilanda krisis ekonomi parah, di sisi lain pemerintah Venezuela tetap melaksanakan kekuasaannya tanpa mengalami
12
bentuk pergolakan yang masif. Hingga Agustus 2018, tercatat pemerintah Venezuela masih berada di bawah rezim Maduro, dan saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan renumerasi mata uang Venezuela agar hargaharga barang tidak semakin naik karena banyaknya uang yang beredar. Dengan pertimbangan di atas, governance assistance adalah langkah paling tepat untuk mempercepat proses restorasi Venezuela. Governance assistance perlu dilakukan untuk memberikan pemerintah Venezuela arahan dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar, mengingat sebelumnya manajemen pemerintahan Venezuela dikenal buruk pada masa rezim Hugo Chavez. UNDP harus dilibatkan untuk memberikan pelatihan teknis bagi pejabat pemerintah dalam memperbaiki masalah administrasi pemerintahannya. Selain itu, terkait masalah ekonomi dan sosial, komunitas internasional dapat memberikan bantuan dana maupun bantuan praktis seperti pemberian akses kesehatan gratis dan pembagian sembako makanan, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Pada akhirnya, penanganan Venezuela sebagai failed State tidak bisa diseragamkan dengan penanganan failed state di negara lain. PBB harus menerapkan prinsip no-one size fits all terhadap setiap failed State, karena faktor terjadinya failed State di setiap negara tentunya berbeda. Proses pemulihan Venezuela sebagai failed State tidak dapat terwujud dalam waktu instan, karena proses pemulihan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakatnya. Semua dikembalikan kepada usaha dari negaranya sendiri, apakah mereka mau bangkit lagi dari kegagalan.
BAB III
13
PENUTUP Kesimpulannya, krisis ekonomi dan sosial politik yang dialami oleh Venezuela selama 3 tahun kebelakang, seberapa parah itu, jika tetap ada badan pemerintahan resmi yang mewakilinya Venezuela belum dapat dianggap sebagai failed state. Yang dapat menjadi objek analisis sekarang adalah apakah masyarakat internasional mempunyai obligasi untuk membantu Venezuela melihat kondisi kritis dan masyarakat yang menderita, atau tetap harus dihormati sovereignty Venezuela. Peran United Nations Security Council sebagai organ utama PBB adalah untuk menjaga kestabilan dan keamanan internasional melalui resolusi yang wajib dipatuhi oleh semua anggota PBB. Namun, apakah UNSC sekarang merupakan kepentingan terbaik bagi masyarakat internasional untuk menangani Venezuela, atau lebih baik masalah ini diselesaikan secara intrinsik dan regional?
14
DAFTAR PUSTAKA BUKU -
Malcolm Shaw, International Law, 6th Edition (New York: Cambridge
-
University Press, 2008) Peter Malanczuk, Modern Introduction to International Law, 7th Revised
-
Edition (USA and Canada: Routledge, 1997) James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd Edition
-
(New York: Oxford University Press, 2007) Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2003)
JURNAL -
Thurer, Daniel. The “Failed State” International Law. International Review
-
of the Red Cross. 1999. T. Call, Charles. The Fallacy of the ‘Failed State. Third World Quarterly. 2008.
INTERNET -
Venezuela Profile - Timeline, diakses dari https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19652436, pada tanggal 23 Agustus 2018.
-
How
Oil
Shaped
the
Venezuela
Crisis,
diakses
dari
https://insights.energydais.com/venezuela-crisis-timeline/, pada tanggal -
23 Agustus 2018. Mircely Guanipa. Venezuela Exchange Rate Fluctuation Sparks Price Surge,
diakses
dari
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-
economy-forex/venezuela-exchange-rate-fluctuation-sparks-price-surgeidUSKBN1AP2LM, pada tanggal 23 Agustus 2018.
1